:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1379717/original/045171000_1476948775-20161020-_RS_Polri.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Polisi Lakukan Tes DNA Jasad Pria yang Ditemukan di Aliran Kali Ciliwung – Page 3")
Sebelumnya, warga menemukan mayat tanpa kepala diduga berjenis kelamin laki-laki di Kali Ciliwung di Jalan Rawajati Timur III, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu (9/7).
Mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memancing di pinggir Kali Ciliwung. Polisi menduga mayat tanpa kepala itu kondisinya rusak karena diduga dimakan binatang seperti biawak.
Korban diduga merupakan pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diduga hilang saat memancing di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
GELORA.CO – Penemuan mayat laki-laki tanpa kepala di Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan, terus diselidiki secara intensif oleh pihak kepolisian.
Peristiwa mengejutkan ini sempat menggemparkan warga sekitar, terlebih karena kondisi tubuh korban sudah tidak utuh dan menimbulkan banyak tanda tanya.
Pihak kepolisian kini tengah memfokuskan proses identifikasi melalui pemeriksaan DNA demi memastikan identitas korban yang diduga seorang pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Meski keluarga korban telah memberikan informasi mengenai ciri fisik tertentu, polisi belum bisa menyimpulkan sebelum hasil tes DNA keluar dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
Proses autopsi pun masih berlangsung dan menjadi bagian krusial dalam pengungkapan kasus yang menjadi sorotan publik ini.
Sementara itu, sejumlah ciri yang ditemukan dari jasad korban disebutkan sudah mengarah pada identitas yang sesuai dengan keterangan keluarga.
Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, menyampaikan bahwa pemeriksaan lanjutan berupa tes DNA sedang dilakukan di RS Polri untuk mendapatkan hasil identifikasi yang lebih akurat.
Menurutnya, tim forensik dari rumah sakit melakukan autopsi guna mengecek lebih dalam kemungkinan adanya kecocokan dengan data yang dimiliki keluarga.
Dari hasil awal autopsi, ditemukan sejumlah ciri yang memperkuat dugaan identitas korban.
“Sudah mendekati otentik, seperti adanya tahi lalat di bawah mata, tahi lalat di bawah dagu, dan masih ada sisa jenggot,” jelas Kompol Mansur kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
Meski ciri-ciri fisik tersebut memberikan petunjuk penting, pihak kepolisian tetap menekankan bahwa proses identifikasi harus melalui pembuktian ilmiah berupa DNA agar tidak keliru dalam menentukan identitas.
Mayat laki-laki tanpa kepala ini pertama kali ditemukan pada Rabu (9/7/2025) oleh seorang warga yang sedang memancing di Kali Ciliwung, kawasan Rawajati Timur III, Pancoran.
Kondisi jasad saat ditemukan sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, dan kepala korban tidak ditemukan di lokasi.
Polisi menduga kerusakan tubuh korban disebabkan oleh hewan liar seperti biawak yang kemungkinan menyerang jasad saat berada di aliran sungai.
Dugaan sementara mengarah pada seorang pegawai Kemendagri yang sebelumnya dilaporkan hilang saat memancing di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Namun demikian, hingga kini belum ada kepastian resmi terkait hal itu sampai hasil DNA selesai dan dicocokkan dengan data keluarga.
Polisi juga masih mendalami kemungkinan lokasi kejadian awal serta bagaimana jasad tersebut bisa sampai ke aliran Kali Ciliwung.
Saat ini, penyidik terus mengumpulkan informasi tambahan termasuk dari CCTV sekitar hingga keterangan warga yang berada di sekitar lokasi penemuan mayat.
Kasus ini menyorot perhatian publik bukan hanya karena kondisi mengenaskan korban, tapi juga karena adanya dugaan bahwa korban merupakan ASN aktif di lingkungan pemerintah.
Jika benar korban adalah pegawai Kemendagri, hal ini akan membuka ruang investigasi lanjutan terkait kronologi hilangnya korban di Bogor hingga akhirnya ditemukan meninggal di Jakarta Selatan.
Pihak berwajib pun mengimbau masyarakat yang memiliki informasi tambahan untuk segera melapor guna membantu proses penyelidikan.
Polisi juga meminta publik untuk tidak menyebarkan spekulasi yang belum terbukti kebenarannya, demi menjaga privasi keluarga korban dan kelancaran penyelidikan.
Dengan tahapan identifikasi yang sedang berjalan, publik saat ini menunggu hasil resmi dari tes DNA yang diharapkan bisa memberikan titik terang atas misteri penemuan mayat tanpa kepala ini.***
Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkapkan saat ini total penduduk Indonesia telah mencapai 286.693.693 jiwa per akhir Juni 2025.
Teguh menyampaikan bahwa jumlah penduduk Tanah Air tersebut naik sekitar 1,7 juta bila dibandingkan dengan data akhir tahun lalu. Di samping itu, terjadi perubahan pula terhadap jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan dalam kurun waktu enam bulan ini.
“Tentu saja banyak data yang menarik. Misal, ternyata penduduk laki-laki pada semester I/2025 jauh lebih banyak, sekitar lebih 2,6 juta dari perempuan,” tuturnya dalam acara Peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045, Jumat (11/7/2025).
Melihat data tersebut, nyatanya berbeda dengan data yang Badan Pusat Statistik (BPS) keluarkan. Di mana jumlah penduduk pada periode yang sama tercatat sejumlah 284.438.800 jiwa. Jumlah tersebut naik sebanyak 2.835.000 jiwa dalam kurun waktu satu tahun atau semenjak Juni 2024.
Teguh menegaskan bahwa data kependudukan menjadi salah satu data penting untuk merencanakan pembangunan nasional, baik pusat maupun daerah, termasuk menggunakan data kependudukan sebagai dasar pengembilan kebijakan di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan dengan data kependudukan yang tepat, pemerintah dapat merencakanan kebutuhan pelayanan dasar.
“Berapa kebutuhan pangan kita, berapa sekolah harus dibangun, berapa puskesmas harus juga dikembangkan, berapa layanan-layanan lain sebagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk kita harus kita siapkan,” ujarnya.
Bahkan termasuk berapa banyak kebutuhan buku-buku yang harus dicetak, jumlah dokter yang harus disiapkan, serta kebutuhan guru yang perlu dikembangkan.
Maka dari itu, lanjut Rachmat, pemerintah meluncurkan penyusunan DBPK 2025-2045 sebagai rencana induk pembangunan kependudukan yang merumuskan kebijakan, strategi, serta indikator pencapaian pembangunan kependudukan hingga 2045.
Maklum, struktur penduduk Indonesia terus mengalami perubahan setiap tahunnya dan menuju aging population sebelum 2045 kelak. Rachmat menjelaskan pasalnya jumlah penduduk usia 0–14 tahun dan kategori usia 15–65 tahun diprediksi mengalami penurunan dalam 20 tahun mendatang atau pada 2045, yang masing-masing turun dari 23,46% menjadi 19,61% dan dari 68,95% menjadi 65,79%.
Sementara penduduk usia di atas 65 tahun akan bertambah, dari 7,59% pada 2025 menjadi 14,61% pada 2045 mendatang.
Adapun nantinya DBPK ini berperan sebagai arah kebijakan dan strategi peningkatan kualitas penduduk, mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan wilayah, serta memperkuat tata kelola yang inklusif dan terintegrasi.
/data/photo/2025/07/05/6868f927371f1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "4
Jasad Tanpa Kepala Diduga Pegawai Kemendagri, Bima Arya: Tunggu Hasil Tes DNA
Nasional")
Jasad Tanpa Kepala Diduga Pegawai Kemendagri, Bima Arya: Tunggu Hasil Tes DNA
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Dalam Negeri
Bima Arya
mengatakan,
Kemendagri
sedang menunggu hasil tes DNA untuk memastikan
jasad tanpa kepala
yang ditemukan mengambang di
Kali Ciliwung
, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu (9/7/2025) siang, diduga merupakan pegawai Kementerian Dalam Negeri.
Tes DNA tersebut, kata Bima, baru dilakukan pada Jumat (11/7/2025) dan hasilnya akan keluar dua hari ke depan.
“Masih menunggu hasil tes DNA, kira-kira dalam dua hari ke depan (hasilnya keluar), tadi baru dilakukan (tesnya),” ucap Bima, kepada Kompas.com, melalui pesan singkat, Jumat.
Bima mengatakan, ada dugaan jasad yang ditemukan adalah staf pengemudi dari Biro Umum Kemendagri.
“Dugaan itu jenazah staf pengemudi di Biro Umum yang hanyut ketika memancing di Megamendung (Bogor),” tutur dia.
Mayat pria tanpa kepala yang ditemukan mengambang di Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu (9/7/2025) siang, diduga merupakan pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dugaan ini muncul setelah sejumlah rekan kerja korban mendatangi lokasi penemuan jenazah.
“Ya, kalau kemarin itu ada beberapa temannya (dari Kemendagri) yang datang, yang ikut nunggu di TKP,” kata Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, dikutip dari Antara, Kamis (10/7/2025).
Sebelumnya, warga yang sedang memancing di tepi Kali Ciliwung di Jalan Rawajati Timur III, Pancoran, dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa kepala sekitar pukul 14.00 WIB.
Polisi menduga kondisi rusak pada tubuh korban disebabkan oleh hewan liar, termasuk kemungkinan dimakan biawak.
Proses penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap identitas korban dan penyebab kematiannya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta –
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat jumlah penduduk Indonesia per semester I-2025 mencapai 286.693.693 jiwa. Jumlah itu naik sekitar 1,7 juta jiwa dibandingkan dengan semester II-2024.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan pembangunan kependudukan menjadi kunci yang tidak bisa diabaikan saat penduduk Indonesia terus bertambah. Untuk itu pemerintah meluncurkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) yang dianggap sebagai kunci strategis untuk menuju Indonesia Emas 2045.
“Dalam konteks inilah pembangunan kependudukan menjadi kunci yang tidak bisa diabaikan apalagi penduduk Indonesia terus bertambah. Data terkini yang sebentar lagi akan kita rilis, jumlah penduduk Indonesia per semester I-2025 atau akhir Juni 2025 adalah 286.693.693 jiwa,” kata Teguh dalam Peluncuran DBPK 2025-2045, Jumat (11/7/2025).
Dalam data kependudukan terbaru itu, Teguh menyebut jumlah penduduk laki-laki pada semester I-2025 jauh lebih banyak sekitar 2,6 juta dibandingkan perempuan. Nah adanya peluncuran DBPK dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab arah pembangunan tersebut.
“DBPK menjadi rujukan utama dalam mendukung pelaksanaan RPJPN dan RPJMN, serta memastikan pembangunan manusia dan penduduk Indonesia diarahkan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan,” ucap Teguh.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan dengan data kependudukan yang tepat pemerintah bisa merencanakan berbagai kebutuhan dasar penduduk yang harus disiapkan sebagai upaya pemerataan pembangunan.
“Dengan data kependudukan yang tepat, kita mulai merencanakan berapa kebutuhan pangan kita, berapa sekolah harus dibangun, berapa puskesmas harus juga dikembangkan, berapa layanan-layanan lain sebagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk kita harus kita siapkan, berapa buku-buku harus dicetak, berapa dokter harus kita siapkan, berapa guru juga yang harus dikembangkan. Itu semua hanya bisa terjadi kalau kita punya data kependudukan yang baik,” tutur Rachmat.
Oleh karena itu DBPK disusun sebagai dokumen strategis jangka panjang yang tidak hanya menyelaraskan arah kebijakan kependudukan dengan RPJPN, tetapi juga menjadi acuan dalam menentukan strategi nasional, indikator keberhasilan dan kerangka koordinasi lintas sektor. Dokumen ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelaraskan program pembangunan kependudukan ke depannya.
“Kami mendorong seluruh K/L, juga bersama Pemda untuk menggunakan data kependudukan sebagai dasar perencanaan program pembangunan nasional,” imbuhnya.
Lihat juga Video ‘Mendukbangga Ungkap Tantangan Pengendalian Jumlah Penduduk di RI’:
(acd/acd)
Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan sudah siap jika memang harus ditugaskan untuk bekerja di Papua.
Gibran membenarkan telah menerima penugasan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat proses pembangunan sekaligus menegakan HAM di Bumi Cendrawasih tersebut.
Menurut Gibran, dirinya adalah pembantu Presiden Prabowo Subianto, sehingga harus siap dengan penugasan apapun dan di mana pun. “Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemana pun dan kapan pun,” tuturnya di Jakarta, Kamis (10/7/2025) kemarin.
Gibran mengatakan penugasan seorang wapres ke Papua bukan hanya berlaku pertama kali kepada dirinya, tetapi sejak zaman KH. Maruf Amin sebagai wapres sudah ada.
“Itu bukan hal baru, itu sejak zaman Pak Kiai Maruf Amin sejak 2021-2022 sudah ada. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemana pun dan kapan pun. Saat ini kita tunggu perintah berikut dari Pak Presiden,” katanya.
Bahkan, Gibran menegaskan meskipun Keputusan Presiden (Keppres) belum keluar, dirinya sudah siap menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
“Misalnya keppresnya belum keluar saya siap kapan pun,” ujarnya.
Menurut Gibran, dirinya sudah siap untuk melanjutkan perjuangan KH. Maruf Amin di Papua dan mempercepat pembangunan di Papua serta menegakan HAM di Bumi Cendrawasih tersebut.
“Kita akan melanjutkan kerja keras Pak Kiai Maruf Amin di sana,” tuturnya.
Penugasan ke Papua
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meluruskan informasi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua setelah diberi mandat oleh Presiden Prabowo Subianto.
Semula, Pras menjelaskan ada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang di dalamnya secara eksplisit menyebutkan bahwa percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori alias diketuai oleh Wakil Presiden.
“Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).
Lebih lanjut, politikus Gerindra ini turut menjelaskan soal kantor nantinya difasilitasi oleh negara yang dalam hal ini tugasnya Kementerian Keuangan. Dia menyebut di Jayapura ada kantor KPKN yang memang akan dipakai untuk operasional tim perencanaan pembangunan Papua.
“Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga,” jelasnya.
Dengan demikian, Pras menegaskan bahwa yang akan berkantor atau beraktivitas langsung lebih banyak di Papua adalah tim satgas atau tim badan percepatan pembangunan Papua, bukan Wapres.
Tidak Berkantor di Papua
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan tugas wapres yang dimaksud itu adalah menangani berbagai masalah di Papua, seperti di antaranya mempercepat pembangunan Papua secara fisik sekaligus menangani masalah HAM di Papua.
“Konsen pemerintah dalam menangani Papua beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan penugasan khusus presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” tutur Yusril di Youtube Komnas HAM bertema Laporan Tahunan Komnas HAM 2025 yang diakses pada Selasa (8/7/2025).
Namun demikian, dia meluruskan kembali pernyataannya terkait dengan penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam percepatan pembangunan Papua, sekaligus penempatannya untuk berkantor di sana.
Melalui keterangan tertulis, Yusril meluruskan bahwa yang dimaksud olehnya berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Badan itu dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, sehingga bukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, Yusril menyebut pernyataannya mengenai penugasan Gibran untuk mempercepat pembangunan di Papua tertuang pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang (UU) No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Sebagai informasi, Pasal 68A UU No.2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus Papua.
Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden, dengan anggota Mendagri, Menteri PPN Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil dari setiap provinsi di Papua, dan bertugas memastikan percepatan pembangunan berjalan optimal.
Untuk mendukung kerja Badan Khusus itu, terdapat lembaga kesekretariatan Badan Khusus yang berkantor di Jayapura, Papua.
Keberadaan kantor di Jayapura ini berfungsi sebagai titik koordinasi dan pusat administrasi untuk memudahkan komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5279768/original/063559600_1752158408-74f2f3be-9388-4526-abe7-6fdcd8f1f4ed.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Puncak HKG Ke-53, Tri Tito Karnavian Ajak Kader PKK Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3")
Dalam Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53, Tri turut menyerahkan Penghargaan Adhi Bhakti Utama PKK bagi kader yang telah mengabdi selama 25 tahun ke atas.
Dirinya berharap, gelaran peringatan HKG mampu memacu semangat persatuan dan kebersamaan di antara kader TP PKK di seluruh Indonesia. Diketahui, acara ini dihadiri dengan cukup meriah dengan lebih dari 2.000 peserta memadati lokasi acara.
Dalam kesempatan tersebut, Tri mengungkapkan bahwa rangkaian acara HKG PKK ke-53 turut diwarnai dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), pemberian kacamata gratis, Festival UMKM, layanan booth oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Narkotika Nasional (BNN), layanan Dukcapil, TP PKK daerah, dan gelaran budaya.
“Telah dilaksanakan Rakenas X PKK sebagai puncak dari proses penyusunan dokumen strategis hasil Rakernas. Dokumen tersebut menjadi arah kebijakan nasional lima tahun, pedoman pelaksanaan program, serta dasar penguatan kelembagaan dan administrasi gerakan PKK di semua tingkatan,” tandasnya.
Adapun acara ini turut dihadiri oleh Pelindung TP PKK Ibu Selvi Gibran Rakabuming, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ibu Seruni Kabinet Merah Putih, Penasihat DWP Otorita IKN Kartika Basuki Hadimuljono, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, serta Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Sarifah Suraidah Rudy. Hadir pula Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Bolombo, serta pengurus TP PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia.
(*)
Jakarta –
Polisi masih menyelidiki kasus penemuan mayat di Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel). Polisi menduga mayat tersebut adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ya, kalau kemarin itu ada beberapa temannya (dari Kemendagri) yang datang, yang ikut nunggu di TKP,” kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur dilansir Antara, Jumat (11/7/2025).
Mansur mengatakan sejumlah pihak melaporkan kehilangan orang. Ciri-ciri yang disebutkan persis seperti korban.
“Walaupun sudah satu dengan yang lain sudah memberikan ciri-ciri, yang satu ada lukanya di lutut, yang satu lagi lukanya di lutut ada dua, terus pakai baju ini dan itu, tapi sampai saat ini kita belum bisa memastikan,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan identitas pelaku lantaran masih dalam tahap penyelidikan dan menunggu hasil autopsi dari RS Polri Kramat Jati. “Namun dari kami belum bisa memastikan, karena ini masih tahap penyelidikan dan memang kondisinya mayatnya sudah seperti itu. Jadi, kita sulit,” ucap Mansur.
Sebelumnya, polisi menduga kepala korban dimakan binatang. Saat mayat ditemukan, ada beberapa biawak di sekitar tubuh korban.
(isa/isa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad), Virdian Aurellio, melontarkan pernyataan keras soal situasi politik tanah air.
Ia dengan tegas menyebut semua pejabat bermasalah di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus diganti.
“Semua aktor yang memimpin hari ini harus diganti, semua!” kata Virdian di Instagram pribadinya @virdian_aurellio, Kamis (10/7/2025).
Virdian bahkan menyinggung soal konten Polisi AI yang ramai di Instagram dan TikTok.
Dalam video itu, terlihat tokoh-tokoh penting seperti Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Wapres Gibran Rakabuming, hingga mantan Presiden Jokowi, ditangkap oleh polisi berbasis AI.
“Gue lihat video itu, saking mustahilnya kita mengadili pejabat negara, sampai-sampai harus pakai AI buat nangkep mereka,” ucapnya.
Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan Amerika Serikat, yang menurutnya masih memungkinkan pemimpin negaranya untuk diadili.
“Trump itu masih bisa di-impeach, bisa ditaruh di pengadilan. Gue gak bisa bayangin Jokowi ditaruh di pengadilan. Luhut dipanggil ke pengadilan aja, pengadilan bisa tutup. Baru Luhut aja tuh yang bikin pengadilan tutup,” sindirnya.
Virdian menegaskan, seluruh pejabat yang bertanggung jawab atas kerusakan negeri ini, baik kerusakan ekologis, sosial, pendidikan, budaya, hingga politik, harus diadili.
“Sekarang, yang perlu dilakukan adalah adili semua orang yang bertanggung jawab atas kerusakan Indonesia!,” tegasnya.
Ia juga mengajak publik untuk tidak lagi memandang pejabat sebagai sosok suci atau nabi yang tidak bisa dikritik.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4930680/original/025526800_1724849153-WhatsApp_Image_2024-08-27_at_11.15.16.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hanya di Wilayah Ini Koperasi Merah Putih Tak Berdiri – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta – Ternyata tak semua desa di Indonesia didirikan Koperasi Merah Putih. Terdapat sejumlah desa yang tak mau mendirikan koperasi yang diharapkan bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Salah satunya adalah Baduy, Banten.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, Kementerian Koperasi menghormati keinginan dari masyarakat Baduy untuk tidak mendirikan koperasi desa merah putih.
Menurut dia, ketiadaan kopdes itu bukanlah akibat penolakan, melainkan bentuk penghormatan pemerintah terhadap nilai-nilai adat dan budaya setempat.
“Ini bukan penolakan,” kata Budi Arie dikutip dari Antara, Kamis (10/7/2025).
Ia menerangkan di Desa Kanekes, Banten, wilayah tempat tinggal masyarakat adat Baduy, kendala utama yang ditemukan adalah perbedaan budaya dan isu terkait administrasi kependudukan.
“Kan kamu tahu Baduy, saudara-saudara kita ini sampai sekarang aja enggak punya KTP,” kata dia, mengacu pada sikap sebagian warga Baduy yang memilih untuk tidak memiliki KTP.
Budi Arie juga menyoroti bahwa status administratif Baduy sendiri pun tidak tercatat secara penuh di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, hal ini menjadi kompleksitas tersendiri yang perlu ditangani dengan pendekatan yang sangat bijaksana.
“Ini unik lah, unik,” tambahnya.