Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Petani Tebu Ancam Kepung Kemendag, Ini Sebabnya!

    Petani Tebu Ancam Kepung Kemendag, Ini Sebabnya!

    Jakarta –

    Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa jika Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTRI, M Nur Khabsyin, mengatakan permintaan ini disampaikan seiring menumpuknya stok molasis (tetes tebu) dari petani yang tak kunjung terserap imbas Permendag 16 Tahun 2025 yang membuka keran impor etanol tanpa kuota maupun persetujuan teknis dari badan terkait.

    Sebab etanol sendiri merupakan salah satu produk akhir dari pengolahan tetes tebu. Di mana menurut Nur saat ini tangki-tangki penyimpanan tetes tebu di pabrik gula akan segera meluap karena sudah kelebihan stok.

    “Kalau tidak direvisi atau tidak kembali ke Permendag yang sebelumnya (Permendag 8/2024), petani tebu tetap akan melakukan ujuk rasa di Kementerian Perdagangan,” kata Nur saat ditemui di sela-sela Seminar Ekosistem Gula Nasional di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

    Senada, Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen meminta agar pemerintah tetap memberlakukan Permendag 8/2024, meski telah dicabut dan diganti dengan Permendag 16/2025. Menurutnya, langkah ini bisa mengendalikan tetes gula di pabrik.

    “Sambil menunggu revisi, maka dimohon pemberlakuan Permendag ini atau ditunda, kembali kepada Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Sehingga nanti impor bahan yang itu bisa kita hasilkan, impor etanol kita ini tidak hanya dibatasi bea masuknya tetapi juga dibatasi kuantitasnya,” ujar Soemitro.

    Menurutnya jika aturan ini tidak segera direvisi, maka stok tetes tebu petani di pabrik-pabrik penggilingan akan luber karena kapasitas tampung sudah penuh.

    Masalahnya, komoditas tetes tebu ini lebih rentan untuk disimpan dalam waktu lama daripada gula. Sebab komoditas ini harus disimpan dalam wadah khusus yang jumlahnya sangat terbatas.

    “Kalau ini tidak ditindak segera, 5 hari yang lalu teman-teman petani Rejoagung melaporkan tetes di Rejoagung akan luber. Kalau ini luber berarti pabrik harus berhenti giling. Kalau itu berhenti giling, tebu yang sekarang sudah saatnya tebang bisa juga tertunda dan ini akan menunda banyak tebu,” paparnya.

    “Terus kami terima laporan juga beberapa pabrik yang sudah ini akhirnya kita kerahkan kepada yang sudah memberikan DP. anehnya molasis ini sudah dikasih DP, tapi karena macet yang sudah dikasih DP juga tidak mau ambil. Karena dia tidak punya tempat penyimpanan,” tutup Soemitro.

    Lihat juga Video: Gibran Panen Tebu di Sleman, Ada Titiek Soeharto-Panglima TNI

    (igo/fdl)

  • AS Sepakat Sawit hingga Karet RI Dibebaskan dari Tarif 19%

    AS Sepakat Sawit hingga Karet RI Dibebaskan dari Tarif 19%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa Amerika Serikat (AS) telah sepakat secara prinsip untuk membebaskan minyak sawit, kakao, dan karet asal Indonesia dari pengenaan tarif impor resiprokal 19%.

    Melansir Reuters, Rabu (27/8/2025), Airlangga menuturkan, pengecualian tarif tersebut akan berlaku setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan akhir. Belum ada jadwal yang ditetapkan terkait kapan kesepakatan akhir akan diteken karena AS sedang sibuk dalam negosiasi tarif dengan negara-negara lain.

    “Kami sedang menunggu tanggapan mereka, tetapi selama pertemuan, pada dasarnya, pengecualian telah disetujui untuk produk yang tidak diproduksi di AS, seperti minyak sawit, kakao, dan karet … tarifnya akan nol atau mendekati nol,” ujar Airlangga.

    Selain itu, Airlangga mengungkapkan bahwa kedua negara juga berdiskusi mengenai potensi kerja sama investasi di proyek penyimpanan bahan bakar di Indonesia bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan PT Pertamina (Persero).

    Indonesia termasuk di antara negara-negara pertama yang mengamankan kesepakatan tarif dengan Presiden AS Donald Trump. Namun, tarif yang dikenakan terhadap Indonesia ujungnya sama seperti yang diterima negara lain, seperti Thailand dan Malaysia, dan sedikit di bawah Vietnam yang dikenai tarif 20%.

