Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Mendag Pastikan Ekspor Lain Tetap Jalan Meski Ada Temuan Udang Kena Zat Radioaktif

    Mendag Pastikan Ekspor Lain Tetap Jalan Meski Ada Temuan Udang Kena Zat Radioaktif

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration/FDA) Amerika Serikat (AS) pada Selasa (19/8/2025) waktu setempat mengumumkan penarikan udang beku yang diimpor dari Indonesia karena berpotensi terkontaminasi isotop radioaktif, Cesium-137. Soal ini, pemerintah mengaku kegiatan ekspor masih akan tetap berjalan sembari melakukan inspeksi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

    Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengaku pihaknya masih dalam proses menginspeksi tuduhan yang dilayangkan AS atas produk udang beku yang diimpor dari Indonesia. Ia bilang, pihak AS sudah menghentikan peredaran produk tersebut yang telah beredar di ritel AS.

    “Baru yang kasus itu ‘kan yang ditemukan, yang lain ‘kan tidak ada masalah. Sementara kita inspeksi, benar-tidak itu tuduhan yang dari Amerika. Kita harus memastikan bahwa semua itu benar atau tidak, biar semua menjadi valid,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Melansir dari laman resmi FDA, produk udang yang dimaksud diimpor dari PT Bahari Makmur Sejati dan dijual di sejumlah gerai Walmart di AS. Sejauh ini, FDA masih menyelidiki laporan adanya kontaminasi Cesium-137 dalam kontainer pengiriman dan produk udang beku tersebut.

    Ketika ditanya perihal penghentian sementara ekspor produk dari perusahaan terkait, Budi mengatakan sejauh ini pihaknya masih berkoordinasi dengan K/L terkait untuk langkah lanjutan. Budi bilang, ia sudah berbicara dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dalam memutuskan langkah lanjutan dari temuan ini.

    “Kita yang lain tidak ada masalah, ‘kan itu yang ditemukan satu itu, ya. Nanti kalau yang lain juga ternyata oke, ya ‘kan tidak ada masalah. Sementara itu ‘kan yang menghentikan ‘kan Amerika, produk yang sudah masuk. Yang belum masuk ‘kan tidak ada masalah. Jadi, kita koordinasinya dengan KKP ya, dengan perwakilan kita di luar negeri. Mudah-mudahan tidak ada masalah,” ucapnya.

    Untuk diketahui, sampai saat ini FDA masih menyelidiki laporan adanya kontaminasi Cesium-137 dalam kontainer pengiriman dan produk udang beku tersebut. FDA mengatakan bahwa tingkat radioaktif yang terdeteksi minimal dan produk tersebut tidak akan menimbulkan ‘bahaya akut’ bagi konsumen.

    Tidak ada udang yang diimpor oleh perusahaan tersebut dan dijual di toko-toko AS yang dinyatakan positif radioaktif, kata FDA. Namun, FDA menambahkan bahwa udang beku dari perusahaan tersebut tampaknya telah disiapkan, dikemas, atau disimpan dalam kondisi yang tidak higienis sehingga mungkin terkontaminasi Cs-137 dan dapat menimbulkan masalah keamanan.

    Tonton juga video “Temuan Kontaminasi Cs-137 Bikin Udang Beku dari RI Ditarik AS” di sini:

    (eds/eds)

  • Mendag Sudah Ngobrol dengan Menteri KP soal Udang Terpapar Zat Radioaktif

    Mendag Sudah Ngobrol dengan Menteri KP soal Udang Terpapar Zat Radioaktif

    Jakarta –

    Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan penarikan produk udang beku yang diimpor dari Indonesia karena berpotensi terkontaminasi isotop radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

    Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Kelakuan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dalam memutuskan langkah lanjutan dari temuan ini.

    “Tadi kebetulan saya juga ketemu dengan Pak Menteri KKP, tadi rapat. Jadi, kita sudah koordinasi dengan KKP, dengan Bapeten. KKP dan Bapeten sedang melakukan inspeksi mengenai Cesium-137,” ujar Budi saat konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Budi mengaku akan mengevaluasi kejadian ini supaya ke depannya produk yang akan diekspor tidak mengalami kejadian serupa. Terlebih, ia bilang, ekspor produk pangan punya standardisasi yang tinggi.

