Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Ratusan ribu ton gula tak terserap pasar, Legislator: Pemerintah perlu perbaiki tata kelola 

    Ratusan ribu ton gula tak terserap pasar, Legislator: Pemerintah perlu perbaiki tata kelola 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Ratusan ribu ton gula tak terserap pasar, Legislator: Pemerintah perlu perbaiki tata kelola 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim merespon keluhan petani tebu yang disampaikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) adanya ratusan ribu ton gula petani tidak terserap di pasar, padahal dampaknya akan menyebabkan gagalnya swasembada pangan yang digadang dalam nawa cita Presiden Prabowo Subianto.

    Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember – Lumajang) agar pemerintah segera memperbaiki tata kelola industri gula dari hulu hingga hilir, jika lambat petani bisa beralih cocok tanam yang lebih mudah dalam penjualan hasil pertaniannya.

    “Saya mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola gula mulai dari hulu hingga hilir, tidak terserapnya gula petani karena banjirnya gula rafinasi pada pasar konsumsi ini tidak terulang, maka harus ditindak tegas mereka yang bermain sesuai peraturan hukum yang berlaku,” kata Rivqy, Sabtu (23/4).

    Rivqy mencotohkan petani tebu dan pengusaha gula di Lumajang mengadu adanya pembelian gula di bawah Harga Patokan Petani (HPP) sebesar Rp 14.500 perkilogram. Tidak terjualnya gula petani menyebabkan gudang Pabrik Gula ( lPG) Djatiroto terus bertambah.

    “Tentu hal tersebut merugikan petani tebu. Bahkan para petani, hari ini menunda waktu panen karena pabrik belum melakukan produksi disebabkan masih banyaknya tumpukan gula di gudang,” imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Senin (25/8). 

    Menurut legislator dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), para petani untuk melanjutkan tebang mengalami kendala karena keuangan yang diharapkan dari hasil tebu yang diproduksi belum terjual, sementara kebutuhan dari penebang maupun angkutan sangat tergantung dari pembayaran yang lancar untuk tetap beraktivitas. Dalam beberapa kali lelang gula yang tidak terjual punya pengaruh perputaran ekonomi ada penurunan.

    “Rata-rata para petani tebu di Lumajang adalah masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah, dan sumber pendapatan satu-satunya bergantung dari hasil tanam tebu. Mereka banyak yang bekerja sebagai penebang dan pengangkut tebu,” jelasnya.

    Rivqy berharap pada pemerintah bila ingin masyarakat petani sejahtera agar melakukan penghitungan yang cermat terhadap gula konsumsi dan cadangan gula nasional, serta memberlakukan dan mengawasi dengan ketat HPP sebagai jaminan harga minimum.

    “Saya menilai selama ini pemerintah belum memiliki hitungan yang baik untuk mengukur produksi, konsumsi dan cadangan gula nasional. Ditambah pemerintah juga gagal dalam menerapkan HPP sebagai jaminan harga minimum, sehingga pedagang dapat penjual gula dirugikan dari berantakannya tata kelola gula ini,” kata Rivqy.

    Rivqy mendesak Menteri Perdagangan segera melakukan pembelian gula petani, bila berlarut-larut berpotensi bisa menjadi gejolak ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah karena telah merugikan petani.

    “Kementerian perdagangan harus segera mengambil langkah tegas dalam mengatur tata kelola harga gula di pasar secara transparan dan terukur, sehingga tidak ada masyarakat kita yang dirugikan,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee

    Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee

    Bisnis.com, JAKARTA— Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Indonesia dapat mengambil pelajaran dari langkah China yang mengusulkan aturan mengenai penetapan harga biaya aplikasi dalam platform e-commerce. 

    Aturan tersebut bertujuan mendorong transparansi dan keadilan setelah banyak keluhan dari pedagang maupun konsumen terhadap praktik penetapan harga oleh platform besar.

    Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kasus di China bisa menjadi acuan bagi Indonesia untuk meredam praktik persaingan usaha tidak sehat, termasuk dugaan predatory pricing yang merugikan seller maupun konsumen.

    “Kasus di China bisa menjadi contoh dari solusi predatory pricing yang merugikan seller dan konsumen e-commerce. Selama ini banyaknya pungutan yang dibebankan ke penjual daring seringkali tidak transparan,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis pada Senin (25/8/2025). 

    Dia mendorong agar Kementerian  Komunikasi Digital (Komdigi) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencari solusi guna mengatasi potensi beban biaya yang kian memberatkan.

    “Khawatir pungutan yang makin memberatkan membuat persaingan usaha tidak sehat, dan merugikan pelaku usaha UMKM,” tambah Bhima.

    Sebelumnya, China mengusulkan aturan mengenai penetapan harga untuk biaya aplikasi dalam platform e-commerce pada Sabtu (23/8/2025).

    Melansir dari Reuters, Minggu (24/8/2024), Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dalam sebuah pernyataan menyampaikan draf aturan untuk platform yang menjual barang atau jasa bertujuan untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam penetapan harga.  

    “Operator platform dan pedagang harus menyetujui dan mengubah harga melalui cara-cara standar seperti kontrak dan pesanan,” kata komisi tersebut. 

    Aturan tersebut mewajibkan operator platform dan pedagang untuk mematuhi peraturan harga yang jelas, meningkatkan transparansi aturan harga, dan segera mengumumkan perubahan biaya untuk menerima pengawasan publik dengan lebih baik. 

    Sebelumnya, pedagang menuduh platform besar memanipulasi harga secara tidak adil untuk meningkatkan penjualan, sementara konsumen mengeluhkan harga yang semena-mena. 

    Pada 2021, Alibaba didenda rekor US$2,75 miliar karena pelanggaran anti-monopoli, keputusan yang diterima oleh perusahaan tersebut, sementara pemimpin e-commerce tahun ini mengabaikan risiko regulasi saat mereka bersaing dalam perang harga di “retail instan,” di mana pengiriman dapat dilakukan dalam waktu setengah jam.

    Aturan tersebut akan dibuka untuk masukan publik selama satu bulan ke depan. Sementara di Indonesia sendiri, platform e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok Shop akan mulai menerapkan biaya pemrosesan order sejumlah Rp1.250 per pesanan, berlaku mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB. 

    Langkah serupa telah dilakukan Shopee. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia. Tokopedia dan TikTok Shop menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mendukung perluasan program subsidi ongkir serta peningkatan layanan logistik di seluruh Indonesia. 

  • IPNU rekomendasikan Kemendag dukung produsen lokal

    IPNU rekomendasikan Kemendag dukung produsen lokal

    Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan RI terkait kebijakan impor food tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) Foto: IPNU

    IPNU rekomendasikan Kemendag dukung produsen lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 15:01 WIB

    Elshinta.com – Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan RI terkait kebijakan impor food tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Umum IPNU, Muhammad Agil Nuruz Zaman, menekankan pentingnya pemerintah lebih mengutamakan produk lokal ketimbang bergantung pada impor.

    “Hari ini kami bersurat kepada Pak Menteri, Pak Menteri Perdagangan, yang poin isinya adalah untuk merekomendasikan terkait program MBG, khususnya produk food tray ini lebih mendukung kepada pengusaha lokal Indonesia, agar anggaran-anggaran negara ini tidak menguap di luar negeri, belanja produknya dari Indonesia, bahannya dari Indonesia dan juga dicetak di Indonesia,” ujar Agil usai memberikan surat rekomendasi di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Selain mendorong kemandirian industri dalam negeri, IPNU juga menyoroti aspek keamanan dan kehalalan produk food tray yang digunakan masyarakat luas. “Selanjutnya kami juga merekomendasikan dan juga memberikan saran kepada Pak Menteri Perdagangan, agar food tray ini juga terjamin keamanan dari segi kesehatan juga, dan juga keamanan dalam segi kehalalan produk, di mana di Indonesia ini 80% lebih mayoritas penduduknya muslim, dan tentunya produk yang aman itu bukan produk yang sehat saja, tapi produk yang halal saja,” tegas Agil.

    IPNU menekankan komitmennya untuk mendorong tumbuhnya produsen dalam negeri agar mendapat kesempatan lebih besar dalam mendukung program pemerintah. “Kurang lebih poinnya itu kami menekankan dan mendukung penuh produsen-produsen food tray dalam negeri, untuk bersaing dan juga mendapatkan posisi dan perannya di negara kita tercinta ini,” tambahnya.

    Langkah IPNU ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu. Melalui rekomendasi tersebut, IPNU menekankan pentingnya memastikan produk yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memenuhi standar kesehatan, tetapi juga terjamin kehalalan.

    Penulisan; Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mendag Budi Bujuk Arab Saudi Kerek Perdagangan Bilateral – Page 3

    Mendag Budi Bujuk Arab Saudi Kerek Perdagangan Bilateral – Page 3

    Pada 2024, Arab Saudi adalah negara tujuan ekspor ke-18 dan asal impor ke-12 bagi Indonesia. Pada Semester I 2025, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar USD 3,2 miliar, dengan ekspor Indonesia tercatat USD 1,7 miliar dan impor Indonesia sebesar USD 1,5 miliar.

    Sementara pada 2024, total perdagangan keduanya mencapai USD 6,6 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia tercatat USD 2,6 miliar sementara impornya USD 4,4 miliar.

    Produk ekspor utama Indonesia ke Arab Saudi meliputi kendaraan bermotor, minyak kelapa sawit, kapal ringan, saus dan olahannya, serta pipa besi. Sementara itu, impor dari Arab Saudi meliputi minyak petroleum mentah, minyak petroleum selain mentah, gas petroleum, alkohol asiklik dan belerang.

  • Mentan Amran Sulaiman Disemprot Titiek Soeharto gegara Bandingkan Harga Beras du RI dengan Jepang

    Mentan Amran Sulaiman Disemprot Titiek Soeharto gegara Bandingkan Harga Beras du RI dengan Jepang

    GELORA.CO – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman diprotes Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto saat membandingkan harga beras di Jepang dengan di Indonesia. Momen itu terjadi saat rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8).

    Mulanya Amran memaparkan sejumlah data mengenai stok beras saat ini yang dinilai aman karena adanya kenaikan produksi. Hingga September, sesuai data BPS, potensi produksi beras mencapai 28,24 atau naik 12,76 persen dibanding 2024 yang hanya 25,04 juta ton.

    Jika dibandingkan dengan konsumsi beras Januari hingga September sebesar 23,38 juta ton. Artinya, terjadi surplus produksi beras Januari-September 2025 sebesar 4,86 jt ton.

    “Terkait harga kita sampaikan harga terakhir juga dari Bappenas, ini sudah terjadi penurunan, dan harga yang Kami terima terakhir tadi pagi Rp 6.500 untuk seluruh indonesia. Ini harga untuk gabah,” kata Andi Amran Sulaiman.

    Usai pemaparan, Titiek Soeharto menanyakan mengenai rencana satu harga untuk beras premium dan medium.  

    “Mengenai harga yang masuk disatukan harga (beras) premium dan medium itu aoa tuh saya banyan ditanya,” kata Titiek.

    Amran menjelaskan, pembahasan tersebut telah di rapatkan sebanyak tiga kali dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Amran kemudian menyinggung soal sensitifnya kenaikan harga beras di Indonesia. 

    Padahal, kata dia, beras di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan Jepang. Dia menilai masyarakat terlalu reaktif menanggapi kenaikan harga beras belakangan ini.

    “Sekarang ini baru naik saja sedikit ribut. Jepang sudah Rp 100 ribu per kilo harga beras hari ini,” kata Amran.

    Pernyataan itu langsung ditanggapi Titiek Soeharto. Menurut dia, perbandingan harga beras Indonesia dan Jepang tidak tepat karena kondisi ekonomi kedua negara berbeda jauh.

    “Enggak bisa dibandingkan dengan Jepang. Income per capita kita juga sudah lain, Pak,” ujar Titiek. 

    Harga Beras di Indonesia

    Berdasar data SP2KP Kementerian Perdagangan, harga beras di Indonesia memang mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir, tepatnya pada periode 21 Juli–21 Agustus 2025.

    Harga beras medium naik 0,67 persen atau Rp 100 dari Rp 15.000 menjadi Rp 15.100. Harga beras premium naik 0,60 persen atau Rp 100 dari Rp 16.700 menjadi Rp 16.800.

    Meski sempat menyentuh harga fantastis, tren harga beras di Jepang justru menurun dalam beberapa bulan terakhir.

    Pada Mei 2025, harga beras di Jepang sempat mencapai 5.000 yen atau sekitar Rp 500 ribu per 5 kilogram. Namun kini harga mulai berangsur turun.

  • Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

    Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) dan India tetap melanjutkan pembicaraan dagang meski hubungan keduanya memanas akibat tarif impor dan ancaman sanksi Washington ke New Delhi terkait pembelian minyak Rusia.

    “Negosiasi masih berlangsung dan hubungan tidak terputus,” ujar Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar dalam sebuah acara media di New Delhi dikutip dari Bloomberg, Sabtu (23/8/2025).

    Pernyataan Jaishankar memberi sinyal bahwa kedua negara masih mencari jalan keluar sebelum tarif resmi diberlakukan. Jaishankar menyebut, penerapan tarif untuk isu perdagangan adalah hal baru. Dia mengatakan pihaknya belum pernah melihat Presiden AS yang menjalankan kebijakan luar negeri secara terbuka seperti saat ini.

    Jaishankar juga membela keputusan India membeli minyak mentah diskon dari Rusia. Dia mengemukakan bahwa sejak Presiden AS Donald Trump mulai menjabat pada Januari lalu, New Delhi tidak pernah membicarakan soal pembelian energi dengan Washington.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan India Piyush Goyal menambahkan bahwa India mendekati hubungan dagang dengan AS dengan pikiran terbuka dan sudut pandang positif.

    Terkait Quadrilateral Security Dialogue (Quad), aliansi demokrasi yang beranggotakan AS, Jepang, Australia, dan India untuk membendung pengaruh China di Indo-Pasifik, Jaishankar menuturkan bahwa komunikasi tetap berjalan, meski keputusan aksi lanjutan belum ditetapkan. India dijadwalkan menjadi tuan rumah KTT Quad tahun ini dengan menghadirkan Presiden Trump.

    Pembicaraan dagang kedua negara sebelumnya menemui jalan buntu setelah beberapa kali perundingan dalam beberapa bulan terakhir. Trump bahkan mengancam akan melipatgandakan tarif ekspor India hingga 50% pekan depan sebagai bentuk tekanan atas pembelian minyak Rusia oleh New Delhi. Ancaman tarif baru itu jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara kawasan.

    India dan Rusia menargetkan peningkatan perdagangan tahunan hingga US$100 miliar dalam lima tahun, dengan memangkas hambatan tarif di tengah ketegangan kedua negara dengan Amerika Serikat. 

    Dalam kunjungannya ke Moskow, Jaishankar mengatakan kedua negara perlu menghapus hambatan dagang serta mengurangi batasan nontarif guna mencapai target tersebut.  

    Tanpa menyebut langsung AS dan kebijakan dagangnya, Jaishankar menegaskan dalam forum bisnis India-Rusia di Moskow bahwa ketidakpastian global yang kian meningkat menekankan pentingnya memiliki mitra yang andal dan stabil. 

    “Kita semua sadar bahwa pertemuan ini berlangsung di tengah situasi geopolitik yang kompleks. Para pemimpin kita tetap menjalin komunikasi erat dan rutin,” ujarnya.

  • Ini Alasan Pemerintahan Trump Beli 10% Saham Intel

    Ini Alasan Pemerintahan Trump Beli 10% Saham Intel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengambil alih 10% saham perusahaan semikonduktor Intel. Ini dinilai sebagai sebuah langkah yang mencerminkan ambisi Presiden Donald Trump untuk memperluas kontrol negara terhadap sektor swasta.

    Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengumumkan pada Jumat (22/8/2025), AS telah membeli saham Intel senilai US$8,9 miliar atau sekitar Rp147 triliun (kurs Rp16.500). Transaksi ini mencakup 433,3 juta lembar saham biasa Intel pada harga US$20,47 per saham, lebih rendah dibanding harga pasar saat ini.

    Intel, satu-satunya perusahaan AS yang mampu memproduksi chip canggih di dalam negeri, menegaskan dana pembelian saham berasal dari dua sumber diantaranya sebesar US$5,7 miliar hibah CHIPS Act yang sebelumnya sudah dialokasikan namun belum dicairkan, serta US$3,2 miliar dari program pengembangan chip keamanan.

    Trump mengklaim bahwa investasi ini tidak merugikan negara. “Amerika tidak membayar apa pun untuk saham ini, dan sekarang nilainya sekitar US$11 miliar. Ini kesepakatan hebat untuk Amerika, juga untuk Intel,” tulis Trump di akun Truth Social.

    Meski memiliki porsi saham signifikan, pemerintah AS tidak akan mendapatkan kursi dewan maupun hak pengelolaan lainnya. Namun, pemerintah memiliki warrant untuk membeli tambahan 5% saham jika Intel kehilangan kepemilikan mayoritas atas bisnis foundry-nya.

    CEO Intel Lip-Bu Tan menyambut langkah ini dengan menegaskan komitmen perusahaan. “Sebagai satu-satunya perusahaan semikonduktor yang melakukan riset dan produksi leading-edge logic di AS, Intel berkomitmen memastikan teknologi tercanggih dunia tetap dibuat di Amerika,” kata Tan.

    Langkah ini menjadi sinyal perubahan kebijakan industri AS. Pemerintah kini mengambil peran aktif di sektor swasta.

    “Kami seharusnya mendapat kepemilikan ekuitas untuk dana kami,” kata Lutnick. “Dana itu sudah dialokasikan sejak era Biden, dan kini kami dapatkan saham sebagai imbalannya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Intel juga mendapat suntikan modal dari SoftBank senilai US$2 miliar, setara 2% saham perusahaan. Meski mendapat dukungan dari pemerintah, Intel masih menghadapi tantangan besar dalam mengejar ketertinggalan dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), yang menjadi pemasok utama chip untuk Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD, bahkan Intel sendiri.

    Intel berencana membangun kompleks pabrik chip di Ohio, yang dijuluki “Silicon Heartland”. Namun, proyek yang diperkirakan menelan biaya miliaran dolar itu ditunda hingga 2030, menyesuaikan kondisi pasar.

    Undang-undang CHIPS and Science Act yang disahkan pada 2022 di era Biden sebelumnya telah menjanjikan hampir US$8 miliar untuk mendukung pembangunan pabrik tersebut.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga Beras Tak Kunjung Turun, Ini 3 Penyebab Utamanya

    Harga Beras Tak Kunjung Turun, Ini 3 Penyebab Utamanya

    JAKARTA – Keluhan warga soal harga beras yang terus tinggi semakin meluas di sejumlah daerah. Meski pemerintah melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim harga mulai turun berkat operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), data justru menunjukkan sebaliknya.

    Merujuk Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras medium dan premium pada pekan kedua Agustus 2025 justru lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya.

    Di Zona 1, beras medium mencapai Rp 14.012 per kilogram dan premium Rp 15.435 per kg, naik dari Juli 2025 yang masing-masing Rp 13.853 per kg dan Rp 15.310 per kg. Kondisi serupa terjadi di Zona 2 dan 3, bahkan seluruhnya melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    “Klaim harga beras turun tidak sesuai kenyataan. Pekan kedua Agustus 2025, harga rerata nasional beras medium dan premium di Zona 1 masing-masing Rp 14.012 per kg dan Rp 15.435 per kg. Harga itu lebih tinggi dibandingkan harga pada Juli 2025,” kata Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Jumat, 22 Agustus.

    “Di Zona 2 dan 3 situasinya sami mawon (sama saja). Harga rerata nasional beras medium dan premium di zona 2 pada pekan kedua Agustus 2025 masing-masing Rp 14.875 per kg dan Rp 16.625 per kg. Harga itu lebih tinggi dibandingkan harga Juli 2025,” lanjut dia.

    Khudori menilai ada tiga faktor utama penyebab harga beras sulit turun. Pertama, operasi pasar SPHP Bulog belum efektif. Sejak kembali digulirkan 14 Juli hingga 19 Agustus 2025, Bulog baru menyalurkan 44.813 ton atau rata-rata 1.211 ton per hari. Jumlah ini dinilai terlalu kecil untuk menahan laju kenaikan harga di pasar.

    Kedua, Bulog masih terus menyerap gabah/beras dari petani melalui skema maklun. Praktik ini membuat persaingan membeli gabah semakin sengit sehingga harga gabah melambung hingga Rp 8.000 per kg. Akibatnya, harga beras di pasaran ikut terdongkrak.

    Ketiga, surplus produksi padi menurun seiring masuknya musim gadu (Juni–September). Surplus beras pada Juli, Agustus, dan September 2025 hanya berkisar 0,22–0,56 juta ton, jauh di bawah surplus Maret dan April yang masing-masing mencapai 2,64 juta ton.

    “Ketiga faktor ini saling terkait dan saling memperkuat sehingga harga gabah tetap tinggi, yang otomatis membuat harga beras sulit turun,” katanya.

    Ia menyarankan pemerintah mengambil tiga langkah korektif yakni merelaksasi skema penyaluran SPHP disertai pengawasan ketat, menghentikan penyerapan BULOG melalui maklun dan fokus ke penyaluran stok 4 juta ton beras di gudang, serta mengurangi peran Satgas Pangan sebagai “polisi ekonomi” yang justru menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku usaha.

    Selain itu, pemerintah perlu segera menyesuaikan HET beras agar seimbang dengan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang kini Rp 6.500 per kg.

    Pemerintah Klaim Harga Beras Mulai Turun

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, harga beras di sejumlah wilayah mulai turun. Penurunan harga beras tersebut berdasarkan data dari Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Amran optimistis tren positif ini akan berlanjut sehingga cita-cita mewujudkan swasembada pangan bisa tercapai dalam waktu dekat. Berdasarkan data panel harga pangan Bapanas per 20 Agustus 2025, harga beras medium dan premium berangsur turun secara nasional.

    Menurut laporan, penurunan harga beras terjadi di 13 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

  • WTO Dukung Indonesia Terkait Sengketa Ekspor Biodiesel ke Eropa – Page 3

    WTO Dukung Indonesia Terkait Sengketa Ekspor Biodiesel ke Eropa – Page 3

    Badan penyelesaian perselisihan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah sepakat membentuk sebuah panel untuk mengevaluasi bea masuk yang dikenakan oleh Uni Eropa (UE) terhadap impor biodiesel dari Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh WTO pada Senin 27 November 2023.

    WTO mengungkapkan sejumlah negara yaitu Amerika Serikat (AS), Inggris, Norwegia, Rusia, Thailand, Singapura, Jepang, Kanada, China, Argentina dan Turki menyatakan akan berpartsipasi sebagai pihak ketiga dalam proses evaluasi panel perselisihan tersebut.

    “Upaya banding kasus ini ke WTO sangat strategis untuk menjaga akses pasar produk biodiesel Indonesia di pasar Uni Eropa yang saat ini dikenai bea masuk imbalan sebesar delapan persen hingga 18 persen,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (2022-2024) Budi Santoso, dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (29/11/2023).

     

     

  • Pemerintah AS Resmi Caplok 10% Saham Intel

    Pemerintah AS Resmi Caplok 10% Saham Intel

    Washington –

    Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengatakan pemerintah Amerika Serikat telah mengambil 10% saham di perusahaan pembuat chip Intel. Itu dinilai sebagai upaya pemerintahan Donald Trump untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan Amerika.

    Saham Intel naik sekitar 6% menyusul pengumuman itu. Intel, satu-satunya perusahaan AS yang mampu memproduksi chip canggih di wilayah AS, mengatakan bahwa pemerintah melakukan investasi USD 8,9 miliar dalam saham biasa Intel, membeli 433,3 juta lembar saham dengan harga USD 20,47 per lembar, sehingga memiliki 10% saham. Harga yang dibayarkan pemerintah merupakan diskon dari harga pasar saat ini.

    Sebanyak, USD 5,7 miliar dana pemerintah akan berasal dari hibah berdasarkan Undang-Undang CHIPS yang belum dibayarkan, dan USD 3,2 miliar akan berasal dari hibah pemerintah terpisah dalam program untuk memproduksi chip.

    “Amerika Serikat tidak membayar apa pun untuk Saham ini, dan saham tersebut sekarang bernilai sekitar $11 Miliar Dolar. Ini adalah Kesepakatan hebat bagi Amerika dan juga, Kesepakatan yang hebat bagi INTEL,” tulis Trump di Truth Social.

    Intel mengatakan pemerintah AS takkan memiliki kursi dewan direksi atau hak tata kelola lainnya. “Sebagai satu-satunya perusahaan semikonduktor yang melakukan R&D dan manufaktur terdepan di AS, Intel sangat berkomitmen memastikan teknologi tercanggih di dunia adalah buatan Amerika,” kata CEO Intel Lip-Bu Tan.

    Sebelumnya, Trump menyebut pemerintah harus mendapatkan sekitar 10% dari perusahaan tersebut, yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari USD 100 miliar. “Mereka telah sepakat untuk melakukannya dan saya pikir ini adalah kesepakatan yang bagus bagi mereka,” kata Trump.

    Ini menandai contoh terbaru dari pergeseran yang nyata dalam kebijakan industri AS, dengan pemerintah mengambil peran aktif di sektor swasta. Lutnick menyebut bahwa pemerintah AS sedang mencari saham ekuitas di Intel dengan imbalan dana Undang-Undang CHIPS.

    “Kita harus mendapatkan saham ekuitas untuk uang kita. Jadi kita akan mengirimkan uangnya, yang sudah dijanjikan di bawah pemerintahan Biden. Kita akan mendapatkan ekuitas sebagai imbalannya,” cetusnya yang dikutip detikINET dari CNBC.

    Awal pekan ini, Intel mengumumkan SoftBank juga akan melakukan investasi sebesar USD 2 miliar, setara dengan sekitar 2% dari perusahaan tersebut.

    Teknologi Intel dianggap tertinggal dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) yang memproduksi chip untuk berbagai perusahaan termasuk Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD, dan Intel sendiri. Intel menghabiskan miliaran dolar untuk membangun serangkaian pabrik chip di Ohio untuk memproduksi chip tercanggih, termasuk untuk AI.

    Namun bulan Juli, Tan mengatakan pihaknya memperlambat pembangunan pabriknya di Ohio, tergantung kondisi pasar. Pabrik Intel di Ohio kini dijadwalkan mulai beroperasi tahun 2030.

    (fyk/afr)