Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

    Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri membeberkan ada beberapa kepala daerah yang harus dipapah setelah senam pagi di acara retreat gelombang ke II di IPDN Sumedang, Jawa Barat. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah yang harus dipapah dan dituntun tersebut merupakan mereka yang sudah cukup lama mengalami cedera lutut, sehingga setelah senam pagi tidak bisa berjalan dan harus dibantu berjalan oleh pangawas dan penitia.

    Sayangnya, Bima tidak membeberkan lebih jauh kepala daerah mana yang mengalami cedera lutut tersebut. Kendati demikian, kata Bima, puluhan peserta retret tersebut cukup bersemangat berolahraga.

    “Jadi memang ada keluhan-keluhan yang memang sudah lama, seperti mereka yang ada cedera lutut sudah agak lama, jadinya berjalannya agak perlu dibantu, dibimbing, dipapah,” tuturnya di Jakarta, Senin (23/6).

    Bima menjelaskan bahwa kepala daerah yang membutuhkan atensi khusus sudah diberikan pita berwarna merah untuk lima orang kepala daerah yang mengalami sakit.

    Sementara lima pita berwarna kuning juga diberikan kepada kepala daerah yang butuh observasi kesehatan selama menjalani retret gelombang ke II.

    “Jadi ada sekitar sepuluh orang ada dalam pengawasan ketat, yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” katanya.

    Bima menjelaskan pada hari pertama Retret Gelombang II diikuti oleh 84 peserta yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

    Namun, Bima juga mengemukakan bahwa nantinya akan ada dua peserta tambahan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang akan segera dilantik dan kemudian bergabung mengikuti retreat.

    “Jadi Bupati Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah,” ujarnya.

  • Harga Minyakita turun Rp300 per liter

    Harga Minyakita turun Rp300 per liter

    Tangkapan layar – Perkembangan harga minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita yang dipaparkan oleh Kementerian Perdagangan dalam Rapat Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring di Jakarta, Senin (23/6/2025). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

    Kemendag: Harga Minyakita turun Rp300 per liter
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 23 Juni 2025 – 15:12 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat harga minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita per 20 Juni 2025 turun 0,6 persen atau sekitar Rp300 per liter dibandingkan pekan sebelumnya.

    Direktur Tertib Niaga Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Mario Josko mengatakan harga rata-rata nasional Minyakita hari ini tercatat sebesar Rp16.706 per liter atau 6,37 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700 per liter.

    “Boleh kami sampaikan turun dibanding minggu lalu, artinya kalau minggu lalu itu sebesar 7,07 persen dibanding HET,” ujar Mario dalam Rapat Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

    Namun demikian, terdapat sembilan provinsi yang mana harga Minyakita sudah melebihi 10 persen di atas HET.

    Adapun sembilan provinsi tersebut, yakni Nusa Tenggara Timur (Rp18.133 per liter), Papua Selatan (Rp18.000), Gorontalo (Rp17.708), Kalimantan Selatan (Rp17.700), Nusa Tenggara Barat (Rp17.667), Kalimantan Timur (Rp17.626), Bali (Rp17.542), Papua Tengah (Rp17.500), dan Papua Barat Daya (Rp17.500).

    Mario menyampaikan Kemendag telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menyiapkan langkah-langkah penyaluran terhadap sembilan provinsi yang masih mengalami kenaikan harga.

    Berdasarkan pantauan Kemendag, beberapa kabupaten/kota yang masih tinggi harga Minyakitanya, dikarenakan tidak memiliki distributor dan pengecer.

    “Harapannya BUMN ini bisa saling melengkapi, jadi apabila misalnya tidak ada D-1 dan D-2 swasta, ini dari BUMN bisa membantu untuk menyuplai daerah-daerah tersebut,” kata Mario.

    Mario menekankan tingginya harga Minyakita di beberapa wilayah bukan karena kurang pasokan. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh tidak meratanya pasokan minyak tersebut, khususnya pada wilayah timur Indonesia.

    Lebih lanjut, Kemendag telah melakukan sejumlah pemetaan dan menyelesaikan permasalahan kurangnya distribusi Minyakita per wilayah.

