Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Pengadilan Jerman Batalkan Larangan Terhadap Grup Neo-Nazi

    Pengadilan Jerman Batalkan Larangan Terhadap Grup Neo-Nazi

    Berlin –

    Pengadilan Jerman membatalkan larangan nasional terhadap kelompok neo-Nazi Hammerskins. Pengadilan Jerman mengatakan bahwa tidak ada cukup bukti bahwa kelompok tersebut merupakan organisasi nasional.

    Dilansir AFP, Sabtu (20/12/2025), pada tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri Jerman telah melarang grup yang berbasis di AS tersebut, yang dikenal karena konser musik supremasi kulit putihnya. Pemerintah Jerman mengatakan bahwa kelompok tersebut bertujuan untuk menyebarkan “doktrin rasial berdasarkan ideologi Nazi”.

    Namun, Pengadilan Administratif Federal mengatakan bahwa “fakta-fakta yang ada tidak membenarkan asumsi bahwa ada asosiasi nasional yang disebut ‘Hammerskins Jerman’”.

    Pengadilan mengatakan bahwa, meskipun grup tersebut memiliki unsur-unsur regional, tidak ada bukti konklusif tentang “kontrol pusat cabang regional oleh badan nasional tingkat yang lebih tinggi”.

    Pengadilan menyatakan bahwa larangan terhadap Hammerskins di tingkat negara bagian masih dimungkinkan.

    Sempat Dilarang Tahun 2023

    Petugas menyita senjata dan uang tunai serta menemukan “sejumlah besar” perlengkapan ekstremis sayap kanan, termasuk salinan buku Adolf Hitler “Mein Kampf” dan bendera bergambar swastika.

    Kelompok ini muncul dari apa yang disebut “Hammerskins Nation” yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1988.

    Seorang juru bicara Kementerian mengatakan pada hari Jumat (19/12), bahwa mereka akan mempelajari putusan pengadilan tetapi bahwa mereka “tidak akan mengubah upaya kami yang jelas untuk melarang organisasi ekstremis sayap kanan, yang akan kami lanjutkan”.

    Awal tahun ini, Pengadilan Administratif juga membatalkan larangan terhadap majalah sayap kanan Compact. Pengadilan mengatakan bahwa meskipun majalah tersebut telah menerbitkan beberapa materi “anti-konstitusional”, syarat untuk pelarangan belum terpenuhi.

    (lir/lir)

  • Kemendag Pede Distribusi Minyakita Lewat Bulog-BUMN Pangan Efektif Turunkan Harga

    Kemendag Pede Distribusi Minyakita Lewat Bulog-BUMN Pangan Efektif Turunkan Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) meyakini bahwa distribusi produk Minyakita melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan dapat efektif menekan harga hingga di bawah harga eceran tertinggi (HET).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 43/2025, yang mewajibkan produsen menyalurkan sedikitnya 35% produk Minyakita ke kedua badan usaha pelat merah itu.

    “Jadi dari Bulog, BUMN Pangan itu kan berfungsi sebagai D1 ya, dia langsung ke pengecer. Pengecer itu berarti kan yang misalnya di pasar-pasar atau koperasi,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

    Lebih lanjut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa peningkatan keterlibatan Bulog dan BUMN Pangan membuat proses distribusi Minyakita lebih ringkas.

    Sebelum Permendag No. 43/2025 terbit, dia berujar bahwa rerata penyaluran Minyakita ke Bulog dan BUMN Pangan hanya sekitar 8% dari total produksi.

    Menurutnya, baik Bulog maupun BUMN Pangan memiliki peran kunci berupa jangkauan distribusi hingga pelosok negeri. Seiring distribusi yang lebih merata, ketentuan yang berlaku mulai akhir Desember ini diharapkan dapat segera menurunkan harga Minyakita yang cenderung tinggi.

    “Seharusnya secara logika ini akan membuat pemerataan distribusi minyak kita lebih cepat,” ujar Iqbal.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 409 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita di atas Rp15.700 per liter pada pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan lonjakan harga tersebut mengacu pada data SP2KP per 13 Desember 2025 dengan 492 amatan kabupaten/kota. Data menunjukkan, lonjakan harga Minyakita didominasi di luar Pulau Jawa.

    “Kalau kita lihat ada 409 kabupaten/kota yang memang harga minyak goreng Kitanya berada di atas HET [harga eceran tertinggi], di mana 96 [kabupaten/kota] di antaranya berada di Pulau Jawa dan sisanya 313 [kabupaten/kota] berada di luar Pulau Jawa,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Secara terperinci, harga Minyakita termahal di luar Pulau Jawa mencapai Rp50.000 per liter, yakni di kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara di Pulau Jawa harga tertinggi mencapai Rp18.500 per liter di kota Kediri.

  • Kemendag Pantau Kenaikan Harga Komoditas Pangan Imbas Faktor Cuaca

    Kemendag Pantau Kenaikan Harga Komoditas Pangan Imbas Faktor Cuaca

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah memantau kenaikan harga komoditas pangan yang terdampak faktor cuaca, di samping tingginya permintaan saat momentum hari besar keagamaan nasional.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa menjelang periode libur Natal dan tahun baru (Nataru), terdapat fluktuasi harga pada komoditas tertentu seperti cabai, meskipun masih terkendali.

    “Sepertinya sejauh ini masih baik, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah komoditas seperti cabai segala macam karena faktor cuaca,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2025).

    Menurutnya, potensi kenaikan harga komoditas pangan tersebut akan berkurang saat musim hujan diperkirakan berakhir pada Maret 2026, bertepatan dengan momentum hari raya Idulfitri.

    Iqbal berujar bahwa perputaran distribusi beragam komoditas itu akan dapat berjalan lebih baik saat risiko pembusukannya lebih kecil.

    Dia juga menggarisbawahi perihal situasi bencana yang mempengaruhi alur distribusi. Kemendag turut menantikan pemulihan prasarana agar pasokan dan harga terkait menjadi lebih stabil.

    “Semakin cepat daerah tersebut dibangun prasarananya itu tentu saja akan memperlancar distribusi, termasuk distribusi barang kebutuhan pokok,” ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga aneka cabai, seperti cabai rawit hingga cabai merah, merangkak naik menjelang Nataru.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyatakan bahwa harga cabai rawit naik dari 261 kabupaten/kota pada pekan pertama Desember 2025 menjadi 272 kabupaten/kota pada pekan kedua Desember di tahun ini. 

    “Pada November 2025 harga cabai rawit secara rata-rata nasional berkisar Rp43.728 per kilogram dan di minggu kedua Desember ini sudah melonjak mencapai Rp65.541 per kilogram,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

  • Mendagri Beri Klarifikasi: Tidak Ada Niatan Mengecilkan Bantuan dari Malaysia

    Mendagri Beri Klarifikasi: Tidak Ada Niatan Mengecilkan Bantuan dari Malaysia

    Mendagri Beri Klarifikasi: Tidak Ada Niatan Mengecilkan Bantuan dari Malaysia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait bantuan dari Malaysia.
    Sebagai informasi, pernyataan Tito yang menyebut bantuan medis yang dikirim dari
    Malaysia
    senilai kurang Rp 1 miliar tidak seberapa dibandingkan dengan sumber daya penanggulangan bencana yang dilakukan Indonesia .
    Pernyataan itu yang disampaikan Tito dalam podcast “Suara Lokal Mengglobal” pada Kamis (11/12/2025) ini memicu polemik khususnya dari warga Malaysia.
    Tito menegaskan, dirinya sama sekali tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia.
    “Saya ingin mengklarifikasi apa yang saya jelaskan pada saat podcast saya dengan Pak Helmy Yahya. Jadi saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan dukungan bantuan dari saudara-saudara kita yang dari Malaysia. Sama sekali tidak bermaksud itu ya,” kata Tito saat ditemui
    Kompas.com
    di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Tito mengatakan dirinya justru sangat menghormati warga di Malaysia, termasuk diaspora Aceh yang ada di Negeri Jiran.
    Mantan Kapolri pun memberikan apresiasi tinggi atas bantuan dari Malaysia terhadap warga di Aceh.
    “Sekali lagi saya menghormati saudara-saudara kita di Malaysia, termasuk juga saudara-saudara kita yang diaspora Aceh. Tentu memiliki kewajiban moral untuk membantu. Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Saya menghormati. Termasuk juga dengan pemerintah Malaysia yang hubungannya sangat baik selama ini, saling bantu,” ucap dia.
    Hanya saja, ia ingin menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sejak awal juga sudah bekerja keras untuk menangani bencana di tiga provinsi Sumatera.
    Namun, justru bantuan dari luar negeri yang lebih tersorot.
    Tito kembali menegaskan, tidak ada sama sekali niat untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia.
    “Tapi saya tidak bermaksud mengecilkan, saya lebih maksudkan kepada pemberitaan-pemberitaan itu, tolonglah yang di dalam negeri yang sudah banyak membantu dan sudah sangat bekerja sangat keras juga diberikan apresiasi. Kira-kira seperti itu maksud saya,” jelas dia.
    “Tidak ada yang maksud negatif sedikitpun dari saya kepada pemerintah Malaysia ataupun kepada warga Malaysia apalagi kepada diaspora Aceh di Malaysia,” tegas Tito lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belajar Adab Dulu Sebelum Bicara!

    Belajar Adab Dulu Sebelum Bicara!

    GELORA.CO – Eks Menteri Luar Negeri Malaysia, Tan Sri Rais Yatim, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian.

    Kritik tersebut muncul menyusul pernyataan Tito yang membandingkan nilai bantuan Malaysia dengan bantuan pemerintah Indonesia untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh.

    Rais Yatim menilai pernyataan Tito tidak mencerminkan etika komunikasi pejabat publik, terlebih menyangkut isu kemanusiaan dan hubungan antarnegara.

    Ia bahkan menyarankan agar Tito terlebih dahulu mempelajari adab dan budi bahasa sebelum menyampaikan pernyataan ke ruang publik.

    Seorang menteri seharusnya tahu adab dan budi bahasa. Tito perlu disekolahkan dahulu

    Menurut Rais, membandingkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk angka berpotensi menyinggung perasaan dan merusak hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

    Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan seharusnya dilihat dari niat dan manfaatnya, bukan semata nilai nominal.

    Polemik ini bermula dari reaksi warganet Malaysia terhadap pernyataan Tito Karnavian yang menyebut nilai bantuan Malaysia setara Rp1 miliar.

    Sejumlah warganet menilai perbandingan tersebut tidak sesuai dengan nilai kurs dan konteks bantuan yang diberikan.

    Kritik dari Malaysia juga mendapat perhatian pegiat media sosial Indonesia, Chusnul Chotimah.

    Ia mengaku prihatin karena pernyataan pejabat Indonesia justru menuai kecaman dari negara tetangga.

    Chusnul turut mengaitkan Tito Karnavian sebagai bagian dari warisan pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Ia menilai polemik ini kembali membuka perdebatan soal cara komunikasi pejabat publik di era sebelumnya.

    Sebelumnya, Tito Karnavian telah memberikan klarifikasi melalui podcast SLM – Suara Lokal Mengglobal.

    Ia menyebut bantuan yang ramai diperbincangkan tersebut bukan berasal dari pemerintah Malaysia, melainkan dari pihak swasta, sehingga menurutnya tidak tepat disebut sebagai bantuan antarnegara.

    Meski sudah dijelaskan, polemik belum mereda.

    Pernyataan Tan Sri Rais Yatim justru mempertegas sorotan publik terhadap pentingnya etika, kehati-hatian, serta sensitivitas diplomasi dalam penyampaian pernyataan pejabat negara.

  • Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

    Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

    Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Pemerintah hadir melalui penyaluran anggaran,
    bantuan logistik
    , hingga percepatan pembangunan
    hunian
    tetap bagi masyarakat terdampak.
    Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan
    anggaran belanja tidak terduga
    (BTT) sebesar Rp 268 miliar atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dana ini diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
    “Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, sementara setiap kabupaten/kota mendapat Rp 4 miliar, dan sudah digunakan sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/12/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), di Posko Bencana Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi solidaritas antardaerah yang berkontribusi menyalurkan bantuan anggaran maupun logistik.
    Sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dukungan, antara lain Kalimantan Timur (Kaltim) Rp 7,5 miliar, Jawa Barat (Jabar) Rp 7 miliar, Sulawesi Utara (Sulut) Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 4 miliar, Jawa Tengah (Jateng) Rp 1,3 miliar, dan Jawa Timur (Jatim) Rp 5 miliar.
    Tito menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.
    Selain itu, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1,5 miliar, Sumatera Selatan (Sumsel) berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, Banten Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah (Kalteng) Rp3 miliar, Sulawesi Barat (Sulbar) Rp 1 miliar, Maluku Utara Rp 2 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, dan Gorontalo Rp 1 miliar.
    Sementara itu, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar serta bantuan logistik secara langsung ke Kota Lhokseumawe, Aceh. 
    “Total Rp 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana (menyalurkan bantuan) Rp 5 miliar. Jadi, lebih kurang Rp 48 miliar,” jelas Tito.
    Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.
    Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran yang hilang.
    Tito juga menyampaikan rencana
    groundbreaking
    pembangunan hunian melalui kolaborasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
    Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
    “Akan ada
    groundbreaking
    di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
    Lebih lanjut, ia mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.
    Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
    Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Tito menyebutkan bahwa 360 kantor desa mengalami kerusakan ringan, sedangkan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
    Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ternyata tidak memadai, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Adapun penanganan kantor desa yang rusak berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    “Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua pemda dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta semua pihak yang telah bergerak sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tegas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tito: Pemerintah Kerja Sangat Keras Tangani Banjir Sumatera Sejak Hari Pertama

    Tito: Pemerintah Kerja Sangat Keras Tangani Banjir Sumatera Sejak Hari Pertama

    Tito: Pemerintah Kerja Sangat Keras Tangani Banjir Sumatera Sejak Hari Pertama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah bekerja keras sejak awal dalam menangani banjir di tiga provinsi Sumatera.
    “Saya menjelaskan sebetulnya bagaimana saat itu Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, bekerja dengan sangat keras mulai dari hari pertama, seperti dijelaskan oleh Pak Seskab, dari hari pertama,” kata Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Sejak awal bencana Sumatera terjadi, kata Tito, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah memobilisasi semua kekuatan dari pusat untuk bergerak ke Sumatera, termasuk Aceh.
    Tito menceritakan, dirinya juga langsung terbang ke Aceh pada 29 November 2025 serta melakukan berbagai upaya untuk membantu para korban terdampak.
    Bahkan, ia masih menugaskan jajarannya untuk tinggal di daerah terdampak banjir di Sumatera.
    “Saya sendiri, tanggal 29 saya sudah berangkat ke sana. Ketika saya sudah dapat pesawat, kemudian saya langsung berangkat dengan staf-staf saya. Sampai hari ini Dirjen saya masih di situ, saya tugaskan,” tuturnya.
    Sebagai sosok yang memiliki hubungan emosional dan pernah mendapat Petua Panglima Hukom Nanggroe dari Wali Nanggroe Aceh, Tito juga berkeliling Aceh untuk memberikan bantuan.
    Tito juga terus menggelar rapat dan bergerak cepat untuk mengatasi pascabencana di Aceh.
    “Dan kemudian saya ke Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, memberikan bantuan,” tuturnya.
    Bahkan, Tito juga memaksakan diri untuk menembus daerah yang sempat terisolasi di Aceh akibat banjir dan longsor.
    “Tidak bisa tembus ke Lhokseumawe, saya paksakan tembus juga menggunakan pesawat lokal yang ada di situ ya, ingin melihat situasi dan kemudian saya menghubungkan dengan Bulog, sehingga Bulog keluar beras ratusan ton saat itu,” bebernya.
    Selain itu, Mendagri juga menginisiasi penggalangan dana agar kepala daerah menyumbang untuk daerah terdampak bencana.
    “Saya menghubungi semua kepala-kepala daerah untuk menyumbang. Alhamdulillah terkumpul 48 miliar yang langsung mereka serahkan, bukan melalui saya. Ada juga yang langsung menyerahkan barang, semua,” tuturnya.
    Setelah itu, Tito juga melaporkan kondisi keuangan daerah kepada Presiden RI dan mengusulkan agar ada tambahan anggaran dari pusat.
    Presiden Prabowo pun menyetujui usulan Tito itu sehingga tersalurkan Rp 286 miliar untuk provinsi dan kabupaten/kota yang daerah terdampak.
    “Dibantu semua oleh Bapak Presiden. Provinsi 20 miliar, kemudian apa, kabupaten/kota yang terdampak 4 miliar. Total 268 miliar atas usulan saya ke Pak Presiden, dan Pak Presiden langsung meng-approve. Saya terima kasih pada Pak Presiden,” paparnya.
    Tak hanya itu, Kemendagri juga akan mengirimkan 100.000 bantuan pakaian untuk para warga di Aceh yang terdampak bencana.
    “Dan nanti juga hari Senin, insyaallah saya akan datang ke sana lagi membawa pakaian yang jumlahnya di atas 100.000 ya, ke sana untuk membantu,” tuturnya.
    Bukan hanya dirinya, tetapi semua elemen baik pemerintah hingga masyarakat juga terus bekerja keras mengatasi dampak bencana.
    “Dan juga dari relawan-relawan, dari organisasi-organisasi, Muhammadiyah, NU, Palang Merah Indonesia, NGO, Save Children, macam-macam semua masuk ke sana. Ini semua bekerja sangat keras,” jelas Tito.
    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saya tak Bermaksud Mengecilkan Bantuan dari Warga Malaysia

    Saya tak Bermaksud Mengecilkan Bantuan dari Warga Malaysia

    GELORA.CO – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf usai menjadi sorotan publik negara tetangga terkait pernyataannya mengenai bantuan Malaysia untuk korban bencana Aceh.

    Klarifikasi itu disampaikan Tito usai menghadiri pelantikan Anggota Komisi Yudisial dan para Duta Besar RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

    Tito mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud mengecilkan dukungan Malaysia. Ia memahami bahwa potongan video yang viral telah menimbulkan kesalahpahaman dan sentimen negatif di jagat maya. 

    “Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan bantuan, dukungan dari warga Malaysia kepada Aceh, tidak, sama sekali tidak bermaksud itu. Kalau ada yang salahpaham saya minta maaf,” ujar Tito.

    Ia menjelaskan bahwa pernyataannya saat hadir dalam acara Helmy Yahya Bicara pada Sabtu, 13 Desember 2025 lalu, konteksnya terkait mekanisme penerimaan bantuan asing dan perbandingan nilai bantuan terhadap anggaran pemerintah Indonesia. 

    Tito menilai ada banyak upaya yang telah dikerahkan pemerintah sejak hari pertama bencana, namun tidak seluruhnya terekam media. 

    Menurut Mendagri, substansi ucapannya justru ingin menegaskan bahwa penghargaan juga perlu diberikan terhadap kerja pemerintah pusat dan daerah yang dinilai tidak terlalu terekspos.

    “Tolong juga dihargai, kira-kira gitu, lah tolong juga dihargai, upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah para relawan, donatur, daerah dalam negeri yang juga sangat banyak yang saya lihat pemberitaannya kecil,” kata Tito.

    Ia menegaskan hubungan erat Indonesia-Malaysia tidak terpengaruh oleh polemik ini. Tito menyebut dirinya memiliki hubungan panjang dengan pejabat Malaysia sejak masa tugasnya di kepolisian.

    “Saya sangat menghormati warga Malaysia, pemerintah Malaysia, senior-senior di Malaysia, dan saudara-saudara diaspora. Dari dulu pun hubungan saya baik,” tuturnya.

    Sebelumnya dalam acara Helmy Yahya Bicara, Tito menyinggung bantuan obat-obatan dari Malaysia yang nilanya disebut tak lebih dari Rp1 miliar, tetapi lebih disorot dibanding kontribusi pemerintah. 

    “Itu nilainya nggak sampai Rp1 miliar, kurang lebih Rp1 miliar,” ungkap Tito. Negara kan kalau untuk Rp1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu,” kata Tito.

    Tito menilai tak seharusnya bantuan asing bernilai kecil dibanding anggaran pemerintah justru menimbulkan kesan negatif bagi Indonesia. 

    “Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah dapat bantuan dari negara lain, padahal (nilainya) nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita, (Indonesia) lebih dari itu,” kata dia.

  • Kemendag Sebut Harga Minyakita Bakal Turun Mulai Januari 2026

    Kemendag Sebut Harga Minyakita Bakal Turun Mulai Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan harga Minyakita yang melonjak di berbagai daerah dapat berangsur turun mulai Januari 2026.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa hal ini seiring dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 43/2025 yang mulai berlaku pada akhir Desember ini.

    Beleid ini mewajibkan produsen menyalurkan minimal 35% Minyakita melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan, guna menjaga harga minyak goreng rakyat itu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

    “Kita berharap di pertengahan Januari itu sudah terjadi penyamaan harga secara signifikan,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

    Lebih lanjut, penurunan harga tersebut diharapkan tidak hanya terjadi di kawasan yang relatif fluktuatif seperti di timur Indonesia, melainkan juga di kawasan lainnya.

    Iqbal menjelaskan bahwa peran dari BUMN Pangan dan Perum Bulog dioptimalkan untuk mencapai tujuan ini, mengingat jangkauan kedua badan usaha itu hingga ke pelosok Tanah Air.

    Menurutnya, sebelum Permendag No. 43/2025 terbit, pihaknya telah duduk bersama dengan BUMN Pangan dan Perum Bulog serta produsen Minyakita terkait kesiapan melaksanakan ketentuan ini.

    “Kami sudah menyampaikan ke mereka arah kebijakannya seperti apa, tidak ada kata tidak siap dari mereka yang kita dengarkan,” tegas Iqbal.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 409 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita di atas Rp15.700 per liter pada pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan lonjakan harga tersebut mengacu pada data SP2KP per 13 Desember 2025 dengan 492 amatan kabupaten/kota. Data menunjukkan, lonjakan harga Minyakita didominasi di luar Pulau Jawa.

    “Kalau kita lihat ada 409 kabupaten/kota yang memang harga minyak goreng Kitanya berada di atas HET [harga eceran tertinggi], di mana 96 [kabupaten/kota] di antaranya berada di Pulau Jawa dan sisanya 313 [kabupaten/kota] berada di luar Pulau Jawa,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Secara terperinci, harga Minyakita termahal di luar Pulau Jawa mencapai Rp50.000 per liter, yakni di kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara di Pulau Jawa harga tertinggi mencapai Rp18.500 per liter di kota Kediri.

  • Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mensesneg Minta Maaf Kalau Ada Kekurangan

    Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mensesneg Minta Maaf Kalau Ada Kekurangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal pengibaran bendera putih di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra serta permohonan bantuan ke lembaga internasional.

    Prasetyo menyatakan pemerintah memahami kritik dan masukan yang disampaikan warga. 

    Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025). 

    “Mengenai pengibaran bendera putih ya. Jadi ini, menurut kami, wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan dan sikap masyarakat,” katanya.

    Dia menyampaikan permohonan maaf pemerintah apabila dalam penanganan bencana masih terdapat kekurangan.

    “Dengan segala kerendahan hati kami meminta maaf bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya,” ujarnya.

    Kendati demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah terus berupaya memperbaiki kinerja dan mempercepat pemenuhan kebutuhan darurat masyarakat terdampak. 

    “Namun, pemerintah Indonesia kami berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” katanya.

    Dia juga mengapresiasi dukungan dan solidaritas masyarakat dalam membantu proses tanggap darurat.

    “Uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak membantu upaya tanggap darurat di Sumatra. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus membantu masyarakat indonesia atas uluran tangan dan usaha gotong royong yang dilakukan,” ujar Prasetyo.

    Terkait surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menyurati lembaga internasional untuk meminta bantuan, Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat pun telah melakukan verifikasi dan komunikasi lanjutan.

    “Kemudian berkaitan dengan surat yang disampaikan oleh Gubernur Aceh. Kami sudah mengecek yang ke UNDP dan Unicef berkomunikasi dengan pemerintah Aceh,” katanya.

    Dia menyebut surat tersebut menggunakan tanda tangan elektronik dan menurut keterangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, pengiriman dilakukan oleh staf.

    “Bahwa surat itu sudah kami baca, dan juga ada tembusan ke Kemendagri. Surat itu ditandatangan barcode, jadi tanda tangan elektronik. Dan pak gubernur Muzakir Manaf ini menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui itu,” ujarnya. 

    Prasetyo menjelaskan bentuk bantuan internasional yang memungkinkan diberikan saat ini lebih difokuskan pada pendampingan psikososial. 

    “Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita,” katanya.

    Selain itu, Prasetyo juga meluruskan informasi terkait bantuan beras dari Uni Emirat Arab (UEA).

    “Kemudian berkaitan dengan bantuan dari Uni Emirat Arab, kami langsung berhubungan dengan Duta Besar UEA yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton bukan berasal dari pemerintahan United Arab Emirat,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Prasetyo kembali menegaskan bantuan tersebut berasal dari organisasi kemanusiaan non-pemerintah.

    “Tapi melalui red crescent, bulan sabit merah, semacam PMI gitu. Bulan sabit merah United Arab Emirat. Jadi non-government organization,” kata Prasetyo. 

    Bantuan beras tersebut, lanjutnya, kini telah disalurkan melalui Muhammadiyah Medical Center di Medan untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat terdampak.

    “Dan itu berasnya sekarang sudah ada di Muhammadiyah, dan ini nanti Muhammadiyah yang akan bagikan ke masyarakat,” tandas Prasetyo.