Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Gubernur Sulteng lantik Bupati-Wabup Parigi Moutong dan Banggai

    Gubernur Sulteng lantik Bupati-Wabup Parigi Moutong dan Banggai

    Palu (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melantik Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai.

    Pelantikan dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu, Senin, diawali pembacaan Keputusan Mendagri dan dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan oleh gubernur. Pasangan yang dilantik adalah Erwin Burase dan Abdul Sahid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong. Selanjutnya, Amiruddin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banggai.

    Gubernur Anwar Hafid menyebut Parigi Moutong dan Banggai sebagai dua daerah strategis, yang dia sebut sebagai “raksasa” Sulawesi Tengah.

    Hal itu dikarenakan karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Ia meyakini pelantikan ini merupakan bagian dari momentum penting untuk mendorong percepatan pembangunan di kedua kabupaten tersebut.

    “Saya yakin ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari skenario tuhan. Dua daerah ini adalah andalan Sulawesi Tengah. Pelantikan ini adalah awal dari tanggung jawab besar untuk menjawab harapan masyarakat,” katanya menegaskan.

    Ia menyampaikan rasa syukur karena diberikan kepercayaan langsung oleh Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri untuk melantik para kepala daerah di dua kabupaten terbesar di Sulteng.

    Gubernur berharap agar kepala daerah yang baru dilantik segera bekerja cepat dan efektif, terutama dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

    Ia menggambarkan para pemimpin baru ini sebagai “baterai baru yang penuh daya”, yang harus segera dimanfaatkan untuk berlari membawa perubahan.

    “Dalam 100 hari pertama bukan sekadar simbol. Itu adalah energi baru, semangat baru. Gunakan momentum ini untuk menghadirkan dampak nyata bagi rakyat,” pesannya.

    Selain itu, Anwar juga menitipkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih program dan anggaran. Ia menegaskan bahwa Gubernur hadir sebagai mitra kerja dan tenaga bantu bagi para bupati dan wali kota.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Babel lantik Bupati-Wakil Bupati Bangka Barat

    Gubernur Babel lantik Bupati-Wakil Bupati Bangka Barat

    Pangkalpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani melantik dan mengambil sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat, Markus dan Yus Darahman di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel di Pangkalpinang, Senin.

    Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Nomor 100.2.1.315 Tahun 2025 tertanggal 23 Mei 2025.

    “Saya percaya Bupati Markus dan Pak Yus Derahman dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” kata Gubernur Babel Hidayat Arsani.

    Ia mengucapkan selamat bertugas kepada Markus dan Yus Derahman yang sudah resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat periode 2025-2030.

    “Saya yakin Pak Markus dan Yus adalah pasangan yang baik untuk kemajuan Bangka Barat. Tantangannya jadilah pemimpin yang sejati meski banyak persoalan,” ujarnya.

    Ia berpesan agar pemimpin baru tersebut mampu menghilangkan sikap dendam dan menghindari keributan antara kabupaten/kota maupun provinsi dalam hal politik atau lainnya.

    Pemimpin baru itu diajak untuk bersama-sama membenahi semua persoalan, dan membangun kolaborasi untuk kemajuan bersama.

    “Hindarkan hal-hal yang membuat kita terpecah belah karena tidak ada manusia yang sempurna, semua ada kekurangan dan kelebihan. Benahi semua persoalan, mari kita bangun Babel dengan kebersamaan bukan dengan kebencian atau kepentingan partai,” katanya.

    Pasangan “Maknyus” (akronim dari Markus-Yus Derahman) memenangkan Pilkada Bangka Barat 2024 dengan perolehan 36.977 suara (38,21 persen) setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) 22 Maret 2025 .

    Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Elza Elvia
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Video: Tragedi Perayaan Kemenangan Paris Saint-Germain, 2 Orang Tewas

    Video: Tragedi Perayaan Kemenangan Paris Saint-Germain, 2 Orang Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perayaan suporter klub sepakbola asal Prancis, Paris Saint-Germain atas kemenangan di laga final Liga Champions berujung tragedi. Kementerian dalam negeri menyatakan, ada 2 orang supporter yang tewas, dan 559 supporter lainnya ditangkap.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Senin, 02/06/2025) berikut ini.

