Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Prabowo sebut inflasi rendah di Indonesia hasil kepemimpinan Jokowi 

    Prabowo sebut inflasi rendah di Indonesia hasil kepemimpinan Jokowi 

    Inflasi di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 1,57 persen, menjadi yang terendah dalam sejarah.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa tingkat inflasi yang rendah di Indonesia saat ini merupakan hasil dari kepemimpinan dan manajemen presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Ini prestasi dan saya harus katakan, jujur ini bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif, ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi,” kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet bertema 6 bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Prabowo menilai pengalaman Jokowi sebagai wali kota turut berkontribusi dalam memahami pengendalian inflasi. Hal itu merupakan sesuatu yang mungkin tidak diajarkan di universitas seperti Harvard atau MIT.

    Diketahui bahwa inflasi di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 1,57 persen, menjadi yang terendah dalam sejarah.

    Menurut Prabowo, kemampuan menjaga inflasi menjadi salah satu tonggak penting pemerintahan. Inflasi Indonesia termasuk yang terendah di dunia.

    “Inflasi kita salah satu terendah di dunia. Mungkin di antara lima negara yang terendah di dunia, mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita mungkin Tiongkok,” kata Presiden.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama tim yang solid Kabinet Merah Putih dalam mencapai target inflasi sehingga banyak negara tertarik mempelajari strategi Indonesia.

    Namun, Presiden menekankan bahwa beberapa aspek kebijakan pengendalian inflasi tidak perlu diungkap secara detail, kecuali untuk tujuan berbagi pengetahuan dengan mitra yang ingin belajar.

    “Banyak negara mau belajar bagaimana mengendalikan inflasi dari kita. Mendagri enggak usah diceritain deh, iya dong? Apa itu rahasia dapur jangan dibuka semua, kecuali kawan. Kalau kawan mau belajar boleh,” ucap Kepala Negara.

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

    Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Indramayu Lucky Hakim Jalani Sanksi Ngantor di Kemendagri Besok

    Bupati Indramayu Lucky Hakim Jalani Sanksi Ngantor di Kemendagri Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Indramayu, Lucky Hakim akan menjalani sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai besok, Selasa (6/5/2025). Sanksi ini mewajibkan dirinya untuk hadir di lingkungan Kemendagri setiap seminggu sekali selama tiga bulan.

    Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Dia mengatakan pembinaan Lucky Hakim akan dimulai dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil).

    “Besok Selasa pagi, nanti Dirjen Adwil akan menyampaikan materi terkait dengan tugas-tugas pemerintahan, tata kelola pemerintahan, dan ada kaitannya dengan Bupati,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Nantinya, lanjut dia, setiap minggu Lucky Hakim akan mendapatkan materi lain dengan Dirjen-Dirjen lainnya yang ada di Kemendagri.

    “Setiap minggu akan berpindah. Besok dimulai dengan Dirjen Adwil,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada Lucky Hakim, yakni seminggu sekali selama tiga bulan wajib hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

    “Bupati [Lucky Hakim] diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di seluruh komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” tutur Bima di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (22/4). 

    Menurutnya, seluruh kegiatan yang digelar semua Dirjen di Kemendagri harus diikuti oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim.

    Bima mengimbau Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk mengatur kehadirannya di Kementerian Dalam Negeri dan tidak boleh berbenturan dengan tugas pokoknya sebagai kepala daerah.

  • Legislator Golkar Soroti Mandeknya Pembangunan Infrastruktur di Empat Provinsi Baru Papua – Halaman all

    Legislator Golkar Soroti Mandeknya Pembangunan Infrastruktur di Empat Provinsi Baru Papua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Robert J. Kardinal, menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur dan sistem pelayanan publik di empat daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran di Tanah Papua. 

    Ia mengatakan, dua tahun sejak resmi terbentuk, infrastruktur dasar seperti kantor pemerintahan, rumah dinas, hingga kantor DPR Provinsi dan Majelis Rakyat Papua (MRP) belum juga dibangun.

    Robert mengungkapkan bahwa kesepakatan awal saat pembahasan Undang-Undang Otonomi Khusus dan pemekaran wilayah mencantumkan komitmen pembangunan infrastruktur melalui pendanaan dari APBN. Namun, implementasinya jauh dari harapan.

    “Saya sebagai anggota DPR dari Tanah Papua sangat kecewa dengan para pejabat gubernur yang bertahun-tahun tidak menyiapkan hal tersebut. Harusnya dia sebagai pejabat gubernur menyiapkan itu sampai kepala daerah dan DPR Papua dan MRP terbentuk” kata Robert kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

    Empat provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. 

    Robert menyebut tidak ada kemajuan berarti dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah-wilayah tersebut, sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.

    “Bagaimana mereka bisa bekerja optimal kalau kantor saja belum ada? Banyak yang masih menumpang di gedung lain. Ini memperparah kondisi pelayanan publik,” ujarnya.

    Menurut anggota Komisi IV DPR itu, tujuan utama pemekaran adalah untuk mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. 

    Namun, kurangnya perencanaan membuat realisasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Pemekaran ini disambut baik oleh masyarakat, tapi hasilnya belum terasa. Malah bisa menimbulkan kekecewaan jika tidak segera ditangani,” katanya.

    Ia juga menyoroti banyaknya pejabat struktural yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), serta belum jelasnya penataan kepegawaian dan status ASN. 

    Hal ini, menurutnya, dapat menimbulkan ketidakpastian dan menambah persoalan birokrasi di daerah-daerah baru.

    Robert mendesak agar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan lembaga terkait segera turun tangan. 

    Ia juga meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sesuai Perpres No. 121 Tahun 2022, untuk memimpin koordinasi penyelesaian persoalan ini.

    “Jangan sampai anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tersedot hanya untuk mengejar pembangunan kantor-kantor pemerintahan yang seharusnya sudah direncanakan dari awal. Pemerintah pusat harus ambil alih agar kepercayaan masyarakat terhadap pemekaran tidak hilang,” tandasnya.

  • Hamas Eksekusi Mati Pelaku Penjarahan di Gaza

    Hamas Eksekusi Mati Pelaku Penjarahan di Gaza

    Gaza City –

    Kelompok Hamas mengeksekusi mati sejumlah terduga pelaku penjarahan di Jalur Gaza, setelah beberapa insiden melibatkan geng-geng bersenjata berat yang menyerang toko-toko makanan dan dapur umum di daerah kantong Palestina tersebut pekan ini.

    Informasi itu, seperti dilansir Reuters, Senin (5/5/2025), diungkapkan sejumlah sumber yang dekat dengan kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Namun tidak disebutkan secara detail soal jumlah pelaku penjarahan yang telah dieksekusi mati oleh Hamas.

    Para pejabat Hamas menuduh para penjarah itu bekerja sama dengan Israel, yang menutup akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza selama dua bulan terakhir. Belum ada komentar langsung dari Tel Aviv terkait tuduhan tersebut.

    Dalam salah satu insiden, Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan seorang polisi tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka ketika sebuah drone Israel menembakkan rudal ke unit polisi yang sedang mengejar penjahat di area Gaza City.

    “Kami akan menyerang semua pemberontak ini dengan tangan besi, dan kami akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghalangi mereka, apa pun risikonya, dan kami tidak akan membiarkan mereka terus meneror warga, mengancam nyawa mereka, dan mencuri harta benda mereka,” kata Kementerian Dalam Negeri Gaza dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (3/5), yang merujuk pada para pelaku penjarahan.

    Direktur kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas, Ismail Al-Thawabta, mengatakan beberapa pelaku penjarahan bertindak di bawah naungan semacam klan tertentu, dan para penjarah lainnya bertindak sebagai kelompok yang terorganisasi.

    Bahkan diklaim oleh Al-Thawabta bahwa beberapa penjara di antaranya menerima dukungan langsung dari Israel.

    ‘Lihat juga Video Warga Israel Demo Minta Netanyahu Setop Serang Gaza-Bebaskan Sandera’

    Dia mengatakan sejumlah “putusan eksekusi revolusioner” telah dilaksanakan terhadap “beberapa penjahat kelas atas” yang terbukti terlibat dalam penjarahan.

