Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • 493 Daerah di Indonesia Masih Tergantung Duit Pusat

    493 Daerah di Indonesia Masih Tergantung Duit Pusat

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan masih ada 493 daerah yang saat ini kapasitas anggaran fiskalnya lemah. Totalnya sendiri di Indonesia ada 546 daerah.

    Terdiri dari 38 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. 493 daerah di antaranya memiliki fiskal lemah.

    Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kondisi fiskal yang lemah terjadi ketika sebuah daerah memiliki pendapatan daerah yang bergantung dari transfer pusat saja.

    Sementara yang memiliki kondisi fiskal kuat adalah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dari pendapatan transfer anggaran dari pusat.

    Ada juga yang memiliki pendapatan asli daerah yang seimbang dengan transfer anggaran dari pusat dilabeli sebagai daerah dengan kapasitas fiskal sedang.

    “Ada 493 daerah dari 546 daerah masuk dalam kategori fiskal lemah,” ujar Ribka dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Selasa (29/4/2025).

    Nah jumlah daerah yang dilabeli kapasitas fiskal kuat hanya sekitar 26 daerah saja, terdiri dari 11 kota, 4 kabupaten, dan 11 provinsi. Sementara yang dilabeli kapasitas fiskal sedang sekitar 27 daerah, terdiri dari 12 kota, 4 kabupaten, dan 12 provinsi.

    Secara total di tahun anggaran 2025 ada anggaran transfer ke daerah senilai Rp 848,52 triliun. Terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan DIY, dana insentif fiskal, hingga dana bagi hasil (DBH).

    (hal/fdl)

  • Kemendagri dorong Sulbar fokus atasi kemiskinan ekstrem

    Kemendagri dorong Sulbar fokus atasi kemiskinan ekstrem

    Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung bagi MBR harus selesai paling lama 10 hari kerja.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memfokuskan program pembangunan tahun 2026 pada sejumlah isu strategis, di antaranya inflasi, kemiskinan ekstrem, tengkes, serta penguatan tata kelola kewilayahan melalui penyempurnaan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

    Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa hal tersebut penting karena pencapaian pembangunan nasional perlu didukung oleh sinergisitas dan komitmen pemerintah daerah.

    Yusharto saat membuka acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulbar Tahun 2026 secara daring di Jakarta, Selasa, mengemukakan bahwa penyusunan RKPD 2026 sangat strategis karena menjadi dokumen tahunan yang menjembatani antara RPJMD dan APBD, serta menjadi panduan utama bagi program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang.Menyoal kemiskinan ekstrem, Yusharto mengingatkan Pemprov Sulbar untuk segera melakukan intervensi penanganan yang terarah. Pasalnya, menurut Badan Pusat Statistik, Sulbar memiliki persentase penduduk miskin sebesar 11,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 8,57 persen.

    Kepala BSKDN Kemendagri mengutarakan bahwa kebijakan penanganan itu dapat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta efektivitas program pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.

    Meski demikian, dia mengapresiasi langkah Sulbar dalam penanganan tengkes. Sulbar dinilai dapat menekan laju prevalensi tengkes melalui langkah konvergensi seperti intervensi gizi, sanitasi, dan edukasi masyarakat.

    Terkait dengan penyempurnaan dokumen RTRW Sulbar, Kemendagri mendorong Sulbar untuk segera merevisi peraturan daerah yang mengaturnya. Hal ini karena RTRW merupakan dokumen kunci dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sinkronisasi kebijakan sektoral, serta penataan kawasan strategis.

    “Kami juga mencatat terdapat lima rencana detail tata ruang (RDTR) di Sulawesi Barat, dan kami mendorong integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendukung kemudahan berusaha dan investasi,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kemendagri juga berpesan pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program prioritas nasional, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus memperkuat kemandirian pangan.

    Ia berharap Pemprov Sulbar segera melakukan pendataan sasaran penerima manfaat MBG, memberdayakan petani dan peternak lokal, serta memastikan ketersediaan pangan bergizi yang memenuhi standar mutu.

