Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Komisi II DPR: Dua daerah gelar pilkada ulang pada 27 Agustus

    Komisi II DPR: Dua daerah gelar pilkada ulang pada 27 Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan ada dua daerah yang diharuskan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 27 Agustus mendatang, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Bangka.

    “Sehingga akan digelar pilkada ulang, yakni Kabupaten Bangka tanggal 27 Agustus dan Kota Pangkal Pinang tanggal 27 Agustus,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

    Sementara itu, dia menyebut ada tiga daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pada 6 Agustus mendatang, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.

    “Komisi II DPR RI akan mendengarkan laporan langsung dari Mendagri tentang evaluasi 22 daerah yang telah menyelenggarakan PSU, sekaligus persiapan dan kesiapan tiga daerah yang menghadapi PSU pada 6 Agustus mendatang, dan dua daerah lagi yang akan melaksanakan pilkada ulang di tanggal 27 Agustus yang akan datang,” tuturnya.

    Dia menyebut rapat tersebut perlu digelar Komisi II DPR RI untuk mendengarkan langsung paparan dari Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam rangka mempersiapkan secara matang PSU maupun pilkada ulang di sejumlah daerah tersebut.

    Hal tersebut, kata dia, diperlukan agar setelahnya tidak ada lagi gugatan sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebab akan berdampak pada besaran yang harus kembali dikeluarkan Kemendagri RI di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah saat ini.

    “Harapan kami agar tidak terjadi lagi gugat menggugat di MK nanti karena itu akan merepotkan Kemendagri dalam hal berkaitan dengan penganggaran. Satu sisi, kita lagi sedang melakukan penghematan, tapi di sisi lain dengan adanya pilkada yang dilaksanakan berulang-ulang kali itu juga bia merepotkan dalam hal bagaimana kita bisa mewujudkan efisiensi,” tuturnya.

    Pada rapat tersebut turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota KPU RI Idham Holik, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, Anggota Bawaslu RI Puadi, Ketua DKPP RI Heddy Lugito beserta jajaran komisioner DKPP RI lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Soroti Banyak Pemda Tak Terlibat Program MBG, Anggaran Full dari Pusat

    DPR Soroti Banyak Pemda Tak Terlibat Program MBG, Anggaran Full dari Pusat

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, program senilai Rp 71 triliun yang digagas pemerintah pusat ini digadang-gadang mendorong pergerakan ekonomi daerah.

    Dalam rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah di Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025), pimpinan rapat Jazilul Fawaid mengungkap banyak pemda bahkan tidak mengetahui lokasi titik pelaksanaan MBG di wilayahnya. Ia mempertanyakan apakah pemerintah pusat tidak memberi ruang bagi pemda untuk ikut mengontrol maupun mendukung program ini.

    “Pergerakan MBG itu kan besar banget, tapi tidak terkait sama sekali dengan daerah. Jadi kontrol pemerintah daerah kelihatannya juga tidak ada,” kata Jazilul.

    Jazilul menambahkan, dirinya menemukan sejumlah bupati dan wali kota tidak memiliki data distribusi MBG di wilayah masing-masing. Hal ini membuat daerah seperti tidak dilibatkan sejak awal.

    Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menjelaskan, hingga saat ini anggaran MBG masih sepenuhnya bersumber dari pusat melalui Badan Gizi Nasional. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah sempat mengimbau pemda untuk mendukung program ini, namun belum ada alokasi resmi di APBD.

    “Kalau kami ikuti sebenarnya dari Mendagri sudah sempat melakukan sounding untuk pemda men-support ini. Tapi memang sampai dengan saat ini kami sampaikan, alokasi dana khusus di pemda untuk men-support itu belum ada,” jelas Askolani.

    Ia mengakui ada beberapa daerah yang mendukung program MBG dengan dana APBD secara inisiatif. Namun, fokus utama program masih sepenuhnya di pemerintah pusat. Pemerintah, kata dia, juga membuka peluang untuk mempertimbangkan pelibatan anggaran pemda dalam program MBG pada 2026 mendatang.

    Sebagai catatan, anggaran awal MBG sebesar Rp 71 triliun sempat direncanakan naik Rp 100 triliun. Namun akhirnya hanya ditambah sekitar Rp 50 triliun menjadi total Rp 121 triliun.

    Tonton juga video “Kapolri: 190 dari 200 SPPG Makan Gratis Sudah Terealisasi” di sini:

    (shc/rrd)

  • Hubungan Retak dengan Wakil, Gubernur Babel: Ibu Wagub Tak Puas Aturan Kepala Daerah Regional 14 Juli 2025

    Hubungan Retak dengan Wakil, Gubernur Babel: Ibu Wagub Tak Puas Aturan Kepala Daerah Regional 14 Juli 2025

    Hubungan Retak dengan Wakil, Gubernur Babel: Ibu Wagub Tak Puas Aturan Kepala Daerah
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Bangka Belitung

    Hidayat Arsani
    menanggapi kabar hubungan dirinya dengan Wakil Gubernur
    Hellyana
    yang mulai merenggang.
    Hidayat Arsani menilai bahwa Wagub Hellyana tak puas dengan peraturan yang dibuat dirinya.
    Dia memastikan tidak memiliki permusuhan secara pribadi dan hanya menjalankan tugas sebagai atasan.
    “Ibu Wagub tidak puas dengan peraturan yang dibikin oleh kepala daerah, hukum pemerintah daerah salah satunya adalah gubernur itu adalah atasan tertinggi,” kata Hidayat saat jumpa pers, Minggu (13/7/2025).
    Politisi dari Partai Golkar ini mengatakan setiap kegiatan wakil gubernur dan jajaran, termasuk kepala dinas, harus diketahui gubernur.
    “Saya bicara hari ini saya benar, bukan saya angkuh, bukan saya hebat,” ujar Hidayat yang kerap disapa Panglima itu.
    Hidayat mengungkapkan bahwa pembatasan kegiatan wakil gubernur dilakukan karena banyak yang tidak tepat sasaran.
    “Dari 10 dinas luar, hanya 3 yang resmi, 7 lainnya kami enggak tahu,” ucap Hidayat.
    Di sisi lain, Hidayat mengingatkan bahwa dirinya juga harus melakukan efisiensi anggaran.
    Terkait adanya rencana gugatan surat edaran gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), DPRD, dan Kemendagri, Hidayat akan mengikuti prosesnya sesuai mekanisme yang berlaku.
    “Gubernur adalah pimpinan tertinggi, tidak ada kesetaraan antara wakil gubernur,” ucap Hidayat.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Hellyana mengaku hubungannya dengan gubernur menjadi renggang karena kegiatannya dibatasi dalam bentuk surat edaran.
    Selain kegiatan kedinasan, publikasi wakil gubernur juga tidak ditampilkan pada
    website
    resmi pemerintah provinsi.
    Dalam upayanya menyelesaikan permasalahan tersebut, Hellyana berencana menggunakan jalur birokrasi.
    “Saat ini saya coba lapor dulu ke DPRD, kemudian Kemendagri dan Ombudsman RI. Saya hanya berharap situasi tetap kondusif agar pembangunan daerah tidak terganggu,” ungkap Hellyana saat dihubungi pada Sabtu (12/7/2025).
    Hellyana menjelaskan bahwa masalah yang dihadapinya dengan gubernur berawal dari surat edaran yang membatasi kegiatan kedinasan wakil gubernur.
    Ia menilai surat tersebut telah melampaui kewenangan dan bertentangan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah.
    “Sekarang organisasi perangkat daerah tidak memfasilitasi kegiatan saya, padahal saya sama-sama dipilih oleh rakyat,” katanya.
    Wakil Gubernur ini juga menyatakan niatnya untuk membawa polemik kebijakan gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), meskipun saat ini ia masih menunggu perkembangan dari DPRD dan Kemendagri.
    Selain itu, Hellyana mengungkapkan bahwa publikasi kegiatan kedinasannya tidak lagi ditampilkan di
    website
    resmi pemerintah provinsi.
    “Iya, publikasi kegiatan saya ditakedown, sekarang Pj-nya sudah diganti lagi, saya sudah tidak berkomunikasi,” tuturnya.
    (Penulis Kontributor Bangka Belitung Kompas.com: Heru Dahnur)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Kemendagri ke Pemda: Jangan Dilama-lamain Pengusulannya ke Pusat

    Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Kemendagri ke Pemda: Jangan Dilama-lamain Pengusulannya ke Pusat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik tahap I maupun tahap II telah dilakukan pemerintah dan hasilnya pun telah diumumkan.

    Meski pengangkatan PPPK telah dilakukan dua tahap, namun jumlah honorer yang tidak terakomodasi masih sangat banyak. Mereka yang tidak terakomodasi inilah berharap bisa diakomodasi melalui skema PPPK paruh waktu.

    Terkait pengangkatan PPPK paruh waktu ini, bolanya ada pada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Kini, pemerintah pusat tengah menunggu pengajuan formasi untuk pengangkatan PPPK paruh waktu tersebut.

    Namun harus diakui, yang selalu menjadi pertanyaan pemerintah daerah adalah terkait ketersediaan anggaran. Ini pula yang selalu menjadi alasan pemerintah tidak menyediakan formasi atau pengusulan kepada pemerintah pusat.

    Atas kondisi di lapangan itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku telah meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengajukan usulan PPPK paruh waktu, guna mengakomodasi pengangkatan PPPK paruh waktu. Dan tentu saja, untuk mengakomodasi honorer yang tidak lolos seleksi tahap I dan 2.

    Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan lantas menyebut, pemerintah di daerah sebenarnya sudah tahu bagaimana mekanisme pembayaran gaji PPPK paruh waktu, bila APBD sudah melewati batas maksimal untuk belanja pegawai.

    “Jika anggaran belanja jasa pegawai PPPK paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2025. pemerintah daerah bisa menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT),” kata Horas.

  • Apakah Nomor KK Berubah saat Kepala Keluarga Pindah Alamat? Cek Infonya

    Apakah Nomor KK Berubah saat Kepala Keluarga Pindah Alamat? Cek Infonya

    Jakarta –

    Kartu keluarga (KK) merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh sebuah keluarga. KK memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

    Ada aturan khusus terkait nomor KK yang perlu diketahui apabila ingin pindah alamat rumah. Berikut informasi selengkapnya.

    Apakah Nomor KK Berubah saat Pindah Alamat?

    Dukcapil Kemendagri menerangkan, apabila kepala keluarga pindah alamat atau pindah rumah sendirian, maka nomor KK mengikuti kepala keluarga yang pindah. Merujuk pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006:

    Pasal 6

    (3) Nomor KK berlaku selamanya, kecuali ada perubahan kepala keluarga.

    Jika kepala keluarga pindah sendirian (anggota keluarga lain tetap di alamat lama), maka nomor KK tetap mengikuti kepala keluarga yang pindah. Nomor KK baru akan diterbitkan untuk anggota keluarga yang tinggal.

    Ini beberapa tips sebelum pindah rumah.

    Pastikan urus SKPWNI dulu.Jika yang pindah bukan kepala keluarga, siap-siap dapat nomor KK baru.3 Cara Cek KK secara Online

    Informasi seputar kartu keluarga bisa dicek secara online tanpa perlu mendatangi kantor Disdukcapil di masing-masing wilayah. Ada tiga cara, yaitu:

    Simpan nomor Ditjen Dukcapil (08118005373) di kontak WhatsApp terlebih dahulu.Lalu, buka aplikasi WhatsApp, kemudian kirim pesan ke nomor tersebut diatas. Gunakan format Nama Lengkap, NIK, nomor telepon dan tujuan untuk mengecek Kartu Keluarga (KK).Tunggu hingga pesan direspon.Selanjutnya, Anda akan diarahkan oleh admin untuk mengecek data dan status KK anda.

    2. Via Media Sosial

    Masyarakat juga bisa mengecek Kartu Keluarga melalui media sosial resmi Dukcapil Kemendagri, seperti Facebook, Twitter atau Instagram. Caranya dengan mengirim pesan atau Direct Massage (DM) kepada akun resmi Dukcapil. Berikut nama akun media sosial resmi Dukcapil.

    Facebook: cc.dukcapilTwitter/X: @ccdukcapil

    3. Via Email

    Anda dapat mengirim pesan kepada email resmi Dukcapil dengan alamat callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id disertai subjek email “Cek Status Lengkap KK”

    Di bagian isi atau badan email, tuliskan informasi sebagai berikut.

    Nama LengkapNIKNomor KKNomor TeleponAlamat email aktifMaksud dan Tujuan

    (kny/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Polisi Tunggu Hasil Autopsi Usut Penyebab Pria Tewas Kepala Rusak di Ciliwung

    Polisi Tunggu Hasil Autopsi Usut Penyebab Pria Tewas Kepala Rusak di Ciliwung

    Jakarta –

    Mayat pria dengan kondisi kepala rusak ditemukan warga di Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan. Polisi masih menunggu hasil autopsi mencari tahu penyebab kematian korban.

    “Kami masih menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Kramat Jati (mencari tahu penyebab kematian korban),” kata Kasat Reskrim AKBP Ardian Satrio Utomo saat dihubungi wartawan, Minggu (13/7/2025).

    Ardian mengatakan saat ditemukan kepala korban rusak. Polisi menduga mayat tersebut adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun saat ini masih proses pemeriksaan bersama keluarga korban.

    “Betul kondisi (kepala) rusak. Makanya kami butuh keterangan dari Rumah Sakit Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematiannya,” jelasnya.

    Diketahui, penemuan mayat dalam kondisi tanpa kepala sempat membuat warga geger. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis (10/7).

    Polisi menduga kepala korban dimakan binatang. Saat mayat ditemukan ada beberapa biawak di sekitar tubuh korban.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 3 Fakta Terkini Terkait Kasus Temuan Jasad Tanpa Kepala di Kali Ciliwung – Page 3

    3 Fakta Terkini Terkait Kasus Temuan Jasad Tanpa Kepala di Kali Ciliwung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jasad pria ditemukan mengambang di Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu siang 9 Juli 2025. Kondisi jasad sangat mengenaskan tidak mengenakan busana dan sudah membusuk.

    Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya pun membenarkan jenazah tanpa kepala yang ditemukan di kali Ciliwung tersebut merupakan salah satu pegawai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Ada dugaan itu staff pengemudi biro umum Kemendagri,” kata Bima Arya saat dikonfirmasi, Jumat 11 Juli 2025.

    Bima Arya mengatakan korban sebelum ditemukan meninggal dunia, dia sempat memancing di kawasan Bogor, Jawa Barat. Nahas, korban juga pada saat itu sempat dilaporkan menghilang karena tertimpa longsor di kawasan Megamendung, Bogor beberapa waktu lalu.

    Polisi pun melakukan tes DNA. Pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri (RS Polri) Kramat Jati, Jakarta Timur.

    “Untuk lebih akurat lagi pihak RS Polri melakukan tes DNA,” kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur, dikutip dari Antara.

    RS Polri, saat ini masih melakukan autopsi untuk pemeriksaan lebih lanjut yang nantinya akan dites DNA. Terlebih, dari hasil autopsi sudah mendekati ciri otentik yang diyakini keluarga korban dengan melihat langsung di RS Polri.

    “Dari autopsi hasil sudah mendekati otentik ciri-ciri seperti tahi lalat di bawah mata, tahi lalat di bawah dagu dan jenggot masih tersisa,” ucap Mansur.

    Berikut sederet fakta terkini usai temuan jasad tanpa kepala di Kali Ciliwung dihimpun Tim News Liputan6.com:

     

    Jasad kedua wanita pasien Covid-19 ini tertukar, salah satunya sempat dikubur. Beruntung keluarga menyadari kejadian ini, jenazah yang terlanjur dikuburkan pun dimandikan ulang, dan dimakamkan di wilayah yang berbeda.

  • Tutup Perayaan HUT Ke-45 Dekranas, Mendagri Apresiasi Kiprah Perajin Indonesia

    Tutup Perayaan HUT Ke-45 Dekranas, Mendagri Apresiasi Kiprah Perajin Indonesia

    Tutup Perayaan HUT Ke-45 Dekranas, Mendagri Apresiasi Kiprah Perajin Indonesia
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menutup perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (
    Dekranas
    ) di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (11/7/2025).
    Acara tersebut digelar sejak Rabu (9/7/2025) dan dihadiri ribuan perajin dari seluruh penjuru Nusantara.
    Tito pun mengapresiasi kiprah perajin yang telah berkontribusi bagi kemajuan budaya dan peningkatan perekonomian daerah sekaligus.
    Sektor
    usaha mikro kecil dan menengah
    (
    UMKM
    ) pun dinilai semakin kuat. Hal ini terbukti dari keberhasilan melewati pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
    “Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi selain mengucapkan terima kasih. Saya kira teman-teman yang hadir juga seluruh masyarakat Indonesia senang dengan adanya kegiatan-kegiatan yang berjalan lancar,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (13/7/2025).
    Tito menjelaskan, saat pandemi Covid-19 berlangsung, kondisi perekonomian pemerintah daerah (pemda) sempat terpuruk.
    Namun, saat itu perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih terjaga berkat geliat ekonomi di sektor UMKM. Dengan kata lain, kata Tito, UMKM berperan sebagai tulang punggung ekonomi.
    Tito menambahkan, Dekranas berkontribusi penting dalam memajukan UMKM. Sektor tersebut juga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki potensi pasar yang besar.
    Berdasarkan data Zion Market Research per 10 Juli 2025, dari segi pendapatan, nilai pasar seni dan kerajinan global pada 2024 mencapai Rp 359 triliun.
    Sejumlah riset juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam ekspor produk kerajinan.
    Hal itu tecermin dari pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara dengan kekayaan ragam kerajinan tangan. Meski begitu, kiprah tersebut perlu diperkuat agar Indonesia dapat masuk 10 negara eksportir produk kerajinan terbesar di dunia.
    “Ini tantangan bagi Indonesia.
    Market-
    nya besar. Indonesia dikenal yang paling beragam,” kata Tito.
    Menurut Tito, Indonesia memiliki sejumlah daerah dengan potensi besar dalam pengembangan industri kerajinan.
    Daerah-daerah tersebut antara lain adalah Provinsi Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, Riau, serta Sulawesi Utara.
    Setiap daerah juga diharapkan dapat memperkuat potensinya sehingga mampu bersaing di tingkat global.
    Pada kesempatan itu, Mendagri juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Samarinda yang telah sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan secara optimal.
    Ia berharap, berbagai upaya yang dilakukan dapat terus mendukung eksistensi para perajin di Indonesia.
    “Terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras. Tidak mudah untuk membuat kegiatan nasional yang dimobilisasi seperti ini. Banyak yang
    happy
    , saya tahu, sudah datang membawa kenangan masing-masing,” ujar Tito.
    Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Ketua Dekranasda Kaltim Sarifah Suraidah Rudy, dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
    Kemudian, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Ketua Dekranasda Balikpapan Nurlena Rahmad Mas’ud, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kaltim, serta para pengurus Dekranasda dari seluruh Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Silaturahmi Wali Nanggroe Aceh dan Mendagri: Bahas Peran Wali Nanggroe dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Aceh – Page 3

    Silaturahmi Wali Nanggroe Aceh dan Mendagri: Bahas Peran Wali Nanggroe dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Aceh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima kunjungan silaturahmi Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, di kediaman dinasnya pada Sabtu siang (12/7/2025). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut diisi dengan makan siang bersama serta diskusi mengenai berbagai isu strategis terkait percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

    Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyambut baik kedatangan Wali Nanggroe dan rombongan. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahmi tersebut yang sekaligus menjadi ruang diskusi bagi kedua belah pihak.

    Sejumlah isu strategis yang menjadi poin pembahasan di antaranya mengenai penguatan kelembagaan Wali Nanggroe dari aspek struktur, perencanaan, anggaran, hingga evaluasi kinerja. Selain itu, dibahas pula optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Aceh.

    Mendagri mengatakan, upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan membangun iklim kemudahan berinvestasi dan memperluas akses pasar global. Tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di setiap level pemerintahan di Provinsi Aceh juga turut dibahas.

    Lebih lanjut, Mendagri menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penguatan kelembagaan Wali Nanggroe. Selain itu, Mendagri menyarankan agar Wali Nanggroe bersama Gubernur Aceh melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh secara lebih komprehensif.

    “Pola pengalokasian Dana Otsus yang diterapkan di Papua, yaitu dengan skema block grant dan sebagian lagi untuk hal-hal tertentu dengan menggunakan skema earmarking, dapat menjadi alternatif model yang juga diterapkan di Aceh,” ujar Mendagri.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta pejabat terkait lainnya.

    Sementara rombongan yang mendampingi Wali Nanggroe Aceh PYM Teungku Malik Mahmud Al Haythar, di antaranya anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe sekaligus Guru Besar UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas, Staf Khusus Wali Nanggroe Urusan Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Mohammad Raviq, Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasbullah, serta Kepala Subbagian Program dan Perencanaan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe T. Ambral Ponda.

  • Kemendagri nilai pembentukan Redkar di tiap RT mutlak dibutuhkan

    Kemendagri nilai pembentukan Redkar di tiap RT mutlak dibutuhkan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal RA menilai bahwa pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di setiap RT mutlak dibutuhkan.

    Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, Safrizal mengatakan bahwa Redkar menjadi penting diadakan di organisasi tingkat warga karena mobil damkar terkadang terhambat sampai ke lokasi kebakaran lantaran kondisi macet dan harus masuk hingga gang-gang sempit.

    “Oleh karena itu, mitigasi kebakaran secara dini berbasis partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan,” katanya.

    Terlebih, saat ini anggota Redkar mendapatkan pembekalan selama berbulan-bulan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

    Selain memadamkan api, petugas Redkar juga disebut mampu melaksanakan tugas penyelamatan dan pertolongan kepada warga, seperti menyelamatkan anak yang terkurung di kamar mandi, melepaskan cincin di jari, hingga menurunkan kucing dari dahan pohon.

    Dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada para relawan di seluruh Indonesia karena telah menjadi bagian dari pencegahan dan penanggulangan kebakaran bersama petugas damkar.

    “Keberadaan Redkar yang pada awalnya merupakan gagasan orisinal yang merefleksikan bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat di lapangan, anggotanya terus bertambah dari tahun ke tahun. Nyala semangat ini harus kita jaga dan kembangkan terus” katanya.

    Sebagai informasi, jumlah anggota Redkar dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2022, terdapat 20.667 anggota. Lalu, meningkat menjadi 37.837 anggota pada tahun 2023, 52.066 anggota pada tahun 2024, dan menjadi 53.986 anggota hingga Juni 2025.

    Untuk menjadi anggota Redkar, peserta bisa mendaftarkan diri melalui platform registrasi keanggotaan secara daring pada situs resmi atau mengunduh aplikasi mobile Redkar di Play Store.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.