    Dengan situasi itu, beberapa warga Gaza dan media lokal Palestina menyebut sayap bersenjata Hamas memberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 waktu setempat untuk membatasi pergerakan warga sipil dan mengejar para penjahat.

    “Geng-geng tersebut, beberapa di antaranya bersenjata, telah meneror orang-orang, tidak hanya mencuri makanan, tetapi juga mencegat orang-orang di jalan dan merampas uang serta ponsel mereka,” tutur seorang warga Gaza City bernama Ahmed saat berbicara kepada Reuters via aplikasi chat.

    “Mereka membantu pendudukan (Israel) dengan membuat kami kelaparan; mereka harus diperlakukan sebagai kaki tangan,” ucapnya.

    Para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan tentang situasi kemanusiaan semakin buruk yang dihadapi warga Gaza, yang hancur lebur akibat rentetan serangan Israel sejak Oktober 2023.

    Israel membela blokade bantuan kemanusiaan Gaza yang diberlakukan sejak Maret lalu, dengan menuduh Hamas telah mencuri pasokan yang ditujukan untuk warga sipil dan menyimpannya untuk para petempur mereka sendiri atau menjualnya. Tuduhan itu telah dibantah oleh Hamas.

    ‘Lihat juga Video Warga Israel Demo Minta Netanyahu Setop Serang Gaza-Bebaskan Sandera’

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan konsep kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah gelombang kedua telah rampung. Pelaksanaannya pun tinggal menunggu waktu.

    Sejauh ini, lanjutnya, ada dua opsi tempat retret kepala daerah yaitu antara Magelang, Jawa Tengah atau di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung, Jawa Barat.

    “Namun untuk waktunya kami masih menyesuaikan karena kita ingin selaraskan juga dengan agenda-agenda para Kepala Daerah,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Bima menyebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan hadir dalam acara retret Kepala Daerah mendatang.

    “Jadi ini tinggal menentukan waktunya saja, tapi konsepnya sudah selesai. Kalaupun kemudian perintahnya minggu depan, minggu depan juga siap, semuanya sudah siap kok tinggal masih membicarakan waktunya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, eks Wali Kota Bogor ini berujar retret Kepala Daerah ini akan dilangsungkan tanpa harus menunggu kepala-kepala daerah yang sudah dan akan berkontestasi di pemungutan suara ulang (PSU).

    “Yang PSU itu kan masih panjang. Jadi ini gelombang kedua ini yang tidak berlanjut di MK dan yang kemarin Kepala Daerah di Bali yang tidak ikut jumlahnya ada sekitar 25 daerah atau sekitar 50-an,” jelasnya.

    Adapun, dia turut menyebut durasi untuk retret kepala daerah jilid II nantinya akan seperti retret sebelumnya, yaitu kurang lebih satu minggu.

    Sebelumnya, Bima juga memastikan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua akan berlangsung usai Lebaran 2025. 

    Retret kepala daerah ini akan diikuti oleh para kepala daerah terpilih yang lolos gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) di Mahakamah Konstitusi (MK), meskipun mereka belum dilantik. 

    “Iya, nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran. Lokasinya nanti masih kita pertimbangkan, bisa di Magelang, bisa di IPDN misalnya, tapi dalam skala yang tentunya lebih kecil. Tapi sudah dipastikan akan ada gelombang retret berikutnya,” katanya dikutip Selasa (11/3/2025).

  • Kemendagri dorong pemda kerja sama jaga stok pangan daerah

    Kemendagri dorong pemda kerja sama jaga stok pangan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (pemda) agar menjalin kerja sama dengan daerah penghasil dalam menjaga stok/ketersediaan pangan di daerah.

    Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa upaya ini juga bertujuan untuk mengendalikan harga pangan. Langkah tersebut penting agar daerah penghasil dapat menyalurkan hasil produksinya, sehingga produsen memperoleh harga yang layak.

    “Harapannya, daerah-daerah yang tinggi [kebutuhannya] bisa terpasok dengan baik,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Selain itu, dia mengimbau pemda agar berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah masing-masing untuk mengetahui penyebab kenaikan inflasi.

    Dengan demikian, pemda dapat lebih memahami permasalahan yang ada, sehingga langkah pengendalian dapat dilakukan secara tepat. Terlebih, ia melihat komoditas yang mengalami kenaikan harga di tiap daerah sangat spesifik.

    “Kami berharap masing-masing kepala daerah bisa bertanya kepada BPS-nya,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga berdialog dengan pemda yang harga sejumlah komoditasnya terbilang tinggi. Ia menanyakan penyebab tingginya harga tersebut, sekaligus menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemda.

    Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, inflasi pada April 2025 terhadap Maret 2025 tercatat sebesar 1,17 persen. Adapun inflasi April 2025 terhadap April 2024 atau year on year mencapai 1,95 persen.

    Inflasi secara bulanan tersebut utamanya didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, inflasi secara tahunan disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

    Selain dari BPS, Rakor tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono. Turut hadir Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.

    Tak hanya itu, sejumlah narasumber lainnya turut terhubung secara virtual. Mereka di antaranya perwakilan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, serta TNI. Rakor ini juga diikuti oleh jajaran Pemda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Libatkan DPRD hingga Kemendagri dalam Proses Seleksi Kepala Dinas hingga Wali Kota

    Pramono Libatkan DPRD hingga Kemendagri dalam Proses Seleksi Kepala Dinas hingga Wali Kota

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bakal melibatkan DPRD DKI Jakarta hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam proses seleksi kepala dinas hingga wali kota.

    Instansi lain dilibatkan guna memastikan proses pemilihan kepala dinas hingga wali kota dilakukan secara profesional dan terbuka.

    “Di dalam memilih itu tentunya melibatkan institusi yang berwarna di dalam sendiri maupun di luar Balai Kota. Di luar Balai Kota adalah Biro Kepegawaian, kemudian Kemendagri, dan tentunya juga DPRD,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Sebagai informasi tambahan, DPRD DKI Jakarta telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon bupati dan wali kota.

    Ada empat kandidat yang sudah diwawancarai pada Jumat (2/5/2025) kemarin, yaitu Wakil Bupati Kepulauan Seribu Fadjar Churniawan yang dipersiapkan sebagai Bupati Kepulaun Seribu, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat yang diproyeksikan sebagai Wali Kota Jakarta Utara.

    Kemudian, Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin yang akan digeser sebagai Wali Kota Jakarta Timur, serta Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman M Anwar yang diproyeksikan menggantikan Munjirin di Jakarta Selatan.

    Keempat sosok kandidat bupati dan wali kota yang melakukan fit and proper test ini dipilih langsung oleh Gubernur Pramono Anung.

    Pemilihan keempat orang ini sebagai calon bupati dan wali kota Jakarta ini pun dilakukan secara profesional.

    lihat foto
    Usai Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rozario Marshal, kini giliran Razman Nasution yang senggol Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

    “Jadi dalam memilih, terus terang orang-orang yang akan bertugas sebagai wali kota, kepala dinas, kepala biro, saya memilih secara profesional,” ujarnya.

    “Seperti yang saya katakan, saya memang orang yang bisa bekerja dengan siapapun,” tambahnya menjelaskan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • BPSDM: Peningkatan kapasitas ASN demi tata kelola pemerintah akuntabel

    BPSDM: Peningkatan kapasitas ASN demi tata kelola pemerintah akuntabel

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Sugeng Hariyono menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur sipil negara daerah.

    Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan upaya tersebut diperlukan untuk menjawab tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta adaptif.

    “Pengembangan kompetensi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi keharusan moral bagi setiap ASN untuk terus belajar dan berkembang. ASN yang relevan adalah ASN yang siap menjawab tantangan zaman,” katanya.

    Sugeng mengemukakan hal itu saat menutup Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Angkatan I dan Diklat Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah Angkatan I Tahun 2025 di kawasan Kemayoran, Jakarta, Jumat (2/5).

    Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah mengamanatkan perlunya peningkatan kompetensi ASN melalui pembelajaran dan pelatihan secara berkelanjutan. Hal ini termasuk penguasaan kompetensi di bidang perbendaharaan.

    “Seorang bendahara daerah bukan hanya pencatat uang keluar dan masuk, tetapi penjaga gerbang integritas keuangan daerah. Ia harus paham regulasi, tanggap teknologi, dan berani menolak perintah yang melanggar aturan,” tambahnya.

    Menurut Sugeng, saat ini telah terjadi transformasi dalam pengelolaan keuangan yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pelayanan publik.

    Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Dalam konteks perencanaan pembangunan, pemanfaatan teknologi informasi menjadi penopang utama. Pemerintah mendorong penerapan prinsip e-government sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan modern.

    “Perencanaan pembangunan bukan hanya soal data dan anggaran, tetapi soal visi. Visi untuk membawa daerah menjadi lebih kompetitif dan masyarakatnya lebih sejahtera,” tegas Sugeng.

    Ia berharap pelaksanaan diklat tersebut mampu mencetak aparatur yang tidak hanya memahami teknis pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan, tetapi juga memiliki keteguhan moral, etika publik, dan tanggung jawab sosial.

    Diklat tersebut diikuti sejumlah ASN daerah, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain itu, diklat juga bertujuan meningkatkan kapasitas ASN dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang terpadu, efisien, dan berbasis kinerja guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Tuding Cawe-cawe, Kemendagri Ungkap Alasan Turun ke PSU Tasikmalaya

    PDIP Tuding Cawe-cawe, Kemendagri Ungkap Alasan Turun ke PSU Tasikmalaya

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan dugaan cawe-cawe Irjen Kemendagri dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Tasikmalaya. Bima Arya mengatakan Kemendagri justru mengklarifikasi terkait adanya laporan dari publik.

    Hal itu disampaikan Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Mulanya, Bima Arya mengatakan Mendagri Tito Karnavian menugaskan agar anggaran untuk PSU dibuat seefisien mungkin.

    Bima Arya mengatakan pihaknya terus berupaya menekan anggaran PSU seminimalisir mungkin. Dia mengaku telah berbagi tugas dengan Wamendagri Ribka Haluk terkait efisiensi anggaran PSU.

    “Jadi rasanya soal anggaran itu tidak kita biarkan, kita maksimalkan seminimalisir mungkin,” ujarnya.

    Kemudian, Bima Arya menyampaikan pihaknya terus berkeliling untuk memastikan dua hal, yakni anggaran dan netralitas ASN.

    “Saya sendiri berkunjung langsung ke Tasik tanggal 20 Maret, kita kumpulkan semua aparat di situ, ada forkopimda di situ, kami sampaikan secara tegas netralitas tadi,” ujarnya.

    “Ada dugaan kira-kira inspektorat daerah setempat itu tidak merespon aduan dari publik, terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan APBD dan fasilitas negara,” jelasnya.

    “Jadi ini konteksnya adalah aduan publik kepada otda-otda, berkoordinasi dengan inspektorat, kemudian inspektorat menurunkan tim, konteksnya adalah klarifikasi,” sambungnya.

    “Jadi diturunkan tim ke sana dan di sana kita pastikan inspektorat di Tasik itu semestinya bersikap responsif untuk menindaklanjuti itu,” jelasnya.

    Bima Arya menyampaikan pihaknya juga menemukan adanya kekerabatan dari inspektoran daerah Tasikmalaya dengan salah satu pasangan calon. Dia mengatakan Kemendagri pun telah mengingatkan agar Inspektorat Tasikmalaya bersikap proaktif dan menjaga netralitas.

    “Itu kemudian ditemukan memang dalam banyak hal yang dilakukan di sana bahwa ada hubungan kekerabatan antara inspektorat daerah Kabupaten Tasik dengan salah satu paslon,” tuturnya.

    “Karena itu Inspektorat (Kemendagri) mengingatkan agar Inspektorat di Tasik bersikap proaktif dan menjaga prinsip netralitas. Jadi konteksnya adalah klarifikasi. Jadi bukan tim yang diturunkan khusus untuk melakukan pemeriksaan, memanggil banyak pihak, tetapi fokus kepada inspektorat di Tasik karena aduan warga aduan publik,” imbuh dia.

    Diketahui, terkait kabar Irjen Kemendagri cawe-cawe mulanya diungkap oleh Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus. Deddy mulanya menyoroti adanya Irjen Kemendagri yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan PSU di Tasikmalaya.

    “Khusus Kemendagri, saya beberapa waktu lalu banyak keanehan yang kami rasakan sebelum pelaksanaan PSU di Tasikmalaya, itu Irjen Kemendagri itu turun mengaudit semua OPD-OPD di Tasikmalaya, itu bagi kami sebuah keanehan,” kata Deddy.

    “Ini saya minta tolonglah jangan diulang lagi, masa ada dikirim lagi, tapi kalau berlaku di seluruh Indonesia silakan, dalam konteks pilkada saya mohon sampaikan kepada Pak Menteri ini jangan sampai terulang, dan tolong diselidiki, ini apakah inisiatif sendiri atau perintah dari Mendagri,” sambungnya.

    (amw/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dua dokumen strategis pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

    “Forum Musrenbang yang berlangsung di Pontianak ini menjadi panggung penting untuk menajamkan arah pembangunan Kalbar dalam lima tahun ke depan, dengan menitikberatkan pada transformasi struktural dan penguatan ketahanan pangan,” kata Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Mahmuda, di Pontianak, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa RPJMD dan RKPD memiliki peran vital dalam merumuskan prioritas dan arah pembangunan daerah. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, sedangkan RKPD merupakan panduan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2026.

    “Sebagai bentuk pendekatan partisipatif dan bottom-up, Musrenbang ini digelar untuk merumuskan prioritas pembangunan yang inklusif dan terarah,” kata Mahmuda.

    Mahmuda menjelaskan penyusunan RPJMD Kalbar 2025–2029 telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan dokumen teknokratik di tahun 2024, orientasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, hingga konsultasi publik dan pembahasan bersama DPRD. Musrenbang hari ini menjadi forum penajaman prioritas pembangunan lima tahunan.

    Sementara untuk penyusunan RKPD 2026, Bappeda telah menggelar forum konsultasi lintas kabupaten/kota, menyelaraskan target kinerja dengan kementerian/lembaga, serta menghimpun usulan prioritas pembangunan melalui rangkaian Musrenbang daerah.

    Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam sambutannya menyatakan apresiasi terhadap komitmen Kalbar dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

    “Tema pembangunan nasional 2025–2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ini sejalan dengan fokus RPJMD Kalbar,” kata Restuardi.

    Ia menegaskan penyusunan RPJMD harus merujuk pada arah RPJPN 2025–2045 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024. Target nasional mencakup penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

    Kementerian Dalam Negeri turut mengapresiasi capaian Kalbar dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,86 persen dan menekan angka kemiskinan ke angka 6,25 persen per akhir 2024, yang lebih baik dari rata-rata nasional.

    “Dari sisi ekonomi, Kalbar dinilai memiliki potensi besar dalam diversifikasi dan hilirisasi ekonomi daerah. Rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing serta peningkatan konektivitas jalan provinsi menjadi pendorong utama penguatan ekonomi daerah,” tuturnya.

    Restuardy mengingatkan bahwa Kalbar tetap harus memperhitungkan tantangan global seperti pelemahan ekonomi dunia, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah menjadi sangat krusial.

    “APBD harus diarahkan pada belanja yang berdampak tinggi seperti pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan investasi yang berorientasi pemerataan,” katanya.

    Kalbar dinilai sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi secara nasional per 8 April 2025, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat untuk menopang pembangunan jangka menengah.

    Dalam penyusunan RKPD 2026, Restuardi menekankan pentingnya penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang diselaraskan dengan agenda nasional, termasuk delapan Astacita Presiden dan 17 program prioritas Kabinet Merah Putih.

    “Prioritasnya mencakup peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan hilirisasi sektor unggulan seperti kelapa sawit dan pertanian,” kata dia.

    Beberapa daerah seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu diharapkan menjadi kawasan lumbung pangan Kalbar. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan pendidikan vokasi serta pengembangan energi hijau berbasis CPO.

    Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Nosan menegaskan Musrenbang tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan Kalbar berada dalam jalur yang terintegrasi dengan visi nasional.

    “Pemprov Kalbar kini dihadapkan pada peluang dan tantangan besar untuk menjadikan transformasi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan,” kata Ria Norsan.

    Untuk itu, katanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2030 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025