Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Penyaluran Beras Murah Masih Seret, Ini Penyebabnya

    Penyaluran Beras Murah Masih Seret, Ini Penyebabnya

    Jakarta –

    Penyaluran beras murah melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih minim. Realisasinya baru mencapai 16.741 ton, dari total target tahun ini 1,3 juta ton.

    Salah satu penyebabnya adalah kesulitan penggunaan aplikasi bernama Klik SPHP oleh pedagang, sehingga memerlukan sosialisasi.

    “Betul (masih jauh dari target). Memang satu karena semua ini menggunakan aplikasi (Klik SPHP), namanya ini mohon maaf kan perlu sosialisasi, teman-teman pengecer-pengecer di pasar kan sudah sepuh-sepuh, handphone yang digunakan masih jadul, sehingga nggak ada handphone android dan sebagainya,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Meski begitu, pihaknya mengklaim terus membantu pedagang untuk mendapatkan beras SPHP. Kemudian, karena kendala penerapan aplikasi pada pedagang, untuk mempercepat penyaluran, gudang Bulog di wilayah melakukan penjualan beras SPHP.

    “Namanya kita jualan terbatas ini kan, sampai kita nih jualnya gudang-gudang Bulog yang ada di wilayah itu juga jualan, operasi pasar, bawa truk sampai ke pasar-pasar,” terangnya.

    Sebagai informasi, beras SPHP merupakan salah satu program pemerintah untuk melakukan intervensi harga beras saat tinggi. Beras tersebut dijual dalam kemasan 5 kg, dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg atau Rp 62.500/5 kg.

    Sebelumnya dalam rapat inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengungkap penyaluran SPHP baru mencapai 1% dari total target 1,3 juta ton tahun ini. Dalam datanya realisasinya baru 16.7412.

    “Saluran kita gunakan itu pengecer di pasar rakyat. Jumlah yang sudah menyalurkan beras SPHP 3.223 pengecer dengan kuantum 9.632, outlet binaan Pemda 722 oulet, kemudian instansi pemerintah melalui GPM, TNI Polri dan instansi lain ada 326 titik,” jelasnya, dalam rapat inflasi di Kementerian Dalam Negeri.

    (kil/kil)

  • Daftar Kepala Daerah yang Pernah Dimakzulkan DPRD – Page 3

    Daftar Kepala Daerah yang Pernah Dimakzulkan DPRD – Page 3

    Cerita tentang kepala daerah yang dimakzulkan sebenarnya bukan kali ini saja. Ada sederet kepala daerah yang terpaksa meninggalkan jabatannya karena diberhentikan setelah terseret kasus. Siapa saja mereka?

    1. Aceng Fikri, Bupati Garut

    Aceng Fikri resmi menerima surat keputusan pemberhentian dirinya sebagai Bupati Garut dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 25 Februari 2012. Aceng menjadi kepala daerah pertama yang diberhentikan.

    Aceng diberhentikan sesuai dengan Keputusan Presiden RI No 17/P 2013 tanggal 20 Februari 2013. Ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah jo pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

    Kasus yang membuat Aceng digulingkan oleh rakyatnya sendiri juga baru pertama terjadi di Indonesia. Warga Garut menuntut DPRD menggulingkan Aceng karena menikah kilat dengan gadis berusia 18 tahun bernama Fany Oktora hanya dalam waktu 4 hari. Aceng menceraikan Fany hanya lewan pesan singkat (SMS).

    2. Ahmad Yantenglie, Bupati Katingan

    Dugaan perselingkuhan Bupati Katingan, Ahmad Yantienglie pada 2017 lalu membuat karirnya hancur. Dia disebut-sebut berselingkuh dengan istri polisi.

    Aipda Sulis Heri menggerebek istrinya, FY tengah tidur bersama Bupati Katingan, Ahmad Yantenglie. Selain dilaporkan ke polisi, DPRD Katingan juga bergerak melakukan pengusutan. Hingga akhirnya, DPRD Kabupaten Katingan menyepakati pemakzulan terhadap Bupati Katingan, Ahmad Yantenglie.

    Keputusan itu diambil DPRD Katingan setelah melakukan rapat paripurna. Rapat itu membahas hasil kerja panitia khusus (pansus) terkait dugaan perbuatan tercela serta pelanggaran etika dan perundang-undangan oleh Yantenglie selaku Bupati Katingan. Keputusan itu kemudian dibawa ke Mahkamah Agung (MA) guna meminta fatwa mengenai usulan pemberhentian ini.

    Selang beberapa pekan kemudian, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan memberhentikan Bupati Katingan Ahmad Yantengli yang saat ini telah berstatus sebagai tersangka kasus perzinahan.

    Dalam amar keputusan bernomor 2 P/KHS/2017 dengan Hakim Ketua Supandi, MA mengabulkan permohonanan Ketua DPRD Katingan untuk memberhentikan Ahmad Yantengli sebagai Bupati Katingan.

    3. Wakil Bupati Gorontalo, Fadli Hasan

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo resmi memberhentikan Wakil Bupati Gorontalo, Fadli Hasan. Surat Keputusan (SK) pemberhentian bernomor 13275-409 Tahun 2018 tertanggal 12 Maret 2018.

    Pemberhentian Fadli Hasan sebagai wakil bupati Gorontalo berawal dari laporan salah satu warga bernama Arfan Akuma ke DPRD Kabupaten Gorontalo, terkait dugaan kecurangan dalam proses tender proyek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Gorontalo. Fadli terindikasi terlibat permintaan fee sebesar 30 persen dari nilai proyek.

    Menindaklanjuti laporan itu, pada tanggal 16 Agustus 2017, DPRD menggelar rapat internal dan menyetujui terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket guna mendalami persoalan tersebut. Pada tanggal 30 Agustus, Pansus kemudian memanggil Fadli Hasan untuk diminta keterangan namun tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan.

    Pada tanggal 22 Agustus 2017, Pansus Angket merekomendasikan DPRD untuk menggelar Rapat Paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD. Semua fraksi mengusulkan pemberhentian Fadli Hasan sebagai Wakil Bupati. Usulan pemberhentian kemudian disampaikan ke Mahkamah Agung, yang pada tanggal 30 Oktober 2017 akhirnya menyatakan mengabulkan usulan pemakzulan Fadli Hasan.

    Bupati Pati Sudewo menjawab tuntutan masyarakat yang memintanya untuk mengundurkan diri pada Rabu (13/8/2025).

  • Sorotan Prabowo hingga Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo yang Bikin Kisruh Nasional 14 Agustus 2025

    Sorotan Prabowo hingga Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo yang Bikin Kisruh Nasional 14 Agustus 2025

    Sorotan Prabowo hingga Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo yang Bikin Kisruh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Unjuk rasa besar-besaran masyarakat Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya turut menyita perhatian Presiden Prabowo Subianto maupun Partai Gerindra tempat Sudewo bernaung.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Prabowo menyayangkan kekisruhan yang terjadi di Pati.
    “Ya tentunya kalau beliau ya menyayangkan, itu tadi apa yang kami sampaikan, itulah hasil respons beliau terhadap siapapun itu,” ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
    Unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung pada Rabu kemarin itu dipicu oleh kebijakan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen di Pati.
    Ketimbang menerima aspirasi publik, Sudewo justru menantang masyarakat dengan menyatakan tak takut didemo hingga akhirnya unjuk rasa besar-besaran terjadi dan bergulir hingga usulan pemakzulan Sudewo.
    Prasetyo menjelaskan, pemerintah pusat berharap kasus yang menyangkut kader Gerindra tersebut bisa terselesaikan supaya kehidupan ekonomi warga Pati terganggu.
    “Jangan juga mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan,” kata dia.
    Prasetyo mengatakan, pihak Istana Kepresidenan akan terus memonitor dan melakukan koordinasi sejak adanya dinamika tersebut, termasuk dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, untuk mencari jalan keluar.
    “Kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi,” ucap Prasetyo.
    Ia pun menekankan bahwa Istana menghormati proses unjuk rasa yang dilakukan masyarakat serta upaya pemakzulan yang bergulir di DPRD Pati.
    “Kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati,” kata Prasetyo.
    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono memerintahkan Sudewo yang merupakan kadernya itu untuk tidak menambah beban masyarakat Pati.
    Sugiono menyebut Sudewo harus memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum mengambil sebuah kebijakan.
    “Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Rabu.
    Sugiono pun mengungkit pesan Presiden sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah kader Gerindra agar setiap kebijakan yang dibuat harus memperhitungkan dampak kepada rakyat terkecil.
    “Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” jelasnya.
    Sugiono mengaku terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati dan berterima kasih kepada semua pihak karena situasi sore hingga malam kemarin sudah kembali kondusif.
    Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ikut mengusung Sudewo pada Pilkada 2024 menyayangkan cara komunikasi Sudewo dalam merespons aspirasi publik.
    “Niat baik kekuatan kedaulatan rakyat di Pati harusnya direspons oleh komunikasi yang bagus dari pihak Bupati, sehingga tidak perlu terjadi anarki seperti yang kita saksikan sekarang,” ujar Wakil Ketua Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq, Rabu.
    Kendati demikian, Maman menilai ada proses yang harus dilalui terkait desakan publik agar Sudewo mundur dari jabatan.
    Ia tidak ingin aksi 
    people power
    membuat seorang pejabat harus ajatuh.
    “Saya menganalogikannya dalam sholat. Jadi kalau imam, kunut itu hukumnya bukan wajib. Jadi kalau ada imam itu lupa kunut allahakbar. Tiba-tiba umat itu mengkoreksi, proteslah demo dengan melakukan subhanallah, subhanallah. Imam yang tahu aturan demokrasi, dia tidak akan bangkit untuk berdiri kembali baca kunut, dia akan tetap saja sejujurnya. Enggak peduli orang teriak habis-habisan, kayak gitu,” kata dia.
    Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan menyatakan, pihaknya akan terus memonitor kisruh Bupati Sudewo yang berujung pada upaya pemakzulan itu.
    Kendati demikian, ia yakin persoalan terssebut pasti bisa terselesaikan.
    “Saya yakin tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Jadi perlu kedewasaan,” kata Benny kepada 
    Kompas.com
    .
    Terkait upaya pemakzulan, Benny mengingatkan bahwa ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui setelah DPRD Pati membentuk panitia khusus (pansus).
    Ia menjelaskan, DPRD Pati nantinya dapat menggunakan hak interpelasi untuk bertanya kepada pemerintah daerah mengenai isu yang mendapat perhatian publik.
    Jika jawaban pemerintah tidak memuaskan, DPRD dapat menyampaikan hak angket, yakni  hak untuk menyatakan pendapat terkait dengan fenomena yang sedang terjadi.
    Hak angket itu nantinya akan diproses lebih lanjut oleh pemerintah daerah, untuk disampaikan lagi ke Kementerian Dalam Negeri sebagai tahapan untuk menghentikan kepala daerah.
    “Nah Kementerian Dalam Negeri akan mempelajari, akan mendalami, dan secara khusus juga nanti akan memintakan fatwa kepada Mahkamah Agung. Apakah substansi dari hak angket ini layak untuk dipertimbangkan untuk menghentikan seorang bupati atau tidak, itulah tadi. Kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya,” kata Benny.
    “Karena keputusan Mahkamah Agung ini final dan mengikat. Nah itulah yang jadi rujukan bagi Kementerian Dalam Negeri nanti untuk mengeluarkan SK. Karena kan SK Bupati itu oleh Menteri Dalam Negeri,” ujar dia.
    Sudewo beralasan, ia telah dipilih oleh rakyat secara demokratis sehingga ia tidak mau memenuhi tuntutan untuk mundur dari jabatan bupati Pati.
    “Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,” kata Sudewo, dilansir dari
    Kompas TV.
    Melihat sikap Sudewo yang ngotot ogah mundur dan proses pemakzulan bakal memakan waktu lama, Prabowo dan Gerindra dinilai dapat mengambil peran lewat langkah politik informal untuk menyudahi kisruh yang terjadi.
    Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti mengatakan, langkah politik informal itu bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atau melalui Partai Gerindra dengan  meminta Sudewo mundur dari posisinya sebagai Bupati Pati.
    “Sebenarnya yang bisa dilakukan antara lain kalau pemerintah pusat melalui Presiden entah melalui Menteri Dalam Negeri secara informal berbicara dengan Bupati apalagi ini Bupati dari Gerindra partainya setahu saya silakan koreksi bila saya keliru,” ujar Bivitri dalam program
    Obrolan Newsroom Kompas.com
    .
    “Bisa menggunakan pendekatan kepartaian untuk meminta yang bersangkutan mundur karena dampaknya akan nasional nih, dari Pati ke nasional gitu,” imbuh dia.
    Bivitri mengatakan, langkah cepat itu perlu dilakukan karena eskalasinya di Pati bisa meluas bahkan menjadi isu nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Pesan dari Pati untuk Indonesia Nasional

    7 Pesan dari Pati untuk Indonesia Nasional

    Pesan dari Pati untuk Indonesia
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianati rakyatmu. Lengserkan Sudewo.
    TULISAN
    besar yang terpampang di spanduk yang dibawa pengunjuk rasa di Pati, Jawa Tengah, 13 Agustus 2025, tidak sekadar menyuarakan kekesalan warga Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupatinya Sudewo.
    Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 orang – sesuai dengan tantangan Sudewo sebelumnya – menjadi tumpahan kemuakan warga Pati yang selama ini terpendam.
    Aksi solidaritas yang terbangun secara spontan berhasil mengumpulkan logistik untuk keperluan para pengunjuk rasa.
    Mulai dari air mineral, roti hingga buah pisang disumbangkan sukarela oleh warga. Timbunan logistik tersebut memenuhi jalanan di depan Kantor Bupati Pati.
    Bahkan ada Paijan, pengemudi angkutan bajaj dari Jakarta yang rela menempuh perjalanan 12 jam dari Ibu Kota ke Pati hanya untuk menyumbang air minum dalam kemasan demi simpatinya untuk warga Pati.
    Wiharto, petani dari daerah Gunungsari, Pati, rela menyerahkan satu mini truk berisi buah pisang hasil panennya untuk para pengunjuk rasa (
    Cnnindonesia.com
    , 13 Agustus 2025).
    Kibaran bendera “One Piece” juga ikut dibentangkan para pendemo di Pati. Tentu saja di mata para pengibar, bendera “One Piece” sebagai perwujudan terjadinya kemunafikan, kejahatan serta tipu muslihat penguasa.
    Tidak saja dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang luar biasa, ternyata warga Pati juga mempersoalkan sulitnya mendapatkan pekerjaan di kampungnya sendiri.
    Pemutusan hubungan kerja tenaga Kesehatan di RSUD RAA Soewondo yang semena-mena, penerapan lima hari masa sekolah tanpa kajian dan tanpa mendengar masukan dari pemangku kepentingan, serta janji-janji kampanye yang tidak terlaksana menjadi daftar “dosa” Sudewo yang selalu diingat warga Pati.
    Demonstasi terbesar yang baru terjadi di Pati itu memang berhasil menundukkan keangkuhan seorang Sudewo.
    Permintaan maaf dan pencabutan aturan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen yang dilakukan Sudewo ternyata belum cukup di mata warga.
    Para pengunjuk rasa juga berhasil memaksa dan meyakinkan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Pati untuk segera bersidang dan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Sudewo sebagai bupati.
    Menariknya, Fraksi Partai Gerindra bersama partai-partai pengusung Sudewo di DPRD Pati seperti PKB dan Nasdem ikut menyetujui pembentukan Pansus pemakzulan Sudewo.
    Walaupun proses pemakzulan di DPRD memerlukan waktu, tapi setidaknya perjuangan warga Pati menjadi “inspirasi” dari cara serta pilihan penyaluran keresahan warga di berbagai daerah yang mengalami persoalan yang sama.
    Ada pesan-pesan keresahan dari rakyat di belahan Tanah Air manapun yang merasa telah “menitipkan” perjuangan pada warga Pati.
    Perjuangan warga Pati seakan ikut “menyuarakan” kesumpekkan warga di manapun yang kini tengah mengalami kekecewaan dengan “Sudewo-Sudewo” lain.
    Warga Kota Malang, Jawa Timur pun sedang kesal. Beberapa waktu lalu, karnaval di Mulyorejo, Sukun, Kota Malang, diwarnai kericuhan antara warga dan peserta karnaval akibat suara
    sound system
    yang terlalu keras, mengganggu warga yang sedang sakit.
    Warga Kota Malang mengaku kecewa dengan sikap aparat yang abai terhadap kenyamanan warga yang telah membayar pajak selama ini.
    Kenaikan PBB-P2 usai disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari 0,055 menjadi 0,2 persen atau hampir 4 kali lipat pasti akan memberatkan warga (
    Ketik.com
    , 13 Agustus 2025).
    Warga Kota Cirebon yang terinspirasi dengan langkah perjuangan warga Pati, juga berencana turun ke jalan mengingat
    PBB juga melonjak hingga 1.000 persen.
    Kenaikan “yang gila-gilaan” tersebut merujuk Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi. Paguyuban Pelangi Cirebon menilai kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat dan tidak masuk akal.
    Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah warga juga dikagetkan dengan kenaikan PBB hingga 400 persen. Warga Kecamatan Ambarawa yang bisanya membayar pajak PBB Rp 160.000 di tahun kemarin, kini melonjak menjadi Rp 872.000 (
    Detik.com,
    12 Agustus 2025).
    Sementara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga melakukan “perlawanan” saat membayar tagihan PBB-P2 yang melonjak dengan menggunakan uang koin.
    Sengaja pembayar pajak memperlihatkan upayanya menggunakan uang tabungan milik anaknya untuk membayar pajak Rp 1,2 juta dari sebelumnya yang Rp 300.000 di Kantor Bapenda Jombang (
    Kompas.com
    , 12/08/2025).
    Aksi-aksi penolakan pembayaran kenaikan pajak diperkirakan akan masif terjadi di berbagai daerah. Gerakan perlawanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu harus diakui menjadi “pemantik” dari perlawanan lokal terhadap kebijakan kenaikan pajak yang tidak bijak.
    Bisa dibayangkan di saat rakyat tengah gunda gulana karena kesulitan mencari lapangan pekerjaan di tengah semakin maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), semakin tingginya angka kriminalitas akibat pengangguran; timpangan penghasilan yang menimbulkan kecemburuan sosial; harga sembako yang semakin menggila dengan takaran yang rawan disalahgunakan; korupsi yang semakin merajalela setelah sebelumnya ramai dengan kejadian pemblokiran tabungan oleh PPATK dan kontroversi perampasan tanah, maka kenaikan pajak menjadi klimaks dari kejengahan rakyat terhadap kepengapan saat ini.
    Saya khawatir jika Presiden Prabowo Subianto dan para pembantunya tidak tepat dalam mengambil langkah antisipatif dan pengambilan keputusan, aksi demonstrasi besar di Pati akan berlanjut dan terus bermunculan di berbagai daerah.
    Kejadian Pati, Cirebon, Semarang, Jombang dan daerah lain adalah miniatur dalam skala kecil seperti fenomena “Arab Spring”.
    Fenomena jatuhnya pemerintahan akibat
    Arab Spring
    seperti rangkaian peristiwa revolusi dan protes yang terjadi di negara-negara Arab pada awal tahun 2010-an.
    Protes yang bermula dari aksi bakar diri Mohamed Bouazizi di Tunisia menjadi pemicu awal gelombang protes di seluruh wilayah Tunisia.
    Akibatnya, Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali berhasil ditumbangkan setelah berkuasa selama lebih dari dua dekade.
    Dari Tunisia, gelombang protes terus menjalar ke negara-negara Arab lainnya menuntut perubahan politik dan sosial, termasuk demokrasi, hak asasi manusia, dan perbaikan ekonomi.
    Beberapa pemerintahan seperti di Mesir, Libya, Yaman dan Suriah berhasil digulingkan sebagai akibat dari gelombang protes ini, sementara yang lain mengalami perubahan signifikan dalam sistem politik.
    Sebagai Presiden, Prabowo harus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak “ngotot” memperlakukan rakyat sebagai sapi perahan pajak.
    Kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Prabowo harus menegaskan kembali tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan daerah.
    Keberadaan dua wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri harusnya mempunyai fungsi dan tugas yang terukur.
    Pelaksanaan retreat kepala daerah yang memakan biaya besar ternyata tidak berdampak pada pola pikir kepala daerah. 
    Kepada Kepolisian dan aparat TNI, Prabowo sebaiknya memerintahkan untuk tetap mengedepankan langkah humanis nir kekerasan dalam mengatasi aksi-aksi unjuk rasa.
    Para pengunjuk rasa bukanlah musuh negara. Mereka tengah memperjuangkan perutnya, kehidupannya agar terus hidup di tengah kesulitan hidup yang semakin berat.
    Dan terakhir selaku Ketua Umum Partai Gerindra tempat afiliasi politik Bupati Pati Sudewo, dibutuhkan sikap Prabowo untuk mendorong partainya mendukung pemakzulan yang dikehendaki rakyat Pati.
    Upaya menjaga nama baik Gerindra di mata pemilih tidak boleh kalah karena ulah seorang Sudewo. Harga Gerindra terlalu mahal bagi kepongahan Sudewo.
    Bisa jadi pembelajaran dari Pati menjadi titik awal Prabowo untuk melakukan
    reshuffle
    terhadap kabinetnya.
    Isi kabinet pemerintahan sekarang terlalu gemoy dan kerap membuat gaduh yang tidak perlu serta hanya mendegradasi komitmen Prabowo dalam upaya mensejahterakan rakyat.
    Tanah subur tapi hidup tak makmur

    Di neg’riku Indonesia

    Tambang emas, intan permata

    Tapi entah siapa yang punya

    Kerja berat, peras k’ringat, banting tulang

    Pontang-panting dari berdiri sampai nungging

    Tapi mengapa masih banyak rakyat miskin?

    Apa harus budi daya kalajengking?
    – (Lirik lagu “Kalajengking” oleh Pujiono)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pati 13 Agustus: Amarah Warga Dijawab Gas Air Mata, Sudewo Tolak Mundur Regional 14 Agustus 2025

    Pati 13 Agustus: Amarah Warga Dijawab Gas Air Mata, Sudewo Tolak Mundur Regional 14 Agustus 2025

    Pati 13 Agustus: Amarah Warga, Gas Air Mata, Sudewo Tolak Mundur
    Tim Redaksi
    PATI, KOMPAS.com –
    Ribuan orang turun ke jalan di kawasan Alun-alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk menggelar aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya, Rabu (13/8/2025).
    Pagi itu, di beberapa titik lokasi perbatasan Kabupaten Pati telah dijaga puluhan personel kepolisian lantaran pendemo dari daerah lain juga ikut berdatangan.
    Personel gabungan TNI dan Polri termasuk Brimob juga berjaga-jaga di ruas jalan protokol perkotaan Pati. Tim medis juga diterjunkan dengan fasilitas ambulans.
    Demonstrasi yang semula kondusif tiba-tiba berakhir ricuh setelah dipicu lemparan botol-botol air mineral ke arah perkantoran Pemkab Pati di area Pendapa Bupati Pati.
    “Hei penyusup itu, tolong diamankan Pak Polisi! Itu bukan bagian dari kami karena kami sepakat untuk tidak anarkis,” tegas Supriyono alias Botok, Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang berorasi di atas truk demonstrasi.
    Siang itu massa mulai memanas setelah permintaan pendemo agar Sudewo keluar untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tak kunjung digubris.
    Saat itu Sudewo diminta mengamini beberapa poin di antaranya Sudewo gagal menjadi pemimpin yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Pati dengan menjalankan kekuasaan yang tidak menjunjung tinggi supremasi hukum.
    Sudewo juga dipaksa mengakui kesalahannya yang dinilai otoriter, arogan, dan anti kritik serta saran yang justru menimbulkan kericuhan dan perlawanan dari mayoritas masyarakat Kabupaten Pati.
    “Poin berikutnya, Sudewo minta Bapak Presiden Prabowo dan Mendagri untuk segera mengeluarkan surat penghentiannya sebagai Bupati Pati,” terang salah satu orator yang berpeci.
    Perwakilan pendemo yang berorasi pun memberikan batas waktu hingga pukul 11.00 agar Sudewo sudi menemui massa yang dipusatkan di depan gerbang Pendapa Kabupaten Pati.
    “Keluar kamu Sudewo, silahkan mengundurkan diri dengan ksatria. Jika tidak kami akan menduduki gedung DPRD Kudus,” sahut orator lainnya.
    Karena Sudewo tak kunjung keluar, sebagian massa pun kemudian bergeser ke gedung DPRD Pati.
    Saat itu dentuman sound horeg yang menghentak mengiringi aksi demonstrasi dengan lantunan lagu Iwan Fals berjudul “Surat Buat Wakil Rakyat”. Pendemo pun terlihat terhibur dengan asyik berjoget dan bernyanyi bersama.
    Namun, tak lama kemudian, suasana yang cair itu berganti menegangkan. Ya, botol-botol plastik mineral kembali dilemparkan ke arah Kantor Pemkab Pati hingga menyasar anggota kepolisian yang berjaga di belakang gerbang Pendapa Pati.
    Puluhan bahkan ratusan botol plastik mineral yang utuh terus saja berhamburan melewati gerbang. Pendemo tidak mengindahkan teriakan orator yang melarang massa bertindak anarkis.
    Polisi kemudian menyemprotkan air melalui water cannon untuk memukul mundur massa anarkis. Namun massa tak gentar, justru semakin menggila.
    Situasi yang rusuh tak terkendali itu memaksa polisi harus meledakkan gas air mata ke arah para pendemo.
    Daarr, asap putih membumbung tinggi menyebar di kerumunan. Massa dari yang tua dan muda sontak kocar-kacir. Mereka berlarian menjauh ke berbagai arah. Sebagian massa merangsek masuk ke Masjid Agung Baitunnur di sebelah barat Alun-alun Pati.
    Suasana pun mencekam, korban gas air mata histeris akibat kedua matanya perih, wajah kepanasan serta kesulitan bernafas.
    Bahkan, sejumlah anak kecil yang digendong orangtuanya untuk ikut terlibat demonstrasi juga mengerang kesakitan. Saat itu melalui pengeras suara Masjid, terdengar warga meminta tolong kepada petugas medis untuk segera datang menjemput akibat ada beberapa korban yang kesakitan akibat efek gas air mata.
    “Tolong segera ke Masjid, ada korban gas air mata,” teriak salah seorang warga yang memegang mikropon Masjid.
    Ketika itu setiap pendemo yang terkena gas air mata pun berupaya mengatasinya dengan membasuh wajahnya dengan gelas dan botol plastik air mineral yang tersedia. Selain itu, mereka juga melaburi mukanya dengan pasta gigi.
    “Sialan kamu Sudewo, kami orang kecil malah kamu benturkan dengan polisi. Kami rakyat yang menggaji kalian kenapa kalian siksa,” tegas Muryanto (37), pendemo asal Kecamatan Kayen sembari mengusap matanya yang terus meneteskan air mata imbas gas air mata.
    Tak menyerah begitu saja, beberapa menit kemudian, massa kembali berdatangan berjalan kaki menduduki kawasan Alun-alun Kabupaten Pati berpusat di depan gerbang Pendapa Kabupaten Pati. Momen kali ini diwarnai aksi kurang pantas beberapa orang yang terus saja menggeber knalpot brong motor Yamaha RX King mengitari lokasi demonstrasi. Suara bising yang memekakkan telinga itu membuat suasana semakin memanas.
    “Sudewo yang arogan itu keluar cepat. 50.000 orang yang kamu inginkan sudah hadir, bahkan lebih. Kamu Sudewo bilang tidak boleh ada yang mengganggu pemerintahan kamu. Emang kamu siapa, penguasa, Tuhan ?,” teriak orator.
    Sekitar pukul 12.16, Sudewo akhirnya muncul menumpang kendaraan taktis polisi menemui massa. Di belakang gerbang di atas kendaraan taktis ia pun menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan bersikap lebih baik ke depannya.
    Namun massa malah beringas dengan melempari botol plastik air mineral dan alas kaki ke arah Sudewo. Sontak, seorang ajudan Sudewo bergerak cepat menggunakan tameng polisi untuk melindungi Sudewo.
    Tak ingin mengambil risiko lebih lanjut, Sudewo pun balik kanan menumpang kendaraan taktis dan masuk ke Kantor Bupati Pati.
    “Pecat Sudewo. Kamu tidak pantas memimpin Kabupaten Pati. Pulang saja ke rumahmu Sudewo,” teriak massa bersahutan.
    Seketika, Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi pun langsung mengimbau melalui pengeras suara dari dalam gerbang agar seluruh peserta aksi menyalurkan aspirasi secara tertib dan tidak anarkis demi keselamatan bersama.
    Jaka juga memperingatkan jika pendemo yang terbukti melakukan provokasi dan kekerasan akan ditindak sesuai hukum.
    “Aparat akan bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” tegas Jaka.
    Jaka didampingi Komandan Kodim 0718/Pati, Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto kemudian masuk ke dalam Pendapa Kabupaten Pati.
    Namun, tak berselang lama massa mulai beringas dengan bertindak anarkis. Kerusuhan kembali memuncak. Mereka terus saja melempari perkantoran Pemkab Pati hingga menyerang aparat kepolisian. Fasilitas umum Bupati Pati di luar gerbang dirusak.
    Berkali-kali juga terdengar suara kaca di perkantoran Pemkab Pati yang hancur dilempari. Atap-Atap dan lantai perkantoran Pemkab Pati berserakan botol-botol dan batu.
    Bahkan gambar Bupati Pati di baliho berukuran 4 meter di depan Kantor Bupati Pati dicoret-coret dengan pilok bertuliskan “Preman Arogan Penipu Rakyat”.
    Baliho besar itu pun belakangan dirobek tak bersisa oleh seorang pemuda yang naik ke atas. Saat itu para pendemo bersorak-sorai. Massa juga berupaya merobohkan gerbang Bupati Pati.
    Tak hanya itu, massa yang menduduki DPRD Pati juga merusak fasilitas di sana. Parahnya lagi, massa merusak dan membakar hingga hangus mobil Provos Polres Grobogan.
    “Mundur kamu Sudewo,” teriak para pendemo.
    Kepolisian pun kembali menyemprotkan air melalui water cannon serta meledakkan beberapa kali gas air mata ke arah pendemo.
    Kali ini, massa yang sudah kesetanan dan berperilaku anarkis itu pun kembali kocar-kacir dengan berlarian menjauh dari kawasan Alun-alun. Para pedagang di kawasan Alun-alun juga ikut berlarian menyelamatkan diri dengan membawa kabur gerobaknya.
    Emosi massa kemudian perlahan mereda usai DPRD Pati menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
    Langkah Wakil Rakyat ini untuk menyikapi desakan ribuan pendemo yang menuntut Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati.
    Sore itu massa mulai balik kanan dan menyisakan sampah berceceran di jalanan serta sejumlah kerusakan fasilitas. Puluhan warga dilaporkan tumbang akibat efek gas air mata dan tujuh anggota kepolisian luka-luka akibat diamuk massa. Mereka harus dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif.
    Ketua Pansus DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyampaikan, Sudewo berpotensi dilengserkan dari Bupati Pati selama ditemukan kesalahannya dalam memimpin Kabupaten Pati. Hanya saja hal itu harus berproses hingga Mahkamah Agung kemudian Presiden dan Mendagri.
    “Iya, otomatis bisa dimakzulkan. Kalau memang terbukti dan bersalah pasti ada pemakzulan,” kata Teguh usai rapat di gedung DPRD Kudus.
    Sementara itu, Sudewo sendiri enggan mundur sebagai Bupati Pati.
    “Saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis. Jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” tutur Sudewo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 Resmi Dibuka!

    Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 Resmi Dibuka!

    Muhammad Syahrul Ramadhan • 13 Agustus 2025 17:44

    Jakarta: Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 resmi dibuka hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025. Ajang internasional yang menghadirkan solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran.

    EDRR Indonesia 2025 secara resmi dibuka oleh Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) didampingi Andy Wismarsyah selaku CEO Seven Event dan juga Fiona Bai selaku Vice President of Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd (SIEC) – CPIT Shanghai. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan pameran, conference, workshop, dan diskusi strategis yang akan berlangsung hingga 15 Agustus 2025.

    Pratikno mengapresiasi gelaran EDRR Indonesia 2025. Ia pun menyampaikan harapannya agar pameran ini bisa menjadi wadah kolaborasi serta membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa.

    “Saya sangat senang dapat menjadi Co Host dari EDRR 2025. Kita belajar ke Tiongkok untuk melihat teknologi-teknologi terbaru, dan kami tidak hanya ingin membeli produk, tetapi mari kita berinovasi bersama, mari kita produksi bersama,” kata Pratikno.

    “Saya berharap EDRR tidak hanya menjadi ajang pameran semata, tetapi menjadi wadah kolaborasi yang lebih mendalam, untuk belajar, berinovasi, menciptakan teknologi baru, dan membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Pratikno.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Andy Wismarsyah, CEO Seven Event, yang menyoroti pentingnya menjadikan Indonesia sebagai pusat kolaborasi dan inovasi kebencanaan global. 

    “Pameran dan forum EDRR 2025 diselenggarakan di Indonesia bukan tanpa alasan. Sebagai negara yang berada di Cincin Api Pasifik, kita menghadapi berbagai ancaman bencana yang kompleks dan terus meningkat. Melalui EDRR, kami ingin memperkuat kesiapsiagaan nasional dengan menghadirkan teknologi terbaru, inovasi, serta kerja sama strategis lintas sektor,” ujar Andy.

    Sementara itu, Fiona Bai, Vice President dari Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd – CPIT Shanghai, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi yang sangat besar dari sektor industri dan pemerintah Indonesia. 

    “Kami sangat senang dapat kembali bekerja sama dengan mitra Indonesia untuk mendukung agenda tanggap bencana global. EDRR tidak hanya menjadi pameran teknologi, tapi juga jembatan diplomasi dan solidaritas internasional. Kolaborasi yang terjalin di sini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga kawasan Asia Tenggara,” ujar Fiona.

    Sebagai informasi pameran ini diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, bekerja sama dengan Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium. Penyelenggaraan EDRR 2025 mendapat dukungan penuh dari sebelas kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Geologi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPBD Jakarta). Kehadiran dan dukungan dari berbagai instansi ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam membangun sistem manajemen bencana yang terkoordinasi dengan baik dan berbasis pada teknologi terkini.
     

     

    Hadirkan Forum dan Perusahaan Terkemuka
    EDRR 2025 menghadirkan lebih dari 200 merek peserta dari peserta internasional dan 44 peserta nasional yang akan menampilkan pencapaian terbaru di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Berbagai solusi terkini seperti sistem pengendalian banjir dan drainase kota, peralatan pemadam kebakaran, perlindungan keselamatan, penyelamatan terpadu, teknologi keselamatan industri, layanan medis darurat, hingga pelatihan dan simulasi tanggap darurat dipamerkan dalam ajang ini. 

    Pada penyelenggaraan EDRR Indonesia 2025 tahun ini terdapat area khusus bertajuk Green and Innovation Cooperation, yang secara khusus menampilkan teknologi canggih dari sektor energi baru Tiongkok, kecerdasan buatan (AI), manufaktur mutakhir, serta layanan kesehatan pintar yang dapat memperkuat efektivitas respons bencana secara lebih efisien dan terukur.

    Partisipasi pelaku industri global yang terdiri dari nama-nama besar seperti Changsha Dewater Machinery Technology Co., Ltd., JiuGe Technology, San Group, BGT Technology (Beijing) Co., Ltd., Beijing Terra-Legend Information Technology Co., Ltd., Moonlightia Balloon Light Co., Ltd., Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd., Shanghai Dogood Industry Co., Ltd., Shanghai WaterFun Outdoor Supplies Co., Ltd., Soarscape Technologies Co., Ltd., Creatiphage Biotechnology Co., Ltd. Shanghai, Fenan Safety (Shanghai) Co., Ltd., Safety Plus Industrial Co., Ltd., Shenzhen Safewill Co., Ltd., Shanghai Zhe Xiang Business Management Co., Ltd., Xinle Huabao Medical Products Co., Ltd., Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Shanghai Huiying Industry Co., Ltd., Shenzhen HTI Sanjiang Electronics Co., Ltd., Fujian Sundoor Group, Dalian Insulator Group T&D Co., Ltd., Fujian Centerm Information Co., Ltd., Hangzhou Dotek Technology Co., Ltd., T-Max (Hangzhou) Technology Co., Ltd., Hunan Weiping Technology and Development Co., Ltd., Lisheng Communications Co., Ltd., Stanley, Shanghai Baoya Safety Equipment Inc., HR Intelligent Equipment (Huangshan) Co., Ltd., Flysky Technology Co., Ltd., CDPH (Hainan) Company Limited, Jiaxing Sky Patrol Optoelectronics Co., Ltd., Wuhu Shipyard Co., Ltd., Shanghai Fonzie Technology Co., Ltd., Jiangsu Hongyun Police Equipment Manufacturing Co., Ltd., Zhejiang Chengshi Robot Co., Ltd., hingga Hubei Tri-ring Forging Co., Ltd. 

    Kehadiran pelaku industri global ini tidak hanya memperkaya wawasan pengunjung akan berbagai inovasi teknologi kebencanaan terbaru, namun juga membuka peluang kerja sama lintas negara serta memperluas pengembangan pasar di Indonesia. Kehadiran para peserta ini memperkuat posisi EDRR Indonesia sebagai platform kolaborasi utama dalam menghadapi tantangan bencana yang kompleks dan dinamis.

    “Selama tiga hari penyelenggaraan, EDRR juga menghadirkan 13 forum dan workshop strategis, yang menjadi wadah diskusi kebijakan, inovasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan,” ujar Andy. 

    Salah satu kegiatan yang menjadi agenda unggulan adalah workshop bertema “Early Warning for All”. Workshop ini menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si., Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, sebagai Keynote Speaker.

    Selain itu, diskusi strategis ini juga menghadirkan sejumlah narasumber utama yang kompeten di bidangnya, termasuk Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M. CHRMP., Kepala Basarnas, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Plt. Kepala BMKG, Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., Kepala Badan Geologi, Fifi Aleyda Yahya dari Kemenkominfo, Dr. H. Safrizal ZA dari Kementerian Dalam Negeri, Dra. Prasinta Dewi dari BNPB, serta Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI).

    Workshop “Early Warning for All” menjadi ruang strategis menguatkan kolaborasi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, inovasi teknologi, dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat sistem peringatan dini. Hal ini sangat penting sebagai upaya mitigasi bencana yang efektif dan sebagai fondasi kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan. 

    Melalui acara ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih erat dan terpadu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko bencana secara lebih cepat, tepat, dan efisien.

    EDRR Indonesia 2025 membuka kesempatan bagi umum maupun profesional untuk dapat mengakses berbagai inovasi dan diskusi kebencanaan ini dengan melakukan pra-registrasi melalui situs resmi www.edrri.com. Pameran ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun masa depan kebencanaan Indonesia yang lebih siap, kolaboratif, dan berbasis teknologi mutakhir.

    Jakarta: Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 resmi dibuka hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025. Ajang internasional yang menghadirkan solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran.
     
    EDRR Indonesia 2025 secara resmi dibuka oleh Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) didampingi Andy Wismarsyah selaku CEO Seven Event dan juga Fiona Bai selaku Vice President of Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd (SIEC) – CPIT Shanghai. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan pameran, conference, workshop, dan diskusi strategis yang akan berlangsung hingga 15 Agustus 2025.
     
    Pratikno mengapresiasi gelaran EDRR Indonesia 2025. Ia pun menyampaikan harapannya agar pameran ini bisa menjadi wadah kolaborasi serta membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa.

    “Saya sangat senang dapat menjadi Co Host dari EDRR 2025. Kita belajar ke Tiongkok untuk melihat teknologi-teknologi terbaru, dan kami tidak hanya ingin membeli produk, tetapi mari kita berinovasi bersama, mari kita produksi bersama,” kata Pratikno.
     
    “Saya berharap EDRR tidak hanya menjadi ajang pameran semata, tetapi menjadi wadah kolaborasi yang lebih mendalam, untuk belajar, berinovasi, menciptakan teknologi baru, dan membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Pratikno.
     
    Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Andy Wismarsyah, CEO Seven Event, yang menyoroti pentingnya menjadikan Indonesia sebagai pusat kolaborasi dan inovasi kebencanaan global. 
     
    “Pameran dan forum EDRR 2025 diselenggarakan di Indonesia bukan tanpa alasan. Sebagai negara yang berada di Cincin Api Pasifik, kita menghadapi berbagai ancaman bencana yang kompleks dan terus meningkat. Melalui EDRR, kami ingin memperkuat kesiapsiagaan nasional dengan menghadirkan teknologi terbaru, inovasi, serta kerja sama strategis lintas sektor,” ujar Andy.
     
    Sementara itu, Fiona Bai, Vice President dari Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd – CPIT Shanghai, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi yang sangat besar dari sektor industri dan pemerintah Indonesia. 
     
    “Kami sangat senang dapat kembali bekerja sama dengan mitra Indonesia untuk mendukung agenda tanggap bencana global. EDRR tidak hanya menjadi pameran teknologi, tapi juga jembatan diplomasi dan solidaritas internasional. Kolaborasi yang terjalin di sini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga kawasan Asia Tenggara,” ujar Fiona.
     
    Sebagai informasi pameran ini diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, bekerja sama dengan Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium. Penyelenggaraan EDRR 2025 mendapat dukungan penuh dari sebelas kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Geologi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPBD Jakarta). Kehadiran dan dukungan dari berbagai instansi ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam membangun sistem manajemen bencana yang terkoordinasi dengan baik dan berbasis pada teknologi terkini.
     

     

    Hadirkan Forum dan Perusahaan Terkemuka
    EDRR 2025 menghadirkan lebih dari 200 merek peserta dari peserta internasional dan 44 peserta nasional yang akan menampilkan pencapaian terbaru di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Berbagai solusi terkini seperti sistem pengendalian banjir dan drainase kota, peralatan pemadam kebakaran, perlindungan keselamatan, penyelamatan terpadu, teknologi keselamatan industri, layanan medis darurat, hingga pelatihan dan simulasi tanggap darurat dipamerkan dalam ajang ini. 
     
    Pada penyelenggaraan EDRR Indonesia 2025 tahun ini terdapat area khusus bertajuk Green and Innovation Cooperation, yang secara khusus menampilkan teknologi canggih dari sektor energi baru Tiongkok, kecerdasan buatan (AI), manufaktur mutakhir, serta layanan kesehatan pintar yang dapat memperkuat efektivitas respons bencana secara lebih efisien dan terukur.
     
    Partisipasi pelaku industri global yang terdiri dari nama-nama besar seperti Changsha Dewater Machinery Technology Co., Ltd., JiuGe Technology, San Group, BGT Technology (Beijing) Co., Ltd., Beijing Terra-Legend Information Technology Co., Ltd., Moonlightia Balloon Light Co., Ltd., Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd., Shanghai Dogood Industry Co., Ltd., Shanghai WaterFun Outdoor Supplies Co., Ltd., Soarscape Technologies Co., Ltd., Creatiphage Biotechnology Co., Ltd. Shanghai, Fenan Safety (Shanghai) Co., Ltd., Safety Plus Industrial Co., Ltd., Shenzhen Safewill Co., Ltd., Shanghai Zhe Xiang Business Management Co., Ltd., Xinle Huabao Medical Products Co., Ltd., Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Shanghai Huiying Industry Co., Ltd., Shenzhen HTI Sanjiang Electronics Co., Ltd., Fujian Sundoor Group, Dalian Insulator Group T&D Co., Ltd., Fujian Centerm Information Co., Ltd., Hangzhou Dotek Technology Co., Ltd., T-Max (Hangzhou) Technology Co., Ltd., Hunan Weiping Technology and Development Co., Ltd., Lisheng Communications Co., Ltd., Stanley, Shanghai Baoya Safety Equipment Inc., HR Intelligent Equipment (Huangshan) Co., Ltd., Flysky Technology Co., Ltd., CDPH (Hainan) Company Limited, Jiaxing Sky Patrol Optoelectronics Co., Ltd., Wuhu Shipyard Co., Ltd., Shanghai Fonzie Technology Co., Ltd., Jiangsu Hongyun Police Equipment Manufacturing Co., Ltd., Zhejiang Chengshi Robot Co., Ltd., hingga Hubei Tri-ring Forging Co., Ltd. 
     
    Kehadiran pelaku industri global ini tidak hanya memperkaya wawasan pengunjung akan berbagai inovasi teknologi kebencanaan terbaru, namun juga membuka peluang kerja sama lintas negara serta memperluas pengembangan pasar di Indonesia. Kehadiran para peserta ini memperkuat posisi EDRR Indonesia sebagai platform kolaborasi utama dalam menghadapi tantangan bencana yang kompleks dan dinamis.
     
    “Selama tiga hari penyelenggaraan, EDRR juga menghadirkan 13 forum dan workshop strategis, yang menjadi wadah diskusi kebijakan, inovasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan,” ujar Andy. 
     
    Salah satu kegiatan yang menjadi agenda unggulan adalah workshop bertema “Early Warning for All”. Workshop ini menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si., Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, sebagai Keynote Speaker.
     
    Selain itu, diskusi strategis ini juga menghadirkan sejumlah narasumber utama yang kompeten di bidangnya, termasuk Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M. CHRMP., Kepala Basarnas, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Plt. Kepala BMKG, Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., Kepala Badan Geologi, Fifi Aleyda Yahya dari Kemenkominfo, Dr. H. Safrizal ZA dari Kementerian Dalam Negeri, Dra. Prasinta Dewi dari BNPB, serta Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI).
     
    Workshop “Early Warning for All” menjadi ruang strategis menguatkan kolaborasi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, inovasi teknologi, dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat sistem peringatan dini. Hal ini sangat penting sebagai upaya mitigasi bencana yang efektif dan sebagai fondasi kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan. 
     
    Melalui acara ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih erat dan terpadu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko bencana secara lebih cepat, tepat, dan efisien.
     
    EDRR Indonesia 2025 membuka kesempatan bagi umum maupun profesional untuk dapat mengakses berbagai inovasi dan diskusi kebencanaan ini dengan melakukan pra-registrasi melalui situs resmi www.edrri.com. Pameran ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun masa depan kebencanaan Indonesia yang lebih siap, kolaboratif, dan berbasis teknologi mutakhir.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Istana Angkat Bicara soal Heboh PBB Pati Naik 250%, Sebut Kebijakan Daerah

    Istana Angkat Bicara soal Heboh PBB Pati Naik 250%, Sebut Kebijakan Daerah

    Jakarta –

    Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bicara tentang kebijakan fenomenal berupa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Adapun kebijakan tersebut memicu aksi demonstrasi besar-besaran dari masyarakat hingga meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Prasetyo mengatakan, PBB menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah (pemda). Tidak hanya Pati, menurutnya, sejumlah daerah lainnya telah mengumumkan kebijakan kenaikan angka PBB.

    “Apakah memang anggaran ke daerahnya kurang atau seperti apa sampai bupati-bupati ini harus menaikkan PBB sangat besar, sangat tinggi? Tidak ada, penyebabnya karena itu bukan ya,” ujar Prasetyo, di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

    “Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya,” sambungnya.

    Prasetyo menjelaskan, kebijakan PBB antardaerah berbeda-beda. Menurutnya keputusan ini tidak ada kaitannya dengan anggaran daerah yang dirasa kurang. Ia menekankan kembali, hal ini murni merupakan rencana dari masing-masing daerah.

    “Bahkan di Kabupaten Pati dengan kabupaten di sebelahnya yang bersebelahan dengan kabupaten pati pun juga berbeda. Jadi bukan, menurut pendapat kami bukan karena itu, kalau pun ada rencana atau kebijakan kenaikan PBB di daerah masing-masing,” ujarnya.

    Lebih lanjut saat ditanya apakah keputusan menaikkan angka PBB ini dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Prasetyo tidak menjawab secara spesifik. Namun menurutnya, koordinasi dilakukan secara intensif setelah kebijakan tersebut dirasa menimbulkan masalah.

    “Kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya, tidak. Karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah. Tapi bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah di situ lah kemudian kita berkoordinasi sangat intens,” kata Prasetyo.

    Sebagai informasi, Masyarakat Pati meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya usai menelurkan kebijakan fenomenal berupa kenaikan PBB hingga 250%. Meskipun akhirnya kebijakan itu dibatalkan, namun masyarakat Pati tampak sudah tidak percaya dengan Sudewo sebagai pemimpinnya.

    (acd/acd)

  • Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati Nasional 13 Agustus 2025

    Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati Nasional 13 Agustus 2025

    Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi menghormati langkah DPRD Pati, Jawa Tengah, yang menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Sudewo selaku Bupati Pati.
    Sikap DPRD ini sebagai respons unjuk rasa warga yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
    “Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati,” tegas Prasetyo, di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
    Pihak Istana juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati.
    Dia memastikan pemerintah pusat akan melakukan koordinasi terkait polemik ini.
    “Dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” imbuh dia.
    Menurut Prasetyo, pemerintah pusat sejak awal terus memonitor adanya unjuk rasa di Pati akibat kebijakan Bupati Sadewo menaikkan pajak PBB P-2 hingga 250 persen.
    Dia juga meminta semua pihak menahan diri.
    “Nah, tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi,” ujar dia.
    Selain itu, lanjut Prasetyo, pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari jalan keluar terbaik.
    “Saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik,” ujar dia.
    Dia menuturkan, Bupati Sadewo memang tidak berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri saat merumuskan kebijakan kenaikan pajak itu.
    Koordinasi disebut baru dilakukan usai kebijakan Sadewo itu menjadi polemik dan diprotes masyarakat.
    “Memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah,” tutur dia.
    “Tapi, bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah di situlah kemudian kita berkoordinasi sangat intens,” sambung dia.
    Diberitakan sebelumnya, sejak pagi, puluhan ribu orang dari Pati dan daerah sekitarnya memadati alun-alun untuk menuntut Sudewo mundur, memprotes kebijakan kenaikan pajak hingga 250 persen.
    Polisi membalas dengan tembakan gas air mata dan penyemprotan water cannon, membuat massa terpencar dan sebagian berlindung di Masjid Agung Baitunnur.
    Sekitar pukul 12.16 WIB, Sudewo akhirnya keluar menemui massa dengan pengawalan ketat dari mobil rantis polisi.
    Ia menyampaikan permohonan maaf singkat sebelum kembali masuk karena situasi tidak kondusif.
    Saat keluar, ia sempat dilempari air minum kemasan dan sandal oleh pedemo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri minta Ranperda KTR jaga hubungan industri-pemerintah

    Kemendagri minta Ranperda KTR jaga hubungan industri-pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda mengingatkan agar seluruh muatan peraturan daerah, termasuk Ranperda KTR bisa memastikan hubungan antara industri dan pemerintah berjalan beriringan.

    “Sudah menjadi tugas kami memastikan semua peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan di atasnya. Ini menjadi penting, bukan hanya Perda KTR, tapi semua Perda memang banyak masukan untuk memperkuat pengayaan substansi hukum,” kata Imelda di Jakarta, Rabu.

    Ke depan, kata Imelda, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan evaluasi atas seluruh Perda, termasuk Perda KTR.

    “Prinsipnya, kami mendukung segala inisiasi untuk penguatan produk hukum daerah termasuk Perda KTR,” kata Imelda.

    Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta Farah Savira juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan tersebut.

    “Kami berupaya mendengar dari berbagai sisi atas kebijakan yang berkepanjangan ini. Terkait pembahasan pasal per pasal, termasuk soal pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter satuan pendidikan, pemisahan rokok elektrik dan rokok konvensional, ada beberapa masukan yang akan kami ‘review,’” kata Farah.

    Tak hanya itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga telah mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memang harus bersikap adil dalam menentukan KTR.

    Rano menyebutkan bahwa perlakuan adil ini perlu diterapkan menimbang terdapat beberapa masyarakat yang merokok dan beberapa yang juga tidak. Rano juga menekankan bahwa setiap warga Jakarta memiliki hak, baik mereka yang perokok maupun bukan.

    Sehingga dengan demikian, kata Rano, adanya aturan ini bukanlah untuk melarang seluruh masyarakat merokok.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ditjen Keuda imbau pemda optimalkan pendapatan dan belanja daerah 

    Ditjen Keuda imbau pemda optimalkan pendapatan dan belanja daerah 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otsus

    Ditjen Keuda imbau pemda optimalkan pendapatan dan belanja daerah 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan belanja daerah. Hal ini penting untuk segera diimplementasikan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus). 

    Penegasan ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Seminar ADKASI se – Papua bertajuk ‘Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otsus’ yang berlangsung secara hybrid dari Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (11/8/2025). 

    Maurist menegaskan kegiatan ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus). 

    “Tentunya kegiatan semacam ini perlu dilakukan guna penguatan keuangan otsus dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Maurits.  

    Maurits menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan. Melalui UU ini, diharapkan akan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif dengan menciptakan HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

    Maurits menekankan, pemberian TKD merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan HKPD. TKD merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (Pemda) yang harus disusun secara logis dan sistematis berdasarkan potensi pendapatan daerah dan peraturan perundang-undangan.

    “Kebijakan TKD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya,” ujarnya Maurits. 

    Lebih lanjut, dirinya menyebutkan berbagai jenis TKD. Hal itu di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan (DAIS). 

    “Keenam, Dana Desa dan ketujuh, Insentif Fiskal,” kata Maurits.

    Sumber : Elshinta.Com