    “Kita terus koordinasi, nanti ke depannya biar kita ada evaluasi supaya produk-produk kita ke Amerika atau ke mana pun. Ini ‘kan bagian dari produk pangan, memang pangan itu biasanya standarnya sangat tinggi. Kita harus mempersiapkan dengan baik biar ke depan tidak ada lagi masalah-masalah seperti ini,” ucapnya.

    “Kita terus komunikasi, tadi pagi saya telepon-teleponan dengan kedutaan kita di Amerika,” tutupnya.

    Untuk diketahui, mengutip dari laman resmi FDA, produk udang yang dimaksud diimpor dari PT Bahari Makmur Sejati dan dijual di sejumlah gerai Walmart di AS. Sejauh ini, FDA masih menyelidiki laporan adanya kontaminasi Cesium-137 dalam kontainer pengiriman dan produk udang beku tersebut.

    FDA mengatakan bahwa tingkat radioaktif yang terdeteksi minimal dan produk tersebut tidak akan menimbulkan ‘bahaya akut’ bagi konsumen. Tidak ada udang yang diimpor oleh perusahaan tersebut dan dijual di toko-toko AS yang dinyatakan positif radioaktif, kata FDA.

    Namun, FDA menambahkan bahwa udang beku dari perusahaan tersebut “tampaknya telah disiapkan, dikemas, atau disimpan dalam kondisi yang tidak higienis sehingga mungkin terkontaminasi Cs-137 dan dapat menimbulkan masalah keamanan.”

    Tonton juga video “Temuan Kontaminasi Cs-137 Bikin Udang Beku dari RI Ditarik AS” di sini:

    (eds/eds)

  • Sidak Pasar Rau, Mendagri sebut harga bahan pokok di Serang stabil

    Sidak Pasar Rau, Mendagri sebut harga bahan pokok di Serang stabil

    Serang (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan harga sejumlah bahan pokok (bapok) di Kota Serang, Banten, relatif stabil dan terkendali setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Rau.

    “Kita pagi ini melaksanakan kunjungan mendadak untuk mengecek harga-harga di Pasar Rau, yang merupakan salah satu barometer harga di Kota Serang,” kata Mendagri Tito Karnavian di Serang, Banten, Rabu.

    Berdasarkan hasil pantauannya, harga komoditas yang sebelumnya kerap menjadi pemicu inflasi seperti bawang merah kini stabil di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga berbagai jenis cabai yang rata-rata berada di angka Rp35.000 per kilogram.

    “Dulu bawang merah pernah sampai Rp60.000-Rp70.000, cabai juga dulu pernah Rp100.000, sekarang stabil,” ujarnya.

    Tito juga menyoroti stabilitas harga beras yang menurutnya sangat terbantu oleh intervensi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog. Beras SPHP yang dijual Rp12.000 per kilogram dinilai efektif menahan kenaikan harga di pasaran.

    “Ini yang membuat harganya stabil. Jadi, saya terima kasih banyak kepada Badan Pangan Nasional dengan Bulog, kerjanya hebat,” puji Mendagri.

    Meskipun sebagian besar harga komoditas stabil, Tito menemukan keluhan dari pedagang mengenai kurangnya pasokan minyak goreng kemasan rakyat, Minyakita.

    “Harga Minyakita stabil, tapi keluhannya adalah suplai kepada mereka jumlahnya kurang,” jelasnya.

    Terkait temuan tersebut, Mendagri menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang berwenang mengatur kuota Kewajiban Pasar Domestik (DMO) dan distribusi minyak goreng nasional.

    Sementara itu, harga daging ayam juga terpantau relatif stabil, sedangkan harga tomat mengalami penurunan dari Rp20.000 menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri minta Pemda dukung Perum Bulog pada Program SPHP

    Kemendagri minta Pemda dukung Perum Bulog pada Program SPHP

    Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).. Foto: Kemendagri

    Kemendagri minta Pemda dukung Perum Bulog pada Program SPHP
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 19:51 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung upaya Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam merealisasikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dengan begitu, upaya stabilisasi harga beras di daerah diharapkan berjalan lebih efektif.

    Hal itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    “Bulog tidak bisa sendiri Bapak-Ibu sekalian yang hadir, narasumber. Semua teman-teman yang hadir di daerah untuk segera memasifkan ini, bantu untuk memasifkan penjualan beras SPHP ini supaya harganya bisa segera turun,” ujar Tomsi.

    Selain itu, Tomsi mengingatkan, saat ini pemerintah telah menyediakan stok beras yang cukup bagi masyarakat. Hal itu perlu didukung dengan distribusi yang cepat dan optimal, lantaran kualitas beras kerap kali tidak bisa bertahan lama. Ia mengimbau Pemda untuk mengundang Bulog di daerah masing-masing agar pasokan beras dapat segera disalurkan kepada masyarakat.

    Diharapkan daerah untuk mewaspadai kenaikan sejumlah harga komoditas, seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam, hingga minyak goreng. Khusus mengenai minyak goreng, ia mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengoptimalkan persediaan MinyaKita.

    Menurutnya, jika ketersediaan minyak telah terpenuhi dengan baik, proses distribusinya akan dapat direalisasikan secara maksimal. Tomsi menyebut dirinya bersama para pihak terkait siap apabila diundang oleh Kemendag guna membahas kebijakan tersebut secara teknis.

    “Sesuai dengan penyampaian Bapak Presiden kemarin bahwa kita sebagai negara terbesar yang memiliki kebun kelapa sawit, nah tinggal dimohon dari [Kementerian] Perdagangan untuk bisa membantu itu. Kami juga bersedia kalau diundang,” pungkasnya.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

    Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA – Impor pakaian bekas masih terus mengalir, hal ini merusak pasar industri tekstil dalam negeri. Bahkan, dalam inspeksi mendadak alias Sidak, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap temuan pakaian bekas impor mencapai puluhan miliar di Bandung, Jawa Barat.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa peredaran pakaian bekas impor berpotensi merusak industri tekstil dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam negeri.

    “Jadi sekali lagi, barang-barang ini akan mengganggu industri di dalam negeri, industri tekstil, serta akan mengganggu UMKM kita,” kata Budi di Bandung, Jawa Barat, Selasa.

    Menurut Budi, pakaian bekas impor dilarang karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan mengenai kebijakan impor dan barang yang dilarang impor.

    “Banyak industri kita tidak bisa bersaing. Selain itu konsumen tidak terlindungi karena pakaian bekas ini sebenarnya tidak layak dipakai dari sisi kesehatan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menyebut Kemendag telah menyita sebanyak 19.391 “ballpres” (pakaian bekas) senilai lebih dari Rp112,3 miliar pada 14–15 Agustus 2025 di 11 gudang penyimpanan pakaian bekas impor (thrifting) di wilayah Jawa Barat.

    “Barang-barang ini semuanya pakaian bekas impor dari Korea Selatan, Jepang, dan China. Total nilai dari barang ilegal ini mencapai Rp112,3 miliar ,” kata Budi.

    Budi merinci, penyitaan dilakukan di tiga gudang di Kota Bandung dengan jumlah 5.130 bal senilai Rp24,75 miliar, lima gudang di Kabupaten Bandung sebanyak 8.061 bal senilai Rp44,2 miliar, serta tiga gudang di Kota Cimahi sebanyak 6.200 bal senilai Rp43,4 miliar.

    Dirinya juga mengajak masyarakat untuk mendukung pemberantasan perdagangan ilegal pakaian bekas impor. “Mari kita bersama-sama memerangi barang-barang ilegal ini yang jelas-jelas merugikan kita bersama,” kata dia.

     

  • Badai PHK Tekstil Masih Terjadi, Pengusaha Tuding Mafia Impor Biang Keladi

    Badai PHK Tekstil Masih Terjadi, Pengusaha Tuding Mafia Impor Biang Keladi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pegiat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menuding mafia kuota impor sebagai biang kerok keterpurukan sektor tekstil nasional. Kehadiran mafia impor juga menjadi salah satu pemicu badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi.

