Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Tito Instruksikan Pemda Lakukan Pemetaan Risiko Bencana Jelang Nataru

    Tito Instruksikan Pemda Lakukan Pemetaan Risiko Bencana Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Dia mengatakan salah satu bahasan adalah potensi meningkatnya risiko bencana, tekanan transportasi, keamanan, hingga kebutuhan pangan.

    Hal itu disampaikan Tito dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Kami antisipasi adalah satu bencana termasuk Nataru yang tidak lama lagi. Ada unsur di situ potensi bencana, transportasi, keamanan dan juga demand terhadap pangan tinggi selain masalah mobilitas untuk berlibur merayakan Nataru,” ujarnya.

    Dia pun meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera memperkuat koordinasi dan pemetaan risiko.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan kondisi cuaca terkini dan potensi risiko hidrometeorologi dalam Rapat Koordinasi Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang digelar untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional menjelang puncak mobilitas masyarakat.

    Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menegaskan jenis bencana yang mendominasi yaitu hujan ekstrem, angin kencang, serta fenomena lain seperti petir merusak, puting beliung, hujan es, dan jarak pandang terbatas yang kerap mengganggu penerbangan maupun pelayaran.

    “Trennya terus naik. Jawa Barat memimpin frekuensi kejadian hujan ekstrem dan angin kencang, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Faisal dilansir dari laman resmi BMKG.

    Untuk periode minggu ke-2 Desember hingga awal Januari, BMKG memperkirakan:

    Monsoon Asia mulai aktif, meningkatkan curah hujan di Indonesia.
    Munculnya anomali atmosfer Madden Julian Oscillation, gelombang Kelvin, dan Rossby Equator yang memicu hujan ekstrem.
    Hadirnya seruak dingin Siberia yang turut memperkuat intensitas hujan.
    Bibit siklon tropis berpotensi tumbuh di wilayah selatan Indonesia.

    “Untuk itu kepada rekan-rekan Forkopimda, mohon segera lakukan konsolidasi. Kami sudah sampaikan kemarin lakukan rapat konsolidasi untuk memetakan persoalan bencana dan antisipasi di wilayah masing-masing,” tandas Tito.

  • Populerkan Geopark Ijen ke Dunia Internasional, Bappenas-Kemendagri Apresiasi Banyuwangi

    Populerkan Geopark Ijen ke Dunia Internasional, Bappenas-Kemendagri Apresiasi Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Berbagai upaya Banyuwangi mempopulerkan Geopark Ijen ke dunia internasional mendapat apresiasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Bappenas Prof. Rachmat Pambudy. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam Indonesia’s Geopark Leader Forum: Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development, di Kementerian Bappenas, Rabu (3/12/2025).

    Dalam forum tersebut juga dihadiri oleh perwakilan UNESCO, 15 Gubernur dan 49 Walikota/Bupati yang memiliki Geopark, Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), serta pemangku kepentingan pengembangan Geopark Indonesia.

    “Apa yang dilakukan Banyuwangi membuat Geopark Ijen populer dan banyak dikenal di dunia internasional,” kata Tito.

    Tito mengatakan Banyuwangi sejak era kepemimpinan Bupati Anas hingga saat ini sangat serius dalam mengurus Geopark Ijen. “Sampai hari ini sangat banyak kegiatan yang dibuat Banyuwangi untuk mempopulerkan Geopark Ijen, yang selain membuat Ijen dikenal juga berdampak pada ekonomi masyarakatnya,” kata Tito.

    Beragam event sport tourism internasional seperti Tour dr Banyuwangi Ijen, Ijen Trail Run, Internasional Downhill, serta berbagai event seni budaya, rutin dilakukan Banyuwangi untuk memperkenalkan Geopark Ijen.

    “Seperti Banyuwangi inilah yang kami harapkan dari kepala daerah. Punya kepedulian pada Geopark,” tambah Tito.

    Dengan beragam upaya Banyuwangi itu, menurut Tito, membuat dunia internasional penasaran hingga akhirnya banyak wisatawan hingga ilmuwan dan peneliti datang ke Banyuwangi.

