Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • RI Prihatin Uni Eropa Malah Banding Sengketa Baja di WTO

    RI Prihatin Uni Eropa Malah Banding Sengketa Baja di WTO

    Jakarta –

    Pemerintah buka suara merespons Uni Eropa (UE) yang mengajukan banding terhadap Putusan Panel Sengketa DS616 di WTO terkait kebijakan countervailing duties (CvD) atas produk baja nirkarat asal Indonesia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Panel WTO telah memeriksa kasus tersebut secara objektif, kemudian menyimpulkan pengenaan CVD oleh UE terhadap produk baja nirkarat dari Indonesia keliru dan melanggar aturan WTO.

    “Semestinya UE menghentikan pengenaan CVD-nya. Kami sangat prihatin atas langkah banding UE yang menyebabkan putusan panel tidak dapat diadopsi” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

    Meski UE memiliki hak prosedural untuk mengajukan banding, langkah tersebut seharusnya dilakukan untuk mencari kepastian hukum, bukan digunakan sebagai strategi terselubung agar dapat terus memberlakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan WTO.

    “Banding merupakan hak anggota WTO. Namun, keputusan UE untuk banding ke Badan Banding WTO yang tidak berfungsi saat ini justru tidak konstruktif untuk menyelesaikan sengketa ini. Padahal, UE selalu mencitrakan diri sebagai pengusung utama sistem berdasarkan aturan,” jelas Budi.

    Budi menegaskan selama ini pemerintah Indonesia sangat terbuka untuk menempuh jalu penyelesaian sengketa di luar Badan Banding WTO. Namun ia menekankan, UE selaku pihak yang kalah dalam sengketa ini malah tidak pernah mengupayakan maksimal opsi penyelesaian sengketa lainnya.

    “Pemerintah Indonesia selalu terbuka untuk mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian sengketa kasus ini. Namun, UE membatasi opsi hanya kepada mekanisme banding alternatif yang diusungnya sendiri, yaitu Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA),” terang Budi.

    “Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan penyelesaian sengketa ini dan mengimbau UE untuk segera mengubah kebijakan CvD-nya,” tegasnya.

    Sebagai informasi, sengketa DS616 bermula dari tuduhan UE bahwa Pemerintah Indonesia memberikan subsidi ilegal yang dianggap merugikan industri domestik UE. Kemudian, UE memberlakukan bea masuk imbalan sebesar 13,5-21,4% terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia sejak Maret 2022.

    Pemerintah Indonesia merespons dengan menggugat kebijakan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 24 Januari 2023. Hasil Putusan Panel yang mendukung gugatan Indonesia telah dikeluarkan pada 2 Oktober 2025.

    UE sebelumnya juga mengajukan banding dalam Sengketa Biodiesel DS618. Menurut Busan kedua hal ini berdampak negatif kepada kinerja ekspor ke UE di tengah upaya penguatan kerja sama perdagangan bilateral kedua pihak.

    (igo/hns)

  • Implementasi Permendag 33/2025, Broker Gandeng Perbankan

    Implementasi Permendag 33/2025, Broker Gandeng Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) terus melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025.

    Peraturan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal tersebut mencakup regulasi untuk broker properti.

    Ketua Umum AREBI Clement Francis mengatakan pihaknya mengajak stakeholder berkolaborasi dan bekerjasama, termasuk perbankan, untuk mendukung penuh pelaksanaan Permendag No. 33 Tahun 2025, yang mewajibkan broker properti memiliki lisensi resmi. Dukungan ini penting untuk menciptakan ekosistem bisnis properti yang lebih profesional, transparan, dan terpercaya di Indonesia.

    Oleh karena itu, AREBI mendorong perbankan hanya bekerja sama dengan Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) yang berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200. Selain itu, bank menggandeng Broker Properti berlisensi yakni yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP.

    Clement Francis menjelaskan ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui langkah ini, seperti memberikan keamanan dan kepercayaan kepada konsumen.

    “Melibatkan broker berlisensi memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui pihak yang kredibel, profesional, dan terdaftar secara resmi, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan yang lebih tinggi bagi konsumen dan perbankan, “ujar Clement Francis, dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025).

