Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Disebut Gatot Cuma Angkuti Barang, Hendropriyono Bela Hercules Ungkap Peran Pentingnya di Timtim

    Disebut Gatot Cuma Angkuti Barang, Hendropriyono Bela Hercules Ungkap Peran Pentingnya di Timtim

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pernyataan Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo soal Hercules yang berperan hanya sebagai tukang angkuti barang saat konflik di Timor Timur, dipatahkan oleh Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono. 

    Hendropriyono mengatakan Hercules bukan sekadar tukang angkut barang. 

    Perannya jauh lebih penting daripada itu. 

    Menurut Hendropriyono, Hercules dipercaya oleh militer untuk memegang kunci persenjataan. 

    “Dulu dia (Hercules) waktu di Timor Timur (Tim sebelum menjadi Timor Leste, dia itu kita percaya pegang kunci gudang senjata dan peluru. Dia yang pegang,” katanya seperti dikutip dari YouTube Prof. Rhenald Kasali yang tayang pada Minggu (4/5/2025). 

    Karena memiliki peran di Timtim, Hendropriyono meminta agar hak perdata sang mantan preman tersebut tidak dimatikan. 

    Hendropriyono mengatakan dirinya tak bermaksud untuk mendukung premanisme. 

    “Orang yang begitu dipercaya sekarang berbuat apapun, istilah katanya jangan dibunuh dong, jangan dibunuh walaupun pembunuhan itu perdata. Lalu nasionalisme dia (Hercules) langsung padam, bukannya saya mau bela premanisme, saya tetap anti premanisme tapi dia kan punya hati nurani.”

    “Kalau cuma Hercules soal kecil, kita kan mikirnya perang global dong,” pungkasnya. 

    Disebut Gatot tukang angkuti barang

    Purnawirawan Jenderal TNI bintang empat, Gatot Nurmantyo, murka dengan Hercules yang menghina Sutiyoso, eks Wakil Komandan Jenderal Kopassus sudah bau tanah. 

    Mantan Panglima TNI tersebut mengingatkan Hercules tentang peran pensiunan jenderal TNI yang telah membawanya ke Jakarta.

    Ia lalu membongkar asal-usul Hercules di masa lampau. 

    Hercules, kata Gatot, dulu dipekerjakan sebagai tenaga bantuan operasi (TBO) yang bertugas membantu mengangkuti barang-barang keperluan militer saat di Timor Timur.

    “Begini, kita kan prajurit-prajurit di sana merasa sudah dibantu, dibawain barang-barangnya kayak gitu. Maka, dibawa ke Jakarta dan Solo untuk supaya kesejahteraannya, kehidupannya lebih baik, berubah lah.”

    “Tapi, justru dia mengata-ngatai pensiunan, padahal yang bawa dia ke sini sudah pensiun itu, zamannya tahun 80-an,” ujar Gatot seperti dikutip dari Youtube Refly Harun yang tayang pada Kamis (1/5/2025). 

    Berdasarkan persepsi publik yang selama ini beredar, Hercules dilindungi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. 

    Hercules pun selalu mengklaim berutang nyawa terhadap Prabowo Subianto. 

    Namun, Gatot mempertanyakan jasa mantan preman itu.

    Menurutnya, jasa Hercules hanya sebatas mengangkuti barang-barang keperluan militer.

    “Jasanya ngangkat-ngangkat barang, kan dibayar juga. Cuma karena Pak Prabowo ya mungkin hatinya baik, kan gitu kamu ikut, mungkin. Tapi, saya yakin bukan Prabowo juga (yang ajak ke Jakarta),” tambahnya. 

    Duduk Perkara Gatot vs Hercules

    Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, meluapkan kemarahannya terhadap Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal.

    Hal ini terkait pernyataan kontroversial Hercules yang dinilai menghina para purnawirawan.

    Semua ini bermula dari tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang satu di antaranya permintaan untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. 

    Menanggapi permintaan para Purnawirawan TNI, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Hercules, tertawa dan memberikan sindiran pedas.

    “Katanya mau kudeta presiden, kepala kamu saya kudeta, tulis itu,” ucap Hercules.

    Menurut Hercules, Gibran Rakabuming dan Prabowo Subianto tak bisa dimakzulkan karena keduanya dipilih oleh rakyat.

