Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Trump Lanjutkan Negosiasi Dagang Meski Tarif Dinyatakan Ilegal

    Trump Lanjutkan Negosiasi Dagang Meski Tarif Dinyatakan Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap melanjutkan negosiasi dagang dengan sejumlah mitra meskipun pengadilan banding AS memutuskan sebagian besar tarif yang diberlakukan Trump ilegal. 

    Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan mitra dagang AS terus bekerja sama erat dalam negosiasi. 

    “Kesepakatan terus berjalan terlepas dari apa pun yang diputuskan pengadilan sementara ini,” ujar Greer dikutip dari Reuters, Senin (1/9/2025).

    Greer tidak menyebutkan negara mana saja yang masih bernegosiasi dengan AS, namun mengatakan telah berbicara dengan seorang menteri perdagangan pada Sabtu pagi.

    Putusan pengadilan ini menjadi ancaman terhadap salah satu pilar kebijakan luar negeri Trump sejak memasuki masa jabatan keduanya pada Januari lalu. Trump menggunakan tarif impor sebagai instrumen tekanan politik sekaligus alat renegosiasi perjanjian dagang, meski langkah itu meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

    Pengadilan Banding Federal Circuit di Washington pekan lalu menyatakan Kongres memang memberi wewenang luas kepada presiden untuk bertindak dalam keadaan darurat nasional, tetapi tidak secara eksplisit memasukkan kewenangan menetapkan tarif atau pungutan pajak.

    Putusan tersebut menyoal legalitas tarif timbal balik yang ditetapkan April lalu serta tarif terhadap China, Kanada, dan Meksiko pada Februari. Namun, keputusan ini tidak berdampak pada tarif lain yang diberlakukan di bawah dasar hukum berbeda.

    Trump mengecam putusan itu dan berjanji mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS. Pengadilan banding tetap mengizinkan tarif berlaku hingga 14 Oktober untuk memberi ruang proses banding.

    Opsi Alternatif

    Sejumlah pakar menilai pemerintahan Trump sudah mengantisipasi putusan ini dengan menyiapkan berbagai opsi cadangan agar tarif tetap berjalan.

    “Kalau negara lain berpikir mereka akan mendapat keringanan tarif, mereka akan kecewa. Ada banyak opsi cadangan, bahkan jika Mahkamah Agung akhirnya sependapat dengan pengadilan banding,” ujar Josh Lipsky, Ketua Ekonomi Internasional di Atlantic Council.

    Salah satu opsi adalah menggunakan Section 338 dari Undang-Undang Perdagangan 1930 yang memberi presiden kewenangan mengenakan bea masuk hingga 50% terhadap negara yang terbukti mendiskriminasi perdagangan AS.

    Trump kembali menegaskan sikapnya pada Sabtu (30/8/2025) melalui media sosial.

    “Tahun besar menanti AS, mungkin yang terbaik, jika tarif akhirnya disetujui pengadilan!!!” katanya

    Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan pihaknya optimistis Mahkamah Agung yang didominasi konservatif, yaitu 6 hakim berbanding 3, akan mendukung kebijakan tarif Trump.

    Senator Partai Republik James Lankford menambahkan, para pelaku usaha ingin persoalan ini segera tuntas.

    “Setiap kali ada sidang baru atau perubahan keputusan, hal itu membuat bisnis tidak stabil. Jadi mari kita selesaikan semua ini secepat mungkin,” ujarnya kepada NBC News.

  • Bulog & TNI Sukses Gelar OP Beras SPHP di HI, Sumbang ke Ojol & Warga

    Bulog & TNI Sukses Gelar OP Beras SPHP di HI, Sumbang ke Ojol & Warga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perum Bulog dan TNI sukses menggelar operasi pasar (OP) beras murah  Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI) Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2025). Operasi pasar ini bagian kegiatan rutin yang dilakukan Perum Bulog di Bundaran HI setiap hari Minggu pagi.

    Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, kegiatan ini sudah rutin dilakukan, dan pada hari ini berada di dua titik Bundaran HI.

    “Hari ini kita siapkan beras SPHP 5 ton, dan laku sebanyak 4 ton,” kata Ahmad Rizal kepada CNBC Indonesia.

    Sebelumnya, Dirut Bulog, bersama Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri, menggelar acara operasi pasar serentak pada Sabtu (30/8/2025) dalam rangka stabilisasi harga beras.

    Beras SPHP yang disalurkan dijual dengan harga Rp60.000 untuk kemasan 5 kilogram. Penyaluran beras SPHP menjangkau 4.320 titik kecamatan di 38 provinsi. Selain itu, distribusi juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.

    Ahmad Rizal menambahkan, pada operasi beras SPHP hari ini di Bundaran HI, ia berinisiatif menyumbangkan sisa beras SPHP yang belum terjual sebanyak 1 ton kepada pengemudi ojek online dan warga, hingga pekerja kebersihan.

    “Setelah car free day selesai, sekarang yang datang driver ojol, pasukan kuning, dan duafa. Saya ambil kebijakan, disumbangkan ke ojol, pasukan kuning, dan duafa,” katanya.

    Saat bersamaan, ia juga memberikan wawasan kepada warga dan para driver ojol terkait situasi terkini, dan harapannya ke depan situasi lebih damai.

    “TNI dan Bulog sinergi dengan rakyat,” tegas Ahmad Rizal.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Diplomasi RI Lindungi Sawit Hadapi Aturan “Rumit” Pasar Global

    Video: Diplomasi RI Lindungi Sawit Hadapi Aturan “Rumit” Pasar Global

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Indonesia disebut Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono telah mempersiapkan sejumlah langkah terkait keputusan Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) World Trade Organization (WTO) yang memenangkan Indonesia atas sengketa perdagangan melawan Uni Eropa (UE) terkait diskriminasi produk kelapa sawit.

    Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan pemerintah masih menanti langkah Uni Eropa terhadap keputusan WTO, jika UE tidak menyampaikan banding maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan antara RI-UE.

    Di sisi lain pemerintah juga terus mendorong penguatan standar penguatan pengelolaan sawit dan produk sawit Indonesia agar dapat produk sawit RI dapat diterima dan diakui oleh negara-negara global.

    Seperti apa strategi diplomasi RI mendorong kelangsungan industri sawit RI di pasar internasional? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Rabu, 27/08/2025)

  • AS Tabuh Genderang Perang Baru dengan China, Raksasa Korsel Terseret

    AS Tabuh Genderang Perang Baru dengan China, Raksasa Korsel Terseret

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat kembali memperketat pengawasan terhadap industri semikonduktor global dengan mencabut izin khusus yang selama ini memungkinkan raksasa cip Korea Selatan, Samsung Electronics dan SK Hynix, tetap mengoperasikan fasilitas produksinya di China menggunakan peralatan buatan AS.

    Kementerian Perdagangan AS menyatakan bahwa pengecualian yang diberikan sejak 2022 kini resmi berakhir. Tanpa izin khusus itu, perusahaan seperti Samsung dan SK Hynix wajib mengajukan lisensi baru untuk bisa mendapatkan peralatan semikonduktor asal AS bagi pabrik mereka di China.

    “Lisensi akan tetap diberikan untuk memastikan fasilitas yang ada bisa terus beroperasi, tetapi tidak untuk ekspansi maupun peningkatan teknologi,” demikian pernyataan resmi Kementerian Perdagangan AS, dikutip Sabtu (30/8/2025).

    Keputusan ini juga mencakup Intel, meskipun perusahaan tersebut telah menjual fasilitas produksinya di Dalian, China, pada awal tahun.

    Kebijakan baru ini diyakini akan memukul para pemasok peralatan semikonduktor asal AS seperti KLA Corp., Lam Research, dan Applied Materials, yang selama ini memasok peralatan ke perusahaan asing di China. Tak lama setelah pengumuman, saham Lam Research anjlok 4%, Applied Materials turun 2,8%, sementara KLA merosot 2,4%.

    Ribuan aplikasi lisensi dari perusahaan AS untuk mengekspor peralatan ke China, termasuk bernilai miliaran dolar, disebut masih menumpuk di meja pemerintah. Adapun pemerintah memberikan tenggat 120 hari sebelum aturan baru ini benar-benar berlaku, untuk memberi waktu perusahaan menyesuaikan diri.

    Samsung dan SK Hynix sebelumnya mendapat status Validated End User (VEU), yang memungkinkan mereka lebih mudah mendapatkan peralatan dari pemasok AS. Kini, status itu dicabut sehingga keduanya harus mengikuti prosedur perizinan yang sama dengan perusahaan asing lain.

    Langkah ini datang setelah berbulan-bulan spekulasi. Pada Juni lalu, seorang pejabat Gedung Putih mengisyaratkan pencabutan izin bisa dilakukan jika negosiasi dagang AS-China gagal. Saat ini, kedua negara masih berada dalam masa “gencatan tarif” hingga November, dengan bea masuk 30% untuk produk China dan 10% untuk ekspor AS tetap diberlakukan.

    Perang dagang yang sudah berlangsung bertahun-tahun telah mengganggu rantai pasok global, mulai dari mineral langka penting bagi industri AS hingga ekspor kedelai ke China.

    Sementara itu, hubungan perdagangan AS-Korea Selatan juga tengah berada di sorotan. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung baru saja bertemu Presiden AS Donald Trump, namun keduanya tidak menandatangani kesepakatan dagang terkait tarif yang sebelumnya diumumkan.

    Chris Miller, penulis buku Chip War, menilai langkah Washington ini berisiko menempatkan Samsung dan SK Hynix dalam posisi sulit.

    “Langkah ini akan membuat produsen cip Korea dengan fasilitas di China kesulitan melanjutkan produksi cip canggih. Jika ini tidak dibarengi dengan langkah serupa terhadap produsen cip China seperti YMTC dan CXMT, justru bisa membuka ruang pasar bagi perusahaan China dengan mengorbankan perusahaan Korea,” kata Miller kepada Reuters.

    CEO Intel, Lip-Bu Tan, justru menyambut baik arah kebijakan Washington. “Sebagai satu-satunya perusahaan semikonduktor yang melakukan riset dan produksi logika canggih di AS, Intel berkomitmen penuh memastikan teknologi paling maju di dunia diproduksi di Amerika. Fokus Presiden Trump pada manufaktur chip AS mendorong investasi historis dalam industri vital yang sangat penting bagi keamanan ekonomi dan nasional negara,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

    Pekan lalu, Intel juga mengumumkan akan memberikan 10% saham kepada pemerintah AS, kesepakatan yang menurut Lip-Bu Tan lahir setelah pertemuan dengan Presiden Trump, hanya beberapa hari setelah sang presiden menyerukan pengunduran dirinya karena hubungan masa lalunya dengan China.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PNS Bisa WFH Saat Jakarta Dikepung Demo, Ini Aturannya

    PNS Bisa WFH Saat Jakarta Dikepung Demo, Ini Aturannya

    Jakarta –

    Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di kawasan Markas Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya, hingga Gedung DPR/MPR RI. Pegawai di beberapa instansi pemerintah diizinkan bekerja tidak di kantor.

    Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan, pihaknya tidak mengatur secara khusus atas pola kerja ASN berkenaan dengan situasi hari ini. Namun instansi masing-masing mengatur sejalan dengan kebijakan yang sudah ada.

    “Kita tidak atur secara khusus. Instansi masing-masing mengatur sejalan dengan kebijakan (yang ada),” kata Averrouce, kepada detikcom, Jumat (29/8/2025).

    Aturan terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh bekerja fleksibel tercantum dalam Peraturan Menteri PANRB No. 4/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel di Instansi Pemerintah (Flexible Working Arrangement). Hal ini dikenal juga dengan istilah Work From Anywhere (WFA).

    “Sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB No. 4/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel di Instansi Pemerintah bahwa instansi pemerintah diharapkan menerapkan fleksibilitas kerja secara terukur sesuai karakteristik masing-masing, berbasis kinerja, dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik,” terangnya.

    Sebagai informasi, sejumlah Kementerian menerapkan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sehubungan dengan adanya Aksi Unjuk Rasa lanjutan yang berlangsung hari ini. Berdasarkan informasi yang didapat detikcom, sudah ada dua Kementerian yang terkonfirmasi mempersilakan PNS-nya untuk WFH, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan saat ini pihaknya masih memantau perkembangan aksi unjuk rasa lanjutan dari sejumlah kelompok massa yang direncanakan berlangsung hari ini. Namun saat ini para pimpinan unit kerja Kemenko sudah dipersilakan kalo ada yang menerapkan WFH.

    “Kami sudah di kantor dan kami memonitor situasi dan perkembangan. Para pimpinan unit dipersilakan untuk membuat skala prioritas kegiatan berdasar kondisi di lapangan. Semoga semua lancar dan aman” Haryo kepada detikcom, Jumat (29/8/2025).

    Begitu juga dengan Kemendag yang dikatakan sudah memberikan arahan untuk bisa bekerja dari mana saja alias WFA (work from anywhere). Sehingga para PNS dapat memilih untuk tetap bekerja di kantor atau bekerja dari rumah.

    “Hari ini Kemendag WFA, bisa ke kantor, bisa kerja dari rumah,” kata salah seorang PNS Kemendag kepada detikcom.

    Namun berdasarkan pengamatan sumber PNS di Kemendag, jumlah pegawai yang datang untuk bekerja di kantor tergolong sepi. Ada kemungkinan lokasi kantor Kementerian yang berdekatan dengan titik demonstrasi membuat lebih banyak PNS yang memilih untuk WFH, meski hal ini tidak bisa dipastikan.

    (acd/acd)

  • Brasil Kaji Pembalasan untuk Tarif 50 Persen Trump

    Brasil Kaji Pembalasan untuk Tarif 50 Persen Trump

    Brasilia –

    Pemerintah Brasil sedang mempertimbangkan langkah-langkah perdagangan sebagai pembalasan untuk tarif 50 persen yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap berbagai produk impor negara tersebut.

    Dua sumber pemerintah Brasil mengatakan seperti dilansir AFP, Jumat (29/8/2025), Presiden Luiz Inacio Lula da Silva telah memberikan persetujuannya untuk sebuah studi tentang langkah balasan apa — jika ada — yang dapat diambil untuk penerapan tarif sangat besar oleh AS tersebut.

    Tarif sebesar 50 persen itu diyakini oleh pemerintah Brasilia, menurut dua sumber pemerintah, sebagai hukuman yang diberikan Trump atas persidangan kasus upaya kudeta yang menjerat mantan Presiden Jair Bolsonaro, sekutu sang Presiden AS.

    Trump, beberapa waktu terakhir, mengkritik persidangan terhadap Bolsonaro sebagai “perburuan penyihir”. Dia bahkan mengutip kasus Bolsonaro sebagai pembenaran atas tarif 50 persen terhadap Brasil.

    Kementerian Perdagangan dan Industri Brasil memiliki waktu 30 hari untuk menentukan apakah tarif AS termasuk dalam Undang-undang Timbal Balik Ekonomi yang baru-baru ini disahkan.

    Jika iya, menurut sumber diplomatik Brasil, maka sekelompok pakar akan mengusulkan langkah-langkah balasan, yang dapat mencakup tarif timbal balik.

    Disebutkan lebih lanjut oleh sumber tersebut bahwa pemerintah Brasil akan secara resmi memberitahu AS pada Jumat (29/8) mengenai keputusannya untuk memeriksa kemungkinan tindakan balasan.

    “Ruang untuk konsultasi diplomatik masih terbuka,” sebut sumber diplomatik Brasil tersebut.

    Undang-undang Timbal Balik Ekonomi, yang diadopsi mulai April lalu, memungkinkan pemerintah Brasil untuk mengambil “langkah balasan” terhadap negara-negara yang secara sepihak bertindak merugikan daya saing Brasil.

    Langkah-langkah itu mencakup penangguhan konsesi perdagangan, investasi, atau perjanjian kekayaan intelektual. Langkah balasan semacam itu dimaksudkan sebagai tindakan terakhir jika negosiasi dengan negara atau blok perdagangan lainnya berujung kegagalan.

    Hubungan antara Brasil dan AS menemui jalan buntu sejak tarif 50 persen untuk kopi dan produk Brasil lainnya mulai diberlakukan pada 6 Agustus. Lula da Silva, pada Kamis (28/8), mengeluhkan bahwa Washington “tuli” terhadap keluhan Brasilia.

    “Kami tidak dapat berbicara dengan siapa pun dari Amerika Serikat,” ucapnya.

    Lihat Video ‘Dikenakan Tarif 50%, Presiden Brasil Ogah Telepon Trump’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Stok BBM Salah Satu SPBU Shell di Jakarta Masih Kosong Jelang Demo

    Stok BBM Salah Satu SPBU Shell di Jakarta Masih Kosong Jelang Demo

    Bisnis.com, JAKARTA – Stok bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell di kawasan Jakarta terpantau masih kosong menjelang aksi massa pada Jumat (29/8/2025) siang.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di salah satu SPBU Shell Radio Dalam, Jakarta Selatan, pada Jumat siang, kekosongan terjadi pada BBM jenis Super, V-Power, dan V-Power Nitro.

    Sementara itu, stok BBM Shell yang masih tersedia yakni Shell V-Power Diesel dengan harga Rp14.380.

    Adapun, kelangkaan stok BBM Shell ini juga terjadi sejak Rabu (27/8/2025). Kementerian ESDM pun mengatakan akan terus melakukan evaluasi secara keseluruhan, serta secara intens berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

    Di lain sisi, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, tetap aktif beroperasi untuk melayani kebutuhan energi masyarakat dengan optimal.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.

    “Seluruh SPBU di wilayah Jakarta, termasuk SPBU di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, saat ini aktif beroperasi. Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat,” ujar Satria dalam siaran pers, Jumat (29/8/2025).

    Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang kondusif, khususnya di sekitar infrastruktur energi seperti SPBU. Ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman, dan proses distribusi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

    Perlu diketahui, hari ini, ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa bakal menggelar aksi protes lanjutan di sejumlah titik usai tewasnya Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Alhasil, SPBU Pertamina diprediksi akan semakin dipadati oleh pengendara, imbas kosongnya stok BBM di SPBU lainnya seperti Shell.

  • Mendag Budi Sebut Bisnis Ini Bisa Bawa RI Jadi Negara Maju

    Mendag Budi Sebut Bisnis Ini Bisa Bawa RI Jadi Negara Maju

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai bisnis waralaba (franchise) lokal sebetulnya lebih banyak dibanding merek asing. Namun, ia mengakui gaung dari bisnis waralaba lokal sering kalah ramai ketimbang pemain internasional.

    Di sisi lain, Budi menambahkan, waralaba menjadi salah satu jalan mudah untuk mendorong lahirnya wirausahawan baru di Indonesia. Saat ini rasio kewirausahaan RI baru 3,1%, sementara negara maju rata-rata memiliki rasio 10%-12%.

    “Kalau menurut data yang terdaftar, (bisnis waralaba lokal) lebih banyak, masih banyak waralaba lokal dibanding waralaba asing. Tapi mungkin, ya kadang-kadang kalau saat berbicara tentang kewirausahaan, waralaba asing itu lebih ramai,” ujar Budi dalam Opening Ceremony the 24th International Franchise, Licence, and Business Concept Expo and Conference (IFRA) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

    “Sehingga kalau kita ingin menjadi negara maju maka salah satunya yang kita gunakan adalah kewirausahaan kita. Nah franchise ini salah satu sebenarnya kegiatan usaha yang mudah, yang sudah teruji. Jadi kalau ada entrepreneur baru yang ingin membuka bisnis yang lebih mudah maka salah satu pilihannya adalah dengan waralaba,” jelasnya.

    Ia mengatakan, waralaba punya banyak kelebihan karena model bisnis dan manajemennya sudah jelas. Dengan begitu, pelaku usaha tak perlu repot menciptakan ide bisnis baru dari nol.

    “Ya persyaratan untuk menjadi waralaba atau mewaralabakan produknya pun juga tetap. Artinya Bapak-Ibu tidak perlu ragu-ragu bagi teman-teman entrepreneur muda yang ingin berusaha. Dan costnya sebenarnya malah lebih murah,” ujarnya.

    Tak hanya mendorong tumbuhnya waralaba di dalam negeri, pemerintah juga aktif mengembangkan ekspansi merek Indonesia ke luar negeri. Budi menyebut ada kerja sama lintas kementerian, mulai dari Kementerian Perdagangan, BUMN, Pariwisata, UMKM, hingga Ekonomi Kreatif, untuk mem-branding restoran dan produk kuliner Indonesia di mancanegara.

    “Tujuannya tidak hanya mengembangkan restoran itu, tetapi bagaimana produk-produk kita, rasa rempah kita juga ekspornya menjadi meningkat. Daya tarik budayanya juga menjadi menarik. Jadi ciri khas Indonesia untuk diwaralabakan akan ada di situ,” ungkap Budi.

    Saat ini, menurutnya, sejumlah waralaba lokal sudah merambah ke negara lain, seperti Filipina dan Bangladesh. Bahkan, pemerintah juga membuka peluang bagi pelaku waralaba untuk memanfaatkan perwakilan dagang Indonesia di luar negeri.

    “Nah waralaba yang ingin melakukan survei atau ingin mencari market di luar negeri, boleh kita kasih kesempatan untuk magang ya di kantor ITPC di luar negeri, silakan,” katanya.

    Lebih jauh, Budi juga menjelaskan program business matching yang diinisiasi pemerintah sejak Januari 2025. Melalui program ini, UMKM bisa langsung bertemu buyer potensial dari luar negeri, baik secara online maupun difasilitasi perwakilan dagang Indonesia.

    “Program ini berjalan sudah mulai Januari dan Januari-Juni semester pertama, transaksinya sudah US$90,04 juta, jadi sudah Rp1,4 triliun. Dan itu adalah UMKM kita yang rata-rata atau 70% itu belum pernah ekspor,” paparnya.

    Foto: Martyasari Rizky
    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam Opening Ceremony the 24th International Franchise, Licence, and Business Concept Expo and Conference (IFRA) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2025) (Martyasari Rizky/ CNBC Indonesia)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga Minyakita di Atas HET, Bagaimana Solusinya? – Page 3

    Harga Minyakita di Atas HET, Bagaimana Solusinya? – Page 3

    Di sisi lain, pengamat pertanian Khudori mengatakan, sejak ada heboh MinyaKita takarannya tidak sesuai, Februari-Maret lalu, harga MinyaKita hanya sempat turun sebentar. Ia menuturkan, hal itu pun belum pernah menyentuh HET Rp 15 700 per liter. Harga kembali naik.

    “Merujuk data SP2KP Kemendag, 28 Agustus 2025, harga MinyaKita secara nasional mencapai Rp 16.700 per liter, naik dari posisi 4 Agustus lalu yang mencapai Rp 16.600  per liter. Jika ditarik jauh ke belakang, pelampauan HET sebenarnya sudah terjadi sejak pertengahan 2023, hampir dua tahun. Ini sepertinya tidak semata-mata masalah teknis, tapi ada problem struktural yang jadi biang penyebab,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com.

    Khudori memaparkan salah satu penyebab kenaikan HET minyakita yakni ongkos produksi MinyaKita yang tidak masuk akal. Ia menjelaskan, produsen,merujuk Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028/2024, harus menjual MinyaKita ke Distributor Lini 1 (D1) maksimal Rp 13.500 per liter. Lalu, D1 melepas ke D2 maksimal Rp 14.000/liter, D2 menjual ke pengecer Rp14.500/liter, dan pengecer ke konsumen akhir Rp15.700/liter.

    Ia mengatakan, dengan memperhitungkan margin keuntungan, biaya olah, kemasan, dan distribusi harga maksimal bahan baku, yakni minyak sawit mentah (CPO), tak lebih dari Rp10 ribu/kg. Kalau harga CPO lebih dari itu produsen MinyaKita potensial merugi.

    Sementara itu, harga CPO domestik berada di atas Rp10 ribu/kg sudah berlangsung lama. Juli lalu sempat menyentuh harga Rp 13.000-an/kg. Pada Agustus  bergerak di sekitar Rp 14.370 – Rp 14.650/kg.

    “Adalah benar produsen MinyaKita terus berproduksi di tengah potensi kerugian. Salah satu ‘akrobat’ yang mungkin dilakukan adalah produsen menjual bundling MinyaKita dengan barang lain agar kerugian tertutupi. Boleh jadi, ‘akrobat’ lainnya adalah mencurangi isi. Jika ini dilakukan produsen, hemat saya, terlalu berani. Bisa jadi pelakunya adalah para trader,” ujar dia.

     

  • Kemendag: Konsumsi domestik biodiesel 2025 capai 15,6 juta kiloliter

    Kemendag: Konsumsi domestik biodiesel 2025 capai 15,6 juta kiloliter

    Konsumsi biodiesel di tahun 2024 mencapai 13 juta kiloliter. Untuk tahun 2025, konsumsi domestik ditargetkan 15,6 juta kiloliter

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memproyeksikan konsumsi biodiesel dalam negeri untuk tahun 2025 berada di angka 15,6 juta kiloliter.

    “Konsumsi biodiesel di tahun 2024 mencapai 13 juta kiloliter. Untuk tahun 2025, konsumsi domestik ditargetkan sebesar 15,6 juta kiloliter,” kata Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono di Jakarta, Kamis.

    Menurut Djatmiko, angka ini selaras dengan produksi biodiesel nasional yang terus mencatatkan peningkatan hingga mencapai 13,9 juta kiloliter pada tahun lalu. Angka ini pun memiliki potensi untuk bertambah pada tahun ini.

    Ia melanjutkan terdapat setidaknya 26 produsen biodiesel yang tersebar di 12 provinsi. Peningkatan konsumsi dan produksi biodiesel pun ia nilai sejalan dengan upaya pemerintah terkait percepatan transisi energi hijau dan berkelanjutan (sustainable), serta memiliki dampak ekonomi yang luas.

    “Selain itu, proyeksi penyerapan tenaga kerja industri biodiesel mencapai 14 ribu orang di sektor off-farm dan 1,95 juta orang di sektor on-farm,” ujar Djatmiko.

    Sementara itu, Kemendag memproyeksikan ekspor biodiesel ke Uni Eropa (UE) stabil di angka 6,7 persen menyusul kemenangan sengketa DS618 terkait penerapan bea imbalan/countervailing duties (CVD) di Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Berdasarkan data yang dibagikan oleh Kemendag, ekspor biodiesel Indonesia cukup fluktuatif selama 10 tahun terakhir.

    Selama masa pengenaan CVD (2020-2024), ekspor biodiesel Indonesia ke UE tetap tumbuh sebesar 6,7 persen dengan rata-rata nilai ekspor 319,7 juta dolar AS.

    Namun, Djatmiko juga menekankan bahwa Indonesia juga memerlukan biodiesel untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, yang sejalan dengan tujuan transisi energi nasional.

    “Karena kita juga punya kebutuhan dalam negeri sampai 2045 itu diperkirakan bakal konsumsi 15,6 juta kiloliter. Kalau ke depannya produksi biodiesel juga terserap untuk program transisi energi Indonesia, pastinya akan berdampak pada kinerja ekspor,” kata Djatmiko.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.