    Selama negosiasi, Indonesia menawarkan investasi miliaran dolar di Amerika Serikat dan pembelian minyak mentah, LPG, pesawat, dan produk pertanian Amerika. Indonesia juga berjanji akan menerapkan tarif nol persen pada hampir semua barang Amerika yang masuk ke pasarnya.

    Adapun, Airlangga optimistis kepastian mengenai tarif AS dan kemajuan terbaru dalam negosiasi tentang perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026.

    “Mereka membawa persepsi optimis dari pasar global karena sebagian besar investor mencari kepastian, dan Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan kepastian global,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan proses negosiasi tarif AS tuntas sebelum 1 September 2025.

    “Dan sekarang proses negosiasi juga masih berjalan sebenarnya. Mudah-mudahan sebelum 1 September sudah selesai,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Budi menuturkan bahwa dalam proses negosiasi, pemerintah ingin mendapatkan tarif resiprokal yang lebih rendah, terutama untuk komoditas yang tidak diproduksi oleh AS.

    “Untuk komoditas, mungkin belum saya sampaikan dulu ya komoditas apa, tetapi paling tidak di dalam proses negosiasi nanti kita juga ingin mendapatkan penurunan tarif. Ya seperti komoditas yang tidak dimiliki atau tidak diproduksi oleh Amerika,” ujarnya.

    Meski begitu, Budi menuturkan bahwa tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap Indonesia masih lebih kompetitif dibandingkan dengan negara pesaing, termasuk di kawasan Asean.

    “Kalau kita lihat kita ini dapat tarif resiprokal 19%. Artinya, ini tarif yang cukup bagus atau tarif yang kecil di negara-negara Asean, termasuk beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand,” tuturnya.

  • Arab Saudi membeli makanan siap saji Indonesia untuk kebutuhan haji

    Arab Saudi membeli makanan siap saji Indonesia untuk kebutuhan haji

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Arab Saudi membeli makanan siap saji Indonesia untuk kebutuhan haji
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 16:58 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut perusahaan Arab Saudi akan membeli produk makanan siap saji dari produsen asal Indonesia senilai 12 juta dolar AS atau sekitar Rp268,29 miliar untuk kebutuhan jamaah haji.

    “Segala upaya untuk meningkatkan ekspor terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan, termasuk mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjadi eksportir melalui program Kemendag,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Kantor Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Halalan Thayyiban Indonesia dengan 4J Company Limited di Jeddah, Arab Saudi, Sabtu (23/8).

    Kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia dan Arab Saudi, khususnya di sektor penyediaan konsumsi jamaah haji.

    Eksportir Indonesia akan menyediakan produk makanan siap saji berkualitas tinggi dan halal untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, di mana 4J Company Limited, mendapatkan mandat menyediakan konsumsi.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung pemenuhan kebutuhan jemaah haji Indonesia sebagai upaya mendorong ekspor.

    Kemendag, menurut dia, akan terus mendorong dan memfasilitasi berbagai bentuk kerja sama usaha antara importir Arab Saudi dan eksportir produsen Indonesia, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan jemaah haji Indonesia.

    “Kerja sama tersebut menjadi pengerek dalam peningkatan ekspor Indonesia ke Saudi Arabia. Berbagai peluang tengah dijajaki agar produk-produk selain makanan dan minuman juga dapat masuk pasar Arab Saudi,” ujar Puntodewi.

    Nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi pada periode Januari-Juni 2025 adalah 1,70 miliar dolar AS atau meningkat 49,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,14 miliar dolar AS.

    Peningkatan nilai ekspor pada periode tersebut turut disumbang dari ekspor produk makanan olahan Indonesia ke Arab Saudi sebesar 134 juta dolar AS atau meningkat 4,03 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sumber : Antara

  • Diprotes Jepang soal Ladang Gas di Laut China Timur, China Tak Terima!

    Diprotes Jepang soal Ladang Gas di Laut China Timur, China Tak Terima!

    Beijing –

    Pemerintah China menolak keras protes yang diajukan oleh Jepang terkait pengembangan ladang gas di perairan Laut China Timur yang disengketakan. Otoritas Beijing menyebut tuduhan Tokyo itu “tidak berdasar”. Beijing menegaskan aktivitas pengembangan gas dilakukan di perairan yang berada di bawah yurisdiksi China.

    Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan pada Senin (25/8) malam waktu setempat, bahwa mereka telah mengonfirmasi soal Beijing sedang memasang sejumlah rig pengeboran di area perairan sengketa tersebut, di mana klaim zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara tumpang tindih.

