Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Jepang Kian Terpuruk, Pertumbuhan Jumlah Anak pada 2025 Pecahkan Rekor Terburuk di Tahun 1950 – Halaman all

    Jepang Kian Terpuruk, Pertumbuhan Jumlah Anak pada 2025 Pecahkan Rekor Terburuk di Tahun 1950 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pertumbuhan penduduk di Jepang kian terpuruk, tahun 2025 catatkan rekor terburuk dalam hal jumlah anak di bawah 15 tahun.

    Tahun 2024 lalu, bisa dibilang meneruskan masa kelam pertumbuhan penduduk di Jepang dalam selang beberapa periode belakangan ini.

    Hal ini terjadi setelah pemerintah Jepang merilis data kependudukan sepanjang tahun 2024 lalu pada Minggu (4/5/2025).

    Seperti yang dikutip dari Asahi Shimbun, Kementerian Dalam Negeri Jepang melaporkan bahwa jumlah anak di bawah 15 tahun per 4 Mei 2025 hanya mencapai 13,66 juta jiwa.

    Di dalam laporan yang dirilis menjelang Hari Anak di Jepang yang diperingati setiap 5 Mei tersebut, jumlah anak berusia di bawah 15 tahun tercatat menurun 350.000 jiwa lebih rendah dibanding tahun 2024.

    Pada 1 April 2025, jumlah anak laki-laki mencapai 6,99 juta (turun 180.000 dari tahun sebelumnya), sementara anak perempuan mencapai 6,66 juta (menurun 170.000).

    Data tersebut juga meneruskan tren penurunan jumlah anak di bawah 15 tahun di Jepang selama 44 tahun berturut-turut sejak 1980.

    Angka yang dicatatkan pada 2024 ini sekaligus memecahkan rekor terendah jumlah anak di bawah 15 tahun sepanjang masa.

    Terakhir kali Jepang menyentuh angka di bawah 14 juta jiwa seperti pada tahun 2024 ini adalah pada tahun 1950.

    Meski demikian, data di tahun 1950 tersebut bisa dimaklumi karena terjadi beberapa tahun setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia II yang menewaskan banyak warganya.

    Hal tersebut dikuatkan dengan data dari Kemendagri Jepang, yang menunjukkan jumlah anak-anak pada tahun 1950 memiliki rasio 46 persen dari total 29,43 juta jiwa warga Jepang kala itu.

    Sementara itu, rasio anak di bawah 15 tahun pada 2025 tercatat pada angka 11,1 persen dari total populasi yang ada.

    Data tersebut juga menandai angka penurunan rasio selama 51 tahun berturut-turut.

    Kelompok usia terbesar berada pada rentang 12–14 tahun dengan jumlah 3,14 juta jiwa.

    Jumlahnya semakin menurun seiring usia yang lebih muda, dengan hanya 2,22 juta anak berusia 0–2 tahun. 

    Data per 1 Oktober 2024 menunjukkan, semua prefektur di Jepang mengalami penurunan jumlah anak dari tahun sebelumnya.

    Wilayah Ibukota Tokyo dan Prefektur Kanagawa masing-masing memiliki lebih dari 1 juta anak.

    Prefektur Akita mencatat, rasio terendah (8,8 persen), diikuti Aomori (9,8 persen) dan Hokkaido (9,9 persen). 

    Sementara itu, Prefektur Okinawa memiliki rasio tertinggi, yaitu 15,8%.