    “Kami coba melakukan penyelesaiannya per wilayah, misalnya wilayah timur tadi, Papua. Kita lihat mapping dari pasarnya, kemudian pasar mana yang memang misalnya tidak ada distributor dan lain sebagainya, kita coba upayakan pasokannya.

    Sementara itu, realisasi domestic market obligation (DMO) bulan Mei sebesar 142.353 ton dan Juni telah mencapai 98.269 yang seluruhnya dalam bentuk Minyakita.

    Harga rata-rata nasional untuk minyak goreng kemasan premium sebesar Rp22.367 per liter atau naik 0,42 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta

    Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan keterangan pers di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). ANTARA/Ricky Prayoga

    Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 23 Juni 2025 – 16:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan anggaran untuk retret kepala daerah gelombang II di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tidak sampai Rp500 juta.

    “Ya ini saya masih rekap ya, tetapi saya pastikan tidak lebih dari Rp500 juta untuk keseluruhan acara dari awal hingga akhir. Jadi angkanya jauh di bawah yang kemarin (Rp13 miliar) karena aset dari Kemendagri dan banyak penghematan di sini,” kata Bima di IPDN Jatinangor, Senin.

    Efisiensi yang dilakukan untuk gelombang II ini dibanding gelombang I, kata dia, pertama adalah pengeluaran peserta di mana ketika di Magelang peserta sampai 1.000 orang, sementara di IPDN hanya 84 orang, yang berdampak pada konsumsi yang bisa ditekan.

    Penghematan selanjutnya, kata Bima, adalah fasilitas, dengan menggunakan yang tersedia di IPDN dan penyesuaian seremoni yang dilakukan terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

    “Karena tamunya juga terbatas, kemungkinan besar mungkin Presiden belum dijadwalkan untuk menghadiri, karena itu penutupannya juga tidak mengundang banyak pihak, dilakukan secara sederhana,” ucapnya.

    Untuk sumber anggaran, Bima mengatakan semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.

    “Kalau biaya perjalanan itu kan dibebankan kepada alokasi APBD masing-masing. Tapi sisanya semua adalah dari Kemendagri,” ujarnya.

    Sementara untuk materi, Bima mengatakan ada modifikasi mengingat kini telah ada konstelasi global berupa perang Iran – Israel, kontroversi kebijakan Trump dan isu-isu dalam negeri lainnya.

    “Dulu waktu itu belum juga ada koordinasi tentang makan bergizi gratis, kopdes, dan lain-lain. Nah itu hal yang dibahas di sini,” tuturnya.

    Retret kepala daerah gelombang II di Kampus IPDN berlangsung mulai hari Senin ini yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Kamis (26/6) petang mendatang.

    Retret kepala daerah gelombang kedua ini berdasarkan data tanggal 22 Juni 2025, diikuti oleh 86 kepala daerah yang terdiri dari dua gubernur, tiga wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, tiga wali kota dan tiga wakil wali kota. Sementara itu, sembilan kepala dan wakil kepala daerah tidak hadir dengan yang memiliki alasan karena sakit sebanyak enam orang) dan izin kedukaan satu orang.

    Selama empat hari kegiatan retret ini, para kepala daerah diberikan enam jenis materi yang terdiri atas Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan; Astacita; Program Kementerian dan Lembaga; Tugas dan Fungsi Kepala Daerah; Kepemimpinan dan Komunikasi Politik; serta Team Building dengan narasumber dijadwalkan merupakan kepala dari 31 kementerian/lembaga.

    Sumber : Antara

  • Retret Kepala Daerah 2025: Kemendagri Akan Sertakan Materi Batas Wilayah – Page 3

    Retret Kepala Daerah 2025: Kemendagri Akan Sertakan Materi Batas Wilayah – Page 3

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi membuka retret kepala daerah gelombang kedua di kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

    Tito menjelaskan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengokohkan persatuan sebagai satu bangsa.

    “Tujuan retret ini secara garis besar adalah mengokohkan dan memperkuat nilai-nilai persatuan sebagai bangsa dan negara,” kata Tito dalam pidato pembukaan sekaligus paparan materinya di IPDN, seperti dilansir dari Antara.

    Dipilihnya IPDN ini, kata Tito, agar kepala daerah lebih mudah mengakses lokasi pelatihan dibandingkan lokasi sebelumnya di Akmil Magelang.

    “Tujuan di IPDN agar bapak-bapak yang sering di Jakarta lebih mudah ke sini karena dekat dari Bandung ketimbang dari Magelang,” kata dia.

    Hasil dari retret kepala daerah gelombang kedua ini, kata Tito, akan dilaporkan kepada Presiden dengan harapan kepala daerah bisa mengikuti dengan baik untuk mendengar arah kebijakan pusat langsung dari narasumber utamanya, tanpa melupakan kewajibannya untuk bekerja bagi daerahnya dengan cara jarak jauh.

    “Nanti saya lapor kepada Presiden. Kepala daerah bisa refreshing sambil bekerja lewat zoom, dan mendengar arah kebijakan pemerintah pusat langsung dari narsum utamanya,” kata Mendagri.

  • Wamendagri Sebut Biaya Retret Gelombang II di IPDN Tak Sampai Rp 500 Juta

    Wamendagri Sebut Biaya Retret Gelombang II di IPDN Tak Sampai Rp 500 Juta

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan biaya retret kepala daerah gelombang II di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, lebih hemat dari sebelumnya. Bima menyebut biaya retret kali ini tidak sampai Rp 500 juta.

    “Kalau soal efisiensi, kita pastikan bahwa semua anggaran itu dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan. Seperti retret hari ini, ini kan menghemat sekali, tidak sampai Rp 500 juta. Jadi angkanya jauh di bawah yang kemarin,” tutur Bima Arya di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

    Bima menerangkan seluruh anggaran retreat kepala daerah gelombang II berasal dari Kemendagri. Sementara itu biaya transportasi dibebankan ke setiap kepala daerah melalui APBD masing-masing.

    “Tidak ada, semuanya Kemendagri, ya kecuali kalau biaya perjalanan itu kan dibebankan kepada alokasi APBD masing-masing, tapi sisanya semua adalah dari Kemendagri,” sebutnya.

    “Ini saya masih recap ya, tetapi saya pastikan tidak lebih dari Rp 500 juta. Untuk keseluruhan acara dari awal hingga akhir,” tambah dia.

    Diketahui retret kepala daerah akan dilaksanakan selama lima hari hingga Kamis (26/6). Pelaksanaan retret gelombang II telah dibuka secara resmi oleh Mendagri Tito Karnavian.

    (ial/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Buka Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua, Mendagri: Untuk Kokohkan Persatuan – Page 3

    Buka Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua, Mendagri: Untuk Kokohkan Persatuan – Page 3

    Sebelum mengakhiri paparannya, Tito berkata, “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, orientasi pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang kedua saya nyatakan dibuka.”

    Retret kepala daerah gelombang kedua ini di Kampus IPDN berlangsung mulai hari Senin ini hingga Kamis 26 Juni 2025.

    Retret kepala daerah gelombang kedua ini berdasarkan data tanggal 22 Juni 2025, diikuti oleh 86 kepala daerah yang terdiri dari 2 gubernur, 3 wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, 3 wali kota dan 3 wakil wali kota.

    Sementara itu, sembilan kepala dan wakil kepala daerah tidak hadir dengan yang memiliki alasan karena sakit (6 orang) dan izin kedukaan (1 orang).

    Selama 4 hari retret ini, kepala daerah diberikan enam jenis materi yang terdiri atas Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan; Astacita; Program Kementerian dan Lembaga; Tugas dan Fungsi Kepala Daerah; Kepemimpinan dan Komunikasi Politik; serta Team Building dengan narasumber dijadwalkan merupakan kepala dari 31 kementerian/lembaga.

     

  • Wamendagri tegaskan empat pulau di Anambas tak bisa dimiliki pribadi

    Wamendagri tegaskan empat pulau di Anambas tak bisa dimiliki pribadi

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan di Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). (ANTARA/HO-Kemendagri)

    Wamendagri tegaskan empat pulau di Anambas tak bisa dimiliki pribadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 23 Juni 2025 – 14:32 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tidak bisa dimiliki secara pribadi, setelah sebelumnya diduga dijual melalui situs daring luar negeri

    “Intinya begini, tidak ada pulau yang bisa dimiliki secara pribadi secara keseluruhan. Ada batasannya, ada undang-undangnya. Paling tidak maksimal itu 70 persen. Itu pertama,” ujar Bima di Sumedang, Senin.

