Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Gubernur Bali akui nyaman tidur di barak pada hari pertama retret

    Gubernur Bali akui nyaman tidur di barak pada hari pertama retret

    Waktu ketukan pertama rupanya itu tanda mulai makan. Ketok kedua, belum selesai makannya. Nah, hari ini harus tepat, harus kompak.

    Sumedang (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster mengaku tidur dengan nyaman di barak praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, saat mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua pada hari pertama.

    “Kemarin jam 10 malam (pukul 22.00) sudah masuk kamar. Nyaman, dingin, ‘kan udara luarnya dingin. Sangat nyaman,” ujar Koster saat memberikan keterangan pers di IPDN, Sumedang, Senin.

    Koster mengungkapkan bahwa pengalaman ini merupakan kali pertama mengikuti kegiatan penggemblengan dengan pendekatan kedisiplinan khas militer yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagi para kepala daerah.

    Selain soal penginapan, dirinya juga menyoroti aturan makan bersama yang menurutnya cukup ketat dan membutuhkan penyesuaian.

    “Waktu ketukan pertama rupanya itu tanda mulai makan. Ketok kedua, belum selesai makannya. Nah, hari ini harus tepat, harus kompak,” ucapnya.

    Meski demikian, dia menyatakan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan retret yang berlangsung hingga Kamis (26/6).

    “Ya sangat siap, soalnya itu yang kami tunggu,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebutkan beberapa kepala daerah kaget dengan aturan waktu makan yang terbatas.

    “Tadi ada kepala daerah yang cerita kaget, mereka bilang makannya baru tiga perempat, tiba-tiba loncengnya sudah bunyi,” ujar Bima.

    Menurut Bima, makan siang bersama praja IPDN merupakan bagian dari pembinaan karakter dan penanaman nilai kedisiplinan dalam retret ini. Waktu yang diberikan untuk makan dibatasi hanya selama dua lagu diputar.

    “Masih banyak yang belum menyesuaikan. Begitu duduk di meja, langsung nyamber pisang. Di sini semuanya disiplin, semua komando. Dua lagu selesai,” katanya.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bom Bunuh Diri Guncang Gereja di Negara Arab, 22 Orang Tewas

    Bom Bunuh Diri Guncang Gereja di Negara Arab, 22 Orang Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 22 orang tewas dan 63 lainnya luka-luka setelah seorang pengebom bunuh diri menyerang sebuah gereja Ortodoks Yunani di pinggiran Kota Damaskus, Suriah, pada Minggu (22/6/2025).

    Menurut laporan media pemerintah SANA, pelaku memasuki Gereja Mar Elias di kawasan Dweil’a saat jemaat sedang mengikuti Liturgi Ilahi, ibadah dalam tradisi Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Timur. Pelaku melepaskan tembakan ke arah jemaat sebelum meledakkan diri dengan rompi peledak.

    “Seorang pria bersenjata masuk ke dalam gereja dan menembaki orang-orang sebelum meledakkan dirinya. Ini adalah serangan pengecut terhadap tempat ibadah,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah Noureddine Al-Baba dalam konferensi pers, seperti dikutip Associated Press (AP News), Senin (23/6/2025).

    Al-Baba kemudian menambahkan bahwa indikasi awal mengarah kepada kelompok ekstremis ISIS sebagai dalang serangan.

    Jumlah korban tewas dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Suriah. Namun, Syrian Observatory for Human Rights, lembaga pemantau konflik yang berbasis di Inggris, melaporkan sedikitnya 19 korban jiwa dan puluhan terluka, meski tidak memberikan angka pasti. Beberapa media lokal menyebutkan bahwa anak-anak termasuk di antara korban.

    Serangan ini disebut sebagai yang pertama terhadap gereja Kristen dalam beberapa tahun terakhir di Suriah, yang kini berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islamis de facto.

    “Keamanan tempat ibadah adalah garis merah,” tegas Al-Baba, sambil menuding sisa-sisa kelompok ISIS dan faksi loyalis rezim Assad yang digulingkan sebagai pihak yang ingin menciptakan kekacauan.

    Saksi mata menggambarkan situasi mencekam. “Pria bersenjata itu mengenakan penutup wajah dan menembaki jemaat. Ketika beberapa orang mencoba menghalaunya, dia meledakkan diri di pintu masuk gereja,” kata Pastor Fadi Ghattas, yang mengaku menyaksikan sedikitnya 20 jenazah. “Saat itu ada sekitar 350 jemaat yang sedang berdoa.”

    Sementara itu, Pendeta Meletius Shahati mengatakan ada pelaku kedua yang menembaki pintu gereja, memperparah kepanikan yang terjadi.

    Seorang jemaat, Issam Nasr, menggambarkan horor yang terjadi: “Saya melihat orang-orang terbakar berkeping-keping. Kami hanya membawa doa-doa kami, bukan senjata.”

    Usai ledakan, pasukan keamanan dan tim medis langsung dikerahkan ke lokasi. Foto-foto yang dirilis SANA menunjukkan kondisi gereja yang porak-poranda, dengan bangku-bangku berlumuran darah dan puing berserakan.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Agenda Lengkap Retret Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Diawali Senam Pagi Bandung 23 Juni 2025

    Agenda Lengkap Retret Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Diawali Senam Pagi Bandung 23 Juni 2025

    Agenda Lengkap Retret Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Diawali Senam Pagi
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com –
    Sebanyak 86
    kepala daerah
    mengikuti
    senam pagi
    dalam rangka
    retret gelombang kedua
    di Kampus
    IPDN Jatinangor
    , Kabupaten
    Sumedang
    ,
    Jawa Barat
    , Senin (23/6/2025).
    Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembekalan yang akan dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily.
    Pantauan Kompas.com, para kepala daerah telah berbaris rapi di lapangan Parade IPDN Jatinangor sekitar pukul 05.35 WIB.
    Mereka mengenakan seragam senam atasan putih dan celana hitam.
    Senam pagi
    ini merupakan bagian dari kegiatan retret gelombang kedua yang berlangsung dari 22 hingga 26 Juni 2025, dengan tujuan menjaga kebugaran tubuh dan menciptakan suasana yang lebih segar bagi para peserta.
    Peserta senam mengikuti gerakan dengan semangat yang dipimpin oleh instruktur.
    Mereka terlihat ceria dan antusias saat mengikuti setiap gerakan, dari kanan ke kiri, serta ke depan dan belakang.
    Selain kepala daerah, kegiatan ini juga diikuti oleh praja IPDN yang mengenakan seragam senam berwarna biru.
    Setelah senam pagi, para kepala daerah akan melanjutkan dengan apel pagi di lokasi yang sama.
    Agenda Retret  
    Kegiatan retret gelombang kedua ini direncanakan dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian pada pukul 08.15 WIB.
    Selanjutnya, mereka akan mengikuti berbagai sesi diskusi dan seminar yang telah disiapkan panitia.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa sejumlah menteri diagendakan memberikan materi kepada peserta retret di lantai 3 Gedung Baru.
    Materi yang akan disampaikan sebagian besar sama dengan retret gelombang pertama di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    “Nggak ada bedanya. Bedanya hanya lebih sedikit dan lokasi di sini. Materinya hampir semua sama. Malah di sini agak ditambahkan masukan-masukan dari kepala daerah terkait program prioritas,” kata Bima pada Minggu (22/6/2025).
    Materi yang akan disampaikan meliputi wawasan kebangsaan dan komunikasi publik yang akan dibawakan oleh Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Asbi.
    Selain itu, terdapat materi tambahan mengenai batas wilayah oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Syafrizal Zakaria, dan lainnya.
    “Ya kalau besok itu Mendagri, Gubernur Lemhanas, dan Jajaran Widyaiswara Lemhanas. Jadi sampai malam itu Lemhanas,” pungkas Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, retret kepala daerah hingga soal MBG

    Politik kemarin, retret kepala daerah hingga soal MBG

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Minggu (22/6). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. 86 kepala daerah berangkat ke IPDN ikuti retret gelombang II

    Sebanyak 86 orang yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah berangkat dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu pagi, menuju ke Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, untuk mulai mengikuti retret gelombang II.

    Mereka berangkat setelah menghadiri apel di Kantor Kemendagri dan mendengar pembekalan dari Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir. Perjalanan mereka berlanjut menggunakan kereta cepat Whoosh.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Wamendagri: Retret kepala daerah bertujuan mantapkan visi Presiden

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, bertujuan memantapkan pemahaman terhadap tugas pemerintahan serta menyelaraskan visi Presiden Prabowo Subianto.

    “Agar kepala daerah juga memahami gagasan besar dari Presiden Republik Indonesia untuk dapat melaksanakan dan mengakselerasikan program Asta Cita,” kata Bima.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Respons MBG bahan mentah, BGN desain pemberian MBG saat libur sekolah

    Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Redy Hendra Gunawan mengatakan pihaknya tengah mengkaji dan mendesain petunjuk teknis pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) saat siswa sedang libur sekolah.

    Hal itu sebagai respons atas pemberian program MBG berupa bahan makanan mentah untuk lima hari sekaligus di Tangerang Selatan, Banten, yang sebelumnya menjadi sorotan di media sosial.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. BKSAP kecam serangan AS ke Iran di tengah upaya diplomasi

    Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam dan mengecam keras tindakan militer sepihak yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran di tengah berlangsungnya perundingan antara Iran dan Uni Eropa di Swiss.

    “Tindakan sepihak Amerika Serikat tidak hanya memperburuk konflik, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap mekanisme diplomasi internasional,” kata Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. PCO: Krisis global tak ganggu MBG, pasokan pangan disuplai dari lokal

    Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan bahwa krisis global saat ini tidak mengganggu program Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran pasokan pangan disuplai dari dalam negeri.

    “Dari awal MBG selalu mengedepankan produk-produk yang ada di sekitar SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang berada di area tersebut,” ujar Deputi Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemutakhiran Batas Wilayah Harus Pertimbangkan Aspek Kastografis, Geospasial dan Historis

    Pemutakhiran Batas Wilayah Harus Pertimbangkan Aspek Kastografis, Geospasial dan Historis

    JAKARTA – Akademisi dari Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI), Darmawan Purba menilai persoalan batas wilayah di Indonesia bukan hanya perkara administrasi dan harus diatur melalui regulasi yang lebih rinci.

    Sebelumnya, usulan agar perbatasan antara wilayah diatur secara rinci dalam sebuah undang-undang khusus mengemuka di parlemen agar sengketa rebutan empat pulau antara Pemprov Aceh dan Sumatera Utara tidak terulang kembali.

    Sumut dan Aceh memperebutkan Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan yang ada di perbatasan kedua provinsi. Sengketa empat pulau muncul setelah terbit putusan Kemendagri yang mengalihkan pengelolaan administrasi empat pulau itu dari Aceh ke Sumut.

    Menurut Darmawan, kasus sengketa antara Aceh dan Sumut merupakan salah satu contoh nyata yang menunjukkan bahwa perbatasan masih menjadi titik rawan dalam relasi antara provinsi atau antara kabupaten dan kota. Tapi dia mengingatkan agar pengaturan lebih rinci mempertimbangkan muatan UU lain yang sudah ada sebelumnya.

    “Kalau tidak, hal itu bisa bertabrakan dengan prinsip lex superior derogat legi inferiori atau aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah,” ujarnya, Minggu 22 Juni 2025.

    Dia menerangkan, beberapa aspek yang mesti dijadikan dasar dalam pengaturan batas wilayah. Pertama, aspek yuridis mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Pembentukan Daerah dan peraturan perundangan terkait penataan ruang dan administrasi kependudukan.

    Penyempurnaan UU, juga perlu menyertakan lampiran batas wilayah secara kartografis serta koordinat geospasial yang akurat dan mutakhir. Aspek historis perbatasan juga perlu dimuat untuk jadi acuan dalam menentukan batas wilayah.

    “Menggali sejarah pemekaran atau pembentukan wilayah, termasuk dokumen-dokumen seperti besluit Belanda, peta lama, atau keputusan administratif pada masa lalu. Ketiga, aspek geospasial, harus berdasarkan data dan peta geospasial yang telah disahkan oleh Badan Informasi Geospasial dan berstandar nasional,” jelas Darmawan.

    Hal lain yang harus dipastikan adalah aspek partisipatif. Penyusunan detail perbatasan antarwilayah harus melibatkan pemerintah daerah terkait, masyarakat lokal, dan tokoh adat agar tidak menimbulkan konflik sosial. Selain itu, aspek sosial ekonomi juga harus diperhatikan agar batasan daerah tidak merugikan secara ekonomi kepada masyarakat, khususnya dari sisi pelayanan publik dan ekonomi lokal.

    “Ini menyangkut tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola rumah tangganya sendiri. Apalagi jika di kemudian hari ada perbatasan wilayah yang memiliki sumber daya potensial. Ini ditakutkan terjadi konflik,” tutup Darmawan.

  • Ada Masalah Kesehatan, 10 Peserta Retret Kepala Daerah Diberi Pita Merah

    Ada Masalah Kesehatan, 10 Peserta Retret Kepala Daerah Diberi Pita Merah

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan atensi terhadap kesehatan 10 peserta retret kepala daerah dan wakil kepala daerah Gelombang II. Mereka diberikan penanda dengan gelang berwarna.

    “Jadi sekitar sepuluh orang ada dalam pengawasan ketat, yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” kata Bima di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/6/2025).

    Dari hasil pemeriksaan kesehatan, lima orang perlu dilakukan observasi dengan penanda gelang atau pita berwarna kuning. Sedangkan lima lainnya membutuhkan atensi khusus dengan tanda berwarna merah.

    Ruang kelas pembelajaran juga akan disesuaikan dengan kondisi kesehatan peserta retret. Akan ada penyesuaian bagi kondisi masing-masing peserta.

    “Kita nanti tanyakan apakah kuat atau tidak? Kalau tidak, tidak ada masalah. Kita akan geser kelasnya, kita sesuaikan untuk yang lebih aksesibel,” sebutnya.

    Retret akan akan dibuka secara resmi besok oleh Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Tubagus Ace Hasan Syadzili. Materi yang disampaikan juga hampir sama dengan retret sebelumnya.

    Rangkaian retret kepala daerah gelombang dua akan berlangsung hingga Kamis (26/6). Sama seperti yang lalu, kegiatan retret akan meliputi materi pembelajaran dan kegiatan fisik.

    (ial/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Belajar dari Kasus Lucky Hakim, Materi Tupoksi Kepala Daerah Diberikan Pertengahan Retreat Nasional 22 Juni 2025

    Belajar dari Kasus Lucky Hakim, Materi Tupoksi Kepala Daerah Diberikan Pertengahan Retreat Nasional 22 Juni 2025

    Belajar dari Kasus Lucky Hakim, Materi Tupoksi Kepala Daerah Diberikan Pertengahan Retreat
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    mengatakan, materi terkait tugas pokok, dan fungsi (tupoksi), serta mengenai hak dan kewajiban kepala daerah akan dibahas di pertengahan acara retreat gelombang kedua.
    Pembahasan ini dilakukan mengingat adanya kasus Bupati Indramayu,
    Lucky Hakim
    , yang tidak memahami kewajibannya sebagai kepala daerah padahal sudah menjalani retreat gelombang pertama.
    Bima Arya lantas mengatakan, dalam evaluasi retreat gelombang pertama, materi terkait hak dan kewajiban kepala daerah diberikan di penghujung acara.
    “Mungkin (saat itu) sudah enggak fokus gitu ya. (Jadi untuk saat ini) Kita akan alokasikan waktu yang lebih nyaman untuk peserta supaya bisa mengikuti,” kata Bima Arya saat ditemui di Perpustakaan IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (22/6/2025).
    Oleh karena itu, dia mengungkapkan, kemungkinan alokasi waktu terkait dengan tupoksi, hak dan kewajiban kepala daerah akan dibahas pada hari keempat retreat gelombang kedua.
    “Mungkin di hari Rabu atau Kamis ya,” ujar Bima Arya.
    Mantan Wali Kota Bogor ini menjelaskan, materi terkait hak dan kewajiban kepala daerah penting untuk disampaikan agar tak ada penafsiran ganda di kemudian hari.
    “Supaya enggak ada lagi hal-hal yang kemudian ditafsirkan berbeda atau tidak diketahui,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, Bupati Indramayu disanksi magang selama tiga bulan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena pelesiran ke luar negeri tanpa mengajukan izin.
    Peristiwa itu terjadi ketika Lucky Hakim liburan bersama keluarganya ke Jepang, di saat musim libur panjang Idul Fitri 2025.
    Lucky Hakim disanksi karena tidak mengetahui aturan wajib menyampaikan permohonan izin kepada Kemendagri jika hendak meninggalkan Indonesia dalam urusan apa pun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan komitmennya dalam menanggapi aspirasi sopir truk terkait kebijakan penertiban kendaraan kelebihan muatan alias overdimension & overload (odol). 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah memahami keresahan para sopir dan berupaya menghadirkan kebijakan yang berimbang antara keselamatan dan kelangsungan usaha logistik nasional.

    “Penting bagi kami untuk mendengarkan langsung suara para pengemudi sebagai garda terdepan sektor transportasi barang nasional,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/6/2025).

    Dia menyebut bahwa sopir truk memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, aturan pelarangan truk odol tetap menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan perlindungan terhadap infrastruktur jalan.

    “Keselamatan di jalan raya adalah prioritas utama kami dalam setiap kebijakan transportasi. Truk kelebihan muat dan kelebihan dimensi ini bukan hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat merenggut nyawa. Dalam hal keselamatan, satu nyawa terlalu banyak untuk dikorbankan,” kata Dudy.

    Berdasarkan data Korlantas Polri, sepanjang 2024, tercatat 27.337 kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan angkutan barang, atau sekitar 10,4% dari total kecelakaan sebanyak 262.328 kejadian. Dari jumlah tersebut, tercatat 183.995 korban luka ringan, 16.601 luka berat, dan 26.839 korban jiwa.

    Di sisi lain, Jasa Raharja menyebutkan bahwa kendaraan odol menjadi penyebab kecelakaan tertinggi kedua. Pada 2024, tercatat 6.390 korban meninggal dunia yang menerima santunan. Hingga Mei 2025, korban meninggal dunia akibat kendaraan odol mencapai 2.203 jiwa dari 7.485 kecelakaan.

    Sejumlah insiden fatal juga menambah catatan kelam terkait odol tahun ini. Misalnya, kecelakaan truk pengangkut air minum kemasan di Gerbang Tol Ciawi pada 4 Februari 2025 yang menewaskan 8 orang, serta kecelakaan truk bermuatan abu batu bara di Kalijambe, Purworejo pada 7 Mei 2025 yang merenggut 11 nyawa.

    Sementara itu, hasil pemeriksaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) selama Januari–April 2025 mengungkapkan bahwa dari 752.000 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 129.887 di antaranya melanggar batas daya angkut.

    Menhub menjelaskan bahwa kebijakan penanganan odol telah bergulir sejak 2016. Setelah sempat terhenti pada 2021–2022, pemerintah kembali meluncurkan program Zero Odol pada 2023 bersama para pemangku kepentingan lintas sektor.

    Memasuki 2025, langkah penanganan difokuskan pada penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanganan Odol sebagai bagian dari strategi besar Peraturan Presiden tentang Logistik Nasional. Pada tahap awal, upaya yang dilakukan berupa sosialisasi menyasar pemilik barang dan kendaraan.

    Kebijakan ini dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kementerian PUPR, Kemendagri, Polri, dan pihak swasta. Penegakan hukum akan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan penindakan terukur.

  • Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan komitmennya dalam menanggapi aspirasi sopir truk terkait kebijakan penertiban kendaraan kelebihan muatan alias overdimension & overload (odol). 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah memahami keresahan para sopir dan berupaya menghadirkan kebijakan yang berimbang antara keselamatan dan kelangsungan usaha logistik nasional.

    “Penting bagi kami untuk mendengarkan langsung suara para pengemudi sebagai garda terdepan sektor transportasi barang nasional,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/6/2025).

    Dia menyebut bahwa sopir truk memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, aturan pelarangan truk odol tetap menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan perlindungan terhadap infrastruktur jalan.

    “Keselamatan di jalan raya adalah prioritas utama kami dalam setiap kebijakan transportasi. Truk kelebihan muat dan kelebihan dimensi ini bukan hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat merenggut nyawa. Dalam hal keselamatan, satu nyawa terlalu banyak untuk dikorbankan,” kata Dudy.

    Berdasarkan data Korlantas Polri, sepanjang 2024, tercatat 27.337 kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan angkutan barang, atau sekitar 10,4% dari total kecelakaan sebanyak 262.328 kejadian. Dari jumlah tersebut, tercatat 183.995 korban luka ringan, 16.601 luka berat, dan 26.839 korban jiwa.

    Di sisi lain, Jasa Raharja menyebutkan bahwa kendaraan odol menjadi penyebab kecelakaan tertinggi kedua. Pada 2024, tercatat 6.390 korban meninggal dunia yang menerima santunan. Hingga Mei 2025, korban meninggal dunia akibat kendaraan odol mencapai 2.203 jiwa dari 7.485 kecelakaan.

    Sejumlah insiden fatal juga menambah catatan kelam terkait odol tahun ini. Misalnya, kecelakaan truk pengangkut air minum kemasan di Gerbang Tol Ciawi pada 4 Februari 2025 yang menewaskan 8 orang, serta kecelakaan truk bermuatan abu batu bara di Kalijambe, Purworejo pada 7 Mei 2025 yang merenggut 11 nyawa.

    Sementara itu, hasil pemeriksaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) selama Januari–April 2025 mengungkapkan bahwa dari 752.000 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 129.887 di antaranya melanggar batas daya angkut.

    Menhub menjelaskan bahwa kebijakan penanganan odol telah bergulir sejak 2016. Setelah sempat terhenti pada 2021–2022, pemerintah kembali meluncurkan program Zero Odol pada 2023 bersama para pemangku kepentingan lintas sektor.

    Memasuki 2025, langkah penanganan difokuskan pada penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanganan Odol sebagai bagian dari strategi besar Peraturan Presiden tentang Logistik Nasional. Pada tahap awal, upaya yang dilakukan berupa sosialisasi menyasar pemilik barang dan kendaraan.

    Kebijakan ini dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kementerian PUPR, Kemendagri, Polri, dan pihak swasta. Penegakan hukum akan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan penindakan terukur.

  • Kemendagri: 10 kepala daerah dapat tanda khusus selama retret

    Kemendagri: 10 kepala daerah dapat tanda khusus selama retret

    “Kami belum membuat satu kebijakan, tetapi kami dalam pekan depan akan melakukan rapat pimpinan, dan akan membuat desain terkait dengan pemberian Makan Bergizi Gratis pada saat libur sekolah,”

    Sumedang (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada 10 kepala daerah peserta retret gelombang kedua yang mendapatkan tanda khusus karena perlu pengawasan kesehatan ketat selama kegiatan berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang.

    “Yang pakai pita merah itu ada lima. Yang kuning juga lima. Sisanya itu aman. Jadi sekitar 10 orang ada dalam pengawasan ketat. Yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Sumedang, Minggu.

    Bima menjelaskan, peserta dengan pita merah memiliki kondisi kesehatan yang perlu perhatian serius, seperti kadar hemoglobin rendah, cedera lutut, atau riwayat pascaoperasi.

    “Beberapa peserta memang harus dimonitor kondisinya karena HB-nya rendah, ada juga yang baru operasi dan ada cedera lutut. Jadi beberapa kita lakukan pengawasan secara khusus,” ujarnya.

    Meski begitu, Bima menyampaikan bahwa rangkaian upacara pembukaan retret telah berlangsung lancar. Total sebanyak 84 peserta hadir dalam kegiatan hari ini.

    Sementara itu, ia menambahkan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara belum dapat bergabung karena masih menunggu proses pelantikan.

    Namun ia memastikan dua kepala daerah tersebut akan segera menyusul untuk mengikuti kegiatan retret hingga Kamis (26/5).

    “Jadi Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah,” katanya.

    Selain itu, Wamendagri juga mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dari Bali yang menyusul karena sebelumnya menghadiri kegiatan kesenian di daerahnya.

    “Dan kami gembira karena teman-teman dari Bali ini juga bergabung walaupun agak telat tadi tidak mengikuti rangkaian di Kemendagri karena ada acara kesenian di Bali sehingga baru menyusul,” katanya.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.