    Menteri Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia merupakan tiga besar negara terbanyak yang masuk jaringan UGG. Indonesia memiliki 12 Geopark yang masuk dalam 241 Geopark yang masuk UGG dari 51 negara.

    “Karena itu peran kepala daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Geopark sangat penting,” kata Rahmat.

    Upaya Banyuwangi dalam menggagas dan mempopulerkan Geopark Ijen diawali sejak periode Bupati Abdullah Azwar Anas hingga saat ini dilanjutkan oleh Ipuk Fiestiandani. Bahkan Bappenas memberikan penghargaan khusus Rahayuning Bhumi Award kepada Bupati Banyuwangi periode 2010 – 2020, Abdullah Azwar Anas.

    Penghargaan tersebut diberikan karena berbagai upayanya, mulai dari menggagas Geopark Ijen, memperjuangkanya masuk dalam jaringan Geopark Nasional, hingga akhirnya bergabung dalam ke jaringan Geopark Nasional akhirnya masuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark (UGG), hingga populer di dunia internasional.

    Dalam forum tersebut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berkesempatan memaparkan perjalanan Geopark Ijen, dan apa yang dilakukan selama ini.

    Salah satunya pengelolaan destinasi alam dan buatan yang berkelanjutan, pengelolaan pusat edukasi berbasis alam dan budaya melalui gerakan kolaboratif mufti-pihak.

    Menurut Ipuk meski banyak kewenangan di Geopark Ijen bukan kewenangan Pemkab Banyuwangi namun dari BKSDA, namun bagaimana memanfaatkan Geopark Ijen untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

    “Itulah yang membuat kami menggelar banyak event baik sport tourism maupun even seni budaya di Geopark Ijen, agar masyarakat mendapatkan manfaat Geopark Ijen,” kata Ipuk.

    Apa yang dilakukan Banyuwangi tersebut membuat kunjungan wisatawan terus meningkat dari tahun ke tahun, yang dampak ekonominya dirasakan masyarakat Banyuwangi. Hasilnya angka kemiskinan Banyuwangi dari 8 persen saat pandemi Civis-19, turun menjadi 6,13 saat ini. [alr/suf]

  • Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan signifikan bagi penanganan bencana di Sumatra.

    Tito menyampaikan terima kasih kepada sejumlah gubernur yang telah menyalurkan bantuan dalam nilai miliaran rupiah. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

     “Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu Rp3,5 miliar, kemudian saya juga terima kasih kepada Gubernur DKI memberikan langsung kepada Kota Lhokseumawe yang sekarang tinggal Rp400 juta, kemarin itu [memberi] sebanyak Rp3 miliar,” ujarnya.

    Tito juga menyebut bantuan dari Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

    “Kemudian Jawa Timur, Ibu Khofifah langsung memberikan dalam bentuk barang, yang jumlahnya miliaran saya tahu kepada Sumatera Utara,” kata Tito.

    Dia melanjutkan, “Kemudian Kalimantan Utara Rp1 miliar melalui Baznas, kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Pak Andi Sudirman Sulaiman sebanyak Rp1,5 miliar.”

    Menurut Tito, dukungan dari berbagai daerah mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana.

    “Saya melihat ini masalah solidaritas, bencana bisa terjadi di mana saja, begitu ada kejadian di daerah A yang B, C, E, F bantu. Pusat pasti bantu, tapi solidaritas kita kalau rame-rame pasti mudah,” tandas Tito.

  • Mendagri ajak kepala daerah sumbang dana untuk bantu banjir Sumatera

    Mendagri ajak kepala daerah sumbang dana untuk bantu banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk bersolidaritas menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir Sumatera.

    “Saya membayangkan bahwa kita ada 552 provinsi, kabupaten, kota, kalau bisa tolong saling solidaritas. Ini akan sangat bisa meringankan,” kata Tito saat konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Tito sendiri telah menerbitkan surat edaran pada tanggal 1 Desember 2025 agar daerah bisa mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut dia, surat edaran tersebut telah disosialisasikan dalam pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ia menyebut ini merupakan saatnya kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain.

    “Dengan surat edaran yang kami buat tanggal 1 Desember itu menjadi payung hukum bagi rekan-rekan kepala daerah untuk bisa menghibahkan langsung, mentransfer langsung hibah dengan dasar surat edaran itu. Jadi, momentum ini saya mohon kepada rekan-rekan kepala daerah kita saling solid satu sama lain,” tuturnya.

    Ia pun mengapresiasi sejumlah daerah yang telah memberikan bantuan kepada daerah terdampak, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara (Kaltara).

    “Ada yang sudah memberikan. Saya tahu Ibu Khofifah (Gubernur Jatim) sudah langsung berangkat ke Sumut, ke Medan, ya. Kemudian, dua hari lalu beliau memberikan bantuan dalam bentuk barang. Kemudian, Gubernur Bengkulu juga sudah, melalui Baznas-nya, itu Rp3 miliar sudah diberikan kepada daerah terdampak. Sulawesi Selatan Rp1,5 miliar, terima kasih. Kaltara Rp1 miliar,” ucap Mendagri.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup Nasional 3 Desember 2025

    Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup Nasional 3 Desember 2025

    Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan cadangan beras untuk para korban banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera relatif sudah cukup.
    Tito menjelaskan bahwa berdasarkan data Bulog,
    cadangan beras
    nasional yang harus dikeluarkan hingga Desember masih mencukupi.
    “Dari 1,3 juta ton dari bulan Agustus lalu, yang cadangan di Bulog yang harus dikeluarkan sampai dengan Desember untuk beras SPHP itu masih ada yang baru keluar kira-kira 800 ribu sampai 900 ribu ton, berarti ya cadangan masih ada 600 ribu ton,” ujar Tito di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    Pemerintah pun memastikan bahwa stok logistik nasional, terutama beras, berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang terdampak bencana.
    Tito kemudian mencontohkan daerah Lhokseumawe yang terisolir akibat jalan dan jembatan yang terputus.
    Menurut Tito, pemerintah daerah awalnya berencana menarik pasokan beras dari wilayah sekitar.
    Namun, setelah pengecekan di lapangan, ternyata terdapat cadangan besar di gudang Bulog setempat.
    “Jadi sebetulnya tidak perlu mengambil beras ke tempat lain. Itu cukup untuk 9 bulan, sehingga akhirnya mereka bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana itu bisa dikeluarkan
    unlimited
    sepanjang ada surat permintaan dari Kepala Daerah dan kemudian kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Mentan Pak Amran, dan setelah itu dieksekusi oleh Bulog,” lanjutnya.
    Lebih lanjut, Tito menyebut bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, serta Dirut Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengenai penyaluran bantuan tersebut.
    Dia menyampaikan bahwa mekanisme permintaan bantuan kini jauh lebih sederhana untuk mempercepat penyaluran.
    “Jadi tolong rekan-rekan Kepala Daerah banyak yang tidak tahu ini mungkin, rekan-rekan Kepala Daerah yang terdampak tolong lihat kondisi cadangan yang ada di Gudang Bulog. Kalau seandainya itu ada, tinggal buat surat saja kepada Kepala Badan Pangan Nasional Pak Amran melalui WhatsApp bisa, kalau tidak melalui saya juga bisa, nanti saya
    forward
    kepada Pak Amran dan setelah itu nanti langsung kepada Bulog, Bulog akan langsung mengeksekusi,” imbuh dia.
    Selain beras, Tito menegaskan persediaan minyak goreng bagi para korban juga aman.
    Bantuan terkait logistik juga akan disalurkan dengan mekanisme yang sama seperti penyaluran beras.
    Sementara terkait kebutuhan BBM, menurut Tito, Kementerian ESDM bersama Pertamina dan SKK Migas telah melakukan pemetaan untuk percepatan pengiriman suplai ke wilayah yang membutuhkan.
    “Pak Bahlil turun bersama Pertamina, SKK Migas, semua bergerak untuk memetakan daerah-daerah yang kurang dan segera melakukan suplai, karena daerah-daerah yang terisolir terutama mereka sangat membutuhkan sekali, baik untuk genset maupun untuk kendaraan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bali jadikan penghargaan mendagri bukti berhasil jaga ekonomi

    Bali jadikan penghargaan mendagri bukti berhasil jaga ekonomi

    Denpasar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Bali menjadikan penghargaan dari menteri dalam negeri bukti dari keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi di daerah.

    Ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, yang mewakili Pemprov Bali menerima penghargaan kategori Kinerja Terbaik Dalam Pengendalian Inflasi di Jakarta.

    “Anugerah ini menjadi bukti bahwa Pemprov Bali berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional maupun global,” kata dia dalam keterangan di Denpasar, Rabu.

    “Ini sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemprov Bali dalam menjaga kesejahteraan masyarakat,” sambung Luh Ayu.

    Belum lagi, selain pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Bali juga meraih penghargaan membanggakan.

    Denpasar memperoleh penghargaan untuk kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Badung meraih penghargaan pada kategori Pelayanan Publik-Peningkatan Akses Layanan Pendidikan; dan Gianyar meraih tiga penghargaan sekaligus untuk kategori layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

    “Prestasi yang diraih Pemprov Bali dan sejumlah pemda di Bali pada 2025 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan mendorong inovasi demi kesejahteraan masyarakat Bali,” ujarnya.

    Luh Ayu mengatakan, pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini keberhasilan tak hanya diborong Bali.

    Selain Bali yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi, Kemendagri menyerahkan total 57 penghargaan kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia.

    Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sendiri menyampaikan penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan terhadap daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    “Ini menjadi dorongan agar pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” kata dia.

    Penilaian yang mengantarkan penghargaan ini dilakukan berdasarkan dua jalur utama, yaitu tata kelola pemerintahan dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).

    Indikatornya mencakup inovasi daerah, pengelolaan keuangan, capaian pendapatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga kerja sama dengan lembaga nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB.

    Selain itu, sektor strategis seperti pengendalian inflasi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan juga menjadi fokus penilaian.

    Agar adil, penilaian dibagi berdasarkan kelompok kapasitas fiskal daerah rendah, sedang, dan tinggi, dan penjurian pun dilakukan dengan analisis data berbagai kementerian/lembaga.

    Ke depan, mulai 2026 Kemendagri menjanjikan rencananya memberikan insentif fiskal tambahan bagi pemda berprestasi sebagai bentuk penghargaan nyata atas kinerja yang terus ditingkatkan.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Kepala daerah bisa ambil jatah beras-minyak bencana di Bulog

    Mendagri: Kepala daerah bisa ambil jatah beras-minyak bencana di Bulog

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa mengambil jatah beras dan minyak goreng untuk penanganan bencana di Bulog.

    “Mereka (Bulog) bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana. Itu bisa dikeluarkan unlimited (tanpa batas), sepanjang ada sudah permintaan dari kepala daerah,” kata Tito saat konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Tito menjelaskan kepala daerah bersangkutan dapat meminta beras dan minyak goreng kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dengan cara berkirim surat.

    Surat dapat dikirimkan secara daring via aplikasi perpesanan. Setelah itu, Mentan Amran akan meneruskan surat tersebut kepada Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani untuk dikoordinasikan lebih lanjut.

    “Tinggal buat surat saja kepada Bapak Amran, melalui WhatsApp bisa. Kalau enggak, melalui saya saja juga bisa. Nanti saya forward (teruskan) kepada Pak Amran dan setelah itu, nanti langsung kepada Bulog. Bulog akan langsung mengeksekusi,” tuturnya.

    Tito mengatakan langkah itu sudah dilakukan di Lhokseumawe, Aceh. Dalam waktu kurang dari 24 jam, sekitar 100 ton beras langsung dikeluarkan Bulog setelah kepala daerahnya bersurat kepada Mentan.

    “Jadi, sepanjang ada surat itu, langsung dieksekusi hari itu juga,” katanya.

    Mendagri mengimbau kepala daerah mengecek stok di gudang-gudang Bulog. “Tolong rekan-rekan kepala daerah, banyak enggak tahu ini mungkin, rekan-rekan kepala daerah yang terdampak, ya, tolong lihat kondisi cadangan yang ada di gudang Bulog,” ucapnya.

    Khusus terkait beras, Mendagri mengatakan persediaan di gudang-gudang Bulog relatif cukup. Sebab, dari 1,3 juta ton cadangan, total beras yang dikeluarkan baru sekitar 800–900 ribu ton. “Artinya, cadangan masih ada 600 ribu ton,” imbuhnya.

    “Saya waktu itu di Lhokseumawe, kita berusaha, ini kan daerah terkunci karena jalan-jalan putus, jembatan putus, beras sudah menipis. Kemudian kita mau mencoba untuk cari beras dari Medan atau dari Riau dan Banda Aceh, tapi setelah saya datang ke Lhokseumawe, ternyata ada di gudang Bulog 28 ribu ton untuk konsumsi Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, yang tiga-tiganya terkunci. Jadi, sebetulnya enggak perlu ngambil beras ke tempat lain, itu cukup untuk sembilan bulan,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu tiga kepala daerah di Sumatra menyerah total dalam menangani bencana banjir. Menurut dia, memang ada beberapa hal yang membuat kepala daerah tak sanggup menangani banjir di Sumatra.

    “Tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah, bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka, tapi ada yang mereka enggak mampu,” kata Tito dalam konferensi pers perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Dia mencontohkan Kabupaten Aceh Tengah yang terisolasi karena jembatan putus akibat banjir dan longsor. Tito menyebut pemerintah daerah tetap melakukan penanganan yang ada dengan kemampuan seadanya.

    “Misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor jembatan putus dari utara dari Lhokseumawe putus, dari Selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada,” ujarnya.

    Tito menuturkan kepala daerah Aceh Tengah tak memiliki kemampuan untuk menerjunkan bantuan dari udara sebab mereka tak mempunyai pesawat. Selain itu, kepala daerah juga memerlukan alat berat untuk menangani jembatan dan jalan rusak.

    “Ada hal yang mereka enggak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, BBM dropping dari udara. Dia enggak punya pesawat. Kemudian kedua, jalan-jalan yang putus tadi perlu ada longsor perlu alat berat, dia enggak punya kemampuan,” jelas Tito.

  • Kinerja Pemkot Malang di Tahun 2025 Diapresiasi Kemendagri

    Kinerja Pemkot Malang di Tahun 2025 Diapresiasi Kemendagri

    Malang(beritajatim.com) – Kinerja Pemkot Malang sepanjang tahun 2025 mendapat penilaian dan apresiasi positif dari Kemendagri Republik Indonesia. Pemkot Malang dianggap sudah berada di jalur yang tepat di tengah tantangan dan dinamika pemerintahan mulai dari efisiensi anggaran hingga penanganan isu strategis nasional.

    Menteri Tenaga Kerja, Yassierli dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memberikan penghargaan langsung kepada Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Kemendagri 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025) kemarin.

    Kemendagri sebelumnya melakukan riset berbasis data kuantitatif untuk mengukur kinerja Pemerintah daerah se Indonesia yang mencakup tujuh kategori penilaian. Mulai dari penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi serta penurunan gini ratio.

    Melalui seleksi penilaian yang kredibel, 19 Pemerintah Provinsi dan 38 Pemerintah Kab/Kota terpilih sebagai Pemerintah daerah dengan kinerja terbaik. Pemerintah Kota Malang dinobatkan sebagai Pemerintah Kota klasifikasi fiskal sedang dengan kinerja terbaik kategori penyerapan tenaga kerja serta kategori penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat atau gini ratio.

    Berbasis data BPS 2024-2025, Pemkot Malang dinilai mampu meningkatkan kesempatan kerja hingga 0,41 persen melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 1,33 persen, serta penurunan tingkat gini ratio minus 0,049 di banding nilai terendah 0,035.

    Mendagri Tito Karnavian mengatakan di era birokrasi modern seperti sekarang, Pemerintah daerah harus memiliki jiwa entrepeneur yang tinggi dan penuh inovasi. Karena tantangan yang harus dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin kompleks.

    “Program reward ini kita laksanakan, sebagai upaya untuk membentuk iklim yang kompetitif bagi pemerintah daerah, karena itu harus banyak terobosan,bisa melakukan inovasi, terobosan kreatif, sejumlah perda bisa dibuat yang bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya,” kata Tito.

    Kemendagri saat ini terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi kepala daerah dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

    “Rasionalnya, rekan-rekan kepala daerah ini kan dipilih melalui proses pilkada, pasti punya legitimasi. Maka apa yang menjadi domain kepala daerah perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang baik, pro masyarakat dan bisa menjawab serta menyelesaikan permasalahan di daerah,” kata Tito.

    Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersyukur dengan apresiasi yang diberikan Mendagri. Wahyu berharap ini menjadi stimulus positif bagi jajarannya untuk memperkuat implementasi dasa bhakti Kota Malang.

    “Tentu bersyukur dan menjadi dorongan yang positif, motivasinya tentu kembali kepada bagaimana implementasi dasa bhakti bisa dirasakan warga Kota Malang,” kata Wahyu. [luc/aje]

  • Mendagri Dorong Daerah Kelola Sarpras Olahraga secara Profesional

    Mendagri Dorong Daerah Kelola Sarpras Olahraga secara Profesional

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola sarana dan prasarana (sarpras) olahraga secara profesional.

    “Dari fasilitas olahraga yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, idenya adalah, fasilitas olahraga ini, dikelola secara profesional, secara komersial, sebagai industri,” kata Tito dalam keterangannya usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarpras Olahraga Pusat dan Daerah di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    MoU dihadiri langsung oleh Menpora Erick Thohir dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat, para pejabat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian UMKM, serta perwakilan Pemda yang mengikuti kegiatan secara virtual.

    MoU memberikan payung hukum bagi Pemda untuk mengembangkan skema kolaborasi tersebut. Karenanya, Tito meminta para kepala daerah memanfaatkan peluang itu agar fasilitas olahraga yang selama ini tidak produktif dapat kembali hidup dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

    Menurut Mendagri, sarpras olahraga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ruang kegiatan masyarakat sekaligus sentra ekonomi. Pemanfaatannya dapat meluas, mulai dari penyelenggaraan event olahraga, ruang publik untuk olahraga harian, kegiatan seni dan hiburan, hingga area usaha bagi pelaku UMKM.

    “Makanya kita kerja sama dengan Pak Maman, Menteri UMKM, karena dia menangkap peluang itu,” ujar Mendagri.

    Dia yakin, jika dikelola secara profesional, fasilitas olahraga tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebaliknya, sarpras tersebut dapat berkontribusi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema kerja sama bisnis, profit sharing, maupun retribusi dari UMKM yang beroperasi di kawasan stadion.

    Tito juga menyebut, banyak fasilitas olahraga, terutama stadion, dibangun untuk mendukung penyelenggaraan event besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) maupun kompetisi internasional. “Namun setelah event berakhir, sebagian fasilitas tersebut tidak lagi digunakan dengan optimal—bahkan ada yang terbengkalai dan menimbulkan beban biaya bagi daerah,” katanya.

    Mendagri pun mencontohkan sejumlah fasilitas di beberapa daerah, seperti stadion dan venue olahraga lainnya yang kondisinya tidak terawat sebagaimana mestinya. Menurut Mendagri, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan pola pengelolaan agar sarpras olahraga tidak sekadar menjadi aset pasif.

    Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya menerapkan model pengelolaan profesional seperti yang banyak diterapkan di negara lain. Dia menyoroti pengalaman Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir yang pernah menjadi pemilik klub sepak bola internasional, serta bagaimana stadion di berbagai negara dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas publik dan kawasan ekonomi. [hen/aje]