Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Pramono Sudah Rombak Pejabat Jakarta Meski Belum Genap 6 Bulan Menjabat Gubernur, Langgar Aturan?

    Pramono Sudah Rombak Pejabat Jakarta Meski Belum Genap 6 Bulan Menjabat Gubernur, Langgar Aturan?

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak puluhan kursi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Hal ini dilakukan hanya berselang kurang lebih dua bulan setelah dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Adapun aturan soal penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah ini diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.

    Pasal 162 ayat (3) UU Pilkada menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”.

    Meski demikian, Gubernur Pramono pun mengklaim langkahnya merotasi puluhan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Kami sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Sebagai informasi tambahan, hari ini ada 59 pejabat eselon II dilantik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Sebelum melakukan pelantikan, Gubernur Pramono pun sudah bersurat kepada Kemendagri lewat surat bernomor 222/KG.04 perihal Permohonan Persetujuan Promosi, Mutasi, dan Pelantikan Jabatan Pratama Hasil Manajemen Talenta, Uji Kompetensi (Job Fit), dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pemprov DKI yang dikirim 2 Mei kemarin.

    Dalam surat tersebut, Pramono meminta persetujuan untuk melantik 62 pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari kepala dinas, wali kota, hingga direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

    Hanya saja pada akhirnya hanya 59 orang pejabat yang mendapat persetujuan dari Kemendagri untuk dilantik hari ini.

    Khusus untuk posisi wali kota, Pramono juga memastikan seluruhnya telah mendapat rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta setelah sebelumnya mereka melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada Jumat (2/5/2025) kemarin.

    “Sehingga semua syarat (untuk pelantikan pejabat hari ini) sudah terpenuhi,” kata orang nomor satu di Jakarta ini.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pram mengaku sudah kantongi izin Kemendagri sebelum lantik pejabat DKI

    Pram mengaku sudah kantongi izin Kemendagri sebelum lantik pejabat DKI

    saya, Pak Wagub dan Pak Sekda secara sengaja membuat pelantikan pada hari ini untuk membuktikan apakah mereka dengan baju kebesarannya putih-putih mau patuh

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku sudah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melantik pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada hari ini.

    “Kami telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional dan dari Kemendagri. Yang ketiga, sudah mendapatkan rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta. Sehingga semua syarat sudah terpenuhi,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 162 ayat (3) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.

    Pasal 162 ayat (3) UU Pilkada menyatakan, “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”.

    Menjawab soal undang-undang tersebut, Pramono mengaku hal ini tidak menjadi masalah. Sebab pelantikan pejabat Pemprov DKI Jakarta sudah mendapatkan persetujuan dan izin dari berbagai pihak.

    Lebih lanjut, Pramono menyebut alasannya memilih hari ini untuk melantik para pejabat adalah untuk melihat apakah mereka mau mematuhi peraturan Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

    “Bahkan saya, Pak Wagub dan Pak Sekda secara sengaja membuat pelantikan pada hari ini untuk membuktikan apakah mereka dengan baju kebesarannya putih-putih mau patuh,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pramono bahkan sempat menegaskan tidak akan melantik para pejabat yang tidak mematuhi aturan wajib menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

    Dia mengatakan, hari ini seluruh pejabat tetap menaati aturan dengan hadir di Balai Kota tepat waktu meski Jakarta diguyur hujan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Diultimatum Pramono, Pejabat Baru Pemprov DKI Terobos Hujan Naik Transportasi Umum Ke Balai Kota

    Diultimatum Pramono, Pejabat Baru Pemprov DKI Terobos Hujan Naik Transportasi Umum Ke Balai Kota

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Sejumlah pejabat yang akan dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung satu per satu mulai tiba di Balai Kota Jakarta.

    Sesuai dengan perintah Gubernur Pramono, mereka datang menggunakan transportasi umum.

    Hujan deras yang sempat mengguyur Jakarta siang ini pun tak menghalangi langkah mereka menuju Balai Kota naik angkutan umum.

    Wali Kota Jakarta Selatan yang akan dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin jadi pejabat pertama yang tiba di Balai Kota Jakarta.

    Mengenakan pakaian dinas dinas upacara (PDU) warna putih, Munjirin tampak tiba di Balai Kota bersama sang istri.

    Ia pun terlihat mengenakan payung berkelir merah untuk melindungi diri dari gerimis yang masih mengguyur.

    “Tadi saya naik Transjakarta dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan, dua kali naik bus,” ucap Munjirin, Rabu (7/5/2025).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak sekolah tak lagi menahan ijazah muridnya karena alasan ekonomi. Ijazah murid yang ditahan tak cuma di sekolah swasta, tapi ada juga di sekolah negeri.

    Munjirin bercerita, ia nelat menerobos hujan dari kantornya untuk naik transportasi umum menuju Balai Kota.

    “Enggak ribet (pakai baju dinas), cuma tadi hujan deres aka jadi celana dinaiki takut basah,” ujarnya.

    Hal senada turut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Budi Awaludin yang hari ini akan dilantik menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Statistika (Dikominfotik) DKI Jakarta.

    Ia menyebut ini melupakan pengalaman yang tak bisa dilupakan dimana ia bersama para pejabat lainnya yang akan dilantik menerobos hujan me uju Balai Kota Jakarta.

    “Asik banget, bayangin ini adalah pengalaman indah sepanjang sejarah hidup kita, bayangin. Ini menandakan angkutan umum kita udah keren banget, asli keren banget,” tuturnya.

    Pramono Ultimatum Pejabat Baru Naik Angkutan Umum saat Pelantikan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini bakal melantik puluhan pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Mereka pun diultimatum Pramono untuk naik angkutan umum ke Balai Kota Jakarta.

    Hal ini sesuai instruksi Pramono yang meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta naik angkutan umum setiap Rabu.

    “Hari ini saya akan melantik mungkin 35-40 pejabat di Balai Kota, saya sudah wanti-wanti kalau ada pejabat yang datang ke Balai Kota ketika mau dilantik tidak menggunakan transportasi umum, maka tidak akan saya lantik,” ucapnya Rabu (7/5/2025).

    Pramono pun mengaku hari ini dirinya berangkat kerja naik transportasi umum. 

    Hal ini dilakukannya untuk memberikan contoh agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

    “Karena ini bagian dari kami memberikan contoh, saya sendiri aja tetap naik transportasi umum,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal merombak jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Kurang lebih ada 62 kursi jabatan yang akan dirotasi oleh Pramono, baik itu posisi kepala dinas, wali kota, hingga kepala biru.

    Puluhan nama yang akan dilantik Pramono ini pun telah diserah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dimintai persetujuannya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prabowo dan Bill Gates Mendadak Cek MBG di Sekolah, BGN: Bukan Setting-an

    Prabowo dan Bill Gates Mendadak Cek MBG di Sekolah, BGN: Bukan Setting-an

    Prabowo dan Bill Gates Mendadak Cek MBG di Sekolah, BGN: Bukan Setting-an
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut peninjauan yang dilakukan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dan pendiri Microsoft sekaligus filantropis
    Bill Gates
    terhadap program makan bergizi gratis di SDN Jati 03, Pulo Gadung, Jakarta Timur, bukanlah
    setting
    -an.
    Dadan menyebut segala hal yang terjadi di SD tersebut adalah apa adanya.
    “Jadi apa pun yang terjadi di sini bukan
    setting
    -an, jadi apa adanya,” ujar Dadan di lokasi, Rabu (7/5/2025).
    Dadan mengeklaim dia baru tahu bahwa Prabowo dan
    Bill Gates
    akan meninjau sekolah itu tadi pagi.
    Pasalnya, Dadan sejatinya seharusnya bertemu Mendagri Tito Karnavian tadi pagi.
    Namun, karena tiba-tiba ada agenda Prabowo dan Bill Gates, mereka batal bertemu.
    “Kemudian tiba-tiba saya harus menerima atau mendampingi Pak Presiden di sini dan saya juga baru tahu diarahkan di sini. Jadi betul-betul ini dadakan, jadi kita enggak tahu mau ke sekolah mana, dan kita baru tahunya pagi hari,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto bersama pendiri Microsoft sekaligus filantropis Bill Gates mendatangi SDN Jati 03 Pulo Gadung, Jakarta Timur (Jaktim), Rabu (7/5/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Prabowo dan Bill Gates tiba sekitar pukul 10.30 WIB.
    Prabowo tampak mengenakan kemeja safari berwarna krem, sementara Bill Gates memakai kemeja biru.
    Adapun kedatangan Prabowo dan Bill Gates ke SD tersebut dalam rangka mengecek program makan bergizi gratis (MBG).
    Ketika baru tiba di SD, Prabowo tampak berdiri dari atas mobilnya.
    Prabowo pun diteriaki anak-anak SD yang menyambutnya.
    “Prabowo, Prabowo!” seru anak-anak SD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dianggap Buat Gaduh, Wamendagri Dilaporkan Warga Kota Blitar ke Prabowo

    Dianggap Buat Gaduh, Wamendagri Dilaporkan Warga Kota Blitar ke Prabowo

    Blitar (beritajatim.com) – Seorang warga Blitar bernama Haryono melaporkan Wakil Menteri Dalam Negeri (wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Haryono merasa kecewa atas ucapan Bima Arya yang dianggapnya membuat gaduh masyarakat Kota Blitar.

    Ucapan yang dianggap membuat gaduh masyarakat Kota Blitar tersebut terjadi kala Bima Arya berpidato di Balai Kota Blitar saat peringatan Hari Pendidikan Nasional beberapa waktu lalu. Kala itu, Bima Arya meminta agar tidak ada pihak yang berupaya untuk memisahkan Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar hingga akhir masa jabatan.

    Ungkapan itulah yang dianggap Haryono justru membuat keruh suasana di Kota Blitar. Menurutnya selama ini hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar baik-baik saja, namun dengan adanya ucapan itu masyarakat kini justru membuat opini publik semakin liar berbahaya.

    “Ini menimbulkan pertanyaan publik di kepala masyarakat Blitar selama ini, Kota Blitar adem-adem saja, kita sering melihat Wali Kota dan Wakil Wali Kota turun bareng, rapat bareng itu kan harmonis-harmonis saja tapi ketika pak Wamendagri mengancam pihak-pihak yang tidak setuju Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu kompak terus kemudian dia nantang akan berhadapan dengan Wamendagri ini masyarakat akhirnya tanda tanya ada apa sebenarnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini,” ungkap Haryono, Rabu (7/5/2025).

    Hal itulah yang membuat Haryono kemudian melaporkan aksi Wamendagri tersebut ke Prabowo. Laporan itu pun sudah dikirimkan secara tertulis pada Rabu (7/5/2025). Bukan hanya ke Presiden, Haryono juga melaporkan aksi Wamendagri tersebut ke Menteri Dalam Negeri serta Komisi II DPR RI dan juga ke Ketua Umum PAN.

    “Ini kan menurut saya tidak pantas dan tidak etis, oleh sebab itu saya sebagai warga negara ikut peduli ikut mengawal pemerintahan dan kontrol sosial, saya yang juga sebagai praktisi hukum melaporkan tindakan Wamendagri yang membuat gaduh di Kota Blitar, saya mohon kepada bapak presiden sebagaimana surat kami, kepada Pak Mendagri, kepada Komisi II DPR-RI, Kepada Ketum PAN supaya ini dilakukan penyelidikan yang serius dan kemudian menyampaikan kepada publik hasilnya,” tegasnya.

    Belakangan ini viral video pidato Wamendagri Bima Arya saat upacara hari pendidikan nasional di Balai Kota Blitar. Dalam potongan video viral itu memperlihatkan Wamendagri meminta agar Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba komitmen terus bersama hingga akhir masa jabatan.

    Video Wamendagri yang meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk terus bersama hingga akhir masa jabatan ini pun diunggah oleh akun tik tok @info_nasional9. Unggahan video itu pun mendapatkan berbagai reaksi dari netizen.

    “Jangan ada yang memisahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setuju,” ucap Wamendagri dalam video tersebut.

    Dalam video itu, Wamendagri meminta agar jangan ada orang yang memisahkan Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba. Bima Arya pun meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim kompak hingga akhir masa jabatan.

    “Kalau tidak ada yang tidak setuju akan langsung berhadapan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.

    Bima Arya pun seolah ingin memberikan pesan agar tidak ada orang yang memecah belah Kota Blitar. Mantan Wali Kota Bogor itu ingin agar para pemimpin Kota Blitar kompak selalu.

    “Setuju kalau pemimpinnya kompak, setuju kalau pemimpinnya bersama-sama memikirkan warga. Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar kita,” tegasnya. [owi/beq]

  • Pakar: Perlu kajian terkait usulan pembentukan Provinsi Jawa Selatan

    Pakar: Perlu kajian terkait usulan pembentukan Provinsi Jawa Selatan

    Purwokerto (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Slamet Rosyadi menilai perlu adanya kajian, terkait dengan usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Jawa Tengah bagian selatan (Jasela), yang sempat diusulkan dengan sebutan Jateng Selatan atau Jawa Selatan.

    “Usulan pembentukan provinsi daerah khusus penyangga pangan di wilayah Jasela itu ide yang menarik, tapi itu perlu kajian,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

    Ia mengatakan kajian tersebut untuk mengetahui apakah betul wilayah Jasela layak untuk dijadikan sebagai provinsi daerah khusus penyangga pangan.