    Masalah program prioritas pembangunan 3.000.000 rumah turut jadi sorotan. Kemendagri meminta pemda untuk segera menetapkan regulasi mengenai pembebasan BPHTB dan retribusi persetujuan bangunan gedung guna mendukung pelaksanaan pembangunan 3.000.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung bagi MBR harus selesai paling lama 10 hari kerja,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri dukung penuh program tiga juta rumah

    Kemendagri dukung penuh program tiga juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kementerian dan lembaga terkait memang saling bersinergi untuk mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

    “Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” kata Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Ia menuturkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Hal ini termasuk dengan menggelar Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

    Dia menjelaskan sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

    “Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan [kepala daerah],” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam arahannya menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Komitmen ini ditunjukkan dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP.

    Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

    Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

    “Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?” ujar Fahri.

    Di sisi lain, ia mengatakan selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

    “Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk,” tambahnya.

    Sebagai informasi, rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya.

    Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah. Mereka di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi Bangga Disebut Gubernur Konten, Bikin Pemprov Jabar Irit Rp 47 Miliar: Viral Terus!

    Dedi Mulyadi Bangga Disebut Gubernur Konten, Bikin Pemprov Jabar Irit Rp 47 Miliar: Viral Terus!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, disapa sebagai gubernur konten saat rapat di DPR RI.

    Yang menyapa adalah Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

    Sambil senyum, Rudy menyapa sejumlah gubernur yang hadir pada Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah gubernur, bupati serta wali kota, disiarkan langsung melalui Youtube TV Parlemen, Selasa (29/4/2025).

    “Kang Dedi, gubernur konten, mantap ini Kang Dedi ini,” kata Rudy sambil tersenyum saat mendapat giliran bicara.

    Setelah Rudy, giliran Dedi mendapat kesempatan bicara.

    Politikus Gerindra itu bicara soal otonomi daerah, anggaran Kementerian Agama di daerah hingga persebaran penduduk.

    Di akhir kesempatan, Dedi menjawab sapaan Rudy soal gubernur konten.

    Dedi bersyukur dengan sebutan gubernur konten.

    “Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten, Alhamdulillah,” ujar Dedi.

    Dedi pun mengungkapkan, aktivitasnya yang rajin membuat konten setiap kali bekerja turun ke masyarakat membuat irit pengeluaran Pemprov Jawa Barat. 

    Dengan sering mengunggah kegiatannya, Dedi merasa tak perlu berikalan di media untuk menyampaikan pencapaiannya.

    “Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” jelasnya.

    Dedi bahkan menyebutkan, anggaran iklan yang berhasil diirit mencapai Rp 47 miliar.

    “Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar, sekarang cukup Rp 3 miliar, viral terus,” ujarnya tersenyum.

    Konten

    Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten seputar kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Sebelum menjabat Jabar 1 pun, Dedi memang sudah akrab dengan dunia perkontenan.

    Ia mengunggah video panjang pada akun Youtubnya, Kang Dedi Mulyadi Channel. Subscribernya mencapai 6,77 juta akun.

    Dalam sehari, pria yang karib dengan pakaian serba putih itu bisa mengunggah lebih dari satu video.

    Sedangkan potongan videonya diunggah ke akun Instagramnya (@dedimulyadi71).

    Di Instagram, Dedi sudah memiliki 3 juta pengikut.

    Isi konten Dedi Mulyadi bervariasi, dari mulai soal permasalahan yang pelik seperti pembongkaran tempat wisata di Puncak, Bogor hingga yang terkini, soal siswa SMP yang mengeluh berangkat sekolah jalan kaki.

    Video Siswa SMP Jalan Kaki

    Pada sebuah video yang viral, terlihat beberapa siswi SMP tengah berjalan kaki.

    “Pak Dedi hai,” kata salah satu siswi di video viral.

    “Kita jalan kaki. Kumaha atuh iyeu teh Pak Dedi duh? (Gimana ini tuh Pak Dedi duh),” ucap siswi SMP yang merekam video.

    Dedi akhirnya bertemu dengan para siswi SMP tersebut.

    Ia lalu bereaksi kocak dan menanyakan mana siswi SMP yang memprotes dirinya.

    “Mana yang cemberut waktu jalan kaki? Saya tahu wajahnya, kamu ya,” kata Dedi Mulyadi sambil menarik pelan salah satu siswi SMP.

    “Kamu badannya tinggi begini, kamu orang mana?” tanyanya.

    Siswi SMP tersebut tampak tersenyum malu-malu.

    “Lebak Jero,” ucap siswi SMP itu.

    Dedi Mulyadi dan siswi SMP itu kemudian berbincang santai, disela dengan beberapa candaan.

    Guru dan siswi SMP yang turut hadir dalam pertemuan tersebut ikut tertawa.

    “Selama ini ke sekolah naik apa?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Dianterin sama Bapak,” jawab siswi SMP tersebut.

    “Kalau jadi atlet mana yang buat kaki kamu kuat?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Jalan kaki,” kata siswi SMP itu.

    “Jalan kaki dari rumah ke sekolah berapa?” kata Dedi Mulyadi.

    “2 Km,” ujar siswi SMP tersebut.

    “Atuh kamu mah deket, kaki kamu juga kuat. Kamu disuruh siapa ke sekolah jalan kaki?” ucap Dedi Mulyadi.

    “Pengen jalan aja,” jawab siswi SMP itu.

    “Terus kenapa bilangnya ke Gubernur?” celetuk Dedi Mulyadi disambut tawa semua orang.

    “Iseng aja Pak, buat konten,” kata siswi SMP sambil tersenyum.

    Siswi yang ada dalam video viral itu pun diminta kembali memeragakan saat menyapa Gubernur Jabar. 

    “Ini yang jutek nih bilang Pak Gubernur saya jalan kaki ya, nah mereka adalah anak-anak SMP 1 Panawangan Ciamis mana neng yang cantik yang paling duluan jalannya, gimana kamu ngomongnya,” pinta Dedi Mulyadi.

    Siswi itu pun kemudian memeragakan saat mereka menyapa sang gubernur saat sedang berjalan kaki.

    Dedi Mulyadi kemudian menjelaskan para pelajar yang ada di video tersebut berasal dari SMP Negeri 1 Panawangan.

    “Mereka bersepakat untuk terus jalan kaki, tapi mau diubah biasa mereka jalan kaki ketika pulang sekolah hari ini kita ubah ketika pergi ke sekolah,” kata Gubernur Jawa Barat.

    Selain itu, Dedi juga meminta agar diterapkan program ke sekolah membawa bekal untuk menurunkan uang jajan agar beban orang tuanya semakin ringan.

    “Dan yang paling menarik di SMPN 1 Panawangan salah satu kampungnya namanya Kampung Susuru, Desa Kertajaya itu kampung toleran di mana di sana ada muslimnya mayoritas, tapi ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik ada Wiwitan, jadi semangat toleransi dilahirkan anak-anak yang berjalan kaki,” ujar Dedi Mulyadi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Komisi II DPR minta Kemendagri buat peraturan guna bubarkan BUMD sakit

    Komisi II DPR minta Kemendagri buat peraturan guna bubarkan BUMD sakit

    Setiap tahun APBD digelontorkan, sementara BUMD-nya, benefitnya dalam bentuk profit tidak pernah hadir.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur mengenai pembubaran bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kondisinya tidak sehat.

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa peraturan itu bakal berisi tentang pengawasan dan pembinaan BUMD yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan peraturan itu, pembubaran BUMD yang tidak sehat bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.

    “Di dalamnya, kewenangan untuk pemerintah pusat membubarkan BUMD jika nyata-nyata BUMD itu tidak sehat,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sejumlah pemerintah daerah ada yang memiliki BUMD dengan kondisi yang baik dan bisa menunjang kemandirian fiskal daerah. Di sisi lain, ada BUMD di daerah yang justru menjadi beban bagi pemerintah daerah karena tidak menghasilkan keuntungan.

    “Setiap tahun APBD digelontorkan, sementara BUMD-nya, benefitnya dalam bentuk profit tidak pernah hadir,” kata wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur ini.

    Untuk itu, dia mengusulkan ke Kemendagri agar permendagri itu juga bisa mengatur adanya holding bagi BUMD. Kelak BUMD tidak hanya akan beroperasi di daerahnya saja, tetapi juga beroperasi di daerah lain.

    Selain itu, dia ingin agar pembentukan holding BUMD itu bisa mendukung BUMD di daerah lainnya untuk memaksimalkan potensi yang ada.

    “Bisa di-support oleh holding BUMD ini untuk kemudian bisa memprakarsai peningkatan pendapatan daerah di tempat masing-masing,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 3 Disebut "Gubernur Konten", Dedi Mulyadi: Viral Terus, Belanja Iklan dari Rp 50 M Jadi Rp 3 M Saja Nasional

    3 Disebut "Gubernur Konten", Dedi Mulyadi: Viral Terus, Belanja Iklan dari Rp 50 M Jadi Rp 3 M Saja Nasional

    Disebut “Gubernur Konten”, Dedi Mulyadi: Viral Terus, Belanja Iklan dari Rp 50 M Jadi Rp 3 M Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Kalimantan Timur
    Rudy Mas’ud
    menyebut, Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    sebagai ”
    Gubernur Konten
    “.
    Hal tersebut disampaikan Rudy Mas’ud saat menghadiri rapat antara sejumlah gubernur dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
    “Yang saya hormati Bu Wamendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Dedi. Dan seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir. Bupati, wali kota via Zoom,” ujar Rudy Mas’ud.
    Lalu, Rudy Mas’ud melanjutkan pemaparan dari hasil kerjanya sebagai Gubernur Kaltim selama ini.
    Setelah itu, giliran Dedi Mulyadi yang berbicara.
    Di akhir pemaparannya, tiba-tiba Dedi merespons Rudy Mas’ud.
    Menurut Dedi, meskipun dirinya sering mengonten, tetapi kegiatannya itu ternyata berdampak pada belanja rutin iklan.
    “Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” ujar Dedi.
    Dedi mengatakan, Pemprov Jabar biasanya mengeluarkan uang Rp 50 miliar untuk iklan.
    Namun, karena kontennya viral terus, Dedi Mulyadi bisa menghemat
    biaya iklan
    menjadi hanya Rp 3 miliar saja.
    “Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Optimal, Mengapa?

    Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Optimal, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

    Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

    Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Selain itu, Kementerian PKP bakal menggandeng badan usaha untuk menggunakan anggaran CSR miliknya mendukung pembangunan rumah rakyat seperti yang sudah dijalankan oleh Sugianto Kusuma hingga Garibaldi Thohir atau Boy Thohir. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, berapa usulan anggaran yang dibutuhkan Kementerian PKP pada tahun depan, Fahri masih enggan untuk menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan penyusunan. 

    “Kalau regulasi teknisnya selesai. Baru masif betul itu tahun depan. [Anggarannya berapa] belum, tenang saja sabar,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, anggaran Kementerian PKP tahun ini ditetapkan sebesar Rp3,46 triliun.  

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengaku gencar mencetuskan konsep gotong royong guna memenuhi kebutuhan pembangunan di tengah minimnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah. 

    “Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

    Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah. 

  • Tanggal Konklaf untuk Memilih Paus Baru Sudah Ditetapkan

    Tanggal Konklaf untuk Memilih Paus Baru Sudah Ditetapkan

    Anda sedang membaca rangkuman Dunia Hari Ini edisi Selasa, 29 April 2025.

    Laporan utama kami hadirkan dari Vatikan.

    Kapan Paus baru dipilih?

    Para kardinal Katolik Roma akan bertemu dalam sebuah konklaf rahasia untuk memilih paus baru mulai 7 Mei, demikian konfirmasi Vatikan.

    Tanggal tersebut diputuskan selama pertemuan tertutup para kardinal di Vatikan.

    Sebanyak 135 kardinal, yang semuanya berusia di bawah 80 tahun dan berasal dari seluruh dunia, serta memenuhi syarat, akan ikut mengambil bagian dalam konklaf.

    Kapel Sistina abad ke-16, tempat konklaf diadakan, ditutup untuk wisatawan pada hari Senin, waktu setempat, untuk persiapan.

    Dua konklaf sebelumnya, yang diadakan pada tahun 2005 dan 2013, hanya berlangsung selama dua hari, namun Kardinal Swedia Anders Arborelius mengatakan konklaf selanjutnya mungkin akan berlangsung lebih lama.

    Prediksi pemenang pemilu Kanada

    Media lokal Kanada menyebut Partai Liberal Perdana Menteri Mark Carney diprediksi akan memenangkan pemilihan federal Kanada.

    Canadian Broadcasting Corporation (CBC) mengatakan Partai Konservatif akan memenangkan 343 kursi parlemen lebih banyak daripada Partai Liberal.

    Jumlah warga Kanada yang memberikan suara dalam pemilihan ini memecahkan rekor.

    Kampanye Kanada diwarnai dengan isu Amerika Serikat, setelah Presiden Donald Trump dilaporkan akan menaikkan tarif sebesar 25 persen untuk mobil buatan Kanada karena AS tidak menginginkannya.

    Puluhan warga Yaman tewas akibat serangan AS

    Kelompok pemberontak Houthii, yang bersekutu dengan Iran di Yaman, mengatakan sedikitnya 68 orang tewas dan 47 lainnya luka-luka setelah serangan udara Amerika.

    Serangan tersebut menghantam sebuah pusat penahanan di provinsi Saada, yang menampung 115 migran Afrika.

    Rekaman yang ditayangkan oleh saluran berita satelit Houthi al-Masirah menunjukkan apa yang tampak seperti mayat dan yang korban terluka lain di lokasi tersebut.

    Analisis rekaman oleh Associated Press (AP) menunjukkan ada semacam ledakan terjadi di sana, terlihat dari dinding semen yang tampaknya dipenuhi oleh pecahan puing, serta luka yang diderita oleh orang-orang di sana.

    Perintah eksekutif imigrasi baru Trump

    Senin kemarin, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif terkait imigrasi, termasuk yang mewajibkan kemampuan berbahasa Inggris bagi pengemudi kendaraan komersial, seperti pengemudi truk.

    Persyaratan itu sudah ada sebelumnya, tetapi Presiden Trump mengatakan “tidak diberlakukan selama bertahun-tahun,” yang membuat jalan raya menjadi kurang aman.

    Perintah lain akan mengarahkan pejabat negara bagian dan federal untuk menerbitkan daftar yurisdiksi “kota perlindungan”, atau tempat di mana pemerintah daerah sering tidak bekerja sama dalam menegakkan peraturan imigrasi federal.

    Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kota-kota tersebut “menghalangi” penegakan hukum.

    Perintah kedua yang ditandatangani Trump menyerukan peningkatan akses ke kelebihan militer untuk penegakan hukum negara bagian dan lokal.

    Kekacauan akibat listrik padam di Spanyol dan Portugal

    Spanyol dan Portugal dilanda mati listrik yang meluas yang melumpuhkan transportasi umum dan menimbulkan kemacetan lalu lintas yang parah.

    Mati listrik ini juga turut menunda jadwal penerbangan dan memaksa Kementerian Dalam Negeri Spanyol mengumumkan keadaan darurat.

    Lebih dari 50 juta orang di kedua negara tersebut didesak untuk tinggal di rumah dan membatasi panggilan telepon sementara pihak berwenang berupaya memulihkan listrik.

    Listrik mulai padam di Spanyol dan Portugal pukul 12.33 siang waktu setempat kemarin.

    Pemerintah kedua negara mengadakan rapat kabinet darurat sementara para pejabat mencoba mencari tahu apa penyebab mati listrik itu.

  • Presiden Harus Tanggapi Serius Usulan Forum Purnawirawan TNI Copot Gibran

    Presiden Harus Tanggapi Serius Usulan Forum Purnawirawan TNI Copot Gibran

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menilai bahwa usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI harus mendapat perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Menurut Komarudin, berbeda dengan usulan dari relawan yang masih memerlukan kajian mendalam, usulan dari purnawirawan dinilai memiliki bobot besar. 

    “Kita lihat ini kan bukan relawan, kalau usulan relawan perlu kajian mendalam, kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden, karena purnawirawan bukan kelas abal-abal,” kata Komarudin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    “Termasuk sosok seperti Pak Try Sutrisno, yang menjadi rujukan banyak pihak purnawirawan,” lanjutnya. 

    Komarudin mengatakan, usulan para purnawirawan pasti memiliki mempertimbangkan kondisi Indonesia saat ini.

    Anggota Komisi II DPR itu menilai forum purnawirawan pasti mempertimbangkan kondisi geopolitik ke depan.

    “Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya beban-beban tanggung jawab seorang Wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia,” katanya. 

    Meski usulan itu dinilai terlambat, Komarudin menilai hal itu perlu dikaji mendalam oleh Presiden. 

    “Ya Presiden harus menanggapi serius usulan ini, dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” ujarnya.  

    “Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuman PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi, itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” kata Komarudin.

    Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menilai usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya, kurang tepat. 

    “Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebenarnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat ya,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta,  Sabtu (26/4/2025).

    Menurut Paloh, tak ada skandal atau masalah yang dijadikan alasan mendasar untuk mencopot Gibran sebagai wapres RI. 

    Ia menegaskan bahwa Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu juga terpilih secara sah dalam Pilpres sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan,” kata Paloh. 

    Menyoal kinerja Gibran yang mungkin dianggap lemah atau tak kuat, itu perkara yang menurutnya tak bisa jadi alasan. 

    “Terlepas apakah itu output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain,” ujarnya.

    Ia pun menyayangkan usulan tersebut justru datang dari para purnawirawan. 

    “Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior,” kata Paloh.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Purnawirawan yang ikut menandatangani di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.

    Delapan poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asalnya.Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

  • PDIP: Presiden Harus Tanggapi Serius Usulan Forum Purnawirawan TNI Copot Gibran – Halaman all

    PDIP: Presiden Harus Tanggapi Serius Usulan Forum Purnawirawan TNI Copot Gibran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menilai bahwa usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI harus mendapat perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Menurut Komarudin, berbeda dengan usulan dari relawan yang masih memerlukan kajian mendalam, usulan dari purnawirawan dinilai memiliki bobot besar. 

    “Kita lihat ini kan bukan relawan, kalau usulan relawan perlu kajian mendalam, kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden, karena purnawirawan bukan kelas abal-abal,” kata Komarudin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    “Termasuk sosok seperti Pak Try Sutrisno, yang menjadi rujukan banyak pihak purnawirawan,” lanjutnya. 

    Komarudin mengatakan, usulan para purnawirawan pasti memiliki mempertimbangkan kondisi Indonesia saat ini.

    Anggota Komisi II DPR itu menilai forum purnawirawan pasti mempertimbangkan kondisi geopolitik ke depan.

    “Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya beban-beban tanggung jawab seorang Wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia,” katanya. 

    Meski usulan itu dinilai terlambat, Komarudin menilai hal itu perlu dikaji mendalam oleh Presiden. 

    “Ya Presiden harus menanggapi serius usulan ini, dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” ujarnya.  

    “Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuman PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi, itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” kata Komarudin.

    Surya Paloh Tak Setuju 

    Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menilai usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya, kurang tepat. 

    “Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebenarnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat ya,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta,  Sabtu (26/4/2025).

    Menurut Paloh, tak ada skandal atau masalah yang dijadikan alasan mendasar untuk mencopot Gibran sebagai wapres RI. 

    Ia menegaskan bahwa Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu juga terpilih secara sah dalam Pilpres sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan,” kata Paloh. 

    Menyoal kinerja Gibran yang mungkin dianggap lemah atau tak kuat, itu perkara yang menurutnya tak bisa jadi alasan. 

    “Terlepas apakah itu output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain,” ujarnya.

    Ia pun menyayangkan usulan tersebut justru datang dari para purnawirawan. 

    “Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior,” kata Paloh.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Purnawirawan yang ikut menandatangani di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.

    Delapan poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
    Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
    Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
    Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asalnya.
    Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
    Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
    Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

    (Tribunnews.com/Milani/Taufik Ismail/Igman Ibrahim)