Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mentan Amran Bongkar dan Tunjuk Pelaku yang Bikin Harga Beras Naik

    Mentan Amran Bongkar dan Tunjuk Pelaku yang Bikin Harga Beras Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan penyebab kenaikan harga beras yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Menurut Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, kenaikan harga beras terjadi akibat adanya permainan oleh pihak tertentu.

    “Harga grosir turun, tapi di hilir naik, kan dikit. Ngerti nggak apa maksudnya? Kalau di petani turun, di grosir turun, di tingkat eceran menurut Anda apa?,” ujar Amran saat ditemui di komplek Istana Presiden di Jakarta, dikutip Minggu (8/6/2025).

    Amran pun membenarkan bahwa kenaikan harga beras di Indonesia disebabkan oleh permainan. “(Ada permainan?). Ah itu jawabannya, tulis saja,” ucapnya tersenyum.

    Dia melanjutkan, rencana pemerintah yang mengembangkan Koperasi Merah Putih diyakini dapat mengatasi praktik-praktik permainan harga beras di Indonesia. Sebab, Koperasi Merah Putih dapat membuat distribusi beras menjadi lebih efisien.

    “Jadi middleman-nya. Nanti ke depan, itu fungsi dari Koperasi Merah Putih, memotong rantai pasok. Dari 3, kita hitung sampai 8 sekarang, nanti tinggal jadi 3 dari produsen, koperasi, langsung ke pembeli,” imbuh dia.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengingatkan adanya tren kenaikan harga beras ketika menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 26 Mei 2025 lalu. Bahkan, dalam kesempatan yang sama, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi seiring kenaikan harga beras yang terjadi di pasar.

    Foto: Harga beras medium dan premium di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Senin (2/6/2025). (CNBC Indonesia/Chandra)
    Harga beras medium dan premium di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Senin (2/6/2025). (CNBC Indonesia/Chandra)

    Sementara itu, Amran menyampaikan, kemungkinan pada bulan Juni ini, Bulog akan mampu menyerap 400.000-500.000 ton setara beras produksi gabah petani dalam negeri.

    Sebagaimana diketahui, BPS mencatat bahwa harga beras mengalami kenaikan 2,37% secara tahunan di bulan Mei 2025. Namun, secara bulanan harga beras turun tipis 0,01% dibandingkan April 2025.

    Sementara itu, harga beras di tingkat grosir dan eceran mengalami lonjakan, baik secara tahunan maupun bulanan. Di tingkat grosir, harga beras di bulan Mei 2025 naik 0,05% dan secara tahunan naik 2,07%. Sedangkan di tingkat eceran, harga beras bulan Mei 2025 ternyata sudah lebih mahal 2,46% dibandingkan Mei 2024, dan naik 0,20% dibandingkan April 2024.

    Padahal, menurut BPS, Angka Tetap Subround I produksi beras nasional pada periode Januari-April 2025 justru melonjak 26,54% atau 2,94 juta ton menjadi 14,01 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang hanya 11,07 juta ton.

    Tak hanya itu, Kementan mencatat bahwa pada 31 Mei 2025 lalu stok cadangan beras pemerintah (CBP) sudah menembus angka 4 juta ton. Angka ini diklaim sebagai capaian tertinggi sejak Bulog berdiri tahun 1969.

    Lebih lanjut, Kementan memaparkan, serapan beras lokal oleh Bulog hingga 31 Mei 2025 pukul 12.14 WIB mencapai 2,429 juta ton. Pencapaian ini pun diklaim sebagai yang tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Angka serapan beras lokal ini melonjak lebih dari 400% dibandingkan dengan periode sama dalam 5 tahun terakhir.

    (fys/wur)

  • Pemda Rapat di Hotel, Perlu Pedoman Agar Tak Kebabalasan

    Pemda Rapat di Hotel, Perlu Pedoman Agar Tak Kebabalasan

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri mengizinkan bagi pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Relaksasi efisiensi anggaran bagi Pemda ini dimaksudkan untuk mendukung keberlangsungan hotel dan restoran.