    Bima menjelaskan bahwa pulau atau lahan di wilayah kepulauan bisa saja disewakan, namun tetap harus mengikuti aturan dan proporsi yang ditetapkan dalam regulasi.

    “Semua ada aturannya, tidak bisa dimiliki secara keseluruhan. Dan pada intinya kita akan menginventarisir hal-hal atau wilayah wilayah yang memang harus tetap kita jaga, regulasinya dan juga kepemilikannya,” kata dia.

    Mengenai legalitas penjualan pulau secara daring, Bima Arya menuturkan akan mempelajari terlebih dahulu secara detail keakuratan informasi mengenai penjualan pulau di situs daring sebelum melakukan tindakan.

    Sebelumnya, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BP2D) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat usai mencuatnya informasi dugaan penjualan empat pulau di Anambas melalui situs daring luar negeri.

    Kepala BP2D Kepri Doli Boniara menyebutkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Bupati Kepulauan Anambas untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

    “Setelah mendapat info terkait penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas di situs online, BP2D sudah berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas agar informasi ini segera dapat dicek kebenarannya dan menghindari polemik,” ujar Doli saat dikonfirmasi di Batam, Rabu (18/6).

    Ia menambahkan, koordinasi juga dilakukan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk menyampaikan temuan tersebut.

    Sumber : Antara

  • 10 Kepala Daerah Kurang Sehat, Kemendagri Beri Atensi di Retreat II

    10 Kepala Daerah Kurang Sehat, Kemendagri Beri Atensi di Retreat II

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri membeberkan ada 10 kepala daerah yang kesehatannya bermasalah dan diberi atensi khusus selama menjalani retreat jidil II.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan 10 kepala daerah tersebut telah diberi tanda, berupa pita berwarna kuning untuk 5 kepala daerah dan pita merah untuk 5 kepala daerah lain.

    Dia menjelaskan untuk pita warna kuning, artinya kepala daerah itu butuh observasi kesehatan, sementara untuk pita merah itu artinya kepala daerah yang membutuhkan atensi khusus. Namun sayangnya, Bima tidak merinci siapa saja 10 kepala daerah itu.

    “Jadi ada sekitar sepuluh orang ada dalam pengawasan ketat, yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” tuturnya di Jakarta, Senin (23/6).

    Selain itu, Bima juga membeberkan untuk kelas pembelajaran akan menyesuaikan dengan kondisi kesehatan semua peserta. Menurutnya, ada peserta yang mengalami cedera lutut sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. 

    Mantan Walikota Bogor itu memastikan kesiapan masing-masing peserta yang kesehatannya diatensi agar dapat disesuaikan oleh panitia.

    “Jadi kita nanti tanyakan apakah kuat atau tidak? Kalau tidak, tidak ada masalah. Kita akan geser kelasnya, kita sesuaikan untuk yang lebih aksesibel,” katanya. 

    Bima menjelaskan pada hari pertama Retreat Gelombang II diikuti oleh 84 peserta yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

    Namun, Bima juga mengemukakan bahwa nantinya akan ada dua peserta tambahan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang akan segera dilantik dan kemudian bergabung mengikuti retreat.

    “Jadi [Bupati] Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah,” ujarnya.

  • Harga Minyakita di Luar Pulau Jawa Melambung, Makin Mahal di 440 Kabupaten/Kota

    Harga Minyakita di Luar Pulau Jawa Melambung, Makin Mahal di 440 Kabupaten/Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 440 dari 493 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng Minyakita melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter pada pekan ketiga Juni 2025. Ini artinya, ada 89,25% kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami kenaikan harga Minyakita.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan mayoritas lonjakan harga Minyakita terjadi di luar Pulau Jawa yang mencapai 336 kabupaten/kota.

    Adapun, data tersebut mengacu pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag) per 21 Juni 2025.

    “Di Pulau Jawa ini ada 104 kabupaten/kota yang harga Minyakita-nya di atas HET, sementara di luar Pulau Jawa ada 336 kabupaten/kota yang harga minyak goreng Minyakita-nya berada di atas HET,” kata Pudji dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (23/6/2025).

    Untuk Pulau Jawa, misalnya, harga Minyakita termahal dibanderol Rp18.000 per liter di Kepulauan Seribu. Mengekor, Jakarta Barat dengan harga Minyakita dibanderol Rp17.846 per liter.

    “Untuk Pulau Jawa, ada Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Jakarta Barat, Tasikmalaya, Bekasi, kemudian Jakarta Pusat yang harga minyak goreng Minyakita-nya berada di atas HET,” ungkapnya.

    Sementara di luar Pulau Jawa, sebagian besar berada di wilayah timur. Harga Minyakita termahal mencapai Rp50.000 per liter di Kabupaten Pegunungan Bintang. Begitu pula di Kabupaten Puncak yang tembus di level Rp45.000 per liter.

    Di sisi lain, Pudji menuturkan bahwa terdapat 53 kabupaten/kota dengan harga Minyakita di bawah atau sesuai dengan HET Rp15.700 per liter. Dari tersebut menunjukkan sebanyak 14 kabupaten/kota di antaranya berada di Pulau Jawa. 

    “Misalkan yang pertama terendah ini ada di Kabupaten Blitar dengan harga minyak goreng Minyakita Rp15.500 per liter. Kemudian diikuti Probolinggo [Rp15.523 per liter], Temanggung [Rp15.600 per liter], dan seterusnya,” ujarnya.

    Sementara untuk luar Pulau Jawa, data BPS menunjukkan terdapat 39 kabupaten/kota dengan harga Minyakita di bawah atau sesuai dengan HET.

    Perinciannya, Kota Batam, Kabupaten Sidenreng Rapang, Kota Pare-Pare, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Tengah yang kompak dibanderol di level Rp15.500 per liter.

    Adapun secara umum, rata-rata harga minyak goreng sampai dengan pekan ketiga Juni 2025 turun 0,04% dibanding Mei 2025. BPS mencatat penurunan ini terjadi di 36,11% wilayah di Indonesia.

  • Prabowo Tak Hadir dalam Retreat Gelombang Kedua Kepala Daerah Nasional 23 Juni 2025

    Prabowo Tak Hadir dalam Retreat Gelombang Kedua Kepala Daerah Nasional 23 Juni 2025

    Prabowo Tak Hadir dalam Retreat Gelombang Kedua Kepala Daerah
    Tim Redaksi
    JATINANGOR, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    diperkirakan tidak hadir dalam acara retreat gelombang kedua kepala daerah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
    Jatinangor
    , Jawa Barat.
    Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    mengatakan, absennya Kepala Negara dalam acara retreat tersebut dikarenakan kesibukannya.
    Sebab itu, kata Tito, Presiden Prabowo sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Kemendagri terkait retreat yang akan berjalan selama lima hari tersebut.
    “Kalau yang ini (retreat kedua) kemungkinan besar Pak Presiden sudah menyerahkan kepada kami untuk menyelenggarakan, membuka,” kata Tito di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).
    “Termasuk menutup dan beliau mungkin gak hadir karena kesibukan beliau yang lain,” imbuhnya.
    Hal ini juga berpengaruh dengan mobilitas awak media di lokasi.
    Menurut Tito, mobilitas awak media yang terbatas saat retreat gelombang pertama berkaitan dengan kondusivitas dan keamanan Kepala Negara.
    “Kalau di Magelang itu kan ada kehadiran Presiden dan Wakil Presiden sehingga otomatis untuk alasan security tentunya kita harus menseleksi siapa-siapa yang masuk,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, retreat gelombang kedua kali ini diikuti 86 kepala daerah dari 93 kepala yang terdaftar.
    Sebab, enam dari tujuh kepala daerah telah mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti retreat karena alasan kesehatan.
    Sedangkan satu kepala daerah adalah Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo karena ibunya meninggal dunia.
    Para kepala daerah yang hadir akan mengikuti retreat selama lima hari terhitung 22 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.