Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Komisi II setuju dengan rencana retret sekda seluruh Indonesia

    Komisi II setuju dengan rencana retret sekda seluruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengaku setuju dengan rencana retret bagi seluruh sekretaris daerah (sekda) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

    “Saya sih sepakat untuk meretretkan, karena walaupun sekda berasal dari birokrat, tapi kadang-kadang sekda ini kan (pertimbangan) choice dari kepala daerahnya kan ada, karena ini kan menjadi tandemnya kepala daerah,” kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia pun tak mempersoalkan penyelenggaraan retret selama beberapa hari yang diikuti oleh para sekda tersebut, yang dinilainya sebagai sosok perpanjangan tangan birokrasi kepala daerah.

    Menurut dia, retret para sekda tersebut akan menitikberatkan pada pengimplementasian program-program prioritas pemerintah pusat serta pengelolaan keuangan daerah.

    “Apakah itu APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), apakah DAK (dana alokasi khusus), apakah DAU (dana alokasi umum) dan sebagainya, dikaitkan dengan program-program yang menjadi prioritas presiden dan lain-lain. Nah, siapa nanti yang akan menjadi ujung tombak? Ya sekda,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau sekda-nya tidak menguasai permasalahan maka yang ada akhirnya hanya ‘yes sir, yes sir’ saja, tetapi tidak menyelesaikan berbagai masalah yang ada.”

    Sebelumnya (23/6), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan akan ada retret bagi seluruh sekretaris daerah (sekda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan lokasi di Magelang, Jawa Tengah.

    Mendagri mengatakan bahwa rencana retret sekda ini berasal dari Presiden RI Prabowo Subianto yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas orang nomor satu di daerah dari kalangan birokrat.

    “Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota di Magelang. Sekda ini ‘kan merupakan ASN atau birokrat yang paling senior jadi itu yang akan diberikan kapasitas juga,” ujar Tito selepas Pembukaan Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II: Presiden urus sengketa pulau, Mendagri tak harus dievaluasi

    Komisi II: Presiden urus sengketa pulau, Mendagri tak harus dievaluasi

    Jadi, mungkin Pak Mendagri bekerja hanya berdasarkan data yang ada.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tidak berarti mengharuskan adanya evaluasi terhadap kinerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Menurut saya, belumlah sampai pada mengevaluasi kinerja Mendagri sampai saat ini,” kata Dede Yusuf di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dikatakan bahwa ada nilai-nilai yang mesti diputuskan oleh Presiden selaku pimpinan tertinggi negara ketika sudah terkait dengan hal politis.

    “Ada isu-isu yang berkaitan dengan politik yang perlu kita jaga, perlu kita rawat dan sebagainya. Memang Presidenlah yang mengambil hak,” ujarnya.

    Dede Yusuf lantas berkata, “Jadi, bukan berarti Presiden mengambil alih, tetapi ada kebijakan-kebijakan terkait dengan Aceh, Papua, daerah tapal batas, menurut saya harus disampaikan kepada pimpinan karena itu adalah keputusan kebijakan negara.”

    Sebaliknya, dia tak menyalahkan Mendagri yang telah bekerja sesuai dengan data administrasi yang dimiliki kementeriannya dalam merespons sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut.

    “Memang benar ada surat yang tahun berapa itu adalah wilayah Aceh. Tahun berapa lagi masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Baru kemudian pada tahun 1990 atau berapa itu diminta oleh Aceh kembali. Jadi, mungkin Pak Mendagri bekerja hanya berdasarkan data yang ada,” katanya.

    Untuk itu, dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo untuk mengakhiri polemik batas administrasi antarwilayah tersebut dengan menetapkan keempat pulau itu masuk ke dalam Provinsi Aceh yang turut mengedepankan nilai historis di dalamnya.

    “Mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden karena Presiden melihat historical background-nya,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih untuk tidak membebani Presiden Prabowo Subianto dengan kemunculan berbagai polemik seperti yang sebelumnya terjadi, hingga menuai sorotan publik.

    Sebaiknya, kata dia, para menteri melakukan kajian yang lebih strategis ketika menangani sebuah persoalan.

    Muzani berharap persoalan-persoalan itu bisa selesai di tingkat kementerian tanpa menimbulkan polemik.