    Hercules juga mengkritik keras Sutiyoso yang sebelumnya juga menyebut Ormas-ormas saat ini berpakaian mirip tentara.

    Sutiyoso pun mendukung revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang wacananya digulirkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

    Pria bernama lengkap Rosario de Marshal itu menganggap Sutiyoso telah menyinggung ormas.

    Hercules pun meminta Sutiyoso untuk diam.

    Amarah Gatot Nurmantyo

    Dalam sebuah acara bersama Said Didu, Hersubeno Arief dan Refly Harun, Gatot Nurmantyo, menegaskan kemarahannya terhadap sikap Hercules yang dianggap tidak sopan dan seenaknya dalam berbicara.

    “Ingat kau dulu, kok kau ngomong seenaknya kayak gitu. Tidak sopan, sudah jadi raja kau?” ujar Gatot dikutip dari unggahan akun Twitter Said Didu, Rabu (30/4/2025).

    Gatot bahkan menyebut Hercules sebagai preman yang memakai seragam ormas, dan menantangnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut pejuang rakyat.

    “Kamu itu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kau itu preman,” lanjutnya.

    Mantan Panglima TNI tersebut kemudian menyinggung insiden di Depok, di mana anggota kepolisian diserang dan mobilnya dibakar saat menjalankan tugas. 

    Menurut Gatot, kejadian itu sebagai bentuk pelecehan terhadap negara dan hukum.

     “Polisi itu adalah alat negara. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini?” katanya.

    Ia menegaskan bahwa semua TNI akan menjadi purnawirawan dan bahwa mereka layak dihormati, karena telah berdarah-darah membela bangsa.

    “Pak Sutiyoso itu purnawirawan bintang tiga loh. Termasuk saya juga di Timor-Timur. Kita berdarah-darah!,” tandasnya.

    Gatot mengingatkan, jika negara dikuasai oleh preman, maka kehancuran akan tak terelakkan.

    Hercules kesal dengan Sutiyoso

    Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (Grib), Hercules, sebelumnya mengungkapkan kemarahannya terhadap Sutiyoso, purnawirawan jenderal TNI bintang tiga yang juga Gubernur Jakarta (1997-2007). 

    Gara-garanya, Sutiyoso berbicara mendukung revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang wacananya digulirkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

    Dalam mengutarakan opininya, Sutiyoso mengungkap pengalamannya bersinggungan dengan ormas yang berlaku bak preman.

    Sutiyoso berbicara di Youtube tvOneNews, tayang Minggu (27/4/2025).

    Semasa menjabat Panglima Komando Distrik Militer (Kodam) Jaya pada 1996-1997, Sutiyoso yang bertanggung jawab dengan keamanan Jakarta sering berurusan dengan ormas.

    Menurutnya, pengalaman dengan ormas yang berlaku layaknya preman sangat tidak menyenangkan.

    Hal itu ia rasakan kurang lebih 11 tahun, ditambah masa jabatan Gubernur Jakarta.

    “Jadi waktu panglimapun sudah begitu, hiruk pikuknya ibu kota oleh aksi-aksi ormas yang menjelma jadi preman tukang palak, terutama di tempat-tempat hiburan,” kata Sutiyoso.

    Bang Yos, sapaan karibnya menyatakan dukungannya terhadap wacana revisi UU Ormas.

    Ia berharap perubahan aturan juga mentenyuh tata cara berpakaian ormas, yang saat ini dianggapnya mirip tentara.

    “Bahwa saya sangat mendukung Pak Tito Mendagri mau merevisi UU Ormas ini. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian.”

    Reaksi Hercules 

    Hercules yang mendengar pernyataan Sutiyoso, geram.

    Pria bernama lengkap Rosario de Marshal itu menganggap Sutiyoso telah menyinggung ormas.

    Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama Grib itu meminta Sutiyoso untuk diam.

    Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Razman Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/4/2025).

    “Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita,” tegas Hercules.

    Hercules juga tegas mengatakan, tidak takut terhadap Sutiyoso.

    “Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut,” jelasnya.

    Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama Grib itu meminta Sutiyoso untuk diam.

    Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Razman Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/4/2025).

    “Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita,” tegas Hercules.

    Hercules juga tegas mengatakan, tidak takut terhadap Sutiyoso.

    “Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut,” jelasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Jenderal Gatot Nurmantyo Luapkan Kemarahannya kepada Hercules: Tidak Sopan, Sudah Jadi Raja Kau?”.

     

     

  • Menteri Ara Tiba-Tiba Ucap Siap Direshuffle, Ada Apa?

    Menteri Ara Tiba-Tiba Ucap Siap Direshuffle, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menegaskan dirinya tetap optimistis untuk mencapai target membangun 3 juta rumah, sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden targetkan saya 3 juta, semua pikiran, energi, akses saya, saya berikan itu untuk kejar target itu. Saya bagi target itu kepada Wamen berapa, kepada Dirjen berapa, kita buat target Pak. Dan target saya, ya semuanya Pak, mendukung itu semua,” tegas dia di dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/4/2025) dikutip Minggu (4/5/2025).

    Dia pun bilang kalau program ini tak bisa dicapai, dirinya siap mundur dan digantikan. Menurutnya ini adalah risiko yang harus dia pertanggung jawabkan sebagai seorang menteri.

    “Kalau saya tidak berhasil, ya risiko Pak. Mungkin saya di-reshuffle, harus siap. Tapi saya tidak mau di-reshuffle karena sebuah korupsi. Gak apa-apa, itu risiko sebagai anak buah Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang aja Pak, saya siap,” imbuhnya.

    Pada kesempatan itu, Ara menjelaskan sampai saat ini masih ada kepala daerah yang enggan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

    “Memang tantangan kita Pak Ketua (Komisi V DPR RI, Lasarus), kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi memang saya masih banyak muter-muter, karena bupati itu, yang jalanin Bupati/Walikota,” ucapnya.

    Ara menuturkan, dari 509 kabupaten/kota di Indonesia, baru 482 yang mengeluarkan aturan pembebasan BPHTB. Sedangkan untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), baru 469 daerah yang menerapkannya.

    “Dari 509 kabupaten/kota itu, untuk BPHTB yang baru ngeluarin 482, berarti sudah 94%. Kalau PBG 469 dari 509, berarti 92%. Emang masih ada 5-6% lagi yang belum keluar,” ungkapnya.

    Meski demikian, Ara menegaskan tidak menyerah.

    Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto)
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto)

    “Tapi kan saya ga boleh menyerah. Kita buat payung yang dulu dengan SKB 3 Menteri, kita sosialisasi terus Pak. Mendagri itu rapat setiap hari Senin pagi membantu saya untuk mensosialisasikan ini,” kata Ara.

    “Masa sih Kepala daerah mau nyari PAD dari masyarakat berpenghasilan rendah? Itu pikiran saya, pikiran Mendagri, dan pikiran Menteri PU (Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo). Tapi faktanya ada kepala daerah yang masih berharap dari situ Pak. Itu faktanya.”

    Ara menegaskan, pihaknya terus bergerak agar seluruh daerah membebaskan BPHTB dan PBG untuk rumah rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Ini perintah Presiden Prabowo, kasih karpet merah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ya saya pikir, kan BPHTB gratis, PBG gratis dan cepat,” tegasnya.

    Ara juga berbagi pengalamannya saat meninjau pelayanan perizinan di berbagai daerah. Ia menyebut ada daerah yang sudah sangat cepat memproses izin bangunan.

    “Saya datang ke Badung, itu di Bali 17 menit. Ke Gianyar, paling cepat 14 menit. Subang itu 16 menit. Tapi ada yang lama. Saya juga maunya cepat Pak,” ujar Ara.

    (wur)

  • Maruarar Sirait Kumpulkan Bos Properti hingga Bank Bahas Program 3 Juta Rumah

    Maruarar Sirait Kumpulkan Bos Properti hingga Bank Bahas Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumpulkan sejumlah pengusaha properti nasional hingga bos perbankan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membahas dukungan program 3 juta rumah.

    Sejumlah bos properti nasional yang turut serta terlibat dalam diskusi tersebut di antaranya Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yakni A. Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yakni Adrianto P. Adhi, serta Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) yakni Haryanto Tirtohadiguna.

    Ara menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut pihak pengembang hingga perbankan yakni BBCA sepakat bakal menyelesaikan tantangan pembangunan hingga penyaluran program 3 juta rumah.

    “Kami sepakat bahwa tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan juga perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum dan keberlanjutan,” jelasnya dalam unggahan di akun Instagram @Maruararsirait, dikutip Minggu (4/5/2025).

    Lebih lanjut, Ara juga menjelaskan bahwa dirinya bersama pengusaha properti dan bankir nasional itu turun membicarakan pemanfaatan lahan negara.

    Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis memastikan ketersediaan lahan bagi pengembang, terutama yang bakal membangun rumah-rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Salah satu topik yang dibahas adalah pemanfaatan lahan negara sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan lahan, terutama bagi MBR,” pungkas Ara.

    Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait memang secara terbuka menyebut bakal melibatkan kontribusi perusahaan swasta untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Alasannya, karena anggaran yang dikucurkan negara lewat APBN untuk mendukung program perumahan dinilai sangatlah sedikit.

    Di samping itu, Ara juga menyebut bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Hal senada juga sempat disampaikan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng swasta lantaran biaya yang dikucurkan pemerintah kepada Kementerian PKP sangatlah minim.

    Bahkan, pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun hanya mampu digunakan untuk menjalankan program eksisting.

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

  • Anggota DPD usulkan Jateng selatan jadi daerah khusus penyangga pangan

    Anggota DPD usulkan Jateng selatan jadi daerah khusus penyangga pangan

    opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata

    Purwokerto (ANTARA) – Anggota DPD RI Abdul Kholik mengusulkan kawasan Jawa Tengah (Jateng) bagian selatan dikembangkan menjadi daerah khusus penyangga pangan nasional karena wilayah tersebut memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan maritim.

    Dalam sebuah diskusi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu sore, Abdul Kholik mengatakan dari hasil kerja mengawasi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun sebagai senator periode 2019-2024 diketahui bahwa provinsi tersebut membutuhkan akselerasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan, pengembangan potensi daerah, dan permasalahan regional.

    Oleh karena itu, kata dia, opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata.

    “Khusus untuk selatan ini, saya menyebutnya adalah Jasela, Jateng Selatan atau Jawa Selatan, ini membutuhkan skema khusus untuk dikembangkan. Idealnya memang harus menjadi provinsi, tapi jalurnya adalah dengan jalur menjadi daerah khusus penyangga pangan nasional,” kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI itu.

    Menurut dia, hal itu disebabkan wilayah Jasela yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonosobo (Barlingmascakebpurwo) memiliki kekuatan berupa sektor pertanian dan maritim yang bisa menjadi penyangga pangan nasional.

    Dalam hal ini, dia mencontohkan Kabupaten Cilacap selain memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah dengan potensi perikanan tangkap yang cukup melimpah, juga dikenal sebagai lumbung padi Jateng.

    Sementara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo juga memiliki potensi pertanian hortikultura yang cukup besar, antara lain kentang dan cabai.

    Bahkan, di wilayah Jasela juga terdapat pelabuhan terbesar di pesisir selatan Pulau Jawa, yakni Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, juga terdapat dua bandar udara (bandara) yang terdiri atas Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga dan Bandara Tunggul Wulung Cilacap.

    Ia mengharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat bisa memahami konteks kebutuhan tersebut dan pada akhirnya akan menjawab banyak hal, antara lain pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat dan potensi daerah bisa berkembang.

    Bahkan, dia meyakini jika potensi pangan di Jasela dikonsolidasi dengan benar dan diperlakukan dengan baik, ekspor pangan dapat dilakukan dari wilayah Jasela.

    “Makanya kami berharap para kepala daerah di selatan ini juga bisa bersama-sama untuk mau mendiskusikan dan membangun kesepahaman, kemudian provinsi juga memberi ruang untuk ini, dan juga pusat memberi afirmasi untuk pengembangan Jasela sebagai daerah khusus penyangga pangan,” katanya.

    Dia mengatakan jika melihat berbagai keterangan pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, tidak ada moratorium untuk pembentukan provinsi dengan jalur khusus, baik berupa daerah istimewa maupun daerah khusus.

    Oleh karena itu, kata dia, skema pengembangan wilayah Jasela tersebut diharapkan bisa sebagai daerah khusus penyangga pangan.

    “Ini tentu masih akan kami komunikasikan dengan pemerintah. Mudah-mudahan akselerasi ini, terobosan yang tadi saya konstruksikan dari semua fakta ini akan sangat menguntungkan untuk daerah, regional, bahkan nasional, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mungkin mudah-mudahan ke depan bisa diwujudkan,” kata Kholik.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD Magetan: Pelantikan Bupati-Wabup Menunggu Proses di Kemendagri

    DPRD Magetan: Pelantikan Bupati-Wabup Menunggu Proses di Kemendagri

    Magetan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Magetan, Suratno, menyampaikan proses pengesahan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tengah memasuki tahap administratif. Usai Rapat Paripurna Penetapan di DPRD Magetan pada 28 April 2025 lalu, ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan dokumen resmi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Timur.

    “Kami kirimkan ke Mendagri lewat Gubernur Jawa Timur. Tinggal menunggu saja,” ujar Suratno.

    Dalam keterangannya, Suratno menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk peran sentral Gubernur Jawa Timur dalam proses tersebut. “Ya, kita akan mengirim surat dulu ke Jawa Timur. Pasca itu baru ke Mendagri. Yang mempunyai ranah ruang kan Gubernur Jawa Timur. Kalau kita berharap semua proses. ada mekanisme, ada tahapan, yang harus dilalui dan juga insyaallah bisa lancar,” tambahnya.

    Optimisme juga turut disampaikan dalam harapan pelantikan berjalan sukses. “Kita berdoa aja, insyaallah tinggal menembus suksesnya pelantikan ini bersama dan juga dari pelantikan di provinsi Jawa Timur untuk Magetan yang lebih maju. Mekanisme kita lakukan,” ujarnya dengan penuh semangat.

    Suratno juga mengajak seluruh masyarakat Magetan untuk bersatu dan mendukung kepemimpinan baru demi pembangunan daerah.

    “Mari kita sesuai dengan sambutan beliau di KPU kemarin waktu penetapan kemarin kita bersatu bersatu kita ini warga masyarakat Dharma Kita mari ikut membangun bersama-sama maketan yang kita cintai ini untuk bersatu padu harmonis menyelaraskan baik nanti bisa misi janji politik beliau dalam kampanye kemarin dan saat ini secepatnya RPJMD juga,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara program nasional dan prioritas pembangunan provinsi. “Nah, itu kan PR juga setahun. Setelah diumumkan apa itu program nasional banyak apalagi kita untuk Pastilah asta cita Indonesia sama sama program prioritas Gubernur Jawa Timur kita ikut sinergi harus wajib,” pungkasnya.

    Dengan pernyataan ini, publik kini tinggal menunggu tahapan selanjutnya menuju pelantikan resmi, sembari berharap proses berjalan tanpa hambatan demi kemajuan Magetan. [fiq/beq]

  • Saudi Terapkan Denda Berat bagi Haji Tanpa Izin, Bisa Dideportasi dan Dilarang Masuk 10 Tahun – Halaman all

    Saudi Terapkan Denda Berat bagi Haji Tanpa Izin, Bisa Dideportasi dan Dilarang Masuk 10 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Arab Saudi mulai memberlakukan sanksi tegas terhadap siapa pun yang mencoba menunaikan ibadah haji tanpa izin resmi.

    Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

    Menurut laporan Saudi Press Agency (SPA), Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah mengaktifkan pengawasan ketat di Mekkah dan area-area suci untuk mencegah masuknya jemaah haji ilegal.

    Setiap orang yang tertangkap melakukan atau mencoba melakukan haji tanpa izin, termasuk mereka yang menggunakan visa kunjungan biasa, akan dikenai denda hingga 20.000 riyal Saudi (sekitar Rp85 juta).

    Tak hanya jemaah ilegal, mereka yang membantu juga akan dikenai sanksi.

    Orang yang mengajukan visa untuk seseorang dengan niat haji tanpa izin, atau yang mengangkut, menampung, atau membantu pelaku, bisa dikenakan denda hingga 100.000 riyal.

    Hal ini juga berlaku bagi operator hotel, pemilik rumah, dan siapa pun yang menyediakan tempat tinggal bagi jemaah tak resmi.

    Jumlah denda bisa bertambah tergantung berapa banyak orang yang terlibat dalam pelanggaran.

    Bagi penduduk ilegal atau mereka yang tinggal melebihi batas waktu visa dan ketahuan hendak berhaji, akan langsung dideportasi dan dilarang kembali masuk Arab Saudi selama 10 tahun.

    Lebih jauh lagi, Kementerian Dalam Negeri juga menyebut kendaraan pribadi yang digunakan untuk mengangkut jemaah ilegal bisa disita, dengan persetujuan dari pengadilan.

    Kementerian menegaskan, aturan ini diberlakukan demi keselamatan dan keamanan seluruh jemaah selama musim haji.

    Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan dan segera melaporkan pelanggaran, dikutip dari Saudi Gazette.

    Pengaduan bisa disampaikan melalui nomor 911 untuk wilayah Mekkah, Riyadh, dan Provinsi Timur, serta 999 untuk wilayah lain di Kerajaan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Sosok Dani Nur Adiningrat, Pencetus Daerah Istimewa Surakarta, Punya Peran Penting di Keraton – Halaman all

    Sosok Dani Nur Adiningrat, Pencetus Daerah Istimewa Surakarta, Punya Peran Penting di Keraton – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Isu mengenai pembentukan Daerah Istimewa Surakarta terus berhembus kencang hingga saat ini.

    Daerah Istimewa pada dasarnya memiliki sistem pemerintahan yang turun-temurun dengan menghargai asal usul aturan dari daerah tersebut.

    Adapun isu mengenai pembentukan Daerah Istimewa Surakarta ini telah digagas oleh seseorang yang bernama Dani Nur Adiningrat.

    Lantas, siapakah sosok Dani Nur Adiningrat? 

    Sosok Dani Nur Adiningrat

    Dani Nur Adiningrat merupakan sosok penting di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat.

    Karena itulah, ia mendapat gelar Kanjeng Pangeran Aryo (KPA). 

    Gelar Kanjeng Pangeran Aryo yang disandangnya menjadi salah satu gelar tinggi dalam struktur adat dan pemerintahan keraton.

    Di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat, Dani memegang peranan sebagai Pengageng Sasana Wilapa.

    Pengageng Sasana Wilapa merupakan sebuah jabatan yang mengandung tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola warisan budaya serta tradisi keraton.

    Dani Nur Adiningrat sendiri dikenal aktif dalam berbagai kegiatan adat dan budaya, termasuk tradisi malam Selikuran yang rutin dilakukan di Keraton Surakarta.

    Ia sering menjadi narasumber dan tokoh sentral dalam pelaksanaan ritual dan tradisi yang menjadi identitas budaya masyarakat Surakarta.

    Selain itu, Dani juga memahami seluk-beluk dan filosofi busana tradisional keraton, yang menandakan kedalamannya dalam bidang budaya dan adat istiadat keraton.

    Sebagaimana diketahui, usulan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta menjadi perbincangan hangat masyarakat.

    Usulan tersebut berawal dari pernyataan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, pada 24 April 2025.

    Akmal mengungkapkan bahwa kementeriannya menerima 330 usul pembentukan DOB atau pemekaran, enam usulan daerah istimewa, dan lima usulan daerah khusus.

    “Sampai dengan bulan April 2025, kami mendapat banyak PR (pekerjaan rumah). Ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota.”

    “Ada enam yang meminta daerah istimewa, juga ada lima yang meminta daerah khusus,” ujar Akmal.

    Adapun Daerah Istimewa yang diusulkan dibentuk, antara lain berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Riau, masing-masing satu daerah istimewa.

    Lalu, dua usulan pembentukan daerah istimewa berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Sementara itu, usulan untuk daerah otonomi khusus datang dari Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Bangkapos.com dengan judul Sosok Dany Nur Adiningrat, Penggagas Solo jadi Daerah Istimewa, Punya Gelar Kanjeng Pangeran Aryo

    (Tribunnews.com/David Adi) (Bangkapos.com/Fitri Wahyuni)

  • Kota Kediri Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut, Vinanda Prameswati Tegaskan Komitmen Tata Kelola Aman

    Kota Kediri Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut, Vinanda Prameswati Tegaskan Komitmen Tata Kelola Aman

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.

    Ini menjadi kali ke-11 secara berturut-turut Kota Kediri memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

    Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan, pada Jumat (2/5/2025) oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, yang turut didampingi oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

    “Kami bersyukur Kota Kediri dapat mempertahankan opini WTP. Ini merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk membangun Kota Kediri yang Aman yang tertuang dalam visi MAPAN,” kata Vinanda Prameswati.

    Wali Kota termuda di Indonesia ini menekankan bahwa pencapaian opini WTP menjadi pondasi penting dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

    “Dalam visi membangun Kota Kediri yang Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni (MAPAN) perlu dilakukan beberapa upaya. Kota Kediri yang Aman diwujudkan dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif dan berintegritas. Serta bebas dari praktik korupsi,” jelasnya.

    Menurutnya, opini WTP mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

    “Opini WTP ini mencerminkan bahwa laporan yang disusun memenuhi prinsip transparasi, akuntabilitas dan kewajaran. Saya menekankan opini WTP ini menjadi hal wajib yang harus diperoleh Pemkot Kediri. Ini salah satu modal mewujudkan Kota Kediri yang Aman,” lanjut Vinanda.

    Untuk mempertahankan capaian ini, Pemerintah Kota Kediri telah menempuh berbagai langkah strategis. Mulai dari koordinasi intensif dengan tim SIPD Kemendagri, karena Kota Kediri telah mengimplementasikan SIPD-RI secara penuh mulai perencanaan hingga pelaporan sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

    Pemerintah Kota juga rutin melakukan bimtek dan sosialisasi ke seluruh OPD, serta rekonsiliasi pendapatan, belanja, aset tetap, persediaan, dan hutang guna memperoleh data akurat dalam penyusunan LKPD. Selain itu, Pemkot menjalin komunikasi aktif dengan BPK RI Perwakilan Jawa Timur untuk percepatan tindak lanjut pemeriksaan.

    Meski menghadapi kendala teknis seperti fitur SIPD yang belum lengkap dan gangguan koneksi, koordinasi intensif dengan Kemendagri menjadi kunci penyelesaian.

    “Namun kendala tersebut dapat teratasi dengan koordinasi yang intens dengan pihak Kemendagri sehingga penyusunan LKPD dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan. Inilah yang terus saya tekankan untuk selalu koordinasi jika terjadi kendala sehingga solusi tepat bisa didapat. Saya juga berterima kasih atas kekompakan seluruh pihak dalam menyelesaikan ini sehingga Kota Kediri dapat mempertahankan Opini WTP,” pungkasnya.

    Dalam prosesi penyerahan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Bagus Alit, Inspektur Kota Kediri Mukhlis Isnaini, Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu, serta tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Tingkat pengangguran Jepang turun jadi 2,5 persen pada 2024

    Tingkat pengangguran Jepang turun jadi 2,5 persen pada 2024

    Tingkat pengangguran rata-rata Jepang pada tahun fiskal 2024 turun sebesar 0,1 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 2,5 persen. (ANTARA/Kyodo)

    Tingkat pengangguran Jepang turun jadi 2,5 persen pada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Tingkat pengangguran rata-rata Jepang pada tahun fiskal 2024 turun sebesar 0,1 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 2,5 persen, menandai perbaikan pertama dalam dua tahun terakhir, di tengah kekurangan tenaga kerja, menurut data pemerintah yang dirilis pada Jumat.

    Sepanjang tahun fiskal yang berakhir pada Maret, jumlah pengangguran berkurang 30.000 menjadi 1,75 juta orang, sementara jumlah orang yang bekerja meningkat 370.000 menjadi 67,93 juta orang, angka tertinggi sejak data sebanding tersedia pada tahun 1953, menurut Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi.

    Di antara mereka yang tidak bekerja, jumlah orang yang diberhentikan oleh perusahaan turun 20.000 dibandingkan tahun fiskal 2023 menjadi 220.000 orang. Sementara itu, jumlah individu yang mengundurkan diri secara sukarela, biasanya untuk mencari peluang yang lebih baik, tetap tidak berubah pada angka 750.000 orang.

    Seorang pejabat kementerian menjelaskan bahwa para pencari kerja masih dapat menemukan pekerjaan baru meskipun sempat mengalami pemutusan hubungan kerja, karena kekurangan tenaga kerja masih berlangsung. Pada Maret saja, tingkat pengangguran naik menjadi 2,5 persen dari 2,4 persen pada bulan sebelumnya, menurut pernyataan kementerian.

    Data terpisah menunjukkan bahwa rasio ketersediaan pekerjaan rata-rata pada tahun fiskal 2024 turun 0,04 poin dari tahun sebelumnya menjadi 1,25, menandai penurunan tahunan dua tahun berturut-turut. Rasio tersebut menunjukkan bahwa terdapat 125 lowongan pekerjaan untuk setiap 100 pencari kerja, menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan.

    Meski ada penurunan dalam data lowongan kerja, Kisuke Yoshii, ekonom dari Daiwa Institute of Research, mengatakan pasar tenaga kerja masih ketat karena indeks tetap berada di atas angka 1,00.

    “Kekurangan tenaga kerja belum berubah, dan situasi seperti ini kemungkinan besar akan terus berlanjut,” kata Yoshii.

    Pada Maret, rasio ketersediaan pekerjaan meningkat 0,02 poin dari Februari menjadi 1,26, kata kementerian tenaga kerja. Berdasarkan sektor industri, terdapat peningkatan 8,2 persen lowongan pekerjaan baru di sektor informasi dan komunikasi dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, sementara sektor akomodasi dan restoran mencatat kenaikan 3,3 persen.

    Namun, lowongan pekerjaan baru turun 7,7 persen di sektor ritel dan grosir serta turun 6,9 persen di sektor jasa gaya hidup dan hiburan.

    Sumber: Kyodo

     

    Sumber : Antara

  • Belum Terjadwal, Retreat Kedua Kepala Daerah Tunggu Arahan Prabowo

    Belum Terjadwal, Retreat Kedua Kepala Daerah Tunggu Arahan Prabowo

    Belum Terjadwal, Retreat Kedua Kepala Daerah Tunggu Arahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri masih menunggu arahan dari Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk menggelar orientasi atau
    retreat kedua
    bagi 52
    kepala daerah
    .
    Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya
    mengatakan, retreat kedua sudah terkonsep dan telah mengantongi opsi tempat.
    Namun, terkait jadwal pelaksanaan, bergantung pada arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
    ”
    Retreat kedua
    konsepnya sudah siap, sudah ada opsi tempat. Tapi, kami tentu akan menyesuaikan dengan waktu yang tepat bagi kepala daerah. Sambil menunggu arahan juga dari Pak Mendagri, Pak Presiden,” ujar Bima, saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    Begitu juga dengan opsi tempat retreat yang sebelumnya diungkapkan Bima, yakni Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, untuk opsi pertama.
    Opsi kedua adalah kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung, Jawa Barat.
    “Belum (diputuskan), kami masih menunggu arahan lebih lanjut,” kata dia.
    Adapun 52 kepala daerah yang akan menjalani retreat kedua terdiri dari tiga pasang gubernur dan wakil gubernur, 20 pasang bupati dan wakil bupati, serta satu pasang wali kota dan wakil wali kota.
    Sisanya adalah wakil wali kota dan wakil bupati yang sebelumnya tidak sempat mengikuti retreat di Magelang karena alasan tertentu. Berikut daftarnya:
    Gubernur dan wakil gubernur: Bali, Bangka Belitung, Papua Pegunungan.
    Wali kota dan wakil wali kota: Denpasar.
    Wakil wali kota: Ternate.
    Bupati dan wakil bupati: Badung, Tabanan, Bangli, Gianyar, Buleleng, Klungkung, Jembrana, Aceh Timur, Mandailing Natal, Pasaman Barat, Pamekasan, Lamandau, Buton Tengah, Berau, Halmahera Utara, Belu, Jeneponto, Mimika, Jayapura, Puncak Jaya.
    Wakil bupati: Merangin, Bengkulu Utara, Maluku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.