    Jepang telah menyampaikan “protes keras” secara resmi ke Kedutaan Besar China di Tokyo atas hal tersebut.

    Dalam tanggapannya, seperti dilansir AFP, Selasa (26/8/2025), Kementerian Luar Negeri China menyatakan pihaknya “tidak menerima tuduhan Jepang yang tidak berdasar dan menolak apa yang disebut sebagai protes Jepang”.

    Perjanjian bilateral yang ditandatangani kedua negara tahun 2008 lalu menyatakan bahwa China dan Jepang sepakat untuk secara bersama-sama mengembangkan cadangan gas bawah laut di area yang disengketakan, dengan larangan pengeboran independen oleh kedua negara.

    Namun, negosiasi mengenai cara mengimplementasikan kesepakatan itu terhenti sejak tahun 2010 lalu.

    Kementerian Luar Negeri Jepang pada Senin (26/8), menuduh China telah menempatkan 21 unit rig pengeboran di perairan sengketa itu, tepatnya di sisi wilayah Beijing dari perbatasan maritim de-facto. Tokyo mengkhawatirkan gas di sisi wilayah Jepang juga dapat diekstraksi.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan “sangat disesalkan bahwa China memajukan pembangunan secara sepihak”.

    Kementerian Luar Negeri Jepang “sangat mendesak China untuk segera memulai kembali perundingan mengenai implementasi” perjanjian tahun 2008 tersebut.

    Namun, Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataan pada Selasa (26/8), menegaskan bahwa komitmennya terhadap “implementasi sepenuhnya dan efektif dari konsensus berprinsip mengenai isu Laut China Timur tidak berubah”. Beijing juga mengharapkan dimulainya kembali perundingan sesegera mungkin.

    “Aktivitas pengembangan minyak dan gas oleh China di Laut China Timur berlangsung di perairan yang tak terbantahkan di bawah yurisdiksi China, yang sepenuhnya berada dalam hak kedaulatan dan yurisdiksi China,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers.

    Lihat juga Video ‘Mendag Sita 19 Ribu Bal Baju Bekas Impor Ilegal dari Jepang-China’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • ​Kerja Sama UPH dan Kemendag Dorong Wawasan dan Kontribusi Mahasiswa

    ​Kerja Sama UPH dan Kemendag Dorong Wawasan dan Kontribusi Mahasiswa

    Mohamad Mamduh • 26 Agustus 2025 16:58

    Jakarta: Sebagai wujud komitmen memperluas wawasan akademik sekaligus memperkuat kontribusi nyata bagi bangsa, Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar Kuliah Umum  istimewa bersama Dr. Budi Santoso, M.Si., Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pada 25 Agustus 2025 di Auditorium D-501, Kampus UPH Lippo Village, Karawaci. Acara ini dihadiri lebih dari 500 mahasiswa lintas fakultas dengan topik utama “Kebijakan Perdagangan Indonesia.”
     
    Kuliah umum dipandu oleh Dra. Gracia Shinta S. Ugut, MBA., Ph.D., Executive Dean for the College of Business and Technology sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPH. Momen ini menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami arah serta dinamika kebijakan perdagangan nasional secara langsung dari pengambil kebijakan.
     
    Dalam paparannya, Dr. Budi menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah tantangan global, dengan ekspor sebagai salah satu motor utama. “Hingga semester I 2025 (Januari–Juni), kinerja ekspor Indonesia tumbuh 7,7% dengan nilai mencapai US$ 135,41 miliar atau sekitar Rp 2.220 triliun. Surplus perdagangan meningkat menjadi US$ 19,48 miliar (Rp 319 triliun). Capaian ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi unggul di kawasan ASEAN,” jelasnya.
     
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa struktur ekspor Indonesia kini semakin beragam dan bernilai tambah. Jika 15 tahun lalu ekspor didominasi bahan mentah, saat ini 83% berasal dari industri pengolahan, disusul pertambangan dan pertanian. Beberapa komoditas utama meliputi kakao dan produk olahannya, kopi, teh, rempah, timah, aluminium, serta produk kimia. Sementara itu, negara tujuan dengan pertumbuhan ekspor tertinggi antara lain Swiss, Arab Saudi, Thailand, Bangladesh, dan Singapura.
     
    Strategi Pasar Global dan Tantangan Tarif
    Dalam kesempatan tersebut, Dr. Budi juga menyoroti dinamika perdagangan global, termasuk kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor hingga 19 persen bagi sejumlah produk asal Indonesia. Menurutnya, meskipun aturan tersebut cukup berat, hal ini sekaligus mencerminkan bahwa produk Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar internasional.