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mencatat sekitar 250.000 pekerja terkena PHK akibat penutupan 60 pabrik sepanjang 2023-2024.

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) baru-baru ini juga merilis data pengurangan tenaga kerja sampai dengan Agustus 2025 sekitar 400.000 orang yang didominasi sektor TPT dan alas kaki.

    Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil menilai hal tersebut terjadi tak lepas dari kehadiran mafia kuota impor. Adapun, kuota impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian setiap tahunnya terus naik.

    “Tapi di sisi lain kita lihat banyak perusahaan tutup dan PHK karena tidak mampu bersaing dengan barang impor. Artinya, kuota impor yang dikeluarkan Kemenperin telah memakan porsi produk lokal di pasar domestik,” kata Agus dalam keterangan resminya, Selasa (19/8/2025).

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), impor benang dan kain pada 2016 masing-masing hanya sebesar 230.000 ton dan 724.000 ton. Namun, pada 2024, impor kedua produk tersebut masing-masing telah mencapai 462.000 ton dan 939.000 ton.

    Untuk diketahui, kuota impor tekstil diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui pertimbangan teknis (Pertek) berdasarkan peraturan tata niaga impor dari Kementerian Perdagangan.

    Dalam hal ini, Agus menerangkan bahwa tak sedikit keluhan dari industri lokal tentang kuota impor yang
    mereka ajukan umumnya hanya diberikan kurang dari sepertiga kapasitas produksinya per tahun.

    “Kalau kebutuhan industri dari impor hanya diberikan 30%, tapi data impornya naik, lantas kuota impor yang besar diberikan pada siapa?” ungkap Agus.

    Di sisi lain, Sekjen APSyFI Farhan Aqil Syauqi menyoroti kontribusi sektor TPT terhadap produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya terus turun dari 1,16% pada 2016 hingga hanya 0,99% pada 2024.

    Tak hanya itu, neraca perdagangan TPT juga turun dari US$3,6 miliar pada 2016 hingga hanya US$2,4 miliar pada 2024.

    “Bahkan dari sisi volume, perdagangan TPT kita sudah minus 57.000 ton sejak tahun 2017 dan defisitnya terus membesar karena pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekspor,” ungkapnya.

    Terkait dengan data pertumbuhan industri TPT sebesar 4,35% pada kuartal II/2025 secara tahunan yang
    dipublikasikan oleh BPS, dia menjelaskan bahwa data BPS sudah benar sesuai dengan metode statistik yang digunakan.

    “Tapi memang BPS kan tidak menghitung importasi ilegal yang seharusnya menjadi pengurang dalam perhitungan PDB,” ungkapnya.

    Pihaknya juga mengakui bahwa ada investasi baru yang juga mendongkrak angka pertumbuhan. Namun, di sisi lain,  terdapat investasi mangkrak yang tidak diperhitungkan.

    “Ya memang kan dalam perhitungan PDB yang dihitung hanya tambahan investasinya saja, investasi yang berhenti tidak dihitung sebagai pengurang,” jelasnya.

    Terkait dengan mafia kuota impor tekstil yang dituduhkan, Aqil enggan menanggapinya meskipun anggotanya sangat terpengaruh dengan banjirnya barang impor.

    “Perlu diselidiki lebih lanjut, tapi dengan posisi Kemenperin yang menolak usulan pengenaan bea masuk antidumping [BMAD] untuk benang filamen, sepertinya mafia kuota impor itu memang ada,” pungkasnya.

    Bisnis telah mencoba menghubungi pihak Kemenperin, dalam hal ini Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief, untuk memberikan tanggapan. Namun, tidak ada respons hingga berita ini ditayangkan.

  • Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi

    Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) memprediksi bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan terjadi di Indonesia dalam satu tahun ke depan.

    Presiden KSPN Ristadi menyoroti regulasi pemerintah sebagai salah satu variabel yang berpengaruh terhadap kondisi industri dalam negeri, yang berimplikasi langsung dengan tingkat pengangguran.

    “Saya kira tren ke depan dalam satu tahun ini PHK akan masih terus terjadi, tinggal nanti soal fluktuasinya apakah lebih besar dari kemarin atau tidak,” kata Ristadi kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).

    Terbaru, pihaknya menerima informasi bahwa pemerintah akan membatasi dan menaikkan harga gas bumi tertentu (HGBT). Hal ini diperkirakan akan berdampak terhadap kelangsungan usaha industri padat energi seperti keramik, baja, hingga kaca.

    Sebelumnya, sejumlah pelaku industri mengeluhkan kondisi pasokan gas yang tidak stabil, terlebih untuk kebijakan gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Alhasil, pengusaha harus menanggung beban harga gas regasifikasi yang lebih mahal.

    Adapun, kebijakan gas murah industri atau harga gas bumi tertentu (HGBT) tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.

    Mengacu beleid tersebut, pemerintah mematok harga gas yang lebih mahal dari periode sebelumnya yakni US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu.

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) sebelumnya memberi sinyal adanya defisit pasokan gas yang dikelola oleh perusahaan. Hal ini seiring dengan penurunan alami produksi gas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), keandalan infrastruktur, hingga aspek harga.

    Menanggapi hal tersebut, Ristadi mengatakan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan saat ini terdapat sekitar 100.000 hingga 150.000 tenaga kerja yang bergelut di industri padat energi seperti keramik, baja hingga kaca yang dikhawatirkan dapat terkena PHK.

    “Itu [buruh] juga akan terancam kalau kemudian suplai energinya itu tidak konsisten dan kemudian harganya akan dinaikkan,” jelasnya.

    Aturan Impor

    Lebih lanjut, Ristadi mengatakan para buruh turut mengamati arah kebijakan investasi pemerintah. Dia menilai kebijakan yang tepat dapat menjaga keberlangsungan sektor industri yang masih resilien pada saat ini.

    Dia mencontohkan perihal pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor belum lama ini, yang dinilai sebagai bentuk pengendalian atas membeludaknya produk luar negeri di Tanah Air.

    KSPN meyakini kebijakan seperti itulah yang dapat memperpanjang napas industri dalam negeri dan pada gilirannya menurunkan tingkat pengangguran.

    “Ya mudah-mudahan kalau ini kemudian dijalankan dengan serius, on the track, saya kira ini bisa menjadi harapan,” pungkas Ristadi.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam survei terbarunya mengungkap bahwa lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerjanya imbas ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi saat ini. Kondisi ini diperkirakan terus berlangsung ke depannya.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, situasi ekonomi global yang terus berubah, kondisi geopolitik yang semakin tinggi, hingga proyeksi pertumbuhan yang terus menurun telah membuat banyak perusahaan tidak memiliki cukup informasi untuk mengambil keputusan.

    “Akhirnya, banyak yang bersikap dengan menahan ekspansi, memperlambat rekrutmen, dan fokus pada efisiensi dibanding mengambil risiko baru,” kata Shinta dalam sambutannya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

  • Usai Daging Babi Eropa, Kini China Bidik Investigasi Susu Impor

    Usai Daging Babi Eropa, Kini China Bidik Investigasi Susu Impor

    Jakarta, CNBC Indonesia – China memperpanjang investigasi anti-subsidi terhadap impor susu Uni Eropa selama enam bulan. Kementerian Perdagangan China menyatakan telah memperpanjang periode investigasi hingga 21 Februari 2026, dengan alasan kompleksitas kasus tersebut.

    Keputusan Beijing untuk memperluas penyelidikannya terhadap sejumlah produk keju, susu, dan krim Uni Eropa muncul setelah pada bulan Juni lalu menghentikan penyelidikan terhadap daging babi Eropa, yang juga merupakan pembeli utama Beijing, dan pada bulan Juli mengumumkan bea masuk terhadap produsen brendi Uni Eropa – meskipun pembuat cognac besar tidak dikenai bea masuk asalkan mereka menjual pada harga minimum atau di atas harga tersebut.