    Selain itu, menggandeng broker resmi dapat membuat proses KPR lebih efisien. Broker berlisensi dapat membantu nasabah dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan memandu proses pengajuan KPR. Dengan demikian, alur kerja perbankan menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko kredit macet.

    Kerja sama ini juga bertujuan untuk meminimalkan praktik transaksi ilegal di pasar properti. Pasalnya, semua pihak yang terlibat dalam jaringan ini adalah entitas yang sah dan terawasi.

    AREBI pun melakukan sosialisasi ke pihak perbankan pada Rabu (3/12/2025). Sejumlah 11 bank nasional ikut serta, di antaranya Bank BTN, KB Bank, Bank Danamon, dan CIMB Niaga. Hadir sebagai narasumber Andre Rachman, Analis Perdagangan Ahli Pertama, Kemendag RI.

    Andre Rachman mengatakan, Pemerintah resmi memperkuat regulasi industri broker properti melalui diterbitkannya Permendag No. 33 Tahun 2025, yang menyempurnakan regulasi perantara perdagangan properti dan memperbarui ketentuan pada Permendag No. 51/2017.

    “Penguatan regulasi ini akan membawa industri broker properti ke arah yang lebih profesional, tertib, dan kompetitif,” ujar Andre Rachman.

    Penguatan regulasi melalui Permendag 33/2025 juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola, memastikan persaingan yang adil,serta melindungi konsumen dalam transaksi properti. Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi industri broker properti menuju standar yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) menegaskan bahwa Permendag 33/2025 diterbitkan untuk memperkuat tertib niaga serta memastikan perlindungan konsumen di sektor properti yang kini berisiko menengah-tinggi.

    Andre Rachman menjelaskan bahwa Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) kini diwajibkan memenuhi standar yang lebih ketat. Kewajiban Baru P4 antara lain, harus berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200, menggunakan tenaga ahli yakni Broker Properti.

    Selain itu, Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP dan hanya terdaftar pada satu lokasi usaha NIB dan dilarang bekerja pada P4 lain.

    Untuk Broker Properti wajib berkewarganegaraan Indonesia (WNI), sementara Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti bisa warga negara asing (WNA).

    Lalu membuat perjanjian tertulis dengan pengguna jasa atau mitra co-broking, melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan (maks. 30 April) melalui sistem Kemendag, mencantumkan perizinan pada situs web dan publikasi, memenuhi ketentuan perdagangan elektronik bila beroperasi digital.

    Selanjutnya, Kemendag menetapkan batasan komisi resmi yakni jual beli sebesar 2%-5%, sewa-menyewa sebesar 5%-8%, dan dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, P4 dapat memberikan komisi kepada tenaga ahli paling banyak 70%.

    Broker juga wajib menggunakan sistem pembayaran yang berlaku secara nasional dalam setiap transaksi. P4 dilarang memfasilitasi mekanisme pembiayaan properti berbasis urun dana (crowdfunding), dilarang memfasilitasi praktik tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme, dan P4 dilarang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

    Dalam rangka mendukung upaya perlindungan konsumen, maka P4 dilarang memberikan data atau informasi secara tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak mudah diakses oleh publik dan P4 dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan.

  • Wamendag Roro Jajaki Peningkatan Perdagangan Indonesia-Turki Melalui IT-PTA

    Wamendag Roro Jajaki Peningkatan Perdagangan Indonesia-Turki Melalui IT-PTA

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Perdagangan RI (Wamendag RI) Dyah Roro Esti Widya Putri menjajaki peluang memperluas ruang liberasi perdagangan yang bermakna melalui Indonesia-Turkiye Preferential Trade Agreement (IT-PTA). Hal tersebut dilakukan Wamendag Roro saat bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan Turki, Mustafa Tuzcu di Kairo, Mesir, pada Selasa, 2 Desember 2025.

    Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela rangkaian The 4th Meeting of the D-8 Trade Ministers Council di Kairo, 1—2 Desember 2025.

    “Melalui pertemuan bilateral ini, Indonesia ingin meningkatkan perdagangan dengan Turki sesuai kesepakatan kedua pemimpin negara dalam pernyataan bersama pada pertemuan pertama High Level Strategic Cooperation Council (HLSCC) pada 12 Februari 2025. Untuk itu, Indonesia siap melanjutkan diskusi untuk mengidentifikasi langkah terbaik yang akan menguntungkan kedua negara,” ujar Wamendag Roro, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (4/12/2025).

    Berdasarkan data pada 2024, total perdagangan Indonesia-Turki mencapai USD 2,4 miliar, dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 1,5 miliar. Oleh karena itu, Indonesia memandang IT-PTA sebagai langkah strategis untuk memperdalam hubungan ekonomi antara kedua negara, sekaligus sebagai landasan penting menuju perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Turki (IT-CEPA).

    Pada pertemuan tersebut, Wamendag Roro menegaskan, Indonesia memandang penting untuk memberikan fleksibilitas yang memadai bagi kedua pihak agar cakupan produk tidak terlalu sempit dan dapat benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.

    “Indonesia juga mendorong agar sektor-sektor kunci seperti tekstil, alas kaki, serta besi dan baja tetap dibahas agar manfaat perjanjian ini dapat dirasakan secara lebih merata,” lanjut Wamendag Roro.

     

  • Mendag sebut Harbolnas momentum strategis pacu daya beli di akhir 2025

    Mendag sebut Harbolnas momentum strategis pacu daya beli di akhir 2025

    Harbolnas menjadi salah satu strategi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) merupakan momentum strategis untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada akhir tahun 2025.

    “Harbolnas menjadi salah satu strategi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4. Oleh karena itu, Harbolnas tidak hanya dipandang sebagai perayaan belanja, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun,” kata Mendag, di Jakarta, Kamis.

    Mendag mengatakan, Harbolnas tahun ini akan diselenggarakan dalam satu pekan, yakni pada tanggal 10-16 Desember, dengan puncaknya pada Jumat (12/12).

    Ajang ini pun, katanya lagi, merupakan upaya bersama dalam mendukung perkembangan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik Indonesia, dengan memberikan ruang bagi produk dan pelaku usaha dalam negeri.

    Mendag menyampaikan, Harbolnas diharapkan mampu terus menyumbang peningkatan nilai transaksi, yang selalu ditunjukkan dari tahun ke tahun.

    “Total penjualan selama Harbolnas 2024 mencapai Rp31,2 triliun, meningkat 22 persen dibandingkan Harbolnas tahun 2023 yang mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp25,7 triliun. Kontribusi transaksi produk lokal sebesar Rp16,1 triliun atau 52 persen dari total nilai transaksi Harbolnas,” kata Mendag.

    “Harbolnas tahun ini (ditargetkan) peningkatan transaksi sebesar 5-10 persen atau sebesar Rp33-34 triliun, meningkat sebesar 10 persen dibandingkan capaian tahun 2024 yaitu sebesar Rp31,2 triliun,” ujarnya menambahkan.

    Untuk mencapai target tersebut, Mendag Busan menilai sinergi antara pemerintah, industri dan pelaku usaha sangat dibutuhkan.

    Ia menyampaikan, kolaborasi ini juga ditunjukkan melalui rangkaian kegiatan Road to Harbolnas dalam bentuk pelatihan 500 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    “Kami mengharapkan momentum Harbolnas ini dapat dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat branding produk lokal, memberikan tempat yang lebih besar bagi produk lokal dan yang paling penting membangun keberdayaan masyarakat terhadap produk Indonesia,” kata Mendag.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRIN-Kemendag Siapkan Riset Atasi Hambatan Nontarif Perdagangan di 2026

    BRIN-Kemendag Siapkan Riset Atasi Hambatan Nontarif Perdagangan di 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan komitmen BRIN untuk mendukung Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengatasi berbagai kendala yang mengganggu kinerja perdagangan nasional, salah satunya hambatan non tarif.

    Hal itu disampaikannya dalam pertemuan antara BRIN dan Kemendag di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Arif menyampaikan, BRIN akan mengerahkan para penelitinya, termasuk menggandeng perguruan tinggi, untuk memperkuat riset di bidang ekonomi dan keuangan sesuai kebutuhan kementerian. Ia menegaskan pentingnya memastikan arah riset benar-benar berbasis kebutuhan Kemendag.

    “Kami akan melibatkan perguruan tinggi agar riset-riset BRIN, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, selaras dengan kebutuhan kementerian,” ujarnya, Kamis (12/12/2025).

    Ia mengatakan, BRIN dan Kemendag akan segera berkomunikasi lebih intens, termasuk melalui workshop untuk memetakan isu strategis tahun 2026.

    “Kita perlu mendiskusikan isu-isu strategis 2026, mana yang penting untuk segera diriset, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan begitu, hasil riset BRIN dapat menjadi fondasi bagi Kemendag dalam merumuskan kebijakan dan regulasi,” katanya.

    Arif menegaskan, BRIN akan membuat roadshow, agar peneliti tidak hanya bekerja berdasarkan minat pribadi, agar hasil riset dan inovasi yang dilakukan bisa memberikan dampak nyata.

    “Kami ingin memastikan riset dilakukan berdasarkan kebutuhan kementerian, agar hasilnya benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya.

     

  • Wamendag dorong produk RI lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan

    Wamendag dorong produk RI lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mendorong para pelaku usaha di Tanah Air menghasilkan produk, yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan agar semakin diterima pasar global.

    Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, saat ini produk-produk berkelanjutan telah menjadi tren global.

    “Saya melihat negara di kawasan Eropa dan Amerika saat ini telah mulai memiliki minat pada produk-produk yang sustainable atau lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, saya rasa para pelaku usaha dan industri di tanah air dapat lebih lagi memperhatikan aspek hijau dari produksi dan keberlanjutan dari bahan baku mereka,” kata Wamendag Roro Esti saat acara talkshow bertajuk “Aksi Nyata untuk Bumi Lestari” di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

    Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP Golkar itu menambahkan dalam upaya menciptakan masa depan yang berkelanjutan dibutuhkan kolaborasi lintas sektor.

    Pada periode Januari-Oktober 2025, Indonesia meraih surplus perdagangan internasional cukup signifikan yakni sebesar 33,5 miliar dolar AS.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM, yang juga Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia mengungkapkan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perkebunan bersinggungan dengan lingkungan hidup.

    Oleh karenanya, ketika mendapat mandat menjadi Menteri ESDM, Bahlil menjadikan isu lingkungan ini sebagai input konstruktif dalam pembuatan kebijakan dan tata kelola terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang diarahkan bagi pelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup.

    Sementara, Wakil Menteri ESDM Yuliot memaparkan kontribusi nyata sektor energi dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup salah satunya adalah pengembangan roadmap infrastruktur ketenagalistrikan nasional yang berkapasitas 69,5 GW dan bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) yang masuk dalam RUPTL PLN 2025-2034.

    Wamen Yuliot menambahkan roadmap tersebut memperhitungkan sebaran potensi EBT di masing-masing kawasan di Indonesia dan juga memperhitungkan jaringan transmisi ​​​​​​sepanjang 47.768 kilometer sirkuit.

    Yuliot juga menyoroti meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Jadi, inilah yang perlu kita lakukan, bagaimana kita melakukan aksi nyata, itu sesuai dengan topik kita hari ini untuk bumi yang lebih lestari. Jadi kegiatan-kegiatan ini akan memberikan dampak, aksi nyata,” ujar Yuliot.

    Sedangkan, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menegaskan komitmen Indonesia terhadap isu lingkungan dan energi semakin menguat seiring perubahan struktur kemitraan di parlemen pada periode 2024-2029.

    Ia menuturkan posisi Indonesia dalam isu lingkungan hidup sangat kuat, baik secara internal maupun eksternal.

    Hal ini tampak dari keberadaan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kementerian khusus serta penguatan mitigasi lingkungan dalam proses perizinan pertambangan di bawah Kementerian ESDM.

    Sementara itu, pegiat lingkungan Nadia Mulya memaparkan ancaman besar yang kini dihadapi manusia akibat polusi plastik.

    Dalam sebuah riset, ia menyebut bahwa masyarakat Indonesia memiliki kandungan mikroplastik tertinggi dibanding banyak negara lain.

    Karena itu, ia bersama gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mendorong keberanian pemerintah dalam kebijakan fiskal.

    “Cukai bijih plastik adalah instrumen penting. Plastik telah terbukti membahayakan dan kita memerlukan pembatasan berbasis regulasi agar perubahan terjadi secara sistematis,” ucap Nadia.

    Hadir pula dalam acara Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono secara daring dan akademisi Natalis Situmorang.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ngantuk Berat, Trump Ketiduran Saat Rapat Kabinet

    Ngantuk Berat, Trump Ketiduran Saat Rapat Kabinet

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terekam kamera sempat ketiduran saat rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa (2/12) waktu setempat.

    Rapat kabinet tersebut, seperti dilansir CNN, Rabu (3/12/2025), dimulai tepat setelah siang hari pada Selasa (2/12) waktu setempat, dengan dihadiri Trump dan jajaran menterinya.

    Pada awal rapat, Trump mengklaim dirinya “lebih jeli daripada saya 25 tahun lalu”, ketika menegur artikel New York Times (NYT) pekan lalu, yang secara panjang lebar memaparkan bahwa presiden berusia 79 tahun itu tampak melambat selama masa jabatan keduanya.

    “Trump cekatan, tetapi mereka tidak cekatan,” ucap Trump merujuk pada NYT.

    Trump mengecam wartawan atas apa yang dia anggap sebagai perlakuan tidak adil ketika membahas kesehatan dan staminanya. Dia memberikan pesan khusus untuk para wartawan: “Kalian orang gila.”

    Namun, selama satu setengah jam berikutnya, Trump tampak kesulitan untuk membuat dirinya tetap terjaga. Faktanya, Trump tampak berjuang keras, dan seringkali kalah, dalam menahan kantuk. Bahkan selama rapat kabinet, yang biasanya diwarnai hujan pujian untuk Trump, sang Presiden AS itu berulang kali tampak tertidur.

    Sekitar 15 menit setelah dia mengkritik artikel NYT, Trump tampak kesulitan untuk tetap membuka mata saat Menteri Perdagangan Howard Lutnick memuji perang dagang yang dikobarkan Trump, dan melontarkan pujian berbunyi: “Kabinet terhebat yang pernah ada untuk presiden terhebat yang pernah ada”.

    Kedipan mata Trump tampak melambat ketika dia mendengarkan pemaparan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Scott Turner, juga Menteri Pertanian Brooker Rolins. Perjuangan Trump untuk menahan kantuk semakin berat ketika Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Tenaga Kerja Lori Chavez-DeRemer, dan Administrator Badan Perlindungan Lingkungan Lee Zeldin berbicara.

    Saat Menteri Pendidikan Linda McMahon dan Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Robert F Kennedy Jr berbicara, Trump tampak terdiam dengan kedua matanya tertutup selama 10 detik hingga 15 detik, sebelum akhirnya dia menggerakkan matanya atau mengangguk.

    Tepat sebelum pukul 13.45 waktu setempat, Trump masih terlihat berjuang menahan kantuk ketika Menteri Luar Negeri Marco Rubio memuji upayanya mengakhiri perang. Namun bedanya, kali ini Trump yang tampak mengantuk lebih terlihat jelas karena dia duduk tepat di sebelah Rubio, dan kamera terus menyorot keduanya.

    Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt membela Trump, dengan mengatakan sang Presiden AS itu “mendengarkan dengan saksama dan memimpin keseluruhan rapat kabinet yang berlangsung maraton selama tiga jam”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Zulhas: RI berpeluang raup Rp60 triliun dari suplai makanan haji-umrah

    Zulhas: RI berpeluang raup Rp60 triliun dari suplai makanan haji-umrah

    selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan Indonesia memiliki potensi ekonomi sebesar Rp60 triliun dalam penyediaan atau suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah.

    Pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk menangani berbagai aspek terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

    Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan suplai makanan menjadi prioritas awal karena volume kebutuhan yang sangat besar dan selama ini masih didominasi pasokan dari luar negeri.

    “Untuk makanan saja, kita punya 221 ribu haji dan 1,7 juta pelaku ibadah umrah. Nilainya bisa mencapai Rp50 triliun-Rp60 triliun. Nah ini sekarang, sebagian besar itu disuplai oleh negara lain. Ini akan kita coba bagaimana agar kita bisa mensuplai,” ujar Zulhas.

    Ia menjelaskan bahwa selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri.

    Menurut dia, jika Indonesia mampu mengambil peluang untuk memasok makanan tersebut maka perputaran uang itu dapat terjadi di dalam negeri dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha lokal.

    Pemerintah sedang menyiapkan langkah agar Indonesia dapat mulai memasok sebagian kebutuhan tersebut, dan secara bertahap memperluas kapasitas sesuai kemampuan industri pangan dalam negeri.

    Lebih lanjut, upaya memaksimalkan peluang ekonomi dari suplai makanan ini, sekaligus berpotensi menekan biaya haji.

    “Kan uangnya ini kan, masuk ke sana (Arab Saudi) tuh. Nah kalau ini (suplai dari Indonesia), masuk ke sini. Kalau di sana harganya 2 dolar AS, di sini mungkin 1,8 dolar AS, bisa lebih murah kan berarti ongkosnya,” jelasnya.

    Pada Oktober 2025, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas ekspor produk Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan jamaah haji dan umrah di Arab Saudi.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kerja sama itu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ekspor nasional, sekaligus memperluas pasar produk Indonesia di sektor haji dan umrah.

    “Kita nanti membantu mencarikan suplier, suplier dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang siap untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan jamaah di sana,” ujar Budi usai menyaksikan penandatanganan kerja sama Kemendag dengan BPKH di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (16/12).

    Kebutuhan jamaah haji dan umrah yang mencapai lebih dari dua juta orang per tahun, menjadi pasar yang sangat potensial untuk produk Indonesia, khusus makanan, bumbu dan perlengkapan ibadah, katanya.

    Selain itu, ekspor produk lokal juga memiliki peluang yang besar untuk digunakan oleh jamaah dari negara lain.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral Penjarahan Minimarket di Sibolga, Begini Respons Kemendag

    Viral Penjarahan Minimarket di Sibolga, Begini Respons Kemendag

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan prioritas utama pemerintah tetap pada percepatan distribusi bantuan pangan dan kebutuhan pokok bagi warga terdampak, di tengah insiden penjarahan di sejumlah gerai ritel di Sibolga, Sumatra Utara.

    Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan penjarahan merupakan kejadian luar biasa, tetapi saat ini perhatian utama harus tertuju pada penyaluran bantuan.

    “Ini kejadian luar biasa, kami juga sudah komunikasi dengan Aprindo [Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia]. Aprindo pada prinsipnya menyampaikan yang penting itu adalah bagaimana caranya masyarakat yang terdampak bencana itu bisa mendapatkan barang kebutuhan pokok dulu,” ujar Iqbal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Iqbal menuturkan, Aprindo justru telah bergerak cepat mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak. Dia menambahkan, pemerintah meminta semua pihak untuk tidak memperbesar isu penjarahan minimarket, karena yang paling mendesak adalah memastikan warga mendapatkan kebutuhan pokok.

    “Mari kita tidak membahas masalah yang belum jadi perintah saat ini, karena ini bencana,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Aprindo Solihin menilai insiden penjarahan di gerai ritel hanya dilakukan oleh oknum dan tidak mencerminkan niatan dari pelaku industri.

    “Kan itu hanya dilakukan oleh oknum, kan nggak ada niatan,” kata Solihin saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

    Sayangnya, Solihin enggan merinci jumlah anggota Aprindo yang terdampak. Namun, dia menyatakan fokus utama saat ini bukan menghitung kerugian materiil anggota, melainkan memastikan bantuan cepat dan tepat sasaran bagi para korban banjir di wilayah Sumatra.

    Solihin menyampaikan anggota Aprindo telah berupaya memberikan bantuan, meski jangkauan terbatas melalui aparat kepolisian setempat, lantaran tidak dapat langsung menjangkau semua lokasi terdampak.

    Adapun, penjarahan terjadi di Alfamart dan Indomaret di Sibolga, Sumatra Utara. Selain itu, gudang Perum Bulog di Sibolga juga menjadi sasaran.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, warga yang telah terisolasi sejak Senin (25/11/2025) dilaporkan beramai-ramai menerobos masuk ke gudang. Mereka merobohkan pagar gerbang, merusak gembok, dan mengambil beras serta minyak goreng yang tersimpan di dalam gudang.

    “Kami memahami bahwa masyarakat sedang berada dalam situasi darurat akibat bencana banjir yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan terputusnya akses pangan,” kata Kepala Bulog Kanwil Sumut Budi Cahyanto, Minggu (30/11/2025).

  • Ekspor Thailand Mandek Akibat Banjir, RI-Vietnam Berpeluang Rebut Pasar

    Ekspor Thailand Mandek Akibat Banjir, RI-Vietnam Berpeluang Rebut Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Banjir besar di Thailand selatan melumpuhkan ekspor komponen teknologi dan suku cadang otomotif dari pusat logistik Hat Yai, membuka peluang bagi Indonesia dan Vietnam merebut pasar regional.

    Dalam pernyataan resminya pada Selasa (2/12/2025), Kementerian Perdagangan Thailand menyebut Hat Yai kini menjadi titik kemacetan utama distribusi ekspor.

    “Hat Yai telah menjadi bottleneck kami. Meskipun pos lintas batas masih beroperasi, faktanya sebagian besar rute menuju pos tersebut tergenang banjir atau tidak dapat dilalui,” ungkap kementerian dikutip dari Bloomberg.

    Dengan terputusnya jalan utama dan dihentikannya layanan kereta api, arus pengiriman barang ke Malaysia nyaris terhenti. Kondisi itu membuat para eksportir tidak dapat mengirimkan produk mereka. “Para eksportir praktis tidak bisa memindahkan barang keluar,” tambah kementerian.

    Jutaan warga Thailand terdampak bencana ini. Sekitar 800.000 rumah tangga mengalami kerusakan serius, sementara lebih dari 100.000 unit kendaraan dilaporkan hilang atau rusak. 

    Pemerintah memperkirakan nilai kerugian mencapai sekitar 500 miliar baht atau setara US$15,6 miliar. Universitas Kamar Dagang Thailand menyebut banjir kali ini sebagai yang terburuk sepanjang sejarah di wilayah Thailand selatan.

    Kementerian Perdagangan menilai gangguan berulang terhadap rantai pasok dapat menggerus kepercayaan terhadap Thailand sebagai pusat distribusi regional.

    “Disrupsi berulang seperti ini merusak kepercayaan terhadap keandalan Thailand sebagai hub rantai pasok. Jika kami tidak bisa menjamin ketepatan pengiriman, pembeli akan mencari pemasok lain,” ujar kementerian melalui kantor Trade Policy and Strategy Office.

    Kementerian memperingatkan Vietnam dan Indonesia tidak akan menunggu hingga Thailand pulih. “Jika pembeli luar negeri beralih ke pemasok alternatif sekarang, akan sangat sulit untuk merebut kembali pasar di kemudian hari,” lanjut pernyataan tersebut.

    Thailand berpotensi menghadapi tambahan kerugian hingga US$400 juta per bulan apabila kondisi banjir terus berlanjut. Sejumlah komoditas yang terdampak meliputi komponen elektronik, suku cadang otomotif, hingga lateks pekat.

    Dalam beberapa kasus, banjir juga menghambat penerbitan sertifikat asal barang atau certificate of origin yang dibutuhkan untuk proses ekspor. 

    Selain itu, medan wilayah Hat Yai yang berbentuk cekungan, khususnya di Provinsi Songkhla yang menjadi daerah terdampak terparah, nyaris memutus akses eksportir ke pos lintas batas Sadao dan Padang Besar. Kedua titik tersebut selama ini menangani sekitar 96% perdagangan lintas batas Thailand–Malaysia.

    Bencana banjir terjadi di penghujung tahun yang penuh tantangan bagi Thailand. Pada Maret, negara tersebut terdampak gempa besar di Myanmar, sementara pada Juli terjadi bentrokan perbatasan dengan Kamboja yang menewaskan puluhan orang.

    Dari sisi ekonomi, produk domestik bruto (PDB) Thailand tercatat menyusut 0,6% pada kuartal III/2025 dibandingkan kuartal sebelumnya. Banjir kali ini diperkirakan akan semakin menekan sektor pariwisata nasional yang sejak beberapa waktu terakhir telah menunjukkan perlambatan.