    “Padahal, persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian apakah pulau atau masalah-masalah lain,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Pada hari Selasa (17/6), Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang kena sengketa batas wilayah antarprovinsi di Sumatera masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Empat pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Retret Gelombang II, Banyak Kepala Daerah Bangun Kesiangan

    Retret Gelombang II, Banyak Kepala Daerah Bangun Kesiangan

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan banyak kepala daerah yang telat bangun untuk mengikuti senam pagi di hari pertama dan hari kedua retret gelombang ke II di IPDN Sumedang.

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto mengemukakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi pada hari pertama dan kedua retret gelombang kedua, tidak sedikit kepala daerah yang kesiangan dan telat 10-15 menit untuk mengikuti senam pagi.

    Namun, pada hari ketiga retret gelombang ke II, kata Bima, semua kepala daerah telah terlatih untuk tepat waktu.

    “Alhamdulillah pagi tadi ada kemajuan ya, peserta tepat waktu. Kalau kemarin telat 10–15 menit, sekarang bahkan ada yang 5 menit sebelumnya sudah kumpul semua di sini,” tuturnya di Jakarta, Selasa (24/6).

    Dia menjelaskan sebagai seorang kepala daerah, sudah seharusnya bangun dan bekerja lebih pagi dibandingkan jajarannya nanti. 

    Selain itu, menurut Bima, senam pagi yang dimulai pukul 05.35 WIB juga bisa melatih kepala daerah membangun kebugaran fisik, mengingat masih ada beberapa kepala daerah yang memiliki fisik kurang sehat.

    “Kegiatan senam pagi yang dimulai pukul 05.35 WIB ini merupakan bagian dari rangkaian retret yang dirancang untuk membangun kebugaran fisik sekaligus mempererat kebersamaan antarpeserta,” katanya.

    Selain itu, Bima juga menegaskan, selama mengikuti retret, kepala daerah juga tidak diperkenankan keluar dari area kampus IPDN, bahkan di waktu kosong sekalipun. 

    “Tidak boleh keluar sama sekali. Tidak boleh, jadi kami melihat peserta cukup disiplin. Tidak ada yang mencoba keluar, bahkan tidak ada yang meminta keluar,” ujarnya.

  • Kemendagri Catat Ada Kasus Sengketa 16 Pulau di Jawa Timur

    Kemendagri Catat Ada Kasus Sengketa 16 Pulau di Jawa Timur

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan ada 16 pulau yang kini tengah masuk proses sengketa antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengemukakan pada awalnya hanya ada 13 pulau yang tengah disengketakan oleh kedua kabupaten itu. 

    Namun, setelah dilakukan kajian mendalam, menurut Tomsi, telah ditemukan 3 pulau lagi yang tumpang tindih klaim antara wilayah Trenggalek dan Tulungagung, sehingga jumlahnya menjadi 16 pulau yang masuk proses sengketa.

    “Jadi sekarang ada 16 pulau yang masuk proses sengketa,” tutur Tomsi di Jakarta, Selasa (24/6).

    Tomsi mengungkapkan bahwa 16 pulau itu tidak ada penghuninya sama sekali. Maka dari itu, kata Tomsi, sembari menunggu keputusan 16 pulau itu masuk kabupaten mana, sementara akan masuk administrasi provinsi Jawa Timur lebih dulu.

    “Jadi tidak masuk Trenggalek dan tidak juga masuk Tulungagung, tetapi masuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri bakal menggandeng beberapa pihak lainnya di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Informasi Geospasial (BIG), Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemkab Tulungagung.

    “Rapat lanjutan akan digelar Juli 2025 dan akan melibatkan Gubernur Jatim, Bupati Trenggalek, Bupati Tulungagung, serta para Ketua DPRD masing-masing daerah guna memusyawarahkan sebelum status administratif atas 16 pulau diputuskan,” ujarnya.

  • Mendagri resmi keluarkan keputusan empat pulau kembali ke Aceh

    Mendagri resmi keluarkan keputusan empat pulau kembali ke Aceh

    Arsip – Mendagri Tito Karnavian (ketiga kiri) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (ketiga kanan), Mensesneg Prasetyo Hadi (kedua kanan), Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (kanan), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kedua kiri) dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (kiri) memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto secara daring di Kantor Presiden, Selasa (17/6/2025). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar)

    Mendagri resmi keluarkan keputusan empat pulau kembali ke Aceh
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 16:39 WIB

    Elshinta.com – Mendagri Tito Karnavian telah menandatangani keputusan terkait empat pulau Aceh yang sebelumnya sempat bersengketa dengan Provinsi Sumatera Utara, kembali masuk dalam wilayah Provinsi Aceh.

