Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Wamendagri dorong Banjarmasin kembangkan wisata religi tepi sungai 

    Wamendagri dorong Banjarmasin kembangkan wisata religi tepi sungai 

    Banjarmasin (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong agar Pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan segera mengembangkan wisata religi tepi sungai sebagai ikon pariwisata ke depan.

    “Potensi wisata religi di Banjarmasin ini sangat luar biasa,” ujarnya di Banjarmasin, Kamis.

    Bima Arya didampingi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR dan Wakilnya Ananda dalam kunjungan kerja di Banjarmasin menyempatkan diri untuk menikmati wisata susur Sungai Martapura.

    “Dari beberapa titik yang kami susuri di sepanjang Sungai Martapura bersama Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota, terlihat potensi yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata nasional,” ujarnya.

    Sebagai langkah awal, Bima Arya menyerahkan kepada wali kota untuk membentuk tim khusus yang bertugas memetakan wilayah-wilayah potensial untuk pengembangan wisata religi.

    Dia menekankan tentang pentingnya identifikasi kawasan permukiman yang bisa ditransformasikan, terutama karena banyak rumah warga yang menghadap langsung ke sungai.

    “Harus dipetakan juga warganya, alasannya seperti apa, dan tentu dilakukan dengan koordinasi semua pemangku kebijakan, termasuk BUMN dan BUMD yang memiliki aset di kawasan itu,” ucapnya.

    Bima Arya juga melihat sejumlah aset milik pemerintah maupun nonpemerintah yang berpotensi dimaksimalkan untuk mendukung pengembangan wisata religi.

    Dia pun membandingkan Banjarmasin dengan konsep wisata sungai di Bangkok Thailand.

    “Kalau di Bangkok itu dari kuil ke kuil melalui sungai , saya membayangkan di Banjarmasin ini bisa dari masjid ke masjid melalui sungai. Masjid-masjid yang berada di tepi sungai punya nilai sejarah dan spiritual yang kuat,” katanya.

    Bima Arya menegaskan bahwa Kemendagri siap memberikan dukungan untuk pengembangan ini, dan berharap Pemerintah Kota Banjarmasin segera menindaklanjuti dengan berkonsultasi dan menjemput berbagai peluang yang ada.

    “Kami ingin melihat Banjarmasin menjadi kota yang membanggakan di Indonesia, terutama dalam penataan kawasan sungai,” ujar Bima Arya.

    Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyebutkan, lokasi yang dikunjungi Wamendagri dari objek wisata Siring Menara Pandang, dan perjalanan berakhir di Kubah Habib Basirih.

    Selain itu, ujar dia, seluruh objek wisata yang dilalui dalam rute juga diperkenalkan kepada Wamendagri.

    “Hari ini kita mendampingi pak Wamendagri, beliau merespon positif perkembangan wisata di Kota Banjarmasin, kita juga akan merespon apa saja yang beliau sarankan,” ujarnya.

    Pewarta: Sukarli
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politisi PDIP Desak Kemendagri Bubarkan Ormas Tukang Palak

    Politisi PDIP Desak Kemendagri Bubarkan Ormas Tukang Palak

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus legislator PDIP Aria Bima meminta Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk bisa mengevaluasi organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan iklim investasi mengganggu masyarakat.

    Bahkan, dia tak segan menyebut untuk bisa diberikan hukuman hingga pembubaran terhadap ormas yang perilakunya mengganggu persatuan hingga membuat ketidakadilan.

    Aria menyinggung bahwa pemerintah pernah membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam) karena dinilai tidak memperkuat aspek persatuan Indonesia.

    “Mereka melakukan berbagai hal yang menyangkut kegiatan intoleransi, yang mengganggu kebhinekaan kita,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Dia mendorong supaya Kemendagri bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas untuk mengevaluasi organisasi berkumpul yang ada di Tanah Air.

    Soal pertahanan, soal keamanan, kita sudah punya aparat. Jangan ada organisasi-organisasi yang merasa memiliki kewenangan untuk mempenetrasi ataupun membuat keonaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

    Meski demikian, dia juga menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak berserikat dan berkumpul.

    Namun, dia juga mengingatkan hak tersebut jangan sampai hanya dijadikan saluran bertindak yang dapat memberikan penguatan pada anggota-anggota dan nantinya malah bisa mengganggu individu lain.

    “Saya kira itu perlu dievaluasi oleh Mendagri. Ini negara yang sudah diatur dengan sistem demokrasi. Semua harus dilihat dari cara pandang kita itu sebagai warga negara adalah taat hukum,” pungkasnya.

    Teranyar, dikabarkan ada aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu investasi asing di Indonesia, khususnya di pabrik kendaraan listrik. 

    Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan selain di pabrik mobil listrik asal China BYD, aksi premanisme ormas itu juga mengusik pembangunan pabrik mobil asal Vietnam, yakni VinFast. 

    “Saya pernah mendapat laporan, seperti VinFast juga pernah melaporkan ada gangguan-gangguan, namun saya sudah bantu untuk komunikasikan ke wilayah setempat,” ujar Moeldoko di Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025).

  • 4 Wiranto Ungkap Sikap Prabowo soal Usulan Copot Gibran Nasional

    4 Wiranto Ungkap Sikap Prabowo soal Usulan Copot Gibran Nasional

    Wiranto Ungkap Sikap Prabowo soal Usulan Copot Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan,
    Wiranto
    , menyampaikan sikap Presiden
    Prabowo Subianto
    terkait tuntutan
    Forum Purnawirawan TNI-Polri
    yang meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengganti Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    Menurut Wiranto, Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan forum purnawirawan tersebut.
    Namun, sebagai Kepala Negara dan pemerintahan, Prabowo memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari
    statement
    itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
    “Namun, tentunya presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya, kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ,” imbuh dia.
    Selain pencopotan Gibran, forum tersebut juga mengusulkan
    reshuffle
    kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi, serta meminta ketegasan terhadap aparat negara yang dianggap masih memiliki loyalitas kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
    Menanggapi hal tersebut, Wiranto menekankan bahwa keputusan dalam pemerintahan tidak diambil hanya berdasarkan satu sumber informasi.
    Wiranto menyatakan bahwa tuntutan tersebut bukan bidang Presiden Prabowo untuk menanggapi.
    “Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan,” ujar dia.
    Iya menyebut bahwa Prabowo paham bahwa akan selalu ada pro dan kontra di lingkup masyarakat, yang menurut dia merupakan hal yang wajar.
    Namun, ia berharap, jangan sampai perbedaan itu mengeruhkan suasana, di saat negara sedang menghadapi banyak tantangan.
    “Iya (termasuk soal Gibran). Kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul. Maka, inilah ya sikap presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai,” ujar Wiranto.
    Dikutip dari Tribunnews, beredar deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin.
    Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Beberapa yang menandatangani surat pernyataan itu adalah Wakil Panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi hingga Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
    Berikut ini 8 poin isi pernyataan tersebut:
    1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
    2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
    3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
    4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya.
    5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
    6. Melakukan
    reshuffle
    kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
    8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Curhat Ada Profesor Nyinyir Koperasi Desa Merah Putih Tak Berguna

    Prabowo Curhat Ada Profesor Nyinyir Koperasi Desa Merah Putih Tak Berguna

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa ada profesor yang menyebut bahwa program Koperasi Desa Merah Putih tidak berguna. Kendati begitu, dia tidak mengungkap siapa profesor yang dimaksud.

    Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin, Rabu (23/4/2025).

    “Ada profesor yang tanya enggak ada gunanya koperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan minimal 70.000 koperasi desa baru, kalau bisa 80.000, katanya tak ada gunanya,” ungkap Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025).

    Namun, sebagai negara demokrasi, Prabowo mengatakan bahwa dia menghargai pendapat profesor tersebut. 

    “Saya khawatir darimana pribadi-pribadi semacam itu, tapi enggak apa-apa, kita demokrasi silakan,” ujarnya.

    Prabowo menuturkan, koperasi desa yang ada nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang dapat membantu masyarakat. Misalnya, untuk membantu petani, koperasi tersebut akan dilengkapi gudang dan kamar pendingin yang dapat menyimpan hasil panen para petani di desa itu.

    Selain itu, Kepala Negara juga berencana untuk menyediakan 1-2 truk guna memudahkan masyarakat desa memasarkan hasil panennya ke daerah lain.

    “Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintahan Prabowo berencana untuk membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70.000 desa. Dalam catatan Bisnis, Kopdes Merah Putih merupakan koperasi yang dibentuk sebagai upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa serta menuntaskan sederet persoalan yang terjadi di pedesaan.  

    Keberadaan Kopdes Merah Putih bahkan diyakini dapat menjadi instrumen untuk memutus jeratan masyarakat dari pinjaman online (pinjol), rentenir, dan tengkulak.

    Koperasi tersebut akan melakukan pengelolaan pada outlet atau gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, kantor koperasi, gerai usaha simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, cold storage, serta distribusi logistik. 

    Pemerintah membutuhkan anggaran jumbo untuk merealisasikan program tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkirakan, setidaknya butuh Rp5 miliar per koperasi untuk mengelola Kopdes Merah Putih. 

    “Kalau saya enggak salah, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar [per Kopdes],” kata Tito dalam keterangannya, mengutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/3/2025).

  • Sampaikan 5 Agenda Prioritas Pembangunan di Musrenbang Jakarta, AHY Ajak Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

    Sampaikan 5 Agenda Prioritas Pembangunan di Musrenbang Jakarta, AHY Ajak Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Jakarta sebagai kota yang akan memasuki usia lima abad harus mampu menjawab berbagai tantangan dengan visi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global dengan mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto melalui lima agenda prioritas.

    “Sama-sama kita bisa mewujudkan visi-misi Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang tadi saya simak dan saya catat, tentunya juga saya dengarkan selama Bapak berkampanye, visi untuk Jakarta ke depan, yaitu Jakarta sebagai kota global yang juga merupakan pusat perekonomian. Pertama, yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya,” kata Menko AHY dalam sambutannya pada acara Musrenbang Provinsi DKI Jakarta pada Rabu 23 April 2025.

    Menko AHY menekankan bahwa ada lima agenda prioritas kolaborasi antar kementerian/lembaga yang menjadi fokus utama ke depan. Pertama, pengelolaan sampah secara terintegrasi akan menjadi perhatian serius, mengingat Jakarta menghasilkan sekitar 7.000 ton sampah per hari. Pemerintah mendorong inovasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan teknologi dan skema pembiayaan seperti waste to energy untuk mengubah sampah menjadi sumber energi.

    “Oleh karena itu, harus ada intervensi teknologi, harus ada financing yang juga siap untuk menjadi solusi pengurangan sekaligus konversi sampah menjadi energi untuk Jakarta,” tuturnya.

    Selain itu, pembangunan tanggul laut menjadi agenda penting sebagai respons terhadap ancaman penurunan permukaan tanah di wilayah pesisir utara Jakarta yang mencapai hingga 10 cm per tahun. Kolaborasi antara pusat dan daerah akan difokuskan pada penguatan infrastruktur perlindungan pesisir melalui skema pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Selanjutnya, percepatan penyediaan perumahan menjadi prioritas untuk mengatasi backlog hunian yang masih tinggi. Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dapat mengakses rumah layak huni. Kemudian, peningkatan kualitas sanitasi dan akses terhadap air bersih juga akan diperkuat, mengingat dua aspek ini berperan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan mencegah stunting.

    “Ini sangat penting karena kita juga tidak berharap kualitas kesehatan masyarakat itu sangat bergantung karena tidak punya akses yang baik terhadap sanitasi dan air bersih. Ingat, masalah kesehatan termasuk stunting itu bukan hanya karena kurang gizi tapi juga karena lingkungan hidup yang tidak bersih dan tidak sehat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, terkait penguatan sumber daya manusia akan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur sosial dan budaya, seperti peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta digitalisasi di kedua sektor tersebut. Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan manusia yang unggul menjadi fondasi utama bagi kemajuan Jakarta.

    “Bagaimana pembangunan pusat kultur di Jakarta juga selalu diberi kepastian untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia kita, pembangunan human capital itu harus digabungkan,” tegasnya.

    Untuk itu Menko AHY menyampaikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berharap kolaborasi yang terjalin dapat menghadirkan solusi nyata dan inovatif bagi masa depan Jakarta yang lebih adil, makmur, dan maju.

    Musrenbangnas DKI Jakarta yang digelar di kantor Balai Kota Jakarta dihadiri oleh sejumlah tokoh negeri, seperti Menteri Bappenas, Rachmat Pambudy; Menteri PPPA, Veronica Tan; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung; Ketua DPRD DKI Jakarta, H. Khoirudin; Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir. Menko AHY didampingi oleh Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, Nazib Faisal; dan Staf Khusus Menteri, Herzaky Putra Mahendra.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Horee! Jakarta Pertimbangkan Hapus Pajak Progresif Kendaraan

    Horee! Jakarta Pertimbangkan Hapus Pajak Progresif Kendaraan

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikabarkan mempertimbangkan penghapusan pajak progresif untuk kendaraan bermotor. Penghapusan pajak progresif ini dilakukan untuk keakuratan data kepemilikan kendaraan.

    Hal itu disampaikan Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni. Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan PT Jasa Raharja melakukan kegiatan audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Menurut Agus Fatoni, Pemprov DKI Jakarta tengah mempertimbangkan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor. Langkah ini bertujuan untuk menertibkan administrasi dan memastikan data kepemilikan kendaraan lebih akurat.

    “Pajak progresif dalam rangka ketertiban, administrasi yang baik, kemudian penegakan hukum ini dipertimbangkan untuk dihapus. Sehingga pemilik kendaraan adalah benar-benar yang terdaftar. Jadi nama yang ada di pemilik kendaraan adalah orang yang memang memiliki kendaraan,” kata Agus Fatoni dikutip dari situs resmi Korlantas Polri.

    Penerapan pajak progresif kerap membuat pembeli kendaraan bermotor ‘mengakali’ dengan berbagai cara. Untuk menghindari kena pajak progresif, pemilik kendaraan lebih dari satu banyak yang menggunakan data bukan atas namanya. Ada yang memanfaatkan nama perusahaan, bahkan tak segan meminjam KTP orang lain untuk menghindari pajak progresif.

    Beberapa waktu lalu juga terungkap kendaraan mewah terdaftar atas nama orang yang tinggal di gang sempit di Jakarta. Ternyata, pemilik mobil mewah itu meminjam KTP orang lain.

    Untuk saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tarif baru untuk pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan, khususnya pajak progresif kendaraan lebih dari satu, mengalami kenaikan dari ketentuan sebelumnya.

    Tarif baru pajak kendaraan di Jakarta ini berlaku Januari 2025. Hal itu berdasarkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Berdasarkan peraturan baru ini, tarif pajak progresif disederhanakan menjadi hanya lima tingkatan tarif. Namun, pajak progresif kendaraan mengalami kenaikan dibanding pajak progresif sebelumnya.

    Berikut rincian tarif PKB kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi:

    2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat; dan6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.

    Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

    Sementara itu, tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 persen. Lalu untuk tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2% dan tidak dikenakan pajak progresif.

    (rgr/din)

  • Dukcapil DKI raih nilai kinerja tertinggi tingkat nasional

    Dukcapil DKI raih nilai kinerja tertinggi tingkat nasional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih nilai 90 atau tertinggi tingkat nasional dalam penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi se-Indonesia Semester II Tahun 2024.

    Penilaian ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Tahun 2025 yang diadakan di Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta, pada Rabu (23/4).

    “Keberhasilan ini harus membuat kita lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Adapun posisi kedua ditempati Provinsi Lampung dengan nilai 89,38, disusul Aceh di posisi ketiga dengan nilai 88,75.

    Selanjutnya, berturut-turut di posisi berikutnya adalah Provinsi Jambi, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali dan Banten.

    Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin. (ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta)

    Budi mengatakan prestasi Dukcapil DKI Jakarta antara lain karena pelaksanaan penataan kependudukan sesuai domisili. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap sejarah administrasi kependudukan, khususnya di wilayah Ibu Kota.