    “Secara prinsip setuju atas relaksasi efisiensi anggaran tersebut. Industri perhotelan harus didukung oleh pemerintah. Namun, harus ada paramater yang jelas sebagai panduan bagi Pemda,” ujar Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin.

    Menurutnya, panduan yang jelas bagi Pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri. Menurutnya, pada 23 Februari 2025 lalu, Mendagri menerbitkan SE Nomor 900/833/SJ sebagai tindaklanjut dari Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

    “Idealnya, menteri menerbitkan SE baru sebagai perubahan atas SE sebelumnya,” kata pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi, Al-Khozini Jember ini.

    Dia menilai, surat Edaran baru tersebut penting bagi Pemda sebagai pedoman dalam pelaksanaan relaksasi anggaran di lingkungan Pemda khususnya terkait penggunaan anggaran yang bersifat seremonial, kajian, seminar. Menurut dia, di Inpres dan SE sebelumnya secara konkret menyebutkan tentang pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial.

    “Harus ada pedoman baru, agar tidak terjadi kebingungan atau kebablasan. Spirit efisiensi dan relaksasi harus terukur,” kata Khozin.

    Dia mengingatkan ke depan, Kemendagri dalam membuat kebijakan harus dilakukan kajian secara matang agar setiap kebijakan dapat terukur dan memberi manfaat bagi publik khususnya bagi masyarakat daerah. “Ke depan dalam setiap menerbitkan kebijakan harus ada kajian yang matang dan terukur. Jangan ada kesan plin plan,” tegas Anggota DPR dapil Jatim IV (Jember-Lumajang).

    Dia tidak menampik soal industri perhotelan yang terdampak langsung atas kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Namun, kata dia, daerah-daerah yang obyek wisatanya optimal, industri perhotelan tak banyak terdampak atas kebijakan efisiensi anggaran ini. “Di sini pentingnya Pemda untuk mengeksplorasi obyek wisata dan potensi daerahnya, karena efek dominonya dirasakan oleh sektor lainnya seperti UMKM termasuk perhotelan,” katanya. [hen/but]

  • Politik sepekan, pemda boleh rapat di hotel hingga isu Kapolri baru

    Politik sepekan, pemda boleh rapat di hotel hingga isu Kapolri baru

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

    Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoran

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

    “Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo),” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).

    Selengkapnya klik di sini.

    Dasco dan Mensesneg temui Megawati, bahas masukan untuk negara

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengunjungi kediaman presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, diposting melalui akun Instagram @prasetyo_hadi yang ditautkan dengan akun @sufmi_dasco, Kamis.

    “Diterima langsung oleh presiden ke-5 RI Ibu Megawati Soekarnoputri di kediamannya beberapa hari lalu,” demikian petikan keterangan foto di akun tersebut.

    Selengkapnya klik di sini.

    Irjen Darmoko tanggapi isu dirinya jadi calon Kapolri

    Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol. Rudi Darmoko menanggapi isu dirinya masuk dalam bursa calon Kapolri.

    “Saya malah enggak tahu itu,” katanya kepada wartawan di Kupang, Selasa, usai menghadiri apel penyambutan di Mapolda NTT.

    Irjen Pol. Rudi Darmoko mengatakan bahwa masalah dirinya masuk dalam bursa calon Kapolri atau tidak itu adalah urusan petinggi Polri dan dirinya hanya melaksanakan perintah petinggi Polri saja.

    Selengkapnya klik di sini.

    Momen Prabowo bercanda kepada Megawati: Ibu agak kurus, diet ibu berhasil

    Presiden RI Prabowo Subianto dan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu menjelang Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin pagi.

    Dalam momen penuh keakraban tersebut, Presiden Prabowo melontarkan candaan kepada Megawati bahwa presiden ke-5 RI itu kini tampak agak kurus karena diet yang berhasil.

    Momen keakraban kedua pemimpin bangsa itu terjadi saat Presiden Prabowo Subianto tiba di ruang tunggu Gedung Pancasila, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Anggota DPR: Tidak ada kompromi untuk tambang nikel di Raja Ampat

    Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah melanggar regulasi dan mengancam salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia yang selama ini menjadi andalan Indonesia di sektor pariwisata dan konservasi.

    “Raja Ampat bukan kawasan biasa. Ini adalah salah satu surga biodiversitas laut dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Kawasan ini bukan tempat yang bisa dikompromikan untuk kegiatan pertambangan, jangan rusak kawasan ini hanya demi mengejar hilirisasi nikel,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Raja Ampat terdiri dari lebih dari 610 pulau dengan perairan yang menjadi rumah bagi 75 persen spesies laut dunia, termasuk 540 jenis karang dan lebih dari 1.500 spesies ikan. Namun sejumlah pulau kecil di kawasan tersebut kini telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel bahkan sebagian sudah aktif ditambang.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Depok Bolehkan OPD Rapat di Hotel Asal Anggaran Cukup

    Pemkot Depok Bolehkan OPD Rapat di Hotel Asal Anggaran Cukup

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membolehkan pemerintah daerah (Pemda) menggelar kegiatan rapat di hotel dan restoran. Pemkot Depok sejak awal memang mengizinkan organisasi perangkat daerah (OPD) rapat di hotel asalkan di dalam kota.

    “Untuk Pemkot Depok dari awal membolehkan rapat di hotel asal hotelnya di Depok,” kata Sekretaris Daerah Kota Depok, Nina Suzana, kepada wartawan, Minggu (8/6/2025).

    Nina mengatakan Pemkot membolehkan rapat di hotel untuk menjaga perputaran ekonomi di sektor perhotelan. Dia menyebut pajak dari hotel dan restoran juga memberikan pendapatan asli daerah (PAD).

    “Dari awal kami sudah membolehkan OPD mengadakan rapat-rapat di hotel di Depok untuk perputaran ekonomi dan juga PAD dari sektor pajak hotel dan restoran,” jelasnya.

    Usai adanya arahan dari Mendagri ini, Nina mengatakan OPD dibolehkan menggelar rapat di hotel luar Kota Depok. Namun, Nina tetap mengingatkan terkait anggaran.

    “Tapi karena rapat-rapat di hotel bagian dari yang harus diefisiensikan ya silahkan saja bagi OPD yang masih memiliki anggaran rakor untuk menggunakan hotel di Depok dan luar Depok,” tutur dia.

    “Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini,” ujar Tito, dalam keterangannya, Rabu (4/6/).

    Menurutnya, pertemuan di hotel maupun restoran dapat dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Langkah ini juga sekaligus untuk menghidupkan sektor hospitality.

    Namun, Pemda juga harus memikirkan keberlanjutan dari usaha sektor tersebut. Menurut Tito mengurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada alokasi anggarannya.

    (lir/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PKS dorong pembahasan RUU Pemilu selesai tahun ini

    PKS dorong pembahasan RUU Pemilu selesai tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) selesai pada tahun ini agar pada tahun-tahun berikutnya seluruh pihak bisa fokus mempersiapkan Pemilu 2029.

    Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan apabila pembahasan RUU Pemilu dilakukan pada momen yang terlalu dekat dengan persiapan Pemilu 2029, maka pembahasannya akan terlalu pragmatis.

    “Kalau dari awal, ini masih sangat jauh dan persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan semakin baik,” kata Muzzammil dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengaku ingin kondisi pemilu maupun data pemilu pada tahun 2029 tidak seperti Pemilu 2024, di mana sempat terjadi keributan di KPU.

    Muzzammil pun bercerita bahwa telah terlibat dalam pembahasan UU Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya selama tiga periode, yakni pada 2004, 2009, dan 2014, yang melibatkan semua fraksi dan orang-orang terbaik.

    Maka dari itu apabila akan terdapat kembali pembahasan RUU Pemilu, dirinya menginginkan adanya pelibatan orang-orang terbaik, bahkan bisa terbentuk panitia khusus (pansus), dengan keterlibatan semua komponen, termasuk pakar, di dalamnya.

    “Jadi saya tidak ingin bicara parsial, bagaimana parlementary threshold, bagaimana presidential threshold, tentu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kami hormati,” tuturnya.

    Selebihnya, sambung dia, DPR akan menyempurnakan berbagai norma yang ada, terutama bagaimana pemilu dari waktu ke waktu bisa semakin berkualitas serta kandidat yang terpilih merupakan orang-orang terbaik.

    “Meminimalkan money politics, itu yang kami pikirkan. Pembicaraan tentang bantuan partai politik, bagaimana best practices di luar negeri, kami tidak ingin korupsi, bagaimana di luar negeri, itu termasuk hal-hal yang integral dan tidak mungkin saya bicara satu aspek saja,” ungkap Muzzammil.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai menyusun draf RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disebut akan menjadi paket UU Politik.

    “Kementerian Dalam Negeri hari ini sedang menyusun draf, dan kita membuka ruang publik yang sangat besar,” kata Bima dalam Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu yang diselenggarakan Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (19/5).

    Menurut dia, aspirasi publik yang besar dalam penyusunan draf RUU tersebut akan menghasilkan UU makin berkualitas.

    Dia mengatakan penyusunan RUU tersebut juga tidak boleh hanya mengandalkan kepentingan politik saja, tetapi harus menyerap aspirasi dari berbagai peneliti atau akademisi.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rapat pemda di hotel butuh pedoman agar tak kebablasan

    Rapat pemda di hotel butuh pedoman agar tak kebablasan

    Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. (ANTARA/HO-DPR)

    Anggota DPR: Rapat pemda di hotel butuh pedoman agar tak kebablasan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan bahwa rapat-rapat yang digelar oleh pemerintah daerah (pemda) di hotel membutuhkan pedoman agar tak kebablasan, walaupun sudah diperbolehkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Relaksasi efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung keberlangsungan hotel dan restoran. Namun, dia mengingatkan bahwa parameter jelas dibutuhkan untuk relaksasi tersebut.

    “Secara prinsip setuju atas relaksasi efisiensi anggaran tersebut. Industri perhotelan harus didukung oleh pemerintah,” kata Khozin, Sabtu.

    Menurut dia, panduan yang jelas bagi Pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri. Adapun pada 23 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900/833/SJ sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

    “Idealnya, menteri menerbitkan SE baru sebagai perubahan atas SE sebelumnya,” kata dia.

    Dia menilai bahwa surat edaran itu dibutuhkan bagi pemda sebagai pedoman dalam pelaksanaan relaksasi anggaran, khususnya terkait penggunaan anggaran yang bersifat seremonial, kajian, hingga seminar. Pasalnya, di Inpres dan SE sebelumnya, dijelaskan bahwa belanja kegiatan yang bersifat seremonial harus dibatasi.

    “Harus ada pedoman baru, agar tidak terjadi kebingungan atau kebablasan. Spirit efisiensi dan relaksasi harus terukur,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengingatkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar melakukan kajian secara matang sebelum mengeluarkan kebijakan agar hal yang dihasilkan dapat terukur dan memberi manfaat bagi publik.

    “Ke depan dalam setiap menerbitkan kebijakan harus ada kajian yang matang dan terukur. Jangan ada kesan plin-plan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Anggota DPR: Rapat pemda di hotel butuh pedoman agar tak kebablasan

    Anggota DPR: Rapat pemda di hotel butuh pedoman agar tak kebablasan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan bahwa rapat-rapat yang digelar oleh pemerintah daerah (pemda) di hotel membutuhkan pedoman agar tak kebablasan, walaupun sudah diperbolehkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Relaksasi efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung keberlangsungan hotel dan restoran. Namun, dia mengingatkan bahwa parameter jelas dibutuhkan untuk relaksasi tersebut.

    “Secara prinsip setuju atas relaksasi efisiensi anggaran tersebut. Industri perhotelan harus didukung oleh pemerintah,” kata Khozin, Sabtu.

    Menurut dia, panduan yang jelas bagi Pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri. Adapun pada 23 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900/833/SJ sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

    “Idealnya, menteri menerbitkan SE baru sebagai perubahan atas SE sebelumnya,” kata dia.

    Dia menilai bahwa surat edaran itu dibutuhkan bagi pemda sebagai pedoman dalam pelaksanaan relaksasi anggaran, khususnya terkait penggunaan anggaran yang bersifat seremonial, kajian, hingga seminar. Pasalnya, di Inpres dan SE sebelumnya, dijelaskan bahwa belanja kegiatan yang bersifat seremonial harus dibatasi.

    “Harus ada pedoman baru, agar tidak terjadi kebingungan atau kebablasan. Spirit efisiensi dan relaksasi harus terukur,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengingatkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar melakukan kajian secara matang sebelum mengeluarkan kebijakan agar hal yang dihasilkan dapat terukur dan memberi manfaat bagi publik.

    “Ke depan dalam setiap menerbitkan kebijakan harus ada kajian yang matang dan terukur. Jangan ada kesan plin-plan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pratikno dan AHY Tekankan Semangat Berkorban untuk Sesama Dalam Iduladha 2025

    Pratikno dan AHY Tekankan Semangat Berkorban untuk Sesama Dalam Iduladha 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kompak memaknai Hari Raya Iduladha 2025 sebagai teladan untuk berkorban pada negara.

    Mulanya, Pratikno bersyukur bahwa salat Id hari ini, Jumat (6/6/2025) di Masjid Istiqlal berlangsung dengan suasana yang sejuk, tenang, dan menyentuh karena kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang memberikan tauladan perlunya pengorbanan.

    Menurutnya, Iduladha bukan sekadar hanya ritual mengkurbankan hewan. Lebih dari itu, momen ini dijadikan sebagai pengingat untuk melakukan pengorbanan untuk bangsa dan negara.

    “Pengorbanan untuk berbakti, bekerja lebih baik, terutama apalagi pemerintah, kepada masyarakat bangsa negara. Itu saya kira nilainya hampir sama. Berkorban, mengorbankan adanya apa yang kita ada, untuk yang kita sayangi, untuk kepentingan masyarakat bangsa negara,” jelasnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Sependapat, AHY juga menilai semangat kurban harus menjadi pedoman dalam hidup, termasuk untuk pengabdian terhadap negara. Dia berpendapat demikian lantaran menurutnya pengorbanan bukan hanya antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga dengan sesama umat manusia.

    “Bukan hanya sesama umat Islam tapi juga sesama anak bangsa. Saya rasa spirit kurban ini tentu harus menjadi pedoman dalam hidup kita termasuk dalam pengabdian kita untuk negara,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Masjid Istiqlal menggelar salat Id tadi pagi yang juga diikuti oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Menko PMK Pratikno, Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas.

    Selanjutnya ada Menbud Fadli Zon, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin. Selain itu juga ada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAL Muhammad Ali.

  • Puan Ajak Pemimpin Tetap Dahulukan Kepentingan Rakyat di Momen Iduladha 2025

    Puan Ajak Pemimpin Tetap Dahulukan Kepentingan Rakyat di Momen Iduladha 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menumbuhkan semangat berbagai kepada sesama dan memperkuat solidaritas, dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 2025.

    Puan beranggapan esensi berkurban bukan hanya terletak pada penyembelihan hewan. Dia berpesan Iduladha terletak pada nilai keikhlasan, solidaritas, dan keberpihakan kepada sesama.

    “Iduladha mengajarkan kita untuk peduli, khususnya bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, inilah saat yang tepat untuk berbagi dan memperkuat persaudaraan,” ucapnya dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip pada Jumat (6/6/2025).

    Lebih jauh, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mendorong agar momentum kurban dapat menjadi sarana untuk memberdayakan peternak lokal.

    “Semoga kurban yang kita tunaikan tahun ini tidak hanya menjadi amal ibadah, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi rakyat kecil,” tutur Puan.

    Tak hanya itu, mantan Menko PMK ini berpandangan nilai-nilai Iduladha ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa terletak pada solidaritasnya. 

    Sebab itu, sebagai lembaga perwakilan rakyat Puan berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mengawasi setiap program pemerintah agar benar-benar dirasakan rakyat.

    “Mari kita jadikan Iduladha sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan, bahwa dalam setiap langkah dan keputusan, rakyat harus selalu menjadi yang utama,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Puan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Mengenakan busana muslim berwarna putih dan kerudung senada, dia tiba di masjid sekitar pukul 06:20 WIB. 

    Sebelum salat dimulai, dia sempat menunggu di ruang holding bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

    Adapun, berdasarkan pantauan Bisnis sejumlah tokoh lainnya yang terlihat salat Id di Masjid Istiqlal ada Menko PMK Pratikno, Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas.

    Selanjutnya ada Menbud Fadli Zon, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin.

  • Bupati TTU Yosep Umumkan Copot 2 Kadis Saat Serahkan Sapi Kurban

    Bupati TTU Yosep Umumkan Copot 2 Kadis Saat Serahkan Sapi Kurban

    Kefamenanu, Beritasatu.com – Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Yosep Falentinus Delasalle Kebo mengumumkan pencopotan dua pejabat eselon II setingkat kepala dinas di sela penyerahan sapi kurban di Masjid Agung Al-Mujahidin, Kefamenanu, TTU, Nusa Tenggara Timur, Jumat (6/6/2025).

    Pejabat yang dicopot, adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TTU Erwin Taolin dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) TTU Yufentus Kabelen.

    “Momentum Iduladha adalah pengingat tentang makna keikhlasan, pengorbanan, dan tanggung jawab. Saya kira ini saat yang tepat untuk menyampaikan keputusan yang sudah melalui pertimbangan panjang. Dua pejabat kita, masing-masing kepala Dukcapil dan kepala Bapenda secara resmi saya non- job-kan,” ujar Falen Kebo di hadapan tokoh agama dan masyarakat.

    Faken menjelaskan keputusan ini bukan didasari kepentingan pribadi, melainkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kedua pejabat selama periode 2022–2024. 

    Ia menekankan pemerintah daerah perlu didukung oleh pejabat yang tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga mampu mendorong perubahan dan perbaikan di bidang pelayanan publik.

    “Dalam laporan evaluasi, ditemukan adanya pembiaran terhadap maladministrasi di lingkungan Dukcapil. Beberapa persoalan prosedural tidak ditangani dengan serius, dan ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan ke masyarakat. Sementara itu, kepala Bapenda tidak mampu menggenjot PAD sesuai target yang kita tetapkan sejak awal,” jelasnya.

    Falen juga menggarisbawahi keputusan terhadap kepala Dukcapil akan tetap mengikuti prosedur resmi yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, mengingat posisi tersebut merupakan jabatan strategis yang penunjukannya harus mendapatkan persetujuan pusat.

    “Saya tidak bisa biarkan sistem berjalan setengah hati. Kita sedang dalam misi membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Maka, semua harus serius. Jika tidak mampu, silakan beri ruang bagi yang lebih siap,” tegasnya.

    Langkah Bupati TTU ini sontak menjadi sorotan, tidak hanya karena diumumkan dalam suasana religius, tetapi juga karena dinilai sebagai bentuk konsistensi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

    Penyerahan sapi kurban sendiri merupakan tradisi rutin Pemerintah Kabupaten TTU untuk mempererat tali persaudaraan dengan umat Muslim di wilayah tersebut. Tahun ini, sapi kurban diserahkan langsung oleh Bupati kepada perwakilan umat Muslim di berbagai kecamatan, sebagai simbol dukungan dan penghargaan terhadap keberagaman di TTU.

    “Iduladha bukan hanya perayaan umat muslim, tetapi juga ajakan kepada semua kita untuk lebih jujur, adil, dan mau berkorban demi kebaikan bersama,” tutup Falen.