Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kemendagri: Musrenbang HAM Nasional sejalan Astacita Presiden

    Kemendagri: Musrenbang HAM Nasional sejalan Astacita Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kemendagri mendukung Kementerian Hak Asasi Manusia yang akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang HAM Nasional.

    Bima mengatakan Kemendagri siap berpartisipasi dalam Musrenbang HAM Nasional, yang dinilai penting agar menjamin pembangunan nasional berbasis HAM.

    “Tentu Kemendagri mendukung itu. Kami siap bersedia (kalau diundang untuk mengisi materi),” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Bima meyakini Musrenbang HAM Nasional sejalan dengan Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    Oleh karena itu, Bima menyebut Musrenbang HAM Nasional wajib mendapat perhatian khusus.

    “Ya ini kan bagian dari Asta Cita yang sifatnya mandatory harus menjadi atensi tidak hanya pemerintah pusat tapi kepala daerah juga,” ujarnya.

    Bima mengingatkan pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat sehingga pemda didorong melaksanakan nilai-nilai HAM dalam pembangunan.

    “Karena kepala daerah ini ujung tombak pemenuhan hak-hak dasar warga, jadi kepala daerah harus bisa memahami itu (nilai-nilai HAM),” ujar mantan Wali Kota Bogor tersebut.

    Kementerian HAM merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM dalam Musrenbang HAM Nasional yang bakal digelar pada Senin (8/12) hingga Rabu (10/12).

    Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan Musrenbang HAM Nasional ini merupakan yang pertama di Indonesia. Langkah ini merupakan tonggak sejarah pembangunan HAM sebagai aset yang tidak berwujud.

    “Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” ucapnya.

    Pigai meyakini Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional, sekaligus tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan aspek HAM dalam butir pertama.

    Musrenbang tersebut merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional untuk mewujudkan rencana strategis, mengarusutamakan HAM dalam pembangunan nasional, dan mencapai target Indonesia memimpin dunia pada tahun 2045.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: Musrenbang HAM Nasional sejalan Astacita Presiden

    Kemendagri: Musrenbang HAM Nasional sejalan Astacita Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kemendagri mendukung Kementerian Hak Asasi Manusia yang akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang HAM Nasional.

    Bima mengatakan Kemendagri siap berpartisipasi dalam Musrenbang HAM Nasional, yang dinilai penting agar menjamin pembangunan nasional berbasis HAM.

    “Tentu Kemendagri mendukung itu. Kami siap bersedia (kalau diundang untuk mengisi materi),” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Bima meyakini Musrenbang HAM Nasional sejalan dengan Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    Oleh karena itu, Bima menyebut Musrenbang HAM Nasional wajib mendapat perhatian khusus.

    “Ya ini kan bagian dari Asta Cita yang sifatnya mandatory harus menjadi atensi tidak hanya pemerintah pusat tapi kepala daerah juga,” ujarnya.

    Bima mengingatkan pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat sehingga pemda didorong melaksanakan nilai-nilai HAM dalam pembangunan.

    “Karena kepala daerah ini ujung tombak pemenuhan hak-hak dasar warga, jadi kepala daerah harus bisa memahami itu (nilai-nilai HAM),” ujar mantan Wali Kota Bogor tersebut.

    Kementerian HAM merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM dalam Musrenbang HAM Nasional yang bakal digelar pada Senin (8/12) hingga Rabu (10/12).

    Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan Musrenbang HAM Nasional ini merupakan yang pertama di Indonesia. Langkah ini merupakan tonggak sejarah pembangunan HAM sebagai aset yang tidak berwujud.

    “Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” ucapnya.

    Pigai meyakini Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional, sekaligus tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan aspek HAM dalam butir pertama.

    Musrenbang tersebut merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional untuk mewujudkan rencana strategis, mengarusutamakan HAM dalam pembangunan nasional, dan mencapai target Indonesia memimpin dunia pada tahun 2045.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri minta Aceh percepat pencairan BTT untuk tangani bencana

    Kemendagri minta Aceh percepat pencairan BTT untuk tangani bencana

    Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, di masa tanggap darurat ini faktor kecepatan menentukan keberhasilan dalam pemulihan dan penanganan bencana

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali meminta Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera mencairkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk percepatan penanganan bencana di daerah tersebut.

    “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, di masa tanggap darurat ini faktor kecepatan menentukan keberhasilan dalam pemulihan dan penanganan bencana,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Safrizal dalam Rapat Percepatan Penanganan Bencana di Aceh digelar di Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Sekda Provinsi Aceh, dan pihak terkait lainnya.

    Salah satu kendala utama penanganan bencana di Aceh adalah belum dicairkannya dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang sangat dibutuhkan dalam mempercepat penanganan bencana. Rapat ini dimaksudkan pula untuk mengonsolidasikan percepatan pemanfaatan BTT tersebut.

    “Regulasi telah jelas mengatur terkait penggunaan BTT yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa keadaan darurat yang memenuhi kriteria penggunaan dana Belanja BTT adalah bencana alam. Ini harus dipahami, bahwa kebutuhan dan kendala biaya dapat dipecahkan dengan pemanfaatan BTT sebagai solusi,” ujarnya.

    Dana BTT dapat dimanfaatkan untuk melakukan di 8 area pengadaan barang dan jasa, yakni pencarian dan pertolongan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, penampungan dan hunian sementara. Pengaturan ini termaktub dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

    “Dengan skema pengadaan di 8 area, maka dana BTT ini dapat mengurai kebutuhan yang mendesak disamping pemanfaatan BTT ada juga bantuan keuangan dari berbagai Provinsi lainnya seperti Jawa Timur, NTT, Kaltara dan Sulut. Sumber daya ini harus dioptimalkan sesegera mungkin untuk pemulihan” kata Safrizal.

    Menanggapi hal tersebut, Sekda Provinsi Aceh Muhammad Nasir menyampaikan bahwa proses pencairan BTT akan dituntaskan besok. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga mendorong pemanfaatan Rp143 miliar di 18 kabupaten/kota se Aceh.

    “Selesai rapat ini, seluruh SKPA terkait harus menuntaskan pekerjaan malam ini juga, sehingga besok BTT dapat dicairkan” kata Nasir.

    Terhambatnya proses pencairan BTT tersebut, menyebabkan tidak optimalnya penanganan bencana banjir, padahal peraturan dengan tegas mengamanatkan langkah percepatan saat terjadi bencana.

    Situasi ini justru berbanding terbalik dengan pemerintah provinsi lain yang berlomba-lomba menyumbangkan APBD-nya untuk membantu penanganan bencana banjir di Sumatera, termasuk Aceh.

    Tercatat Pemprov Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat telah mencairkan dana BTT untuk dialokasikan bagi bantuan bencana banjir Sumatera.

    Safrizal juga kembali menegaskan meski pemerintah pusat hadir untuk membantu, tanggungjawab pemda tidak bisa diwakilkan. Pemerintah hadir langsung untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masa tanggap darurat.

    Kementerian Dalam Negeri juga menaruh perhatian serius terhadap percepatan pemanfaatan dana BTT baik di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Sepekan sudah berlalu pascabanjir bandang yang berdampak di 18 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, upaya pemulihan terus berlangsung ditengah kondisi masih terputusnya infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan komunikasi, dan pengadaan logistik kebutuhan pokok bagi pengungsi dan warga.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proses Pengajuan Bansos Dipangkas Jadi 3 Tahap!

    Proses Pengajuan Bansos Dipangkas Jadi 3 Tahap!

    Jakarta –

    Proses digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) tak hanya memindahkan proses dari manual ke sistem elektronik, namun memangkas proses pengajuan bantuan sosial (bansos) dari 7 tahap menjadi 3 tahap.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan keberhasilan digitalisasi perlinsos ini terbukti dari hasil piloting yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.

    “Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

    Menurut Rini hal terpenting dalam proses digitalisasi perlinsos ini dimulai dari menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dan diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor.

    Perlinsos harus berbasis data pemerintah yang saling terhubung sehingga subsidi itu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Belum lagi hal ini juga sudah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto agar perlinsos harus tepat sasaran dan berbasis data, sehingga bantuan betul-betul diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

    Bahkan menurut Rini, Prabowo juga mendorong keberanian pemerintah untuk meneliti, mengevaluasi, dan mengubah skema subsidi bila perlu. Untuk itu DTSEN harus diperkuat dengan berbagi data administratif lain sehingga bisa menjadi lebih bersih, akurat, dan update.

    “Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” tegas Rini.

    Sementara itu, Ketua Komite PTDP Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pilot project digitalisasi perlinsos ini akan diperluas ke berbagai kabupaten dan kota berdasarkan hasil seleksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Di mana menurutnya sejauh ini daerah yang sudah diusulkan menjadi pilot project terdiri dari 16 kabupaten/kota di wilayah Indonesia barat, 11 daerah di Indonesia tengah, serta 5 daerah di Indonesia timur.

    “Kita akan piloting ke 32 kabupaten dan kota yang diseleksi oleh Kemendagri,” ungkap Luhut.

    (igo/hns)

  • Pemerintah Jamin Kekurangan Dana Desa 2025 Dilunasi Tahun Depan

    Pemerintah Jamin Kekurangan Dana Desa 2025 Dilunasi Tahun Depan

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa yang belum dibayarkan pada 2025 akan dilunasi pada tahun depan. Yandri menegaskan pembayaran kekurangan Dana Desa 2025 itu tidak mempengaruhi besaran Dana Desa pada tahun 2026.

    Hal ini disampaikan Yandri usai membahas sejumlah upaya terkait pencairan Dana Desa menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

    Aturan ini membuat sejumlah pemerintah desa khawatir karena Dana Desa tahap II pada 2025, terutama yang bersifat non-earmarked atau yang tidak ditentukan secara spesifik, tidak dibayarkan. Yandri membeberkan lima upaya yang disiapkan pemerintah.

    “Pertama, menggunakan Sisa Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (Earmarked) untuk membayar kegiatan Non earmarked yang belum terbayarkan,” ujar Yandri dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

    Kedua, pembayaran dilakukan menggunakan Dana Penyertaan Modal Desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan/atau belum digunakan termasuk Penyertaan Modal ke BUM Desa/BUM Desa bersama untuk ketahanan pangan.

    Ketiga, menggunakan sisa anggaran/penghematan anggaran tahun berjalan (tahun 2025) termasuk yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa dan/atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan. Keempat, memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025.

    “Jika langkah pertama hingga empat masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa,” tambah Yandri.

    Solusi ini dibahas dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani dan Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad dan sejumlah asosiasi, seperti Asosiasi Pemerintahan Desa Merah Putih, Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia, hingga Papdesi.

    Pemerintah Terbitkan Surat

    Kemendagri, Kemendes PDT dan Kemenkeu, Yandri, akan menerbitkan surat sebagai dasar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengambil langkah-langkah tindak lanjut, seperti, kewajiban yang belum dibayarkan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025.

    Lalu, bupati menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi APB Desa Tahun 2025 khusus terhadap pergeseran anggaran untuk mengalokasikan anggaran kegiatan yang belum terbayarkan. Kemudian, pemerintah desa segera melakukan Perubahan APB Desa tahun 2025 untuk pergeseran alokasi anggaran.

    Keempat, menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2026 untuk menindaklanjuti SILPA mendahului Perubahan APB Desa 2026 dan Kelima, melakukan Perubahan APB Desa 2026 untuk memanfaatkan SILPA Tahun 2025 dan sumber pendapatan selain Dana Desa untuk mengutamakan penyelesaian kewajiban yang belum dibayar.

    “Kami semua optimis langkah-langkah tersebut dapat dijalankan sehingga potensi gagal bayar mendapatkan solusi terbaik. Kami sampaikan terima kasih pada para Ketua Asosiasi yang turut bersama-sama merumuskan tindaklanjut terbaik kita semua,” tambah ia.

    “Agar proses pelaksanaan langkah-langkah tersebut dapat berlangsung cepat dan efektif maka Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten akan terus melakukan pendampingan dan mitigasi,” terang Yandri.

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • ADPSI siap kawal program strategis pemerintah pusat di daerah

    ADPSI siap kawal program strategis pemerintah pusat di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mempercepat program-program unggulan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

    “ADPSI mendorong dan ingin memperkuat program-program unggulan pemerintah pusat, Astacita dan juga program-program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda. Kami memberikan dukungan penuh,” kata Ketua Umum ADPSI Buky Wibawa Karya Guna usai pengukuhan kepengurusan ADPSI periode 2024-2029 di Jakarta, Kamis.

    Buky mengatakan ADPSI juga telah menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) yang menghasilkan sejumlah rekomendasi yang selanjutnya akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavan.

    “Ada beberapa rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada Pak Mendagri. Intinya, dalam Rakernas tadi kami bertukar pikiran dengan Pak Mendagri,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus ADPSI periode 2024-2029 dan berharap ADPSI terus mengoptimalkan kerjanya dalam pembangunan.

    “Saya sudah menyampaikan bahwa saya berharap banyak kepada Asosiasi DPRD agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, terutama fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Terutama meliputi program-program yang sudah masuk dalam perencanaan dan APBD tahun depan,” kata Mendagri.

    Tito juga berpesan agar program-program yang sudah disusun dilaksanakan dengan tujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    “Saya titip pesan agar program-program yang dilaksanakan betul-betul menyentuh masyarakat. Jangan sampai ada program yang tidak berdampak, tetapi justru disetujui. Di sinilah DPRD penting dalam melakukan pembahasan,” tuturnya.

    Berikut susunan pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025-2030:

    a. Ketua Umum :
     Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna., M.Si
     Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat

    b. Wakil Ketua I :
     Benhur George Watubun, ST
     Ketua DPRD Provinsi Maluku

    c. Wakil Ketua II :
     Hj. Andi Rachmatika Dewi
     Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

    d. Wakil Ketua III :
     Achmad Djufrie, SE., M.M
     Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara

    e. Wakil Ketua IV :
     Dewa Made Mahayadnya
     Ketua DPRD Provinsi Bali

    f. Wakil Ketua V :
     Andie Dinaldie, S.E., M.M.
     Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan

    g. Wakil Ketua VI :
     Drs. H. M. Iqbal Ruray
     Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara

    h. Sekretaris Jenderal :
     H. Fahmi Hakim., S.E.
     Ketua DPRD Provinsi Banten

    i. Wakil Sekretaris Jenderal :
     Ahmad Giri Akbar, S.E., M.BA.
     Ketua DPRD Provinsi Lampung

    j. Bendahara :
     Drs. H. Khoirudin, M.Si
     Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

    k. Wakil Bendahara :
     Dr. Ir. H. Hasanuddin Mas’ud, S. Hut., M.E.
     Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MenPANRB: Digitalisasi pastikan Bansos diterima yang berhak

    MenPANRB: Digitalisasi pastikan Bansos diterima yang berhak

    “Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,”

    Jakara (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bukan hanya memindahkan proses dari manual ke sistem elektronik, namun juga memastikan bansos tersebut diterima oleh yang berhak.

    “Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya dalam acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan transformasi menyeluruh mutlak dilaksanakan, dimulai dari menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dan diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor. Pemerintah juga memotong proses bisnis pengajuan bantuan sosial dipangkas dari tujuh tahap, menjadi tiga tahap.

    Perlinsos harus berbasis data pemerintah yang saling terhubung sehingga subsidi itu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. DTSEN harus diperkuat dengan berbagi data administratif lain sehingga bisa menjadi lebih bersih, akurat, dan update.

    Melalui piloting yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, proses bisnis yang sebelumnya tujuh tahap, kini dipangkas menjadi tiga tahap.

    “Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor,” ujar Rini.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perlinsos harus tepat sasaran dan berbasis data, sehingga bantuan betul-betul diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Presiden juga mendorong keberanian pemerintah untuk meneliti, mengevaluasi, dan mengubah skema subsidi bila perlu.

    Dengan dukungan teknologi, Bapak Presiden meyakini bahwa penyaluran bantuan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat dan menjangkau setiap keluarga secara tepat.

    “Arahan ini menjadi landasan bagi birokrasi untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan bahwa negara hadir bagi masyarakat yang paling rentan,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Bicara Kaitan Prestasi Olahraga Indonesia dan Visi Jadi Negara Maju saat Pertemuan Lintas Kementerian

    Mendagri Bicara Kaitan Prestasi Olahraga Indonesia dan Visi Jadi Negara Maju saat Pertemuan Lintas Kementerian

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri mengingatkan bahwa ukuran negara maju tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan meraih prestasi di ajang olahraga dunia.

    Hal tersebut ia sampaikan di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pusat dan Daerah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Karena itu, Mendagri menyayangkan masih minimnya alokasi anggaran daerah untuk urusan kepemudaan dan olahraga. Dari total APBD nasional tahun 2025 yang mencapai Rp1.399 triliun, anggaran untuk sektor pemuda dan olahraga di 552 daerah hanya sekitar Rp13 triliun atau 0,93 persen. Pada tingkat provinsi, anggaran gabungan tercatat Rp4,86 triliun, sementara kabupaten dan kota masing-masing mengalokasikan sekitar Rp6 triliun dan Rp2,1 triliun.

    Tito mencontohkan ketimpangan anggaran yang cukup besar antardaerah. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menganggarkan sekitar Rp1,2 triliun karena memiliki kapasitas APBD yang besar. Namun, banyak daerah lain hanya mengalokasikan belasan hingga puluhan miliar rupiah, bahkan ada yang kurang dari Rp1 miliar.

    “DKI yang tertinggi yang menganggarkan untuk bidang pemuda dan olahraga ini. Bukan hanya olahraga saja ya, termasuk pemuda juga, termasuk kegiatan-kegiatan kepramukaan dan lain-lain,” ujar Mendagri.

    Ketimpangan serupa juga terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu daerah dengan anggaran kepemudaan dan olahraga terbesar, yakni sekitar Rp286 miliar. Sebaliknya, sejumlah daerah hanya menganggarkan puluhan juta rupiah. “Ada yang cuma 150 juta, ada yang cuma 60 juta rupiah saja, ada, jadi kalau punya lapangan enggak akan terurus pasti,” jelasnya.

    Selain sektor olahraga, Mendagri turut menyoroti anggaran untuk pengembangan koperasi dan UMKM yang dinilai masih sangat terbatas. Dari total APBD nasional, alokasi untuk sektor tersebut hanya sekitar Rp5,19 triliun atau kurang dari 1 persen. Kondisi ini membuat banyak daerah sulit menggerakkan UMKM apabila hanya mengandalkan dukungan anggaran daerah.

    Perbesar

    Mendagri di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenpora, Kemendagri, dan Kementerian UMKM di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025). (Humas: Kemendagri)… Selengkapnya

    Menghadapi tantangan tersebut, Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan nota kesepahaman yang baru ditandatangani sebagai payung hukum untuk membuka kerja sama pengelolaan fasilitas olahraga secara profesional. Menurutnya, model kerja sama tersebut tidak hanya meringankan beban APBD, tetapi juga menghidupkan sarana olahraga agar lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Stadion ini hidup dan menghilangkan beban APBD bahkan bisa menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi juga tanggung jawab moral untuk menyehatkan masyarakat, [serta] mengejar prestasi olahraga,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa ekosistem olahraga yang kompetitif dari tingkat desa hingga provinsi sangat penting untuk membangun fondasi pembinaan atlet nasional. Mendagri juga menekankan bahwa perkembangan olahraga berhubungan erat dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

    Ketika fasilitas olahraga hidup dan dimanfaatkan secara optimal, tempat tersebut dapat berkembang menjadi ruang hiburan sekaligus pusat ekonomi yang menggerakkan UMKM. “Termasuk untuk kulineran, musik, seni dan tadi ada yang penting lagi yaitu sentra ekonomi dengan menghidupkan UMKM yang ada,” tandas Mendagri.

  • Tito Buka Suara soal isu 3 Kepala Daerah Nyerah Hadapi Banjir Sumatra

    Tito Buka Suara soal isu 3 Kepala Daerah Nyerah Hadapi Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara soal ada tiga kepala daerah terdampak bencana di Sumatra yang dikabarkan menyerah dalam menangani situasi darurat bencana akibat banjir dan longsor di Sumatra.

    Menurutnya, para kepala daerah tersebut terus bekerja, tetapi menghadapi keterbatasan yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Menjawab pertanyaan mengenai anggapan bahwa para kepala daerah tersebut menyerah, Tito menekankan bahwa kondisi sebenarnya jauh dari itu.

    Hal itu disampaikan Tito saat memberikan keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka tapi ada yang mereka gak mampu,” ujar Tito.

    Lebih lanjut, dia mencontohkan kondisi kritis di Aceh Tengah yang terisolasi total akibat kerusakan parah pada infrastruktur.

    “Tolong bagi bapak dan ibu yang ikut ke lapangan, contoh misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor jembatan putus. Dari utara dari Lhokseumawe putus, dari selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada,” jelasnya.

    Menurut Tito, beberapa kebutuhan mendesak memang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah karena keterbatasan logistik dan peralatan.

    “Tapi ada hal yang mereka gak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, BBM, dropping dari udara. Dia gak punya pesawat. Kemudian kedua, jalan-jalan yang putus tadi perlu ada longsor perlu alat berat, dia gak punya kemampuan. Nah di situ yang mereka minta itu,” katanya.

    Dia melanjutkan Pemerintah pusat saat ini mengerahkan berbagai sumber daya lintas kementerian, TNI, Polri, BNPB, serta instansi lain untuk memastikan bantuan logistik, evakuasi, dan perbaikan akses dapat dilakukan segera di daerah yang terisolasi.

    Tito memastikan bahwa pemerintah pusat sejak awal telah mengambil langkah cepat untuk memperkuat penanganan bencana di wilayah-wilayah terdampak tersebut.

    “Dan dari pemerintah pusat mau nyerah mau enggak, kita menilai sendiri kita akan dukung dari hari pertama sepenuhnya,” tegas Tito.

  • Kemarin, instruksi Prabowo hingga pemerintah sanggup atasi bencana

    Kemarin, instruksi Prabowo hingga pemerintah sanggup atasi bencana

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (3/12). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    Selengkapnya di sini

    2. Pemerintah pasok BBM dan alat berat untuk pulihkan Aceh Tamiang

    Sekretariat Kabinet (Setkab) RI melaporkan pasokan BBM hingga alat berat dari instansi terkait telah dikerahkan dari Medan menuju Aceh Tamiang untuk memulihkan infrastruktur yang rusak dan memenuhi kebutuhan bahan bakar di wilayah terdampak banjir.

    Selengkapnya di sini

    3. Istana sebut pemerintah masih sanggup atasi bencana, stok pangan cukup

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI menyatakan pemerintah masih sanggup mengatasi bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, termasuk stok pangan yang masih cukup untuk korban.

    Selengkapnya di sini

    4. Golkar kirim bantuan tahap kedua ke wilayah bencana di Sumatera Utara

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk masyarakat terdampak banjir di berbagai wilayah Sumatera Utara.

    Selengkapnya di sini

    5. Mendagri: Kepala daerah bisa ambil jatah beras-minyak bencana di Bulog

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa mengambil jatah beras dan minyak goreng untuk penanganan bencana di Bulog.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.