    Untuk menghadapinya, pemerintah terus memperkuat strategi perdagangan melalui perundingan internasional dan upaya membuka pasar baru, termasuk ke Uni Eropa, sehingga Indonesia tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat. “Tujuan utama kita bukan sekadar meningkatkan ekspor, tetapi juga menarik investasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Dr. Budi.

    Selain menekankan ekspor berskala besar, ia juga menggarisbawahi pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan saat ini mengusung tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan akses pasar ekspor, serta peningkatan kapasitas UMKM agar mampu menembus pasar global. “Semua ini dirancang agar ekosistem ekonomi kita berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Penandatanganan MoU UPH dan Kemendag RI
    Usai sesi kuliah umum, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UPH dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI). Penandatanganan dilakukan secara resmi oleh Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc., Rektor UPH, dan Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI.

    Dalam sambutannya, Rektor UPH menegaskan orientasi global yang diusung universitas. “UPH memiliki visi yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mempersiapkan lulusan untuk berkontribusi di kancah internasional. Program keperawatan maupun pendidikan guru, misalnya, dirancang agar para lulusan siap mengabdi di Indonesia maupun di luar negeri. Karena itu, kami sangat berbahagia menyambut kehadiran Bapak Menteri di kampus ini. Harapan kami, mahasiswa UPH semakin siap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mengabdi bagi bangsa,” ungkap Dr. Parapak.

    Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang perdagangan. Ruang lingkupnya meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; pengembangan sumber daya manusia di sektor perdagangan; serta penguatan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM.

    Penandatanganan MoU turut disaksikan oleh Dr. Stephanie Riady, B.A., M.Ed., selaku President of UPH, bersama jajaran pimpinan universitas, antara lain Dr. Jerry Sambuaga, B.A., M.I.A. (Vice Rector of External Affairs); Eric Jobiliong, Ph.D. (Vice President of Academics, Research, & Innovation); dan Dr. Andry Panjaitan, S.T., M.T., CPHCM. (Associate Vice President of Student Development, Alumni, and Corporate Relations).

    Kehadiran jajaran pejabat kunci dari Kemendag RI semakin menegaskan pentingnya sinergi ini, termasuk Dr. Sukoco, S.TP., M.S.E. (Kepala Biro Perencanaan); Ni Made Kusuma Dewi, S.H., M.E. (Kepala Biro Hubungan Masyarakat); serta Dewi Rokhayati, S.S. (Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri).

    Melalui kuliah umum bersama Mendag RI serta penandatanganan kerja sama strategis dengan Kementerian Perdagangan RI, UPH menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan mahasiswa tidak hanya dengan wawasan akademik, tetapi juga pengalaman nyata di bidang terkait. Sinergi ini menjadi langkah nyata bagi UPH dalam mencetak generasi muda yang takut akan Tuhan, unggul dalam kompetensi, dan berdampak bagi bangsa serta dunia.

    Jakarta: Sebagai wujud komitmen memperluas wawasan akademik sekaligus memperkuat kontribusi nyata bagi bangsa, Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar Kuliah Umum  istimewa bersama Dr. Budi Santoso, M.Si., Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pada 25 Agustus 2025 di Auditorium D-501, Kampus UPH Lippo Village, Karawaci. Acara ini dihadiri lebih dari 500 mahasiswa lintas fakultas dengan topik utama “Kebijakan Perdagangan Indonesia.”
     
    Kuliah umum dipandu oleh Dra. Gracia Shinta S. Ugut, MBA., Ph.D., Executive Dean for the College of Business and Technology sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPH. Momen ini menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami arah serta dinamika kebijakan perdagangan nasional secara langsung dari pengambil kebijakan.
     
    Dalam paparannya, Dr. Budi menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah tantangan global, dengan ekspor sebagai salah satu motor utama. “Hingga semester I 2025 (Januari–Juni), kinerja ekspor Indonesia tumbuh 7,7% dengan nilai mencapai US$ 135,41 miliar atau sekitar Rp 2.220 triliun. Surplus perdagangan meningkat menjadi US$ 19,48 miliar (Rp 319 triliun). Capaian ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi unggul di kawasan ASEAN,” jelasnya.
     
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa struktur ekspor Indonesia kini semakin beragam dan bernilai tambah. Jika 15 tahun lalu ekspor didominasi bahan mentah, saat ini 83% berasal dari industri pengolahan, disusul pertambangan dan pertanian. Beberapa komoditas utama meliputi kakao dan produk olahannya, kopi, teh, rempah, timah, aluminium, serta produk kimia. Sementara itu, negara tujuan dengan pertumbuhan ekspor tertinggi antara lain Swiss, Arab Saudi, Thailand, Bangladesh, dan Singapura.
     
