Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Danantara Siap Kawal Instruksi Prabowo Akselerasi Proyek Waste to Energy

    Danantara Siap Kawal Instruksi Prabowo Akselerasi Proyek Waste to Energy

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan sampah nasional sebelum tahun 2029, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. 

    Target tersebut ditegaskan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Peran strategis Danantara juga ditegaskan oleh Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani. Dia menyampaikan bahwa Danantara siap berinvestasi dalam proyek-proyek WTE di berbagai daerah, sambil memastikan semua aspek kelayakan terpenuhi.

    “Kami juga akan mengajak dunia swasta untuk berinvestasi bersama dengan Danantara di Waste to Energy ini,” kata Rosan.

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa Presiden memberikan instruksi untuk mempercepat penyelesaian masalah sampah, dengan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah.

    “Bapak sudah menargetkan di dalam RPJMN-nya beliau, 2029 mestinya sampah selesai, sehingga segala strategi telah kita susun bersama melalui beberapa pendekatan,” ujar Hanif kepada media usai rapat.

    Pendekatan tersebut mencakup pengelolaan di hulu, seperti pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), hingga pengelolaan hilir, termasuk teknologi Waste to Energy (WTE) dan Refuse-derived Fuel (RDF).

    Presiden juga meminta agar koordinasi dengan pemerintah daerah diperkuat, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

    “Sehingga nanti kami dengan Pak Mendagri akan bersama-sama, sesuai arahan Pak Presiden, untuk kemudian diskusi langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut,” lanjut Hanif.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa Presiden sangat memberi perhatian terhadap isu lingkungan, termasuk persoalan sampah yang menumpuk di banyak daerah. Pemerintah telah memetakan 33 lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang akan dikonversi menjadi fasilitas pengelolaan sampah berbasis energi.

    “Itulah yang akan digunakan mekanisme namanya Waste to Energy, mengubah sampah menjadi energi. Nanti Danantara berperan di sana,” ujar Tito.

  • 100 Pekerja Pariwisata di Bali Terkena PHK Imbas Efisiensi

    100 Pekerja Pariwisata di Bali Terkena PHK Imbas Efisiensi

    DENPASAR – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali, mencatat hingga saat ini sekitar 100 orang pekerja pariwisata di Pulau Dewata terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Kepala Disnaker Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan PHK ini terjadi di wilayah Kabupaten Badung, Bali, yang ada kaitannya dengan efisiensi yang diterapkan pemerintah.

    “Kalau data yang tercatat memang kembali lagi ini, memang kita diskusi dengan Badung dan kemarin menyampaikan ada kurang lebih 100 sekian lah di tahun 2025 (pekerja terkena PHK). Tetapi yang tercatat baru 100 sekian, tetapi yang tidak tercatat itu jadi PR berapa banyak ini,” kata Ida Bagus, Selasa, 10 Juni.

    “Cuma kalau di Bali ada PHK satu saja kan jadi masalah juga. Karena apa,  pariwisata sedang menggeliat naik dan okupansi cukup tinggi. Kalau sampai ada PHK, ada satu anomali,” imbuhnya.

    Seratuspekerja pariwisata yang terkena PHK umumnya bekerja di hotel dan restoran.

    Meskipun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membolehkan pemda mengadakan rapat di hotel, kebijakan itu tak bisa langsung berdampak.

    “Memang ada kebijakan Pak Mendagri, bahwa memang daerah sudah diperbolehkan. Akan tetapi kembali lagi dianggarkan apa tidak, karena anggaran tidak bisa seketika, mungkin di perubahan,” ujarnya.

    Ida Bagus menilai tak hanya efisiensi dalam negeri, kondisi ekonomi global juga berpengaruh ke tenaga kerja pariwisata.

    “Sebetulnya kalau kita bicara kan dampaknya ekonomi global. Sekarang ini kebutuhan akan bekerja untuk bisa survive tapi di sisi lain ekonomi global berdampak ke banyak pihak, tidak hanya masyarakat pariwisata saja, banyak (yang) lainnya juga,” ujarnya.

  • Mendagri dukung Sumut-Aceh kelola migas bersama di wilayah perbatasan

    Mendagri dukung Sumut-Aceh kelola migas bersama di wilayah perbatasan

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Mendagri dukung Sumut-Aceh kelola migas bersama di wilayah perbatasan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 22:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut positif wacana kerja sama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh dalam mengelola potensi minyak dan gas di wilayah perbatasan kedua provinsi tersebut.

    Tito mengatakan inisiatif seperti ini sejalan dengan pendekatan pemerintah pusat yang mengedepankan penyelesaian batas wilayah berbasis kesepakatan daerah.

    “Saya belum pernah dengar sebelumnya, tapi itu sangat bagus. Kalau seandainya dari bawah sendiri menyelesaikan, kami di pusat akan sangat senang. Itu memang yang kita harapkan dalam setiap penyelesaian batas wilayah, adanya win-win solution antardaerah,” ujar Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/06).

    Tito mengatakan selama masa jabatannya sebagai Mendagri, pemerintah telah berhasil menyelesaikan lebih dari 300 batas wilayah tanpa konflik.

    Menurut ia, kunci utamanya adalah mediasi dan kesepakatan antarpemerintah daerah yang berbatasan.

    “Kalau provinsi dan kabupatennya sepakat dan tanda tangan, selesai. Kami hanya memfasilitasi dan itu sudah sering dilakukan, bahkan sejak sebelum saya menjabat Mendagri,” katanya.

    Mendagri menyampaikan bahwa batas darat antara kedua wilayah, khususnya antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah, sudah disepakati kedua belah pihak.

    Menurutnya, kesepakatan batas darat ini akan berdampak pada penetapan batas laut yang relevan dalam konteks pengelolaan migas.

    Mengenai rencana kolaborasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Mendagri memberikan dukungan penuh.

    “Kalau Pak Gubernur Bobby dan Pak Muzakir Manaf berdialog untuk mengelola bersama, why not? Kami akan sangat mendukung karena kami tidak punya kepentingan lain, selain memastikan adanya kepastian wilayah,” katanya.

    Tito menutup pernyataannya dengan harapan agar kedua provinsi dapat menemukan solusi terbaik secara damai dan konstruktif.

    “Kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi terbaik. Kalau bisa kelola bersama, kenapa tidak?” ujarnya.

    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 telah menetapkan bahwa empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil.

    Menyikapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf melakukan pertemuan di Banda Aceh, Rabu (4/6), bersepakat untuk menyikapi keputusan tersebut secara bersama guna meredam potensi polemik di masyarakat.

    Kedua pihak membuka peluang kolaborasi dalam mengelola potensi sumber daya alam, termasuk migas, secara bersama di kawasan perbatasan.

    Gubernur Bobby menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dibanding klaim kepemilikan, sementara Gubernur Muzakir Manaf disebut sebagai sosok bijak yang diyakini akan membawa solusi damai bagi masyarakat di kedua wilayah.

    Sumber : Antara

  • Pesan Wamendagri ke Pemda yang Ingin Buat Kegiatan di Hotel

    Pesan Wamendagri ke Pemda yang Ingin Buat Kegiatan di Hotel

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri minta pemerintah daerah agar tidak membuat acara di hotel dan restoran jika tidak bersifat urgent. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengakui pihaknya telah memberikan ruang kepada pemda agar menggelar rapat dan partemuan di hotel dan restoran.

    Menurut Bima, kebijakan tersebut adalah bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk pemulihan perekonomian daerah, terutama di sektor perhotelan dan pariwisata.

    “Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Meskipun sudah diizinkan, namun kata Bima pemda harus bisa memilah kegiatan yang bersifat urgent dan tidak. Jika kegiatan itu tidak bersifat mendesak dan substantif, maka Bima mengimbau agar tidak buat acara di hotel maupun restoran.

    “Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, tidak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, tidak usah diprioritaskan,” kata Bima.

    Selain itu, menurut Bima, kegiatan rapat juga tetap dibatasi dari sisi frekuensinya, Tujuannya, kata Bima adalah menjaga efektivitas kegiatan sekaligus mencegah pemborosan anggaran. 

    Namun demikian, kegiatan tersebut, kata Bima, diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK)..

    “Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Yang penting ekosistem perhotelan–pariwisata kembali hidup,” ujar Bima.

  • Rano bersyukur Kemendagri izinkan pemda adakan kegiatan di hotel

    Rano bersyukur Kemendagri izinkan pemda adakan kegiatan di hotel

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersyukur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya mengizinkan pemerintah daerah mengadakan kegiatan seperti rapat atau seminar di hotel-hotel.

    “Kami bersyukur. Kebijakan Kemendagri, sudah boleh dilakukan untuk kegiatan rapat (diadakan di hotel),” ujar Rano di Jakarta, Selasa.

    Rano mengatakan kebijakan tersebut dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan kunjungan ke hotel yang akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian.

    “Kalau rapat hanya 10 orang untuk apa di hotel, di kantor bisa. Jumlah besar, 100-200 orang (bisa di hotel). Rapat itu di hotel bukan hanya masalah tempatnya, biasanya mungkin memerlukan dua hari, tiga hari, ada rapat, seminar, seperti itulah,” jelas dia.

    Sementara itu, Kemendagri menyatakan izin pada Pemda untuk untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.

    Namun, relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan, yakni harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan dan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi untuk menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.

    Pemerintah berharap kegiatan rapat di hotel tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Adapun potensi PHK karyawan sebelumnya pernah diungkapkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta akibat tingkat hunian hotel di Jakarta turun terutama pada triwulan pertama tahun 2025.

    Survei Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukkan, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.

    Merujuk survei, sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri Pindahkan 4 Pulau dari Aceh Jadi Wilayah Sumatera Utara, Pengamat Ingatkan Prabowo

    Mendagri Pindahkan 4 Pulau dari Aceh Jadi Wilayah Sumatera Utara, Pengamat Ingatkan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025, menjadikan empat pulau yang sebelumnya masuk wilayah Aceh kini berubah status jadi wilayah Sumatera Utara.

    Masing-masing pulau itu adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

    Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang memindahkan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) itu kini menuai sorotan tajam.

    Pengamat politik Andi Yusran menyarankan agar keputusan tersebut ditinjau ulang demi menjaga stabilitas politik nasional.

    “Permendagri yang memasukkan empat pulau yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Aceh, lalu diubah menjadi wilayah Sumatera Utara, perlu ditinjau ulang untuk menjaga kondusifitas politik dalam negeri,” ujar Andi melansir kantor berita politik RMOL, Selasa, 9 Juni 2025.

    Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketegangan antarprovinsi. Khususnya antara Aceh dan Sumut, serta antara Aceh dan pemerintah pusat.

    Keputusan tersebut tidak hanya memicu kekecewaan di kalangan masyarakat Aceh, tetapi juga membuka ruang bagi potensi perpecahan sosial dan politik yang lebih luas.

    “Instabilitas di kawasan Sumatera jika tidak direspons segera dapat berdampak kepada posisi politik Presiden Prabowo,” tegas Andi mengingatkan. (rmol/fajar)

  • 3 Penjelasan Mendagri Soal 4 Pulau di Aceh Ditetapkan Masuk Sumut Nasional

    3 Penjelasan Mendagri Soal 4 Pulau di Aceh Ditetapkan Masuk Sumut Nasional

    Penjelasan Mendagri Soal 4 Pulau di Aceh Ditetapkan Masuk Sumut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
    Tito Karnavian
    menjelaskan alasan empat pulau di Kabupaten
    Aceh Singkil
    ditetapkan masuk menjadi bagian dari
    Sumatera Utara
    .
    Tito menjelaskan penetapan ini sudah melalui proses panjang serta melibatkan banyak instansi terkait.
    “Sudah difasilitasi rapat berkali-kali, zaman lebih jauh sebelum saya, rapat berkali-kali, melibatkan banyak pihak,” kata Tito saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Selasa (10/6/2025).
    “Ada delapan instansi tingkat pusat yang terlibat, selain Pemprov Aceh, Sumut, dan kabupaten-kabupatennya. Ada juga Badan Informasi Geospasial, Pus Hidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat,” lanjutnya.
    Tito mengatakan, batas wilayah darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
    Sementara itu, batas laut dua wilayah itu belum mencapai kesepakatan.
    Maka itu, lanjut Tito, penentuan
    perbatasan wilayah
    laut ini diserahkan ke pemerintah pusat. Namun, penentuan batas laut ini tidak pernah sepakat, sehingga membuat sengketa terkait empat pulau terus bergulir.
    “Nah tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional, pemerintah pusat di tingkat atas,” kata Tito.
    Menurut Tito, pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau ini masuk ke wilayah administrasi Sumatera Utara berdasarkan tarikan batas wilayah darat.
    “Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Tito menegaskan pemerintah pusat terbuka terhadap evaluasi atas keputusan yang ada. Bahkan, kata dia, pemerintah terbuka jika ada gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal penetapan empat pulau terkait.
    “Kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, atau mungkin, kalau ada yang mau digugat secara hukum, ke PTUN misalnya, kita juga tidak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal, selain menyelesaikan batas wilayah,” jelasnya.
    Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
    Adapun keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawang Putih Mahal, Kemendag Diminta Tindak Tegas Importir Nakal!

    Bawang Putih Mahal, Kemendag Diminta Tindak Tegas Importir Nakal!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat peta penjualan maupun distribusi bawang putih dari setiap importir. Hal ini seiring masih melambungnya harga bawang putih di pasar.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengimbau agar Kemendag memiliki peta distribusi dan penjualan bawang putih, sehingga bisa dengan mudah mengetahui importir yang melakukan kecurangan terhadap bawang putih.

    Menurutnya, dengan adanya peta distribusi bawang putih, maka pemerintah bisa mengetahui ke mana saja bawang putih impor didistribusikan.

    Pasalnya, Tomsi menyebut upaya yang dilakukan Kemendag tidak menimbulkan efek jera jika hanya mengirimkan surat kepada para importir.

    “Bapak bisa melihat jelas ini importir siapa yang memainkan, karena mulai dari masuk, jumlah yang dimasukkan, sampai dia jual ke mana, Bapak paham petanya. Sehingga bisa langsung ditunjuk hidungnya tuh. ‘Ah, kau ini yang main-main ini menaikkan harga’,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di YouTube Kemendagri, Selasa (10/6/2025).

    Untuk itu, dia meminta agar Kemendag mengambil langkah tegas kepada para importir bawang putih melakukan kecurangan, termasuk dengan mengenakan sanksi administrasi.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan pihaknya terus mendukung dan memantau realisasi importasi bawang putih, termasuk mempercepat realisasinya.

    Untuk diketahui, alokasi persetujuan impor (PI) bawang putih pada 2025 adalah sebanyak 456.272 ton dengan PI yang diterbitkan adalah sebanyak 73.

    Adapun realisasi importasi per 5 Juni 2025 baru mencapai 146.958 ton atau 32,21% dari alokasi PI terbit 456.272 ton (82.95% dari alokasi kebutuhan impor Tahun 2025) untuk 73 perusahaan. Sementara itu, rencana impor Juni sebesar 7.250 ton. 

    Nawandaru menuturkan bahwa Kemendag juga telah mengirimkan surat kepada para importir agar segera merealisasikan impor bawang putih.

    “Kami juga telah mengirimkan surat kepada para importir, ke pimpinan 51 perusahaan yang memiliki persetujuan impor, khususnya mendukung pendistribusian bawang putih langsung kepada pasar rakyat, di daerah beberapa yang memang saat ini memang masih mengalami tren kenaikan,” ujar Nawandaru.

    Dia menambahkan, importir umumnya langsung menyalurkan pasokan bawang putih melalui jaringan distribusinya.

    Berdasarkan informasi importir, proses realisasi impor terkendala tingginya harga beli bawang putih dari produsen di China dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga importir menunda pembelian.

    Nawandaru menjelaskan, Kemendag melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) akan terus melakukan pengawasan pendistribusian bawang putih impor untuk memastikan ketersediaan dan pasokan di tingkat eceran dengan harga terjangkau.

  • Wamendagri: Kopdeskel Merah Putih dukung pemerataan program Presiden

    Wamendagri: Kopdeskel Merah Putih dukung pemerataan program Presiden

    kelurahan-kelurahan ini kan beda dengan desa-desa, jadi harus dipikirkan betul unit usahanya apa, kan berbeda. Kalau desa ada ternak, ada padi, misalnya ada beras, ada perikanan. Kalau di sini harus dihitung betul, supaya betul-betul prospektiflah un

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih ditujukan untuk mendukung pemerataan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

    Ia menjelaskan Presiden Prabowo menginginkan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat program pemerintah.

    “Presiden memerintahkan semua menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai camat, kepala desanya ngebut untuk mempercepat terbentuknya di desa namanya Kopdes, di kelurahan, koperasi kelurahan gitu ya,” kata Bima saat meninjau Musyawarah Kelurahan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Selasa.

    Dengan adanya Kopdeskel Merah Putih, pemerintah desa maupun kelurahan dapat membentuk unit usaha sesuai potensi wilayah masing-masing. Nantinya, setiap Kopdeskel Merah Putih akan diberikan dana pinjaman dengan nilai maksimal sebesar Rp3 miliar.

    Bima menyarankan agar pembentukan unit usaha menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti agen LPG, penyaluran sembako, hingga penyediaan minyak goreng. Saat ini, pemerintah terus berupaya mempercepat pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Kopdeskel Merah Putih.

    Ia menekankan pemerintah daerah (pemda) dapat membantu Kopdeskel Merah Putih, terutama dalam hal pembiayaan legalitas badan hukum melalui jasa notaris. Selain itu, dirinya menjelaskan pemerintah akan memberikan pendampingan terhadap pengurus Kopdeskel Merah Putih.

    “Koperasi kelurahan di Tugu ini akan mensejahterakan warga. Karena kenapa? Karena anggotanya milik semua warga, bukan hanya pengurus. Semakin banyak, semakin bagus. Yang penting disepakati tadi, ada iuran wajibnya, ada iuran pokoknya, begitu ya,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Bima menyebut percepatan pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Jabar secara keseluruhan telah mencapai 99 persen. Ia merinci masih terdapat sejumlah daerah yang belum mencapai 100 persen, salah satunya Kota Depok.

    Untuk itu, dia mendorong jajaran Pemerintah Kota Depok agar mampu mengakselerasi pembentukan Kopdeskel Merah Putih.

    “Tadi saya titip, di kelurahan-kelurahan ini kan beda dengan desa-desa, jadi harus dipikirkan betul unit usahanya apa, kan berbeda. Kalau desa ada ternak, ada padi, misalnya ada beras, ada perikanan. Kalau di sini harus dihitung betul, supaya betul-betul prospektiflah unit usahanya,” pungkas Bima.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman, serta Wali Kota Depok Supian Suri beserta jajaran.

    Penerjemah: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Kebijakan rapat di hotel dorong pemulihan ekonomi daerah

    Wamendagri: Kebijakan rapat di hotel dorong pemulihan ekonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan mengizinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.

    “Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan,” kata Bima dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Bima menegaskan relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan.

    Ia meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada.

    “Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, enggak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan,” ujarnya.

    Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.

    Namun demikian, kegiatan tersebut diharapkan tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Yang penting ekosistem perhotelan pariwisata kembali hidup,” tambah Bima.

    Wamendagri juga meminta kepala daerah memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing.

    “Mudah-mudahan ini bisa dipedomani dan tentu setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda,” tambahnya.

    Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

    Ia mengajak kepala daerah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan melalui program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Tomsi juga menyoroti pelaksanaan pengusulan lokasi untuk program Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program prioritas nasional.

    Tomsi mengingatkan kepala daerah agar segera menyampaikan usulan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat.

    “Kami mengingatkan kembali, sampai dengan minggu keempat, dari teman-teman belum mengusulkan maka kami akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pemeriksaan kepada kepala daerah yang masih belum mengusulkan,” tegas Tomsi.

    Terakhir, ia berharap seluruh agenda lanjutan yang telah direncanakan di masing-masing kementerian dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    “Perbaikan-perbaikan bisa dapat terus kita laksanakan sehingga membawa perubahan harga-harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat kita yang kita cintai,” katanya.

    Rakor itu turut dihadiri Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.