Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Bupati Aceh Selatan Akui Umrah tanpa Izin, Mendagri Telepon Minta Klarifikasi

    Bupati Aceh Selatan Akui Umrah tanpa Izin, Mendagri Telepon Minta Klarifikasi

    GELORA.CO  – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya buka suara soal polemik keberangkatannya ke Tanah Suci di tengah banjir besar.

    Ia menyebut ada miskomunikasi terkait izin perjalanan luar negeri karena gangguan listrik dan jaringan di daerahnya, sehingga baru mengetahui penolakan izin setelah tiba di Makkah.

    Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian menelepon langsung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang sedang umrah di tengah bencana banjir melanda wilayahnya.

    Mendagri menelepon Bupati Aceh Selatan untuk meminta klarifikasi soal kepergiannya saat Aceh dilanda banjir besar, termasuk Aceh Selatan.

    Kepada Tito Karnavian, Mirwan mengakui pergi umrah tanpa mengantongi izin dari Mendagri Tito Karnavian, maupun Gubernur Aceh.

    Hal itu diungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).

    Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan bahwa dalam pembicaraan tersebut Mirwan mengakui berangkat umrah tanpa mengantongi izin dari Mendagri maupun Gubernur Aceh.

    Mirwan juga menyampaikan akan tiba kembali di Indonesia pada Minggu (7/12/2025).

    “Kemendagri sudah mengirim tim Inspektorat Jenderal ke Aceh. Pemeriksaan akan dilakukan setelah yang bersangkutan pulang,” ujar Benni, Sabtu (6/12/2025).

    Sebelumnya, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto juga menegaskan bahwa Mirwan berangkat umrah tanpa izin resmi. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, turut membenarkan bahwa ia tidak menandatangani permohonan izin perjalanan luar negeri Mirwan, bahkan sempat melarang keberangkatan tersebut.

    Di tengah kritik publik, Mirwan memberikan klarifikasinya.

    Ia menyebut adanya miskomunikasi karena gangguan listrik dan jaringan telekomunikasi di Aceh Selatan membuat informasi penolakan izin baru ia ketahui setelah tiba di Makkah.

    Mirwan juga menegaskan bahwa ia telah turun ke lapangan lebih dulu untuk memantau warga terdampak dan memastikan OPD bekerja sebelum memenuhi nazar umrah yang sudah lama direncanakan.

    Plt Sekda Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, membantah narasi bahwa Mirwan meninggalkan warganya.

    Menurutnya, bupati telah meninjau sejumlah lokasi banjir dan turut menyalurkan bantuan logistik sebelum berangkat.

    Mirwan menjadi sorotan publik setelah fotonya berangkat umrah bersama istri tersebar luas, terlebih keberangkatannya dilakukan beberapa hari setelah ia menandatangani surat ketidaksanggupan menangani banjir tanpa bantuan pemerintah provinsi dan pusat.

    Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengakui ia memang tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri Mirwan.

    Mualem juga mengatakan ia sudah melarang Mirwan untuk pergi umrah di tengah bencana banjir.

    Namun, menurut Mualem, Mirwan mengabaikan larangannya tersebut.

    “Tidak saya teken (surat izin perjalanan luar negeri). Walaupun Mendagri yang teken ya udah, itu terserah sama dia.”

     “Tapi, kami tidak teken. (Sudah diimbau) untuk sementara waktu jangan pergi, (tapi tetap) dia pergi juga, terserah,” ujar Mualem, Jumat sore, dikutip dari Serambinews.com.

    Sebut Ada Miskomunikasi

    Mengenai dirinya yang viral karena umrah di tengah bencana banjir, Mirwan MS menyampaikan klarifikasinya.

    Ia mengaku baru mengetahui ada penolakan dari Gubernur Aceh dalam hal pemberian izin perjalanan ke luar negeri, setelah sudah tiba di Makkah.

    Keterlambatan informasi itu dialami Mirwan sebab katanya, Aceh Selatan mengalami gangguan listrik akibat bencana.

    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh.”

    “Inilah yang  menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan, Jumat, masih dari Kompas.com.

    Lebih lanjut, Mirwan mengatakan ia sudah lebih dulu turun ke lapangan untuk meninjau korban banjir dan situasi wilayahnya, sebelum berangkat umrah.

    Ia juga telah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja sesuai alur komando, agar penanganan korban banjir bisa dilakukan semaksimal mungkin.

    Situasi yang sudah terkendali jadi alasan Mirwan tetap berangkat ibadah umrah untuk menunaikan nazar pribadinya.

    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando.”

    “Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” tuturnya.

    Hal serupa juga disampaikan Plt Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudra Putra.

    Menurut Diva, keberangkatan Mirwan MS dan istri menuju tanah suci, dilakukan setelah meninjau kondisi wilayahnya pasca-banjir menerjang.

    Diva mengatakan, sebelum berangkat umrah, Mirwan telah meninjau Aceh Selatan dan memastikan situasi sudah stabil.

    Atas hal itu, Diva membantah narasi  yang mengatakan Mirwan meninggalkan warganya di tengah bencana banjir.

    “Terkait dengan narasi yang menyatakan Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda kami sampaikan hal ini tidak tepat.”

    “Bupati beserta Istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya,” jelas Diva, Jumat, masih dari Serambinews.com.

    Lebih lanjut, Diva mengatakan Mirwan bahkan tuurn tangan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak.

    Mirwan, kata Diva, juga telah memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk bergerak cepat menangani banjir.

    “Bapak Bupati juga turut berhadir bersama jajaran Forkopimda untuk menyalurkan bantuan logistik ke lokasi pengungsian di beberapa titik lokasi wilayah Trumon Raya,” tutur dia.

    “Jadi tidak benar narasi yang menyebutkan Bupati meninggalkan masyarakat dalam kondisi tidak tertangani,” imbuhnya.

    Diketahui, Mirwan menjadi sorotan setelah fotonya bersama sang istri berangkat umrah, beredar di media sosial.

    Keputusan Mirwan berangkat umrah menuai kritik keras dari publik karena dilakukan di tengah bencana banjir yang melanda wilayahnya.

    Terlebih, Mirwan berangkat umrah setelah menandatangani surat ketidaksanggupan menangani bencana banjir di wilayahnya tanpa bantuan pemerintah provinsi maupun pusat.

    Surat itu ditandatangani Mirwan pada Kamis (27/11/2025). Kemudian, ia berangkat umrah bersama keluarga pada Selasa (2/12/2025)

  • Sepekan, bencana Sumatera hingga pembahasan undang-undang

    Sepekan, bencana Sumatera hingga pembahasan undang-undang

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita terpopuler dalam sepekan yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengisi akhir pekan Anda.

    Prabowo bertolak ke Sumatra Utara, tinjau langsung wilayah bencana

    Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra, melalui Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Senin, Presiden Prabowo lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan dengan optimal.

    Selengkapnya klik di sini.

    Muzani soroti dugaan pembalakan liar di balik banjir Sumatra

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti dugaan praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra, yang melanda baru-baru ini.

    Muzani, seusai menghadiri jamuan minum teh bersama Presiden RI Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore, menyebut dugaan pembalakan liar itu ia simpulkan berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.

    “Kalau lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” katanya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Mendagri instruksikan pemda siaga bencana jelang Natal dan tahun baru

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah antisipasi bencana sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Inti dari rapat ini ada dua: antisipasi bencana dan persiapan Natal dan tahun baru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait. Harapannya, setelah ini kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi III DPR setuju RUU Penyesuaian Pidana dibawa ke rapat paripurna

    Komisi III DPR RI menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur tentang penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2026, dengan sejumlah Undang-Undang lainnya hingga peraturan daerah.

    “Apakah RUU tentang Penyesuaian Pidana dapat kita setujui dan selanjutnya dibawa ke tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI, untuk disetujui menjadi undang-undang?” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana saat memimpin rapat yang dijawab setuju oleh Anggota DPR RI yang hadir di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menanti Sanksi Mendagri bagi Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Desember 2025

    Menanti Sanksi Mendagri bagi Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana Nasional 7 Desember 2025

    Menanti Sanksi Mendagri bagi Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Bupati Aceh Selatan Mirwan menjadi sorotan setelah dikabarkan berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah kondisi wilayahnya yang sedang dilanda banjir dan longsor.
    Kepergian Mirwan ke luar negeri viral di media sosial karena dianggap tidak sejalan dengan situasi darurat yang sedang berlangsung.
    Sebelum berangkat, Mirwan diketahui telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor, yang diterbitkan pada 27 November 2025.
    Surat tersebut menandai bahwa Kabupaten Aceh Selatan membutuhkan dukungan penanganan dari pemerintah provinsi dan pusat.
    Mirwan membantah dirinya tidak peduli terhadap kondisi warganya. Ia menyebutkan, keberangkatannya ke Tanah Suci merupakan pemenuhan nazar pribadi dan telah memastikan situasi terkendali sebelum berangkat.
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando,” ucap Mirwan dalam keterangan tertulis.
    “Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ujar dia menambahkan.
    Kepergian Mirwan tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga pemerintah pusat.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian disebut telah menghubungi langsung Mirwan untuk meminta klarifikasi terkait keberangkatannya saat Aceh Selatan masih berada dalam status tanggap darurat bencana.
    “Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Benni menjelaskan, dalam klarifikasi tersebut terungkap bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tidak memberikan izin kepada Mirwan untuk ke luar negeri. Mirwan juga tidak mengantongi izin dari Mendagri.
    “Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” lanjut Benni.
    Penolakan izin tersebut dituangkan dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025.
    Permohonan Mirwan ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Aceh Selatan yang sebelumnya telah menetapkan status darurat banjir dan longsor berdasarkan keputusan Mirwan sendiri.
    Benni menyampaikan keprihatinan Kemendagri atas keputusan Mirwan meninggalkan wilayahnya saat warga masih terdampak bencana.
    Ia menegaskan pentingnya kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat ketika penanganan bencana masih berlangsung.
    “Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor,” ujar Benni.
    Menurut dia, kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan proses penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
    “Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegasnya.
    Kemendagri telah menugaskan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya kembali di Tanah Air.
    Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan Komisi II DPR Minta Kemendagri Sanksi Bupati Aceh Selatan

    Pimpinan Komisi II DPR Minta Kemendagri Sanksi Bupati Aceh Selatan

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyayangkan Bupati Aceh Selatan Mirwan yang diketahui berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah saat wilayahnya dilanda bencana banjir dan tanah longsor. Dede Yusuf meminta Kemendagri memberikan sanksi terhadap Mirwan.

    “Sangat disayangkan sikap seorang kepala daerah meninggalkan rakyatnya atau daerahnya pada saat bencana masih berlangsung,” kata Dede Yusuf saat dihubungi, Minggu (7/12/2025).

    Dede Yusuf menilai wajar jika Mirwan ditegur karena tindakannya itu. Ia bahkan meminta Gubernur Aceh hingga Kemendagri menegur yang bersangkutan.

    “Sudah sangat seharusnya jika ditegur, dan sebagai pembina wilayah yang harus menegur adalah gubernur atau dari pusat itu adalah Kemendagri,” ucap dia.

    Ia juga meminta Kemendagri memberikan sanksi kepada Mirwan. Dia mengingatkan kasus Bupati Indramayu yang juga berujung pada sanksi sosial oleh Kemendagri.

    “Kita ingat dulu Bupati Indramayu juga terkena sanksi sosial dari Kemendagri selama beberapa waktu. Saya lupa sanksinya apa. Tapi menjadi kewenangan Kemendagri soal itu,” ujarnya.

    Dede Yusuf juga mengingatkan agar kepala daerah mendahulukan rakyat. Menurutnya, lebih bai menunda kepentingan pribadi ketika rakyat membutuhkan.

    “Ke depan, kepala daerah wajib mendahulukan kepentingan rakyat yang adalah merupakan sumpah jabatannya. Dan rakyat paling membutuhkan ketika terjadi bencana. Artinya kalau belum selesai sebaiknya tunda dulu kepentingan pribadinya,” tutur dia.

    Seperti diketahui, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS berangkat umrah bersama keluarganya di tengah bencana yang melanda wilayahnya. Juru bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA mengatakan Mirwan memang mengajukan izin untuk pergi ke luar negeri, tapi ditolak Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

    Gerindra pun telah mengambil langkah usai ramai disorot Mirwan MS berangkat umrah bersama keluarganya di tengah bencana melanda daerahnya. Sekjen Gerindra Sugiono menegaskan partai telah memecat Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Tadi saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” kata Sugiono kepada wartawan, Jumat (5/12).

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/idh)

  • Kemendagri ancam sanksi bupati yang lepas tanggung jawab atasi bencana

    Kemendagri ancam sanksi bupati yang lepas tanggung jawab atasi bencana

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Jakarta, Sabtu (6/12) mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah mengirim inspektur khusus untuk memeriksa Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang umroh saat bencana menimpa wilayahnya. Ia pun memastikan sanksi akan diterapkan apabila ditemukan pelanggaran. (Suci Nurhaliza/Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri tugaskan inspektorat awasi kepala daerah di wilayah bencana

    Kemendagri tugaskan inspektorat awasi kepala daerah di wilayah bencana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengkonfirmasi bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan inspektorat Kemendagri untuk mengawasi kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

    Bima Arya tak menutup kemungkinan Kemendagri akan memberikan sanksi kepada para pejabat daerah yang tidak memenuhi prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dalam menanggapi situasi gawat darurat yang kini tengah menimpa tiga wilayah yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke sana (wilayah terdampak bencana) untuk melakukan pemeriksaan. Ya tentu sangat mungkin adanya sanksi yang diberikan oleh Kemendagri apabila memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran disana,” kata Bima Arya kepada pewarta seusai mengisi panel forum Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan memastikan Bupati Aceh Selatan Mirwan akan pulang besok (7/11) untuk diperiksa oleh inspektorat Kemendagri.

    Pemeriksaan dari Kemendagri ini dilakukan karena Mirwan melaksanakan umroh disaat kondisi wilayah Aceh Selatan yang terdampak banjir.

    Pihak Kemendagri sendiri menyayangkan sikap Mirwan yang lebih memilih umroh dari pada mengurus secara langsung daerahnya yang sedang banjir.

    Pewarta: Fajar Satriyo
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terkait bencana di Sumatra, Wamendagri: Anggarannya sudah dialokasikan

    Terkait bencana di Sumatra, Wamendagri: Anggarannya sudah dialokasikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa saat ini anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra sudah dialokasikan sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

    Bima Arya mewanti-wanti kepada kepala daerah untuk betul-betul bertanggungjawab penuh terkait dengan anggaran dana yang sudah digelontorkan tersebut dan harus memimpin langsung ke lapangan.

    “Presiden sudah perintahkan agar dibantu semua. Jadi anggarannya sudah dialokasikan begitu,” kata Bima Arya seusai mengisi panel Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    “Nah, dan kami meminta agar kepala daerah itu betul-betul bertanggung jawab penuh. Memimpin langsung di lapangan bersama-sama,” imbuhnya.

    Bima Arya mengungkapkan bahwa saat ini Presiden Prabowo sudah memberikan instruksi agar semua kementerian berkolaborasi dan totalitas dalam menangani kasus bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Semua kapasitas nasional itu difokuskan ke sana hari ini. Nah, kalau kemudian kepala daerah itu menyatakan tidak sanggup, itu kan kemudian ada datanya, berapa kebutuhan untuk membangun infrastruktur, berapa juga untuk memulihkan rumah warga, akses, dan lain-lain,” ujar Bima Arya.

    Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 1 Desember telah mengeluarkan surat edaran agar daerah bisa mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Mendagri Tito Karnavian, surat edaran tersebut telah disosialisasikan dalam pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ia menyebut ini merupakan saatnya kepala daerah untuk bersolidaritas menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir Sumatra.

    Pewarta: Fajar Satriyo
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong kembangkan ekonomi geopark tanpa merusak lingkungan

    Mendagri dorong kembangkan ekonomi geopark tanpa merusak lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong daerah untuk mengembangkan perekonomian geopark di daerahnya tanpa merusak lingkungan dan proaktif dalam kegiatan konservasinya.

    “Proaktif untuk melakukan konservasi, edukasi, sosialisasi, dan mengembangkan sisi ekonominya agar kawasan hidup dan mandiri tanpa merusak lingkungan,” kata Tito dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Pernyataan itu disampaikan Mendagri dalam acara Indonesia’s Geopark Leader Forum yang digelar di Jakarta, seraya menegaskan perlunya kepala daerah memahami manfaat strategis geopark, mulai dari aspek warisan geologi, budaya, ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui wisata berbasis konservasi.

    Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya sosialisasi terkait pengembangan potensi tersebut kepada kepala daerah yang saat ini rata- rata masih baru menjabat.

    Menurutnya, pemahaman ini penting agar para pemangku kepentingan dapat proaktif mendukung keberadaan geopark. Para kepala daerah yang merupakan pejabat baru juga perlu memahami yang harus dilakukan untuk mengembangkan geopark di wilayahnya.

    Tito juga menyoroti keterbatasan anggaran pemda dalam mengelola geopark. Ia dukungan pendanaan bagi daerah yang memiliki geopark namun memiliki kapasitas fiskal lemah.

    Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Studi Geoheritage dan Geopark (PSGG) UPN Veteran Yogyakarta, Prasetyadi, mendukung langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy yang mendorong kepala daerah lebih berperan dalam pengelolaan geopark.

    Prasetyadi menegaskan keberlanjutan geopark sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (pemda) dan partisipasi masyarakat dalam mengelola geopark sebagai skenario pengembangan masyarakat.

    “Penetapan geopark memang diverifikasi pemerintah pusat melalui Bappenas, tetapi keberlanjutannya tetap bertumpu pada sinergi pemda dan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu.

    Prasetyadi menyebut geopark dapat menjadi strategi pengembangan masyarakat berbasis konservasi yang saling menguntungkan bagi pemda dan warga. Namun komitmen kepala daerah menjadi syarat utama sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai geopark.

    “Jika ada kawasan wisata yang ingin dijadikan geopark, komitmen itu harus tercermin dari kebijakan prioritas pemda,” ujarnya.

    Menurutnya, kepala daerah perlu menyiapkan program unggulan untuk mendukung kawasan menjadi geopark. Selain itu, harus melibatkan partisipasi masyarakat.”Kalau suatu kawasan geopark tidak menjadi model pengembangan masyarakat yang berkelanjutan berbasis konservasi akan sangat disayangkan,” kata Prasetyadi.

    Prasetyadi membenarkan pendapat Tito yang bilang pemda punya kendala keterbatasan anggaran untuk mengelola geopark. Karena itu diperlukan dukungan pusat, terutama untuk daerah dengan fiskal terbatas.

    Ia berharap Kemendagri dan Bappenas merumuskan skema pendanaan bagi daerah yang punya geopark namun kapasitas fiskalnya lemah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah Terbang ke Aceh: Serahkan Bantuan Rp 3,8 Miliar untuk Korban Banjir

    Khofifah Terbang ke Aceh: Serahkan Bantuan Rp 3,8 Miliar untuk Korban Banjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bertolak ke Aceh untuk menyerahkan langsung bantuan dari Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur untuk masyarakat korban bencana banjir di Aceh, Sabtu (6/12/2025).

    Setiba di Banda Aceh, bantuan berupa uang senilai Rp 3.000.000.000 dan bantuan barang senilai Rp 895.000.000 langsung diserahkan secara simbolis pada Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh.

    Lebih lanjut Khofifah menegaskan, penyaluran bantuan ini sebagai wujud dan bukti persaudaraan yang erat antara masyarakat Jawa Timur dengan Aceh.

    “Saya, Pak Sekda, dan yang hadir di sini tidak hanya mewakili Pemprov, tetapi mewakili masyarakat Jawa Timur. Kita ingin menyampaikan kepedulian kami kepada masyarakat Aceh yang sedang mengalami musibah hidrometeorologi,” kata Khofifah.

    “Semuanya adalah tanda bahwa kami bersaudara. Kami ingin menjadi bagian yang berusaha ikut menyelesaikan sebagian masalah yang dihadapi saudara kita di Aceh,” lanjutnya.

    Ia menuturkan bantuan barang yang diberikan pada tahap ini antara lain berupa permakanan, alat masak, perlengkapan bayi, kebutuhan keluarga, mukena, sarung sebagai peralatan ibadah, dan alat kebersihan.

    Khofifah mengatakan saat ini bantuan permakanan menjadi hal utama yang paling dibutuhkan bagi masyarakat Aceh.

    “Makanan siap saji ini di mana-mana itu bisa langsung dikonsumsi, ini tidak perlu dapur. Itulah kenapa kami membawa makanan siap saji dalam jumlah yang relatif besar karena hari-hari ini antara lain ini yang dibutuhkan,” terangnya.

    Khofifah menyebut setelah longsor dan banjir bandang, alat dan perlengkapan kebersihan menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk membersihkan sisa banjir dan longsor. Oleh sebab itu, bantuan dari Jawa Timur juga menyertakan alat dan perlengkapan kebersihan.

    “Karena pasca banjir, pasca longsor sudah pasti perlengkapan kebersihan termasuk alat pembersihnya menjadi kebutuhan, jadi insyaallah ini sebagian kita bawa hari ini,” ucapnya.

    Selain itu, Khofifah mengatakan bantuan yang dibawa kali ini juga berupa perlengkapan ibadah berupa sarung dan mukena. Ia menuturkan sarung dan mukena juga menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat Aceh untuk menjalankan ibadah terlebih tidak lama lagi bulan Ramadan akan datang.

    “Karena memang sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, tentu masyarakat Aceh mereka membutuhkan mukena atau telekung, mereka membutuhkan sarung,” tuturnya.

    Lebih dari itu, Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur siap mengirimkan bantuan tahap selanjutnya dan untuk kebutuhan medis. Tidak hanya obat-obatan, orang nomor satu di Jatim ini juga menyampaikan siap mengirimkan bantuan tenaga medis dan paramedis sesuai kebutuhan lapangan.

    “Kami akan mengirimkan dokter-dokter spesialis dan obat-obatan yang mungkin lebih spesifik, kami akan siap mengirim sesuai kebutuhan faktual di lapangan,” terangnya.

    Berdasarkan dashboard Pintu Aceh per (5/12/2025) pukul 20.00 WIB, bencana hidrometeorologi di Aceh berdampak pada 18 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota di Aceh, melanda 234 kecamatan, 1.404.130 jiwa terdampak, 115 orang dinyatakan hilang, 354 meninggal dunia, 756.165 pengungsi.

    Tak hanya itu, sebelum keberangkatan ke Aceh, sehari sebelumnya Gubernur Khofifah telah menggelar salat ghaib untuk seluruh korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Salat ghaib itu dilakukannya bersama ribuan masyarakat Jawa Timur di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya usai salat Jumat (5/12/2025).

    “Kepada warga Aceh yang dinyatakan meninggal dunia akibat musibah ini kita semua menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima Allah, khilafnya diampuni Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah,” ucapnya.

    Ia juga menuturkan banyak masjid di Jawa Timur yang menyelenggarakan salat ghaib bersama, termasuk di Pesantren Tebuireng Jombang yang setiap hari melaksanakan salat ghaib bagi korban jiwa musibah hidrometeorologi di Sumatera. “Artinya kami membersamai juga secara spiritual, mudah-mudahan semuanya manfaat barokah,” ucapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur. Menurutnya kepedulian ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh yang saat ini tengah mengalami musibah bencana hidrometeorologi.

    “Kami tentu bersyukur alhamdulillah saudara kita dari Jawa Timur memberi atensi luar biasa. Bantuan yang diberikan ini sebuah berkah bagi kami, tentu juga bagi masyarakat kami yang nantinya akan menerima seluruh bantuan ini,” ucapnya.

    Juga hadir Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal Zakaria, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani. (tok/kun)

  • Khofifah Terbang ke Aceh: Serahkan Bantuan Rp 3,8 Miliar untuk Korban Banjir

    Khofifah Terbang ke Aceh: Serahkan Bantuan Rp 3,8 Miliar untuk Korban Banjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bertolak ke Aceh untuk menyerahkan langsung bantuan dari Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur untuk masyarakat korban bencana banjir di Aceh, Sabtu (6/12/2025).

    Setiba di Banda Aceh, bantuan berupa uang senilai Rp 3.000.000.000 dan bantuan barang senilai Rp 895.000.000 langsung diserahkan secara simbolis pada Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh.

    Lebih lanjut Khofifah menegaskan, penyaluran bantuan ini sebagai wujud dan bukti persaudaraan yang erat antara masyarakat Jawa Timur dengan Aceh.

    “Saya, Pak Sekda, dan yang hadir di sini tidak hanya mewakili Pemprov, tetapi mewakili masyarakat Jawa Timur. Kita ingin menyampaikan kepedulian kami kepada masyarakat Aceh yang sedang mengalami musibah hidrometeorologi,” kata Khofifah.

    “Semuanya adalah tanda bahwa kami bersaudara. Kami ingin menjadi bagian yang berusaha ikut menyelesaikan sebagian masalah yang dihadapi saudara kita di Aceh,” lanjutnya.

    Ia menuturkan bantuan barang yang diberikan pada tahap ini antara lain berupa permakanan, alat masak, perlengkapan bayi, kebutuhan keluarga, mukena, sarung sebagai peralatan ibadah, dan alat kebersihan.

    Khofifah mengatakan saat ini bantuan permakanan menjadi hal utama yang paling dibutuhkan bagi masyarakat Aceh.

    “Makanan siap saji ini di mana-mana itu bisa langsung dikonsumsi, ini tidak perlu dapur. Itulah kenapa kami membawa makanan siap saji dalam jumlah yang relatif besar karena hari-hari ini antara lain ini yang dibutuhkan,” terangnya.

    Khofifah menyebut setelah longsor dan banjir bandang, alat dan perlengkapan kebersihan menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk membersihkan sisa banjir dan longsor. Oleh sebab itu, bantuan dari Jawa Timur juga menyertakan alat dan perlengkapan kebersihan.

    “Karena pasca banjir, pasca longsor sudah pasti perlengkapan kebersihan termasuk alat pembersihnya menjadi kebutuhan, jadi insyaallah ini sebagian kita bawa hari ini,” ucapnya.

    Selain itu, Khofifah mengatakan bantuan yang dibawa kali ini juga berupa perlengkapan ibadah berupa sarung dan mukena. Ia menuturkan sarung dan mukena juga menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat Aceh untuk menjalankan ibadah terlebih tidak lama lagi bulan Ramadan akan datang.

    “Karena memang sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, tentu masyarakat Aceh mereka membutuhkan mukena atau telekung, mereka membutuhkan sarung,” tuturnya.

    Lebih dari itu, Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur siap mengirimkan bantuan tahap selanjutnya dan untuk kebutuhan medis. Tidak hanya obat-obatan, orang nomor satu di Jatim ini juga menyampaikan siap mengirimkan bantuan tenaga medis dan paramedis sesuai kebutuhan lapangan.

    “Kami akan mengirimkan dokter-dokter spesialis dan obat-obatan yang mungkin lebih spesifik, kami akan siap mengirim sesuai kebutuhan faktual di lapangan,” terangnya.

    Berdasarkan dashboard Pintu Aceh per (5/12/2025) pukul 20.00 WIB, bencana hidrometeorologi di Aceh berdampak pada 18 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota di Aceh, melanda 234 kecamatan, 1.404.130 jiwa terdampak, 115 orang dinyatakan hilang, 354 meninggal dunia, 756.165 pengungsi.

    Tak hanya itu, sebelum keberangkatan ke Aceh, sehari sebelumnya Gubernur Khofifah telah menggelar salat ghaib untuk seluruh korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Salat ghaib itu dilakukannya bersama ribuan masyarakat Jawa Timur di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya usai salat Jumat (5/12/2025).

    “Kepada warga Aceh yang dinyatakan meninggal dunia akibat musibah ini kita semua menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima Allah, khilafnya diampuni Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah,” ucapnya.

    Ia juga menuturkan banyak masjid di Jawa Timur yang menyelenggarakan salat ghaib bersama, termasuk di Pesantren Tebuireng Jombang yang setiap hari melaksanakan salat ghaib bagi korban jiwa musibah hidrometeorologi di Sumatera. “Artinya kami membersamai juga secara spiritual, mudah-mudahan semuanya manfaat barokah,” ucapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur. Menurutnya kepedulian ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh yang saat ini tengah mengalami musibah bencana hidrometeorologi.

    “Kami tentu bersyukur alhamdulillah saudara kita dari Jawa Timur memberi atensi luar biasa. Bantuan yang diberikan ini sebuah berkah bagi kami, tentu juga bagi masyarakat kami yang nantinya akan menerima seluruh bantuan ini,” ucapnya.

    Juga hadir Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal Zakaria, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani. (tok/kun)