  • Sapi Masbro Seberat 1,14 ton Asal Mojokerto Jadi Hewan Kurban Presiden Prabowo Tahun Ini

    Sapi Masbro Seberat 1,14 ton Asal Mojokerto Jadi Hewan Kurban Presiden Prabowo Tahun Ini

    Mojokerto (beritajatim.com) – Seekor sapi simmental berbobot 1,14 ton bernama Masbro terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi raksasa itu dibeli seharga Rp120 juta dari peternakan Berkah Wafa Farm (WFM) yang berlokasi di Dusun Dateng, Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

    Masbro memiliki bulu dominan cokelat dengan corak putih di bagian kepala, perut, dan kaki. Sapi jantan ini juga tidak bertanduk. Rencananya, Masbro akan disembelih di Masjid Dusun Glatik, Desa Watesnegoro. Karena jaraknya tidak sampai satu kilometer dari kandang, sapi akan dikarak atau diarak dengan berjalan kaki pada H-1 Idul Adha.

    Pengawas kandang Berkah Wafa Farm, Mochammad Zaini (50) mengatakan, pemilihan sapi banpres (bantuan Presiden) diawali dengan survei dari Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dan Pemprov Jawa Timur. Proses seleksi meliputi pengukuran tinggi, panjang tubuh, lingkar badan, penimbangan bobot, hingga pemeriksaan kesehatan.

    “Masbro akan dikarak agar masyarakat bisa melihat langsung. Ini bentuk syukur kami karena tahun ini sapi dari kandang kami dipercaya menjadi banpres (bantuan presiden). Tahun ini menjadi kali pertama, sapi dari Berkah Wafa Farm dipilih langsung oleh Presiden,” ungkapnya, Senin (2/6/2025).

    Tahun sebelumnya, sapi dari peternakan ini dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian. Berkah Wafa Farm merupakan peternakan besar milik Faisal Efendi yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 400 x 300 meter. Peternakan ini memelihara berbagai jenis sapi seperti limousin, simmental, peranakan ongole (PO), dan belgian blue.

    “Masbro merupakan sapi jenis simmental. Nama tersebut diberikan secara spontan oleh para karyawan kandang. Setiap karyawan memiliki sapi pegangan masing-masing. Tidak ada perawatan khusus, sejak terpilih menjadi banpres, hanya mulai mendapat tambahan asupan dan suntikan vitamin, termasuk obat cacing. Sapi diberi makan tiga kali sehari, pagi, sore, dan malam,” katanya.

    Pakan utamanya terdiri dari rumput hijau, rumput gajah, dan bonggol jagung giling. Sementara minumannya berupa comboran dari campuran poral, dedak, tetes tebu, bonggol jagung, bubuk kopra, dan bubuk kopi. Menjelang Idul Adha 2025, penjualan sapi di Berkah Wafa Farm mengalami lonjakan signifikan.

    “Meningkat 50 persen karena didukung dengan pembukaan tiga lapak baru di Jakarta, sebelumnya hanya satu. Sebanyak 70 ekor sapi telah dikirim ke Jakarta. Jumlah ini belum termasuk stok yang masih tersedia maupun yang dibeli dari petani mitra. Di sini ada sapi jenis limousin, simmental, peranakan PO dan belgian blue,” jelasnya. [tin/aje]

  • Pesta Kemenangan PSG Ricuh, Dua Orang Tewas dan Ratusan Ditahan

    Pesta Kemenangan PSG Ricuh, Dua Orang Tewas dan Ratusan Ditahan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perayaan kemenangan klub Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Champions berujung ricuh. Dua orang dilaporkan tewas dan lebih dari 500 orang ditangkap dalam kerusuhan yang terjadi di Paris dan sejumlah wilayah lain di Prancis.

    Kerusuhan pecah setelah PSG mengalahkan Inter Milan dengan skor telak 5-0 dalam laga final Liga Champions yang digelar di Munich, Sabtu (31/5/2025) malam waktu setempat. Kemenangan ini merupakan gelar Liga Champions pertama dalam sejarah PSG.

    Mengutip laporan The Independent, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prancis melaporkan bahwa 192 orang mengalami luka-luka dan terjadi 692 insiden kebakaran, termasuk 264 kasus pembakaran kendaraan.

    Hingga Minggu pagi, sebanyak 559 orang telah ditangkap, 491 di antaranya terjadi di Paris. Sementara itu, 320 orang ditahan, termasuk 254 penahanan di ibu kota.

    Kerusuhan dimulai bahkan sebelum pertandingan usai. Meski ribuan penggemar menyaksikan laga final di sejumlah titik, termasuk di stadion Parc des Princes yang menayangkan pertandingan lewat layar besar, sejumlah kelompok mulai menyalakan suar dan memicu bentrokan dengan aparat.

    Selama babak pertama, kepolisian antihuru-hara menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang merayakan kemenangan dengan cara anarkis. Di sekitar Champs-Élysées, meriam air dikerahkan untuk mengamankan area Place de l’Étoile dekat Arc de Triomphe, setelah sekelompok orang berusaha menerobos barikade.

    Pemain PSG, Ousmane Dembélé, turut angkat suara. Ia meminta para penggemar untuk tetap menjaga ketertiban dalam merayakan kemenangan bersejarah ini.

    “Mari kita rayakan, tetapi tanpa merusak segalanya di Paris,” ujar Dembélé kepada stasiun TV Canal Plus.

    Pihak berwenang Prancis masih melakukan evaluasi dan peningkatan pengamanan menyusul kejadian ini.

    (hsy/hsy)

  • Prabowo Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Begini Progresnya

    Prabowo Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengaku terus mempercepat pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Di mana, progres konstruksi tahap 1 dilaporkan mencapai 11,48%.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pada tahap 1 ini sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat telah dilakukan pengerjaan renovasi ringan hingga sedang (non-struktural).

    Dalam penjelasannya, proses renovasi bangunan eksisting untuk Sekolah Rakyat Tahap I dijadwalkan rampung dan dapat mulai beroperasi pada Juli 2025.

    “Tahap I maupun Tahap I-B ini di beberapa tempat bersifat sementara, karena belum menampung semua untuk SD, SMP, atau SMA, tergantung kebutuhan Pemerintah Daerah setempat. Nanti di Bulan Juli 2026, para siswa ini dipindahkan ke Sekolah Rakyat yang dibangun pada Tahap II,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (1/6/2025).

    Adapun, penanganan Sekolah Rakyat Tahap I ini terdiri dari Tahap I dan Tahap I-B dengan total 100 sekolah di seluruh Tanah Air. 

    Dody menambahkan, penanganan infrastruktur Sekolah Rakyat Tahap I maupun Tahap II bersumber dari APBN dengan anggaran sekitar Rp10 triliun di Tahun 2025. Di mana, penanganan Sekolah Rakyat Tahap I meliputi pekerjaan renovasi atau rehabilitasi bangunan eksisting seperti perbaikan dinding, lantai, plafon, penyediaan air bersih dan sanitasi hingga penyediaan meubelair.

    Sementara itu, penanganan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II ditargetkan bakal selesai pada 2026.

    “Kita sudah memverifikasi 224  lokasi usulan Tahap II, di mana 37 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertifikat lahan belum lengkap, dan 116 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.

    Untuk yang tidak disetujui, Dody melanjutkan, pihaknya bakal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang dinilai lebih sesuai.

    Secara terperinci, berikut sebaran wilayah 63 Sekolah Rakyat tahap I yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi.

    Provinsi Aceh: 2 Sekolah Rakyat
    Sumatra Utara: 3 Sekolah Rakyat 
    Riau: 1 Sekolah Rakyat
    Sumatra Barat: 3 Sekolah Rakyat
    Jambi: 1 Sekolah Rakyat
    Bengkulu: 1 Sekolah Rakyat, 
    Sumatra Selatan: 2 Sekolah Rakyat, 
    DKI Jakarta: 3 Sekolah Rakyat
    Jawa Barat: 10 Sekolah Rakyat
    Jawa Tengah: 7 Sekolah Rakyat
    DIY: 2 Sekolah Rakyat
    Jawa Timur: 12 Sekolah Rakyat
    Bali: 1 Sekolah Rakyat
    NTB: 1 Sekolah Rakyat
    NTT: 1 Sekolah Rakyat
    Kalimantan Selatan: 2 Sekolah Rakyat
    Sulawesi Utara: 2 Sekolah Rakyat, 
    Sulawesi Tengah: 1 Sekolah Rakyat
    Sulawesi Selatan: 4 Sekolah Rakyat, 
    Sulawesi Tenggara: 1 Sekolah Rakyat
    Maluku Utara: 2 Sekolah Rakyat
    Papua:  1 Sekolah Rakyat

  • Evaluasi Opsen Pajak, Beta Pasifik Siap Dukung Optimalisasi PAD Jatim

    Evaluasi Opsen Pajak, Beta Pasifik Siap Dukung Optimalisasi PAD Jatim

    Pasuruan (beritajatim.com) – PT Beta Pasifik Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur melalui layanan digital Samsat Nasional. Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi opsen pajak yang diikuti perwakilan UPTD Samsat dan Bapenda dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur.

    Opsen pajak resmi diberlakukan sejak 5 Januari 2025, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban masyarakat.

    Direktur Utama PT Beta Pasifik Indonesia, Jetto Arif, menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas layanan Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL). “Kami terus berupaya meningkatkan layanan SIGNAL agar mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya,” ujar Jetto.

    Menurut Jetto, kegiatan evaluasi ini sangat penting sebagai forum komunikasi antar-stakeholder untuk menyusun langkah perbaikan layanan. Ia menyebut SIGNAL diharapkan menjadi solusi digital andal yang mampu mendukung keberhasilan implementasi opsen pajak.

    “Evaluasi ini penting untuk mengetahui kendala di lapangan serta merumuskan solusi bersama. Kami ingin SIGNAL benar-benar menjadi solusi digital yang andal dan efisien,” lanjutnya.

    Rapat evaluasi digelar oleh PT Beta Pasifik Indonesia bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan dihadiri pembina Samsat tingkat nasional seperti Korlantas Polri, Kemendagri, dan Jasa Raharja. Hadir pula PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur dan Ditlantas Polda Jatim.

    Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa pemberlakuan opsen pajak tidak disertai kenaikan nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kepastian ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/722/KTPS/013/2024.

    “Opsen tidak berarti beban pajak naik. Justru ini disusun agar lebih adil, transparan, dan mendukung daya beli masyarakat,” kata Jetto.

    Peserta dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur antusias mengikuti sesi diskusi. Mereka menyampaikan berbagai kendala teknis dan administratif dalam penerapan SIGNAL di wilayah masing-masing, yang akan ditindaklanjuti dalam perbaikan sistem dan layanan. [ada/beq]

  • DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil

    DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil

    Foto: Hamdani/Radio Elshinta

    DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 23:45 WIB

    Elshinta.com – Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh secara tegas menyatakan penolakan terhadap Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

    Pernyataan sikap ini disampaikan dalam rapat daring yang digelar Forbes Aceh pada Rabu pagi (28/5/2025), yang diikuti oleh sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. 

    Dalam rapat tersebut, Forbes menyepakati sejumlah langkah strategis sebagai bentuk respons konkret terhadap keputusan yang dinilai sepihak dan mengabaikan prinsip kedaulatan wilayah Aceh.

    Langkah pertama adalah melakukan survei langsung ke lapangan guna meninjau kondisi faktual empat pulau yang tengah dipersengketakan. Forbes juga akan segera menggelar rapat resmi dengan Gubernur Aceh dalam waktu dekat untuk menyatukan langkah dan strategi bersama Pemerintah Aceh. Selain itu, Forbes Meminta Presiden Prabowo Batalkan SK Mendagri Soal Empat Pulau Yang Diklaim Milik Sumut

    Rapat tersebut dihadiri oleh H. Sudirman (Haji Uma) dari DPD RI serta anggota DPR RI seperti Nasir Djamil, H. Ruslan Daud, Irmawan, Muslem Aiyub, H.T. Ibrahim, Teuku Zulkarnaini (Ampon Bang), dan T. Husni dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Sumut, ikut pula Azhari Cage dan Tgk. Ahmada, Darwati Agani, tetap menyatakan dukungan terhadap sikap Forbes. 

    Dukungan serupa juga disampaikan oleh T.A. Khalid, Nazaruddin Dek Gam, Ilham Pangestu, Jamaluddin Idham, Ustadz Ghufran ,Irsan Sosiawan dan Samsul Bahri (Tiong), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani.

    Forbes menyoroti bahwa keputusan Mendagri tersebut tidak kolektif, tidak transparan, dan tidak menciptakan iklim kondusif di daerah. Keputusan diambil tanpa melibatkan Forbes atau meminta masukan dari para wakil rakyat Aceh, padahal keputusan tersebut berdampak langsung terhadap kedaulatan wilayah Aceh dan kepentingan masyarakat di empat pulau yang disengketakan.

    Gubernur Aceh sendiri diketahui telah enam kali menyurati Kemendagri sejak tahun 2018 terkait persoalan status empat pulau tersebut. Namun, dalam proses konsultasi dan pembahasan, hanya unsur pemerintah Aceh yang diundang, tanpa melibatkan Forbes sebagai representasi politik daerah di tingkat pusat.

    “Kami tidak akan tinggal diam melihat wilayah Aceh diputuskan sepihak tanpa dasar hukum dan keterlibatan wakil rakyat. Ini soal harga diri dan kejelasan batas wilayah yang harus diperjuangkan,” tersebut.

    Forbes menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas melalui jalur hukum, politik, dan diplomasi kelembagaan. “Mereka juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu menjaga kedaulatan wilayah serta mendorong pemerintah pusat agar lebih adil dan terbuka dalam mengambil keputusan yang menyangkut daerah,” pungkas Haji Uma yang bertindak sebagai Juru bicara dalam rapat tersebut.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Forum Purnawirawan TNI Temui Try Sutrisno, Bawa Bukti untuk Makzulkan Gibran

    Forum Purnawirawan TNI Temui Try Sutrisno, Bawa Bukti untuk Makzulkan Gibran

    GELORA.CO – Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI menyambangi kediaman mantan Wakil Presiden Try Sutrisno di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 30 Mei 2025. Pantauan Tempo di lokasi nampak hadir mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal (Purn) Sunarko, dan beberapa pengurus Forum Purnawirawan TNI.

    Mereka membawa map biru yang akan diserahkan kepada Try Sutrisno. “Isinya bukti dan kajian dari delapan poin tuntutan kami,” kata salah satu penggagas FPP TNI, Dwi Tjahyo, Soewarsono kepada Tempo di kediaman Try Sutrisno, siang ini.

    Pada pertemuan kali ini, dia menjelaskan, FPP akan meminta persetujuan Try Sutrisno sebagai salah satu purnawirawan yang turut menandatangani tuntutan Forum Purnawirawan TNI.

    Namun, dia belum berkenan untuk menjelaskan rinci ihwal bukti seperti apa yang dibawa ke hadapan Try dalam rangka mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. “Setelah beliau (Try Sutrisno) membaca dan menandatangani, maka surat akan segera diberikan ke DPR,” ujar dia.

    Forum Purnawirawan TNI, kata dia, telah merangkum kaidah dan alasan-alasan yuridis dalam surat permohonan usulan kepada legislator. Mereka menilai diperlukan pemeriksaan kembali proses pencalonan Gibran menjadi wakil presiden.

    Menurut Dwi, pemeriksaan kembali penting dilakukan guna mengetahui dan memastikan apakah proses pencalonan putra sulung mantan presiden, Joko Widodo, itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

    “Disertakan beberapa bukti perlakuan akun media sosial @fufufafa yang terindikasi milik Gibran,” ujar Dwi.

    Staf khusus Wakil Presiden Gibran, Tina Talisa, belum menjawab pesan Tempo yang meminta tanggapan ihwal rencana Forum Purnawirawan TNI yang akan mengusulkan rencana pemakzulan Gibran ke DPR dan MPR.

    Hingga laporan ini dipublikasikan, pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp itu hanya menunjukkan notifikasi dua cetang abu, alias hanya terkirim saja.

    Sebelumnya, selain menuntut pemakzulan Gibran, Forum PurnawirawanTNI juga menuntut hal lainnya seperti mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945; mendukung program kerja kabinet merah putih terkecuali mega proyek IKN.

    Kemudian, menghentikan proyek strategis nasional PIK 2, Rempang Eco City, proyek yang merugikan Masyarakat dan lingkungan, serta menghentikan dan mengembalikan tenaga kerja asing ke negara asalnya.

    Lalu, pemerintahan Prabowo juga wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan dan Undang-Undang Dasar; melakukan reshuffle kabinet terhadap Menteri yang terlibat tindak kejahatan hingga memiliki loyalitas ganda.

    Serta, mengembalikan fungsi kepolisian sebagai keamanan dan ketertiban Masyarakat di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

    Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

    Mayor Jenderal (Purn) Sunarko yang membacakan pernyataan sikap itu mengatakan, seluruh tuntutan yang dinyatakan FPP TNI adalah suara dan keresahan yang dihimpun dari prajurit dan masyarakat sipil.

    Menurut dia, dalam proses pencalonannya menjadi wakil Prabowo, Gibran telah melalukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum beracara di Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman. “Tuntutan kami murni suara hati,” kata Sunarko saat dihubungi Tempo, Jumat, 2 Mei 2025.

  • Bentuk Satgas Terpadu, Kemendagri Ancam Cabut Izin Ormas Bermasalah

    Bentuk Satgas Terpadu, Kemendagri Ancam Cabut Izin Ormas Bermasalah

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri perintahkan semua kepala daerah agar menindak tegas preman dan ormas yang dianggap telah melanggar aturan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan pihaknya sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas yang dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Menurutnya, satgas tersebut ditugaskan untuk menindak seluruh preman dan ormas yang bermasalah di seluruh Indonesia.

    “Fokus satgas ini adalah pada deteksi dini, kemudian cegah dini, penindakan, dan juga penegakan hukum,” tuturnya di Jakarta, Jumat (30/5).

    Kemendagri, menurut Bima, saat ini terus melakukan evaluasi dan meminta agar Satgas di daerah proaktif menampung aduan masyarakat terkait pelanggaran oleh ormas. 

    Menurutnya, sanksi yang akan diberikan ke preman dan ormas bermasalah yaitu sanksi administratif, pidana hingga pembubaran izin ormas tersebut.

    “Ormas yang secara administratif memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin apabila melanggar aturan,” katanya.

    Sementara itu, menurut Bima, untuk ormas yang terdaftar sebagai badan hukum dan yayasan atau perkumpulan di Kementerian Hukum, Satgas dapat merekomendasikan penindakan kepada kementerian tersebut berupa pencabutan status badan hukum.

    “Jadi yang ingin kami sampaikan adalah perangkat hukumnya sudah ada, kemudian aturannya sudah jelas. Tinggal semuanya dikembalikan lagi kepada para aparat di tingkatannya masing-masing,” ujarnya.