    Dilansir Reuters, para analis menilai China sedang mengupayakan ‘gencatan senjata’ perdagangan yang langgeng dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mempertahankan mesin ekspornya di tengah upayanya menghadapi prospek perombakan model ekonominya mengingat permintaan domestik masih lesu.

    Ketegangan perdagangan antara China dan Uni Eropa meletus pada tahun 2023 ketika Komisi Eropa-yang mengawasi kebijakan perdagangan blok tersebut-meluncurkan penyelidikan anti-subsidi terhadap kendaraan listrik (EV) buatan Tiongkok, menuduh Beijing membanjiri pasar dengan ekspor yang didukung negara.

    April tahun ini, seorang juru bicara Komisi Eropa mengatakan bahwa Uni Eropa dan Tiongkok telah sepakat untuk mempertimbangkan penetapan harga minimum kendaraan listrik buatan Tiongkok, alih-alih tarif yang diberlakukan Uni Eropa tahun lalu.

    Kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. “Beijing masih berharap untuk mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa terkait daftar panjang konflik perdagangan,” kata Even Rogers Pay, seorang analis di Trivium China yang berbasis di Beijing dan berspesialisasi di bidang pertanian.

    “Investigasi ini-bersama dengan investigasi terhadap daging babi Uni Eropa, yang diperpanjang pada bulan Juni-merupakan alat tawar-menawar yang signifikan dalam negosiasi yang sedang berlangsung seputar tarif Uni Eropa untuk kendaraan energi baru China,” ujarnya.

    China awalnya mengumumkan investigasi susu tersebut setahun yang lalu, sehari setelah Brussels merevisi bea masuk untuk kendaraan listrik buatan China, tetapi menahan diri untuk tidak membatalkannya seperti yang didesak Beijing.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ada Zulhas, Penampakan Para Menteri Prabowo Lomba Makan Kerupuk

    Ada Zulhas, Penampakan Para Menteri Prabowo Lomba Makan Kerupuk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar sejumlah perlombaan untuk merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kantor DPP PAN, Jakarta, hari ini, Senin (18/08/2025). Dalam acara tersebut, Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) turut ikut serta dalam sejumlah perlombaan.

    Kemeriahan acara tersebut itu pun sudah terlihat sejak pagi hari. Para kader PAN dengan pakaian biru berkumpul di Kantor DPP PAN. Selain dimeriahkan oleh para kader, sejumlah pelaku UMKM pun turut hadir di acara itu, diantaranya UMKM ketoprak, bakso, siomay, minuman es dawet, es teh.

    Kemeriahan acara Perayaan HUT Ke-80 RI di Kantor DPP Pan makin terasa ketika Zulhas yang juga Menteri Koordinator Bidang (Menko) Pangan turut ikut serta dalam perlombaan tersebut. Zulhas nampak mengikuti sejumlah lomba seperti makan kerupuk hingga memasukan estafet belut untuk dimasukan ke botol.

    Foto: PAN gelar lomba 17an bersama para Menteri. (Istimewa)
    PAN gelar lomba 17an bersama para Menteri. (Istimewa)

    Selain itu, lomba tersebut turut diikuti oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Fraksi PAN di DPR Putri Zulkifli Hasan, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Patrio, dan sejumlah pimpinan DPP PAN lainnya.

    Keseruan acara tersebut terasa ketika perlombaan makan kerupuk di mulai. Zulhas bersama pimpinan DPP PAN nampak berbaris rapih dengan tangan berada di belakang dan siap mengikuti perlombaan tersebut.

    Sesekali, Eko Patrio nampak jail dengan menggoyangkan tali yang mengikat kerupuk tersebut. Kerupuk yang bergoyang membuat sejumlah perserta mengalami kesulitan untuk memakannya.

    “Ternyata (lomba makan kerupuk) tidak semudah itu. Apalagi saat kerupuk bergoyang mesti lombat-lompat. Tapi seru,” kata Putri Zulhas.

    Tidak hanya itu, seluruh peserta juga nampak kompak saat lomba estafet belut untuk dimasukan ke dalam botol. Mereka nampak bekerja sama agar belut yang licin tersebut bisa masuk ke delam botol.

    Selain untuk merayakan HUT ke-80 RI, lewat acara tersebut diharapkan seluruh kader PAN mampu menjaga solidaritas.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mereka yang Merdeka dan Bebas dari Tahanan

    Mereka yang Merdeka dan Bebas dari Tahanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Perayaan Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI turut menjadi momen menghirup udara bebas bagi mereka yang mendekam di balik jeruji penjara.

    Pasalnya, tidak sedikit para narapidana yang merasakan udara bebas karena mendapatkan remisi khusus dalam rangka momen tersebut.

    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberi 179.312 narapidana di seluruh Indonesia menerima remisi umum dan 192.983 narapidana menerima remisi dasawarsa.

    Pada momentum yang sama, sebanyak 1.369 anak binaan menerima pengurangan masa pidana umum (PMPU) dan 1.361 anak binaan lainnya memperoleh pengurangan masa pidana dasawarsa (PMPD).

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi memaparkan dari total 179.312 narapidana yang menerima remisi umum, sebanyak 175.395 narapidana di antaranya menerima remisi umum I, sementara 3.917 narapidana lainnya menerima remisi umum II sehingga langsung bebas.

    Adapun narapidana yang menerima remisi dasawarsa terdiri atas 182.857 narapidana menerima remisi dasawarsa I dan 4.186 narapidana langsung bebas karena menerima remisi dasawarsa II.

    Kemudian, 5.626 narapidana menerima remisi dasawarsa pidana penjara pengganti denda kategori I dan 314 narapidana menerima remisi dasawarsa pidana pengganti denda II atau langsung bebas.

    Sementara itu, dari total 1.369 anak binaan menerima PMPU, sebanyak 1.336 anak binaan di antaranya menerima PMPU I dan 33 anak binaan sisanya menerima PMPU II atau langsung bebas dari tahanan.

    Di sisi lain, rincian anak binaan yang menerima PMPD terdiri atas 1.326 anak binaan menerima PMPD I dan 35 anak binaan langsung bebas setelah menerima PMPD II sehingga totalnya adalah 1.361 orang.

    Pemberian remisi narapidana tertuang dalam Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor PAS-1360.PK.05.03 TAHUN 2025 dan Nomor PAS-1361.PK 05.03 Tahun 2025 Tanggal 17 Agustus 2025 Tentang Pemberian Remisi Umum Tahun 2025 Kepada Narapidana dan Remisi Dasawarsa Tahun 2025 kepada Narapidana.

    Sementara itu, pemberian PMPU dan PMPD anak binaan tertuang dalam Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor PAS-1369.PK.05.03 Tahun 2025 dan PAS-1361.PK 05.03 Tahun 2025 Tanggal 17 Agustus 2025 tentang Pemberian PMPU Tahun 2025 Kepada Anak Binaan dan PMPD Tahun 2025 Kepada Anak Binaan.

    “Jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas diri, dan menjadi insan yang telah bertanggung jawab. Bagi yang bebas, kembalilah ke masyarakat sebagai pribadi yang taat hukum, aktif berkontribusi, dan tidak mengulangi kesalahan yang masa lalu,” ujar Mashudi dikutip dari Antara, Senin (18/8/2025).

    Selain para narapidana yang mendapatkan remisi, ada pula Setya Novanto yang kembali menghirup udara bebas setelah mendapatkan bebas bersyarat oleh Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

    Mantan terpidana kasus korupsi E-KTP itu resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin pada 16 Agustus 2025. Bebasnya mantan Ketua DPR RI itu berdasarkan surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 No. PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025.

    Status Setnov berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bandung.

    Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti menjabarkan bahwa salah satu alasan Setnov dapat menghirup udara bebas di luar penjara adalah menjadi inisiator klinik hukum.

    “Aktif dalam program kemandirian di bidang pertanian dan perkebunan, dan inisiator program klinik hukum di Lapas Sukamiskin,” jelasnya kepada wartawan di Lapas Kelas IIA Salemba, Minggu (17/8/2025).

    Setnov juga telah menjalani 2/3 dari masa tahanan. Diketahui, masa penahanan Setnov telah dipotong dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan.

    Di sisi lain, Setnov telah membayar denda sebesar Rp500 juta dan membayar uang pidana pengganti Rp43 miliar dengan sisa Rp5,3 miliar subsider 2 bulan 15 hari.

    Rika menekankan bahwa pemberian keringanan hukum berlaku untuk seluruh narapidana jika dirasa memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Itu jadi pertimbangan dan semua warga binaan yang diberikan program kebebasan bersyarat. Itu juga dicek pertimbangan-pertimbangannya seperti itu. Jadi bukan hanya Setnov,” paparnya. 

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi mengatakan meskipun Setnov telah bebas, dia tetap harus wajib lapor sampai 2029.

    “Dia melaporkan ke lapas yang ada terdekat itu bisa, ke Bandung juga bisa. Ya sebulan sekali [wajib lapor hingga 2029],” ujarnya.

    Adapun Setnov telah mendapatkan remisi semasa masa pidananya sebanyak 28 bulan 15 hari.

    Abolisi Tom Lembong

    Masih pada suasana Peringatan Kemerdekaan, Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong turut menghirup udara bebas usai mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Tom Lembong resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat malam (1/8/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis pada pukul 22.00 WIB, Tom Lembong terlihat keluar dari Rutan dengan mengenakan baju berwarna dongker. Dia didampingi sang istri, Franciska Wiharjda, dan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, yang juga kompak menggunakan baju biru dongker gelap tersebut.

    Momen kebebasannya disambut oleh para pendukung yang telah menunggu di depan Rutan. Tom tampak tersenyum saat berjalan keluar dari gerbang rutan sembari melambaikan kedua tangannya kepada para awak media.

    “Teman-teman, hari ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan keluarga tercinta,” jelas Tom Lembong.

    Tom Lembong kemudian menuturkan rasa terima kasihnya. Dia juga memberikan apresiasi atas keputusan Prabowo dan DPR atas persetujuan keputusan ini.

    Dia juga menuturkan, bahwa keputusan ini bukan hanya membebaskan secara fisik, namun juga memulihkan nama baiknya dan kehormatannya sebagai seorang warga negara.

    “Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam,” ucapnya.

    Amnesti Hasto

    Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto akhirnya juga kembali menghirup udara bebas. Dia mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, berbarengan dengan abolisi Tom Lembong.

    Hasto bebas setelah menjalani penahanan sebagai tersangka hingga terdakwa kasus Harun Masiku. Dia hanya menjalani penahanan kurang dari enam bulan lamanya, sebelum diberikan amnesti.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Hasto ditahan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku pada 20 Februari 2025. Kemudian, hanya 22 hari setelahnya, penyidikan Hasto dinyatakan rampung dan dilimpahkan ke tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK, dan akhirnya disidangkan pada 14 Maret 2025. 

    Sekitar empat bulan lamanya persidangan, Hasto akhirnya diputus bersalah. Dia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, terkait dengan pengurusan PAW DPR 2019-2024 untuk Harun Masiku, sebagaimana dakwaan alternatif jaksa. 

    Putusan Hasto dibacakan 25 Juli 2025. Kurang dari satu pekan putusan Hakim, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberinya amnesti. Pengampunan itu telah melalui pertimbangan DPR dan diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (31/7/2025).

    Pada Jumat (1/8/2025), Hasto akhirnya dibebaskan. Dia terlihat keluar dari rutan sekitar pukul 21.22 WIB. Elite PDIP itu disambut oleh sejumlah anggota tim penasihat hukumnya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta. Beberapa yang hadir adalah Maqdir Ismail dan Febri Diansyah, yang pernah menjabat Juru Bicara KPK.

    Saat keluar dari rutan, Hasto terlihat mengenakan jas hitam yang melapisi kaos merah di badannya. Dia turut membawa tas ransel hitam bersamanya. Dia sempat melambaikan tangan kepada awak media dan simpatisan di area luar rutan.

    “Saya pulang ke rumah dulu” ujarnya kepada wartawan saat ditanya apa yang akan dilakukannya usai bebas malam ini.