    “Telah diterbitkan Kepmendagri untuk mengesahkan dan menempatkan kembali empat pulau ke Aceh,” kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA dalam video singkatnya yang diterima di Banda Aceh, Selasa.

    Safrizal mengatakan Kepmendagri terbaru itu dengan Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

    Kepmendagri ini mengesahkan dan menempatkan kembali empat pulau yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang (besar) dan Mangkir Ketek (kecil) menjadi bagian wilayah administrasi provinsi Aceh.

    Selaku putra asli Aceh, dia berharap dengan sudah kembalinya empat pulau tersebut maka dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.

    “Semoga, empat pulau ini nantinya dapat dibangun dan dibina sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” demikian Safrizal ZA.

    Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang bersengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara kembali masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Adapun dasar pengembalian empat pulau milik Aceh yang sempat diberikan ke Sumatera Utara tersebut setelah adanya bukti kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1992 tentang kepemilikan pulau milik Aceh.

    Setelah ditetapkan kembali menjadi milik Aceh oleh Presiden, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan ulang antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menyatakan empat pulau tersebut masuk wilayah Aceh.

    Sumber : Antara

  • Omzet UMKM Lesu, Maman Evaluasi Belanja Produk Lokal Pemerintah – Page 3

    Omzet UMKM Lesu, Maman Evaluasi Belanja Produk Lokal Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan bahaa pihaknya sedang mengevaluasi dan melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan alokasi belanja pemerintah untuk produk lokal.

    Hal ini menyusul keluhan dari pelaku UMKM terkait penurunan omzet hingga sekitar 20 persen. Penurunan ini diduga akibat melemahnya daya beli masyarakat di dalam negeri.

    Adapun kebijakan alokasi belanja pemerintah untuk produk buatan dalam negeri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

    Dalam konferensi pers pada Selasa (24/6), Maman mengakui bahwa implementasi kebijakan belanja pemerintah untuk produk lokal masih belum optimal, sehingga diperlukan evaluasi secara menyeluruh.

    “Sedang kami lakukan monitoring evaluasi, dan saya sudah bicara dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) untuk kita lakukan rapat koordinasi dengan beberapa seluruh kepala daerah di Indonesia,” kata Maman di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Maman juga mengakui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penggunaan produk UMKM oleh pemerintah.

    Maka dari itu, Kementerian UMKM menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dan rutin sebagai kunci untuk meningkatkan kinerja dan memastikan PP Nomor 7 Tahun 2021 dapat berjalan optimal.

    Menteri UMKM membeberkan, monitoring dan evaluasi akan fokus pada dua hal. Pertama, memeriksa seberapa jauh alokasi 40 persen anggaran belanja pemerintah diimplementasikan.

    Fokus kedua, Kementerian UMKM akan memantau jenis produk yang dibeli.

     

  • Komisi IV DPR Desak Pemerintah Usut Dalang Penjualan Pulau di Anambas

    Komisi IV DPR Desak Pemerintah Usut Dalang Penjualan Pulau di Anambas

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengecam keras informasi empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditawarkan di situs properti internasional. Dia mendesak pemerintah segera menelusuri dan bertindak tegas, karena ini menyangkut kedaulatan negara.

    Menurutnya, ini persoalan serius karena artinya tata kelola Indonesia di kawasan konservasi laut rapuh. Dia juga menyinggung aparat negara lalai menjaga kedaulatan ekologisnya sendiri.

    Lebih lanjut, legislator PKB ini mengkritik keras adanya indikasi perusahaan yang menawarkan pulau tersebut sedang dalam proses menjadi Penanaman Modal Asing (PMA). 

    “Ini bahaya laten. Status PMA seharusnya tidak boleh dijadikan celah untuk mengelola wilayah strategis kelautan dan konservasi. Jika tidak dikendalikan, maka kedaulatan ekologis kita bisa dikapitalisasi oleh pemodal asing di balik legalitas administratif,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Oleh karena itu, Daniel mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Investasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), dan Kementerian Dalama Negeri (Kemendagri) menelusuri pihak yang mengiklankan pulau-pulau tersebut. 

