Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Prabowo Akan Lantik Gubernur Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung – Page 3

    Prabowo Akan Lantik Gubernur Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan melantik gubernur Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung beserta wakilnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/4/2025) siang ini.

    “Kami ingin menyampaikan bahwa siang ini, Kamis, 17 April 2025, direncanakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto akan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk masa jabatan tahun 2025–2030,” tutur Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut Yusuf, pelantikan akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB dan akan dihadiri oleh jajaran para pejabat negara maupun daerah, termasuk pimpinan partai serta tamu undangan lainnya.  

    “Pelantikan ini merupakan bagian dari proses konstitusional dan mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintah daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” jelas dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto baru menyelesaikan lawatannya ke negara-negara Timur Tengah dan Turkiye yang berlangsung pada 9 hingga 14 April 2025, dan menghasilkan sejumlah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah masing-masing negara. Mulai dari, kerja sama ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga pertanian.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyampaikan pada lawatan pertama di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, kedua pemimpin melakukan pertemuan bilateral membahas kerja sama strategis di bidang energi, pertahanan, dan pembangunan ekonomi.

    Yusuf menjelaskan terdapat 8 dokumen yang terdiri atas 4 kerja sama pemerintah ke pemerintah atau Government to Goverment (G2G) dan 4 kerja sama antar pelaku usaha atau Business to Business (B2B), yaitu:

    1. Pernyataan Kehendak antara Kementerian Luar Negeri Persatuan Emirat Arab dengen Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia tentang kemitraan alam dan iklim;

    2. Protokol Perubahan Kedua Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang kerjasama kelautan dan perikanan;

    3. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Dalam Negeri Persatuan Emirat Arab dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang kerjasama keamanan dan penanggulangan terorisme;

    4. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Otoritas Umum Bidang Islam Wakaf dan Zakat Persatuan Emirat Arab tentang kerjasama di bidang Islam dan Wakaf;

    5. Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Al Ain Farms for Livestock Production tentang investasi produksi susu;

    6. Nota Kesepahaman antara Ninety Degree General Trading LCC dengan PT Pindad;

    7. Kesepakatan Prinsip Terkait Dengan Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Surya Fotovoltaik di Cirata;

    8. Memorandum Saling Pengertian antara PT PLN (Persero) dengan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC-MASDAR tentang Rencana Pengembangan PLTS Terapung Jati Gede 100 MW.

     

  • Registrasi eSIM Pakai Biometrik, Face Recognation Dipungut Rp1.500/Hit?

    Registrasi eSIM Pakai Biometrik, Face Recognation Dipungut Rp1.500/Hit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Registrasi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) bakal menggunakan data biometrik, seperti pengenalan wajah (face recognition) atau sidik jari (fingerprint). 

    Setiap transaksi pendaftaran terjadi, operator seluler akan mengeluarkan biaya Rp1.500 untuk face recognition. 

    Registrasi pelanggan yang dilakukan melalui verifikasi data biometrik dengan pengenalan wajah dan/atau sidik jari ini mampu mewujudkan terciptanya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tiga nomor sesuai dengan database kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Dalam catatan bisnis, awalnya untuk mengakses data nomor induk kependudukan (NIK) untuk validasi kartu sim, operator seluler harus mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000 untuk satu kali akses atau hit. 

    Sementara itu untuk biometrik sidik jari sebesar Rp2.000/hit dan biometrik face recognition sebesar Rp3.000/hit.

    Namun, biaya tersebut mendapatkan pemotongan tarif sebesar 50% dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tenntang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

    Dalam pasal 3 Permen tersebut, dijelaskan jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian berupa jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

    Pada Pasal 3 huruf a, dikatakan bahwa instansi pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial, koperasi, usaha mikro dan kecil dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

    “Dan operator telekomunikasi dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 3 huruf b pada beleid tersebut.

    Dengan adanya Permendagri ini, operator selelur hanya perlu membayar Rp1.000 untuk mengakses biometrik sidik jari dan Rp1.500 untuk mengakses biometrik face recognition di Dukcapil.

    Komdigi Gandeng BSSN dan Dukcapil

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melibatkan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Dukcapil dalam registrasi eSIM dengan biometrik.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan integritas data kependudukan yang digunakan dalam sistem biometrik.

    “Karena Dukcapil otomatis dia bekerja sama dengan BSSN untuk mencegah kebocoran data dan lain-lain,” kata Nezar di Komdigi, Rabu (16/4/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meluncurkan aturan terkait pemanfaatan teknologi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM).

    Aturan mengenain eSIM tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Komdigi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat atau Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

    “Per hari ini sudah kita keluarkan Permen 7 tahun 2025, jadi sudah ada payung hukum untuk melakukan eSIM,” kata Meutya dalam Sosialisasi Peraturan Menteri tentang eSIM dan Pemutakhiran Data di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (11/4/2025).

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan pada 2025, perangkat yang mendukung eSIM secara global diperkirakan mencapai 3,4 miliar unit. 

    Politikus partai Golkar ini menyebut saat ini di Indonesia ada 350 juta nomor SIM card yang beredar, namun populasi yang ada hanya 280 juta.

    “Melalui Permen nomor 7 ini adalah untuk nomor baru maka diwajibkan ada pendaftaran untuk ESIM sehingga datanya nanti bisa lebih baik, lebih aman, karena juga dilakukan secara biometrik,” tuturnya.

  • Saling Usir Pejabat Antara Prancis Vs Aljazair

    Saling Usir Pejabat Antara Prancis Vs Aljazair

    Jakarta –

    Negara Aljazair dan Prancis terlibat ketegangan diplomatik, masing-masing negara saling mengusir pejabat yang berkedudukan di negara penempatan. Hubungan Aljazair dan Prancis meruncing bukan untuk pertama kalinya, meski keduanya punya sejarah penaklukan.

    Ketegangan kedua negara dimulai saat pemerintah Aljazair memerintahkan 12 pejabat Prancis untuk segera meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam setelah perintah dikeluarkan. Perintah pengusiran ini terkait penangkapan 3 warga negara Aljazair di Prancis beberapa waktu terakhir.

    Perintah pengusiran ini, menurut sumber diplomatik seperti dilansir AFP, Senin (14/4) lalu, berlaku untuk 12 pejabat Prancis di Aljazair, yang mencakup beberapa anggota Kementerian Dalam Negeri Prancis.

    Pejabat Prancis, dalam perintah pemerintah Aljazair, agar segera meninggalkan wilayah Aljazair setelah pada Jumat (11/4) waktu setempat, jaksa penuntut Prancis mendakwa 3 warga negara Aljazair, termasuk seorang pejabat konsuler, atas dugaan keterlibatan penculikan seorang influencer asal Aljazair bernama Amir Boukhors pada April 2024 lalu di pinggiran kota Paris.

    Dakwaan terhadap 3 warga Aljazair di Prancis itu dijerat di tengah hubungan kedua negara sedang genting, Aljazair mengklaim langkah otoritas Paris itu ditujukan untuk menggagalkan upaya baru-baru ini untuk memperbaiki hubungan.

    Otoritas Prancis, dalam tanggapannya, menegaskan akan memberikan respons terhadap langkah pengusiran pejbar mereka dari pemerintah Aljazair tersebut.

    “Saya meminta otoritas Aljazair untuk menghentikan tindakan pengusiran ini… jika keputusan untuk memulangkan para pejabat kami dipertahankan, kami tidak mempunyai pilihan lain selain segera menanggapi,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot.

    Prancis Balas Usir 12 Pejabat Aljazair

    Ilustrasi (Dikhy Sasra/detikcom)

    Bukannya memperbaiki ketegangan, hubungan kedua negara justru semakin memanas. Pemerintah Prancis memerintahkan pengusiran 12 diplomat dan pejabat konsuler Aljazair, serta memanggil pulang duta besarnya.

    Perintah tersebut diumumkan oleh kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa (15/4) waktu setempat. Perintah ini balasan terhadap Aljazair pada hari Minggu lalu, memerintahkan 12 pejabat Prancis untuk segera meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (16/4), kantor Macron menyebut tindakan Aljazair “tidak dapat dipahami dan tidak dapat dibenarkan” dan mengatakan Aljazair harus “melanjutkan dialog” dan “bertanggung jawab atas degradasi hubungan bilateral”.

    Prancis “terkejut” bahwa hubungan telah berubah seperti itu hanya 2 minggu setelah panggilan telepon antara Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune dan Macron, dalam upaya untuk memperbaiki hubungan, demikian kantor Macron menambahkan.

