Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Hakim yang Tangani Punya Sertifikasi Hakim Tipikor

    Hakim yang Tangani Punya Sertifikasi Hakim Tipikor

    Jakarta –

    Mahkamah Agung (MA) menegaskan hakim yang mengadili mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam dugaan korupsi importasi gula mempunyai sertifikasi. MA menyebut majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara sudah memiliki sertifikasi sebagai hakim tindak pidana korupsi (tipikor).

    “Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi No. 34/Pidsus-TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor,” kata Juru Bicara MA, Yanto, di Kantor MA, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

    Yanto mengatakan kapasitas hakim yang menangani kasus Tom Lembong itu telah sesuai Pasal 11 huruf E dan Pasal 12 huruf C Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Menurutnya, atas dasar hal itu, hakim tersebut telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor.

    “Syarat sebagai hakim tipikor pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingkat Banding baik hakim karier maupun hakim ad-hoc telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor,” ungkapnya.

    MA juga akan memanggil hakim yang mengadili Tom Lembong. Hakim tersebut akan diklarifikasi.

    Tom Lembong Lapor ke MA

    Sebelumnya, Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, proses hukum Tom Lembong dihentikan. Tom Lembong sendiri telah resmi bebas dari Rutan Cipinang.

    “Kita ingin ada evaluasi, kita ingin ada proses apa namanya sebagai bentuk kritik ya dan dilakukan evaluasi agar ke depan tidak terjadi ini proses, karena siapapun bisa loh diperlakukan seperti ini. Nah, ini yang Pak Tom tidak ingin. Nah, dia merasa selama prosesnya dia dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan dia di-backup sama masyarakat,” kata Zaid Mushafi di Gedung Mahkamah Agung, Senin (4/8).

    Selain melaporkan majelis hakim yang menangani perkaranya ke KY dan MA, Tom Lembong juga melaporkan tim penghitung kerugian negara ke Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Ombudsman.

    (whn/whn)

  • Prabowo gelar Sidang Kabinet Paripurna bahas bulan kemerdekaan

    Prabowo gelar Sidang Kabinet Paripurna bahas bulan kemerdekaan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri dan pejabat negara anggota Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, guna menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.

    Sidang kabinet tersebut dijadwalkan membahas sejumlah agenda strategis terkait peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus mendatang.

    “Ini rapat persiapan 17 Agustus. Bapak Presiden akan memberikan arahan mengenai persiapan 17 Agustus. Beliau akan menyampaikan pidato kenegaraan di DPR sebagai rangkaian 17-an,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditanya tentang agenda Sidang Kabinet Paripurna pada hari ini.

    Situasi di pintu pilar Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.00 WIB, beberapa menteri yang telah tiba, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Risan Roeslani, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan.

    Disusul kemudian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Para pejabat berpakaian jas serta kemeja putih langsung menuju ruang sidang usai turun dari kendaraan dinasnya.

    Rapat dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan akan menyoroti berbagai persiapan, mulai dari teknis penyelenggaraan upacara kenegaraan, peluncuran program unggulan kemerdekaan, hingga penajaman pesan-pesan kebangsaan yang akan disampaikan kepada publik.

    Selain itu, rapat kabinet juga direncanakan membahas arah kebijakan komunikasi publik pemerintah selama bulan kemerdekaan, termasuk tema besar yang akan diangkat untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan.

    Hingga berita ini diturunkan, sidang kabinet sedang dipersiapkan untuk digelar mulai pukul 14.00 WIB secara tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Sejak Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah memimpin tiga kali Sidang Kabinet Paripurna, masing-masing pada 21 Januari dalam rangka mengevaluasi 100 hari pemerintahan dengan dihadiri seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

    Berikutnya, pada 21 Maret yang digelar mendadak, membahas persiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 dan dihadiri oleh seluruh menteri, kepala lembaga, dan pemangku kebijakan strategis lainnya.

    Terakhir, pada 5 Mei untuk mengevaluasi kinerja enam bulan pertama Kabinet Merah Putih sejak pelantikan, dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Stok Beras SPHP di Ritel Modern Masih Kosong, Kemendag Bilang Begini

    Stok Beras SPHP di Ritel Modern Masih Kosong, Kemendag Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perdagangan (Kemendag) angkat bicara mengenai masih minimnya stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Salah satu faktor utama yang disebut adalah merebaknya kasus pengoplosan beras yang membuat distribusi menjadi lebih ketat.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pemerintah telah menetapkan penyaluran beras SPHP ke ritel modern tetap berlangsung hingga akhir tahun.

    “Sejauh ini memang untuk ritel modern, laporan kemarin dari Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) baru 540 ton yang masuk. Kami harapkan dalam waktu dekat ini pasokan SPHP akan segera disalurkan,” kata Moga saat ditemui di kantor Kemendag, Rabu (6/8/2025).

    Ia mengungkapkan, keputusan penyaluran beras SPHP diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar pada 17 Juli 2025. Pemerintah, menurut Moga, terus mengupayakan agar pasokan beras SPHP kembali mengalir ke pasar ritel dalam waktu dekat.

    Lebih lanjut, Moga menegaskan, pemerintah melalui kolaborasi lintas lembaga, yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, Aprindo, hingga Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi (Perpadi), telah berkomitmen mempercepat distribusi beras SPHP ke masyarakat.

    Moga menambahkan, distribusi ini menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen tetap terjaga, terutama di tengah keresahan masyarakat atas kelangkaan beras murah di ritel belakangan ini.

    Sementara itu, dari pantauan CNBC Indonesia di 2 gerai minimarket di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, rak-rak beras terlihat kosong, dan tak nampak satupun kemasan beras SPHP.

    Salah satu pegawai toko mengungkapkan, hingga saat ini beras SPHP memang belum ada masuk atau dikirim ke tokonya. Ia hanya mendapat kabar bahwa pasokan akan datang, namun belum ada kepastian waktu.

    “Beras (SPHP) yang dari Bulog belum ada masuk. Tapi kemarin dapat info sih nanti bakal masuk, tapi belum tahu kapan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin berharap distribusi beras program SPHP dari pemerintah bisa segera masuk ke jaringan ritel. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat SPHP bisa digelontorkan,” ujar Solihin kepada CNBC Indonesia, Senin (4/8/2025).

    Namun, dia menyebut penyaluran SPHP dari gudang Bulog sampai bisa dijual di ritel modern membutuhkan waktu distribusi yang cukup lama, apalagi untuk daerah di bagian Timur Indonesia.

    “Itu kan ada proses. Ini perlu waktu untuk sampai ke ritel, sampai didistribusikan kepada gerai-gerai,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan waktu distribusi akan tergantung dari pengiriman Bulog ke gudang ritel, dan distribusi lanjutan ke gerai. “Nah kalau gudang kita di Surabaya, distribusinya ke NTT, ke NTT kan perlu waktu lagi,” jelas Solihin.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Penampakan Ban, Bahan Kimia-Kabel Listrik Rp26,4 M Sitaan Kemendag

    Penampakan Ban, Bahan Kimia-Kabel Listrik Rp26,4 M Sitaan Kemendag

    Adapun produk yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan antara lain ban, bahan baku plastik, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen, produk plastik hilir, produk kehutanan, produk hewan, bahan kimia tertentu, keramik, elektronik, kaca lembaran, barang tekstil, dan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).  (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

  • Kemendag Ekspose Kosmetik hingga Suplemen Impor Ilegal Senilai Rp26,4 Miliar

    Kemendag Ekspose Kosmetik hingga Suplemen Impor Ilegal Senilai Rp26,4 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan ekspose terhadap beragam produk yang diimpor secara ilegal dengan nilai pabean berkisar Rp26,4 miliar.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa komoditas impor yang tak memenuhi ketentuan itu mencakup ban, bahan baku plastik, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan.

    Selain itu, terdapat pula produk plastik hilir, produk kehutanan, produk hewan, bahan kimia tertentu, keramik, produk elektronik, kaca lembaran, hingga sejumlah produk tertentu.

    “Barang-barang yang tidak sesuai ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan,” kata Budi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (6/7/2025).

    Dia melanjutkan, barang yang diekspose tersebut merupakan hasil pengawasan yang dilakukan Kemendag bersama kementerian dan lembaga terkait setelah melalui kawasan pabean di empat wilayah, yakni Surabaya, Makassar, Medan, dan Bekasi. Pengawasan dilakukan pada periode Januari sampai dengan Juli 2025.

    Secara terperinci, pihaknya melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap 5.766 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

    Sebanyak 5.449 PIB dari 1.424 pelaku usaha dinyatakan sesuai dengan ketentuan berdasarkan pemeriksaan kesesuaian dalam sistem pelaporan elektronik.

    Sementara itu, sebanyak 317 PIB dari 147 pelaku usaha dilanjutkan dengan proses pengawasan di lapangan, dengan hasil 118 PIB atau 52 pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan.

    “Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha. Terkait barang-barang yang tidak sesuai ketentuan diberikan sanksi berupa larangan memperdagangkan, penarikan barang dari distribusi, dan pemusnahan barang,” tuturnya.

    Budi lantas mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan pengetatan terhadap barang-barang ilegal karena dianggap menggangu industri dalam negeri dan merugikan konsumen.

    Itu sebabnya, Kemendag mengimbau para pelaku usaha agar tidak melakukan impor secara ilegal, serta agar mengikuti prosedur sesuai aturan yang berlaku.

  • Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12%, ungguli negara tetangga

    Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12%, ungguli negara tetangga

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Mohammad Edy Mahmud (Foto : Radio Elshinta Aldi Evi Permana)

    Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12%, ungguli negara tetangga
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 5.947 triliun. Angka ini bukan hanya melampaui proyeksi pasar, tetapi juga menjadi pertumbuhan tertinggi dalam dua tahun terakhir.

    “Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II–2025 tercatat 5,12% secara tahunan dibanding Kuartal II–2024. Angka pertumbuhan secara Kuartalan 4,04% dibanding kuartal sebelumnya,” ujar Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS dalam Konferensi Pers, Selasa.

    Dibandingkan negara-negara tetangga, posisi Indonesia cukup menonjol. Malaysia mencatat pertumbuhan 4,5 persen yoy pada kuartal II-2025, menurut pembacaan awal (advance reading).

    Sementara itu, Singapura mencatat pertumbuhan 4,3 persen yoy pada kuartal II-2025, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 4,1 persen. Secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq), perekonomian Negeri Singa berbalik tumbuh 1,4 persen setelah sempat mengalami kontraksi 0,5 persen pada kuartal I.

    “Meski demikian, risiko ke bawah masih membayangi paruh kedua tahun ini, terutama akibat ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat,” demikian keterangan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, dikutip dari Bloomberg.

    Di Thailand, Bank of Thailand memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 hanya sekitar 2,3 persen yoy, menempatkan Indonesia jauh di depan.

    Meski unggul di antara beberapa negara, Indonesia masih harus mengejar Filipina dan Vietnam. Filipina baru akan merilis data pertumbuhan kuartal II pada 7 Agustus mendatang, dengan konsensus pasar memproyeksikan angka 5,5 persen yoy.

    Sementara itu, Vietnam kembali mencatat kinerja impresif dengan pertumbuhan 7,96 persen yoy pada kuartal II-2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 6,93 persen dan menjadi yang tertinggi sejak kuartal III-2023.

    Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 secara tahunan dari sisi lapangan usaha, seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha yang memberi kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan pertambangan dengan total 63,59% dari PDB.

    Dari sisi pengeluaran, pada Kuartal II–2025, secara tahunan seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif kecuali konsumsi Pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% pada Kuartal II dan PMTB tumbuh 6,99%. Sedang ekspor juga naik 10,67%. Penyumbang terbesar masih dari konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan 2,64% dari 5,12%.

    IHSG langsung melesat di zona penguatan merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,12% ini, dengan kenaikan tertinggi mencapai 7.541,35. Laju terendah IHSG berada di level 7.463,05. Sementara Kurs rupiah menguat 0,03% ke level Rp16.385/US$. (*)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Nasib Terdakwa Kasus Impor Gula, Tetap Diproses Hukum Saat Tom Lembong Dapat Abolisi Nasional 6 Agustus 2025

    Nasib Terdakwa Kasus Impor Gula, Tetap Diproses Hukum Saat Tom Lembong Dapat Abolisi Nasional 6 Agustus 2025

    Nasib Terdakwa Kasus Impor Gula, Tetap Diproses Hukum Saat Tom Lembong Dapat Abolisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Abolisi yang diterima eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menimbulkan perdebatan baru dalam kasus importasi gula di tahun 2015-2016.
    Para terdakwa yang berasal dari kalangan korporasi menuntut agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencabut dakwaan terhadap mereka karena Tom, sebagai pelaku utama dalam kasus ini, sudah bebas dan ditiadakan proses serta akibat hukumnya.
    Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (5/8/2025) para kuasa hukum terdakwa menyampaikan sebuah surat permohonan tersebut kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU).
     “Kami mohon kepada Kejaksaan agar Kejaksaan menarik mencabut surat dakwaan,” ujar kuasa hukum dari Direktur PT Angels Products Tony Wijaya, Hotman Paris, yang mewakili para terdakwa.
    Hotman mengatakan, dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2025 tentang abolisi kepada Tom Lembong, proses hukum importasi gula dinilai sudah sepatutnya ditiadakan.
    “Intinya majelis, terkait dengan adanya Keppres tentang abolisi yang tegas-tegas menyatakan semua proses hukum dan akibat hukumnya terkait kasus gula impor ditiadakan,” kata Hotman.
    Ia menyinggung posisi Tom selaku eks Mendag yang dulu duduk sebagai terdakwa dan diduga memperkaya pihak korporasi.
    Tom dinilai sebagai pelaku utama tindak pidana, sementara pihak korporasi merupakan pihak yang turut serta.
    Karena Tom Lembong sudah menerima abolisi alias proses dan akibat hukumnya sudah ditiadakan, pihak korporasi meminta agar kasus mereka juga dicabut.
    “Tom Lembong dituduh melakukan pelanggaran hukum untuk memperkaya klien kami. Padahal, Tom Lembong sudah tidak lagi diproses akibat hukum,” kata Hotman.
    Dalam sidang kemarin, pihak Kejagung yang diwakili JPU mengusulkan agar sidang untuk terdakwa lainnya tetap dilanjutkan.
    Salah seorang JPU mengingatkan, dalam keputusan presiden yang diteken Presiden Prabowo Subianto, hanya Tom Lembong yang mendapatkan abolisi.
    “Di dalam keppres tersebut, kan tidak implisit menyebutkan para terdakwa. Cuma di situ hanya untuk satu orang, saudara Thomas Trikasih Lembong di keppres nomor 18 tahun 2025,” kata JPU itu.
    Menilik ke belakang, Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung Sutikno juga pernah menegaskan bahwa keppres itu mengaturr abolisi yang diberikan Presiden Prabowo bersifat personal untuk Tom Lembong.
    Abolisi untuk Tom juga sudah disebutkan tidak menghentikan proses pidana bagi terdakwa lainnya.
    “Jadi, proses (penegakan hukum) ini kan bukan berarti diberhentikan, terus bebas gitu untuk yang lainnya. Enggak, enggak. Ini hanya yang bersangkutan, Pak Tom Lembong, diberikan abolisi. Secara perseorangan, sendirian, di perkara ini,” kata Sutikno, Jumat (1/8/2025) lalu.
    Sutikno menjelaskan, penyidik punya banyak cara untuk melakukan penyidikan.
    Selain kesaksian dari Tom, ada barang bukti lain yang mendukung untuk membuktikan adanya korupsi impor gula.
    “Kita menangani perkara kan pakai alat bukti yang ada. Alat bukti kan banyak. Itu perkara lain tetap berjalan,” ujar dia menegaskan.
    Kendati para terdakwa mengajukan keberatan, majelis hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan sidang.
    “Majelis mengambil sikap untuk tetap dilanjutkan. Sementara kalau nanti ada perkembangan terbaru, ya majelis juga akan menentukan sikapnya lagi,” kata ketua majelis hakim Dennie Arsan Fatika di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa.
    Dennie menegaskan, majelis hakim tidak mengesampingkan permohonan yang diajukan terdakwa, tetapi hakim sepakat dengan jaksa bahwa hanya Tom Lembong yang mendapatkan abolisi dari Prabowo.
    “Kami tetap bersikap, karena memang keppres berupa abolisi yang ditujukan hanya kepada satu orang. Satu orang terdakwa, tidak menunjuk kepada terdakwa lainnya walaupun perkara atau kasusnya adalah bersamaan,” kata Dennie.
    Hakim berpendapat, kehadiran JPU hari ini juga menunjukkan sikap Jaksa Agung terhadap kasus importasi gula.
    “Adanya penuntut umum tetap hadir di persidangan hari ini, kehadiran penuntut umum di sini, kami rasa ya secara tidak langsung tetap merupakan perintah dari Jaksa Agung untuk meneruskan perkara ini,” lanjut Dennie.
    Namun, jika memang nanti ada perubahan sikap, majelis hakim juga akan menyingkap lagi.
    Dennie meminta semua pihak memaklumi dan mengerti keputusan yang diambil oleh majelis hakim.
    Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, permintaan para terdakwa ini masuk akal karena usai abolisi, Tom dianggap tidak berbuat salah dalam kasus impor gula.
    “Secara logika bisa ya, karena keputusan importasi gula dianggap tidak ada dan tidak bermasalah,” kata Fickar saat dihubungi, Rabu (6/8/2025).
    Ia mengatakan, jika melihat konstruksi kasus yang ada, abolisi yang diterima Tom bisa berdampak pada kasus yang tengah dijalani terdakwa dari pihak korporasi ini.
     
    “Dampaknya seharusnya berlaku juga pada mereka yang didakwa soal kasus (impor gula),” ujar dia.
    Selain Tom Lembong, ada 10 terdakwa lain yang juga diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.
    Satu terdakwa telah divonis bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
    Ia adalah Mantan Direktur PT PPI, Charles Sitorus, yang dihukum 4 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.
    Sementara, ada sembilan terdakwa dari pihak korporasi yang masih menjalani proses persidangan.
    Para terdakwa ini adalah, Direktur Utama (Dirut) PT Angels Products, Tony Wijaya NG; Direktur PT Makassar Tene, Then Surianto Eka Prasetyo; Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya, Hansen Setiawan; Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, Indra Suryaningrat,
    Kemudian, Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Eka Sapanca; Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, Wisnu Hendraningrat; kuasa Direksi PT Duta Sugar International, Hendrogiarto A Tiwow; Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Hans Falita Hutama; dan Direktur PT Kebun Tebu Mas, Ali Sandjaja Boedidarmo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12%, ungguli tiga negara ASEAN  

    Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12%, ungguli tiga negara ASEAN  

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12%, ungguli tiga negara ASEAN  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp5.947 triliun. Angka ini bukan hanya melampaui proyeksi pasar, tetapi juga menjadi pertumbuhan tertinggi dalam dua tahun terakhir.

    “Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II–2025 tercatat 5,12% secara tahunan dibanding Kuartal II–2024. Angka pertumbuhan secara Kuartalan 4,04% dibanding kuartal sebelumnya,” ujar Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS dalam Konferensi Pers, Selasa (5/8). 

    Dibandingkan negara-negara tetangga, posisi Indonesia cukup menonjol. Malaysia mencatat pertumbuhan 4,5 persen yoy pada kuartal II-2025, menurut pembacaan awal (advance reading).

    Sementara itu, Singapura mencatat pertumbuhan 4,3 persen yoy pada kuartal II-2025, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 4,1 persen. Secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq), perekonomian Negeri Singa berbalik tumbuh 1,4 persen setelah sempat mengalami kontraksi 0,5 persen pada kuartal I.

    “Meski demikian, risiko ke bawah masih membayangi paruh kedua tahun ini, terutama akibat ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat,” demikian keterangan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, dikutip dari Bloomberg.

    Di Thailand, Bank of Thailand memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 hanya sekitar 2,3 persen yoy, menempatkan Indonesia jauh di depan.

    Meski unggul di antara beberapa negara, Indonesia masih harus mengejar Filipina dan Vietnam. Filipina baru akan merilis data pertumbuhan kuartal II pada 7 Agustus mendatang, dengan konsensus pasar memproyeksikan angka 5,5 persen yoy.

    Sementara itu, Vietnam kembali mencatat kinerja impresif dengan pertumbuhan 7,96 persen yoy pada kuartal II-2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 6,93 persen dan menjadi yang tertinggi sejak kuartal III-2023.

    Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 secara tahunan dari sisi lapangan usaha, seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha yang memberi kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan pertambangan dengan total 63,59% dari PDB.

    Dari sisi pengeluaran, pada Kuartal II–2025, secara tahunan seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif kecuali konsumsi Pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% pada Kuartal II dan PMTB tumbuh 6,99%. Sedang ekspor juga naik 10,67%. Penyumbang terbesar masih dari konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan 2,64% dari 5,12%.

    IHSG langsung melesat di zona penguatan merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,12% ini, dengan kenaikan tertinggi mencapai 7.541,35. Laju terendah IHSG berada di level 7.463,05. Sementara Kurs rupiah menguat 0,03% ke level Rp16.385/US$.

    Diberitakan, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Moh. Edy Mahmud menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen year-on-year (yoy) pada triwulan II 2025.

    “Besaran produk domestik bruto atau PDB pada triwulan II 2025 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp5.947 triliun, dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp3.396,3 triliun,” ujar Edy di Jakarta, Selasa.

    Edy juga menyebutkan, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen itu ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

    Edy mengatakan konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar 54,25 persen.

    Sektor itu juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Konsumsi rumah tangga terus tumbuh seiring meningkatnya belanja kebutuhan primer dan mobilitas masyarakat. Kebutuhan bahan makanan dan makanan jadi meningkat karena aktivitas pariwisata selama periode libur hari besar keagamaan dan libur sekolah,” ujar Edy.

    Sumber : Elshinta.Com

  • MA Proses Laporan Tom Lembong Terkait Hakim Pemvonis 4,5 Tahun Penjara

    MA Proses Laporan Tom Lembong Terkait Hakim Pemvonis 4,5 Tahun Penjara

    Jakarta –

    Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dalam perkara importasi gula. Mahkamah Agung akan menindaklanjuti laporan tersebut.

    “Nanti kita tanggapi,” kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Yanto saat dihubungi, Rabu (6/8/2025).

    Yanto mengatakan pengaduan Tom Lembong sudah diterima. Namun kata dia, aduan tersebut masih dilacak karena dilaporkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    “Sudah (diterima laporan), tapi baru dilacak karena melalui PTSP,” ujarnya.

    Sebelumnya, Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, proses hukum Tom Lembong dihentikan. Tom Lembong sendiri telah resmi bebas dari Rutan Cipinang.

    “Kita ingin ada evaluasi, kita ingin ada proses apa namanya sebagai bentuk kritik ya dan dilakukan evaluasi agar ke depan tidak terjadi ini proses, karena siapapun bisa loh diperlakukan seperti ini. Nah, ini yang Pak Tom tidak ingin. Nah, dia merasa selama prosesnya dia dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan dia di-backup sama masyarakat,” kata Zaid Mushafi di Gedung Mahkamah Agung, Senin (4/8).

    Selain melaporkan majelis hakim yang menangani perkaranya ke KY dan MA, Tom Lembong juga melaporkan tim penghitung kerugian negara ke Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Ombudsman.

    (wnv/eva)

  • Komisi Yudisial Segera Analisis Laporan Tom Lembong

    Komisi Yudisial Segera Analisis Laporan Tom Lembong

    Komisi Yudisial Segera Analisis Laporan Tom Lembong
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Yudisial (KY) segera menganalisis laporan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong terkait dugan pelanggaran kode etik majelis hakim yang menyidangkan kasusnya.
    “KY segera memverifikasi dan menganalisis laporan. Oleh karena itu, kami berharap kuasa hukum TL (Tom Lembong) segera melengkapi persyaratan laporan,” kata Anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata melansir Antara, Selasa (5/8/2025).
    Mukti menjelaskan KY telah menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun dan denda Rp 750 juta kepada Tom Lembong, Senin (4/8/2025).
    “KY telah mengawal kasus ini karena menarik perhatian publik melalui tugas pemantauan persidangan. Sesuai tugas dan fungsinya, KY akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan merespons cepat dengan memeriksa dan mempelajari laporannya terlebih dahulu,” ujar Mukti Fajar.
    Selain memeriksa pelapor, KY juga membuka kemungkinan memeriksa terlapor untuk menggali informasi lebih lanjut.
    KY menegaskan akan menegakkan keadilan dan merekomendasikan sanksi kepada Mahkamah Agung bila hakim yang dilaporkan terbukti melanggar kode etik.
    Dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016, Tom Lembong divonis pidana 4,5 tahun penjara setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 194,72 miliar.
    Tindak pidana korupsi yang dilakukan Tom Lembong, antara lain, dengan menerbitkan surat pengajuan atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
    Atas perbuatannya, Tom Lembong juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp 750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama enam bulan.
    Meski demikian, pada 1 Agustus 2025, Tom Lembong resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta, usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.
    Tom Lembong keluar dari Rutan Cipinang pada pukul 22.05 WIB setelah keputusan Presiden (keppres) diteken pada sore hari, yang kemudian keppres tersebut diserahkan pihak Kejaksaan Agung ke Rutan Cipinang pada malam harinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.