Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mendagri ingatkan jajarannya susun program berdampak nyata

    Mendagri ingatkan jajarannya susun program berdampak nyata

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar menyusun program yang benar-benar berdampak nyata.

    “Saya minta rekan-rekan pimpinan komponen, betul-betul rapatkan internal dan tolong diplototin betul angka itu kira-kira masuk akal enggak. Jangan diada-adain, apalagi buat program yang enggak ada outputnya, outputnya enggak nendang. Istilahnya enggak berdampak,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan usai menyoroti sejumlah paparan program yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan komponen atau Unit Kerja Eselon (UKE) I Kemendagri dan BNPP.

    Ia menegaskan pentingnya memahami esensi dari setiap program yang diajukan. Setiap anggaran, kata dia, harus benar-benar menghasilkan output yang berdampak.

    Lebih lanjut, Mendagri mengatakan program yang disusun tidak hanya bersifat reguler yang menyangkut tugas dan fungsi Kemendagri, tetapi juga perlu menyusun program yang spesifik mendukung program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Nah, ini yang saya lihat itu, di program-program itu, harus betul-betul rekan-rekan kuasai,” jelasnya.

    Di lain sisi, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kerja keras yang telah dilakukan.

    Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada ketelitian dan kesungguhan sejak tahap perencanaan.

    “Karena perencanaan yang baik itu menyumbang 70 persen keberhasilan, kalau perencanaannya asal-asalan ya [sudah] gagal 70 persen,” ujarnya.

    Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, serta pejabat eselon I Kemendagri dan BNPP lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Alasan Pramono Tunjuk Eks Pj Gubernur DKI Jadi Komut Food Station Usai Kasus Beras Oplosan   

    Ini Alasan Pramono Tunjuk Eks Pj Gubernur DKI Jadi Komut Food Station Usai Kasus Beras Oplosan   

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan dirinya mengangkat mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.

    Menurut Pramono, Teguh memiliki kapabilitas dalam mengawasi jalannya badan usaha milik daerah (BUMD) DKI bidang penyediaan pangan tersebut.

    “Saya dan Bang Doel (Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno) yang memutuskan kenapa Pak Teguh memang dibutuhkan orang dengan kredibilitas dan juga track record yang mumpuni,” ungkap Pramono di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Agustus.

    Sehingga, Pramono yakin Teguh mampu membenahi tata kelola perusahaan Food Station yang baru-baru ini terseret kasus hukum.

    Di mana, Direktur Utama dan Direktur Operasional dan Bisnis Food Station ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu atau beras oplosan.

    “Bagaimanapun, persoalan Food Station Tjipinang ini di luar dugaan saya dan Pak Wagub. Sehingga dengan demikian, kami mengambil langkah apapun penegakan hukum itu menjadi yang utama.

    “Dan yang kedua, segera dilakukan pembenahan di food station sendiri. Pembenahan itu sudah kami lakukan, termasuk mengangkat Plt Direktur Utama maupun Plt Direktur Operasional,” urai Pramono.

    Sebagai informasi, Teguh pernah memimpin Jakarta pada Oktober 2024 hingga Februari 2025 atau sebelum Pramono menjabat sebagai Gubernur DKI definitif.

    Teguh juga menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara pada Februari-September 2018 dan Pejabat Sementara Gubernur Kalimantan Utara pada September-Desember 2020.

    Birokrat dengan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan itu juga pernah menjadi Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Saat ini, Teguh juga masih menjabat sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

  • Jawab Isu Bakal Jadi Mendagri, Ini Kata Muzani – Page 3

    Jawab Isu Bakal Jadi Mendagri, Ini Kata Muzani – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani angkat bicara soal isu dirinya akan menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggantikan Tito Karnavian. Muzani menyatakan tak mendengar ada reshuffle kabinet.

    Dia juga membantah kabar dirinya akan menjadi Mendagri tersebut.

    “Enggak ada rencana reshuffle kabinet. Saya tidak dengar sama sekali,” ujarnya saat di kawasan Jakarta Pusat,  Selasa (5/8/2025).

    Senada dengan Muzani, Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi juga sebelumnya menegaskan isu Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan digeser menjadi Mendagri pasca tidak lagi menjadi Sekjen Partai Gerindra adalah tidak benar.

    Prasetyo mengaku tidak mendengar atau mengetahui informasi tersebut. “Info dari mana? (Saya) enggak tahu. Jangan bikin isu,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Prasetyo menegaskan, tidak mungkin Ketua MPR  meninggalkan posisinya untuk menjadi menteri di kabinet.

    “Kan gak masuk secara logika umum, agak kurang ketemu juga. Beliau kan sekarang ketua MPR, masa kemudian menjadi menteri,” tegasnya. 

     

    Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akhirnya terjawab. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut.

  • Kementerian PU dan BGN bersinergi bangun SPPG Makan Bergizi Gratis

    Kementerian PU dan BGN bersinergi bangun SPPG Makan Bergizi Gratis

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kementerian PU dan BGN bersinergi bangun SPPG Makan Bergizi Gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) bersinergi mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Ini adalah awal dari langkah besar ke depan, seperti pengalaman kita dalam membantu Kementerian Sosial merumuskan SR. Saya sudah instruksikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk meniru pendekatan yang sama seperti kita membangun Sekolah Rakyat (SR),” ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Selasa.

    Salah satunya, lanjutnya, termasuk koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah melalui Zoom Meeting, agar mereka dapat menyiapkan lahan untuk pembangunan SPPG. Targetnya adalah 1.000 lokasi, dan proses pelelangan hingga pelaksanaan pembangunan fisik akan segera dimulai setelah itu.

    Kementerian PU dan BGN menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai langkah awal sinergi mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Acara penandatanganan berlangsung pada Selasa (5/8) di Pendopo Kementerian PU, serta dihadiri langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo serta Kepala BGN Dadan Hindayana.

    Penandatanganan MoU dan PKS ini merupakan wujud dukungan Kementerian PU terhadap program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi ini menjadi komitmen dan peran aktif Kementerian PU dalam pengembangan infrastruktur sosial, seperti yang telah dilakukan sebelumnya pada program Sekolah Rakyat (SR).

    Dody juga menyampaikan bahwa lokasi pembangunan akan ditentukan oleh BGN, sementara Kementerian PU akan mendukung pembangunan fisiknya. “Insya Allah kami bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Mudah-mudahan kepala daerah juga antusias, karena luas lahannya relatif lebih kecil dibandingkan Sekolah Rakyat,” katanya.

    Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana juga menegaskan pentingnya kerja sama ini sebagai tulang punggung strategi pemenuhan gizi nasional.

    “Saat ini kami sudah memiliki 3.233 SPPG yang melayani 8,2 juta jiwa. Namun, masih ada 12 kabupaten/ kota yang belum memiliki SPPG. Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) juga membutuhkan perhatian khusus. Dengan bantuan Kementerian PU, saya yakin pekerjaan kami akan menjadi lebih ringan dan target Presiden dapat tercapai,” kata Dadan.

    BGN menargetkan pembangunan total 25.000 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah 3T, termasuk pembangunan melalui mekanisme kerja sama dengan mitra dan juga pembangunan menggunakan APBN.

    Untuk tahun ini, target jumlah penerima manfaat MBG mencapai 20 juta jiwa pada pertengahan Agustus, dengan cakupan akhir hingga 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember.

    Sumber : Antara

  • BSKDN Kemendagri soroti lima pilar utama penguatan BUMD

    BSKDN Kemendagri soroti lima pilar utama penguatan BUMD

    BUMD ini punya peran yang sangat strategis, sehingga pengelolaan terhadap BUMD ini harus betul-betul fokus, sehingga keberadaannya dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal kita, dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyoroti lima pilar utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni kelayakan usaha, optimalisasi aset produktif, manajemen utang-piutang, strategi pengembangan bisnis, serta tata kelola dan akuntabilitas.

    Yusharto menegaskan hanya dengan perbaikan menyeluruh pada lima aspek tersebut, BUMD dapat mengambil peran strategis sebagai pelopor inovasi dan pendorong perekonomian daerah.

    “Kami menyadari bahwa keberhasilan peran BUMD ini tidak lepas dari peran serta SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan kompeten. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi pondasi yang tidak bisa ditawar lagi dalam menghadapi tantangan pengelolaan BUMD yang semakin kompleks,” kata Yusharto dalam diskusi Transformasi BUMD: Kelayakan Usaha, Aset Produktif, Manajemen Keuangan, dan Tata Kelola di Kantor BSKDN, Jakarta, Selasa.

    Yusharto menyatakan bahwa BUMD tidak boleh hanya menjadi pelengkap administratif semata, melainkan harus mampu menciptakan nilai tambah konkret bagi daerah melalui layanan publik yang berkualitas dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “BUMD ini punya peran yang sangat strategis, sehingga pengelolaan terhadap BUMD ini harus betul-betul fokus, sehingga keberadaannya dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal kita, dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, yang menyampaikan kondisi aktual BUMD di wilayahnya.

    Ia menjelaskan bahwa BUMD di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan klasik seperti lemahnya tata kelola, minimnya inovasi, serta ketergantungan pada suntikan APBD.

    “Keberadaan BUMD ini juga diharapkan menumbuhkan ekonomi lokal yang lebih baik hingga kemandirian fiskal. Namun kami akui, masih belum efektif melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini menjadi tantangan ke depan melakukan peningkatan strategi tata kelola manajemen dan juga evaluasi terhadap BUMD,” ungkap Mulyadi.

    Sementara itu, Guru Besar Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Irwan Taufiq dalam paparannya menekankan bahwa penyertaan modal daerah pada BUMD dimaknai sebagai investasi yang memberikan nilai ekonomi dan sosial.

    Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan BUMD wajib dilakukan secara objektif dan berdasarkan standar yang akuntabel.

    Irwan juga menegaskan bahwa tujuan pendirian BUMD harus selaras dengan tujuan investasi pemerintah daerah. Ketidaksesuaian keduanya dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menilai kelayakan investasi dan kinerja BUMD.

    “Karena itu, saya menyarankan agar dilakukan harmonisasi regulasi yang mengatur investasi pemerintah dan BUMD,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Tunjuk Teguh Setyabudi Jadi Komisaris Utama Food Station

    Pramono Tunjuk Teguh Setyabudi Jadi Komisaris Utama Food Station

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menunjuk Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) Food Station Tjipinang Jaya. Pengumuman ini disampaikan Food Station melalui akun Instagram resminya, @foodstation_jkt.

    “PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) beserta seluruh jajaran Komisaris, Direksi, dan Pegawai menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Teguh Setyabudi atas pelantikan sebagai Komisaris Utama Food Station,” tulisnya dalam unggahan tersebut pada Selasa (5/8/2025).

    Teguh merupakan mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Ia menjabat menggantikan Heru Budi Hartono yang kini menjadi Komisaris Utama PT MRT Jakarta. Saat ini, Teguh juga masih aktif menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri.

    Food Station menyambut kedatangan Teguh dan menantikan kontribusi positif darinya.

    “Kami menyambut baik kehadiran Bapak Teguh Setyabudi sebagai bagian dari keluarga besar Food Station, dengan harapan besar bahwa di bawah kepemimpinan dan arahan Bapak,” ujarnya.

    Food Station pun berharap Teguh dapat menjalankan tugasnya dengan amanah.

    “Semoga Bapak senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan amanah, serta membawa semangat baru dalam mendorong transformasi dan kemajuan berkelanjutan bagi PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda),” tandasnya.

    Menanggapi hal itu, Pramono mengungkapkan alasan dirinya menunjuk mantan Penjabat Gubernur Jakarta itu sebagai komisaris utama Food Station Tjipinang Jaya.

    Menurutnya, setelah berunding dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, mereka menilai Teguh dapat menjalankan amanah dengan baik sekaligus membenahi BUMD tersebut usai tersandung kasus beras oplosan.

    “Saya dan Bang Doel yang memutuskan kenapa Pak Teguh. Memang dibutuhkan orang dengan kredibilitas dan juga rekam jejak yang mumpuni. Karena bagaimanapun persoalan FS ini di luar dugaan saya dan Pak Wagub,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8).

    (bel/maa)

  • Ini alasan Pram tunjuk Teguh Setyabudi jadi komisaris Food Station

    Ini alasan Pram tunjuk Teguh Setyabudi jadi komisaris Food Station

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai mantan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dapat membenahi Food Station (FS) Tjipinang Jaya usai terlibat kasus beras oplosan sehingga ditunjuk sebagai komisaris utama BUMD itu.

    “Saya dan Bang Doel yang memutuskan kenapa Pak Teguh. Memang dibutuhkan orang dengan kredibilitas dan juga rekam jejak yang mumpuni. Karena bagaimanapun persoalan FS ini di luar dugaan saya dan Pak Wagub,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Selasa.

    Menurut Pramono, bersama Wagub Rano, menilai Teguh dapat menjalankan amanah dengan baik sekaligus membenahi BUMD tersebut usai tersandung kasus beras oplosan.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga menyampaikan hal serupa.

    Dia berharap Teguh dapat membenahi Food Station setelah mengalami kasus tersebut.

    “Iya, tentu harus dibenahi. Karena itu ditempatkan orang yang benar,” kata Rano.

    Meski telah menjabat sebagai komisaris utama Food Station, namun Teguh masih aktif menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri.

    Sebelumnya, Pramono telah menunjuk Direktur Keuangan (Dirkeu) Julius Sutjiadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya.

    Pramono mengatakan, keputusan penunjukan Plt Dirut dari pihak internal dilakukan demi menjaga kelangsungan operasional Food Station agar tidak terganggu di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

    Pramono mengaku, sebelum kasus tersebut viral, dirinya sudah memanggil Dirut dan jajaran Food Station untuk bersiap ambil posisi apabila kasus tersebut terbukti.

    Pramono menjelaskan, saat itu Direktur Utama dan Direktur Operasional Food Station langsung merespons dengan menyatakan pengunduran diri mereka, meski kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan.

    Dengan mundurnya dua jajaran direksi Food Station, maka, lanjut Pramono, yang tersisa hanyalah Direktur Keuangan.

    Sebelumnya, tiga pejabat PT Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Polri, yakni Dirut Karyawan Gunarso, Direktur Operasional Ronny Lisapaly, dan Kepala Seksi Quality Control berinisial RP.

    Ketiganya diduga memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan SNI 6128:2020 dan melanggar sejumlah peraturan terkait mutu pangan.

    Pramono menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.

    Selain itu, Pramono telah meminta jajaran manajemen FS untuk meningkatkan pengawasan internal serta membuka kanal pengaduan publik.

    Masyarakat dapat melaporkan temuan beras yang tidak sesuai standar ke nomor 0821-3700-1200.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri ingatkan jajarannya susun program berdampak nyata

    Mendagri dukung penguatan regulasi Kopdeskel Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berkomitmen mendukung penguatan regulasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

    Tito menjelaskan, secara umum rancangan Permendagri tersebut akan memuat aturan mengenai dukungan bupati/wali kota terhadap Kopdeskel Merah Putih. Selain itu, aturan ini disusun dalam rangka memperkuat regulasi lain yang telah ditetapkan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025.

    “Mekanisme persetujuan dari bupati/wali kota dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Rancangan Permendagri dibentuk sebagai pelengkap regulasi tersebut. Dalam forum itu, Mendagri mendorong adanya kesepahaman bersama antar-kementerian/lembaga, serta jajaran aparat penegak hukum (APH), dalam memaknai regulasi yang memperkuat Kopdeskel Merah Putih.

    Ia mewanti-wanti agar tidak terjadi ketidakselarasan dalam pemaknaan aturan tersebut karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

    “Ini yang mungkin memerlukan kesamaan pendapat nanti dari KPK, Bareskrim, BPKP, dan dari Kejaksaan terutama,” ujar Tito.

    Senada dengan itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, kehadiran para menteri dalam rapat tersebut bertujuan untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait regulasi Kopdeskel Merah Putih. Adanya aturan tersebut nantinya akan mendorong percepatan teknis operasional Kopdeskel Merah Putih.

    Ia menegaskan bahwa pembiayaan Kopdeskel Merah Putih tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan berasal dari plafon pinjaman Bank Himbara.

    “Nah peraturan lanjutnya itu yang kita bahas barusan adalah rancangan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang sudah dihadiri oleh aparat penegak hukum. Tentu nanti lebih teknis lagi akan dilanjutkan rapat nanti, sinkronisasi, harmonisasi dengan pemerintahan terkait,” tuturnya.

    Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto.

    Kemudian Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, dan Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri. Hadir pula para pejabat dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung RI, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nindya Karya Buka Lowongan Kerja Buat 6.000 Orang, Kamu Mau? – Page 3

    Nindya Karya Buka Lowongan Kerja Buat 6.000 Orang, Kamu Mau? – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menterinya ke Istana Negara, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, akan ada pembahasan terkait Sekolah Rakyat.

    “Ya untuk eksekusinya berapa banyak yang akan di-launching pertama. Apakah 100, apakah 200. Keinginan Pak presiden 200, tapi semua kan ngecek lapangan,” ujar Mendagri Tito Karnavian di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Menteri lainnya yang tampak hadir memenuhi panggilan Prabowo antara lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.

    Sekolah Rakyat yang diinginkan Prabowo sendiri berbentuk Boarding School dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Peruntukannya pun bagi anak-anak dari masyarakat tidak mampu yang nantinya mendapatkan pembiayaan mencakup makan dan perlengkapan.

    “Dan selain dari pusat, ada juga daerah yang mengajukan. Terutama ada yang lahan saja. Ada yang lahan dengan bangunan, tapi yang sesuai spek. Ada juga yang memang sudah siap,” kata Tito.

    “Nah kadang-kadang di daerah juga, lahan dengan bangun itu, kadang-kadang jadi beban. Dia kalau nggak dipakai, biaya perawatannya mahal. Nah, itu diserahkan untuk kepentingan sekolah rakyat karena lebih bagus,” sambung dia.

  • Perkuat Sistem Peringatan Dini Nasional

    Perkuat Sistem Peringatan Dini Nasional

    Jakarta: Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 bakal digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran. Pameran ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, industri, lembaga internasional, dan masyarakat dalam upaya memperkuat ketangguhan nasional terhadap bencana.

    EDRR 2025 menghadirkan fokus utama pada solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan, sebagai bagian dari upaya mempercepat penguatan sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif. 

    Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan EDRR 2025, akan diselenggarakan workshop bertajuk “Early Warning for All” pada Kamis, 14 Agustus 2025 di Main Hall A – Conference A, JIEXPO Kemayoran. Workshop ini merupakan kolaborasi antara Kemenko PMK, Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi, UN Women, dan mitra lainnya, dengan tujuan membangun sistem peringatan dini yang inklusif, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Project Director EDRR 2025, Vista Limbong menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bagian penting dari keseluruhan rangkaian kegiatan EDRR tahun ini. Workshop EDRR 2025 mengusung tema “Early Warning for All”.

    “Melalui workshop ‘Early Warning for All’, kami bersama Kemenko PMK ingin menegaskan bahwa sistem peringatan dini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kolaborasi lintas sektor. Ini adalah bagian penting dari visi besar EDRR 2025 untuk membangun ekosistem kebencanaan yang lebih tangguh dan terintegrasi,” ujar Vista dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Agustus 2025.
     

    Workshop ini menjadi elemen krusial dalam seminar dan pameran EDRR 2025, karena membahas langsung upaya peningkatan kapasitas sistem peringatan dini sebagai garda terdepan dalam mitigasi bencana. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk merumuskan sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, teknologi, dan peran aktif masyarakat. 

    Lebih dari sekadar forum diskusi, workshop ini juga menjadi momentum untuk memperkuat integrasi sistem peringatan dini sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan.
    Keynote Speaker Workshop “Early Warning for All”
    Workshop “Early Warning for All” akan menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si, selaku Keynote Speaker, yang menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial – Kemenko PMK. Adapun para narasumber utama yang akan berpartisipasi dalam diskusi strategis ini antara lain:

    Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., selaku Kepala BNPB
    Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., selaku Ph.D, Plt. Kepala BMKG
    Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., M.Sc., selaku Kepala Badan Geologi
    Fifi Aleyda Yahya, selaku Dirjen Komunikasi Publik selaku Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkodigi)
    Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, selaku Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan – Kementerian Dalam Negeri
    Dra. Prasinta Dewi, M.A.P., selaku Deputi Pencegahan – BNPB
    Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, M.Sc., selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)

    Untuk memperkaya perspektif, sesi ini juga akan menghadirkan penanggap diskusi yaitu:

    Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, M.Si, selaku Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)
    Solly Andriany Gantina, selaku Anggota Komisi VII DPR RI
    Ardito Marzooki Kodijat, selaku National Professional Officer at United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

    Diskusi akan dipandu oleh dua moderator berpengalaman:

    Titi Moektijasih, selaku Analis Kebencanaan – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA)
    Morry Efriana, selaku Asisten Deputi Penanganan Bencana – Kemenko PMK
    EDRR 2025

    Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 bakal digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran di Hall A1–A3, Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran. EDRR 2025 diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium, dengan dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) selaku Co-Host.

    Jakarta: Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 bakal digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran. Pameran ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, industri, lembaga internasional, dan masyarakat dalam upaya memperkuat ketangguhan nasional terhadap bencana.
     
    EDRR 2025 menghadirkan fokus utama pada solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan, sebagai bagian dari upaya mempercepat penguatan sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif. 
     
    Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan EDRR 2025, akan diselenggarakan workshop bertajuk “Early Warning for All” pada Kamis, 14 Agustus 2025 di Main Hall A – Conference A, JIEXPO Kemayoran. Workshop ini merupakan kolaborasi antara Kemenko PMK, Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi, UN Women, dan mitra lainnya, dengan tujuan membangun sistem peringatan dini yang inklusif, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Project Director EDRR 2025, Vista Limbong menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bagian penting dari keseluruhan rangkaian kegiatan EDRR tahun ini. Workshop EDRR 2025 mengusung tema “Early Warning for All”.
     
    “Melalui workshop ‘Early Warning for All’, kami bersama Kemenko PMK ingin menegaskan bahwa sistem peringatan dini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kolaborasi lintas sektor. Ini adalah bagian penting dari visi besar EDRR 2025 untuk membangun ekosistem kebencanaan yang lebih tangguh dan terintegrasi,” ujar Vista dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Agustus 2025.
     

     
    Workshop ini menjadi elemen krusial dalam seminar dan pameran EDRR 2025, karena membahas langsung upaya peningkatan kapasitas sistem peringatan dini sebagai garda terdepan dalam mitigasi bencana. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk merumuskan sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, teknologi, dan peran aktif masyarakat. 
     
    Lebih dari sekadar forum diskusi, workshop ini juga menjadi momentum untuk memperkuat integrasi sistem peringatan dini sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan.
    Keynote Speaker Workshop “Early Warning for All”
    Workshop “Early Warning for All” akan menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si, selaku Keynote Speaker, yang menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial – Kemenko PMK. Adapun para narasumber utama yang akan berpartisipasi dalam diskusi strategis ini antara lain:
     
    Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., selaku Kepala BNPB
    Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., selaku Ph.D, Plt. Kepala BMKG
    Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., M.Sc., selaku Kepala Badan Geologi
    Fifi Aleyda Yahya, selaku Dirjen Komunikasi Publik selaku Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkodigi)
    Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, selaku Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan – Kementerian Dalam Negeri
    Dra. Prasinta Dewi, M.A.P., selaku Deputi Pencegahan – BNPB
    Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, M.Sc., selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)
     
    Untuk memperkaya perspektif, sesi ini juga akan menghadirkan penanggap diskusi yaitu:
     
    Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, M.Si, selaku Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)
    Solly Andriany Gantina, selaku Anggota Komisi VII DPR RI
    Ardito Marzooki Kodijat, selaku National Professional Officer at United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
     
    Diskusi akan dipandu oleh dua moderator berpengalaman:
     
    Titi Moektijasih, selaku Analis Kebencanaan – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA)
    Morry Efriana, selaku Asisten Deputi Penanganan Bencana – Kemenko PMK
    EDRR 2025

    Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 bakal digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran di Hall A1–A3, Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran. EDRR 2025 diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium, dengan dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) selaku Co-Host.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)