    “Untuk menjadi kota global, kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Jakarta dalam tertib administrasi kependudukan sangat penting karena berkaitan dengan keakuratan data,” ujar Budi.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menyampaikan, Dukcapil merupakan basis data nasional dan jantung informasi kependudukan paling lengkap sehingga pemanfaatannya sangat besar untuk kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada Dukcapil agar lebih proaktif dan agresif dalam memberikan layanan publik.

    Ini karena masih terdapat 3.907.177 jiwa atau sekitar 1,92 persen dari total penduduk Indonesia yang belum melakukan perekaman data.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Beban Biaya jadi Penghalang Migrasi SIM Fisik ke eSIM

    Beban Biaya jadi Penghalang Migrasi SIM Fisik ke eSIM

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai penggunaan embedded SIM (eSIM) di Indonesia perlu dibarengi dengan kebijakan biaya yang lebih terjangkau dan fleksibilitas, baik bagi operator maupun konsumen.

    Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menyebut biaya yang tinggi dapat menjadi penghalang utama dalam percepatan migrasi ke teknologi eSIM.

    Saat ini, beberapa operator seluler di Indonesia, mengenakan biaya migrasi eSIM sebesar Rp10.000 hingga membundling layanan migrasi dalam program produk masing-masing. 

    Hal ini, kata Huda dinilai masih kurang menarik bagi masyarakat yang mempertimbangkan biaya dalam mengambil keputusan beralih ke eSIM.

    “Biaya yang murah ini sangat mempengaruhi program migrasi eSIM ini karena masyarakat pasti jika dikenakan biaya tinggi, akan malas untuk bermigrasi,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Huda menyampaikan idealnya program migrasi eSIM dapat dilakukan tanpa pungutan biaya alias gratis untuk konsumen. 

    Hal ini penting agar masyarakat lebih terdorong untuk beralih ke teknologi yang dinilai lebih praktis dan efisien ini.

    Pemerintah pun diharapkan tidak hanya mendorong dari sisi regulasi dan promosi, tetapi juga berperan aktif memberikan insentif bagi operator agar biaya dapat ditekan dan tidak memberatkan pengguna.

    “Maka saya rasa diskon dari pemerintah untuk layanan Kemendagri harus diturunkan juga ke harga konsumen yang lebih terjangkau. Misalkan untuk gratis biaya migrasi eSIM,” ujarnya.

    Adapun, Registrasi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) bakal menggunakan data biometrik, seperti pengenalan wajah (face recognition) atau sidik jari (fingerprint). Setiap transaksi pendaftaran terjadi, operator seluler akan mengeluarkan biaya Rp1.500 untuk face recognition. 

    Registrasi pelanggan yang dilakukan melalui verifikasi data biometrik dengan pengenalan wajah dan/atau sidik jari ini mampu mewujudkan terciptanya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tiga nomor sesuai dengan database kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Dalam catatan bisnis, awalnya untuk mengakses data nomor induk kependudukan (NIK) untuk validasi kartu sim, operator seluler harus mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000 untuk satu kali akses atau hit. Sementara itu untuk biometrik sidik jari sebesar Rp2.000/hit dan biometrik face recognition sebesar Rp3.000/hit.

    Namun, biaya tersebut mendapatkan pemotongan tarif sebesar 50% dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tenntang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

    Dalam pasal 3 Permen tersebut, dijelaskan jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian berupa jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

    Pada Pasal 3 huruf a, dikatakan bahwa instansi pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial, koperasi, usaha mikro dan kecil dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

    “Dan operator telekomunikasi dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 3 huruf b pada beleid tersebut.

    Dengan adanya Permendagri ini, operator selelur hanya perlu membayar Rp1.000 untuk mengakses biometrik sidik jari dan Rp1.500 untuk mengakses biometrik face recognition di Dukcapil.

  • Menteri Tito Klaim Punya Perekam Data Canggih, Bisa Bongkar Jaringan Teroris!

    Menteri Tito Klaim Punya Perekam Data Canggih, Bisa Bongkar Jaringan Teroris!

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap kecanggihan alat perekam data masyarakat yang dimiliki Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil alias Ditjen Dukcapil Kemendagri.

    Tito menuturkan alat perekam data bisa merekam data berupa biometrik sidik jari, wajah hingga iris mata.

    “Data ini penting untuk mengetahui secara pasti tentang data spesifik yang dimiliki masyarakat,” tuturnya dikutip Kamis (24/4/2024).

    Bahkan, menurut Tito, alat perekam data masyarakat tersebut bisa mengidentifikasi pelaku kasus tindak pidana terorisme yang melakukan aksi bom bunuh diri beberapa waktu lalu di Indonesia.

    Tito menjelaskan alat perekam data itu bisa mengungkap identitas pelaku teror dengan cepat dan jaringan terorisme pelaku juga bisa terungkap dengan tepat.

    “Tentu hal ini tidak terlepas dari keunggulan perekaman data dukcapil yang menjangkau hingga perekaman wajah dan biometrik. Dengan demikian, jaringan pelaku dapat dilacak secara cepat,” katanya.

    Kendati memiliki teknologi yang canggih, sayangnya kata Tito, masih banyak warga yang belum melakukan perekaman data tersebut.

    Maka dari itu, Tito meminta Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi untuk jemput bola dan mendata masyarakat yang belum merekam data.

    “Hal ini agar mereka dapat memperoleh layanan administrasi dari pemerintah,” ujarnya.

    Di sisi lain, kata dia, keberadaan layanan Dukcapil juga menjadi langkah penting dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

    Pasalnya, melalui penerapan single identity number dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), berbagai layanan pemerintah akan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

    “Kita sangat-sangat mendukung, seribu persen. Apalagi saya punya pengalaman pribadi yang paham betul, mengalami sendiri pentingnya e-government memudahkan masyarakat,” tuturnya.

  • Peringkat DKI di GCI tertinggal dari kota-kota lain di Asia Tenggara

    Peringkat DKI di GCI tertinggal dari kota-kota lain di Asia Tenggara

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Peringkat DKI di GCI tertinggal dari kota-kota lain di Asia Tenggara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 April 2025 – 19:24 WIB

    Elshinta.com – Peringkat DKI Jakarta dalam indeks kota global (Global City Index/GCI) menempati nomor 74 atau tertinggal dari kota-kota lain di Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Manila dan Singapura.

    Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, Rabu.

    Dia merinci peringkat Kuala Lumpur berada di posisi 72, Manila (70), Bangkok (45) dan Singapura (10).

    “Peringkat GCI Jakarta ini menjadi terendah selama enam tahun terakhir sehingga dapat dilihat DKI semakin tertinggal dibandingkan dengan kota-kota global, lainnya di kawasan Asia Tenggara” kata dia.

    Tomsi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu meningkatkan peringkat Jakarta dengan berbagai strategi antara lain dengan mewujudkan sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global serta mengembangkan ekosistem “start-up” digital. Salah satunya adalah layanan publik.

    Kemudian, menciptakan kota layak huni dengan menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan atau hunian yang layak dan terjangkau.

    Selanjutnya mengembangkan moda transportasi dan infrastruktur yang terkoneksi secara intra dan interkota, terutama dalam konteks kawasan aglomerasi.

    Upaya lainnya, yaitu menjadikan DKI Jakarta sebagai lingkungan yang bersih dan nyaman, berkelanjutan dengan kualitas lingkungan perkotaan yang baik, terutama pengelolaan sampah, sanitasi air dan limbah.

    Lalu, memaksimalkan mitigasi bencana.  Misalnya, kualitas udara, hasil uji emisi dan pengembangan sistem pengendalian banjir serta sistem cepat respons masyarakat.

    Adapun terkait penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026, Tomsi berharap Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kualitas koordinasi dan partisipasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan.

    Kemudian, mendorong inovasi, akselerasi program-program inti dan mewujudkan Jakarta sebagai kota global dalam konteks kawasan aglomerasi.

    “Penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD 2026 ini sangatlah penting. Tanpa tersusun dengan baik, maka pelaksanaan pembangunan daerah akan kehilangan fokus serta rentan tumpang tindih antarprogram serta sulit mengukur kinerja dan capaian pembangunan secara akurat,” katanya.

    Sumber : Antara