Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • KKP ajukan revisi peraturan PNBP demi kesejahteraan nelayan

    KKP ajukan revisi peraturan PNBP demi kesejahteraan nelayan

    Ilustrasi – Seseorang mengangkat seekor ikan. ANTARA/HO-Humas KKP

    KKP ajukan revisi peraturan PNBP demi kesejahteraan nelayan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 23:50 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan revisi peraturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan nelayan.

    Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan pihaknya tengah menghimpun masukan dan aspirasi pelaku usaha untuk menyempurnakan regulasi penarikan PNBP pada subsektor perikanan tangkap.

    Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021, yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di KKP.

    “KKP telah mengusulkan revisi PP dimaksud agar tata kelola PNBP di subsektor perikanan tangkap semakin komprehensif, membuat tata kelola pungutan menjadi satu pengaturan nasional yang makin terintegrasi,” kata Latif dalam forum Konsultasi Publik Revisi PP 85 Tahun 2021 sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis (3/7).

    PNBP merupakan salah satu sarana untuk mendistribusikan pemanfaatan sumber daya ikan. PNBP yang masuk ke kas negara selanjutnya digunakan kembali untuk pembiayaan pembangunan khususnya pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

    “Sudah 26 tahun KKP berdiri dan peraturan perundangan tidak selalu sempurna, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Ini menjadi komitmen KKP agar dapat berkontribusi pada kesejahteraan nelayan,” ujarnya.

    Menurutnya, penyesuaian itu wajar dilakukan untuk mewujudkan keadilan berusaha baik dari segi operasional penangkapan dan pengangkutannya maupun dari segi skala usahanya.

    Latif menerangkan 80 persen PNBP dikelola oleh pemerintah daerah melalui mekanisme dana bagi hasil yang ketentuannya dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Pada  2023-2024 hasil tangkapan ikan 7,3 juta ton, ini yang diambil PNBP oleh pusat hanya 3 juta ton, 4 juta ton sisanya dari kapal kecil dan tidak dipungut PNBP,” ucapnya.

    Sejalan dengan itu, KKP juga mengajukan revisi PNBP agar pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat merasakan dampak langsung dan manfaat dari hasil di sektor kelautan dan perikanan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan PNBP setelah produksi diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya ikan lebih terjaga demi ekonomi biru, laut sehat dan Indonesia sejahtera.

    Sumber : Antara

  • Borneo Digital Summit 2025 Jadi Upaya Telkom Pacu Digitalisasi Pemerintah Daerah – Page 3

    Borneo Digital Summit 2025 Jadi Upaya Telkom Pacu Digitalisasi Pemerintah Daerah – Page 3

    Liputan6.com, alikpapan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan Borneo Digital Summit 2025 bertempat di Balikpapan, pada Kamis (3/7/2025). Event summit ini menjadi wujud komitmen perseroan dalam mendukung terwujudnya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan

    Borneo Digital Summit 2025 menjadi forum strategis yang membuka rangkaian inisiatif digitalisasi di wilayah Kalimantan, dengan mengusung tema “Lead the Change, Win the Future: Digital Victory in B2B”.

    Acara dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, M.Si., Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, ST.,MTI., Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Ir. Suprayitno, MA. Turut hadir Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Direktur Human Capital Management Telkom Henry Christiadi, dan EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto.

    Fokus utama acara ini adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif. Telkom hadir sebagai katalisator digitalisasi, menyediakan infrastruktur digital, solusi terintegrasi, dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.

    Pada sambutannya, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan bahwa Borneo Digital Summit merupakan wujud komitmen dan kolaborasi TelkomGroup untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah di Kalimantan.

    “Telkom bukan saja penggerak untuk transformasi digital, tetapi juga institusi strategis pemerintah yang memiliki kewajiban dan tugas untuk menjadi katalis perkembangan digital di indonesia. Tugas tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan tidak bisa kita lakukan sendirian, kuncinya adalah kolaborasi,” ungkap Dian.

    Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa Telkom memiliki tiga tugas utama, yaitu membangun infrastruktur digital, platform digital, dan layanan digital. Ia menekankan, tanpa infrastruktur digital, digitalisasi tidak mungkin terlaksana. Oleh karena itu, pembangunan platform dan layanan digital menjadi penunjang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

    Di akhir sambutannya, Dian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang terjalin selama ini.

    “Semoga ini bisa menjadi forum kolaborasi antara Telkom dengan para pemangku kepentingan, sehingga ke depannya kita bisa bersama-sama menjalankan digitalisasi yang menjadi salah satu visi pemerintahan saat ini. Digitalisasi ini bukan merupakan pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan,” tutur Dian.

    Telkom menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian terkait sebagai pembicara utama dalam acara ini.

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, M.Si. yang membahas mengenai ‘Penguatan Otonomi Daerah melalui Digitalisasi Pelayanan Publik dan SPBE’
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, ST.,MTI. dengan mengangkat topik ‘Transformasi Digital Pemerintahan dan Integrasi SPBE sebagai Fondasi Pembangunan Pemerintahan Digital yang Efisien dan Transparan’
    Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn. yang memberikan paparan terkait ‘Teknologi Digital Pemerintah’, serta
    Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Ir. Suprayitno, MA. yang membawakan topik ‘Optimalisasi Pembangunan Daerah Berbasis Data Digital dan Inovasi Teknologi’.

  • Serapan Anggaran Masih Rendah, Mendagri Tito Kawal Percepatan Belanja 4 DOB Papua

    Serapan Anggaran Masih Rendah, Mendagri Tito Kawal Percepatan Belanja 4 DOB Papua

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan belanja APBD di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua masih rendah.

    Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian minta gubernur setempat untuk merealisasikan belanja APBD, sehingga bisa mendorong pertumbuhan perekonomian di empat DOB Papua tersebut.

    Tito mencatat hingga 27 Juni 2025 kemarin, realisasi belanja APBD dari Provinsi Papua Pegunungan hanya sekitar 20,25%, sementara Provinsi Papua Selatan sebesar 18,09%, Papua Tengah 15,98%, dan Papua Barat Daya 11,51%.

    “Padahal mereka dananya dari pusat. Nah kenapa bisa begini? Karena syarat salurnya yang dipersyaratkan Kementerian Keuangan belum dipenuhi mereka. Nah ini menyangkut masalah teknis,” tuturnya di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri bakal terus mengawal, mengevaluasi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Daerah tersebut meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya.

    Selain itu, Tito mencatat berdasarkan data Kemendagri per 27 Juni 2025, dari keempat DOB Papua, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 tertinggi dicapai Provinsi Papua Tengah yaitu sebesar 48,75%.

    Sementara itu, realisasi terendah dicatat oleh Provinsi Papua Pegunungan dengan angka 14,76%. Adapun Provinsi Papua Selatan mencatat realisasi 23,17 persen dan Papua Barat Daya sebesar 17,47%.

    “Hampir seluruh pendapatan empat DOB itu bergantung pada dana transfer pusat,” kata Tito.

  • Jerman Identifikasi Akun Disinformasi Rusia Dikendalikan dari Turki

    Jerman Identifikasi Akun Disinformasi Rusia Dikendalikan dari Turki

    Jakarta –

    Sudah bukan rahasia lagi bahwa Jerman, sebagai negara yang terletak strategis dengan populasi terbesar di Uni Eropa, semakin sering menjadi sasaran kampanye disinformasi, terutama dari Rusia.

    Kini untuk pertama kalinya pemerintah di Berlin berhasil melakukan apa yang disebut “atribusi” atau penelusuran terhadap pelaku penyebaran disinformasi. Dalam kasus terbaru ini, tudingan diarahkan langsung kepada platform media daring bernama RED.

    Tingkat keyakinan pemerintah terhadap keabsahan temuan tersebut sebegitu tinggi, sampai-sampai laporannya diumumkan secara terbuka.

    Seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri Jerman dalam konferensi pers pada Rabu (2/7) di Berlin, proses atribusi tersebut merupakan hasil kerja sama antara kemenlu, Kantor Kanselir, Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah lembaga pemerintah lainnya.

    Dari serangan siber ke disinformasi publik

    Sejak 2021, menurut keterangan dari sumber pemerintahan, terdapat 11 kasus di mana pelaku penyebaran informasi palsu berhasil diidentifikasi secara pasti. Namun, sebagian besar dari kasus tersebut adalah serangan siber seperti peretasan. Kini, pemerintah berhasil mengidentifikasi pelaku kasus manipulasi informasi asing berskala luas.

    Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa RED, platform media yang terdaftar di Turki, menampilkan diri sebagai situs dokumentasi kiri revolusioner. Namun, menurut Jerman, terdapat kaitan erat secara personal dan finansial antara RED dan media milik pemerintah Rusia, Russia Today (RT).

    Rusia ingin lemahkan kohesi sosial Eropa

    Martin Giese, juru bicara Menteri Luar Negeri Johann Wadephul (CDU) menyatakan, tujuan utama kampanye semacam ini sangat jelas: ” Rusia menggunakan platform seperti RED untuk melemahkan kohesi sosial di Jerman dan di Eropa secara keseluruhan.”

    Fokus utama: Konflik di Timur Tengah

    Menurut Kementerian Luar Negeri, RED dalam beberapa tahun terakhir secara intensif memberitakan konflik di Timur Tengah, terutama dengan perspektif yang memecah belah.

    Dalam pernyataan tertulis disebutkan: “RED melaporkan secara langsung dari demonstrasi di Jerman, termasuk kejadian vandalisme dan penggunaan simbol Hamas. Dalam liputan tersebut, juga muncul tuduhan kekerasan polisi, sebagian tanpa dasar faktual.”

    Konten ini kemudian menyebar secara masif, terutama di kalangan pengguna media sosial berbahasa Arab.

    Uni Eropa jatuhkan sanksi

    Bahkan sebelum pengumuman dari pemerintah Jerman, Uni Eropa sudah lebih dulu mengambil tindakan. Pada Mei 2025, perusahaan RED yang secara resmi bernama Red/Afa Media dan pendirinya, Hüseyin Doru, dikenai sanksi oleh Uni Eropa.

    Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Doru telah dijatuhi larangan masuk ke wilayah Uni Eropa, dan seluruh asetnya di UE telah dibekukan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dorong Digitalisasi, Telkom Gelar Borneo Digital Summit 2025

    Dorong Digitalisasi, Telkom Gelar Borneo Digital Summit 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus berupaya mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Salah satunya ditunjukkan melalui penyelenggaraan Borneo Digital Summit 2025 di Balikpapan, pada Kamis (3/7/2025).

    Kegiatan ini menjadi forum strategis yang membuka rangkaian inisiatif digitalisasi di wilayah Kalimantan, dengan mengusung tema “Lead the Change, Win the Future: Digital Victory in B2B”.Adapun fokus utama acara ini adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif.

    Untuk itu, Telkom hadir sebagai katalisator digitalisasi, menyediakan infrastruktur digital, solusi terintegrasi, dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.

    Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan, ⁠Borneo Digital Summit merupakan wujud komitmen dan kolaborasi TelkomGroup untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah di Kalimantan.

    “Telkom bukan saja penggerak untuk transformasi digital, tetapi juga institusi strategis pemerintah yang memiliki kewajiban dan tugas untuk menjadi katalis perkembangan digital di indonesia. Tugas tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan tidak bisa kita lakukan sendirian, kuncinya adalah kolaborasi,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).

    Dia menjelaskan, Telkom memiliki tiga tugas utama, yaitu membangun infrastruktur digital, platform digital, dan layanan digital. Ia menekankan, tanpa infrastruktur digital, digitalisasi tidak mungkin terlaksana. Oleh sebab itu, pembangunan platform dan layanan digital menjadi penunjang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat

    “Semoga ini bisa menjadi forum kolaborasi antara Telkom dengan para pemangku kepentingan, sehingga ke depannya kita bisa bersama-sama menjalankan digitalisasi yang menjadi salah satu visi pemerintahan saat ini. Digitalisasi ini bukan merupakan pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan,” tegasnya.

    Dalam forum ini, Telkom menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian terkait sebagai pembicara utama. Di antaranya adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang membahas mengenai ‘Penguatan Otonomi Daerah melalui Digitalisasi Pelayanan Publik dan SPBE’, kemudian Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo dengan mengangkat topik ‘Transformasi Digital Pemerintahan dan Integrasi SPBEsebagai Fondasi Pembangunan Pemerintahan Digital yang Efisien dan Transparan’.

    Tak kalah menarik, ada juga Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan yang memberikan paparan terkait ‘Teknologi Digital Pemerintah’, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Suprayitno yang membawakan topik ‘Optimalisasi Pembangunan Daerah BerbasisData Digital dan Inovasi Teknologi’.

    Sebagai penutup rangkaian acara, diselenggarakan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan mitra strategis dari kalangan pemerintah daerah, industri, dan praktisi teknologi. Sesi ini menjadi ruang diskusi guna merumuskan langkah-langkah implementatif dalam percepatan transformasi digital, serta menyatukan visi antara penyedia solusi dan pelaksana kebijakan di daerah.

    EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto menuturkan, transformasi digital pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi lintas sektor dan pendampingan dari mitra yang memiliki kompetensi digital, sehingga program SPBE dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

    Menurutnya, optimalisasi anggaran pemerintah, penyusunan strategi digital yang matang, serta pemanfaatan teknologi yang relevan menjadi kunci dalam mendorong lompatan digital yang nyata didaerah. Melalui Borneo Digital Summit 2025, Telkom kembali memperkuat komitmennya sebagai penggerak digitalisasi nasional.

    Dengan kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan, Telkom optimis seluruh inisiatif digitalisasi di sektor pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

    Sebagai informasi, acara dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Suprayitno.

    Selain itu, turut hadir Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Direktur Human Capital Management Telkom Henry Christiadi, dan EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Telkom Gelar Borneo Digital Summit 2025, Dorong Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah

    Telkom Gelar Borneo Digital Summit 2025, Dorong Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah

    Balikpapan, Beritasatu.com – Sebagai penggerak ekosistem digital yang berdaya saing global, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) senantiasa mendukung penuh terwujudnya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, melalui penyelenggaraan Borneo Digital Summit 2025, bertempat di Balikpapan, pada Kamis (3/7/2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis yang membuka rangkaian inisiatif digitalisasi di wilayah Kalimantan, dengan mengusung tema “Lead the Change, Win the Future: Digital Victory in B2B”.

    Acara dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Ir. Suprayitno. Turut hadir Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Direktur Human Capital Management Telkom Henry Christiadi, dan EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto.

    Fokus utama acara ini adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif. Telkom hadir sebagai katalisator digitalisasi, menyediakan infrastruktur digital, solusi terintegrasi, dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.

    Pada sambutannya, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan bahwa Borneo Digital Summit merupakan wujud komitmen dan kolaborasi TelkomGroup untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah di Kalimantan. 

    “Telkom bukan saja penggerak untuk transformasi digital, tetapi juga institusi strategis pemerintah yang memiliki kewajiban dan tugas untuk menjadi katalis perkembangan digital di indonesia. Tugas tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan tidak bisa kita lakukan sendirian, kuncinya adalah kolaborasi,” ungkap Dian.

    Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa Telkom memiliki tiga tugas utama, yaitu membangun infrastruktur digital, platform digital, dan layanan digital. la menekankan, tanpa infrastruktur digital, digitalisasi tidak mungkin terlaksana. Oleh karena itu, pembangunan platform dan layanan digital menjadi penunjang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

    Di akhir sambutannya, Dian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang terjalin selama ini. 

    “Semoga ini bisa menjadi forum kolaborasi antara Telkom dengan para pemangku kepentingan, sehingga ke depannya kita bisa bersama-sama menjalankan digitalisasi yang menjadi salah satu visi pemerintahan saat ini. Digitalisasi ini bukan merupakan pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan,” tutup Dian.

    Telkom menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian terkait sebagai pembicara utama dalam acara ini. Di antaranya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, yang membahas mengenai ‘Penguatan Otonomi Daerah melalui Digitalisasi Pelayanan Publik dan SPBE’, kemudian Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo dengan mengangkat topik ‘Transformasi Digital Pemerintahan dan Integrasi SPBE sebagai Fondasi Pembangunan Pemerintahan Digital yang Efisien dan Transparan’, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan yang memberikan paparan terkait ‘Teknologi Digital Pemerintah’, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Ir. Suprayitno, yang membawakan topik ‘Optimalisasi Pembangunan Daerah Berbasis Data Digital dan Inovasi Teknologi’.

    Sebagai penutup rangkaian acara, diselenggarakan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan mitra strategis dari kalangan pemerintah daerah, industri, dan praktisi teknologi. Sesi ini menjadi ruang diskusi guna merumuskan langkah-langkah implementatif dalam percepatan transformasi digital, serta menyatukan visi antara penyedia solusi dan pelaksana kebijakan di daerah.

    EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto menyampaikan bahwa transformasi digital pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi lintas sektor dan pendampingan dari mitra yang memiliki kompetensi digital, sehingga program SPBE dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Menurutnya, optimalisasi anggaran pemerintah, penyusunan strategi digital yang matang, serta pemanfaatan teknologi yang relevan menjadi kunci dalam mendorong lompatan digital yang nyata di daerah.

    Melalui Borneo Digital Summit 2025, Telkom kembali memperkuat komitmennya sebagai penggerak digitalisasi nasional. Dengan kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan, Telkom optimis seluruh inisiatif digitalisasi di sektor pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

  • Jaksa KPK Pastikan Nomor HP Sri Rejeki Hastomo Milik Hasto Kristiyanto

    Jaksa KPK Pastikan Nomor HP Sri Rejeki Hastomo Milik Hasto Kristiyanto

    Jakarta, Beritasatu.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan nomor handphone (hp) yang tercatat dengan nama Sri Rejeki Hastomo adalah nomor milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Nomor atas nama Sri Rejeki Hastomo terdapat di ponsel milik staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi.

    Hal ini disampaikan jaksa KPK Takdir Suhan dalam sidang pembacaan tuntutan terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarawaktu atau PAW Harun Masiku dan perintangan penyidikan di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025). 

    “Di persidangan Kusnadi menerangkan bahwa nomor 447401374259 adalah milik sekretariat DPP PDIP yang disimpan dengan nama Sri Rejeki Hastomo, yang maksudnya agar mendapat rejeki seperti Sri Rejeki dan tidak ada hubungan dengan terdakwa (Hasto),” ujar Takdir dalam persidangan tersebut.

    Takdir mengatakan keterangan Kusnadi tersebut tidak sesuai dengan bukti berupa data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atas nama Hasto Kristiyanto dalam kartu keluarganya. Dalam data tersebut, kata dia, nama Hastomo sendiri berasal dari nama anak pertama Hasto, yaitu Ignatius Windu Hastomo. 

    “Sedangkan Sri Rejeki adalah nama yang biasa digunakan oleh terdakwa sebagai nama profil WhatsApp seperti pada nomor contact 447474947808 dengan nama Sri Rejeki 3.0 dan nomor contact 447401374259 dengan nama Sri Rejeki Hastomo,” ungkap Takdir.

    Selain itu, kata Takdir, dalam phonebook telepon genggam berisi nomor 447474947808 dengan nama Sri Rejeki 3.0 tersimpan nama nomor telepon Maria Ekowati yang merupakan istri Hasto dengan nama Mama. Lalu, nomor 081282238009 dengan nama contact Mama adalah milik Maria Ekowati sebagaimana informasi dalam aplikasi Get Contact. 

    “Kemudian nomor 0885776329518 dengan nama contact Mama 1 adalah milik Maria Ekowati, sebagaimana informasi dalam aplikasi Get Contact. Nomor 0812800008498 dengan nama contact Mama 2 adalah Maria Ekowati sebagaimana informasi dalam aplikasi Get Contact,” jelasnya. 

    Dengan fakta-fakta hukum ini, kata Takdir, hal tersebut makin menguatkan bahwa telepon genggam dengan nama Sri Rejeki Hastomo adalah milik Hasto. Nomor tersebut bukan milik sekretariat sebagaimana bantahan terdakwa dan keterangan saksi Kusnadi. 

    “Dengan demikian keterangan saksi Kusnadi yang menerangkan bahwa nomor 447401374259 yang tersimpan dengan nama Sri Rejeki Hastomo dan nomor 447474947808 dengan nama Sri Rejeki 3.0 merupakan telepon genggam milik sekretariat DPP PDIP adalah tidak benar dan patut dikesampingkan,” pungkas Takdir.

    Dalam kasus ini, Hasto bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, eks kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap sebesar Rp 600 juta kepada Wahyu Setiawan (komisioner KPU) pada rentang waktu 2019-2020. Suap ini agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan PAW Caleg Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.  

    Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan.  

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.  

    Hasto pun dijerat dengan Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

  • APJII Tegaskan Pemerataan Internet 100 Mbps Butuh Waktu dan Peta Jalan

    APJII Tegaskan Pemerataan Internet 100 Mbps Butuh Waktu dan Peta Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA— Target pemerataan akses internet berkecepatan tinggi 100 Mbps di Indonesia dinilai sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Butuh peta jalan dan jalan yang berkelanjutan. 

    Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menilai bahwa fokus utama seharusnya bukan sekadar pada pencapaian angka kecepatan internet seperti 100 Mbps, 200 Mbps, atau bahkan 1 Gbps. 

    Menurutnya, yang lebih penting adalah upaya bertahap untuk meningkatkan kualitas internet secara keseluruhan di Indonesia.

    “Enggak begitu, ada step-stepnya. Banyak yang perlu dipersiapkan menuju ke arah angka-angka tersebut. Yang bukan hanya dari sisi industri aja, tapi regulasinya, lain-lainnya juga perlu dipersiapkan,” kata Arif dalam Focus Group Discussion (FGD) Penataan Kesehatan Industri dan Konektivitas Telekomunikasi yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara daring pada Kamis  (3/7/2025).

    Arif menekankan pentingnya memiliki roadmap yang jelas dalam pengembangan kualitas internet nasional. 

    Menurutnya anpa roadmap yang jelas dan dukungan lintas sektor, cita-cita menghadirkan internet berkecepatan tinggi hanya akan menjadi wacana.  Menurutnya, 100 Mbps harus dijadikan tujuan bersama, bukan kebijakan instan. 

    “Jadi menurut saya 100 Mbps ini jangan langsung jadi kebijakan, tapi jadi sebuah tujuan bahwa ke depan kita sama-sama bareng merapikan industri, regulasi, agar kualitas internet Indonesia lebih baik lagi,” kata Arif.

    Senada dengan APJII, Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O. Baasir menilai pencapaian internet cepat 100 Mbps sangat tergantung pada skema bisnis yang berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat.

    “Kuncinya tuh bisnis model. Bisnis modelnya mau kayak apa? Kalau kita, misalnya membangun kota jadi cantik, tapi cost per giga atau harga ke masyarakat naik. Apa itu mau? Itu juga harus kita pertimbangkan,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa efisiensi biaya menjadi faktor kunci agar harga layanan tetap terjangkau.  Menurut Marwan, keinginan masyarakat akan layanan internet yang bagus dan murah adalah dilema yang tidak mudah dipenuhi.

    Dia juga menyoroti pentingnya regulasi dan demand pasar dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur.

    “Kita mau tata kelola, bukan nggak dukung tata kelola, kita ingin tata kelola ini baik. Fiber optik di kota bagus, 100 Mbps bisa kita capai, kapannya itu yang kunci tergantung hitung-hitungannya, ini bisnis modelnya masuk nggak di masyarakat,” lanjut Marwan.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kondisi Indonesia yang sangat beragam memerlukan pendekatan berbeda-beda. 

    “Kita bisa ukur nih dengan kategori pengukuran yang berbeda-beda. Sesuai demand, ini Indonesia. Indonesia masih berada di kategori yang berbeda. Jadi kita nggak usah memaksakan sesuatu yang kita nggak bisa capai, kalau cost per GB-nya ternyata nggak bisa dimakan nanti,” ucapnya.

    Butuh Dukungan Regulasi

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Jerry Mangasas Swandy menyoroti hambatan regulasi sebagai tantangan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur jaringan. Dia menyebut  beberapa aturan belum sepenuhnya mendukung upaya ini.

    Dia juga menyinggung belum adanya aturan teknis dari PP 46 Tahun 2021, yang menyebabkan keterbatasan penggunaan APBD untuk pembangunan infrastruktur TIK.

    “Sehingga akhirnya, bagian fiskal di Kementerian Dalam Negeri itu ada item di APBD. Bagian infrastruktur itu nggak bisa dipakai di APBD. Karena takutnya ada KPK, penyalahgunaan keuangan daerah, dsb,” jelasnya.

    Menurut Jerry, perlu ada strategi dan diskresi pemerintah agar infrastruktur jaringan bisa dibangun secara bertahap dan berkelanjutan. Dia  juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan kejelasan kewenangan di daerah.

    “Otorisasi jalan itu sesuai dengan Permen PUPR nomor 20 tahun 2010, dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2022, itu ada di PUPR. Iya kan? Tapi diskominfonya terlalu kuat. Jadi ini ada salah satu, mungkin harus kita bahas nih beberapa daerah yang memang harus ada juknisnya yang terarah,” ucap Jerry.

  • Penjelasan Dispendukcapil Sidoarjo soal Lamanya Proses Cetak KTP Surabaya 3 Juli 2025

    Penjelasan Dispendukcapil Sidoarjo soal Lamanya Proses Cetak KTP Surabaya 3 Juli 2025

    Penjelasan Dispendukcapil Sidoarjo soal Lamanya Proses Cetak KTP
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (
    Dispendukcapil
    ) Kabupaten Sidoarjo menjelaskan alasan di balik lamanya proses rekam dan cetak KTP yang dikeluhkan warga.
    Sebelumnya, masyarakat menganggap bahwa pelayanan ini terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama.
    Kini, proses pengurusan KTP tidak lagi dapat dilakukan di setiap kantor kecamatan, melainkan hanya terpusat di satu lokasi, yaitu
    Mal Pelayanan Publik
    (MPP).
    Warga harus mengurus berkas mulai dari tingkat RT/RW, kemudian ke kelurahan, dan melakukan input data ke aplikasi sebelum akhirnya antre di MPP selama 2-3 jam.
    Kepala Dispendukcapil Sidoarjo,
    Reddy Kusuma
    , menjelaskan bahwa pelayanan cetak KTP menjadi terpusat di MPP disebabkan oleh keterbatasan blangko KTP dari pusat.
    “Sebenarnya sudah bisa rekam dan cetak di 18 kecamatan. Hanya saja, sekarang ada keterbatasan blangko KTP dari pusat,” ungkap Teddy saat dikonfirmasi pada Kamis (3/7/2025).
    Reddy menambahkan bahwa jika stok blangko mencukupi, proses rekam dan cetak KTP dapat dilakukan secara normal di setiap kecamatan di Sidoarjo.
    Saat ini, pihaknya masih menunggu distribusi blangko dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.
    Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen untuk memberikan hibah sebanyak 196 ribu keping blangko, yang setara dengan Rp 2 miliar.
    Proses transfer dana ke Ditjen Dukcapil telah dilakukan sejak 20 Juni 2025.
    “Mudah-mudahan hibah blangko bisa kami terima Agustus sehingga cetak KTP bisa dilakukan kembali di 18 kecamatan,” ujarnya.
    Terkait panjangnya antrean, Reddy mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya adalah bertepatan dengan momen libur sekolah, yang menyebabkan peningkatan permintaan.
    “Setiap Senin sampai Kamis rata-rata 520 keping KTP sehari yang dicetak,” terangnya.
    Dia juga menyebutkan bahwa perekaman KTP baru mencapai 120 per hari, sementara antrean untuk cetak KTP yang hilang, rusak, atau perubahan data mencapai 300 per hari, ditambah dengan paket pindah yang rata-rata 100 per hari.
    “Sedangkan untuk hari Jumat, bisa mencapai sekitar total 400 keping,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Sidoarjo Keluhkan Proses Cetak KTP yang Lama dan Rumit Surabaya 3 Juli 2025

    Warga Sidoarjo Keluhkan Proses Cetak KTP yang Lama dan Rumit Surabaya 3 Juli 2025

    Warga Sidoarjo Keluhkan Proses Cetak KTP yang Lama dan Rumit
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengeluhkan sistem pelayanan cetak kartu tanda penduduk (KTP) yang dinilai lambat dan rumit.
    Proses yang dulunya dapat dilakukan di setiap kecamatan kini terpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP), sehingga mengakibatkan antrean yang panjang.
    Brilianta Nadhira Savitra (25), warga Suko, Kecamatan Sidoarjo, menyatakan, “Dulu bisa di tiap kecamatan atau Dukcapil, sekarang dari aplikasi terpusat di MPP. Itu yang bikin lama karena antre banget,” ungkapnya pada Kamis (3/7/2025).
    Ia menjelaskan, untuk melakukan perubahan data di KTP, warga harus melalui proses pemberkasan di tingkat kelurahan dan mendaftar melalui aplikasi.
    “Setelah berkas dari kelurahan selesai, terus dialihkan ke aplikasi buat dapatin barcode. Barcodenya muncul sehari setelah input,” tambahnya.
    Setelah menerima barcode, warga diarahkan ke MPP yang terletak di Jalan Lingkar Timur, Bluru Kidul, Sidoarjo.
    “Di MPP antre dua sampai tiga jam buat dapat blangko. Kadang blangkonya cepat habis, udah nunggu lama-lama, eh kehabisan,” keluh Brilianta.
    Ia juga menyoroti jarak rumahnya yang memakan waktu sekitar 30 menit untuk menuju MPP.
    “Kasihan yang rumahnya jauh-jauh harus bolak-balik ke MPP,” pungkasnya.
    Pengalaman berbeda dialami Intan Yuriska Herdayani, warga Candi.
    Ia ingin mengubah domisili salah satu kerabat dalam KTP, namun terhalang oleh kuota blangko.
    “Pas ke MPP kemarin, katanya sehari itu 150 orang kuotanya. Jadi pas ke sana siang sekitar jam 12.00-an itu sudah habis,” ungkapnya.
    Meski demikian, Intan tidak langsung pulang.
    Ia menanyakan kepada beberapa petugas mengenai kendala yang dihadapinya.
    “Terus saya tanya ke dua petugas, saya bilang mau memperbarui KTP dan kendalanya di kuota. Akhirnya dibantu ngurus dan beberapa menit jadi, nggak perlu antre,” tuturnya.
    Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo, Reddy Kusuma, menjelaskan bahwa pelayanan cetak KTP terpusat di MPP disebabkan keterbatasan blangko.
    “Sebenarnya sudah bisa rekam dan cetak di 18 kecamatan. Hanya saja, sekarang ada keterbatasan blangko KTP dari pusat,” kata Reddy saat dikonfirmasi.
    Ia menambahkan, perekaman KTP baru mencapai 120 per hari, sementara antrean cetak KTP hilang, rusak, atau perubahan data di loket C4 mencapai 300 per hari, ditambah paket pindah yang rata-rata 100 per hari.
    “Untuk hari Jumat, bisa mencapai total 400 keping,” ujarnya.
    Reddy menyebutkan, pihaknya kini masih menunggu distribusi blangko dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.
    Oleh karena itu, sementara waktu, rekam dan cetak KTP dilakukan di satu titik, yaitu di MPP.
    Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen memberikan hibah 196.000 keping blangko atau setara Rp 2 miliar.
    Proses transfer dana ke Ditjen Dukcapil telah dilakukan sejak 20 Juni 2025.
    “Mudah-mudahan hibah blangko bisa kami terima Agustus sehingga cetak KTP bisa dilakukan kembali di 18 kecamatan,” pungkas Reddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.