    Strategi Pasar Global dan Tantangan Tarif
    Dalam kesempatan tersebut, Dr. Budi juga menyoroti dinamika perdagangan global, termasuk kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor hingga 19 persen bagi sejumlah produk asal Indonesia. Menurutnya, meskipun aturan tersebut cukup berat, hal ini sekaligus mencerminkan bahwa produk Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar internasional.
     
    Untuk menghadapinya, pemerintah terus memperkuat strategi perdagangan melalui perundingan internasional dan upaya membuka pasar baru, termasuk ke Uni Eropa, sehingga Indonesia tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat. “Tujuan utama kita bukan sekadar meningkatkan ekspor, tetapi juga menarik investasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Dr. Budi.
     
    Selain menekankan ekspor berskala besar, ia juga menggarisbawahi pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan saat ini mengusung tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan akses pasar ekspor, serta peningkatan kapasitas UMKM agar mampu menembus pasar global. “Semua ini dirancang agar ekosistem ekonomi kita berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Penandatanganan MoU UPH dan Kemendag RI
    Usai sesi kuliah umum, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UPH dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI). Penandatanganan dilakukan secara resmi oleh Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc., Rektor UPH, dan Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI.
     
    Dalam sambutannya, Rektor UPH menegaskan orientasi global yang diusung universitas. “UPH memiliki visi yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mempersiapkan lulusan untuk berkontribusi di kancah internasional. Program keperawatan maupun pendidikan guru, misalnya, dirancang agar para lulusan siap mengabdi di Indonesia maupun di luar negeri. Karena itu, kami sangat berbahagia menyambut kehadiran Bapak Menteri di kampus ini. Harapan kami, mahasiswa UPH semakin siap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mengabdi bagi bangsa,” ungkap Dr. Parapak.
     
    Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang perdagangan. Ruang lingkupnya meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; pengembangan sumber daya manusia di sektor perdagangan; serta penguatan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM.
     
    Penandatanganan MoU turut disaksikan oleh Dr. Stephanie Riady, B.A., M.Ed., selaku President of UPH, bersama jajaran pimpinan universitas, antara lain Dr. Jerry Sambuaga, B.A., M.I.A. (Vice Rector of External Affairs); Eric Jobiliong, Ph.D. (Vice President of Academics, Research, & Innovation); dan Dr. Andry Panjaitan, S.T., M.T., CPHCM. (Associate Vice President of Student Development, Alumni, and Corporate Relations).
     
    Kehadiran jajaran pejabat kunci dari Kemendag RI semakin menegaskan pentingnya sinergi ini, termasuk Dr. Sukoco, S.TP., M.S.E. (Kepala Biro Perencanaan); Ni Made Kusuma Dewi, S.H., M.E. (Kepala Biro Hubungan Masyarakat); serta Dewi Rokhayati, S.S. (Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri).
     
    Melalui kuliah umum bersama Mendag RI serta penandatanganan kerja sama strategis dengan Kementerian Perdagangan RI, UPH menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan mahasiswa tidak hanya dengan wawasan akademik, tetapi juga pengalaman nyata di bidang terkait. Sinergi ini menjadi langkah nyata bagi UPH dalam mencetak generasi muda yang takut akan Tuhan, unggul dalam kompetensi, dan berdampak bagi bangsa serta dunia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (MMI)

  • Anggota DPR apresiasi kemenangan Indonesia atas Uni Eropa di WTO

    Anggota DPR apresiasi kemenangan Indonesia atas Uni Eropa di WTO

    “Kemenangan ini bukan hanya soal melindungi industri biodiesel, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia mampu menegakkan perdagangan berbasis aturan. Kita berhasil melawan perlakuan diskriminatif yang selama ini merugikan kepentingan nasional,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu mengapresiasi kemenangan Indonesia dalam sengketa perdagangan internasional melawan Uni Eropa (UE) terkait bea imbalan biodiesel berbasis sawit di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

    “Kemenangan ini bukan hanya soal melindungi industri biodiesel, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia mampu menegakkan perdagangan berbasis aturan. Kita berhasil melawan perlakuan diskriminatif yang selama ini merugikan kepentingan nasional,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Christiany menilai bahwa putusan WTO tersebut menjadi tamparan balik terhadap kampanye negatif yang selama ini diarahkan pada sawit Indonesia di Eropa.

    “Selama ini sawit kita terus ditekan dengan stigma buruk. Padahal, produk sawit Indonesia adalah tulang punggung perekonomian nasional,” katanya.

    Menurutnya, dengan adanya putusan WTO ini, posisi Indonesia akan semakin kuat di pasar global.

    Kendati demikian, anggota DPR dari komisi yang membidangi Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, dan BUMN itu mengingatkan pemerintah dan pelaku industri agar tidak terlena.

    Ia menilai, Uni Eropa kemungkinan akan mencari instrumen lain untuk membatasi masuknya produk sawit, misalnya melalui kebijakan deforestasi dan mekanisme penyesuaian karbon.

    “Jangan sampai kemenangan ini hanya jadi euforia sesaat. Kita harus menyiapkan strategi lanjutan, memperkuat diplomasi perdagangan, sekaligus meningkatkan standar keberlanjutan agar produk sawit kita tetap diterima di pasar global,” ucapnya.

    Christiany juga mendorong agar momentum kemenangan ini dijadikan pemicu untuk diversifikasi pasar ekspor.

    Menurutnya, ketergantungan berlebih pada pasar Eropa harus dikurangi dengan memperluas penetrasi ke pasar Asia, Afrika, hingga Amerika Latin.

    “Kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu bersaing adil. Ke depan, mari kita jadikan sawit sebagai simbol kedaulatan ekonomi sekaligus instrumen diplomasi yang menguntungkan rakyat,” ujarnya.

    Diketahui, Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa perdagangan melawan Uni Eropa (UE) terkait penerapan bea imbalan (countervailing duties) terhadap impor produk biodiesel dari Indonesia, atau dikenal dengan Sengketa DS618.

    Panel Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada Jumat (22/8), mengumumkan bahwa UE telah bertindak inkonsisten terhadap ketentuan Perjanjian Subsidi dan Anti Subsidi WTO pada sejumlah aspek kunci (WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures /WTO ASCM).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa kemenangan itu membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia konsisten mematuhi aturan perdagangan internasional tanpa memberlakukan kebijakan perdagangan yang distortif bagi perdagangan internasional, sebagaimana dituduhkan oleh UE.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Produk makanan olahan catat transaksi Rp221,07 miliar di India

    Produk makanan olahan catat transaksi Rp221,07 miliar di India

    Kemendag ingin menjaga dan meningkatkan ekspor produk makanan olahan ke India, sekaligus menyasar peningkatan ekspor ke negara sekitarnya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat produk makanan olahan mampu menghasilkan potensi transaksi sebesar 13,6 juta dolar AS atau setara Rp221,06 miliar dalam Pameran Anuga Select India 2025 di Mumbai, India, pada 20-22 Agustus 2025.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan Kemendag membidik pasar makanan olahan India sebagai salah satu tujuan promosi dan nation branding dalam meningkatkan ekspor Indonesia.

    “Pangsa pasar makanan olahan Indonesia ke India tercatat sebesar 6,8 persen pada 2024 dengan tren
    permintaan yang tumbuh positif, sehingga memiliki peluang pasar yang masih terbuka luas. Dengan ikut
    serta di pameran, Kemendag ingin menjaga dan meningkatkan ekspor produk makanan olahan ke pasar India, sekaligus menyasar peningkatan ekspor ke negara-negara sekitarnya,” kata Puntodewi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Paviliun Indonesia menghadirkan delapan perusahaan, dengan produk unggulan seperti aneka biskuit, minuman ringan kemasan, kakao, coklat olahan hingga kerupuk asal Indonesia.

    Produk yang paling diminati buyer asal India adalah olahan cokelat merek SilverQueen, yang berhasil mencatatkan kontrak dagang terbesar senilai 12,36 juta dolar AS.

    Selain itu, produk kerupuk khas Indonesia yang oleh masyarakat India lebih dikenal dengan sebutan “papad” mendapatkan perhatian besar.

    Duta Besar RI untuk India Ina Hagniningtyas Krisnamurthi menyampaikan potensi ekspor produk makanan olahan di pasar India sangat menjanjikan. Hal ini didorong oleh populasi India merupakan yang terbesar di dunia dengan 1,4 miliar jiwa.

    Selain itu, pertumbuhan kelas menengah yang pesat, turut mendorong peningkatan konsumsi makanan olahan.

    “Dukungan perwakilan perdagangan RI di India sangat diperlukan untuk menjembatani potensi transaksi pasca pameran antara calon pembeli dan pelaku usaha Indonesia,” katanya.

    Pada 2024, nilai ekspor produk makanan olahan Indonesia ke dunia mencapai 5,6 miliar dolar AS dengan tren pertumbuhan positif sebesar 6 persen selama periode 2020-2024.

    Sementara itu, ekspor makanan olahan Indonesia ke India pada 2024 tercatat sebesar 64 juta dolar AS dengan tren positif sebesar 22 persen dalam periode yang sama.

    India menempati urutan ke-13 tujuan ekspor Indonesia untuk makanan olahan dan menjadi pasar yang perlu terus dijaga pertumbuhannya.

    Selain India, negara tujuan utama ekspor makanan olahan Indonesia adalah Amerika Serikat, Filipina, Malaysia, Thailand, Tiongkok, Arab Saudi, Jepang,
    Vietnam dan Australia.

    Produk makanan olahan yang diimpor India, antara lain, minuman nonalkohol, cokelat dan olahan kakao, roti, biskuit, kue kering, kacang-kacangan, ragi, pasta olahan, permen dan gula-gula, saus serta bumbu dan produk olahan lainnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nego Dagang Berlanjut, Kanada Siap Temui AS Usai Cabut Tarif Balasan

    Nego Dagang Berlanjut, Kanada Siap Temui AS Usai Cabut Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kabinet Kanada Dominic LeBlanc, yang memimpin pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat (AS), dijadwalkan bertolak ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. 

    Melansir Bloomberg pada Selasa (26/8/2025), pertemuan ini berlangsung hanya beberapa hari setelah Kanada berkomitmen mencabut sebagian besar tarif balasan atas produk-produk asal AS.

    “Kami berharap dapat mencapai kesepakatan yang menempatkan posisi kami lebih baik dari kondisi sekarang,” ujar LeBlanc dalam wawancara radio berbahasa Prancis di penyiar publik Kanada.

    LeBlanc menyebut kedua pihak telah membahas situasi yang sangat menarik bagi pemerintah AS, tanpa merinci lebih jauh. Namun, dia menegaskan Kanada juga menginginkan perbaikan dalam hubungan dagang dengan AS sebagai imbalannya.

    Kantor LeBlanc menyampaikan bahwa dia berangkat ke Washington pada Senin malam dan pertemuan dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

    Sebelumnya, pada Jumat pekan lalu, Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan Kanada akan mencabut tarif balasan terhadap sejumlah besar produk AS yang sesuai dengan perjanjian dagang Amerika Utara (USMCA). Tarif balasan itu diberlakukan sejak Maret lalu oleh mantan Perdana Menteri Justin Trudeau.

    Adapun, Lutnick sebelumnya telah menekan pemerintah Kanada untuk mencabut tarif tersebut agar pembicaraan dagang dapat berlanjut.

    Meski demikian, Kanada tetap mempertahankan bea impor sebesar 25% terhadap baja dan aluminium asal AS, serta sebagian tarif untuk mobil dan truk. Presiden Donald Trump sendiri telah menetapkan tarif impor bagi seluruh sektor tersebut.

    Menurut LeBlanc, pencabutan sebagian tarif balasan akan membuka jalan menuju kesepakatan dagang yang lebih luas dengan pemerintahan Trump. Langkah itu juga bisa menjadi fondasi bagi kemungkinan renegosiasi perjanjian United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) yang akan ditinjau bersama pada tahun depan.

    Namun, sejauh ini Kanada belum mendapat sinyal bahwa Trump bersedia menurunkan tarif impor baja dan aluminium asing yang saat ini masih dipatok di level 50%, tambah LeBlanc.

  • Indonesia-Peru jajaki kerja sama terkait sertifikasi halal

    Indonesia-Peru jajaki kerja sama terkait sertifikasi halal

    Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperluas ekosistem halal global

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan melakukan pertemuan dengan Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Tsuboyama, dalam rangka menjajaki kerja sama terkait sertifikasi halal kedua negara.

    “Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperluas ekosistem halal global,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Pertemuan tersebut, lanjut Haikal, merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Peru Dina Boluarte, yang membahas peluang kerja sama di bidang produk halal.

    “BPJPH berkomitmen untuk mendukung Peru dalam membangun sistem sertifikasi halal yang kredibel dan diakui internasional,” ujar dia.

    Pertemuan tersebut pun menyepakati rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama halal antara BPJPH dan pihak terkait di Peru.

    Lebih lanjut, Haikal mengatakan Pemerintah Peru juga secara khusus meminta arahan dari BPJPH mengenai pembentukan lembaga halal di negaranya.

    Sementara itu, Duta Besar Peru Luis Tsuboyama menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia.

    “Kami melihat sertifikasi halal sebagai peluang strategis bagi Peru untuk memperluas akses pasar produk kami. Dengan dukungan dan arahan dari BPJPH, kami optimistis dapat membangun lembaga halal yang kuat di Peru,” kata Dubes Tsuboyama.

    Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan komunikasi dan diskusi teknis, termasuk melalui forum daring guna memperkuat rencana kerja sama halal di masa mendatang.

    Adapun kerja sama dengan negara di Amerika Latin ini juga menjadi tindak lanjut dari Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (IP-CEPA) yang diresmikan pada Selasa (12/8).

    Kondisi tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke kawasan Amerika Latin.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso membidik nilai perdagangan dengan Peru yang bisa menembus 960 juta dolar AS atau setara Rp15,65 triliun (asumsi kurs Rp16.309 per dolar AS) setelah IP-CEPA berlaku.

    Total perdagangan Indonesia-Peru pada 2024 tercatat sebesar 480,7 juta dolar AS, terdiri dari ekspor senilai 331,2 juta dolar AS dan impor 149,6 juta dolar AS.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan ribu ton gula tak terserap pasar, Legislator: Pemerintah perlu perbaiki tata kelola 

    Ratusan ribu ton gula tak terserap pasar, Legislator: Pemerintah perlu perbaiki tata kelola 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Ratusan ribu ton gula tak terserap pasar, Legislator: Pemerintah perlu perbaiki tata kelola 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim merespon keluhan petani tebu yang disampaikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) adanya ratusan ribu ton gula petani tidak terserap di pasar, padahal dampaknya akan menyebabkan gagalnya swasembada pangan yang digadang dalam nawa cita Presiden Prabowo Subianto.

    Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember – Lumajang) agar pemerintah segera memperbaiki tata kelola industri gula dari hulu hingga hilir, jika lambat petani bisa beralih cocok tanam yang lebih mudah dalam penjualan hasil pertaniannya.

    “Saya mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola gula mulai dari hulu hingga hilir, tidak terserapnya gula petani karena banjirnya gula rafinasi pada pasar konsumsi ini tidak terulang, maka harus ditindak tegas mereka yang bermain sesuai peraturan hukum yang berlaku,” kata Rivqy, Sabtu (23/4).

    Rivqy mencotohkan petani tebu dan pengusaha gula di Lumajang mengadu adanya pembelian gula di bawah Harga Patokan Petani (HPP) sebesar Rp 14.500 perkilogram. Tidak terjualnya gula petani menyebabkan gudang Pabrik Gula ( lPG) Djatiroto terus bertambah.

    “Tentu hal tersebut merugikan petani tebu. Bahkan para petani, hari ini menunda waktu panen karena pabrik belum melakukan produksi disebabkan masih banyaknya tumpukan gula di gudang,” imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Senin (25/8). 

    Menurut legislator dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), para petani untuk melanjutkan tebang mengalami kendala karena keuangan yang diharapkan dari hasil tebu yang diproduksi belum terjual, sementara kebutuhan dari penebang maupun angkutan sangat tergantung dari pembayaran yang lancar untuk tetap beraktivitas. Dalam beberapa kali lelang gula yang tidak terjual punya pengaruh perputaran ekonomi ada penurunan.

    “Rata-rata para petani tebu di Lumajang adalah masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah, dan sumber pendapatan satu-satunya bergantung dari hasil tanam tebu. Mereka banyak yang bekerja sebagai penebang dan pengangkut tebu,” jelasnya.

    Rivqy berharap pada pemerintah bila ingin masyarakat petani sejahtera agar melakukan penghitungan yang cermat terhadap gula konsumsi dan cadangan gula nasional, serta memberlakukan dan mengawasi dengan ketat HPP sebagai jaminan harga minimum.

    “Saya menilai selama ini pemerintah belum memiliki hitungan yang baik untuk mengukur produksi, konsumsi dan cadangan gula nasional. Ditambah pemerintah juga gagal dalam menerapkan HPP sebagai jaminan harga minimum, sehingga pedagang dapat penjual gula dirugikan dari berantakannya tata kelola gula ini,” kata Rivqy.

    Rivqy mendesak Menteri Perdagangan segera melakukan pembelian gula petani, bila berlarut-larut berpotensi bisa menjadi gejolak ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah karena telah merugikan petani.

    “Kementerian perdagangan harus segera mengambil langkah tegas dalam mengatur tata kelola harga gula di pasar secara transparan dan terukur, sehingga tidak ada masyarakat kita yang dirugikan,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta