Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Memanas! Israel Gempur Kementerian Pertahanan Suriah

    Memanas! Israel Gempur Kementerian Pertahanan Suriah

    Jakarta –

    Militer Israel menghancurkan gedung kantor pusat Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus dan pasukan pemerintah di Suriah selatan pada Rabu (16/07).

    Serangan Israel juga diarahkan ke area sekitar Istana Presiden Suriah di Damaskus, kendaraan-kendaraan lapis baja yang sarat dengan persenjataan, serta fasilitas penyimpanan senjata di Suriah selatan.

    Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan serangan Israel menargetkan lembaga-lembaga pemerintah dan fasilitas sipil di Damaskus dan Suweida.

    Akibatnya, menurut Kementerian Luar Negeri Suriah, “beberapa warga sipil tak berdosa” tewas dalam serangan tersebut.

    “Serangan terang-terangan ini, yang merupakan bagian dari kebijakan yang disengaja oleh entitas Israel untuk mengobarkan ketegangan, menyebarkan kekacauan, dan merusak keamanan dan stabilitas di Suriah, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter internasional,” tambahnya.

    Mengapa Israel menyerang Suriah?

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pasukannya “berusaha menyelamatkan saudara-saudara Druze kami dan melenyapkan geng-geng rezim”. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Suriah menuduh Israel melakukan “agresi berbahaya”.

    Netanyahu mengatakan ia berkomitmen untuk mencegah bahaya bagi komunitas Druze mengingat banyak komunitas Druze juga tinggal di Israel dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menulis di X pada Rabu (16/07) sore bahwa “peringatan di Damaskus” telah berakhir dan bahwa militer Israel akan “terus beroperasi secara gencar di Suweida untuk menghancurkan pasukan yang menyerang Druze hingga mereka mundur sepenuhnya”.

    Ia kemudian menyertakan tulisan “pukulan menyakitkan telah dimulai” pada unggahan klip video yang memperlihatkan seorang presenter TV menunduk di bawah meja saat serangan udara Israel menghantam Kementerian Pertahanan Suriah di Lapangan Umayyah, di pusat kota Damaskus.

    Apakah serangan telah berakhir?

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan ia “sangat khawatir” tentang kekerasan di selatan, tetapi yakin kekerasan itu akan berakhir dalam beberapa jam.

    “Kami telah menyepakati langkah-langkah spesifik yang akan mengakhiri situasi yang meresahkan dan mengerikan ini malam ini,” tulisnya di X pada Rabu (16/07) malam.

    Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan negara itu “menyambut baik upaya yang dilakukan oleh AS dan pihak Arab” untuk “menyelesaikan krisis saat ini” secara damai.

    Israel belum mengomentari tawaran gencatan senjata tersebut.

    Peristiwa apa yang melatari serangan ini?

    Kelompok minoritas, termasuk Druzeyang agamanya merupakan cabang Syiahmerasa curiga terhadap Presiden sementara Ahmed al-Sharaa dan pemerintahannya, meskipun ia berjanji untuk melindungi mereka.

    Kekhawatiran mereka semakin meningkat akibat kekerasan sektarian meletup selama delapan bulan terakhir. Salah satu peristiwa bentrokan antara Druze, pasukan keamanan, dan milisi kelompok Islam pada Mei lalu, dilaporkan menewaskan puluhan orang di Damaskus dan Suweida.

    ReutersPasukan keamanan Suriah mengangkat senjata dalam bentrokan dengan milisi Druze di Kota Suweida, Suriah selatan, pada 16 Juli 2025.

    Pada Minggu (13/07), milisi Druze dilaporkan mengepung dan kemudian merebut sebuah wilayah di Kota Suweida yang dihuni oleh suku Badui. Lebih dari 300 orang dilaporkan tewas.

    Bentrokan segera menyebar ke wilayah lain di Provinsi Suweida. Suku Badui dilaporkan melancarkan serangan ke kota-kota dan desa-desa Druze di dekatnya.

    Pertempuran tersebut konon dipicu oleh penculikan seorang pedagang Druze di jalan raya menuju Damaskus, pada Jumat (11/07) lalu.

    Kementerian Dalam Negeri Suriah kemudian mengumumkan bahwa pasukannya dan pasukan Kementerian Pertahanan akan turun tangan guna menegakkan ketertiban, dengan mengatakan bahwa “eskalasi berbahaya ini terjadi karena ketidakhadiran lembaga resmi terkait”.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat bagi Kelompok Sensitif pada Kamis Pagi 17 Juli 2025 – Page 3

    Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat bagi Kelompok Sensitif pada Kamis Pagi 17 Juli 2025 – Page 3

    Selain itu, DLH Jakarta juga menggencarkan program penghijauan, pengendalian pembakaran sampah, dan penjajakan penerapan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) guna memperbaiki kualitas udara secara berkelanjutan.

    Asep menambahkan, perubahan perilaku masyarakat dalam bermobilitas, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum, juga menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.

    Pihak Pemprov Jakarta pun kini juga mendorong kerja sama konkret dengan pemerintah daerah-daerah penyangga untuk menurunkan emisi, terutama dari sektor industri.

    “Kami mendorong Pemda di sekitar Jakarta untuk lebih ketat mengawasi industri di wilayah mereka, agar tidak mencemari udara yang kemudian terbawa ke Jakarta. Koordinasi intensif dengan Pemda sekitar akan terus kami lakukan. Kami akan bahas bersama sumber pencemar dan menyusun aksi bersama untuk pengendaliannya,” tutur Asep.

    Asep menuturkan, Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memfasilitasi koordinasi antarwilayah.

    “Upaya penegakan hukum di daerah aglomerasi Jakarta juga dilakukan intensif oleh Menteri Lingkungan Hidup. Kami sangat mengapresiasi komitmen Bapak Menteri tersebut,” tutur dia.

    Selain itu, menurut Asep, keterlibatan mitra atau donor internasional juga terbuka lebar untuk mendukung program pengendalian pencemaran udara secara kolaboratif.

    Langkah strategis ini menunjukkan keseriusan Pemprov Jakarta dalam menjawab tantangan polusi udara yang bersifat lintas batas.

    “Upaya dan langkah ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang nyata bagi kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan Jakarta,” kata Asep.

  • Menteri-menteri Kabinet Merah Putih Hadiri Hoegeng Awards 2025

    Menteri-menteri Kabinet Merah Putih Hadiri Hoegeng Awards 2025

    Jakarta –

    Menteri-menteri Kabinet Merah Putih ikut menghadiri malam puncak Hoegeng Awards 2025. Salah satu yang hadir ialah Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Hoegeng Awards 2025 digelar di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025). Hingga pukul 20.00 WIB, tampak sejumlah menteri telah hadir di lokasi acara.

    Selain Zulkifli Hasan, menteri-menteri yang hadir antara lain Menteri Desa Yandri Susanto, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Hutan Raja Juli Antoni, Menteri ATR Nusron Wahid, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, MenPAN-RB Rini Widyantini, Menteri HAM Natalius Pigai, Wamenaker Immanuel Ebenezer hingga Wamenkum Eddy Hiariej.

    Selain itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Hakim Agung Suharto, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Gubernur Lemhanas TB Ace Hasan, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Dankodiklat TNI Letjen Bobby Rinal Makmun, hingga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga hadir.

    Hoegeng Awards merupakan program yang kolaborasi detikcom dengan Polri untuk memberikan penghargaan bagi polisi-polisi teladan. Dalam acara ini, ada lima polisi yang bakal menerima Hoegeng Awards 2025. Kelima polisi teladan ini dipilih Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 dari ribuan usulan nama anggota Polri yang masuk.

    Anggota Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 ini terdiri dari mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., anggota Kompolnas Gufron Mabruri, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi., Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM, dan Ketua Komisi III DPR Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

    Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 memilih lima polisi teladan ini dari 15 nama yang masuk tiga besar setiap kategori. Berikut 15 nama polisi kandidat penerima Hoegeng Awards 2025:

    Polisi Berintegritas
    – Kompol Reny Arafah (siswa S2 PTIK Lemdiklat Polri)
    – Kombes Seminar Sebayang (Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Tengah)
    – Brigjen Arief Adiharsa (Waka Kortas Tipikor Polri)

    Polisi Berdedikasi
    – Kompol Tatang Yulianto (Kasubbag Pullahjianto Bagdalops Roops Polda Maluku)
    – Aipda Rahmad Muhajirin (Bhabinkamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur)
    – Aipda I Gede Arya Suantara (Bhabinkamtibmas Desa Gontoran, Polres Mataram, Polda Nusa Tenggara Barat)

    Polisi Inovatif
    – Aiptu Karyanto (Bhabinkamtibmas Kelurahan Mentaos, Polsek Banjarbaru Kota, Polres Banjarbaru, Polda Kalimantan Selatan)
    – ⁠Iptu Andi Sri Ulva Baso (Paur Fasmat SBST Subdit Regident Ditlantas Polda Sulawesi Selatan)
    – ⁠AKBP Condro Sasongko (Kapolres Serang Banten)

    Polisi Tapal Batas dan Pedalaman
    – Bripka Batias Yikwa (Banit 3 Satreskrim Polres Keerom, Polda Papua)
    – Bripka Riri Herlianto (Bhabinkamtibmas Polsek Hantakan, Polres Hulu Sungai Tengah, Polda Kalimantan Selatan)
    – Bripka Annas (Bhabinkamtibmas Banawa Selatan, Polres Donggala, Polda Sulawesi Tengah)

    Acara ini didukung oleh BRI, Telkom Indonesia, BNI, Mandiri, dan PLN.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mendagri: Pengawasan terbaik Polri adalah pengawasan internal

    Mendagri: Pengawasan terbaik Polri adalah pengawasan internal

    tantangan pengelolaan keamanan di Indonesia berbeda dibanding negara lain, karena bentuk geografisnya. Jika negara-negara berpenduduk besar seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat merupakan land mass atau negara daratan, maka Indonesia adalah ne

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya memperkuat pengawasan internal terhadap institusi Polri dan menekankan pengawasan terbaik adalah pengawasan internal.

    “Sebetulnya pengawasan yang terbaik adalah pengawasan internal, yang terbaik. Karena kalau pengawasan internalnya bagus, maka otomatis kepercayaan publik akan tinggi. Karena dianggap satu lembaga bisa mengawasi diri sendiri,” Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Polri Tahun 2025 di Jakarta, Rabu.

    Tito yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kompolnas mendorong penguatan sistem pengawasan internal di tubuh Polri. Menurutnya, jika hal tersebut berjalan dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan meningkat.

    Mantan Kapolri itu juga menjelaskan bahwa tantangan pengelolaan keamanan di Indonesia berbeda dibanding negara lain, karena bentuk geografisnya.

    Jika negara-negara berpenduduk besar seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat merupakan land mass atau negara daratan, maka Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

    Kondisi ini membuat mobilisasi, koordinasi, dan pelaksanaan fungsi kepolisian menjadi jauh lebih kompleks dibanding negara daratan yang memiliki infrastruktur darat sehingga memudahkan mobilitas untuk melaksanakan tugas kepolisian.

    “Kita sadari bahwa memang tugas yang tidak mudah untuk mengawasi Polri. Kenapa? Karena Polri ini adalah lembaga kepolisian nasional nomor dua terbesar didunia dan menjalankan fungsi kepolisian di negara demokrasi nomor 3 didunia setelah India dan Amerika Serikat” ujarnya.

    Mendagri menggarisbawahi bahwa pengawasan bukan sekadar responsif menunggu laporan dan keluhan masyarakat, tetapi harus dilakukan secara proaktif dan sistematis.

    Ia mencontohkan pentingnya respons cepat terhadap keluhan publik, sebagaimana diterapkan dalam dunia pelayanan jasa. Menurutnya, pendekatan tersebut relevan dalam konteks mewujudkan kepolisian yang profesional dan humanis.

    “Penting untuk melakukan respons cepat supaya permasalahan tidak berlarut-larut, namun juga lebih dari itu perlu langkah-langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran anggota dan meningkatkan pelayanan kepada publik lebih baik” tambahnya.

    Tito juga menilai pentingnya kunjungan lapangan Kompolnas ke satuan kerja (satker) untuk mencocokkan paparan program dengan kenyataan di lapangan, termasuk dalam menilai pelayanan publik Polri kepada masyarakat dalam aspek penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas, dan pelindungan masyarakat.

    “Dengan koordinasi kepada Pimpinan Polri, sebaiknya satker-satker yang ada di Mabes Polri dan Polda-Polda diundang dan didatangi untuk diskusi dan dialog. Mereka memaparkan tentang strategi kebijakan mereka dalam melakukan tugas di Satker itu atau di Polda itu. Dan apa KPI-nya, key performance index, ukuran keberhasilannya apa yang mau ditarget, misalnya angka kejahatan akan turun, angka [kecelakaan] lalu lintas akan turun. Dialog tersebut akan membuat satker dan polda akan meminimalkan pelanggaran satuannya yang pada gilirannya akan membuat anggotanya juga menghindari pelanggaran atau misuse of power,” ungkapnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Penguatan BUMD optimalkan potensi ekonomi daerah

    Mendagri: Penguatan BUMD optimalkan potensi ekonomi daerah

    “(BUMD) ini sebenarnya salah satu mesin untuk banyak hal. Meningkatkan kesejahteraan baik dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada pusat, membuka lapangan kerja, dan kemudian juga terjadi sirkulasi ekon

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah.

    “(BUMD) ini sebenarnya salah satu mesin untuk banyak hal. Meningkatkan kesejahteraan baik dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada pusat, membuka lapangan kerja, dan kemudian juga terjadi sirkulasi ekonomi,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Tito menilai bahwa penguatan BUMD menjadi langkah krusial dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan potensi lokal, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah (Pemda), Kemendagri turut memainkan peran penting dalam memperkuat eksistensi BUMD.

    “Tujuan akhir BUMD adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan, serta kontribusi terhadap ekosistem perekonomian dan laba daerah,” imbuhnya.

    Dalam rapat tersebut, Tito juga menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator utama yang mencerminkan BUMD sehat. Pertama, kondisi keuangan yang kuat. Kedua, arah operasional yang jelas. Ketiga, administrasi yang tertib dan akuntabel.

    Sebaliknya, BUMD yang tidak sehat umumnya ditandai oleh permasalahan seperti kekurangan modal, kerugian, biaya operasional yang tidak efisien, buruknya pelayanan dan tata kelola, serta lemahnya akuntabilitas.

    “Untuk menangani BUMD yang tidak sehat, kami menekankan pentingnya melakukan pemetaan masalah, analisis investasi, dan pemilihan opsi penanganan seperti restrukturisasi, privatisasi atau pembubaran, serta asesmen SDM guna memastikan BUMD dapat kembali pada jalur yang sehat dan berdaya saing,” tuturnya.

    Salah satu tantangan yang dihadapi Kemendagri saat ini lebih bersifat struktural kelembagaan, yakni unit kerja yang menangani BUMD masih setingkat eselon III.

    Salah satu langkah konkret yang tengah diupayakan adalah peningkatan status kelembagaan yang menangani BUMD menjadi setingkat Direktorat Jenderal (Ditjen) atau eselon i. Dukungan kebijakan lebih lanjut dibutuhkan agar institusi ini mampu memastikan BUMD beroperasi secara efisien dan efektif.

    Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda juga mendukung rencana Kemendagri membentuk direktorat jenderal baru yakni Direktorat Jenderal BUMD dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh BUMD di Indonesia.

    “Komisi Il DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di bawah Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan teknis, kelembagaan, sistem pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD secara nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II dukung penerbitan Permendagri Pembinaan BUMD

    Komisi II dukung penerbitan Permendagri Pembinaan BUMD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Mendorong Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dalam urusan pembinaan, pengawasan, pengangkatan, pemberhentian, pembentukan hingga persetujuan pembubaran BUMD agar berjalan lebih efektif, efisien, terarah, dan akuntabel, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” kata Rifqinizamy dalam kesimpulan rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selain itu Komisi II DPR juga mendukung Kemendagri untuk mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMD untuk mengintegrasikan berbagai regulasi terkait BUMD yang saat ini masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral.

    Rifqinizamy juga meminta Kemendagri untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) menyusun grand design pengembangan BUMD berbasis good corporate governance.

    Desain tersebut juga harus sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Komisi II DPR juga mendukung rencana Kemendagri membentuk direktorat jenderal baru yakni Direktorat Jenderal BUMD dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh BUMD di Indonesia.

    “Komisi Il DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di bawah Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan teknis, kelembagaan, sistem pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD secara nasional,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Komisi II DPR RI untuk mendukung percepatan pengesahan pembentukan direktorat jenderal baru di bawah Kemendagri untuk membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Dimohon kepada Komisi II DPR RI diharapkan dapat mendukung percepatan pembentukan lembaga Pembina BUMD setingkat Eselon I di bawah menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri,” kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Tito mengatakan usulan soal pembentukan direktorat jenderal baru tersebut datang dari berbagai pihak, karena saat ini urusan BUMD ditangani oleh pejabat di level Kepala Sub Direktorat (Kasubdit).

    “Usulan ini masuk dari mana-mana, saat ini BUMD ditangani oleh seorang kasubdit di bawah Dirjen Keuangan Daerah, kami berharap dan sudah menyampaikan juga ke KemenPANRB dan BKN, agar eselonnya dinaikkan setara eselon i atau Dirjen BUMD,” ujarnya.

    Tito menegaskan Kemendagri berkomitmen melakukan penyehatan BUMD untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menndorong BUMD untuk inovatif dan profesional.

    BUMD juga diminta untuk terus berjalan dengan profesional meski kepala daerah silih berganti, karena BUMD pada esensinya turut menjalankan berbagai program pemerintah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Flyover Margonda Depok Dibangun Mulai 2026, Ini Titik Rencana Jalurnya Megapolitan

    10 Flyover Margonda Depok Dibangun Mulai 2026, Ini Titik Rencana Jalurnya Megapolitan

    Flyover Margonda Depok Dibangun Mulai 2026, Ini Titik Rencana Jalurnya
    Penulis

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot)
    Depok
    resmi merancang pembangunan
    flyover

    Margonda
    guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi setiap hari, khususnya di Simpang
    Juanda
    –Margonda dan Exit Tol Margonda.
    Pembangunan jalan layang ini ditargetkan dimulai tahun 2026, setelah melalui serangkaian studi dan persiapan teknis serta keuangan.
    Langkah ini diambil menyusul padatnya arus kendaraan di kawasan Margonda, baik di hari kerja maupun akhir pekan.
    “Iya, sudah kita cek lokasi bersama tim dari pemerintah pusat dan kota untuk rencana pembangunan flyover Margonda,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianti, Rabu (17/7/2025), dikutip dari situs resmi Pemkot Depok.
    Pembangunan flyover Margonda terbagi menjadi dua koridor utama:
    1. Jalur Utama Flyover Margonda
    Jalur ini akan menjadi koridor utama pengurai kemacetan dari pusat keramaian Margonda Raya, khususnya lampu merah Juanda, yang kerap menjadi titik temu kendaraan dari arah selatan dan utara.
    2. Jalur Ir. H. Juanda – Margonda
    Koridor ini dirancang untuk memecah arus kendaraan dari kawasan Juanda menuju Margonda tanpa harus memotong jalur utama jalan Margonda di permukaan.
    Pembangunan flyover ini diproyeksikan menelan dana sekitar Rp 250 miliar. Skema pembiayaan akan menggunakan pinjaman daerah, kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta donor keuangan dari Jerman melalui PT SMI untuk penyusunan feasibility study (FS).
    “Pembangunan flyover ini dananya kurang lebih Rp250 miliar. FS-nya dibantu oleh PT SMI melalui kerja sama internasional,” jelas Citra.
    Pembangunan saat ini berada dalam tahap finalisasi feasibility study, peninjauan lapangan, serta koordinasi antar-lembaga.
    Sejauh ini, Pemkot Depok telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Balai Jalan dan Satker Kementerian PU, Dinas Perhubungan Kota Depok, Bappeda Kota Depok, serta PT SMI.
    “Jadi tahapannya kita sudah rapat, sudah permohonan ke Kemendagri, BAPPENAS, Kementerian Keuangan dan Kementerian PU. Sekarang ini crosscheck lapangan untuk proses selanjutnya, apakah PT SMI mengacc atau tidak gitu,” tutur Citra.
    Karena Jalan Margonda adalah jalan nasional sekaligus jalan kota, proyek ini juga memerlukan restu dan harmonisasi dari pemerintah pusat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendikdasmen Klaim Pelaksanaan SPMB 2025 Berjalan Baik dan Lancar

    Mendikdasmen Klaim Pelaksanaan SPMB 2025 Berjalan Baik dan Lancar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengklaim secara keseluruhan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dinilai baik oleh masyarakat. 

    Perlu diketahui, sistem SPMB ini merupakan pergantian dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Secara keseluruhan SPMB ini dinilai baik oleh masyarakat dan lebih lancar. Bahwa ada masalah itu wajar,” katanya seusai raker dengan Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Bahkan, dia bercerita saat dirinya ke Aceh ada warga yang menganalogikan sistem SPMB seperti ‘pengantin baru’ karena ini perdananya. Sebab itu, menurut Mu’ti wajar saja masih ada adaptasi pergantian ke SPMB. 

    Meski begitu, Mu’ti memastikan kementeriannya terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPMB. Saat ini Kemendikdasmen sedang menghimpun data-data yang diperlukan.

    “Kami semuanya akan mem-follow up dan hasil evaluasinya akan menjadi input untuk perbaikan SPMB pada tahun-tahun yang akan datang,” ucap dia.

    Namun, dia membeberkan dalam temuan awal saat ini beberapa sekolah terutama tingkat dasar banyak yang sudah tutup penerimaan siswa dan ternyata kekurangan murid.

    “Ada misalnya di Pandeglang, saya baca di media, ada satu SD yang tidak ada yang mendaftar sama sekali. Di Solo ada satu murid. Di tempat lain ada yang dua murid. Yang murid itu, satu sekolah ditambah dua orang itu, muridnya hanya 19, gurunya 11,” bebernya.

    Nantinya, ujar dia, temuan-temuan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri guna mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan itu.

  • Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih

    Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 18:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung penuh peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang akan digelar secara hybrid dari salah satu lokasi Kopdeskel di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025.

    Dukungan tersebut ditegaskan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Peluncuran 80.000 Kopdeskel Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Mendagri mengatakan, dirinya akan mengingatkan 38 gubernur, 98 wali kota, dan 416 bupati agar hadir mengikuti rangkaian acara peluncuran tersebut secara daring. Sementara itu, sebanyak 103 kepala daerah yang wilayahnya menjadi mock-up atau percontohan Kopdeskel mengikuti acara peluncuran di lokasi Kopdeskel-nya masing-masing.

    Kepala daerah yang menjadi percontohan juga diarahkan agar melibatkan kepala desa, lurah, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    “Bupati nanti mengajak Pak Kades dan BPD. Wali Kota juga kami minta nanti untuk menghadirkan Lurah,” kata Tito di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, Mendagri juga akan melaksanakan Rakor khusus dengan Pemda terkait untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dasar Kopdeskel, termasuk jenis gerai koperasi yang dikelola. Rakor tersebut juga untuk memantapkan persiapan acara peluncuran.

    Selain itu, Mendagri juga telah mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam mendukung operasional peluncuran Kopdeskel Merah Putih di daerah masing-masing.

    Sebelumnya, dana BTT juga diarahkan agar dimanfaatkan untuk mendukung pembentukan Kopdeskel seperti pembiayaan akta notaris.

    “Sehingga nanti kalau ada [pembiayaan] yang kurang-kurang, itu acara digital launching ini mereka (Pemda) bisa memanfaatkan anggaran tersebut,” kata Mendagri.

    Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Hadi.

    Sumber : Antara

  • DPR Panggil Mendagri Gegara Banyak BUMD Mati Segan Hidup Tak Mau

    DPR Panggil Mendagri Gegara Banyak BUMD Mati Segan Hidup Tak Mau

    Jakarta –

    Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Rapat tersebut membahas tentang nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, aset BUMD saat ini secara akumulasi tercatat sebesar Rp 1.170 triliun. Namun hanya sekitar Rp 13 triliun yang kembali dalam bentuk dividen kepada daerah yang kemudian kembali masuk ke APBD.

    “50% lebih dari BUMD tersebut menurut catatan kami dilaporkan mengalami kerugian, stagnasi, dan hampir tidak beroperasi lagi, tapi badan hukumnya terus dipertahankan. Nah karena itu agenda kita pada kesempatan siang hari ini menjadi sangat penting,” kata Rifqinizamy dalam pembukaan Raker, di Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Rifqinizamy meminta Kemendagri yang selama ini mengurusi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD bisa membantu menyelesaikan persoalan ini. Hal ini selaras dengan upaya meningkatkan perekonomian nasional dan pendapatan daerah.

    Ini juga termasuk untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer keuangan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi mengingat APBN tengah difokuskan untuk berbagai macam program pemerintah terutama program Presiden Prabowo Subianto.

    “Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri rapat kita hari ini dengan merekomendasikan dan menyimpulkan beberapa agenda-agenda strategis untuk Kementerian Dalam Negeri bisa semakin kuat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Tonton juga video “Kemendagri Akan Merger atau Hapus BUMD yang Rugi” di sini:

    (shc/rrd)