    Berdasarkan analisis kementerian terhadap data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk 37 negara dengan populasi lebih dari 40 juta, Korea Selatan memiliki rasio anak terendah (10,6%), disusul Jepang (11,1%), Italia (11,9%), dan Spanyol (12,9%)

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Pramono: Pemilihan Pejabat Tidak Hanya yang "Jago", tapi yang Bisa Bekerja Tim Megapolitan 6 Mei 2025

    Pramono: Pemilihan Pejabat Tidak Hanya yang "Jago", tapi yang Bisa Bekerja Tim Megapolitan 6 Mei 2025

    Pramono: Pemilihan Pejabat Tidak Hanya yang “Jago”, tapi yang Bisa Bekerja Tim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    menegaskan bahwa dalam memilih pejabat untuk posisi strategis, seperti wali kota hingga kepala dinas, ia lebih mengutamakan sosok yang mampu bekerja secara tim.
    “Bukan orang yang jago. Saya butuh orang yang bisa bekerja secara tim,” ungkap Pramono saat ditemui di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (6/5/2025).
    Pramono menjelaskan, dalam proses
    pemilihan pejabat
    , ia mengedepankan prinsip tanggung jawab dan
    profesionalisme
    , tanpa melibatkan unsur pribadi.
    “Saya betul-betul sama sekali enggak pernah melibatkan urusan suka atau tidak suka. Sama sekali,” tegasnya.
    Ia juga menambahkan, tidak ada aparatur sipil negara (ASN) dari luar Jakarta yang dibawa ke dalam jajaran Pemprov. Hal itu sesuai dengan janjinya.
    “Karena saya bisa bekerja dengan siapapun. Bahkan termasuk orang yang tidak setuju saya jadi Gubernur pun, saya bisa bekerja sama,” jelasnya.
    Sebelumnya, Pramono menyatakan proses seleksi untuk jabatan eselon II dilakukan secara profesional, melibatkan sejumlah lembaga seperti DPRD Jakarta, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Kementerian Dalam Negeri.
    “Jadi dalam memilih terus terang orang-orang yang akan bertugas sebagai wali kota, kepala dinas, kepala biro, saya memilih secara profesional,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).
    Proses seleksi ini juga melibatkan pendalaman rekam jejak kandidat, namun tidak berdasarkan afiliasi politik.
    “Hampir semua yang kami pilih, kami akan tetapkan, mudah-mudahan tidak ada persoalan yang bersifat personal,” ungkapnya.
    Pramono menekankan, pendalaman terhadap calon dilakukan untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih dapat bekerja solid sebagai tim di Balai Kota Jakarta selama lima tahun ke depan.
    “Pendalaman secara perorangan bukan orang yang secara politik pilihannya apa enggak, tetapi kami ingin orang-orang yang membantu atau menjadi tim balai kota ini, tim yang bekerja dengan solid untuk lima tahun ke depan,” tambah dia.
    Sejumlah calon pejabat telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (
    fit and proper test
    ) yang digelar oleh DPRD Jakarta pada Jumat (2/5/2025).
    Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyatakan, nama-nama calon pejabat yang mengikuti
    fit and proper test
    merupakan usulan dari Pramono Anung.
    “Nah, nama-nama itu baru calon. Kalau nama-namanya diusulkan oleh Pak Gubernur,” kata Khoirudin saat dikonfirmasi, Sabtu (3/5/2025).
    Khoirudin menjelaskan, DPRD hanya bertugas menilai dan memberikan hasil evaluasi kepada gubernur, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah.
    “Saya hanya memberikan hasil kalau keputusan akhirnya ada di Pak Gubernur,” ujarnya.
    Sesuai regulasi, hanya calon wali kota yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD, sedangkan untuk jabatan kepala dinas dan selevel, persetujuan dewan tidak diperlukan.
    “Memang setiap Wali Kota yang akan segera dilantik harus mendapat persetujuan dewan dulu dan kami lakukan
    fit and proper test
    ,” tambahnya.
    Proses uji kelayakan ini mencakup penelusuran rekam jejak dan pemahaman kandidat terhadap persoalan wilayah yang akan mereka pimpin.
    Khoirudin menyebutkan, ada calon wali kota yang tidak lolos dalam tahapan ini.
    “Terus Gubernur mau lanjut pelantikan, silakan, mau tidak juga silakan. kami hanya memberikan hasil,” kata Khoirudin. 
    Beberapa nama pejabat yang mengikuti proses seleksi ini antara lain: M. Fadjar Churniawan, Wakil Bupati Kepulauan Seribu yang diproyeksikan naik menjadi Bupati Kepulauan Seribu.
    Kemudian, Hendra Hidayat, Wakil Wali Kota Jakarta Barat, diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Utara;
    Lalu, Munjirin, Wali Kota Jakarta Selatan, diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Timur.
    M. Anwar, Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman, diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Selatan;
    Terakhir, Agustinus, Kepala Bagian Humas dan Protokol, diusulkan menjadi Sekretaris DPRD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kursi Pejabat Pemkab Blitar Akan Dirombak

    Kursi Pejabat Pemkab Blitar Akan Dirombak

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto telah mengajukan pelaksanaan mutasi jabatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengajuan ini sudah dilakukan Rijanto beberapa waktu lalu.

    Mutasi sendiri sejatinya merupakan hal yang biasa terjadi di lingkup pemerintahan. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Blitar. Rijanto yang baru saja menjabat sebagai Bupati Blitar tentu menghendaki adanya rotasi jabatan agar roda pemerintahannya bisa berjalan mulu.

    “Mutasi itu pasti ada, tapi kan sekarang gak semudah itu,” kata Rijanto, Bupati Blitar, Selasa (6/5/2025).

    Meski telah mengajukan pengusulan adanya mutasi jabatan, namun Rijanto belum mau menjabarkan secara detail posisi mana saja yang bakal dirotasi. Pasalnya mutasi ini pun masih sekedar usulan dan masih menunggu izin dari Mendagri.

    “Kita perlu proses dan regulasinya, kemudian usul ke pemerintah pusat itu memang aturan,” tegasnya.

    Saat ditanya mengapa mutasi jabatan ingin segera dilaksanakan, Rijanto menjawab dengan candaan. Rijanto mengaku tidak sabar untuk melakukan mutasi jabatan.

    “Sudah (diusulkan), wes ora kanten aku (sudah tidak sabar aku),” tegasnya. (owi/but)

  • Lemhannas Bakal Isi Materi Retreat Kepala Daerah Jilid 2

    Lemhannas Bakal Isi Materi Retreat Kepala Daerah Jilid 2

    Lemhannas Bakal Isi Materi Retreat Kepala Daerah Jilid 2
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Lembaga Ketahanan Nasional (
    Lemhannas
    ) kembali ditugaskan untuk mengisi
    materi retreat kepala daerah
    jilid dua.
    Gubernur Lemhannas
    Ace Hasan Syadzily
    menyebutkan, materi yang akan disampaikan Lemhannas terkait dengan wawasan kebangsaan, geopolitik, dan ketahanan nasional.
    “Materi pembelajaran kita tahu seperti halnya pada retreat 2 bulan yang lalu, Lemhannas ditugaskan untuk memberikan materi wawasan kebangsaan dan juga terkait dengan geopolitik serta ketahanan nasional,” kata Ace dalam jumpa pers di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).
    Ace menyebutkan, konsep
    retreat kepala daerah
    jilid dua tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah digelar sebelumnya, meski belum ada kepastian mengenai lokasi dan waktu pelaksanaannya.
    Lemhannas juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku panitia retreat.
    “Tentu secara teknis nanti kami pasti akan membahas dengan Kementerian Dalam Negeri, karena para kepala daerah ini tentu kita tahu bahwa kepala daerah ini di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri,” kata Ace.
    Diberitakan sebelumnya, Kemendagri masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar orientasi atau retreat kedua bagi 52 kepala daerah.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, retreat kedua sudah terkonsep dan telah mengantongi opsi tempat.
    Namun, terkait jadwal pelaksanaan, bergantung pada arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
    “Retreat kedua konsepnya sudah siap, sudah ada opsi tempat. Tapi, kami tentu akan menyesuaikan dengan waktu yang tepat bagi kepala daerah. Sambil menunggu arahan juga dari Pak Mendagri, Pak Presiden,” ujar Bima, saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    Begitu juga dengan opsi tempat retreat yang sebelumnya diungkapkan Bima, yakni Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, untuk opsi pertama.
    Opsi kedua adalah kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung, Jawa Barat.
    “Belum (diputuskan), kami masih menunggu arahan lebih lanjut,” kata dia.
    Adapun 52 kepala daerah yang akan menjalani retreat kedua terdiri dari tiga pasang gubernur dan wakil gubernur, 20 pasang bupati dan wakil bupati, serta satu pasang wali kota dan wakil wali kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lemhannas: Konsep retret kepala daerah gelombang kedua tak jauh beda

    Lemhannas: Konsep retret kepala daerah gelombang kedua tak jauh beda

    … tentu secara teknis nanti kami pasti akan membahas lagi dengan Kemendagri

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily memperkirakan konsep kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua tak akan jauh berbeda dengan retret gelombang pertama yang telah berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Februari 2025.

    Dia menuturkan konsep tersebut sudah dikoordinasikan pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Namun tentu secara teknis nanti kami pasti akan membahas lagi dengan Kemendagri karena para kepala daerah ini berada di bawah koordinasi Kemendagri,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Sementara dari aspek materi pembelajaran, Ace mengungkapkan terdapat kemungkinan bahwa Lemhannas akan kembali mengisi materi, seperti halnya pada retret kepala daerah gelombang pertama.

    Adapun dalam retret gelombang pertama Februari lalu, Lemhannas ditugaskan untuk memberikan materi wawasan kebangsaan, kondisi geopolitik, serta ketahanan nasional.

    “Jadi saya kira tidak akan jauh berbeda dari konsep yang selanjutnya,” ungkapnya menambahkan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa kementeriannya sedang menyiapkan skenario untuk kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua.

    Tito mengatakan dua kepala daerah yang dilantik, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani-Hellyana akan ikut dalam retret tersebut.

    “Nanti ini akan ditambah yang dua ini, jadi sudah kami buat skenario nanti kita tambah yang dua ini, nanti kami sampaikan,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4).

    Mengenai lokasi pelaksanaan retret tersebut, Tito mengatakan bahwa pihaknya masih menyiapkan beberapa skenario, namun tidak menjelaskan lebih detail mengenai skenario itu.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4), mengatakan ada sebanyak 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret.

    “Sebagian dari ini akan mengikuti gelombang kedua, yaitu yang teman-teman di Bali nggak sempat ikut, kemudian ada yang gugatannya ditolak di Mahkamah Konstitusi,” katanya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Habib Rizieq Minta Pejabat Sampai Presiden Cabut dari Ormas Preman Jika Jadi Pembina: Rakyat Muak!

    Habib Rizieq Minta Pejabat Sampai Presiden Cabut dari Ormas Preman Jika Jadi Pembina: Rakyat Muak!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Imam besar Habib Rizieq Shihab meminta agar para pejabat tinggi termasuk presiden sekalipun segera hengkang dari organisasi masyarakat jika menjabat sebagai dewan pembina. 

    Menurutnya, rakyat kini sudah muak dengan keberadaan ormas yang berbuat aksi premanisme.

    “Saya minta pejabat-pejabat tinggi termasuk presiden sekalipun, kalau namanya masih tercantum di sebagai pembina organisasi semacam ini segera tarik namanya, itu akan memalukan si pejabat karena ke depan rakyat sudah muak dengan yang begini,” katanya seperti dikutip dari YouTube Cerita Untungs yang tayang pada Selasa (6/5/2025). 

    Rizieq melanjutkan sulitnya pemerintah menumpas ormas preman karena para pejabat masuk di dalam struktur organisasi. 

    “Sebenarnya jawabannya sudah jelas, karena banyak dari ormas-ormas preman tadi pembinanya para pejabat. Nah, kalau pembinanya pejabat, bagaimana ceritanya?” ujar Habib Rizieq.

    Hal itu bisa terlihat ketika pemerintah berani membubarkan ormas yang dipimpinnya, Front Pembela Islam (FPI) yang diklaim sebagai organisasi sosial, kemasyarakatan dan kemanusiaan. 

    Sementara, pemerintah terkesan tak berani ambil sikap tegas terhadap organisasi preman. 

    Pemerintah semestinya tidak pandang bulu terhadap ormas-ormas preman meskipun tercantum nama para pejabat di dalam struktur ormas.

    Ia pun meminta agar ormas preman yang sudah secara sistematis dan struktural terbukti melakukan keresahan di masyarakat untuk dibubarkan. 

    “Kalau sudah struktural, masif, memang organisasi ini, sok jago di berbagai daerah jadi tukang peres, meresahkan masyarakat, bubarkan enggak peduli pembinanya siapa,” katanya.

    Duduk perkara polemik Ormas antara Hercules vs Sutiyoso

    Meledaknya kegaduhan ormas diawali dari seorang purnawirawan jenderal TNI bintang tiga yang juga Gubernur Jakarta (1997-2007), Sutiyoso.

    Sutiyoso mendukung revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang wacananya digulirkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

    Dalam mengutarakan opininya, Sutiyoso mengungkap pengalamannya bersinggungan dengan ormas yang berlaku bak preman.

    Sutiyoso berbicara di Youtube tvOneNews, tayang Minggu (27/4/2025).

    Semasa menjabat Panglima Komando Distrik Militer (Kodam) Jaya pada 1996-1997, Sutiyoso yang bertanggung jawab dengan keamanan Jakarta sering berurusan dengan ormas.

    Menurutnya, pengalaman dengan ormas yang berlaku layaknya preman sangat tidak menyenangkan.

    Sutiyoso berbicara di Youtube tvOneNews, tayang Minggu (27/4/2025).

    Hal itu ia rasakan kurang lebih 11 tahun, ditambah masa jabatan Gubernur Jakarta.

    “Jadi waktu panglimapun sudah begitu, hiruk pikuknya ibu kota oleh aksi-aksi ormas yang menjelma jadi preman tukang palak, terutama di tempat-tempat hiburan,” kata Sutiyoso.

    Bang Yos, sapaan karibnya menyatakan dukungannya terhadap wacana revisi UU Ormas.

    Ia berharap perubahan aturan juga menyentuh tata cara berpakaian ormas, yang saat ini dianggapnya mirip tentara.

    “Bahwa saya sangat mendukung Pak Tito Mendagri mau merevisi UU Ormas ini. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian.”

    Reaksi Hercules 

    Ketua umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules yang mendengar pernyataan Sutiyoso, geram.

    Pria bernama lengkap Rosario de Marshal itu menganggap Sutiyoso telah menyinggung ormas.

    Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama Grib itu meminta Sutiyoso untuk diam.

    Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Razman Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/4/2025).

    “Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita,” tegas Hercules.

    Hercules juga tegas mengatakan, tidak takut terhadap Sutiyoso.

    “Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut,” jelasnya.

    Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama Grib itu meminta Sutiyoso untuk diam.

    Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Razman Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/4/2025).

    “Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita,” tegas Hercules.

    Hercules juga tegas mengatakan, tidak takut terhadap Sutiyoso.

    “Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut,” jelasnya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

  • Lemhannas: Pertemuan Presiden-purnawirawan TNI baik untuk kebersamaan

    Lemhannas: Pertemuan Presiden-purnawirawan TNI baik untuk kebersamaan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para purnawirawan TNI merupakan langkah yang baik untuk menjaga kebersamaan dalam pemerintahan.

    Hal tersebut, kata dia, terutama setelah adanya aspirasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Prabowo.

    “Bapak Presiden ini kan beliau sangat terbuka dengan siapa pun, termasuk dengan purnawirawan, yang termasuk sahabat-sahabat beliau,” kata Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu, ia mengapresiasi cara Presiden dalam berinteraksi dengan para purnawirawan setelah adanya berbagai aspirasi yang disampaikan.

    Adapun Presiden dikabarkan akan bertemu dengan purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dan keluarga besar TNI-Polri dalam acara halalbihalal di Balai Kartini Jakarta, Selasa, pada pukul 16.00 WIB.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan, mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

    Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

    Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibnas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pergantian Wapres kepada MPR.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • APBD Tertinggi Kedua di Jatim, Penanggulangan Kemiskinan di Bojonegoro Rendah

    APBD Tertinggi Kedua di Jatim, Penanggulangan Kemiskinan di Bojonegoro Rendah

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Meski memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar kedua di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dinilai belum optimal dalam menanggulangi kemiskinan. APBD Bojonegoro pada 2024 sebesar Rp8,2 triliun. Sementara, jumlah penduduk miskin di Bojonegoro mencapai 147,33 ribu jiwa sesuai yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024.

    Dalam pengelolaan APBD yang tinggi itu, jumlah penurunan angka kemiskinan masih minim. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro turun dari 12,18 persen pada Maret 2023 menjadi 11,69 persen pada Maret 2024. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang sekitar 5.920 jiwa. Kondisi ini menempatkan Bojonegoro di posisi ke-11 dengan angka kemiskinan tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Jika dibandingkan dengan Kabupaten Madiun, pada tahun 2024, kekuatan APBD Kabupaten Madiun yang hanya sebesar Rp2,1 Triliun, tetapi angka penurunan kemiskinan hampir sama dengan Kabupaten Bojonegoro. Profil kemiskinan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun, penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Madiun, dari 11,04 persen pada Maret 2023 menjadi 10,63 persen pada Maret 2024.

    Merespons persoalan tersebut, Bojonegoro Institute (BI) menggelar forum kajian pembangunan daerah bertema “Membangun Kemitraan Multipihak Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Daerah Berkelanjutan”. Forum ini merupakan kolaborasi bersama Ford Foundation dan mendapat arahan dari Pusat Fasilitasi Kerjasama (Fasker) Kementerian Dalam Negeri RI.

    Direktur Bojonegoro Institute, Abdul Wahid Saiful Huda, mengatakan bahwa forum ini bertujuan untuk mendorong lahirnya model kemitraan multipihak (multi-stakeholder partnership/MSP), yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, CSO, dan sektor swasta. “Ini bukan hanya forum diskusi, tapi ruang aksi kolaboratif untuk mengurai persoalan kemiskinan dan ketimpangan di Bojonegoro,” ungkap pria yang akrab disapa AW, Selasa (6/5/2025).

    Ia menjelaskan, kantong-kantong kemiskinan di Bojonegoro sebagian besar berada di wilayah pedesaan yang mata pencahariannya berbasis sumber daya alam. Ketergantungan pada sektor ini menjadikan masyarakat sangat rentan terhadap krisis iklim, kerusakan lingkungan, hingga bencana alam. Untuk itu, dalam forum MPS ini bisa berdiskusi melihat dari banyak sudut pandang agar program pengurangan kemiskinan dari Pemkab Bojonegoro ini sesuai target.

    Sementara dari sisi kualitas pembangunan manusia, Bojonegoro masih berada di peringkat bawah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 tercatat sebesar 70,85 – menempati urutan ke-13 terendah di Jawa Timur. “Salah satu faktor struktural kemiskinan adalah pernikahan anak. Ironisnya, ini masih marak terjadi di kalangan keluarga kurang mampu, yang justru memperparah kemiskinan antar generasi,” tambahnya.

    Untuk itu, melalui forum ini, BI menargetkan lahirnya kesepahaman lintas sektor tentang penanganan pengaduan publik, serta terbentuknya model kemitraan multipihak yang konkret untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan inklusif di desa-desa. “Kami juga berharap ada rekomendasi strategis dari para pihak untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.

    Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Heri Widodo, mengatakan Pemkab Bojonegoro membuka ruang selebar-lebarnya untuk kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi sipil dalam menyusun arah pembangunan daerah. Sehingga, sebagai OPD yang berhubungan dengan publik bisa semaksimal mungkin sesuai dengan aspirasi dan pengaduan masyarakat.

    “Kami menerima masukan dari semua pihak, termasuk lewat forum-forum seperti ini. Pemkab juga sudah menggulirkan program ‘Sapa Bupati’ di pendapa dan desa-desa agar keluhan warga didengar langsung oleh Bupati,” jelasnya.

    Untuk diketahui dalam forum diskusi ini Bojonegoro Institute (BI) mengundang dari unsur pemerintah daerah, dari Dinas Sosial, Dinas Kominfo, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan perguruan tinggi di Kabupaten Bojonegoro. [lus/beq]

  • Begini respons Lemhannas soal usulan pemakzulan Wapres Gibran

    Begini respons Lemhannas soal usulan pemakzulan Wapres Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan bahwa usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu dikaji lebih lanjut.

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024.

    “Keputusan rakyat untuk memilih Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tentu merupakan keputusan yang final karena itu merupakan hasil dari proses demokrasi dan pilihan rakyat,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu, Ace menegaskan bahwa seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi Negara, bahwa keputusan terkait penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden merupakan keputusan hasil pilihan rakyat tersebut.

    Selain itu, sambung dia, Prabowo dan Gibran juga sudah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sehingga Lemhannas tidak perlu lagi mengkaji penetapan itu.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan,
    mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

    Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

    Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri hingga pergantian Wapres Gibran Rakabuming kepada MPR.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Geger 3 Polisi Tewas dalam Baku Tembak di Dagestan Rusia

    Geger 3 Polisi Tewas dalam Baku Tembak di Dagestan Rusia

    Moskow –

    Baku tembak terjadi di wilayah Dagestan, Rusia bagian selatan, setelah sekelompok pria bersenjata tak dikenal melepaskan tembakan ke arah mobil polisi. Sedikitnya tiga polisi tewas dalam baku tembak itu.

    Kementerian Dalam Negeri setempat, seperti dilansir Reuters, Selasa (6/5/2025), menyebut serangan bersenjata terhadap para personel kepolisian itu terjadi pada Senin (5/5) sekitar pukul 14.20 waktu setempat. Para polisi yang diserang merupakan anggota unit kepolisian lalu lintas.

    Disebutkan oleh Kementerian Dalam Negeri, seperti dikutip kantor berita TASS, bahwa salah satu pelaku penyerangan telah tewas. Tidak disebutkan lebih lanjut soal jumlah pelaku penyerangan bersenjata itu.

    Sebuah video yang belum diverifikasi, yang dipublikasikan melalui saluran Telegram, menunjukkan jenazah para polisi tergeletak ruas jalanan kota Dagestan, tepatnya di samping kendaraan polisi.

    Video itu juga menunjukkan para pejalan kaki yang melintasi area itu berhenti untuk memeriksa jenazah-jenazah tersebut, dengan lebih banyak suara tembakan terdengar di jalanan.

    Sebuah video lainnya menunjukkan seorang pria bersenjata, yang berpakaian hitam, melepaskan tembakan di jalanan dan kemudian melarikan diri.

    Beberapa saluran Telegram mempublikasikan foto-foto yang belum diverifikasi, yang menunjukkan dua orang yang diidentifikasi sebagai pria bersenjata yang tergeletak di atas genangan darah.

    Dagestan yang sebagian besar penduduknya Muslim, telah dilanda rentetan serangan mematikan dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada Maret lalu, pasukan antiterorisme menewaskan empat militan yang berafiliasi dengan kelompok radikal Islamic State (ISIS), yang menurut otoritas setempat berencana untuk menyerang cabang regional Kementerian Dalam Negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini