Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Try Sutrisno dan 300 Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran, Ini 8 Tuntutan dan Deretan Faktanya

    Try Sutrisno dan 300 Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran, Ini 8 Tuntutan dan Deretan Faktanya

    PIKIRAN RAKYAT – Langkah politik mengejutkan datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara terbuka menyerukan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Gerakan ini diperkuat dengan dukungan lebih dari 300 purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI dan eks Panglima ABRI. Pernyataan sikap mereka memicu perdebatan nasional soal batas antara hak berpendapat dan potensi intervensi terhadap demokrasi konstitusional.

    Siapa di Balik Gerakan Ini?

    Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang tidak menunjuk satu sosok sebagai ketua umum secara resmi, namun beberapa tokoh senior militer menjadi ujung tombaknya. Nama-nama seperti Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal (Purn) Hanafie Asnan tampil dominan dalam berbagai forum publik.

    Tanda tangan Try Sutrisno tercantum dalam kolom “mengetahui” pada dokumen pernyataan tersebut, yang menambah bobot moral dan simbolis dari seruan pencopotan Gibran. Menurut informasi yang beredar, Try juga menyampaikan wasiat dan catatan pribadi kepada Presiden Prabowo, sebagai penegasan sikapnya atas situasi politik yang sedang berlangsung.

    Delapan Tuntutan Forum Purnawirawan TNI

    Pernyataan Forum yang dibacakan dalam acara Silaturahmi di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 17 April 2025, memuat delapan poin tuntutan:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), dengan pengecualian pada kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan. Pengusiran tenaga kerja asing Cina, dan pengembalian mereka ke negara asal. Penertiban pengelolaan tambang, agar sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Re-shuffle menteri yang diduga melakukan korupsi dan pejabat yang masih berafiliasi dengan Presiden RI ke-7 (Joko Widodo). Mengembalikan Polri ke fungsi Kamtibmas di bawah Kemendagri. Mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran, karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Tuntutan Pencopotan Gibran: Proses Inkonstitusional?

    Salah satu poin paling mencolok adalah permintaan agar MPR mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum mengklaim bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah melanggar hukum acara dan konstitusi. Karena itu, proses pencalonan Gibran sebagai cawapres dianggap tidak sah.

    Pernyataan ini dibacakan langsung oleh pakar hukum tata negara Refly Harun melalui kanal YouTube-nya. Ia menegaskan bahwa tuntutan ini tidak sekadar kritik, tetapi bentuk peringatan keras terhadap jalannya demokrasi yang dinilai sudah menyimpang.

    PSI dan Golkar Menolak Keras

    Langkah Forum ini menuai kritik tajam, terutama dari kalangan partai politik. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menilai desakan mengganti wapres lewat tekanan politik merupakan tindakan yang mencederai demokrasi.

    “Menekan MPR untuk mengganti Wapres adalah bentuk kemunduran demokrasi,” ucap Andy.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa tidak ada dasar konstitusional untuk melengserkan Gibran.

    “Wapres Gibran adalah produk konstitusional. Pencalonannya sudah melalui jalur hukum yang valid, jadi keberadaannya sebagai wakil presiden sah dan tidak bisa diganggu gugat secara hukum,” tutur Sarmuji.

    Dia juga mengingatkan bahwa para sesepuh TNI seharusnya memahami koridor hukum, sehingga pernyataan mereka tidak menimbulkan konflik konstitusional.

    Isu Mafia dan Ketegangan dengan Kabinet

    Menariknya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut mengungkap bahwa dirinya pernah ditegur oleh Wapres Gibran karena menutup perusahaan yang diduga dikuasai mafia beras. Ia menegaskan, penutupan dilakukan karena perusahaan tersebut melanggar regulasi.

    “Yang penting kami sudah tutup, karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini,” ujar Amran.

    Pernyataan ini menambah dimensi baru dalam ketegangan politik, menunjukkan bahwa isu mafia dan kepentingan bisnis besar menjadi latar belakang yang juga dipersoalkan Forum Purnawirawan.

    Said Didu Dukung Pemakzulan

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, turut menyuarakan dukungan terhadap upaya pemakzulan Wapres Gibran. Ia bahkan secara terbuka mengunggah pernyataan dukungan melalui akun X @msaid_didu.

    “Dukung pemakzulan Gibran,” katanya pada 22 April 2025.

    Said Didu menilai restu Try Sutrisno terhadap gerakan ini merupakan momentum moral yang tak bisa diabaikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dinyatakan Bersalah, Lucky Hakim Disanksi ‘Kursus’ di Kemendagri Selama 3 Bulan – Page 3

    Dinyatakan Bersalah, Lucky Hakim Disanksi ‘Kursus’ di Kemendagri Selama 3 Bulan – Page 3

    Bima menerangkan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Inspektorat menemukan fakta bahwa Bupati Indramayu Lucky Hakim tidak mengetahui aturan tentang kewajiban untuk menyampaikan permohonan izin ke luar negeri bagi kepala daerah dalam kondisi apapun, kemanapun, dengan tujuan apapun.

    “Jadi Bupati Indramayu tidak memahami adanya peraturan tersebut,” ujar dia.

    Selain itu, Bima menambahkan, tidak ditemukan adanya penggunaan dari APBD untuk keseluruhan perjalanan dari Bupati Indramayu.

    Terkait kejadian ini, Kementerian Dalam Negeri meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran.

     

  • Lucky Hakim Disanksi ‘Magang’ di Kemendagri Buntut Liburan ke Jepang Tanpa Izin

    Lucky Hakim Disanksi ‘Magang’ di Kemendagri Buntut Liburan ke Jepang Tanpa Izin

    Jakarta

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk magang atau mengikuti pendalaman tata kelola politik pemerintahan selama 3 bulan di Kemendagri. Sanksi tersebut diberikan usai Lucky Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin Kemendagri.

    “Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan dan paling tidak satu hari dalam seminggu Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” kata Wamendagri Bima Arya di Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

    Bima Arya mengatakan sanksi tersebut akan mulai dilaksanakan pekan depan. Bima Arya menyampaikan nantinya Lucky Hakim harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Dalam Negeri.

    “Pak Bupati Indramayu diminta untuk membagi tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dengan pendalaman tentang tata kelola politik pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

    “Pak Bupati diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di keseluruhan komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” sambungnya.

    Lucky Hakim sebelumnya telah dipanggil Kemendagri untuk dimintai keterangan, pada Selasa (8/5/2025). Luck Hakim diperiksa Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri selama 2 jam dan mendapat 43 pertanyaan.

    Lucky memberikan penjelasan terkait liburannya ke Jepang pada 2-7 April. Dia mengaku perjalanan ke Jepang itu menggunakan uang pribadi tanpa fasilitas negara.

    “Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April. Tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemda,” ujar Lucky.

    “Jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga, menggunakan dana pribadi, itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-buktinya,” kata dia.

    (amw/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perjalanan Hidup Paus Fransiskus: Sosok Reformis, Pelindung Kaum Marjinal

    Perjalanan Hidup Paus Fransiskus: Sosok Reformis, Pelindung Kaum Marjinal

    Bisnis.com, JAKARTA — Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin (21/4/2025). Pemimpin Gereja Katolik itu mangkat di usia 88 tahun atau tepat sehari setelah peringatan Paskah. Kepergian Sri Paus menimbulkan duka, tidak hanya bagi pemeluk Katolik, tetapi umat manusia.

    Paus Fransiskus lahir dengan nama Jose Mario Bergoglio di Buenos Aries, Argentina 17 Desember 1936. Dia merupakan keturunan imigran Italia. Ayahnya Mario adalah seorang akuntan yang bekerja di perusahaan kereta api dan ibunya Regina Sivori adalah seorang ibu rumah tangga.

    Sebelum menjadi Paus, Paus Fransiskus juga pernah bekerja menjadi penjaga bar di negara asal Argentina. Dia juga pernah menjadi tukang sapu lantai dan juga sempat bekerja di laboratorium kimia. Hal itu dia sampaikan kepada para umat Katolik di sebuah gereja di luar Roma. 

    Paus Fransiskus kemudian terinspirasi untuk bergabung dengan Jesuit pada 1958. Dia ditahbiskan sebagai pendeta Katolik pada 1969, dan sejak 1973 hingga 1979 menjadi kepala provinsi Jesuit di Argentina.  

    Dia kemudian menjadi uskup agung Buenos Aires pada 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. 

    Paus Fransiskus sempat menempuh pendidikan dan lulus sebagai ahli kimia sebelum akhirnya memilih jalan menjadi pendeta, memasuki Seminari Keuskupan Villa Devoto. Pada 11 Maret 1958 dia memasuki novisiat Serikat Jesus. 

    Dia kemudian menyelesaikan studi humaniora di Chili dan kembali ke Argentina pada 1963 dan lulus dengan gelar filsafat dari Colegio de San José di San Miguel. 

    Tahun berikutnya, dia juga masih mengejar pendidikan sastra dan psikologi di Immaculate Conception College di Santa Fé dan pada 1966 dia mulai mengajar mata pelajaran yang sama di Colegio del Salvatore di Buenos Aires.  

    Kemudian, dari 1967-1970 dia lanjut mempelajari teologi dan memperoleh gelar dari Colegio San José.

    Dia ditahbiskan sebagai pendeta Katolik pada 1969, dan dari 1973 hingga 1979, dia menjadi kepala provinsi Jesuit di Argentina. Paus Fransiskus menjadi uskup agung Buenos Aires pada 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. 

    Selanjutnya pada 13 Maret 2013, Kardinal Jorge Mario Bergoglio dipilih menjadi Paus menggantikan Benediktus XVI yang mundur pada 28 Februari 2013.  

    Dia menjadi Paus pertama yang menjadi anggota Serikat Yesus (Jesuit), dan juga orang Amerika Latin pertama dalam sejarah modern yang memimpin 1,2 miliar umat Katolik. 

    Bapa Orang-orang Marjinal 

    Dilansir dari vaticannews, Kepausan Fransiskus menandai banyak hal dan tidak pernah berhenti memperkenalkan reformasi pada Gereja Katolik. Meski demikian, Sri Paus tetap populer di kalangan kaum tradisionalis.

    Fransiskus adalah Paus pertama dari Amerika atau belahan bumi selatan. Sejak Gregorius III kelahiran Suriah meninggal pada tahun 741, tidak ada Uskup Roma non-Eropa.

    Paus Fransiskus yang memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio, terpilih menjadi Paus pada 13 Maret 2013. Selama 12 tahun masa kepausannya, Fransiskus memprioritaskan penjangkauan kepada kaum miskin, dialog antaragama, dan penanganan berbagai masalah global yang mendesak seperti perubahan iklim, migrasi, dan kesenjangan ekonomi.

    Dia memperkenalkan sejumlah reformasi penting di Vatikan, dengan mengupayakan transparansi yang lebih besar dalam keuangan Gereja, mengatasi korupsi, dan merestrukturisasi Kuria Roma, badan administratif pusat Gereja Katolik, pada tahun 2022 untuk mengefisienkan operasinya.

    Paus Fransiskus saat tiba di Indonesia./Antara

    Fransiskus juga berusaha membuat Gereja lebih inklusif dan ramah. Dia mendorong pendekatan pastoral terhadap isu-isu seperti perceraian, hubungan sesama jenis, dan peran perempuan, dengan lebih menekankan belas kasih daripada doktrin yang kaku.

    Jangkauannya kepada komunitas LGBTQI+ dan pernyataannya, “Siapakah saya untuk menghakimi?” pada 29 Juli 2013, menandai perubahan nada yang signifikan dari kepausan sebelumnya.

    Paus Fransiskus adalah seorang advokat bagi para pengungsi, keadilan ekonomi, dan antikekerasan. Dia seringkali mengutuk perang, perdagangan senjata, dan konsumerisme, mendesak negara-negara untuk memilih diplomasi daripada kekerasan dan menarik perhatian pada penderitaan warga sipil di zona konflik.

    Kunjungannya ke zona konflik, kamp pengungsi, dan masyarakat terabaikan memperkuat komitmennya terhadap perdamaian dan martabat manusia.

    Paus Fransiskus juga berusaha menampilkan kesederhanaan dalam peran agungnya. Dia tidak pernah menempati apartemen kepausan yang mewah di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya, dengan mengatakan bahwa dia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi “kesehatan psikologisnya”.

    Dia mewarisi Gereja yang diserang karena skandal pelecehan seksual anak dan terkoyak oleh pertikaian internal dalam birokrasi Vatikan, dan terpilih dengan mandat yang jelas untuk memulihkan ketertiban.

    Namun, seiring dengan kemajuan kepausannya, dia menghadapi kritik pedas dari kaum konservatif, yang menuduhnya merusak tradisi yang dijunjung tinggi. Dia juga menuai kemarahan kaum progresif, yang merasa dirinya seharusnya berbuat lebih banyak untuk membentuk kembali Gereja yang telah berusia 2.000 tahun.

    Saat dia berjuang melawan perbedaan pendapat internal, Fransiskus menjadi bintang global, menarik banyak orang dalam banyak perjalanannya ke luar negeri saat ia tanpa lelah mempromosikan dialog dan perdamaian antaragama, dengan berpihak pada kaum terpinggirkan, seperti para migran.

    Sosok Sederhana 

    Paus Fransiskus juga dikenal sebagai sosok yang sederhana. Ini menjadi ciri khas tokoh-tokoh yang muncul dari Amerika Latin. Kesederhanaan Paus kerap ditampilkan ke publik. Termasuk ketika kunjungan apostolik-nya ke Indonesia belum lama ini. 

    Kesederhanaan Paus Fransiskus jelas menampar semua pejabat, keluarga pejabat yang masih gemar pamer kekayaan atau tega mengambil uang rakyat demi memupuk pundi-pundi rupiah secara tidak sah untuk kepentingan pribadi.

    “Yang sangat mencolok dari pribadi Paus Fransiskus adalah kesederhanaannya,” Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo.

    Dia menjelaskan, kesederhanaan itu tidak hanya nampak saat Paus Fransiskus hidup. Namun, tercermin juga pada saat upacara pemakaman Paus yang bakal digelar.

    “Jadi bukan hanya ketika beliau masih ada di dunia, tapi bahkan ketika beliau sudah berpulang, tidak ingin upacara pemakamannya itu menampilkan kemegahan,” tutur Suharyo.

    Paus adalah pemimpin umat Katolik Roma se-Dunia yang menurut berbagai macam sumber jumlahnya sekitar 1,3 miliar pada 2021 lalu. Angka ini tentu bisa jauh lebih besar jika mengambil rentang waktu sampai dengan 2024.

    Di Indonesia, jumlah penganut Katolik menurut data Kementerian Dalam Negeri alias Kemendagri mencapai 8,5 juta atau 3,06% dari populasi sekitar 270 juta jiwa pada tahun 2022.

    Dengan pengikut miliaran, laku kehidupan Paus Fransiskus sangat amat sederhana. Saat memulai kunjungan apostolik-nya di Indonesia, misalnya, Paus telah memberi contoh kepada publik di Indonesia. Ia tidak menumpang pesawat kepresidenan atau jet pribadi seperti lazimnya presiden dan anak atau keluarga pejabat di Indonesia, Paus menumpang pesawat komersial.

    Paus Fransiskus

    Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 11.25 WIB. 
    Ia menumpang pesawat ITA A330neo milik maskapai nasional Italia, ITA Airways yang mendarat di landasan pacu pada pukul 11.16 WIB. Tiba di Bandara, Paus menolak mobil mewah, ia justru memilih menggunakan mobil yang merakyat.

    Paus Fransiskus kemudian menumpang Toyota Kijang Innova Zenix dalam kunjungannya ke Indonesia pada 3 sampai 6 September 2024. Sri Paus lebih memilih mobil penumpang yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia.

    Padahal, mayoritas kepala negara pada umumnya kerap menggunakan mobil mewah hingga mobil anti peluru selama berkunjung ke negara lain. Apalagi, Paus Fransiskus bukan hanya kepala negara Vatikan, tetapi juga pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia.

    Tidak hanya pesawat dan mobil Innova, Paus juga menanggalkan protokoler-protokoler ketat yang lazim diberikan kepada pejabat atau tamu penting negara. Ia misalnya duduk di kursi depan persis di samping sopir yang membawanya menuju Kedutaan Besar Vatikan. 

    Di tengah perjalanan, ia meminta sopir menepikan mobil dan secara spontan membuka jendela untuk menyapa warga Jakarta yang antusias menyambutnya. Pemandangan itu tentu kontras dengan tingkah laku pejabat Indonesia yang sering menggunakan voorijder dan menyalakan sirine sewaktu berada di jalanan Jakarta. 

    Usut punya usut, ‘aksi nekat’ tersebut muncul dari inisiatif Paus sendiri. Paus disebut meminta kepada pengemudi untuk mengarahkan mobil ke pinggir jalan. Ia ingin menyapa masyarakat Indonesia yang telah menunggu. 

    Pernyataan Duka

    Kepergian Paus telah menimbulkan duka yang mendalam. Presiden Prabowo Subianto, misalnya, mengungkapkan dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan.

    Prabowo kemudian mengenang pertemuannya dengan Paus Fransiskus saat ketibaannya di Indonesia pada tahun lalu saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI.

    “Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberikan kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik namun di hati seluruh rakyat Indonesia.”

    Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menceritakan pengalamannya tahun lalu pada saat bertemu dengan Paus Fansiskus di acara Zayed Award for Human Fraternity.

    Menurutnya, almarhum Paus Fransiskus merupakan sosok yang sangat humanis, sederhana, dan penebar damai di ranah global. 

    “Ketika kami bertemu langsung beliau di Vatikan pada 24 Februari 2024 dalam rangka menerima Zayed Award for Human Fraternity, penerimaannya penuh persaudaraan, penyantun, bahkan diselingi humor yang hangat,” tuturnya di Jakarta, Senin (21/4/2025). 

    Dia mengatakan bahwa Paus Fransiskus juga dikenal dengan slogan Miserando atque eligendo yang artinya “Rendah Hati dan Terpilih”. Menurutnya, Paus Fransiskus menerima gelar tersebut karena merupakan tokoh inklusif serta menggalang semangat kemanusiaan dan perdamaian untuk semua. 

    “Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) penerima Zayed Award tahun 2024, yang menjadikan kami diterima Paus di Vatikan dan Grand Syaikh Al-Azhar di Abu Dhabi saat itu,” katanya.

  • Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Buka Bimtek bagi Pengelola Dana BOSP

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Buka Bimtek bagi Pengelola Dana BOSP

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari membuka kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek) bagi Pengelola Dana BOSP. Bimtek ini diselenggarakan seiring dengan telah terintegrasinya aplikasi pengelolaan dana BOSP ARKAS-MARKAS milik Kemedikbudristek dengan aplikasi SIPD milik Kemendagri.

    “Kepada para pengelola tidak menjadikan adanya aplikasi baru ini sebagai sebuah beban. Sejatinya dengan integrasi aplikasi mestinya lebih memudahkan, mungkin tidak perlu lagi berkutat dengan kertas kertas yang banyak, sehingga lebih efisien dan efektif,” ungkapnya, Senin (21/4/2025).

    Efisiensi terkait dengan urusan keuangan dan efektivitas terkait dengan waktu. Menurut Ning Ita, sapaan akrab wali kota perempuan itu, dua-duanya bisa didapatkan jika sudah ada integrasi aplikasi. Ning Ita menambahkan dengan adanya aplikasi baru pada awalnya mungkin akan memberikan dampak yang cukup merepotkan.

    “Sebagaimana pertama kali aplikasi SIPD digunakan. Untuk belajar hal baru itu memang butuh konsentrasi dulu, Tapi nanti kalau sudah terbiasa seperti SIPD hari ini, sudah masuk tahun keempat diberlakukan bagi pemerintah daerah SIPD itu meringankan,” imbuhnya.

    Pada Bimtek yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kota Mojokerto berlangsung pada 21-22 April 2025. Bimtek diikuti oleh para kepala sekolah, bendahara dan operator dana bos dari SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Mojokerto dan menghadirkan tim teknisi ARKAS Kemendikdasmen. [tin/ian]

  • Kualitas Beras Lokal Lebih Rendah dari Impor, Bulog Minta Bantuan Menteri Tito

    Kualitas Beras Lokal Lebih Rendah dari Impor, Bulog Minta Bantuan Menteri Tito

    PIKIRAN RAKYAT – Perum Bulog mencatat rekor baru dalam penyerapan beras domestik tahun 2025. Namun, di tengah keberhasilan itu, perusahaan pelat merah ini menghadapi tantangan terkait perbedaan kualitas beras lokal dibandingkan beras impor yang sebelumnya umum digunakan.

    Untuk itu, Bulog meminta dukungan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, agar pemerintah daerah turut aktif menyosialisasikan perubahan ini kepada masyarakat.

    Rekor Pengadaan Beras Domestik

    Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari menjelaskan bahwa penyerapan beras sepanjang Maret 2025 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Bulog.

    Sampai akhir Maret 2025, pengadaan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah mencapai 725 ribu ton. Angka itu terus meningkat hingga mencapai 1,27 juta ton pada 20 April 2025.

    “Ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ucap Epi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin 21 April 2025.

    Sebagian besar dari beras yang diserap tersebut berasal langsung dari petani dalam bentuk gabah kering panen (GKP). Jika dikonversikan, sekitar 53 persen dari total volume pengadaan telah menjadi beras siap distribusi.

    Dengan capaian tersebut, stok CBP yang saat ini dikelola Bulog mencapai 2.775.389 ton. Di luar itu, Bulog juga memiliki stok beras komersial sebanyak 40.628 ton. Totalnya, lebih dari 2,8 juta ton beras sudah tersebar di berbagai gudang Bulog di seluruh wilayah Indonesia.

    Perbedaan Kualitas Beras: Lokal vs Impor

    Di balik keberhasilan pengadaan, Epi mengingatkan bahwa kualitas beras lokal berbeda dengan beras impor yang sebelumnya biasa disalurkan Bulog, terutama untuk program bantuan pangan dan stabilisasi harga melalui program SPHP.

    “Yang sebelumnya kita menggunakan stok eks impor dengan broken 5%. Sementara untuk pengadaan CBP dari dalam negeri kita menggunakan broken 25%,” ujarnya.

    Kadar patahan (broken) beras menjadi penanda kualitas yang cukup mencolok. Beras dengan patahan 5% cenderung lebih utuh dan penampilannya seragam, sebagaimana yang umum ditemukan dalam beras impor.

    Sementara beras lokal, terutama hasil penggilingan dari GKP yang diserap langsung dari petani, memiliki kadar patahan lebih tinggi, yakni mencapai 25%.

    Epi mengakui bahwa perbedaan ini mungkin akan memicu kebingungan di kalangan penerima bantuan atau masyarakat umum. Oleh karena itu, ia secara khusus meminta peran aktif pemerintah daerah.

    “Mohon bantuan kepada Bapak Mendagri dan Bapak/Ibu Gubernur dan Walikota, untuk mensosialisasikan atas perbedaan kualitas stok CBP,” ucapnya.

    Penugasan Resmi Berdasarkan Inpres

    Bulog tidak serta-merta beralih ke beras lokal tanpa dasar. Perubahan strategi ini dilandasi oleh penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), yang mengamanatkan penyerapan hingga 3 juta ton gabah dan beras dari dalam negeri sepanjang 2025.

    Penugasan tersebut diperkuat oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah dan beras dalam negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mengutamakan hasil produksi petani lokal.

    Antisipasi Persepsi Masyarakat

    Meskipun beras lokal memiliki kadar patahan yang lebih tinggi, Epi memastikan bahwa kualitas dan nilai gizinya tetap memenuhi standar konsumsi. Namun, secara visual, beras lokal memang terlihat kurang menarik dibandingkan beras impor.

    Bulog berharap dukungan pemerintah daerah dapat meredam persepsi negatif dan mendorong pemahaman bahwa perbedaan tampilan tidak berarti penurunan mutu. Sosialisasi yang masif dinilai penting agar distribusi bantuan dan program stabilisasi harga berjalan lancar tanpa gangguan dari persepsi konsumen.

    Dengan stok yang melimpah dan dukungan kebijakan nasional, langkah Bulog menyerap produksi dalam negeri sekaligus memperkuat cadangan beras nasional diharapkan dapat menjaga stabilitas pangan di tengah tantangan inflasi dan gejolak cuaca yang kian tak menentu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Mencabut Visa 27 Anggota Parlemen dan Pejabat Prancis, Minta Emmanuel Macron untuk Menanggapi – Halaman all

    Israel Mencabut Visa 27 Anggota Parlemen dan Pejabat Prancis, Minta Emmanuel Macron untuk Menanggapi – Halaman all

    Israel Mencabut Visa 27 Anggota Parlemen dan Pejabat Prancis

    TRIBUNNEWS.COM- Israel mencabut visa masuk 27 anggota parlemen dan pejabat Prancis hanya dua hari sebelum jadwal kunjungan mereka ke negara tersebut dan Tepi Barat yang diduduki, kata delegasi tersebut.

    Tujuh belas anggota kelompok tersebut, termasuk perwakilan dari Partai Ekologi Prancis dan Partai Komunis Prancis, mengutuk tindakan tersebut sebagai “hukuman kolektif” pada hari Minggu dan meminta Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menanggapi.

    “Pencabutan izin kami untuk memasuki Israel 48 jam sebelum keberangkatan kami merupakan pelanggaran besar terhadap hubungan diplomatik dengan negara Prancis dan mandat kami sebagai perwakilan terpilih republik tersebut,” kata delegasi tersebut dalam sebuah pernyataan, menurut Haaretz .  

    “Hal ini memerlukan sikap tegas dari otoritas tertinggi negara kita.”

    Haaretz melaporkan bahwa kelompok itu seharusnya tiba pada hari Minggu dan diberitahu tentang keputusan tersebut pada hari Kamis sebelumnya.

    Konsulat Prancis di Yerusalem telah menyelenggarakan kunjungan lima hari untuk mempromosikan “kerja sama internasional dan budaya perdamaian” di seluruh Israel dan wilayah Palestina, kata delegasi tersebut.

    Kementerian Dalam Negeri Israel membela keputusan tersebut, dengan mengutip undang-undang yang memungkinkan pihak berwenang menolak masuknya individu yang secara terbuka menyerukan atau berpartisipasi dalam boikot Israel. 

    Kementerian tersebut mengklaim bahwa delegasi tersebut bertujuan untuk “menunjukkan dukungan bagi Palestina dan bagi organisasi yang mendukung boikot Israel dan berupaya menghapus Hamas dari daftar organisasi teroris.” 

    Camille Naget, seorang anggota dewan kota Paris dan anggota Partai Ekologi, mengatakan kepada Haaretz bahwa dia tidak mengetahui adanya seruan boikot yang dilakukan oleh organisasi AJPF yang dimaksud kementerian tersebut, yang menurutnya mempromosikan hubungan antara kotamadya Prancis dan kamp pengungsi Palestina, dan membantah pernah menganjurkan agar Hamas dihapus dari daftar organisasi teroris.

    Pencabutan visa terjadi di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik, menyusul pernyataan terbaru Macron yang mengisyaratkan bahwa Prancis mungkin akan segera mengakui negara Palestina.

    Ia juga secara terbuka mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

    Partai Ekologi dan Komunis telah lama mendukung pengakuan negara Palestina.

    Netanyahu menanggapi komentar Macron dengan marah, menyebut pengakuan potensial tersebut sebagai ‘hadiah besar bagi terorisme’.

    Awal bulan ini, Israel juga melarang masuknya dua anggota parlemen Partai Buruh Inggris , yang menuai kritik dari pejabat Inggris.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Pemanfaatan NIK untuk JKN Tembus 2 Miliar Akses, BPJS Kesehatan dan Dukcapil Perkuat Kerja Sama – Halaman all

    Pemanfaatan NIK untuk JKN Tembus 2 Miliar Akses, BPJS Kesehatan dan Dukcapil Perkuat Kerja Sama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat cukup tinggi. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan telah mengakses data NIK hampir 2 miliar akses, dengan rata-rata sekitar 700 ribu akses setiap harinya.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan antara BPJS Kesehatan dan Dukcapil, di Jakarta, Senin (21/04).

    “BPJS Kesehatan merupakan lembaga terbesar yang paling banyak menggunakan data Dukcapil. Dari pemanfaatan data kependudukan saat ini yang sudah mencapai 17 miliar total akses, dan BPJS Kesehatan sudah menggunakan sekitar 14 persen. Mekanisme aksesnya pun sudah sangat beragam, mulai dari web service, web portal, card reader, face recognation hingga yang terbaru pemanfaatan identitas kependudukan digital (IKD),” ungkap Teguh. 

    Teguh juga mengapresiasi BPJS Kesehatan yang sejak lama telah berkolaborasi dan memanfaatkan data kependudukan secara maksimal. BPJS Kesehatan merupakan salah satu mitra pertama Dukcapil dalam hal pemanfaatan NIK untuk keperluan pelayanan publik. Hingga saat ini, kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Dukcapil telah terjalin melalui 6 kali perjanjian kerja sama, yang terus diperbaharui dan ditingkatkan sesuai kebutuhan serta perkembangan teknologi informasi dan kebijakan nasional. Adapun terdapat 16 elemen akses yang dapat digunakan BPJS Kesehatan.

    Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengungkapkan demi mencapai sustainabilitas Program JKN, BPJS Kesehatan telah menetapkan empat Fokus Utama Badan Tahun 2025 salah satunya adalah memperkuat kolaborasi dan sinergi. Kerja sama dengan Dukcapil merupakan bagian dari kolaborasi dan sinergi dan diharapkan dapat semakin menguatkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta JKN. 

    Ghufron menjelaskan dari sekian lama kerja sama dengan Dukcapil, telah banyak inovasi layanan kepesertaan yang hadir dalam upaya peningkatan kualitas layanan Program JKN. Pemanfaatan NIK juga mendukung transformasi digital serta transformasi mutu pelayanan dalam Program JKN. Sebagai contoh dalam upaya menciptakan layanan yang lebih mudah, cepat, dan setara, BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi peserta untuk berobat hanya dengan menunjukkan NIK yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    “Terbaru, pemanfaatan NIK digunakan dalam inovasi FRISTA yang merupakan sistem identifikasi dan autentikasi yang menggunakan fitur wajah (face recognation) untuk proses verifikasi identitas peserta JKN. Dengan FRISTA verifikasi akan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mampu mengurangi antrean dan meminimalisir kesalahan,” jelas Ghufron. 

    Ghufron menambahkan, saat ini jumlah peserta JKN per April 2024 telah mencapai 279 juta. Pemanfaatan data tunggal berbasis NIK sebagai dasar identitas kependudukan diharapkan dapat lebih meyakinkan untuk tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

    Perjanjian kerjasama yang dilakukan BPJS Kesehatan dan Dukcapil ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kedua pihak dalam mendukung proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data dalam proses registrasi kepesertaan dan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Kerja sama ini mencakup pemberian hak akses kepada BPJS Kesehatan untuk memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan yang terbaru pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

  • Prabowo Subianto Telepon Cak Imin, Minta Menteri-menterinya Rapatkan Barisan: Respons Isu Matahari Kembar?

    Prabowo Subianto Telepon Cak Imin, Minta Menteri-menterinya Rapatkan Barisan: Respons Isu Matahari Kembar?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan meminta para menterinya untuk merapatkan barisan di tengah isu hangat yang beredar terkait arah loyalitas Kabinet Merah Putih.

    Permintaan ini disampaikan dalam sambungan telepon yang berlangsung saat acara halalbihalal di rumah dinas Cak Imin, Minggu malam, 20 April 2025.

    Prabowo Telepon Cak Imin: Instruksi Rapatkan Barisan

    Cak Imin mengungkap bahwa Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus mengingatkan pentingnya soliditas antarkabinet dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Tadi Presiden juga menelepon saya, menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin kepada awak media, Minggu 20 April 2025.

    Dia menjelaskan bahwa Prabowo sebenarnya diundang untuk hadir secara langsung dalam acara tersebut. Namun, melalui telepon, Prabowo tetap menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan halalbihalal sebagai bentuk penguatan kebersamaan.

    Halalbihalal Kabinet: Bahas Isu Umum dan Kerja Kolektif

    Dalam pertemuan informal itu, sejumlah menteri hadir untuk mempererat koordinasi, meski Cak Imin menegaskan bahwa pembicaraan hanya berkutat pada isu-isu umum.

    “Umum semua ya. Intinya dengan halalbihalal ini para menteri yang datang dapat meningkatkan pola kerja bersama yang hadir di antara anggota Kabinet Merah Putih ini,” ujarnya.

    Beberapa tokoh penting yang terlihat hadir di antaranya:

    Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Menteri PAN-RB Rini Widyantini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Menteri Sosial Saifullah Yusuf Isu Matahari Kembar dan Kunjungan Menteri ke Rumah Jokowi

    Dalam waktu hampir bersamaan, muncul sorotan publik mengenai kunjungan sejumlah menteri ke rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo selama masa Lebaran. Fenomena ini memicu isu “matahari kembar”, seolah mengisyaratkan adanya dua pusat kekuasaan dalam pemerintahan saat ini.

    Beberapa menteri yang diketahui hadir di Solo antara lain:

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Menko Pangan Zulkifli Hasan Menteri Kependudukan Wihaji Menko PMK Pratikno Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Menteri Keuangan Sri Mulyani Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koperasi Budi Arie Wakil Mendagri Bima Arya

    Kunjungan ini dinilai sebagian pihak sebagai manuver politik, terlebih dilakukan di tengah transisi dan konsolidasi kekuasaan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Wapres Ma’ruf Amin: Jangan Curigaan, Ini Silaturahmi

    Menanggapi isu tersebut, Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, mengimbau agar publik tidak berspekulasi terlalu jauh. Dia menilai kunjungan tersebut sebagai bagian dari silaturahmi biasa antara pejabat dan mantan presiden.

    “Saya kira itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf Amin di rumah dinas Cak Imin, Minggu malam.

    Ma’ruf juga mengingatkan bahwa selama niat para pejabat tulus, tidak ada yang perlu dicemaskan dari segi loyalitas terhadap Presiden saat ini.

    “Ya, kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dahulu,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BPS Ungkap Bawang Merah-Daging Ayam Kerek Harga Pangan di Wilayah Ini

    BPS Ungkap Bawang Merah-Daging Ayam Kerek Harga Pangan di Wilayah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan ketiga bulan April 2025 mengalami penurunan. Dari pekan sebelumnya yang mencapai 225 kabupaten/ Kota menjadi 213 Kabupaten/ Kota. Kendati demikian, ia mengingatkan adanya lonjakan harga yang mengkhawatirkan, terutama di wilayah Sumatra dan Jawa.

    Amalia memaparkan, daerah dengan lonjakan harga terbesar masih terkonsentrasi di Sumatra, khususnya Sumatra Barat dan Riau, dengan komoditas yang paling banyak menyumbang kenaikan harga adalah cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.

    “Di Padang Pariaman misalnya, kenaikan harga didorong cabai merah, bawang merah, dan ayam ras. Sementara di Pelalawan, cabai rawit juga ikut menyumbang,” jelas Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin (21/4/2025).

    Sementara itu, kenaikan IPH di Pulau Jawa tertinggi terjadi di Kabupaten Purworejo, lagi-lagi karena bawang merah dan cabai merah. Di luar Jawa dan Sumatra, tren serupa juga terjadi, dengan cabai rawit dan bawang merah sebagai pemicu utama.

    “Untuk di Pulau Jawa, kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Purworejo dan penyumbang andil kenaikan IPH adalah bawang merah dan cabai merah,” katanya.

    Foto: paparan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rakor Inflasi Tahun 2025, Senin (21/4/2025).(Tangkapan Layar Youtube Kemendagri)
    paparan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rakor Inflasi Tahun 2025, Senin (21/4/2025).. (Tangkapan Layar Youtube Kemendagri)

    Bukan Sekadar Naik, Tapi Sudah Mahal Sejak Awal

    Di sisi lain, Amalia mengingatkan, jangan hanya fokus pada IPH. Sebab, terkadang ada komoditas yang IPH-nya kecil, tapi sebenarnya harga komoditas tersebut sudah terkerek naik jauh dari sebelumnya.

    “Kita juga perlu selain melihat IPH atau indeks perubahan harga, tetapi juga perlu melihat bagaimana level harga dari komoditas tersebut. Sehingga kadang-kadang ini luput dari monitor kita karena IPH-nya rendah, namun harga yang dibayar oleh konsumen relatif tinggi, karena memang rata-rata level harganya sudah tinggi atau yang kita sebut dengan stabil tinggi,” jelasnya.

    “Bawang merah, ini selain IPH-nya tinggi, dia rata-rata level harganya juga sudah tinggi,” tukas Amalia.

    (dce)