Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • RI Bakal Dapat Tambahan Pinjaman dari Bank Dunia buat Urus Tata Ruang

    RI Bakal Dapat Tambahan Pinjaman dari Bank Dunia buat Urus Tata Ruang

    Jakarta –

    Indonesia akan mendapat tambahan pinjaman dana dari Bank Dunia atau World Bank untuk realisasi program penataan tata ruang yakni Integrated Land Administration and Special Planning Program (ILAS PP). Untuk menjalankan program tersebut, RI sebelumnya telah menerima pinjaman lunak sebesar US$ 653 juta atau sekitar Rp 10,97 triliun (kurs Rp 16.800).

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, ILAS PP merupakan program kerja sama yang melibatkan 3 instansi, antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi Geospasial (BGI). Dukungan loan dari Bank Dunia sudah diteken, dengan pekerjaan selama 5 tahun.

    “Total loan-nya adalah US$ 653 juta, secara bersama-sama 3 kementerian, dan akan ditambah oleh Bank Dunia tahun depan karena ada 2 kementerian bergabung yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi,” kata Nusron, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Namun Nusron tidak menyebut berapa besar tambahan loan itu. Ia menjelaskan, pendanaan ini akan dipergunakan untuk melanjutkan beberapa program, antara lain percepatan perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim, yaitu percepatan program Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

    “Ditargetkan sampai tahun 2028 harus sampai pada 2.000 RDTR se-Indonesia. Dalam rangka untuk memudahkan pelayanan iklim investasi,” ujarnya.

    Kemudian berikutnya ialah penguatan hak atas tanah dan pengelolaan lanskap. Salah satu programnya adalah sosialisasi dan pendaftaran tanah ulayat. Selanjutnya percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta pengukuran batas-batas antara wilayah hutan, wilayah transmigrasi, dan wilayah Areal Penggunaan Lain (APL), supaya tidak tumpang tindih pada kemudian hari.

    Berikutnya adalah program batas desa. Nusron menjelaskan, program batas desa ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lalu ada juga sistem informasi pertanahan dan penilaian yang dilakukan oleh ATR/BPN.

    Selanjutnya ada program peta dasar skala besar untuk aksi iklim atau yang disebut dengan One Map Policy, dengan pelaksana BIG. Nusron mengatakan, pada tahun 2024 lalu baru diselesaikan One Map Policy skala besar yaitu 1 : 5 ribu di wilayah Sulawesi. Rencananya di tahun ini akan dikembangkan di Kalimantan dan Pulau Jawa, di 2026 di Sumatera dan kawasan Nusa Tenggara, lalu 2027 masuk di kawasan Maluku dan Papua.

    “Kalau sudah ada peta besarnya, ini untuk memudahkan pemerintah kabupaten dan kota menyusun RDTR. Karena ongkos dan biaya RDTR, 1 RDTR biasanya itu antara Rp 3 sd 5 miliar, komponen terbesarnya adalah menyusun peta 1 : 5 ribu. Karena kalau tidak ada RDTR dan sebagainya, proses pengajuan izin terutama KKPR menjadi kesulitan dan menjadi lambat,” terangnya.

    Lalu yang kelima adalah manajemen proyek dan pengembangan kapasitas. Nusron mengatakan, sejak 14 April 2025 hingga hari ini, program tersebut sudah mulai diselenggarakan dengan Bank Dunia. Hanya ada sedikit kendala, yakni proses administrasi penganggaran masuk ke APBN agak sedikit molor karena beberapa kendala efisiensi kemarin.

    Sebagai informasi, sebelumnya Nusron juga pernah membahas tentang loan dari Bank Dunia tersebut. Untuk kementerian yang dipimpinnya, menerima dana pinjaman sebesar US$ 353 juta atau setara Rp 5,7 triliun.

    Nusron mengatakan, dana tersebut akan dialokasikan untuk penyusunan rencana detail dan tata ruang (RDTR) hingga pemetaan tanah, terutama untuk pemetaan tanah yang memang belum dipetakan.

    “Kita US$ 353 juta. Itu (dana) pertama untuk penyusunan RDTR. Kemudian yang kedua untuk peta kadastral. Terutama untuk pemetaan tanah-tanah yang belum ada petanya,” kata Nusron saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

    Dia juga menjelaskan anggaran itu digunakan untuk tapal batas dengan kawasan hutan dan lahan transmigrasi. Selain itu, Nusron menyebut pemetaan dan pendaftaran tanah adat.

    “Tapal batas dengan transmigrasi supaya nggak tabrakan dengan lahan transmigrasi. Kemudian pemetaan dan pendaftaran tanah adat ulayat supaya nggak terjadi masalah. Kemudian sistem informasi pertanahan. Udah itu aja,” imbuh Nusron.

    (acd/acd)

  • Fakta-fakta Viralnya Aksi Sawer Nathalie Holscher di Sidrap

    Fakta-fakta Viralnya Aksi Sawer Nathalie Holscher di Sidrap

    Jakarta, Beritasatu.com – Penampilan DJ Nathalie Holscher di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, menjadi perbincangan hangat di masyarakat setelah cuplikan videonya menyebar luas di media sosial.

    Dalam rekaman tersebut, tampak sejumlah pengunjung naik ke atas panggung dan menyawer Nathalie dengan uang tunai, yang bahkan terlihat berserakan di lantai. Momen tersebut menuai perhatian karena jumlah uang yang diterima Nathalie disebut mencapai Rp 150 juta.

    Tak hanya itu, Nathalie turut membagikan momen dirinya tertidur di atas tumpukan uang dan juga mengunggah video ketika sedang menghitung hasil saweran.

    Fakta-fakta Viralnya Aksi Sawer Nathalie Holscher

    1. Disorot Kemendagri

    Viralnya video tersebut juga mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Syaharuddin mengaku dihubungi langsung oleh pihak Kemendagri melalui pesan WhatsApp, bahkan beberapa kementerian lain juga ikut memberikan perhatian terhadap insiden ini.

    Ia mengungkapkan rasa kecewa karena kerja keras pemerintah daerah selama lebih dari satu bulan dalam membangun citra positif Sidrap, seakan hilang dalam satu malam akibat satu acara hiburan.

    2. Aksi protes dari ormas Islam

    Tak hanya pejabat daerah, kalangan masyarakat pun turut bereaksi. Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan anggota organisasi Islam Muhammadiyah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sidrap pada Kamis (17/4/2025).

    Mereka menuntut agar pemerintah daerah menindak tegas tempat-tempat hiburan malam ilegal, termasuk yang menjadi lokasi penampilan Nathalie Holscher.

    Dalam aksi tersebut, sempat terjadi ketegangan ketika demonstran mencoba masuk ke dalam gedung DPRD dan terlibat dorong-dorongan dengan petugas Satpol PP. Tuntutan utama mereka adalah penertiban dan penutupan tempat hiburan malam yang tidak mengantongi izin resmi.

    3. Bupati Sidrap tuntut Nathalie Holscher minta maaf

    Insiden ini mendapat sorotan dari Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, yang menyatakan kekecewaannya terhadap kejadian tersebut. Ia menilai aksi saweran yang terjadi bertolak belakang dengan visi religius yang tengah dibangun oleh pemerintah daerah.

    Syaharuddin bahkan meminta agar Nathalie menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Sidrap. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Nathalie.

    Lewat media sosial, ia menegaskan bahwa dirinya hadir di Sidrap dalam kapasitas sebagai profesional yang diundang untuk tampil sebagai DJ.

    Ia juga menyampaikan bahwa saweran yang diterimanya adalah bentuk apresiasi dari para pengunjung, sehingga tidak ada alasan baginya untuk meminta maaf.

    4. Nathalie Holscher tolak meminta maaf

    Meski menuai berbagai kritik, Nathalie Holscher tetap teguh dengan pendiriannya dna enggan meminta maaf. Ia menyatakan bahwa tanggung jawab atas keberadaan kelab malam bukan berada di pundaknya.

    Dalam sebuah pernyataan tegas, ia mengatakan, “Kalau memang tidak mau ada kelab malam, ya seharusnya kelabnya yang ditutup, bukan saya yang disalahkan.” kata Nathalie.

    Nathalie Holscher juga menyinggung bahwa sebelumnya ada DJ lain yang tampil dan mendapat saweran tanpa menimbulkan kontroversi serupa. Ia merasa diperlakukan tidak adil hanya karena video penampilannya viral dan menuai perhatian publik.

  • Sumatra Barat Catat Peningkatan Harga Bawang Merah Tertinggi April 2025

    Sumatra Barat Catat Peningkatan Harga Bawang Merah Tertinggi April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bawang merah dan cabai merah perlu menjadi perhatian pemerintah, seiring terjadinya kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) terhadap kedua komoditas ini pada minggu ketiga April 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pada minggu ketiga April 2025, komoditas andil kenaikan IPH meliputi bawang merah dan cabai merah.

    Pada periode ini, terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 14 provinsi yang mengalami penurunan IPH, dan 1 provinsi stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

    Perinciannya, Sumatera Barat menjadi provinsi dengan perubahan IPH tertinggi atau mencatatkan perubahan IPH sebesar 4% pada minggu ketiga April 2025.

    Disusul, Riau sebesar 3,55%, Papua Selatan 2,47%, Sumatera Utara 1,91%, Maluku 1,56%, Kepulauan Bangka Belitung 1,48%, Aceh 1,29%, DKI Jakarta 1,09%, dan Jambi 1,08%.

    “Mayoritas di daerah-daerah tersebut karena disumbang oleh komoditas cabai merah, bawang merah, kemudian sebagian juga ada cabai rawit dan juga bawang putih,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (21/4/2025).

    Jika ditelusuri menurut wilayah, BPS mencatat kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dengan nilai perubahan IPH 7,09%.

    Sementara itu, komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah di Pulau Sumatera didominasi oleh cabai merah, bawang merah, dan sebagian daging ayam ras.

    Untuk Pulau Jawa, kenaikan IPH tertinggi masih terjadi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan nilai perubahan IPH sebesar 2,6%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah Pulau Jawa didominasi oleh bawang merah dan cabai merah.

    Lebih lanjut, untuk kenaikan IPH tertinggi di luar Pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kabupaten Mappi, Papua Selatan dengan nilai perubahan IPH sebesar 5,55%.

    Data BPS menunjukkan, komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 10 wilayah di luar Pulau Jawa dan Sumatera adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

    Lebih lanjut, jika ditinjau dari jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga antara lain bawang merah, cabai merah, hingga bawang putih.

    Pada minggu ketiga April 2025, Amalia menyampaikan sebanyak 294 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga bawang merah, 217 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga cabai merah, dan 199 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga bawang putih.

  • Ditelepon Presiden Prabowo saat Gelar Halalbihalal, Cak Imin: Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Ditelepon Presiden Prabowo saat Gelar Halalbihalal, Cak Imin: Minta Menteri Rapatkan Barisan

    loading…

    Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar memberikan keterangan kepada media saat menggelar acara Halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku ditelepon Presiden Prabowo Subianto saat menggelar acara halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. Menurutnya, presiden menitipkan pesan agar menteri Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” kata Cak Imin usai halalbihalal.

    Dalam acara yang turut dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih itu, Cak Imin mengaku, pembicaraan dalam acara halalbihalal bersifat umum. Ia menerangkan, acara itu juga ditujukan untuk meningkatkan kerja sama antarmenteri.

    “Intinya dengan halalbihalal ini para menteri yang datang meningkatkan pola kerja bersama yang hadir di antara anggota Kabinet Merah Putih ini,” ujarnya.

    Seperti diketahui, dalam acara itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Terlihat, Dasco duduk semeja dengan Cak Imin dan mantan Menaker yang juga menduduki jabatan anggota Komisi VI DPR Ida Fahziyah dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Terlihat pula Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin bersama sang istri Wury Estu Handayani; Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemuda Raffi Ahmad, Mendagri Tito Karnavian hingga Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Hadir pula sejumlah elite partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus seperti elite Partai Demokrat Renanda Bachtar, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno, hingga Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo.

    (abd)

  • 7 Sekda Jabar Bantah Dana Efisiensi Anggaran untuk Kegiatan Lembur Pakuan Bandung

    7 Sekda Jabar Bantah Dana Efisiensi Anggaran untuk Kegiatan Lembur Pakuan Bandung

    Sekda Jabar Bantah Dana Efisiensi Anggaran untuk Kegiatan Lembur Pakuan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman membantah pemberitaan yang menyebut
    efisiensi anggaran
    dialokasikan untuk keperluan Lembur
    Pakuan
     yang dikenal sebagai kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    “Itu keliru dan tidak benar. Seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel,” ujar Herman dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).
    Herman menegaskan, bahwa pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dilakukan secara akuntabel dan efisien sesuai aturan pengelola keuangan daerah.
    Efisiensi dan alokasi anggaran APBD 2025, kata dia, sudah sesuai dengan yang diamanatkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
    “Kami melakukan efisiensi sangat signifikan mencapai Rp.5,1 triliun dan prosesnya langsung dipimpin Pak Gubernur. Hasilnya direalokasikan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat sesuai visi dan misi Kepala Daerah, serta sejalan dengan program prioritas nasional,” katanya.
    Dia menerangkan, bahwa realokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, perhubungan dan sanitasi sebesar Rp3,6 triliun.
    Kemudian realokasi anggaran untuk pendidikan sebesar Rp1,3 triliun, dan kesehatan sebesar Rp122,9 miliar.
    “Penyediaan cadangan pangan sebesar Rp46,1 miliar, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi Rp.35,5 miliar,” kata Herman.
    “Termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan, di antaranya penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni hingga penerbitan buku budaya. Lokasinya tersebar di wilayah Jawa Barat,” tambahnya.
    Kemudian, untuk kegiatan safari pembangunan, dia menekankan bahwa itu bukan perjalanan dinas atau kunjungan pejabat Pemprov Jabar.
    “Ini kegiatan terobosan untuk memberikan layanan gratis jemput bola kepada masyarakat dan malam harinya sosialisasi program pembangunan melalui hiburan seni pertunjukan. Ada tuntunan dan ada juga tontonannya. Lazimnya seni Sunda, menghibur, dan bermakna,” tuturnya.
    Selain itu, Herman menjelaskan, untuk biaya perjalanan dinas dipangkas sampai Rp390 miliar atau berkurang sekitar 51 persen dari sebelumnya.
    “Pemda Provinsi Jawa Barat terdepan dan tercepat dalam melaksanakan instruksi Bapak Presiden terkait efisiensi ini. Pak Gubernur meminta kami memastikan pelaksanaannya juga yang terbaik untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” ucapnya.
    Dia menambahkan, realokasi APBD 2025 disusun secara transparan dan sesuai regulasi, termasuk konsultasi ke Kemendagri sebanyak dua kali, yakni tanggal 7 dan 14 Maret 2025.
    APBD 2025 telah ditetapkan pada 20 Maret 2025, dan hasil efisiensi dan realokasi ini telah dilaporkan kepada DPRD Jabar sesuai dengan ketentuan pada tanggal 27 Maret 2025.
    “Kami sangat transparan bahkan proses pembahasannya di-upload oleh Pak Gubernur di kanal media sosial beliau. Warga pun bisa mengakses struktur pergeseran APBD 2025 dimaksud kapan saja dan dimana saja, di website JDIH Pemda Provinsi Jawa Barat,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PLBN Sota jadi daya tarik wisatawan dan dorong perputaran ekonomi

    PLBN Sota jadi daya tarik wisatawan dan dorong perputaran ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan kini menjadi salah satu destinasi wisata pilihan masyarakat saat akhir pekan sehingga turut mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat.

    Selain menjalankan fungsi utama sebagai gerbang perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, kawasan tersebut juga menarik perhatian pengunjung dengan pesona ikon burung Garuda dan kehadiran rusa jinak di sekitar lokasi.

    Menurut Kepala PLBN Sota Mathilda Pusung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, kehadiran rusa menjadi nilai tambah yang memperkaya pengalaman berkunjung ke lokasi tersebut.

    “Kami senang melihat pengunjung berinteraksi dengan rusa-rusa di sini. PLBN Sota tidak hanya menjadi tempat berfoto, tetapi juga menawarkan pengalaman yang berkesan,” kata dia.

    Burung Garuda yang megah berdiri di atas gapura PLBN menjadi ikon utama yang banyak dijadikan latar berfoto oleh para wisatawan. Terletak di titik nol kilometer Merauke-Sabang, burung Garuda itu tampil dengan desain yang elegan dan sarat makna, menjadikannya magnet tersendiri bagi para pelancong.

    “Saya terkejut ketika rusa itu tiba-tiba mendekat saat berfoto. Rasanya seperti mendapatkan bonus tambahan untuk liburan saya,” ujar Eko, pengunjung asal Surabaya, Jawa Timur.

    Kehadiran rusa-rusa jinak yang berkeliaran di sekitar PLBN memberikan kejutan menyenangkan bagi para wisatawan. Tak jarang, hewan tersebut seolah ingin ikut serta dalam sesi foto sehingga memberikan momen yang unik bagi pengunjung.

    Selain ikon Garuda, kawasan PLBN Sota juga menawarkan berbagai spot menarik lainnya, di antaranya tulisan “Titik 0 Km Merauke–Sabang”, patok tapal batas RI-Papua Nugini serta instalasi “I Love Sota” yang turut menjadi latar foto favorit. Area plaza perbatasan yang dihiasi ornamen khas Papua juga semakin mempercantik kawasan tersebut.

    Di kawasan sekitar PLBN, wisatawan juga dapat mencicipi kuliner khas Papua seperti papeda dan ikan kuah kuning yang dijajakan di kios-kios makanan. Selain itu, tersedia pula beragam kerajinan tangan khas Papua yang dapat dibeli sebagai oleh-oleh.

    Sejak diresmikan pada 2021, PLBN Sota yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak hanya berfungsi sebagai pos lintas batas, tetapi telah berkembang menjadi destinasi wisata unik.

    Banyak pelaku usaha kecil dan pedagang lokal yang kini merasakan dampak positif dari meningkatnya jumlah wisatawan yang datang setiap akhir pekan. PLBN Sota pun kian dikenal sebagai tempat yang menyuguhkan kombinasi keindahan alam, budaya lokal, dan nuansa kebangsaan yang kental.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukungan Ganti Wapres Gibran Terus Mengalir

    Dukungan Ganti Wapres Gibran Terus Mengalir

    GELORA.CO – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mendukung tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Ada delapan tuntutan. “Kita mendukung 8 tuntutan ini,” katanya dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (19/4/2025).

    Ia menilai dukungan tersebut sebagai bentuk bela tanah air. “Kalau elu gaes? Mau nambahin atau bagaimana?” katanya lagi.

    Adapun delapan tuntutan itu tertuang dalam pernyataan yang ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana 65 marsekal, dan 91 Kolonel.

    Di antara tuntutan itu, tak sedikit yang menyinggung Presiden ke-7 Jokowi dan keluarganya. Ada yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Yang diketahui. Merupakan anak Jokowi.

    Tak hanya itu, ada pula tuntutan minta menteri yang ada kaitannya dengan Jokowi diganti.

    Berikut ini delapan tuntutan forum purnawirawan TNI: Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan; Mendukung Program Kerja KABINET MERAH PUTIH yang dikenal sebagai ASTA CITA, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN; Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan; Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asal nya.

    Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3; Melakukan re-shuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden R.I. ke-7 (Joko Widodo); Mengembalikan Porli pada fungsi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dibawah Kemendagri; dan Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang – Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

  • Pemprov Jabar Tegaskan Pergeseran Anggaran Berjalan Akuntabel, Pangkas Perjalanan Dinas Sampai Rp390 Miliar

    Pemprov Jabar Tegaskan Pergeseran Anggaran Berjalan Akuntabel, Pangkas Perjalanan Dinas Sampai Rp390 Miliar

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah tuntas melakukan efisiensi atau pergeseran anggaran 2025. Setidaknya, perjalanan dinas bisa diefisiensi sampai Rp390 miliar.

    Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan bahwa proses pergeseran anggaran yang dilakukan itu tidak sembarangan. Prosesnya dilakukan secara akuntabel sesuai dengan kaidah yang ada.

    Termasuk berpedoman pada diamanatkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Kalau secara porsi anggaran cukup signifikan, itu mencapai Rp5,1 triliun. Dan itu dipimpin langsung Pak Gubernur,” tegasnya.

    BACA JUGA:Dampak Pergeseran Anggaran 2025, Hibah ke Pesantren di Jabar Terpotong

    Herman menjabarkan, anggaran itu direalokasi kepada sejumlah program strategis sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Termasuk program prioritas nasional.

    Di antaranya, pembangunan infrastruktur yang menyentuh perbaikan jalan, jembatan, irigasi perhubungan hingga sanitasi yang tebus Rp3,6 triliun. Lalu pendidikan Rp1,3 triliun, kesehatan sebesar Rp122,9 miliar, penyediaan cadangan pangan sebesar Rp46,1 miliar, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp35,5 miliar.

    Herman menerangkan, dalam pergeseran anggaran itu setidaknya telah dilakukan efisiensi perjalanan dinas sampai dengan Rp390 miliar atau berkurang lebih dari 51 persen dari otal perjalanan dinas. “Pemda Provinsi Jawa Barat terdepan dan tercepat dalam melaksanakan Intruksi Bapak Presiden terkait efisiensi ini,” tuturnya.

    Pergeseran APBD 2025 Jawa Barat disusun secara transparan, serta mengikuti prosedur dan mekanisme, termasuk konsultasi ke Kemendagri sebanyak 2 kali, yakni tanggal 7 dan 14 Maret 2025, dan hasilnya telah didokumentasikan dalam risalah rapat. Setelah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2025, hasil efisiensi dan realokasi ini telah dilaporkan kepada DPRD sesuai ketentuan pada tanggal 27 Maret 2025.

    BACA JUGA:Siap Jalankan Inpres Efisiensi Anggaran, Pemkot Cimahi: Kita Sudah Tandai!

    Dalam kesempatan itu, Herman juga menyangkal terkait pengkhususan program terhadap Lembur Pakuan. Ia menjelaskan, seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel, termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan. Antara lain penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni, hingga penerbitan buku budaya. “Ini lokasinya tersebar di wilayah Jabar,” terangnya.

  • Pemkot Cimahi Gelar Retret ASN Pertama di Jawa Barat

    Pemkot Cimahi Gelar Retret ASN Pertama di Jawa Barat

    JABAR EKSPRES – Sebanyak 70 Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon 2 dan 3 Pemkot Cimahi mengikuti jurit malam di tengah rintik hujan, Jumat (18/4) malam.

    Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian retret selama tiga hari ini berlangsung di Dodik Bela Negara, Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

    Para ASN mulai memadati area jurit malam sejak pukul 20.00 WIB. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, bersama wakilnya Adhitia Yudisthira, turut hadir dan memantau langsung kegiatan di lapangan.

    Jurit malam dipandu langsung oleh Pelda Iwan Kartiwa dari Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi. Dalam pembekalannya, Iwan menjelaskan bahwa jurit malam ini dirancang layaknya misi seorang prajurit Caraka Malam, lengkap dengan tantangan dan kode sandi.

    “Jadi yang laki-laki sendiri, yang ibu-ibu berdua. Bapak ibu akan menerima berita (informasi) berisi 10 baris beritanya, yang dibikin oleh Wali Kota, dibaca dan dihafalkan. Yang sudah hafal distartkan,” ujar Iwan pada awak media.

    BACA JUGA:Retret Kades Belum Jadi Prioritas, Bupati Rudy Susmanto Fokus Perbaiki Jalan Rusak

    Selama perjalanan menuju garis akhir, peserta diminta menjaga kerahasiaan informasi yang dihafalkan. Mereka dibekali sandi malam berupa kode suara dan angka.

    “Di perjalanan tidak boleh bocor beritanya. Sandi malam ini ada sandi suara ‘Bela Nusa’, dan sandi angka jumlah angkanya lima,” jelasnya.

    Rute jurit malam ditempuh sekitar 50 menit. Meski tergolong singkat, Iwan mengingatkan bahwa suasana gelap dan medan tak terduga jadi bagian dari ujian.

    “Normalnya satu jam kurang 10 menit. Tapi di perjalanan tidak ada yang tahu, apalagi gelap. Ikuti aja rutenya, ada tali putih yang telah dipasang, ikuti aturan,” tandas Iwan.

    Kegiatan retret ASN ini digelar oleh Pemkot Cimahi dari tanggal 18 hingga 20 April 2025. Pesertanya merupakan para pejabat eselon 2 dan 3, mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas, hingga kepala badan.

    BACA JUGA:Jadwalkan Retret ASN pada April 2025, Pemkot Cimahi Sebut Ini Tujuannya!

    Kegiatan ini meliputi pembekalan materi dari Lemhanas, Kemendagri, hingga IPDN, serta aktivitas fisik dan mental yang langsung dilatih oleh anggota TNI.

  • Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah melalui serangkaian sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga penjaga konstitusi tersebut memutuskan untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air.

    Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan yang dinilai dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilihan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu telah menyusun jadwal simulasi PSU berdasarkan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK, dengan pembagian pelaksanaan dalam beberapa klaster waktu yang berbeda.

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi hari krusial bagi salah satu daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, yang dijadwalkan menggelar PSU seluruh wilayah.

    Berikut ini jadwal lengkap PSU di 24 daerah tersebut, implikasi hukum dan politiknya, serta persiapan yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah daerah terkait.

    Pembagian Klaster Waktu PSU

    Menindaklanjuti putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergerak cepat untuk menyusun jadwal pelaksanaan PSU di 24 daerah yang diperintahkan.

    Mengingat tenggat waktu yang berbeda-beda yang diberikan oleh MK untuk setiap kasus, KPU menerapkan strategi pembagian pelaksanaan PSU dalam beberapa klaster waktu.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses PSU dapat diselenggarakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan tidak mengganggu tahapan pilkada di daerah lain yang tidak mengalami sengketa.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengumumkan secara resmi daftar 24 daerah yang akan menggelar PSU, yang terdiri dari 1 provinsi, 20 kabupaten, dan 3 kota.

    Pembagian jadwal PSU berdasarkan tenggat waktu dari putusan MK adalah sebagai berikut:

    Tenggat Waktu 30 Hari (Batas Akhir 22 Maret 2025)

    Klaster pertama ini meliputi daerah-daerah yang mendapatkan tenggat waktu paling singkat dari MK, yaitu 30 hari sejak putusan dibacakan. Daerah-daerah yang termasuk dalam klaster ini dan melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Barito Utara

    Kabupaten Magetan

    Kabupaten Bangka Barat

    Kabupaten Siak Selain itu, Kabupaten Puncak Jaya juga masuk dalam klaster ini dengan agenda rekapitulasi ulang hasil suara.

    Tenggat Waktu 45 Hari (Batas Akhir 5 April 2025)

    Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di TPS 5 Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Minggu (1/12/2024).* Herlan Heryadie/PR

    Klaster kedua memiliki waktu persiapan yang sedikit lebih panjang, yaitu 45 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Bengkulu Selatan

    Sementara itu, daerah-daerah yang melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Buru

    Kota Sabang

    Kabupaten Kepulauan Talaud

    Kabupaten Banggai

    Kabupaten Bungo

    Kabupaten Pulau Taliabu

    Tenggat Waktu 60 Hari (Batas Akhir 19 April 2025)

    Klaster ketiga memiliki waktu persiapan 60 hari, dan hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi tanggal penting bagi daerah-daerah dalam klaster ini yang melaksanakan PSU seluruh wilayah:

    Kota Banjarbaru

    Kabupaten Pasaman

    Kabupaten Tasikmalaya

    Kabupaten Empat Lawang

    Kabupaten Serang

    Kabupaten Kutai Kartanegara

    Kabupaten Gorontalo Utara

    Kabupaten Parigi Moutong

    Tenggat Waktu 90 Hari (Batas Akhir 25 Mei 2025)

    Klaster keempat memiliki waktu persiapan yang lebih lama, yaitu 90 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Mahakam Ulu

    Kabupaten Pesawaran

    Kota Palopo

    Tenggat Waktu 180 Hari (Batas Akhir 6 Agustus 2025)

    Klaster terakhir memiliki waktu persiapan paling lama, yaitu 180 hari. Daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Boven Digoel

    Provinsi Papua (PSU seluruh provinsi menunjukkan skala pelanggaran yang sangat signifikan)

    Menjelang pelaksanaan PSU, KPU di tingkat daerah yang bersangkutan melakukan berbagai persiapan teknis dan logistik.

    Hal ini meliputi pemutakhiran data pemilih, pencetakan surat suara baru, penyiapan tempat pemungutan suara (TPS), serta pelatihan kembali bagi petugas penyelenggara pemilu di tingkat TPS.

    KPU juga harus memastikan bahwa seluruh tahapan PSU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

    Pemungutan suara ulang dan lanjutan akan digelar di Cimahi.

    Pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi perhatian khusus karena Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam klaster PSU dengan tenggat waktu 60 hari dan melaksanakan PSU seluruh wilayah.

    Pelaksanaan PSU di Tasikmalaya akan menjadi barometer bagi daerah-daerah lain yang juga akan menggelar PSU dalam waktu dekat.

    Kesiapan KPU Kabupaten Tasikmalaya, partisipasi aktif dari masyarakat, serta pengamanan dari aparat keamanan akan menjadi faktor penentu keberhasilan PSU di daerah ini.

    Hasil PSU di Tasikmalaya juga akan memberikan gambaran mengenai dinamika politik pasca putusan MK dan preferensi pemilih setelah adanya temuan pelanggaran pada pemilihan sebelumnya.

    Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia.

    PSU menjadi momentum koreksi terhadap proses pemilihan yang dinilai cacat hukum, dengan tujuan untuk mengembalikan legitimasi hasil pemilihan dan memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.

    Dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, diharapkan seluruh proses PSU dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepala daerah yang benar-benar mendapatkan mandat yang sah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News