    Menurut dia, usulan tersebut harus mempunyai logika yang kuat, bukan sekadar bahasa politis yang disampaikan oleh seorang politikus ataupun tokoh daerah.

    “Karena tentu ini akan berimplikasi banyak kalau misalkan dilakukan pembentukan provinsi baru. Tapi paling tidak ini akan memberikan beban berat dalam hal pendanaan (pada pemerintah provinsi induk sebelum daerah otonomi baru itu bisa mandiri),” katanya.

    Ia mengatakan alangkah baiknya jika berbagai potensi yang ada di wilayah Jasela itu dioptimalkan dengan pengembangan kawasan tanpa harus membentuk daerah otonomi baru.

    Dalam hal ini, kata dia, kawasan tersebut dikembangkan di salah satu wilayah provinsi itu, misalnya sebagai penyangga pangan.

    “Mungkin itu sifatnya pada fungsinya saja ya, ada penguatan dari pusat. Misalkan di salah satu kabupaten di wilayah Jateng Selatan itu diberikan perhatian yang besar untuk bisa menjadi daerah penyangga pangan, saya kira itu yang rasional,” katanya menjelaskan.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pengembangan kawasan sebenarnya merupakan kewenangan gubernur agar tidak ada ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jateng.

    Menurut dia, Gubernur Jateng seharusnya berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan di wilayah Jateng Selatan agar tidak tertinggal dari wilayah utara.

    “Gubernur harus diingatkan bahwa daerah-daerah yang tertinggal harus mendapatkan perhatian agar tidak ada ketimpangan dengan daerah lain,” kata Slamet.

    Usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Jasela sebagai daerah khusus penyangga pangan itu disampaikan oleh anggota DPD RI Abdul Kholik yang selama ini menyuarakan pemerataan pembangunan agar tidak ada ketimpangan antara Jateng bagian utara dan Jateng bagian selatan.

    Dalam sebuah diskusi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu (3/5) sore, Abdul Kholik mengatakan dari hasil kerja pengawasan terhadap pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun sebagai senator periode 2019-2024, diketahui bahwa provinsi tersebut membutuhkan akselerasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan, pengembangan potensi daerah, dan permasalahan regional.

    Oleh karena itu, kata dia, opsi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pengembangan simpul kawasan utara, selatan, dan timur secara lebih merata.

    “Khusus untuk selatan ini, saya menyebutnya adalah Jasela, Jateng Selatan atau Jawa Selatan, ini membutuhkan skema khusus untuk dikembangkan. Idealnya memang harus menjadi provinsi, tapi jalurnya adalah dengan jalur menjadi daerah khusus penyangga pangan nasional,” kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI itu.

    Menurut dia, hal itu disebabkan wilayah Jasela yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonosobo (Barlingmascakebpurwo) memiliki kekuatan berupa sektor pertanian dan maritim yang bisa menjadi penyangga pangan nasional.

    Dia mengatakan jika melihat berbagai keterangan pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, tidak ada moratorium untuk pembentukan provinsi dengan jalur khusus, baik berupa daerah istimewa maupun daerah khusus.

    Oleh karena itu, kata dia, skema pengembangan wilayah Jasela tersebut diharapkan bisa sebagai daerah khusus penyangga pangan.

    “Ini tentu masih akan kami komunikasikan dengan pemerintah. Mudah-mudahan akselerasi ini, terobosan yang tadi saya konstruksikan dari semua fakta ini akan sangat menguntungkan untuk daerah, regional, bahkan nasional, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mungkin mudah-mudahan ke depan bisa diwujudkan,” kata Kholik.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu untuk Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan – Page 3

    Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu untuk Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan – Page 3

    Eks Kepala BIN ini menyatakan, pemerintah sadar tanpa stabilitas keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan investor akan terus tergerus. Sebab, stabilitas keamanan adalah fondasi utama dari pembangunan dan kemajuan ekonomi.

    “Setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat harus segera ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” dia memungkasi.

    Sebagai informasi, Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa, 6 Mei 2025 dalam pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

    Rapat tersebut melibatkan lintas kementerian dan instansi yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

  • Polri Gelar Operasi Sikat Premanisme: Ganggu Iklim Usaha Ditindak Tegas Nasional 7 Mei 2025

    Polri Gelar Operasi Sikat Premanisme: Ganggu Iklim Usaha Ditindak Tegas Nasional 7 Mei 2025

    Polri Gelar Operasi Sikat Premanisme: Ganggu Iklim Usaha Ditindak Tegas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Polri
    menggelar operasi penindakan terhadap
    premanisme
    , seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, hingga penganiayaan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.
    Hal ini tertuang dalam instruksi pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak yang tercantum dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.
    Operasi yang dimulai sejak 1 Mei 2025 yang ditujukan juga untuk mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh, sembari menindak tegas para pelaku.
    ”
    Premanisme
    dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).
    Truno menjelaskan, operasi ini ditujukan untuk mengatasi praktik premanisme yang juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.
    Operasi ini akan dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif.
    “Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ujar Truno.
    Untuk mengatasi persoalan premanisme, Polri juga akan menjalin kerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan pihak lain yang memegang kepentingan.
    Koordinasi lintas sektor ini dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.
    Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan juga menegaskan, pemerintah tidak ragu untuk menindak premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat.
    Karenanya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas.
    “Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya.
    Satgas tersebut dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional, serta memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan dan mengganggu investasi.
    Pembentukan Satgas ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BIN, dan BSSN.
    “Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” ujar Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jumlah Anak di Jepang Makin Menyusut, Cetak Rekor Baru Terendah Sejak 1950

    Jumlah Anak di Jepang Makin Menyusut, Cetak Rekor Baru Terendah Sejak 1950

    Jakarta –

    Jumlah anak di Jepang diperkirakan menyusut selama 44 tahun berturut-turut. Kembali mencetak rekor terendah, menurut catatan yang diumumkan pemerintah Jepang, Minggu (5/5/2025).

    Total anak berusia di bawah 15 tahun, termasuk penduduk asing kini ‘hanya’ 13,66 juta, menurun sebanyak 350 ribu dari tahun lalu, berdasarkan data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi setempat.

    Rasio anak terhadap keseluruhan populasi menyusun 0,2 poin persentase menjadi 11,1 persen. Catatan ini juga menjadi laporan yang terendah sejak data pembanding tersedia pada 1950.

    Menurut data PBB, meskipun tanggal survei berbeda, Jepang memiliki rasio anak terendah kedua di antara 37 negara dengan populasi sedikitnya 40 juta, hanya di belakang Korea Selatan sebesar 10,6 persen.

    Dikutip dari JapanToday, pemerintah Jepang telah memprioritaskan upaya memerangi angka kelahiran yang menurun dengan cepat di negara tersebut dan menerapkan berbagai inisiatif seperti menyediakan lebih banyak bantuan keuangan untuk rumah tangga yang membesarkan anak, memperluas layanan penitipan anak, dan mengizinkan gaya kerja fleksibel bagi para orang tua.

    Sayangnya, inisiatif tersebut belum juga membuahkan hasil. Jepang masih konsisten mencatat penurunan populasi terutama anak-anak selama puluhan tahun.

    Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 6,99 juta anak laki-laki dan 6,66 juta anak perempuan.

    Sementara jika mengacu pada catatan usia, 3,14 juta anak berusia 12 hingga 14 tahun, sementara 2,22 juta anak usia 0 hingga 2 tahun. Hal ini menunjukkan tren penyusutan populasi terus berlanjut, imbas jumlah anak yang lahir lebih sedikit.

    Jumlah anak di Jepang telah terus menurun sejak 1982, mencapai puncaknya pada 1954 dengan jumlah 29,89 juta, dengan ledakan kelahiran kedua terjadi antara 1971 dan 1974.

    Data pemerintah juga menunjukkan bahwa per 1 Oktober tahun lalu, jumlah anak menurun dari tahun lalu di semua 47 prefektur. Angka tersebut hanya melampaui 1 juta di Tokyo dan Prefektur Kanagawa yang berdekatan.

    (naf/kna)

  • Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Pengganggu Investasi

    Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Pengganggu Investasi

    Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Pengganggu Investasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan,
    Budi Gunawan
    mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan
    Premanisme
    dan Organisasi Kemasyarakatan (
    Ormas
    ). Satgas ini dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum atas persoalan
    ormas
    yang meresahkan dan mengganggu investasi.
    “Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk
    premanisme
    dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha,” kata Budi Gunawan dalam keteranganna,Selasa (6/5/2025).
    Pembentukan Satgas ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, serta BIN dan BSSN.
    Budi Gunawan menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menindak aksi premanisme yang mengintimidasi masyarakat maupun pelaku usaha.
    “Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” ujarnya.
    “Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan oleh kelompok-kelompok tertentu,” imbuh dia.
    Budi menambahkan, operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan ini akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI-Polri bersama seluruh kementerian lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.
    Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menegaskan, stabilitas keamanan adalah fondasi utama dari pembangunan dan kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat harus segera ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    “Pada prinsipnya, pemerintah tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk ormas, tapi memastikan seluruh organisasi untuk disiplin mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.