Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Bupati Pati Naikkan Pajak PBB 250 Persen, Kemenkeu Bilang Begini – Page 3

    Bupati Pati Naikkan Pajak PBB 250 Persen, Kemenkeu Bilang Begini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 yang mencapai 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    “Itu kan kewenangan daerah, ya. Jadi, harusnya disesuaikan di level daerah,” kata Anggito dikutip dari Antara Jumat (8/8/2025).

    Meski begitu, Anggito mengaku belum mengetahui secara pasti perihal kebijakan PBB tersebut maupun dampaknya.

    “Saya enggak tahu, ya, persisnya. Karena itu kan dievaluasi sama provinsi, ya. Jadi, provinsinya harus bisa mengevaluasi dulu,” ujarnya. 

    Menurut dia, Kementerian Keuangan tetap berperan dalam evaluasi, akan tetapi itu dilakukan setelah melalui proses di tingkat provinsi.

    “Kalau Kemenkeu, iya (mengevaluasi), tetapi kan harusnya di level provinsi dulu,” ucapnya.

    Anggito menambahkan, penentuan tarif PBB-P2 yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda) kabupaten merupakan domain pemerintah setempat. Namun untuk mekanisme evaluasinya tetap berjenjang.

    “Kewenangan itu ada mulai dari kabupaten, lalu ke provinsi. Kalau ada evaluasi dilakukan oleh provinsi, provinsi dilakukan oleh Kemendagri. Nah, kita merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan bersama-sama dengan Kemendagri, ya,” ucap dia.

     

  • Disdukcapil Kota Bekasi imbau masyarakat waspada penipuan IKD

    Disdukcapil Kota Bekasi imbau masyarakat waspada penipuan IKD

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Disdukcapil Kota Bekasi imbau masyarakat waspada penipuan IKD
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi mengimbau seluruh masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

    Imbauan ini dikeluarkan menyusul laporan terbaru mengenai warga yang menjadi korban penipuan dan mengalami kerugian hingga Rp66 juta akibat menginstal aplikasi palsu yang menyerupai sistem IKD resmi.

    Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufiq Rahmat Hidayat, mengatakan aplikasi IKD resmi hanya tersedia melalui Play Store dan App Store.

    Ia menambahkan pihak Disdukcapil tidak pernah menyebarkan aplikasi melalui tautan pribadi, apalagi melalui pesan instan yang dikirimkan oleh pihak tidak dikenal.

    “Silakan konfirmasi langsung ke kami jika menemukan aplikasi yang mencurigakan. Kami akan bantu memverifikasi apakah aplikasi tersebut benar-benar milik Ditjen Dukcapil Kemendagri atau bukan,” tegas Taufiq dalam keterangannya pada, Kamis (7/8/2025).

    Lebih lanjut, Taufiq menekankan petugas Disdukcapil tidak pernah menghubungi warga secara pribadi, baik melalui telepon maupun aplikasi perpesanan seperti WhatsApp.

    Ia menjelaskan bahwa instansinya tidak memiliki data nomor kontak pribadi warga, sehingga komunikasi satu per satu tidak pernah dilakukan oleh petugas resmi.

    “Kami pastikan tidak ada petugas yang menghubungi warga satu per satu. Jika ada yang mengaku dari Disdukcapil dan meminta data pribadi, itu patut dicurigai sebagai penipuan,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (7/8).

    Taufiq mengimbau warga agar tidak mudah percaya terhadap permintaan aktivasi atau verifikasi data pribadi, terutama jika datang dari pihak yang tidak dikenal.

    “Apabila menerima pesan mencurigakan, warga diminta segera menghubungi kantor Disdukcapil terdekat untuk memastikan keaslian informasi tersebut,” paparnya.

    Menurutnya, modus penipuan yang umum digunakan pelaku dimulai dari pengiriman tautan palsu yang mengarahkan korban untuk mengunduh aplikasi pihak ketiga. Setelah aplikasi terpasang, pelaku dapat mengakses seluruh data pribadi di ponsel korban, termasuk informasi perbankan.

    “Jika tautan itu sudah diklik dan aplikasinya dibuka, semua data di ponsel bisa diambil. Apalagi jika ponsel memiliki aplikasi mobile banking, itu menjadi target utama pelaku,” jelasnya.

    Disdukcapil Kota Bekasi mengaku menerima laporan kasus penipuan aplikasi IKD palsu hampir setiap pekan. Namun, sebagian besar warga berhasil terhindar dari kerugian karena terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke petugas resmi.

    “Setiap minggu kami menerima laporan serupa. Untungnya, banyak yang bertanya terlebih dahulu sebelum mengikuti arahan dari pelaku, sehingga dapat dicegah. Namun, ada juga beberapa warga yang sudah terlanjur menjadi korban,” ungkap Taufiq.

    Ia juga menekankan bahwa proses aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak bisa dilakukan secara daring atau melalui panggilan jarak jauh.

    “Aktivasi hanya dapat dilakukan secara langsung oleh petugas resmi, melalui proses pemindaian QR code dan verifikasi data di sistem Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” pungkasnya. 

    Sumber : Antara

  • Ngeri! Populasi Warga Jepang Terus Menyusut, Jumlah Bayi yang Lahir Makin Dikit

    Ngeri! Populasi Warga Jepang Terus Menyusut, Jumlah Bayi yang Lahir Makin Dikit

    Jakarta –

    Penurunan populasi di Jepang semakin ngeri. Belum ada tanda perbaikan dari tren tersebut, dengan laporan terakhir di tahun lalu menunjukkan populasi Jepang menyusut hingga 900 ribu jiwa. Catatan ini menjadi rekor tertinggi penyusutan populasi Jepang.

    Data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi pada hari Rabu menunjukkan jumlah warga negara Jepang turun sebanyak 908.574 jiwa pada 2024, sehingga total populasi menjadi 120 juta jiwa.

    Sejak mencapai puncaknya di angka 126,6 juta jiwa pada 2009, populasi Jepang telah menurun selama 16 tahun berturut-turut, yang disebabkan berbagai faktor termasuk masalah ekonomi dan norma gender yang mengakar.

    Dengan populasi warga negara Jepang yang diperkirakan terus menurun selama beberapa dekade, negara ini akan merasakan dampaknya terhadap sistem pensiun dan perawatan kesehatan, serta infrastruktur sosial lain yang sulit dipertahankan dengan jumlah tenaga kerja menyusut.

    Pemerintah telah berupaya melawan penurunan ini selama lebih dari satu dekade, melakukan segala cara, mulai dari memberikan subsidi persalinan dan perumahan hingga mendorong para ayah untuk mengambil cuti, menemani pasangan mereka.

    Namun setiap tahun, semakin sedikit bayi yang lahir, dan semakin banyak kematian yang tercatat.

    Dinilai menjadi sebuah lingkaran setan di tengah populasi yang semakin menua. Proporsi lansia bahkan hampir mencapai 30 persen menurut data terbaru, sementara proporsi dewasa muda, usia subur dan usia kerja, terus menyusut.

    Tahun lalu pun sama. Jumlah kelahiran yang tercatat, hanya 687.689, merupakan yang terendah di antara catatan lain bahkan sejak 1968, sementara jumlah kematian hampir mencapai 1,6 juta.

    Populasi usia kerja, yang didefinisikan antara 15 hingga 64 tahun, hanya mencapai 59 persen dari populasi Jepang tahun lalu, jauh lebih rendah daripada rata-rata global sebesar 65 persen, menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Penurunan ini telah berlangsung selama beberapa dekade, akibat tingkat kelahiran Jepang secara konsisten rendah sejak 1970-an. Oleh karena itu, menurut sosiolog dan demografer, tidak ada solusi cepat dan hal ini cenderung tidak dapat dibalikkan.

    Sekalipun Jepang berhasil meningkatkan tingkat kelahirannya secara dramatis dan besar, populasinya pasti akan terus menurun setidaknya selama beberapa dekade lagi hingga rasio usia muda-tua yang tidak seimbang mencapai keseimbangan, dan bayi-bayi yang lahir kini mencapai usia subur.

    Dikutip dari CNN, para ahli telah melihat tingginya biaya hidup di Jepang, ekonomi dan upah yang stagnan, ruang yang terbatas, dan budaya kerja tinggi tekanan di balik alasan mengapa semakin sedikit orang yang memilih berkencan, menikah, atau memiliki anak.

    Inikah Pemicunya?

    Bagi perempuan, biaya ekonomi bukanlah satu-satunya hal yang tidak disukai. Jepang merupakan masyarakat yang sangat patriarki, saat perempuan yang sudah menikah seringkali diharapkan untuk mengambil peran pengasuh, meskipun pemerintah berupaya untuk lebih melibatkan suami. Orang tua tunggal jauh lebih jarang di Jepang dibandingkan banyak negara Barat.

    Banyak dari masalah ini juga mengganggu negara-negara Asia Timur lainnya dengan masalah populasi mereka sendiri, termasuk China dan Korea Selatan.

    Menurut model pemerintah, yang terakhir direvisi pada 2023, populasi Jepang akan turun sebesar 30 persen pada 2070.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Warganya Ogah Nikah, Populasi Jepang Alami Penurunan 15 Tahun Berturut-Turut”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Wamendagri Ribka Haluk harap PSU di Papua jadi yang terakhir

    Wamendagri Ribka Haluk harap PSU di Papua jadi yang terakhir

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendagri Ribka Haluk harap PSU di Papua jadi yang terakhir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk mengharapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua menjadi yang terakhir dilaksanakan di daerah ini.

    Wamendagri RI Ribka Haluk dalam keterangannya di Sentani, Kamis, mengatakan ia tidak menginginkan lagi terjadinya PSU di masa mendatang.

    “Harapan besar kami, kalau boleh selesailah kali ini, Papua menjadi satu-satunya provinsi yang masih melaksanakan PSU, sehingga seluruh elemen dituntut bahu-membahu menyukseskan agenda ini,” katanya.

    Menurut Ribka, koordinasi dilakukan secara intensif antara Kemendagri dengan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta aparat keamanan TNI dan Polri, pihaknya berperan sebagai fasilitator bersama Komisi II DPR RI.

    “Merupakan suatu kehormatan bagi kami, beliau terus berkomitmen mendukung kita di Papua untuk menjalankan amanat konstitusi,” ujarnya.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, pihaknya juga telah memastikan bahwa seluruh tahapan persiapan PSU telah dilakukan maksimal oleh jajarannya, termasuk distribusi logistik ke TPS di wilayah terpencil.

    “InSya-Allah semua proses persiapan sudah disiapkan semaksimal mungkin, TPS terjauh mendekat Mamberamo karena sungai kering sehingga dikirim lewat helikopter,” katanya.

    Dia menambahkan pihaknya telah meninjau PSU di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura bersama Penjabat Gubernur Papua, Forkopimda Papua serta pihak terkait lainnya, sebagai bentuk dukungan kepada penyelenggara dan masyarakat agar pesta demokrasi berjalan baik.

    “Kemarin (6/8) itu, kami meninjau PSU di TPS 06, RT 05/01 VIM Abepura di Kota Jayapura , juga di TPS 33 Distrik Sentani guna melihat langsung antusiasme masyarakat dan memastikan PSU berlangsung aman, tertib dan lancar,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • 26 Negara Unjuk Teknologi dan Inovasi Pengelolaan Air dan Limbah di Jakarta

    26 Negara Unjuk Teknologi dan Inovasi Pengelolaan Air dan Limbah di Jakarta

    Jakarta: 26 negara bakal unjuk teknologi dan inovasi dalam pengelolaan air dan limbah. Harapannya, menjadi wadah kolaborasi yang memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengakselerasi adopsi teknologi berkelanjutan.

    Semua teknologi itu bakal dipamerkan dalam perhelatan internasional Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, dan Indonesia International Smart City (IISMEX) 2025 Expo & Forum yang digelar Napindo di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, pada 13-15 Agustus.

    Pameran ini menjadi pionir dalam sektor air dan air limbah, pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan solusi kota cerdas, yang melibatkan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Dalam Negeri.

    Tahun ini, Indo Water & Waste 2025 mencatat partisipasi 611 peserta pameran dari 26 negara, termasuk 12 paviliun nasional dari Indonesia, Austria, Tiongkok, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Swiss, Taiwan, dan Turki.

    Pameran tersebut menargetkan 16 ribu pengunjung dari berbagai kalangan, sebagai upaya membangun ekosistem lintas sektor yang mempertemukan pelaku industri, pembuat kebijakan, akademisi, hingga komunitas.

    “Sejak 2001, Napindo mendorong teknologi dan inovasi di sektor air dan limbah demi kehidupan yang lebih baik,” kata Assistant Project Director Napindo Lisa Rusli.

    Lisa menambahkan, pameran ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengakselerasi adopsi teknologi berkelanjutan.

    Staf Ahli Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Noer Adi Wardjojo menegaskan pentingnya pameran ini untuk mendukung target pengelolaan sampah 100% pada 2029. “Masih ada waktu lima tahun, dan harus dimulai dari sekarang,” katanya.

    KLH juga akan membuka coaching clinic terkait penegakan hukum dan perizinan pengelolaan sampah selama pameran berlangsung.

    Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Amran, menyoroti pentingnya pengembangan kota cerdas yang tidak hanya fokus pada digitalisasi, tetapi juga pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Pendekatan kota cerdas harus menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan konektivitas antarwilayah,” ujar Amran.

    Selain pameran utama, Indo Water & Waste 2025 juga menghadirkan berbagai side event seperti Waste Crisis Center KLH, Urban Arena 2025, ASEAN Recycling Summit 2.0, dan Indonesia Water Forum 2025.
     
    Beragam seminar dan workshop kolaboratif akan diadakan bersama mitra strategis, termasuk Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Indonesia Water Association (IdWA), hingga Singapore Water Association.

    Ajang ini menjadi platform kolaborasi terbesar bagi pemerintah, swasta, asosiasi, dan akademisi untuk berbagi solusi inovatif menghadapi tantangan lingkungan, tata kelola air, dan pengelolaan sampah di Indonesia.

    Jakarta: 26 negara bakal unjuk teknologi dan inovasi dalam pengelolaan air dan limbah. Harapannya, menjadi wadah kolaborasi yang memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengakselerasi adopsi teknologi berkelanjutan.
     
    Semua teknologi itu bakal dipamerkan dalam perhelatan internasional Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, dan Indonesia International Smart City (IISMEX) 2025 Expo & Forum yang digelar Napindo di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, pada 13-15 Agustus.
     
    Pameran ini menjadi pionir dalam sektor air dan air limbah, pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan solusi kota cerdas, yang melibatkan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Dalam Negeri.

    Tahun ini, Indo Water & Waste 2025 mencatat partisipasi 611 peserta pameran dari 26 negara, termasuk 12 paviliun nasional dari Indonesia, Austria, Tiongkok, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Swiss, Taiwan, dan Turki.
     
    Pameran tersebut menargetkan 16 ribu pengunjung dari berbagai kalangan, sebagai upaya membangun ekosistem lintas sektor yang mempertemukan pelaku industri, pembuat kebijakan, akademisi, hingga komunitas.
     
    “Sejak 2001, Napindo mendorong teknologi dan inovasi di sektor air dan limbah demi kehidupan yang lebih baik,” kata Assistant Project Director Napindo Lisa Rusli.
     
    Lisa menambahkan, pameran ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengakselerasi adopsi teknologi berkelanjutan.
     
    Staf Ahli Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Noer Adi Wardjojo menegaskan pentingnya pameran ini untuk mendukung target pengelolaan sampah 100% pada 2029. “Masih ada waktu lima tahun, dan harus dimulai dari sekarang,” katanya.
     
    KLH juga akan membuka coaching clinic terkait penegakan hukum dan perizinan pengelolaan sampah selama pameran berlangsung.
     
    Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Amran, menyoroti pentingnya pengembangan kota cerdas yang tidak hanya fokus pada digitalisasi, tetapi juga pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat.
     
    “Pendekatan kota cerdas harus menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan konektivitas antarwilayah,” ujar Amran.
     
    Selain pameran utama, Indo Water & Waste 2025 juga menghadirkan berbagai side event seperti Waste Crisis Center KLH, Urban Arena 2025, ASEAN Recycling Summit 2.0, dan Indonesia Water Forum 2025.
     
    Beragam seminar dan workshop kolaboratif akan diadakan bersama mitra strategis, termasuk Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Indonesia Water Association (IdWA), hingga Singapore Water Association.
     
    Ajang ini menjadi platform kolaborasi terbesar bagi pemerintah, swasta, asosiasi, dan akademisi untuk berbagi solusi inovatif menghadapi tantangan lingkungan, tata kelola air, dan pengelolaan sampah di Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (FZN)

  • Disdukcapil DKI ingatkan warga berhati-hati penipuan aktivasi IKD

    Disdukcapil DKI ingatkan warga berhati-hati penipuan aktivasi IKD

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dengan adanya penipuan yang mengatasnamakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mengingat proses aktivasi IKD hanya dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka.

    Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa upaya penipuan tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi pejabat internal Dukcapil pun disasar oleh penipu.

    Denny mengungkapkan bahwa terdapat pejabat kepala bidang di Dukcapil pernah dihubungi pelaku yang mengaku sebagai staf humas kecamatan.

    “Memang marak penipuan terkait aktivasi IKD ini, bahkan terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Maraknya penipuan tersebut, membuat Dirjen Dukcapil Kemendagri mengeluarkan surat edaran sejak 5 Juni lalu untuk mengimbau masyarakat agar jangan ada komunikasi pribadi seperti telepon, SMS, atau pesan WhatsApp untuk aktivasi IKD.

    Menurut dia, aktivasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dukcapil melalui pertemuan langsung, termasuk program jemput bola yang bekerja sama dengan pengurus RT/RW.

    “Kami datang langsung, mengumpulkan warga di satu lokasi, lalu aktivasi dilakukan oleh petugas kami secara resmi. Ini adalah upaya untuk melindungi data masyarakat dari kejahatan siber,” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nuchbatillah mengungkapkan pernah menjadi target penipuan pada 2 Agustus lalu.

    Saat itu, seseorang yang mengaku dari layanan Dukcapil Terpadu meneleponnya.

    “Ada enam kali panggilan tak terjawab. Saat saya angkat, dia mengaku dari Jakarta Pusat. Ketika saya tanya nama Kasudinnya, jawabannya salah. Saya langsung tahu, Anda ini penipu,” katanya.

    Ia pun meminta Dinas Dukcapil untuk meningkatkan sosialisasi secara lebih luas dan masif agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

    Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto menyampaikan pihaknya tengah memfinalisasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang mengatur tata cara pengajuan pinjaman dari Koperasi Desa (Kopdes).

    “Sekarang sedang pematangan Permendes tentang tata cara mengajukan pinjaman dari Kopdes, bersama kepala desa melalui musyawarah desa khusus. Itu yang sedang kami matangkan,” kata Yandri usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa harmonisasi aturan sedang berlangsung bersama sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. 

    “Target, insyaallah mungkin hari ini. Sedang berlangsung di Kementerian Desa. Insyaallah 1–2 hari ini selesai,” ujarnya.

    Terkait skema pinjaman, termasuk masa tenggang (grace period), Yandri menjelaskan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025. 

    “Ada grace period, tapi nanti biar Menteri Keuangan yang menjelaskan. Kalau Permendes ini mengatur tentang musyawarah desa khusus, proposalnya, bisnisnya apa di Kopdes, itu yang kami atur,” katanya.

    Yandri juga memastikan bahwa seluruh Kopdes yang sudah berbadan hukum akan didorong untuk mulai beroperasi penuh pada akhir Oktober 2025.

    “Kami kejar supaya nanti 28 Oktober semua Kopdes yang sudah berbadan hukum itu bisnisnya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Adapun bidang usaha utama yang sedang difokuskan adalah sektor-sektor kebutuhan pokok masyarakat desa, seperti gas LPG, sembako, pupuk, dan apotek.

    “Itu yang kami matangkan melalui Permendes. Sesuai arahan Bapak Presiden, fokus di sektor-sektor itu,” ujarnya.

    Menurut Yandri, sejauh ini pelaksanaan program Kopdes yang telah berjalan berjalan lancar dan belum ditemukan kendala berarti.

    “Yang sudah berjalan, alhamdulillah lancar semua, bagus semua,” pungkas Yandri.

  • Mendagri Minta 3 Provinsi di Papua Genjot Realisasi Belanja APBD

    Mendagri Minta 3 Provinsi di Papua Genjot Realisasi Belanja APBD

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan untuk menggenjot realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, realisasi tersebut diyakini akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

    “Ada uang yang beredar dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga merupakan salah (satu) komponen utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/8/2025).

    Saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, hari ini.

    Berdasarkan data Kemendagri per 4 Agustus 2025, realisasi pendapatan APBD di tiga provinsi tersebut tampak beragam. Realisasi pendapatan Provinsi Papua Tengah diketahui sebesar 55,61 persen, sedangkan Provinsi Papua Selatan sebesar 42,19 persen, dan Papua Pegunungan sebesar 31,58 persen.

    Sementara itu, terkait realisasi belanja, capaian di tiga provinsi tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 38,52 persen. Provinsi Papua Pegunungan diketahui telah merealisasikan belanja sebesar 33,96 persen, Papua Selatan sebesar 29,30 persen, dan Papua Tengah sebesar 28,33 persen.

    “Mohon untuk daerah-daerah yang rendah belanjanya ini cepat dorong supaya ada perputaran uang di daerah masing-masing. Belanja pemerintah selain membuat perputaran uang juga untuk mendorong supaya yang swastanya hidup gitu,” ujar Tito.

    Ia mewanti-wanti ketiga provinsi tersebut, khususnya Papua Tengah, agar menjaga pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Di lain pihak, Tito juga mendorong agar daerah di tiga provinsi tersebut melakukan diversifikasi pangan di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai akan mampu menekan kenaikan harga di bidang pangan, khususnya beras.

    (prf/ega)

  • Mendes PDT: Permendes pinjaman koperasi desa rampung dalam waktu dekat

    Mendes PDT: Permendes pinjaman koperasi desa rampung dalam waktu dekat

    “Insya Allah, on the track. Targetnya rampung 1–2 hari ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang mengatur tata cara pengajuan pinjaman dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih rampung dalam waktu dekat.

    Yandri, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, mengatakan peraturan itu sedang dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian terkait.

    “Insya Allah, on the track. Targetnya rampung 1–2 hari ini,” ujar Yandri saat akan menghadiri Rapat Kabinet Paripurna.

    Ia mengatakan Permendes ini akan menjadi panduan resmi bagi desa-desa untuk menjalankan Kopdes, termasuk penyusunan proposal bisnis.

    Beberapa bidang yang akan dikembangkan mencakup LPG, pupuk, sembako, dan apotek, yang sesuai dengan arahan Presiden, kata Yandri menambahkan.

    Meski jenis bisnis masih akan berkembang, Yandri menekankan bahwa semua Kopdes yang sudah berbadan hukum akan bisa beroperasi lancar dan memberi keuntungan bagi desa.

    Mengenai pinjaman, Yandri menjelaskan bahwa aturan mengenai masa tenggang (grace period) diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, sehingga pengelolaan keuangan Kopdes tetap aman dan transparan.

    Dengan Permendes yang segera selesai, Yandri berharap Kopdes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, memudahkan akses kebutuhan pokok, dan mendorong kemandirian usaha masyarakat.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Para Menko-Menteri Merapat ke Istana

    Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Para Menko-Menteri Merapat ke Istana

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta siang ini. Para menteri koordinator hingga menteri Kabinet Merah Putih mulai merapat ke Istana.

    Pantauan detikcom Rabu (6/8/2025), para anggota Kabinet Merah Putih mulai berdatangan pukul 13.00 WIB. Mereka yang hadir yakni Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Menhut Raja Juli Antoni, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, serta Menteri PMI Abdul Kadir Karding.

    Hadir juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimun Iskandar, Menteri Imipas Agus Adrianto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, MenhubDudy Purwagandhi, Mensos Syaifullah Yusuf, Kepala BGN Dadan Hindayana, serta anggota kabinet lainnya.

    “Kita diundang untuk rapat kabinet paripurna,” kata Supratman.

    “Agendanya nanti di dalam,” tambahnya saat tiba di Istana.

    Berdasarkan informasi, sidang kabinet akan dimulai pada pukul 14.00 WIB. Menteri koordinat hingga menteri merapat ke Istana kompak mengenakan baju warna putih dan celana/rok hitam.

    (rfs/eva)