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, yang pergi ke Aljazair pada awal bulan sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan kedua negara, mengatakan bahwa Aljazair telah “memilih eskalasi”.

    Hubungan menjadi tegang pada tahun lalu, ketika Prancis mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat yang disengketakan, di mana Aljazair mendukung kelompok Polisario Front yang pro-kemerdekaan.

    Hubungan semakin memburuk ketika Aljazair menangkap dan memenjarakan penulis Prancis-Aljazair Boualem Sansal pada bulan November tahumn atas tuduhan keamanan nasional.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kinerja Pemerintah Terganggu, 124 Jabatan Struktural di Pemkab Ciamis Masih Kosong

    Kinerja Pemerintah Terganggu, 124 Jabatan Struktural di Pemkab Ciamis Masih Kosong

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Ciamis masih menghadapi tantangan dalam mengisi 124 jabatan struktural yang masih kosong dari total 728 posisi yang tersedia. Kekosongan tersebut mencakup jabatan dari level Eselon IIA hingga IVB, yang berdampak pada optimalisasi layanan publik dan efektivitas pemerintahan daerah.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ciamis, Ai Rusli Suargi, mengonfirmasi bahwa mayoritas lowongan berada di Eselon IVB, dengan 67 posisi belum terisi. Ia menegaskan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019. “Proses ini wajib memenuhi prinsip meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya pada Rabu (16/4/2025).

    Pemerintah daerah sedang berupaya menutup kekosongan secara bertahap melalui dua mekanisme seleksi terbuka dan rotasi atau mutasi antar-JPT Pratama yang disertai uji kompetensi. Selain itu, untuk jabatan administrator dan pengawas, pengisian dilakukan berdasarkan evaluasi Tim Penilai Kinerja Kabupaten, khususnya di daerah yang belum menerapkan sistem manajemen talenta.

    Ai Rusli juga menyebut bahwa pascapelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pengangkatan pejabat struktural wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses ini harus melalui Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat, dilengkapi persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Seluruh tahapan harus sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku,” tegasnya. (CEP)

     

  • Pemeriksaan Lucky Hakim Soal Pelesiran ke Luar Negeri Tanpa Izin Masih Berlanjut Nasional 16 April 2025

    Pemeriksaan Lucky Hakim Soal Pelesiran ke Luar Negeri Tanpa Izin Masih Berlanjut Nasional 16 April 2025

    Pemeriksaan Lucky Hakim Soal Pelesiran ke Luar Negeri Tanpa Izin Masih Berlanjut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemeriksaan
    Bupati Indramayu
    oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri RI masih berlanjut.
    Pemeriksaan itu dilakukan imbas aktivitas Lucky berlibur ke luar negeri bersama keluarganya tanpa mengajukan izin kepada
    Kemendagri
    .
    “Saat ini proses pemeriksaan masih berlanjut. Dari hasil pemeriksaan, tentunya akan diketahui kadar atau tingkat kesalahannya, yang akan menjadi dasar atau pertimbangan dalam memberikan sanksi,” ujar sumber internal Kemendagri kepada
    Kompas.com
    , Rabu (16/4/2025).
    Sumber itu juga membenarkan, salah satu alternatif sanksi yang akan dijatuhkan ke
    Lucky Hakim
    adalah magang 2 bulan di Kemendagri.
    Hal ini senada dengan yang disebutkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditanya awak media terkait sanksi untuk Lucky Hakim.
    “Namun, hingga saat ini belum sampai pada atau menjadi satu keputusan,” ucap sumber internal Kemendagri.
    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ada opsi sanksi untuk Lucky Hakim, yang diketahui berlibur ke luar negeri tanpa izin.
    Tito menyatakan bahwa salah satu bentuk pembinaan yang sedang dipertimbangkan adalah mewajibkan Lucky untuk mengikuti program magang selama dua bulan di Kemendagri.
    “Kalau memang dia benar-benar tidak tahu bahwa kepala daerah tidak boleh cuti meskipun di tanggal cuti bersama, kita bisa pertimbangkan sanksi yang lebih ringan seperti pembinaan,” ujar Tito saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta, pada Senin (14/4/2025), seperti dilansir dari Tribunnews.com.
    Liburan Bupati Indramayu ke Jepang ini terungkap melalui foto-foto yang beredar di media sosial, menunjukkan Lucky berada di Jepang dengan tagging akun @japantour.id.
    Foto-foto tersebut bahkan diunggah di akun TikTok pribadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang memberikan ucapan selamat berlibur kepada Lucky.
    Lucky juga menjelaskan bahwa pada hari Lebaran, ia menggelar open house di Pendopo Kantor Bupati Indramayu dan melanjutkan dengan patroli jalanan.
    “Lalu di hari H+2 saya berangkat ke Jepang sampai tanggal 7 dan tanggal 8 sudah mulai kerja kembali seperti biasa, ada agenda ke desa korban rob di Eretan,” tutup Lucky.
    Lucky juga sudah meminta maaf kepada seluruh pihak terkait dan masyarakat Indramayu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Populasi Jepang Anjlok, Kenapa Warganya Makin Ogah Menikah dan Punya Anak?

    Populasi Jepang Anjlok, Kenapa Warganya Makin Ogah Menikah dan Punya Anak?

    Jakarta –

    Populasi penduduk Jepang menurun dari tahun ke tahun. Pada Oktober 2024, jumlah populasi menjadi 120,3 juta jiwa atau menyusut 898.000 orang. Kementerian Dalam Negeri Jepang mencatat angka tersebut menjadi yang terendah sejak 1950.

    Menurunnya angka perkawinan telah disebut sebagai alasan signifikan atas rendahnya angka kelahiran dan menyusutnya jumlah penduduk usia lanjut.

    Banyak survei juga menunjukkan bahwa banyak anak muda Jepang enggan menikah atau memiliki keluarga karena kekhawatiran tentang tingginya biaya hidup di kota besar, kurangnya pekerjaan yang baik, dan budaya kerja yang menyulitkan kedua pasangan untuk memiliki pekerjaan, atau bagi wanita untuk kembali bekerja penuh waktu setelah memiliki anak.

    Menurut laporan gender Kantor Kabinet tahun 2022, 25,4 persen perempuan berusia 30-an dan 26,5 persen laki-laki dalam kelompok usia yang sama mengatakan mereka tidak ingin menikah. Sedikit lebih dari 19% laki-laki berusia 20-an dan 14 persen perempuan juga tidak memiliki rencana untuk menikah.

    Perempuan yang mengikuti survei tersebut mengatakan mereka menghindar dari pernikahan karena mereka menikmati kebebasan, memiliki karier yang memuaskan, dan tidak menginginkan beban ibu rumah tangga tradisional, seperti pekerjaan rumah tangga, membesarkan anak, dan merawat orang tua yang sudah lanjut usia.

    Laki-laki mengatakan mereka juga menikmati kebebasan pribadi, tetapi banyak juga yang mengatakan motivasi lain untuk tetap melajang termasuk kekhawatiran atas ketidakamanan pekerjaan dan tidak dapat memperoleh cukup uang untuk menghidupi keluarga.

    Sho, yang tinggal di Prefektur Saitama, sebelah utara Tokyo, juga memiliki pandangan yang sama bahwa melajang membuat dia lebih bahagia.

    “Saya bisa melakukan hal-hal yang saya inginkan, kapan pun saya mau, dan saya tidak perlu memikirkan orang lain. Saya bisa begadang bermain gim komputer atau menonton film apa pun di bioskop yang saya inginkan atau saya bisa bertemu teman-teman saya. Saya suka itu,” katanya kepada DW News dikutip Rabu (16/4/2025).

    “Beberapa teman saya sudah menikah, tentu saja, tetapi mereka telah berubah dan saya tidak begitu sering bertemu mereka lagi,” tambahnya lagi.

    (kna/kna)

  • Hasil Lawatan Prabowo ke Negara Timur Tengah dan Turkiye – Page 3

    Hasil Lawatan Prabowo ke Negara Timur Tengah dan Turkiye – Page 3

    Dari Uni Emirat Arab, Prabowo melanjutkan lawatannya ke Ankara, Turkiye. Dalam lawatan kali ini, Prabowo Subianto dan Presiden Republik Turkiye Reccep Tayyip Erdoğan menyaksikan penandatanganan dan pertukaran sejumlah nota kesepahaman.

    Adapun tiga dokumen kerja sama yang ditandatangani dan dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara meliputi:

    1. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki tentang Kerja Sama Kebudayaan;

    2. Memorandum Saling Pengertian antara Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia dan Direktorat Komunikasi Presiden Republik Turki tentang Kerja Sama Media, Hubungan Masyarakat, dan Komunikasi;

    3. Memorandum Saling Pengertian antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan Kementerian Dalam Negeri Republik Turkiye di bidang Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan.

    Usai dari Turkiye, Prabowo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al Ittihadiya, Mesir. Kedua kepala negara menyepakati pembentukan Kemitraan Strategis Indonesia–Mesir melalui penandatanganan Pernyataan Bersama yang langsung ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan Presiden El-sisi.

    “Melalui kemitraan strategis ini, Indonesia dan Mesir berkomitmen memperkuat kerja sama di berbagai bidang prioritas, mulai dari politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, hubungan budaya dan Pendidikan, serta hubungan antar-masyarakat dan lain sebagainya,” ujar Yusuf dikutip dari siaran pers, Rabu (16/4/2025).

    Prabowo lalu melanjutkan lawatan ke Doha, Qatar untuk bertemu dengan Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani di Istana Amiri Diwan. Prabowo dan Emir Qatar menyaksikan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Qatar di Bidang Dialog Strategis.

    “Presiden sepakat untuk segera tingkatkan kerja sama. YM Sheikh Tamim rencananya akan invest dengan Danantara, suatu dana Bersama. Yang Mulia commit 2 milliar dollar. Presiden memandang bagus untuk ditindak lanjuti dan Yang Mulia sangat antusias,” tutur Yusuf.

  • UU ASN Akan Direvisi Lagi, Mutasi Pimpinan Tinggi Pratama Bakal di Tangan Presiden Nasional 15 April 2025

    UU ASN Akan Direvisi Lagi, Mutasi Pimpinan Tinggi Pratama Bakal di Tangan Presiden Nasional 15 April 2025

    UU ASN Akan Direvisi Lagi, Mutasi Pimpinan Tinggi Pratama Bakal di Tangan Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi II DPR-RI,
    Zulfikar Arse Sadikin
    , mengatakan bahwa Undang-Undang ASN akan kembali direvisi pada tahun 2025 ini, sesuai dengan program legislasi nasional.
    Zulfikar mengaku heran mengapa
    UU ASN
    kembali direvisi, padahal UU tersebut baru saja direvisi pada tahun 2023 lalu. 
    “Saya nggak tahu kenapa itu harus dirubah lagi padahal belum lama kita rubah undang-undang (ASN menjadi UU) 20/2023,” kata Zulfikar dalam acara HUT Ke-17 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).
    Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, hanya ada satu pasal yang bakal diubah lewat
    revisi UU ASN
    .
    Zulfikar menuturkan, revisi UU ASN akan mengatur bahwa mutasi ASN dengan posisi pimpinan tinggi pratama menjadi kewenangan presiden.
    “Jadi hanya mengubah satu pasal, tapi isinya itu: pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pimpinan tinggi pratama, pimpinan tinggi Bang Bahtiar (Dirjen Polpum Kemendagri) itu mau ditarik ke Presiden,” ucap Zulfikar.
    Namun, secara pribadi, Zulfikar mengkritik wacana tersebut karena menurutnya bakal mengembalikan sentralisasi.
    Padahal, era Reformasi membawa semangat desentralisasi adn otonomi.
    “Termasuk menafikan kewenangan pejabat pembina kepegawaian. Saya termasuk yang tidak setuju dan berusaha untuk itu tidak terjadi,” ucapnya.
    Sambil berkelakar, Zulfikar mengatakan bahwa jika pendapatnya ini dihadirkan di forum pimpinan dewan, mungkin dia akan ditegur.
    “Jadi mohon maaf ya, ini kalau ada pimpinan DPR mungkin saya diketok. Apalagi kita umum partai gitu kan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan empat langkah strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Hal ini disampaikannya dalam acara lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa.

    “Pada intinya ada empat yang menjadi porsi dari Kemendagri yang didorong oleh Pak Menteri untuk dikoordinasikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Langkah pertama, Kemendagri akan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan.

    Kedua, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Kemendagri akan memberikan pendampingan teknis dalam pembentukan koperasi di tingkat desa.

    “Sesuai harapan Pak Menko [Pangan], kami akan mempercepat pembentukan prototype. Jadi kita pilih beberapa potensi champion yang sudah siap, sama seperti MBG,” ujarnya.

    Langkah ketiga adalah memastikan program koperasi desa terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    “Ini kita dorong untuk diselaraskan, dicantumkan di situ supaya ada landasannya,” ucap Bima.

    Keempat, Kemendagri akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan daerah tetap on track dan sesuai dengan target pembentukan koperasi desa.

    Selain menjabarkan langkah strategis, Bima juga menyoroti potensi besar sektor koperasi di Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 51.505 koperasi yang telah eksis, dengan rincian sekitar 5.297 merupakan Koperasi Unit Desa (KUD), sementara sisanya merupakan koperasi non-KUD seperti koperasi simpan pinjam, serta koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat.

    “Ini adalah potensi yang harus kita identifikasi lagi, mana yang aktif dan mana yang tidak,” jelasnya.

    Terkait regulasi, Bima menyampaikan bahwa Kemendagri tengah menyusun template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai panduan teknis pembentukan koperasi. Perkada ini akan mencakup ruang lingkup, mekanisme kerja, dasar hukum, serta peran perangkat daerah terkait, termasuk aspek pengawasan dan pendanaan.

    Kemendagri juga akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan penggunaan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memastikan seluruh proses terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

    “Nah saya kira itu Pak Menteri, kemudian kami siap untuk gaspol membuat piloting di beberapa titik sebagai model bagi perencanaan awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih,” pungkas Bima.

    Sebagai informasi, acara ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo. Adapun sosialisasi ini juga diikuti oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia secara virtual.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri minta pemda pahami program prioritas Presiden

    Wamendagri minta pemda pahami program prioritas Presiden

    Kalau kita membaca bukunya secara utuh, maka di sini kita akan lebih bisa memahami mengapa ada makan bergizi gratis, mengapa kemudian ada rencana koperasi desa, mengapa ada pemeriksaan kesehatan gratis, mengapa ada rencana pembentukan sekolah rakyat,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk memahami program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Penegasan ini disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa.

    “Yang paling utama adalah, mari kita pahami dulu gagasan-gagasan, ide, mimpi-mimpi besar Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ini ada di buku ‘Paradoks Indonesia’,” katanya Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, masih banyak kepala daerah yang belum memahami cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto, padahal dengan membaca buku “Paradoks Indonesia dan Solusinya” yang ditulis oleh Presiden Prabowo, maka kepala daerah dapat lebih memahami berbagai alasan di balik program-program prioritas pemerintah saat ini.

    “Kalau kita membaca bukunya secara utuh, maka di sini kita akan lebih bisa memahami mengapa ada makan bergizi gratis, mengapa kemudian ada rencana koperasi desa, mengapa ada pemeriksaan kesehatan gratis, mengapa ada rencana pembentukan sekolah rakyat, sekolah unggulan, dan lain-lain,” ujarnya.

    Dalam buku tersebut, Bima menjelaskan Presiden Prabowo menguraikan dua hal pokok. Pertama, mengenai realitas kondisi bangsa Indonesia selama puluhan tahun.

    Kedua, tentang benchmarking atau perbandingan dengan negara-negara lain, termasuk China yang dianggap telah melakukan transformasi besar dalam bidang ekonomi dan politik sejak era Deng Xiaoping.

    “Presiden banyak mengulas bagaimana China melakukan transformasi ekonomi dan politik beberapa puluh tahun yang lalu. Dan ini dijelaskan di buku ini, betapa Deng Xiaoping ini melakukan hal-hal yang saat ini menjadi inspirasi dari banyak negara, termasuk Indonesia,” jelas Bima.

    Ia menambahkan negara tidak hanya perlu hadir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga harus memperkuat sektor akar rumput (grassroot). Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagai upaya mempercepat kemajuan bangsa.

    Salah satu hal yang ditekankannya untuk mencapai target tersebut adalah pentingnya masyarakat keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap).

    “Kita mendorong ekonomi yang menggenjot investasi, tapi juga pemerintah harus menjadi pelopor dalam melindungi warga yang tidak mampu, hadir di bawah. Hadir untuk mendorong pemerataan dan swasembada,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025