Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mendagri imbau pemda evaluasi kembali kebijakan kenaikan PBB P2

    Mendagri imbau pemda evaluasi kembali kebijakan kenaikan PBB P2

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    “Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran mengimbau untuk melakukan evaluasi lagi,” kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Lebih lanjut Bima mengungkapkan bahwa ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100 persen.

    “Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya.

    Surat edaran tersebut diketahui dikeluarkan sebagai buntut unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo.

    Wamendagri juga menambahkan bahwa Mendagri juga telah memberikan surat teguran kepada Bupati Pati terkait kebijakannya.

    “Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya,” kata Bima.

    Aksi unjuk rasa masyarakat di Pati tersebut berlangsung pada 13 Agustus 2025, massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

    Catat! Bulog Kini Wajibkan Pembelian Beras SPHP via Aplikasi

    Bisnis.com, BEKASI — Perum Bulog memastikan telah menyederhanakan sistem aplikasi penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yakni Klik SPHP. Hal ini dilakukan usai penggunaan aplikasi tersebut menuai sorotan berbagai pihak.

    Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa pihaknya tak lagi menggunakan sistem yang berbelit, meskipun tak memerinci lebih lanjut terkait dengan perubahan sistem yang dilakukan.

    “Sudah penyederhanaan aplikasi. Tetap dipakai, tetapi kontrolnya langsung dari daerah, tidak langsung dari pusat,” kata Rizal saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025).

    Menurutnya, penggunaan aplikasi Klik SPHP merupakan bagian dari verifikasi agar penyaluran beras murah subsidi pemerintah itu tepat sasaran.

    Rizal juga menyebut bahwa aplikasi tersebut juga menjadi mekanisme agar penyaluran beras SPHP tidak disalahgunakan, seperti halnya temuan beras oplosan yang mencuat beberapa waktu terakhir.

    Ketentuan ini berlaku bagi pedagang, instansi pemerintahan, maupun lembaga lain yang menjadi kanal penyaluran beras SPHP hingga akhir tahun ini.

    “Jadi semua pengecer, TNI, Polri, maupun Pemda dan lain sebagainya kalau pesan beras SPHP harus menggunakan aplikasi klik SPHP,” terang purnawirawan TNI berbintang dua ini.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pedagang beras tradisional mengalami kesulitan ketika mengakses Klik SPHP.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memperhatikan hambatan ini agar penyaluran beras SPHP dapat menyentuh masyarakat dengan mudah.

    “Kami mohon ada rapat dengan pemerintah daerah sama-sama didatangi dulu yang berjualan beras, dibantu untuk masuk ngeklik-nya [ke Klik SPHP], sehingga dia bisa dapat jatah untuk menjual beras Bulog,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, dilansir YouTube Kemendagri.

  • Kian Ketat Vape di Singapura hingga Disejajarkan Masalah Narkoba

    Kian Ketat Vape di Singapura hingga Disejajarkan Masalah Narkoba

    Jakarta

    Otoritas Singapura menerapkan kebijakan terbaru terkait larangan penggunaan vape. Vape kini sejajar dengan masalah narkoba di Negeri Singa.

    Singapura juga menegaskan akan meningkatkan penegakan hukum, termasuk memberlakukan hukuman lebih berat, terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Langkah tersebut diambil otoritas Singapura usai sebelumnya menetapkan illegal bagi vape atau rokok elektrik illegal.

    Penetapan itu rupanya tidak membuat pengguna vape berkurang. Sebaliknya, banyak anak muda Singapura yang mengonsumsi vape.

    “Sejauh ini kita memperlakukan vaping seperti tembakau — paling-paling kita hanya memberikan denda. Tetapi itu tidak lagi cukup,” tegas Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong dalam pernyataannya, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (19/8/2025).

    Pernyataan itu disampaikan Wong saat berpidato pada National Day Rally yang digelar di kantor pusat Institut Pendidikan Teknik di Ang Mo Kio pada Minggu (17/8) waktu setempat.

    Vape Telah Dilarang di Singapura Sejak 2018

    Vaping telah dilarang di Singapura sejak tahun 2018 lalu. Di bawah aturan hukum yang kini berlaku di negara tersebut, menurut The Straits Times, tindakan memiliki, menggunakan, atau membeli vape memiliki ancaman hukuman denda SG$ 2.000 atau setara Rp 25,2 juta.

    Wong, dalam pidatonya, menambahkan bahwa otoritas Singapura akan mengenakan hukuman yang “jauh lebih berat”, termasuk hukuman penjara dan hukuman yang lebih berat lagi bagi mereka yang menjual vape dengan zat-zat berbahaya.

    Disebutkan Wong dalam pidatonya bahwa sebuah “upaya edukasi publik secara besar-besaran” akan digalakkan, yang dimulai di sekolah-sekolahh, lembaga pendidikan tinggi, dan selama Dinas Nasional.

    Wong mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan akan memimpin upaya tersebut. Wong menggambarkannya sebagai “latihan menyeluruh yang kuat dari seluruh jajaran pemerintahan”.

    PM Singapura Singgung Masalah Penyelundupan Vape

    Dalam pidatonya, Wong menyebut vaping sebagai salah satu masalah serius. Dia mengatakan bahwa vape masih diselundupkan, meskipun telah dilarang.

    Kebanyakan vape ini, sebut Wong, mengandung zat adiktif dan berbahaya, termasuk etomidate — obat bius yang bekerja cepat dan dapat berbahaya jika digunakan di luar lingkungan medis yang terkendali.

    Vape yang mengandung etomidate, atau yang dikenal sebagai Kpod, belakangan ini menjadi sorotan di Singapura.

    “Vape itu sendiri hanyalah alat pengantar. Bahaya sebenarnya adalah isi yang ada di dalamnya. Saat ini, isinya adalah etomidate. Di masa mendatang, bisa jadi obat-obatan yang lebih buruk, lebih kuat, dan jauh lebih berbahaya,” kata Wong dengan nada memperingatkan

    Lihat juga Video ‘Heboh! DJ di Makassar Diduga Ajarkan Balita Isap Vape’:

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/ygs)

  • Wamendagri: DOB Papua ditargetkan operasional pada 2028

    Wamendagri: DOB Papua ditargetkan operasional pada 2028

    kepala daerah di DOB Papua yang saat ini sudah terpilih secara definitif dapat lebih percaya diri bahwa pembangunan DOB akan terealisasi. Kemendagri akan memberikan penjelasan teknis serta pengarahan, tidak hanya kepada pemerintah daerah tetapi juga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua ditargetkan untuk rampung dan bisa langsung beroperasi pada 2028.

    Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa.

    “Pertemuan kami hari ini tanggal 19 Agustus 2025, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PU dalam rangka menindaklanjuti hasil RDP dengan Komisi II DPR, yang mana hasil kesepakatannya bahwa pembangunan infrastruktur harus bisa operasional di tahun 2028,” kata Ribka.

    Ribka menegaskan, rapat tersebut merupakan bentuk sinergi antarkementerian/lembaga (K/L) untuk bersama-sama membangun DOB Papua.

    Pertemuan diharapkan dapat memberikan gambaran spesifik terkait pembangunan DOB, termasuk perencanaan ke depan, pembebasan lahan, pembangunan kantor pemerintahan, pendanaan, hingga penetapan regulasi.

    Dalam rapat tersebut, Ribka memaparkan, Kementerian PU melaporkan progres pembangunan DOB di Papua. Untuk Papua Selatan, progres pembangunan telah mencapai 67 persen, sementara Papua Barat Daya baru sekitar 20–30 persen.

    Adapun di Papua Tengah, proses lelang baru akan dilakukan dengan target selesai dan penandatanganan kontrak pada Oktober 2025.

    Sementara itu, pembangunan di Papua Pegunungan diharapkan dapat segera berjalan menyusul adanya pemindahan lokasi pusat pemerintahan, dengan target readiness criteria selesai akhir Agustus ini.

    “Sesuai dengan amanat undang-undang dari masing-masing daerah DOB bahwa waktu pelaksanaan dan pendampingan daerah DOB itu selesai tahun 2025. Namun karena ini daerah baru, pemerintahannya baru juga, dan beberapa agenda yang harus dilaksanakan oleh daerah DOB, sehingga ini tertunda. Dan memang sudah dipastikan Rapat Dengar Pendapat DPR bahwa itu akan harus operasional aktif daerah DOB itu sudah bisa berkantor di pusat pemerintahan di 2028,” terangnya.

    Ia menambahkan, kepala daerah di DOB Papua yang saat ini sudah terpilih secara definitif dapat lebih percaya diri bahwa pembangunan DOB akan terealisasi. Kemendagri, lanjutnya, akan memberikan penjelasan teknis serta pengarahan, tidak hanya kepada pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat mengenai pembangunan fisik yang akan dijalankan.

    “Jadi Pak Gubernur benar-benar sudah membagi tempat pusat-pusat pemerintahan. Jadi inilah yang akan dibangun, kantor Gubernur, kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), dan kantor DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua),” kata Ribka.

    Menurut Ribka, pembangunan pusat pemerintahan menggunakan dana gabungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Berdasarkan pengamatannya, progres pembangunan di DOB terus berjalan, meliputi kantor pemerintahan, rumah layak huni, akses jalan, hingga drainase kantor gubernur. Namun, ia mengingatkan, biaya pembangunan di wilayah Papua Pegunungan relatif lebih tinggi dibandingkan DOB Papua lainnya karena berbagai faktor, termasuk kondisi geografis.

    “Bahwa skema dan sumber pembiayaan itu untuk pusat pemerintahan itu ada yang dibiayai dari APBN, tetapi ada yang harus juga dibiayai oleh APBD. Tugas-tugasnya ini sudah jelas, sudah terbagi. Untuk itu mohon dukungan dari kementerian/lembaga, baik itu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, juga dari Bappenas untuk sama-sama kita fokus,” tuturnya.

    Ia melanjutkan, koordinasi lintas K/L terus dilakukan. Kemendagri juga telah berkomunikasi dengan seluruh Pemda terkait pembangunan DOB. Salah satunya kunjungan ke Papua Pegunungan yang dihadiri secara langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dari kunjungan tersebut ditetapkan rencana pembangunan kantor-kantor kunci untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    “Kami akan terus meningkatkan volume rapat koordinasi kami. Setiap bulan kita akan mengevaluasi perkembangan daripada pelaksanaan seluruh proses action-nya, Kementerian PU maupun juga Kementerian Keuangan, dari Bappenas, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri. Kita akan terus melakukan rapat evaluasi secara rutin tiap bulan,” kata Ribka.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Jakarta (ANTARA) – Agustus selalu menjadi bulan yang sarat makna bagi bangsa Indonesia. Tak sekadar pengingat sejarah perjuangan bangsa, momentum ini adalah upaya menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif bangsa agar terus berkobar, tumbuh menjadi terang, sejahtera, dan maju.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), mengarahkan makna kemerdekaan sejati adalah saat tiga tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 benar-benar terwujud, yakni memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam perdamaian dunia.

    Terkait mewujudkan kemakmuran, pemerintah terus berupaya menjaga laju kebijakan di arah yang tepat, salah satunya dengan menghadirkan program-program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Hingga semester I 2025, lebih dari 5 juta rakyat telah menikmati Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan realisasi Rp5 triliun, melalui 1.863 dapur umum. Target penerima manfaat ditingkatkan hingga 82,9 juta orang melalui 30 ribu dapur umum, guna mendukung kesehatan, pendidikan, pengentasan stunting, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

    Di sektor pendidikan, inisiatif Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. APBN menyalurkan Rp327,1 miliar, dengan tujuan menekan angka 3 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah akibat hambatan ekonomi.

    Pertumbuhan ekonomi nasional juga menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada triwulan II 2025, ditopang konsumsi domestik yang solid, investasi yang melonjak 6,99 persen (tertinggi sejak 2021), serta ekspor barang dan jasa yang tumbuh 10,67 persen (yoy).

    APBN berkontribusi besar menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus, seperti diskon transportasi, bantuan sosial atau bansos, hingga subsidi upah.

    Untuk pemenuhan kebutuhan papan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan Rp18,8 triliun bagi 115 ribu unit rumah pada semester I 2025, dengan target 350 ribu rumah subsidi pada akhir tahun.

    Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

    Di bidang kesehatan, alokasi APBN mencapai Rp218,5 triliun, dengan fokus memperluas akses layanan, hingga pelosok. Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dijalankan secara rutin untuk balita, remaja, usia subur, hingga lansia, sehingga masyarakat terpencil tetap terlayani kebutuhan kesehatannya.

    Pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2025, sudah terbentuk lebih dari 80 ribu KDMP yang berperan menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, memperluas partisipasi kelompok rentan, serta diproyeksikan menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru.

    Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yatim piatu melalui Program ATENSI YAPI, yang hingga Juni 2025 telah menjangkau 134.718 penerima manfaat dengan realisasi anggaran Rp354,09 miliar.

    Delapan dekade

    Setiap tahun, semangat kemerdekaan terus bergema dari Sabang sampai Merauke, dari desa kecil di pedalaman, hingga pusat-pusat kota besar.

    Perjalanan delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Indonesia telah melewati berbagai dinamika: masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, pembangunan pasca-kolonial, hingga menghadapi tantangan globalisasi abad ke-21.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut leluhur dan orang tua kita, pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang.

    Momentum 80 tahun kemerdekaan menjadi refleksi kolektif tentang betapa pentingnya persatuan dan nasionalisme sebagai fondasi bangsa.

    Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan tema besar perayaan hari kemerdekaan tahun 2025 ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini tidak hanya menggaungkan visi besar bangsa, tetapi juga mengikat masyarakat untuk menghayati nilai-nilai sejati kemerdekaan.

    Presiden Prabowo mengapresiasi seluruh presiden terdahulu atas perjuangan dan dedikasi mereka membangun bangsa.

    Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia masih harus berjuang selama lima tahun melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi, hingga kedaulatan diakui pada 1949.

    Pemerintah menghormati seluruh pemimpin bangsa, mulai dari presiden pertama, hingga ketujuh, yang telah bekerja keras mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni terbangunnya negara yang adil dan makmur.

    Kepala negara juga menguraikan kontribusi masing-masing presiden. Sukarno dikenang sebagai pemimpin yang mempersatukan bangsa serta berhasil mengintegrasikan Irian Barat (Papua).

    Soeharto dinilai meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. B.J. Habibie dianggap menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998, sekaligus memperkenalkan teknologi tinggi.

    Kontribusi KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dipandang penting dalam memperkokoh kerukunan antarsuku, agama, dan ras. Megawati Soekarnoputri diakui perannya dalam memulihkan ekonomi pasca-krisis serta menginisiasi pemilihan umum langsung pertama.

    Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi atas penyelesaian konflik Aceh dan kemampuannya menghadapi krisis keuangan global 2008. Sementara Joko Widodo disebut meninggalkan warisan besar melalui pembangunan infrastruktur strategis, penanganan pandemi COVID-19, serta perintisan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

    Presiden menilai seluruh pemimpin terdahulu bersama pemerintahan yang mereka pimpin telah berupaya membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

    Bagi pemerintah, kemerdekaan sejati tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, melainkan juga dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.

    Karena itu, perlu ditekankan mengenai pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci utama. Indonesia telah dianugerahi sumber daya melimpah, sehingga tantangan utama adalah menjaga, sekaligus mengelolanya secara tepat agar cita-cita kemerdekaan dapat segera terwujud.

    Semarak di Ibu Kota

    Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, menjadi denyut utama semarak Bulan Kemerdekaan 2025. Rangkaian kegiatan dimulai sejak akhir Juli, dengan pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih, dan lampu-lampu hias di sepanjang jalan protokol.

    Gedung-gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, hingga gang dan rumah-rumah warga serentak mengibarkan Sang Merah Putih.

    Puncak perhatian tentu tertuju pada Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka pada 17 Agustus pagi.

    Ribuan orang tumpah ruah menyaksikan iring-iringan ini, lengkap dengan atraksi pasukan berkuda, marching band, pasukan berseragam tradisional, hingga parade kebudayaan dari berbagai provinsi.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah mantan dan keluarga presiden menambah khidmat momen bersejarah pengibaran dan penurunan Sang Saka Merah Putih di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Malam harinya, langit Jakarta dipenuhi kembang api raksasa yang dipusatkan di Monas. Suasana Monas semarak dengan “Karnaval Bersatu” yang menampilkan 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Parade ini menghadirkan gemerlap cahaya, musik, serta antusiasme masyarakat, sekaligus memamerkan capaian pembangunan dan semangat kolaborasi.

    Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Pertanian menonjolkan simbol swasembada pangan, Kemendagri menampilkan konsep tiga dimensi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sementara Kemlu mengusung pilar diplomasi Indonesia di ASEAN hingga PBB.

    Karnaval ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mendekatkan capaian pembangunan dan visi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

    Semangat

    Tidak hanya di ibu kota, semarak nasionalisme juga berdenyut, hingga ke pelosok negeri. Di pinggiran kota dan desa-desa, warga menggelar lomba khas 17 Agustusan, mulai dari panjat pinang, balap karung, tarik tambang, hingga makan kerupuk sebagai simbol kebersamaan dan kegembiraan rakyat dalam merayakan kemerdekaan.

    Di kota-kota besar, kreativitas masyarakat semakin beragam. Di Kota Bekasi digelar lomba tangkap bebek dan belut, hingga parade budaya Nusantara yang melibatkan ribuan pelajar dengan pakaian adat.

    Yogyakarta, menjadi pusat perayaan budaya, seni, dan kemerdekaan yang ditandai dengan “Yogyakarta International Dance Carnival” di Titik Nol Kilometer yang menampilkan tarian dari delapan negara dan berbagai provinsi yang dirangkai dengan Upacara Pengibaran Bendera di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

    Siangnya, “Jogja Fashion Carnival” meramaikan Jalan Malioboro dengan parade busana tradisi dan inovasi, dilanjutkan Pentas Musikan Kamardikan di Keraton Yogyakarta yang mempersembahkan peragaan busana prajurit diiringi “gending” Jawa.

    Di ujung timur Indonesia, Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, digelar berbagai kegiatan seni budaya dan perlombaan tradisional, pada Senin (18/8).

    Perayaan HUT ke-80 RI di Kampung Biha dimeriahkan dengan pementasan seni tradisi, seperti Reog Ponorogo, Kuda Lumping, dan Tari Wesisi, disertai aneka lomba rakyat untuk pelajar dari tingkat PAUD hingga SMP.

    Panitia lomba menyatakan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum syukur dan refleksi untuk mewariskan semangat kemerdekaan kepada generasi muda.

    Bulan Kemerdekaan 2025 juga menjadi ruang ekspresi generasi muda. Melalui platform digital, mereka menggelorakan nasionalisme dalam bentuk konten kreatif, seperti film animasi, ilustrasi digital, hingga lagu bertema perjuangan.

    Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengadakan diskusi kebangsaan, lomba esai sejarah, serta aksi sosial, berupa donor darah dan bakti lingkungan. Semua itu menunjukkan bahwa semangat nasionalisme, bukan hanya milik generasi tua, tetapi terus diwariskan secara dinamis kepada anak muda.

    Semarak Bulan Kemerdekaan juga menjalar hingga ke kancah internasional. Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di berbagai negara menggelar upacara bendera, pameran budaya, serta festival kuliner Nusantara.

    KJRI Frankfurt menggelar upacara yang dihadiri ASN, TNI, diaspora, serta masyarakat Indonesia. Acting Konsul Jenderal Toary C.F Worang menyoroti capaian diplomasi dan pembangunan Indonesia, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada pegiat budaya serta anggota Paskibra dan pegawai terbaik.

    Acara dilanjutkan dengan Bazaar Kuliner Nusantara, menutup rangkaian perayaan sejak 9 Agustus yang juga menghadirkan fun walk, senam, seni budaya, dan kuliner.

    Perayaan ini menjadi simbol persaudaraan diaspora Indonesia di enam negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang dihuni sekitar 17 ribu WNI.

    Ketika kembang api meriah menghiasi langit malam pada 17 Agustus 2025, jutaan pasang mata menatap ke atas dengan rasa haru. 80 tahun lalu, bangsa ini menentang penjajahan.

    Kini, semarak Bulan Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah berhenti. Nasionalisme harus terus hidup dalam dada setiap insan Indonesia, agar cita-cita “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dapat benar-benar terwujud.

    Di tengah perayaan kemerdekaan itu, Indonesia tetap menunjukkan keberpihakannya pada isu mendasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada momentum Agustus tahun ini, Indonesia, melalui TNI, mengirimkan bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aplikasi Klik SPHP Persulit Pedagang Akses Beras, Kemendagri Peringatkan Bulog

    Aplikasi Klik SPHP Persulit Pedagang Akses Beras, Kemendagri Peringatkan Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pedagang beras tradisional mengalami kesulitan ketika mengakses Klik SPHP untuk menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Perum Bulog.

    Aplikasi Klik SPHP dikembangkan oleh Tim IT Bulog merujuk data di Google Play Store. 

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mendapat laporan bahwa para pedagang beras di pasar tradisional mengalami hambatan saat mengakses Klik SPHP. Untuk diketahui, pemesanan beras SPHP dilakukan melalui aplikasi atau Klik SPHP.

    “Ini juga tolong diperhatikan,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Selasa (19/8/2025).

    Untuk itu, Tomsi meminta agar ke depan pemerintah daerah (Pemda) membantu para pedagang pasar tradisional agar bisa mengakses Klik SPHP milik Bulog.

    “Kami mohon ada rapat dengan pemerintah daerah sama-sama datangin dulu itu tukang, yang jualan tadi, yang jualan beras [di] pasar tradisional, dibantu untuk masuk ngeklik-nya [ke Klik SPHP], sehingga dia bisa dapat jatah untuk ngejual beras Bulog,” ujarnya.

    Menurut Tomsi, penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional kurang mendapatkan perhatian. Alhasil, harga beras yang dijual di pasar tradisional masih merangkak naik.

    “Pasar-pasar tradisional belum terisi dengan baik. Nah inilah yang menyebabkan masyarakat kita ngebeli di pasar tradisional dengan harga yang masih tinggi, bahkan cenderung naik terus,” tuturnya.

    Senada, Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan pihaknya menemukan beberapa pengecer kesulitan untuk masuk ke Klik SPHP Perum Bulog. Menurutnya, kondisi ini terjadi lantaran para pedagang dan pengecer belum familiar dengan aplikasi tersebut.

    “Minggu lalu kami kirim tim ke lapangan. Kami mendapat informasi bahwa beberapa pengecer kesulitan untuk masuk ke Klik SPHP. Mungkin mereka belum familiar atau apa,” ujar Edy.

    Terlebih, Edy menilai, tidak semua para pedagang familiar dengan gawai. 

    Untuk itu, dia menyebut perlu adanya kerja sama yang didorong pemda untuk memasifkan penjualan beras SPHP ke pengecer.

    “Karena sayang sekali kan, sayang sekali kalau para pengecer tidak bisa menyalurkan hanya karena persoalan teknis seperti itu. Oleh karena itu, ini juga mohon perhatian,” terangnya.

    Untuk diketahui, program SPHP dilaksanakan mulai Juli—Desember 2025 dengan pagu penyaluran SPHP sebanyak 1,3 juta ton.

    Sementara itu, data Perum Bulog menunjukkan sampai saat ini, volume realisasi SPHP baru mencapai 38.811 ton atau setara 2,94% dari target 1,3 juta ton.

    Perinciannya, mayoritas penjualan beras SPHP disalurkan ke pengecer di pasar rakyat sebanyak 13.528 ton atau dengan persentase 34,86%. Kemudian, melalui instansi pemerintah atau gerakan pangan murah (GPM) sebanyak 13.115 ton dan Pemda/GPM sebanyak 4.114 ton.

  • Bendera One Piece Berkibar di Tengah Demo Penolakan Kenaikan PBB 300% di Bone

    Bendera One Piece Berkibar di Tengah Demo Penolakan Kenaikan PBB 300% di Bone

    Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 300 persen di Kabupaten Bone, sehingga masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi protes.

    Menurutnya, persoalan ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Pada prinsipnya, ini masih kita koordinasikan dengan Kemendagri karena memang ada juga temuan dari BPK. Selama ini banyak tanah yang dipajaki hanya sebatas tanah, padahal di atasnya sudah berdiri rumah-rumah mewah. Bahkan ada yang satu surat tanah, tapi bangunannya empat atau lima rumah, namun PBB yang dibayar hanya tanahnya saja,” kata Andi Sudirman, Minggu (17/8).

    Dia juga menyebut kondisi tersebut saat ini menjadi dilema, karena selama puluhan tahun masyarakat Kabupaten Bone hanya membayar pajak tanah, sementara bangunannya tidak terhitung.

    “Padahal, nilai bangunan cukup signifikan dan seharusnya masuk dalam objek pajak,” ujarnya.

    Meski demikian, kata Andi Sudirman memastikan bahwa pemerintah provinsi akan mengkaji kembali kebijakan tersebut dengan berpedoman pada arahan pemerintah pusat.

    “Kita akan koordinasi lagi, bagaimana arahan pusat, tentu kita ikut,” tuturnya.

    Menanggapi rencana aksi demo terkait kenaikan PBB, Gubernur Sulsel menilai hal itu sebagai bentuk dinamika masyarakat yang wajar. Ia menyebut hampir setiap kebijakan publik selalu ada respons berupa aksi protes.

    “Kalau demo, semua kasus ada demonya. Kemarin ada demo MBG, ada demo ojol, dan sekarang pajak. Justru ini bagus karena ada respons yang bisa menjadi bahan pemerintah untuk mereview kembali kebijakan. Itu tidak ada masalah,” dia memungkasi.

  • PBB di Bone Sulsel Melonjak 300 Persen, Ribuan Orang Gelar Demo di Kantor Bupati

    PBB di Bone Sulsel Melonjak 300 Persen, Ribuan Orang Gelar Demo di Kantor Bupati

    Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 300 persen di Kabupaten Bone, sehingga masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi protes.

    Menurutnya, persoalan ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Pada prinsipnya, ini masih kita koordinasikan dengan Kemendagri karena memang ada juga temuan dari BPK. Selama ini banyak tanah yang dipajaki hanya sebatas tanah, padahal di atasnya sudah berdiri rumah-rumah mewah. Bahkan ada yang satu surat tanah, tapi bangunannya empat atau lima rumah, namun PBB yang dibayar hanya tanahnya saja,” kata Andi Sudirman, Minggu (17/8/2025).

    Dia juga menyebut kondisi tersebut saat ini menjadi dilema, karena selama puluhan tahun masyarakat Kabupaten Bone hanya membayar pajak tanah, sementara bangunannya tidak terhitung.

    “Padahal, nilai bangunan cukup signifikan dan seharusnya masuk dalam objek pajak,” ujarnya.

    Meski demikian, kata Andi Sudirman memastikan bahwa pemerintah provinsi akan mengkaji kembali kebijakan tersebut dengan berpedoman pada arahan pemerintah pusat.

    “Kita akan koordinasi lagi, bagaimana arahan pusat, tentu kita ikut,” tuturnya.

    Menanggapi rencana aksi demo terkait kenaikan PBB, Gubernur Sulsel menilai hal itu sebagai bentuk dinamika masyarakat yang wajar. Ia menyebut hampir setiap kebijakan publik selalu ada respons berupa aksi protes.

    “Kalau demo, semua kasus ada demonya. Kemarin ada demo MBG, ada demo ojol, dan sekarang pajak. Justru ini bagus karena ada respons yang bisa menjadi bahan pemerintah untuk mereview kembali kebijakan. Itu tidak ada masalah,” katanya menambahkan.

  • Larangan Vape Kian Ketat, Singapura Samakan Vaping dengan Masalah Narkoba

    Larangan Vape Kian Ketat, Singapura Samakan Vaping dengan Masalah Narkoba

    Singapura

    Otoritas Singapura akan memperlakukan kasus vaping atau penggunaan vape yang kini dilarang sebagai “masalah narkoba”. Singapura juga menegaskan akan meningkatkan penegakan hukum, termasuk memberlakukan hukuman lebih berat, terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

    Langkah tersebut diambil otoritas Singapura yang, beberapa waktu terakhir, semakin memperketat sikapnya terhadap vape atau rokok elektrik yang telah ditetapkan ilegal, namun justru semakin merajalela di kalangan anak muda di negara tersebut.

    “Sejauh ini kita memperlakukan vaping seperti tembakau — paling-paling kita hanya memberikan denda. Tetapi itu tidak lagi cukup,” tegas Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong dalam pernyataannya, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (19/8/2025).

    Pernyataan itu disampaikan Wong saat berpidato pada National Day Rally yang digelar di kantor pusat Institut Pendidikan Teknik di Ang Mo Kio pada Minggu (17/8) waktu setempat.

    Vaping telah dilarang di Singapura sejak tahun 2018 lalu. Di bawah aturan hukum yang kini berlaku di negara tersebut, menurut The Straits Times, tindakan memiliki, menggunakan, atau membeli vape memiliki ancaman hukuman denda SG$ 2.000 atau setara Rp 25,2 juta.

    Wong, dalam pidatonya, menambahkan bahwa otoritas Singapura akan mengenakan hukuman yang “jauh lebih berat”, termasuk hukuman penjara dan hukuman yang lebih berat lagi bagi mereka yang menjual vape dengan zat-zat berbahaya.

    Disebutkan Wong dalam pidatonya bahwa sebuah “upaya edukasi publik secara besar-besaran” akan digalakkan, yang dimulai di sekolah-sekolahh, lembaga pendidikan tinggi, dan selama Dinas Nasional.

    Wong mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan akan memimpin upaya tersebut. Wong menggambarkannya sebagai “latihan menyeluruh yang kuat dari seluruh jajaran pemerintahan”.

    Dalam pidatonya, Wong menyebut vaping sebagai salah satu masalah serius. Dia mengatakan bahwa vape masih diselundupkan, meskipun telah dilarang.

    Kebanyakan vape ini, sebut Wong, mengandung zat adiktif dan berbahaya, termasuk etomidate — obat bius yang bekerja cepat dan dapat berbahaya jika digunakan di luar lingkungan medis yang terkendali.

    Vape yang mengandung etomidate, atau yang dikenal sebagai Kpod, belakangan ini menjadi sorotan di Singapura.

    “Vape itu sendiri hanyalah alat pengantar. Bahaya sebenarnya adalah isi yang ada di dalamnya. Saat ini, isinya adalah etomidate. Di masa mendatang, bisa jadi obat-obatan yang lebih buruk, lebih kuat, dan jauh lebih berbahaya,” kata Wong dengan nada memperingatkan.

    Tonton juga Video: Apakah Rokok Elektrik atau Vape Sudah Ada Izin Edar dari BPOM?

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ranking Daerah yang Naikkan Pajak PBB dari yang Tertinggi sampai Terendah, Pati Urutan Berapa? – Page 3

    Ranking Daerah yang Naikkan Pajak PBB dari yang Tertinggi sampai Terendah, Pati Urutan Berapa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut hanya ada 5 daerah yang menaikkan pajak PBB pada tahun 2025. Lima daerah itu adalah Jombang, Cirebon, Semarang, Bone dan Pati.

    Kabupaten Jombang, Jawa Timur menempati urutan pertama dengan kenaikan pajak mencapai 1.202 persen. Di posisi kedua adalah Kota Cirebon, Jawa Barat yang menaikkan pajak hingga 1.000.

    Posisi ketiga ada Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memberlakukan kenaikan pajak hingga 400 persen, disusul Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan di angka 300 persen.

    Sementara Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang sempat viral karena kenaikan pajak 250 persen hingga memicu unjuk rasa menempati urutan kelima.

    “Tahun 2025 cuma ada 5 daerah saja,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (18/8/2025) malam.