    “Kementerian-Kementerian tersebut harus memastikan siapa yang memberi hak kelola, apa dasar hukumnya, dan apakah ada peran pejabat atau aktor lokal yang bermain di belakang layar,” sindirnya.

    Sebab itu juga, dia kembali menegaskan bahwa pemerintah harus tegas dan menelusuri bagaimana bisa pulau ini diperjualbelikan. Dia melanjutkan, negara tidak boleh diam karena ini menyangkut kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia.

    Dia pun turut meminta agar adanya evaluasi ketat atas investasi asing di kawasan konservasi. Menururnya, izin pengelola swasta haris dicabut apabila ditemukan adanya kawasan konservasi yang disewakan.

    “Tidak boleh ada PMA yang diberikan izin di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi tanpa evaluasi dampak ekologis, sosial, dan kultural yang menyeluruh. Jika perlu, cabut izinnya,” tegas dia.

    Lebih jauh, Daniel mengingatkan supaya antar kementerian di Kabinet Merah Putih selalu bersinergi dan satu suara dalam mengambil kebijakan. “Semua harus berpegang kepada UU dan peraturan, jangan di antara menteri di kabinet saling beda,” tuturnya.

    Berdasarkan berita yang dihimpun Bisnis, setidaknya sejumlah pulau di Indonesia yang dijual melalui situs https://www.privateislandsonline.com. Salah satu pulau tersebut yakni Pulau Pasangan, Anambas. 

    Dari situs tersebut, terdapat deskripsi keindahan alam Anambas dengan luas pulau sekitar 159 hektare atau 200 mil dari daratan Singapura. Hanya saja, penjual tidak mencantumkan harga, namun harga sesuai permintaan. 

    Beberapa pulau yang ditawarkan di situs tersebut memang ada yang mencantumkan harga, misalnya Pulau Rangyai yang terletak di Thailand ditawarkan sebesar US$ 160 juta. Kendati begitu, ada pula yang tidak mencantumkan harga, termasuk pulau di Kepulauan Anambas. 

    Di situs tersebut juga dideskripsikan keindahan pulau di Kepulauan Anambas yang cantik dan asri sehingga potensial untuk dikembangkan menjadi resor ekowisata kelas atas. Apalagi, lokasinya hanya sekitar 200 mil laut dari Singapura.

  • Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Hambalang, Bahas Ketahanan Nasional dan Kondisi Global

    Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Hambalang, Bahas Ketahanan Nasional dan Kondisi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara khusus melakukan pertemuan di kediamannya di Hambalang, Bogor dengan fokus utama membahas dinamika kondisi global dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

    Teddy mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu ingin memastikan kesiapan pemerintahannya dalam menghadapi situasi global yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

    “Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan, beserta para menteri dan pejabat di bawah koordinasi Menko Polkam, di kediaman pribadinya di Hambalang,” ujar Teddy melalui rilisnya, Senin (23/6/2025). 

    Lebih lanjut, Letnal Kolonel itu pun menegaskan bahwa pertemuan ini digelar untuk merumuskan arah kebijakan strategis guna menjaga stabilitas nasional.

    “Pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap Indonesia, berserta langkah strategis yang harus dipersiapkan,” lanjutnya. 

    Presiden Prabowo, kata Teddy, dalam berbagai kesempatan, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan soliditas antar-lembaga dalam menghadapi gejolak internasional yang berpotensi memengaruhi situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional.

    Pertemuan di Hambalang ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam bidang strategis pertahanan dan keamanan negara.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas bersama jajaran Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (23/6/2025).

    Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, beserta para menteri serta pejabat tinggi yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. 

    Terlihat sejumlah pejabat yang hadir mulai dari ⁠Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, ⁠Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, ⁠Menteri Komdigi Meutya Hafid, ⁠Kapolri Listyo Sigit Prabowo, ⁠Panglima TNI Agus Subiyanto, ⁠Jaksa Agung ST Burhanuddin, ⁠Kepala BIN Muhammad Herindra dan ⁠Kepala BSSN Hinsa Siburian.

  • Pasokan Telur & Cabai ke Jakarta-Jabar Terancam Seret!

    Pasokan Telur & Cabai ke Jakarta-Jabar Terancam Seret!

    Jakarta –

    Keterlambatan pengiriman telur dan cabai untuk daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) bisa terjadi menyusul demo para sopir terkait pelarangan truk obesitas atau over dimension-over load (ODOL).

    “Mengenai demo ODOL, ini sudah cukup mengganggu karena beberapa asosiasi telur maupun cabai, telah berkirim surat kepada kami mengenai keterlambatan, sehingga ini akan mengganggu pasokan, khususnya di Jakarta, di DKI,” ungkap Direktur Ketersediaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, dikutip dari YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/6/2025).

    Pelarangan truk obesitas ini telah diatur melalui program nasional Zero ODOL. Namun, implementasi program tersebut molor hingga saat ini.

    Zero ODOL ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Baranh dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

    Kemudian wacana implementasi Peremenhub yang disebut berlaku tahun depan memicu penolakan para supir truk. Akibatnya, terang Indra, arus logistik pangan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah terganggu.

    “Ini mulai naik lagi isunya, dan ini memang mengganggu arus logistik pangan, khususnya dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang masuk ke DKI maupun Jawa Barat,” terang Indra.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penerapan aturan Zero ODOL berlaku efektif tahun 2026.

    AHY menerangkan, lambatnya implementasi program zero ODOL lantaran masih dalam pembahasan di lintas sektoral. Ia menyebut, pembahasan zero odol tidak cukup hanya dilakukan dua kali pembahasan.

    “Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya 2026 karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan. Ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya,” kata AHY usai rapat koordinasi terkait kendaraan dan truk odol di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    AHY mengatakan, pemerintah juga bakal melibatkan pelaku usaha logistik, baik di skala nasional maupun tingkat daerah. Melalui pertemuan dengan pelaku usaha, program Zero ODOL juga akan disesuaikan kembali.

    Ia menjelaskan, pemerintah akan menetapkan satu wilayah percontohan untuk implementasi program Zero ODOL, salah satunya Jawa Barat. Jawa Barat dipilih lantaran memiliki 54 kawasan industri dari 164 total keseluruhan di Indonesia.

    (hns/hns)

  • Presiden Suriah Janji Tangkap-Adili Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri di Gereja

    Presiden Suriah Janji Tangkap-Adili Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri di Gereja

    Jakarta –

    Presiden sementara Suriah Ahmed al-Sharaa buka suara soal penembakan dan bom bunuh diri di sebuah gereja di Damaskus, ibu kota Suriah. Ia berjanji akan menangkap semua pihak yang terlibat dalam peristiwa itu.

    “Kami berjanji bahwa kami akan bekerja siang dan malam, mengerahkan semua badan keamanan khusus kami, untuk menangkap semua orang yang berpartisipasi dalam dan merencanakan kejahatan keji ini dan membawa mereka ke pengadilan,” kata Sharaa dilansir AFP, Senin (23/6/2025).

    Serangan itu “mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas dan persatuan pemerintah dan rakyat dalam menghadapi semua yang mengancam keamanan dan stabilitas negara kita”, tambahnya.

    Penembakan dan bom bunuh diri terjadi di sebuah gereja di Damaskus, ibu kota Suriah saat berlangsung kebaktian pada hari Minggu (22/6) waktu setempat. Sedikitnya 22 orang tewas dalam serangan itu. Otoritas Suriah menyalahkan seorang anggota ISIS atas serangan itu.

    Masyarakat internasional mengutuk serangan di gereja Ortodoks itu, yang pertama kali terjadi di ibu kota Suriah sejak pasukan yang dipimpin Islamis menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad pada bulan Desember lalu.

    Itu juga merupakan serangan yang pertama di dalam sebuah gereja di Suriah sejak perang saudara negara itu meletus pada tahun 2011.

    “Seorang pelaku bom bunuh diri yang berafiliasi dengan kelompok teroris Daesh (ISIS) memasuki gereja Saint Elias di daerah Dwelaa… melepaskan tembakan lalu meledakkan dirinya dengan sabuk peledak,” kata pernyataan kementerian dalam negeri Suriah, dilansir kantor berita AFP, Senin (23/6/2025).

    Tonton juga “Bom Bunuh Diri ISIS Meledak di Gereja Suriah, 20 Orang Tewas” di sini:

    (eva/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini