Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Ada Ormas Bikin Resah, Muhammadiyah: Karena Tak Punya Pekerjaan Layak Nasional 27 April 2025

    Ada Ormas Bikin Resah, Muhammadiyah: Karena Tak Punya Pekerjaan Layak Nasional 27 April 2025

    Ada Ormas Bikin Resah, Muhammadiyah: Karena Tak Punya Pekerjaan Layak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Pimpinan Pusat (PP)
    Muhammadiyah
    ,
    Anwar Abbas
    , menyebut bahwa organisasi masyarakat (ormas) membuat resah karena anggotanya tidak memiliki pekerjaan yang layak.
    Anwar mengatakan, semua pihak tentu tidak membenarkan perbuatan
    ormas
    yang membuat resah.
    Meski demikian, menurutnya, pemerintah harus mencari akar penyebab tindakan mereka.
    “Di antara penyebabnya karena mereka tidak atau belum memiliki pekerjaan yang layak yang bisa memberi mereka penghidupan yang layak,” ujar Anwar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/4/2025).
    Anwar berharap, pemerintah dan dunia usaha bisa membuka lapangan pekerjaan bagi anggota ormas tersebut.
    Ia pun yakin, jika anggota ormas memiliki pekerjaan dan hidup yang layak, mereka tidak akan meresahkan kelompok masyarakat lain.
    Berangkat dari pemahaman ini, Anwar menilai saat ini revisi Undang-Undang Ormas, sebagaimana diwacanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak mendesak dilakukan.
    “Karena sebagus apapun sebuah undang-undang dibuat, lalu mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak, maka tentu mereka tidak mustahil akan tetap menimbulkan masalah,” tutur Anwar.
    Beberapa waktu sebelumnya, tindakan sejumlah ormas di berbagai daerah membuat publik resah. Mereka melakukan
    pungutan liar
    (pungli) hingga aksi premanisme.
    Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, pada Maret lalu juga mengeluhkan tindakan ormas yang memungut bayaran dari perusahaan.
    Ia kemudian menyebut, tindakan memaksa oleh ormas itu mengakibatkan investasi senilai triliunan rupiah batal masuk ke Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenlu: Tak Ada WNI Jadi Korban Ledakan di Iran Nasional 27 April 2025

    Kemenlu: Tak Ada WNI Jadi Korban Ledakan di Iran Nasional 27 April 2025

    Kemenlu: Tak Ada WNI Jadi Korban Ledakan di Iran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Luar Negari (Kemenlu) RI memastikan, tidak ada WNI yang menjadi korban dalam peristiwa ledakan pelabuhan di Iran yang terjadi pada Jumat (26/4/2025).
    “KBRI Tehran melaporkan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan WNI menjadi korban ledakan tersebut,” kata Juru Bicara Kemenlu RI Rolliansyah Soemirat atau biasa disapa Roy dalam keterangan tertulis, pada Minggu (27/4/2025).
    Roy mengatakan, saat ini, terdapat 385 WNI berada di Iran, sebagian besar mahasiswa tinggal di Qom dan banyak WNI lainnya tinggal di Tehran, Ibu Kota Iran, dan tidak ada WNI tinggal di Bandar Abbas.
    Dia mengatakan, Bandar Abbas merupakan daerah pelabuhan penting di Iran yang berbatasan dengan Qatar dan Persatuan Emirat Arab (PEA).
    Ia mengatakan, tahun lalu, terdapat 2 WNI yang menjadi ABK di Bandar Abbas, tetapi keduanya sudah kembali ke Indonesia.
    “KBRI Tehran telah berkoordinasi dengan Otoritas di Iran dan komunitas WNI di berbagai wilayah di Iran untuk memastikan keselamatan mereka,” ujarnya.
    Kemenlu dan KBRI Tehran akan terus memantau kondisi
    WNI di Iran
    secara berkala.
    “Bagi WNI yag membutuhkan bantuan dapat menghubungi Hotline KBRI Tehran melalui nomor +989024668889,” ucap dia.
    Sebelumnya, Ledakan di pelabuhan Iran yang belum diketahui penyebabnya, menewaskan 14 orang dan menyebabkan sekitar 750 korban luka-luka hingga Minggu (27/4/2025).
    Insiden pada Sabtu (26/4/2025) ini terjadi di Shahid Rajaee, Provinsi Hormozgan, Iran selatan, yang merupakan pelabuhan peti kemas tercanggih di negara itu.
    “Sejauh ini, 14 orang tewas dan 750 orang terluka dalam ledakan di Pelabuhan Shahid Rajaee di Bandar Abbas,” kata Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni di Telegram, dikutip dari kantor berita AFP.
    Kebakaran kian memburuk sampai membuat semua sekolah dan kantor di Bandar Abbas, ibu kota Provinsi Hormozgan, ditutup di area dengan radius 23 kilometer dari lokasi kebakaran.
    Stasiun televisi Pemerintah Iran melaporkan, langkah ini diambil agar pihak berwenang dapat memfokuskan upaya mereka pada penanganan darurat.
    Sekitar 10 jam setelah ledakan awal terjadi, intensitas kebakaran dilaporkan terus meningkat.
    Asap tebal yang menyesakkan udara menyebar ke seluruh kawasan pelabuhan dan sekitarnya. Angin kencang turut memperparah situasi dengan menyulitkan upaya pemadaman api, menurut keterangan reporter TV pemerintah di lokasi.
    Shahid Rajaee merupakan pelabuhan komersial terbesar di Iran, terletak strategis di dekat Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar seperlima produksi minyak dunia.
    Jaraknya lebih dari 1.000 kilometer di selatan Teheran dan merupakan pelabuhan peti kemas paling maju di Iran.
    Hingga kini, penyebab ledakan belum diketahui secara pasti. Namun, kantor bea cukai pelabuhan dalam pernyataan yang disiarkan TV pemerintah menduga ledakan dipicu oleh kebakaran di depot penyimpanan bahan kimia dan material berbahaya (hazmat).
    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkapkan simpatinya kepada para korban.
    Ia mengeluarkan perintah untuk menyelidiki situasi dan penyebabnya, serta menugaskan Mendagri Momeni untuk segera turun ke lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantuan Dipangkas, Pengungsi Myanmar di Thailand Dihantui Ancaman Kelaparan

    Bantuan Dipangkas, Pengungsi Myanmar di Thailand Dihantui Ancaman Kelaparan

    Jakarta –

    Pemotongan dana bantuan luar negeri, lonjakan permintaan, serta inflasi yang tak terkendali telah memaksa lembaga-lembaga amal di Thailand untuk memangkas bantuan pangan secara drastis bagi puluhan ribu pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan dan perang saudara di Myanmar.

    Kurangnya bantuan dana ini mengancam berkurangnya jumlah pasokan makanan, yang berujung pada kondisi makin jarang pula mereka bisa makan.

    Pemotongan bantuan dana tersebut diperkirakan akan mempengaruhi lebih dari 80% dari lebih 100.000 pengungsi yang kini tinggal di sembilan kamp sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar.

    Sebagian besar di antaranya telah berada di sana sejak tahun 1980-an, demikian menurut laporan The Border Consortium, sebuah aliansi lembaga amal yang menyuplai sebagian besar dukungan pangan ke kamp-kamp tersebut.

    Para pengungsi tidak bisa bekerja, Mengapa? Mereka terhalang oleh larangan untuk bekerja di luar kamp yang diberlakukan oleh pemerintah Thailand. Padahal kesempatan untuk mencari nafkah di dalam kamp juga peluangnya kecil.

    Untuk menghindari kelaparan, sebagian besar pengungsi sangat bergantung pada bantuan.

    Kesenjangan dana yang memaksa pemangkasan bantuan

    Direktur Eksekutif konsorsium tersebut, Leon de Riedmatten, menjelaskan, “Permintaan kami pada Agustus lalu adalah sebesar $20 juta, namun kami hanya menerima $15 juta, yang hanya cukup untuk bertahan hingga Juli 2025.”

    Inflasi yang merajalela, fluktuasi nilai tukar, serta lonjakan jumlah pengungsi turut memperburuk keadaan.

    De Riedmatten melanjutkan: “Ada beberapa faktor yang telah meningkatkan pengeluaran kami, dan kini… apa yang kami miliki tidak akan cukup untuk terus memberikan bantuan pangan pada skala yang sama kepada para pengungsi di kamp-kamp tersebut.”

    Apakah pemangkasan ini akan berlanjut setelah Juli 2025? Jawabannya sangat bergantung pada keputusan para donor yang masih belum memberi kepastian.

    Ketidakpastian pangan yang kian melebar

    Setelah terdaftar dalam program bantuan pangan, pengungsi menerima kartu digital yang diberi saldo setiap bulan berdasarkan kebutuhan mereka yang dievaluasi secara berkala.

    Namun, The Border Consortium menegaskan bahwa rumah tangga yang sangat bergantung pada kartu ini untuk membeli sebagian besar kebutuhan pangan mereka akan tetap mendapatkan top-up pada level yang sama seperti sebelumnya.

    Yang paling menanggung beban pemotongan anggaran adalah 83% pengungsi di rumah tangga standar, yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan mereka sendiri, sering kali dengan bantuan dari kebun kecil, pekerjaan sederhana di dalam kamp, atau sumbangan dari kerabat di luar negeri. Bagi sebagian dari mereka, pemotongan anggaran akan terasa sangat besar.

    Seorang pengungsi di kamp terbesar, Mae Le, bukan nama sebenarnya dan yang enggan disebutkan namanya karena khawatir ditindak otoritas Thailand, mengungkapkan bahwa pemangkasan ini akan memaksa mereka untuk makan lebih sedikit.

    “Mungkin kami hanya akan makan dua kali sehari, mungkin satu kali sehari, atau bahkan harus mengurangi porsi makan kami,” ujarnya, sambil menambahkan, “Apa pun yang kami terima, kami harus menerima kenyataan ini.”

    Anak-anak kurang gizi

    Pada saat yang bersamaan, hasil survei terbaru mengenai gizi anak-anak di kamp-kamp pengungsi menunjukkan bahwa malnutrisi semakin meningkat.

    Malnutrisi akut meningkat menjadi 3,4% sejak 2019, setelah bertahan stabil pada angka sekitar 2% selama bertahun-tahun.

    Sementara itu, malnutrisi kronis yang sebelumnya menurun secara bertahap hingga 2022, kini melonjak menjadi 25,7% pada tahun lalu, dari 21,5% pada tahun sebelumnya.

    Direktur Program Thailand untuk The Border Consortium, Tim Moore, menegaskan bahwa meskipun tingkat malnutrisi akut masih berada di bawah ambang batas yang dianggap mengkhawatirkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kenaikan malnutrisi kronis sangat terkait dengan meningkatnya jumlah pengungsi yang datang dari Myanmar, di mana perang saudara telah menenggelamkan jutaan orang dalam kemiskinan.

    Moore menyatakan bahwa meski pemangkasan bantuan pangan telah dilaksanakan, kamp-kamp tersebut masih memiliki beberapa langkah perlindungan untuk mendeteksi dan mengobati malnutrisi.

    Larangan bekerja bagi pengungsi: beban yang makin berat

    De Riedmatten juga mengungkapkan bahwa konsorsium tengah mencari cara untuk menanggulangi pemangkasan ini secepat mungkin.

    Dengan banyak negara donor yang kini lebih fokus memenuhi kebutuhan domestik mereka daripada memberikan bantuan luar negeri, mereka berharap dapat meyakinkan pemerintah Thailand untuk memberikan izin kepada pengungsi untuk bekerja di luar kamp agar mereka bisa memenuhi lebih banyak kebutuhan mereka sendiri.

    Selama bertahun-tahun, para pembela hak pengungsi telah mendorong gagasan ini, namun belum ada hasil nyata.

    Bahkan, setelah seorang anggota parlemen oposisi mengusulkan hal yang sama pada Januari lalu, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai menolaknya, dengan alasan bahwa hal itu akan membebani warga negara Thailand.

    Namun, De Riedmatten tetap berharap bahwa Kementerian Dalam Negeri Thailand yang harus mengimplementasikan kebijakan ini, mulai membuka ruang untuk mempertimbangkan proposal tersebut.

    “Tapi kita belum sampai pada titik itu, saya sungguh berharap kita bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini sebelum sampai pada situasi yang benar-benar tak terpecahkan,” pungkas De Riedmatten penuh harap.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningih

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamendagri Pastikan Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan dan Adil Nasional 27 April 2025

    Wamendagri Pastikan Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan dan Adil Nasional 27 April 2025

    Wamendagri Pastikan Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan dan Adil
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pemerintah pusat memastikan proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024–2029 melalui mekanisme pengangkatan berlangsung transparan dan adil. 
    Pihaknya memastikan seluruh tahapan dari pengejawantahan otonomi khusus di Tanah Papua itu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
    “Pemerintah pusat memastikan bahwa seluruh tahapan pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan berjalan secara akuntabel, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan,” ujar Ribka dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (27/4/2025).
    Ribka menjelaskan, seluruh tahapan tersebut berpedoman pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pasal 79 ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 
    Secara khusus, pasal tersebut mengatur bahwa gubernur mengusulkan calon anggota DPRP terpilih melalui mekanisme pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan pengesahan.
    “Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 100.3.3.1/KEP.73/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota DPRP Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada
    Kementerian Dalam Negeri
    melalui Direktorat Jenderal
    Otonomi Daerah
    pada 20 Februari 2025,” terangnya.
    Meski demikian, proses pengesahan saat ini masih ditunda. Ini mengingat adanya gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap Keputusan Gubernur Papua dan hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel). 
    Berdasarkan informasi resmi dari PTUN Jayapura, perkara tersebut telah terdaftar dengan Nomor 13/G/2025/PTUN.JPR.
    “Sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa 29 April 2025 pukul 10.00 WIT dengan agenda tambahan bukti dan saksi dari penggugat serta kesempatan terakhir bagi tergugat untuk menyerahkan bukti surat,” jelasnya. 
    Ribka melanjutkan, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan supremasi hukum dalam setiap tahapan tersebut. 
    Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan dan sepenuhnya menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung.
    “Tahapan pengesahan calon anggota DPRP baru akan dilanjutkan setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (
    inkracht
    ) dari PTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
    Ribka berharap, PTUN Jayapura dapat menyelesaikan seluruh rangkaian persidangan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan begitu, pengisian keanggotaan DPRP periode 2024–2029 dapat segera dituntaskan. 
    Penyelesaian tersebut, lanjut dia, sangat penting demi mendukung jalannya pemerintahan daerah serta memperkuat representasi politik Orang Asli Papua (OAP) sesuai semangat otonomi khusus.
    Selain menyampaikan perkembangan di Provinsi Papua, Ribka juga melaporkan progres pengangkatan anggota DPRP unsur OAP di enam provinsi di Tanah Papua. 
    Untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, seluruh tahapan pengangkatan telah rampung. Keduanya telah mendapatkan Surat Keputusan Mendagri dan saat ini tengah menunggu pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji anggota DPRP.
    “Saya berharap, Gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan serta pimpinan DPRP di dua provinsi itu memastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat segera memfasilitasi pengambilan sumpah atau janji tersebut,” jelasnya.
    Sementara itu, untuk tiga provinsi lainnya, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua, saat ini masih dalam tahap penyelesaian perkara di PTUN Jayapura dan PT TUN Manado. 
    Adapun untuk Provinsi Papua Pegunungan, tahap klarifikasi dan koordinasi lanjutan akan segera dilakukan, mengingat gubernur dan wakil gubernur terpilih baru saja dilantik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
    Pihaknya berharap, dengan terselesaikannya seluruh proses hukum dan administrasi tersebut, DPRP mekanisme pengangkatan dapat segera berfungsi optimal dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat. Khususnya, dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua.
    “Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghormati hak-hak politik Orang Asli Papua dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Tanah Papua,” tandasnya.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Menteri Agama Era Jokowi Ikut Tanda Tangani Surat Usulan Pencopotan Gibran, Ini Sosoknya – Halaman all

    Eks Menteri Agama Era Jokowi Ikut Tanda Tangani Surat Usulan Pencopotan Gibran, Ini Sosoknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 5 jenderal purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang salah satu usulannya mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

    Salah satu jenderal purnawirawan yang ikut membubuhkan tanda tangan dalam surat usulan pencopotan Gibran adalah mantan Menteri Agama di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan, tanda tangan sosok eks Menag dalam dokumen tersebut berada di paling atas.

    Siapakah sosok tersebut?

    Anggota Dewan Penasihat Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Cak Imin yang juga mantan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi saat ditemui di Markas Timnas AMIN, Jakarta, Jumat (9/2/2024). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

    Sosok itu adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.

    Fachrul Razi diketahui pernah menjadi Menteri Agama saat Jokowi menjadi presiden pada periode 2019–2024.

    Ia menjadi orang tertua yang pernah dilantik sebagai menteri di Indonesia. Sebab saat pelantikan, Fachrul Razi berusia 72 tahun dan 89 hari.

    Dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden di bidang keagamaan, ia didampingi Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi.

    Di awal menjabat sebagai Menag, Fachrul Razi kala itu berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

    Ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.

    Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

    Baru 14 bulan memimpin Kementerian Agama (Kemenag), Fachrul Razi dicopot Jokowi dari jabatannya.

    Jabatannya yang kosong kemudian diisi Yaqut Cholil Qoumas yang dilantik pada 23 Desember 2020 hingga periode kepemimpinan Jokowi selesai.

    Dikutip dari kemenag.go.id, Fachrul Razi memang tidak memiliki latar belakang santri apalagi bergelar kiai seperti kebanyakan menteri agama sebelumnya.

    Namun, ia lahir dan besar di Aceh yang lingkungan agama Islamnya sangat kuat.

    Fachrul Razi lahir di Kutaradja, Aceh pada 26 Juli 1947 sehingga saat ini, usianya 77 tahun.

    Ia merupakan salah satu tokoh militer ternama di Tanah Air. Ia adalah lulusan AKABRI (kini Akmil) tahun 1970.

    Saat menempuh pendidikan di Akmil, ia bergabung dengan kelompok Pemandu Mesjid yang bertugas melakukan pembinaan keislaman kepada teman-teman Taruna.

    Semasa aktif di militer, ia memiliki pengalaman di bidang infanteri sebagai perwira TNI Angkatan Darat.

    Sepanjang kariernya, Fachrul Razi pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KASAD, dan Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana.

    Dikutip dari Wikipedia, Fachrul Razi juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Akademi Militer (1996–1997), Asisten Operasi KASUM ABRI (1997–1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998–1999), dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan (1999).

    Puncak kariernya sebagai perwira tinggi (Pati) TNI berhasil dicapainya saat mengisi kursi jabatan sebagai Wakil Panglima TNI pada 1999 hingga 2000.

    Pascapurnatugas, Fachrul Razi sempat berkarier sebagai Komisaris Utama di berbagai perusahaan, di antaranya PT Central Proteina Prima Tbk dan PT Antam Tbk.

    Fachrul Razi juga sempat terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Hanura.

    Saat Pilpres 2019, ia memimpin Tim Bravo 5 yang menjadi pendukung Jokowi-Ma’ruf saat kampanye.

    Bravo 5 merupakan salah satu kelompok relawan pemenangan Jokowi di luar struktur Tim Kampanye Nasional. 

    Anggota Bravo 5 berisi purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh seperti Alwi Shihab, Luhut Pandjaitan, hingga Ruhut Sitompul.

    Saat Pilpres 2024, Fachrul Razi berada di barisan pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam gelaran Pilpres 2024.

    Saat memimpin orasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (18/3/2024), Fachrul menuntut Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya, seperti Presiden ke-2 RI Soeharto.

    “Menurut konstitusi, kedalauatan itu ada di tangan rakyat, tapi pada saat sekarang kedaulatan dengan sewenang-wenang dipegang Presiden Jokowi. Pemilu yang seharusnya dilakukan bebas, jujur, rahasia dan adil.”

    “Tapi dicurangi dan dimasukkan unsur-unsur jahat di dalamnya dan kita sangat kecewa karena ini dimulai dan yang dikomandoi oleh Presiden Jokowi, yang sebelumnya kita pilih membangun negeri ini,” ujarnya.

    Untuk itu Fachrul mendesak Jokowi mengikuti langkah yang pernah diambil Soeharto.

    “Anggota dewan yang terhormat, mudah-mudahan (gulirkan) hak angket untuk bisa meminta pertanggungjawaban presiden secara jujur, adil dan konstitusional. Atau cara lain Pak Jokowi berkenan mencontoh Pak Harto untuk mundur,” kata Fachrul.

    Isi Surat

    Terbaru, Fachrul Razi ikut memberikan tanda tangan dalam dokumen pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    Sebenarnya, dokumen pernyataan sikap tersebut juga ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.

    Hanya saja, dalam dokumen surat yang beredar di media sosial, hanya ada 5 nama jenderal purnawirawan yang tanda tangannya terlihat di dalam surat tersebut.

    Selain Fachrul Razi, empat jenderal purnawirawan TNI lainnya adalah Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Kemudian Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno merupakan selaku pihak “mengetahui”.

    Terdapat 8 poin usulan dalam surat dokumen tersebut, di antaranya yakni mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN, hingga mendesak mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    Sementara itu, usulan yang paling menggemparkan yakni mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Berikut isi dokumen tersebut:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
    Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
    Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
    Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.
    Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
    Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
    Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati/Rakli)

  • BREAKING NEWS: Ledakan Besar Guncang Iran, 14 Orang Tewas – Halaman all

    BREAKING NEWS: Ledakan Besar Guncang Iran, 14 Orang Tewas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, IRAN – Sebuah ledakan dahsyat terjadi di Pelabuhan Shahid Rajaee di Provinsi Hormozgan, Iran Selatan, Sabtu (26/4/2025) pagi ini.

    Ledakan tersebut setidaknya telah  mengakibatkan delapan 14 orang tewas dan 750 orang cidera.

    Jumlah korban tewas diperkirakan masih ada mengingat upaya penyelamatan korban masih terjadi.

    Ledakan diduga terjadi di tangki gas di bagian Shahid Rajaee, kompleks Pelabuhan Bandar Abbas, yang menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan mobil di dekatnya.

    Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan simpati kepada para korban ledakan tersebut.

    “Saya mengeluarkan perintah untuk menyelidiki situasi dan penyebab insiden tersebut. Menteri Dalam Negeri diutus ke wilayah tersebut sebagai perwakilan khusus untuk memeriksa secara saksama dimensi kecelakaan, melakukan koordinasi yang diperlukan, dan menangani kondisi para korban luka,” tulis  Presiden Iran Masoud Pezeshkian dari laman X-nya.

    Diduga Terkait Pembuatan Rudal

    Ledakan besar itu terjadi diduga terkait dengan pengiriman bahan kimia yang digunakan untuk membuat propelan rudal.

    Helikopter menyiramkan air dari udara ke api yang berkobar beberapa jam setelah ledakan awal.

    Ledakan ini terjadi di tengah pertemuan pejabat Iran dan Amerika Serikat di Oman terkait perundingan mengenai program nuklir Teheran yang berkembang pesat.

    Tidak seorang pun di Iran secara langsung menyatakan bahwa ledakan itu berasal dari sebuah serangan.

    Akan tetapi, sebelumnya Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengakui bahwa “dinas keamanan Iran dalam keadaan siaga tinggi mengingat adanya contoh-contoh sebelumnya tentang upaya sabotase dan operasi pembunuhan”.

    Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni menyampaikan jumlah korban kepada media pemerintah.

    Namun, hanya ada sedikit rincian tentang apa yang memicu kebakaran di luar Bandar Abbas, yang terjadi hingga Sabtu malam, yang menyebabkan kontainer lain dilaporkan meledak.

    Perusahaan keamanan mengatakan pelabuhan menerima bahan kimia untuk bahan bakar rudal.

    Pelabuhan tersebut menerima kiriman bahan kimia bahan bakar rudal pada bulan Maret, kata firma keamanan swasta Ambrey.

    Bahan bakar tersebut merupakan bagian dari kiriman amonium perklorat dari Cina oleh dua kapal ke Iran yang pertama kali dilaporkan pada bulan Januari oleh Financial Times.

    Bahan kimia yang digunakan untuk membuat propelan padat untuk roket tersebut akan digunakan untuk mengisi kembali persediaan rudal Iran, yang telah habis akibat serangan langsungnya terhadap Israel selama perang dengan Hamas di Jalur Gaza .

    “Kebakaran itu dilaporkan terjadi akibat penanganan yang tidak tepat terhadap pengiriman bahan bakar padat yang dimaksudkan untuk digunakan dalam rudal balistik Iran,” kata Ambrey.

    Data pelacakan kapal yang dianalisis oleh The Associated Press menyebutkan salah satu kapal diyakini membawa bahan kimia di sekitar lokasi pada bulan Maret, seperti yang dikatakan Ambrey.

    Iran belum mengakui telah menerima kiriman tersebut.

    Misi Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Sabtu.”

    Tidak jelas mengapa Iran tidak memindahkan bahan kimia dari pelabuhan, terutama setelah ledakan pelabuhan Beirut pada tahun 2020.

     Ledakan itu, yang disebabkan oleh penyalaan ratusan ton amonium nitrat yang sangat mudah meledak, menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai lebih dari 6.000 orang lainnya.

    Namun, Israel memang menargetkan lokasi rudal Iran tempat Teheran menggunakan mixer industri untuk membuat bahan bakar padat .

    Rekaman media sosial tentang ledakan pada hari Sabtu di Shahid Rajaei memperlihatkan asap berwarna kemerahan mengepul dari api sesaat sebelum ledakan.

    Hal itu menunjukkan adanya senyawa kimia yang terlibat dalam ledakan tersebut — seperti dalam ledakan di Beirut.

    Pada Sabtu malam, kantor berita milik pemerintah IRNA mengatakan bahwa Administrasi Bea Cukai Iran menyalahkan “tumpukan barang berbahaya dan bahan kimia yang disimpan di area pelabuhan” atas ledakan tersebut, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Pelabuhan menjadi tujuan utama kargo Iran

    Shahid Rajaei pernah menjadi target sebelumnya.

    Serangan siber tahun 2020 yang dikaitkan dengan Israel menargetkan pelabuhan tersebut.

     Serangan itu terjadi setelah Israel mengatakan bahwa mereka menggagalkan serangan siber yang menargetkan infrastruktur airnya, yang dikaitkan dengan Iran.

    Pejabat Israel tidak menanggapi permintaan komentar terkait ledakan hari Sabtu tersebut.

    Video di media sosial menunjukkan asap hitam mengepul setelah ledakan.

    Video lainnya menunjukkan kaca-kaca pecah dari gedung-gedung yang jaraknya beberapa kilometer dari episentrum ledakan.

    Rekaman media pemerintah menunjukkan korban luka berdesakan di sedikitnya satu rumah sakit, dengan ambulans berdatangan saat petugas medis bergegas membawa satu orang dengan tandu.

    Hasanzadeh, pejabat penanggulangan bencana provinsi, sebelumnya mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa ledakan itu berasal dari kontainer di pelabuhan Shahid Rajaei di kota itu, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

     Televisi pemerintah juga melaporkan bahwa telah terjadi keruntuhan bangunan akibat ledakan itu, meskipun tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan.

    Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa pihaknya telah memulai penyelidikan atas ledakan tersebut.

    Pelabuhan Shahid Rajaei di provinsi Hormozgan terletak sekitar 1.050 kilometer (650 mil) di tenggara ibu kota Iran, Teheran, di Selat Hormuz, muara sempit Teluk Persia yang dilalui 20 persen dari seluruh minyak yang diperdagangkan.

    Sumber: Associated Press

     

  • Surya Paloh Tak Setuju Usul Forum Purnawirawan Copot Gibran: Tak Ada Skandal – Halaman all

    Surya Paloh Tak Setuju Usul Forum Purnawirawan Copot Gibran: Tak Ada Skandal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya.

    Surya Paloh menilai usualan tersebut tidaklah tepat. 

    “Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebenarnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat ya,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta,  Sabtu (26/4/2025).

    Ia menyayangkan usulan tersebut justru datang dari para purnawirawan. 

    “Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior,” kata Paloh.

    Menurut Paloh, tak ada alasan yang mendasar untuk mencopot Gibran sebagai wapres RI. 

    Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu juga menang Pilpres sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan,” kata Paloh

    “Terlepas apakah itu output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain,” ujarnya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Purnawirawan yang ikut menandatangani di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.

    Delapan poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
    Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

    Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
    Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asalnya.
    Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
    Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
    Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

    Terkait usulan pergantian Gibran sebagai Wapres, Presiden RI Prabowo Subianto memilih tak merespons. 

    Meski demikian, Prabowo dikatakan menghormati usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut.

    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu.”

    “Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025). 

    (Tribunnews.com/Milani/Taufik Ismail/Igman Ibrahim) 

  • Politik sepekan, program Gerina hingga Danjen Kopassus minta maaf

    Politik sepekan, program Gerina hingga Danjen Kopassus minta maaf

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita politik dalam sepekan yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto luncurkan program Gerina (Gerakan Indonesia Menanam) hingga Danjen Kopassus meminta maaf soal prajurit berfoto dengan Hercules.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya.

    1. Presiden Prabowo bertolak ke Sumsel luncurkan Program Gerina

    Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Sumatera Selatan, untuk meluncurkan Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4).

    “Gerina menjadi salah satu langkah nyata untuk menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan yang dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Gerakan ini diharapkan turut mewujudkan swasembada pangan serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Presiden utus Jokowi, Jonan, Pigai, Thomas Djiwandono ke Vatikan

    Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignatius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan Pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

    Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menjelaskan utusan-utusan khusus Pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Mendagri: Moratorium DOB tak berlaku untuk usulkan daerah istimewa

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak berlaku untuk usulan menjadikan suatu wilayah sebagai daerah istimewa.

    “Moratorium itu untuk DOB, daerah otonomi baru. Jadi, tidak ada pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota baru. Akan tetapi, kalau masalah daerah istimewa, itu ‘kan silakan saja usulannya diajukan,” kata Tito.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Mensesneg usulkan dua wamen jadi jubir kepada Presiden

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden RI Prasetyo Hadi mengusulkan dua wakil menteri (wamen) sebagai tambahan juru bicara Presiden kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dua wamen yang diusulkan oleh Prasetyo, yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Danjen Kopassus meminta maaf soal prajurit berfoto dengan Hercules

    Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD Mayjen TNI Djon Afriandi menyampaikan permohonan maaf terkait dengan sejumlah prajurit Kopassus yang berfoto-foto bersama Ketua Umum GRIB Rosario de Marshall alias Hercules.

    Mayjen TNI Djon Afriandi menilai anggota-anggotanya saat itu tidak memikirkan dampak negatif dari foto-foto tersebut. Namun, Danjen Kopassus tak menampik bahwa ada sisi manusiawi, ada beberapa anggota yang mengenal Hercules dan memiliki kedekatan secara personal.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR Sebut Usulan Solo Menjadi Daerah Istimewa Perlu Kajian Mendalam, Tak Bisa Tergesa-gesa – Halaman all

    Anggota DPR Sebut Usulan Solo Menjadi Daerah Istimewa Perlu Kajian Mendalam, Tak Bisa Tergesa-gesa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Hendra Rahtomo atau Romy Soekarno mengatakan usulan untuk menjadikan Solo sebagai salah satu daerah istimewa harus dilakukan kajian secara mendalam.

    Romy menegaskan, perubahan status tidak bisa dilakukan tergesa-gesa tanpa kajian akademik yang komprehensif.

    Namun, dia menyebut pihaknya menghargai semangat dan aspirasi untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa.

    “Solo memang memiliki sejarah panjang, kebudayaan yang hidup, dan kontribusi penting dalam perjalanan bangsa, termasuk eksistensi Keraton Surakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa,” kata Romy saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (26/4/2025).

    Hanya saja, Romy mengingatkan bahwa pemberian status keistimewaan kepada suatu daerah membawa implikasi konstitusional, administratif, dan fiskal yang signifikan.

    Menurutnya, perubahan tersebut bukan hanya soal pengakuan nilai budaya, melainkan juga menyangkut struktur pemerintahan, alokasi kewenangan, hingga sistem anggaran antara pusat dan daerah.

    Selain itu, Romy menjelaskan, status istimewa harus memiliki dasar historis yang kuat secara hukum dan tertuang dalam peristiwa konstitusional yang diakui negara.

    “Sebagaimana contoh DIY yang mendapatkan status keistimewaan karena adanya peran langsung dalam proses integrasi NKRI dan dasar hukum yang sah, maka pemberian status serupa kepada daerah lain tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan narasi historis atau kebanggaan lokal semata,” tegasnya.

    Komisi II DPR, kata dia, akan membuka ruang dialog untuk setiap aspirasi yang muncul. 

    “Namun, kami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ini adil, proporsional, serta tidak membuka ruang disparitas atau ketimpangan baru antarwilayah,” tutur Romy.

    Oleh karena itu, Romy meminta agar usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa harus dilakukan kajian secara mendalam.

    “Karena itu, usulan ini harus melalui kajian akademik yang mendalam, diskusi lintas sektor, dan proses legislasi yang ketat. Tidak bisa buru-buru, apalagi hanya berdasarkan pertimbangan politis sesaat,” ucapnya.

    Sebelumnya, wacana menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa mencuat di rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, menyebut ada enam wilayah yang mengajukan diri menjadi daerah istimewa, salah satunya Surakarta.

    Akmal membeberkan tumpukan usulan yang masuk ke Kemendagri, termasuk 42 pengajuan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, hingga permintaan status khusus dan istimewa.

    “Per April 2025, ada enam wilayah yang meminta status daerah istimewa dan lima wilayah minta status daerah khusus. Ini PR besar yang harus dibicarakan bersama DPR karena menyangkut amanat undang-undang,” kata Akmal.

  • Warisan Perang Dunia II di Kupang Bakal Jadi Cagar Budaya Nasional, Ini Kata Fadli Zon!

    Warisan Perang Dunia II di Kupang Bakal Jadi Cagar Budaya Nasional, Ini Kata Fadli Zon!

    Kupang, — Pemerintah serius mengangkat kembali situs sejarah Perang Dunia II di Nusa Tenggara Timur. Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menegaskan, Goa Jepang Bukit Futusuba di Kupang harus segera direvitalisasi dan ditetapkan sebagai cagar budaya nasional.

    Berlokasi sekitar 8 kilometer dari Bandara El Tari, Goa Jepang Bukit Futusuba menjadi saksi bisu pendudukan Jepang di Pulau Timor pada tahun 1942. Terdapat 16 gua buatan yang digunakan sebagai gudang senjata, mortir, amunisi, hingga bahan bakar kendaraan tempur. Bangunan ini menunjukkan peran strategis Timor dalam peta Perang Pasifik.

    “Situs ini bagian penting dari sejarah dunia. Goa Jepang Bukit Futusuba harus segera diteliti lebih dalam, diperkuat strukturnya, lalu diajukan menjadi cagar budaya nasional,” kata Fadli Zon saat meninjau langsung lokasi, didampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XVI, dan jajaran dinas kebudayaan setempat.

    Fadli Zon mengarahkan BPK Wilayah XVI untuk segera mengkaji kelayakan penetapan tingkat kabupaten, sebelum melangkah ke tingkat nasional. Selain penguatan struktur, ia juga membuka peluang kerja sama dengan Jepang, mengingat ada nota kesepahaman yang sudah terjalin terkait repatriasi kerangka tentara Jepang. “Berdasarkan kajian itu, kita bisa minta dukungan revitalisasi dari pihak Jepang,” ujar Menbud Fadli Zon dalam keterangan yang diterima Sabtu 26 April.

    Situs Budaya NTT Perlu Perhatian Serius

    Dalam dialog bersama jajaran BPK Wilayah XVI di Kupang, Menbud menyoroti pentingnya mempercepat pelestarian warisan budaya di NTT. Saat ini, tercatat ada 41 cagar budaya dan 37 warisan budaya takbenda di 22 kabupaten/kota di NTT.

    Namun, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan kekayaan budaya ke Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) menjadi tantangan besar. Fadli Zon menekankan, pengelolaan budaya di NTT harus dilakukan secara holistik, termasuk melibatkan komunitas lokal dan pemerintah daerah. “NTT punya potensi budaya besar. Kita dorong percepatan kerja sama dengan Kemendagri agar pemajuan budaya lebih merata,” tegasnya.

    Menbud juga menyoroti pentingnya riset berbasis data untuk memperkuat diplomasi budaya Indonesia di mata dunia. Kajian ilmiah terhadap Goa Jepang Bukit Futusuba disebutnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum budaya internasional.

    Fadli Zon berharap revitalisasi Goa Jepang Bukit Futusuba tidak hanya merawat warisan masa lalu, tetapi juga menjadi pintu masuk memperkenalkan sejarah lokal kepada generasi muda dan dunia. “Pelestarian budaya itu bagian dari menata masa depan,” pungkasnya.