Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Indonesia Catat Surplus Selama 63 Bulan Berturut-turut sejak Mei 2020 – Page 3

    Indonesia Catat Surplus Selama 63 Bulan Berturut-turut sejak Mei 2020 – Page 3

    Jika dilihat dari negara tujuannya, China, AS, dan India masih menjadi pasar utama ekspor nonmigas dengan nilai total USD 63,22 miliar atau 41,53% dari total ekspor nonmigas nasional pada Januari-Juli 2025.

    Sementara itu, negara tujuan ekspor dengan lonjakan tertinggi secara kumulatif, antara lain, Swiss 147,12%, Mesir 48,31%, Thailand 40,81%, Bangladesh 39,13%, dan Brasil 37,55%. Berdasarkan kawasannya, ekspor ke Asia Tengah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 81,22%, diikuti Afrika Barat 67,16 persen dan Afrika Timur 53,42%.

    Sementara itu, khusus periode Juli 2025, ekspor Indonesia mencapai USD 24,75 miliar atau naik 5,60% dibanding Juni 2025 (MoM).

    Jika dibandingkan dengan Juli 2024, ada pertumbuhan 9,86% yang terutama didorong kenaikan ekspor nonmigas 12,83% meskipun ekspor migas turun 34,13% (YoY).

    Tiga komoditas nonmigas utama dengan pertumbuhan ekspor tertinggi pada Juli 2025, yakni mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang naik 53,80%, kakao dan olahannya (HS 18) 37,87%, serta kayu dan barang dari kayu (HS 44) 29,11%.

    “Peningkatan ekspor kakao dan olahannya adalah terutama untuk produk lemak kakao dan bubuk kakao. Hal ini terjadi sebagai dampak tren permintaan global yang tinggi,” kata Mendag Busan.

  • Beras Fortifikasi Disebut Bukti Perlawanan Mafia Pangan & Langgar UU

    Beras Fortifikasi Disebut Bukti Perlawanan Mafia Pangan & Langgar UU

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belakangan, beras khusus dengan klaim label mengandung sederet vitamin dan zinc jadi sorotan. Di tengah hampir langkanya pasokan beras di gerai-gerai ritel modern, pasokan beras-beras fortifikasi dengan label khusus ini tampak normal mengisi rak-rak ritel modern.

    Soal harga, sudah tentu lebih mahal. Bahkan, ada yang sampai tembus Rp140.000 per kemasan 5 kg. Artinya, berkisar Rp28.000 per kg. Sementara, harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp13.500 per kg medium dan Rp14.900 per kg premium.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pun mengaku, pemerintah membuka ruang untuk evaluasi. Dan, bukan tidak mungkin akan dilakukan pengaturan, meski tidak dijelaskan pengaturan yang dimaksud.

    Keberadaan beras fortifikasi ini mengundang respons pengamat pangan dan pakar hukum. Yang menyebut keberadaan beras fortifikasi adalah aksi perlawanan mafia pangan dan berpotensi langgar UU Pidana.

    “Ini jelas perlawanan mafia pangan. Produsen mendapat keuntungan dari subsidi pemerintah yang nilainya Rp155,5 triliun tahun ini, termasuk pupuk bersubsidi hingga 9,5 juta ton. Tapi rakyat justru dipaksa membeli beras mahal. Negara tidak boleh kalah,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).

    “Beras fortifikasi yang dijual dengan harga Rp20.000-35.000 per kilogram telah mendominasi pasar, sementara beras medium dan beras premium semakin langka. Kondisi ini membuktikan adanya upaya sistematis untuk menggeser konsumsi masyarakat dari beras terjangkau ke beras mahal,” ujar Debi.

    Karena itu, Debi mendesak Satgas Pangan Polri segera turun tangan memeriksa produsen dan pasar ritel yang terbukti menolak kembali menjual beras medium dan premium.

    “Satgas Pangan harus bertindak cepat. Jangan biarkan mafia pangan mengendalikan pasar sesuka hati. Pemerintah sudah menyalurkan subsidi besar, hasilnya harus dirasakan rakyat, bukan dinikmati segelintir pelaku usaha,” tukasnya.

    Terpisah, Pakar Hukum Universitas Trisakti Azmi Syahputra menilai praktik produsen beras yang semakin memprioritaskan penjualan beras khusus fortifikasi di pasar retail modern merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang menyusahkan masyarakat.

    “Produsen memanfaatkan subsidi negara yang nilainya melonjak dari Rp114,3 triliun pada 2024 menjadi Rp155,5 triliun pada 2025, termasuk subsidi pupuk hingga 9,5 juta ton. Subsidi itu seharusnya menjamin ketersediaan beras murah bagi masyarakat. Tetapi faktanya, justru dialihkan ke pasar beras khusus dengan harga Rp 20.000-35.000/kg. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap tujuan dan fungsi subsidi,” katanya.

    “Praktik ini berpotensi melanggar berbagai aturan pidana: UU Pangan (larangan manipulasi distribusi), UU Perlindungan Konsumen (perbuatan curang), UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (penguasaan pasar secara tidak wajar), hingga UU Tipikor jika terdapat keadaan dan perbuatan yang terbukti menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara,” beber Azmi.

    Azmi mendesak Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional untuk segera memperkuat pengawasan distribusi beras medium dan premium, serta membuka transparansi jalur subsidi agar beras subsidi benar-benar sampai dan dapat diperuntukkan kepada masyarakat secara tepat guna.

    “Mereka memanfaatkan subsidi pemerintah yang ditujukan untuk petani dan swasembada pangan, tapi justru membatasi akses rakyat terhadap beras berkualitas dengan harga wajar. Ini adalah bentuk eksploitasi yang sistematis,” ujar Azmi.

    Kepala Bapanas Ungkap Penyebab Beras Premium Langka

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, tersendatnya pasokan beras ke ritel modern, bahkan sampai terjadi kekosongan stok karena penggilingan padi tengah melakukan penyesuaian agar produk yang disalurkan sesuai dengan standar label beras premium.

    “Pasokan beras di pasar tradisional saya melihatnya ada, hanya sedang menyesuaikan. Beberapa pasokan ke ritel modern memang sempat mengalami penurunan, karena teman-teman penggilingan padi ingin comply sesuai dengan informasi yang ada di label. Misalnya broken 15%, kadar air 14%, dan derajat sosoh minimal 95%. Kalau sudah sesuai, mereka akan kembali kirim ke modern market,” ungkap Arief dalam keterangannya, Selasa (2/9//2025).

    Arief menambahkan, peristiwa terkait beras oplosan yang sempat mencuat menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak.

    “Kejadian kemarin menjadi review buat kita semua, salah satunya supaya penggilingan padi lebih disiplin memproduksi sesuai dengan keterangan yang ada di label,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Satgas Pangan Polri tengah melakukan proses hukum atas sejumlah perusahaan beras yang diduga melakukan praktik produksi dan memperdagangkan beras premium tak sesuai mutu dan label kemasan.

    Penindakan ini berawal dari laporan Kementerian Pertanian yang mengungkapkan ratusan merek beras tidak memenuhi aturan. Mulai dari masalah tak sesuai label hingga beras oplosan.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 8 Mahfud MD Nilai Kasus Hukum Tak Tuntas Jadi Pemicu Kericuhan Nasional

    8 Mahfud MD Nilai Kasus Hukum Tak Tuntas Jadi Pemicu Kericuhan Nasional

    Mahfud MD Nilai Kasus Hukum Tak Tuntas Jadi Pemicu Kericuhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai persoalan hukum yang tak kunjung tuntas menjadi salah satu pemicu kericuhan dalam aksi demonstrasi besar beberapa waktu lalu.
    Mahfud menyinggung sederet kasus hukum yang menurutnya menunjukkan lemahnya penegakan hukum.
    Salah satunya adalah kasus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, yang sudah divonis 1,5 tahun penjara sejak 2019 karena kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, tetapi tak kunjung ditahan.
    “Bidang hukum (persoalan) banyak. Misalnya, masalah sederhana saja, orang berteriak sudah tiga minggu ini, Silfester, itu kan masalah sederhana, itu Silfester inkrah 1,5 tahun (penjara) lalu lalang di depan hidung kita, enggak ada yang berani nangkap,” kata Mahfud, dikutip dari tayangan YouTube Mahfud MD Official dengan judul “Mahfud MD Soal Demo, Sikap Pemerintah dan Lemahnya Penegakan Hukum”, Selasa (2/9/2025).
    “Menurut saya, enggak ada yang berani nangkap itu bukan orang tidak tahu, tapi ada sesuatu di balik itu yang mungkin dikompromikan, atau mungkin telanjur dikompromikan, mungkin,” tambahnya.
    Kompas.com
    telah mendapatkan izin dari tim Mahfud MD untuk mengutip tayangan tersebut.
    Mahfud juga menyinggung kasus abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang dinilai masyarakat tidak adil.
    Menurut dia, kebijakan presiden memang sah, tetapi publik tetap mempertanyakan mengapa penegakan hukum terhadap pihak lain dalam kasus yang sama terkesan berjalan tidak konsisten.
    “Tom Lembong abolisi oke bagus, tapi yang lain bagaimana? Apakah kasus itu menjadi hilang atau tidak? Lho kan sudah ada mulai terdakwa lain di luar Tom Lembong terkait kasus itu. Menteri-menteri yang lainnya bagaimana yang sebelum sesudahnya?” sambung dia.
    Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyoroti kasus besar yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar hingga kasus pagar laut sebagai contoh lain lemahnya keberanian pemerintah dan aparat hukum.
    “Pagar laut yang paling parah misalnya. Ini jelas kata Kejaksaan Agung korupsi, tapi polisi enggak mau (mengusut), sampai sekarang kasusnya hilang. Itu kejahatan luar biasa, bukan hanya melanggar Undang-undang, bukan hanya melanggar kebijakan pemerintah, tapi melanggar ketentuan Pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara,” nilai Mahfud.
    Dia menilai pemerintah selama ini lebih sering memberi pidato normatif ketimbang jawaban substantif terhadap persoalan yang mencuat.
    Padahal, menurutnya, publik butuh pertanggungjawaban dan penjelasan yang konkret.
    “Tapi apa coba? Apa jawaban pemerintah tentang ini? Wong setiap pidato semua bagus-bagus saja,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ingat, Gula Rafinasi Dilarang Beredar di Pasar – Page 3

    Ingat, Gula Rafinasi Dilarang Beredar di Pasar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi waspada atas beredarnya gula rafinasi di pasar umum. Pasalnya, gula rafinasi ditujukan untuk kepentingan industri.

    Dia menegaskan, peredaran gula rafinasi telah dilarang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi (GKR). Dalam Pasal 5 disebutkan produsen dilarang menjual GKR kepada distributor, pedagang, dan atau konsumen.

    “Tadi Rakortas meminta adanya pengetatan agar jangan sampai gula rafinasi merembes ke pasar. Kenapa? Rafinasi itu adalah untuk gula industri,” kata Arief di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, ditulis Selasa (2/9/2025).

    Dia mengatakan sudah ada telegram kepolisian per 2 Juli 2025 lalu yang ditujukan kepada seluruh Kapolda di seluruh provinsi.

    Ada beberapa pesan, pertama, agar berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan untuk implementasi Harga Acuan Pembelian (HAP) gula di tingkat petani dengan harga Rp 14.500 per kilogram (kg).

    “Untuk itu, Satgas Pangan Polri sudah jalan untuk menanganinya. Sudah ada telegramnya ke seluruh Polda se-Indonesia untuk mengatasi peredaran gula rafinasi ini,” ungkap Arief.

     

  • Sampai Kapan ASN WFH Imbas Aksi Massa Ricuh? Ini Kata Mendagri

    Sampai Kapan ASN WFH Imbas Aksi Massa Ricuh? Ini Kata Mendagri

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) situasional. Penerapan WFH ini imbas aksi massa ricuh di sejumlah daerah.

    “(ASN) Yang WFH? Itu situasional lah, situasional ya,” kata dia singkat saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Sebagai informasi, sejumlah Kementerian/Lembaga pada 1 September 2025 menerapkan WFH. Selain kementerian, perusahaan di Jakarta juga menerapkan WFH. Hal ini tergambar juga saat jalan di Jakarta ketika jam sibuk terpantau lengang.

    Contohnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerapkan sistem bekerja secara fleksibel atau bisa disebut Work From Anywhere (WFA) kepada pegawainya. Hal ini menyusul aksi demonstrasi yang belakangan meluas di berbagai wilayah Jakarta.

    Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla mengatakan kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak Kamis (28/8/2025) kepada pegawai Kementerian BUMN, terutama yang terdampak aksi unjuk rasa.

    “Kebijakan tersebut dilakukan sejak Kamis, Kementerian BUMN sudah memberikan opsi untuk bekerja secara fleksibel kepada pegawai yang terdampak. Di hari Kamis masih banyak juga rekan-rekan yang bekerja di kantor, tapi di hari Jumat diberlakukan penuh bekerja secara fleksibel untuk mengantisipasi kendala transportasi dan menjaga keselamatan para pegawai Kementerian BUMN,” katanya saat dihubungi detikcom, Senin (1/9/2025).

    Selain itu, berdasarkan informasi yang didapat detikcom, sudah ada dua Kementerian yang terkonfirmasi mempersilakan PNS-nya untuk WFH, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), pada, Jumat (29/8).

    Dikutip dari detiknews, pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengimbau pelaksanaan bekerja dari rumah (WFH) dan belajar dari rumah (BDR) pada Senin, 1 September 2025. Imbauan tersebut tertuang dalam dua surat edaran (SE) yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnaker) serta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

    Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi dampak aksi unjuk rasa di sejumlah titik ibu kota yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

    Imbauan WFH dari Disnaker DKI

    Melalui Surat Edaran Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Nomor e-0014/SE/2025, Pemprov DKI mengimbau perusahaan di wilayah terdampak aksi unjuk rasa untuk melaksanakan WFH pada 1 September 2025.

    Dalam SE tersebut dijelaskan, perusahaan yang pekerjaannya bersifat esensial atau memerlukan pelayanan langsung 24 jam dapat mengombinasikan WFH dan bekerja dari kantor (WFO). Selain itu, perusahaan diminta melaporkan pelaksanaan WFH melalui tautan resmi yang telah disediakan oleh Disnaker DKI.

    (ada/kil)

  • Beras Premium Kosong di Ritel, Mentan Bantah Terjadi Kelangkaan

    Beras Premium Kosong di Ritel, Mentan Bantah Terjadi Kelangkaan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi stok beras premium di ritel masih kosong. Menurut Amran, kondisi tersebut bukan menggambarkan fenomena kelangkaan beras.

    Amran menilai fenomena kelangkaan beras dapat dilihat dari antrean masyarakat membeli beras serta produksi yang menurun, sedangkan produksi beras terus membaik. Amran menerangkan stok di ritel yang kosong karena adanya pergeseran pola distribusi beras.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi beras sepanjang Januari-Oktober 2025 diperkirakan naik 12,16% menjadi 31,04 juta ton. Sementara, potensi produksi sepanjang Agustus-Oktober 2025 mencapai 9,11 juta ton atau naik 4,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Mungkin yang Anda maksud ada premium yang karena ada masalah kemarin dan sekarang mulai membaik. Ada yang kosong satu dua itu tidak masalah bagi republik ini. Ini karena terjadi pergeseran,” kata Amran di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Penggilingan Pasok Beras ke Pasar Tradisional

    Amran menerangkan saat ini penggilingan padi kecil turut mensuplai beras ke pasar tradisional. Pasokan beras premium yang berkurang di ritel modern membuka peluang bagi penggilingan kecil untuk mendapatkan suplai gabah yang sebelumnya lebih banyak diserap industri besar.

    “Ini ada pola pergeseran, ini mengisi ruang pasar tradisional dari pabrik kecil ke pasar tradisional, yang dulu didominasi biasanya banyak itu dari pabrik besar ke modern ini ada pergeseran sedikit ke pasar tradisional dan itu di beberapa media dimuat bahwa pasar tradisional omzetnya meningkat. Jadi bukan langka ya, beras banyak,” terang Amran.

    Amran menjelaskan kapasitas giling penggilingan padi kecil di Indonesia sekitar 116 juta ton. Kemampuan ini jauh melebihi produksi nasional yang hanya sekitar 65 juta ton gabah kering panen per tahun.

    “Artinya apa? Pabrik kecil ini mampu menggiling seluruh gabah yang diproduksi di Republik ini. Kemudian ada tambahan kapasitas yang (penggilingan padi) besar dengan (penggilingan padi) sedang 50 juta ton. Kalau yang besar sedang ini menurun produksinya, ini bergeser ke pabrik kecil. Pabrik kecil ini masuk ke pasar tradisional sehingga terjadi pergeseran ya,” terang Amran.

    Beras Premium di Ritel Modern Kosong

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan toko ritel modern masih berhati-hati dalam menjual beras premium. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag telah berkomunikasi dengan pengusaha ritel terkait stok beras yang masih kosong.

    “Kayaknya sih kalau misalnya yang kosong ya saya sudah komunikasi dengan Aprindo juga. Yang mereka masih agak berhati-hati itu terkait dengan beras premium,” kata Direktur Jenderal PDN Iqbal Shoffan Shofwan saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025).

    Iqbal mengatakan, langkah ini diambil karena pengusaha ritel masih ingin memastikan kualitas beras premium. Hal ini menyusul adanya kasus beras premium oplosan yang menyeret 212 merek.

    “Mereka melihat dulu packaging beras premium ini sesuai nggak dengan klaim mereka di package-nya. Premium berapa kilo ya sesuai nggak ukurannya, kemudian pecahannya seperti apa. Jangan sampai nanti Aprindo juga perlu berhati-hati, nanti ujung-ujungnya kan konsumen yang akan dirugikan,” terang Iqbal.

    (rea/ara)

  • Bos Bapanas Pastikan Distribusi Pangan Tak Tersendat Imbas Demo

    Bos Bapanas Pastikan Distribusi Pangan Tak Tersendat Imbas Demo

    Jakarta –

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan distribusi bahan pangan tidak tersendat menyusul aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Aksi unjuk rasa meluas ke Yogyakarta, Banjarmasin, hingga Makassar.

    “Alhamdulillah enggak, insyaallah distribusi bahan pokoknya (lancar). Masih ada kan semua? Berasnya masih ada kan?” kata Arief di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Arief mengatakan, pemerintah telah memitigasi dengan berbagai upaya, salah satunya penyaluran bantuan pangan berupa beras ke 18 juta kepala keluarga penerima manfaat (KPM).

    Realisasi penyalurannya mencapai 99% dari total target 365 ribu ton. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan kuota 1,3 juta ton sampai akhir tahun.

    “Ditambah SPHP yang 1,3 juta ton, saat ini sudah sekitar 112-120 ribu ton yang dijalanin. Masih terus dijalanin terus,” imbuhnya.

    Arief memastikan operasi pasar dalam program gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di 4.320 kecamatan di Indonesia juga tidak akan terganggu karena adanya aksi demonstrasi. “Gerakan pangan murah kan lanjut terus. Nggak ada masalah,” terang Arief.

    Operasi Pasar

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerangkan operasi pasar terus-menerus dilakukan secara nasional. Menurutnya, operasi pasar ini dapat meredam inflasi.

    “Alhamdulillah kelihatan membuahkan hasil kita lihat inflasi kita turun dari 2,37% turun menjadi 2,31% dan beras kenaikannya tidak, mulai stabil. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di sini, kita harus operasi pasar untuk menekan harga lagi. Tinggal 214 kabupaten,” ujar Amran.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan aksi unjuk rasa yang berlangsung pekan lalu mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok. Akan tetapi, dampaknya tidak terlalu signifikan.

    “Demonstrasi yang 3 hari terakhir ini ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tentu ada dampaknya sedikit terkait dengan pendistribusian, tapi tidak begitu signifikan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

    Iqbal mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan pemasok kebutuhan pokok serta pengusaha ritel. Pertemuan ini akan digelar besok atau lusa.

    “Oleh karena itu kayaknya besok atau lusa ya. Besok atau lusa kami juga akan mengundang para semua pemasok dan mempertemukannya dengan ritel modern. Utamanya beras,” terang Iqbal.

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • KADI Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Produk Hot Rolled Coils China – Page 3

    KADI Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Produk Hot Rolled Coils China – Page 3

    Sebelumnya, rencana kebijakan kenaikan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk produk polyester oriented yarn dan draw textured yarn (POY-DTY) yang diterapkan pemerintah menuai perhatian dari berbagai pihak.

    Salah satunya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengkhawatirkan kebijakan ini dapat mengganggu persaingan usaha dan merugikan industri hilir tekstil.

    Namun, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menilai bahwa kekhawatiran tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas.

    Ketua APSyFI, Redma Gita Wirawasta menuturkan bahwa kebijakan BMAD yang diberlakukan pemerintah justru merupakan upaya untuk memulihkan kondisi industri dalam negeri yang selama ini terganggu oleh praktik perdagangan tidak adil, yaitu dumping.

    “Harusnya kan persaingan usaha itu sehat, ya. Dan dalam konteks ini, pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menjalankan tugasnya. Mereka sudah menganalisis, mencari bukti, dan akhirnya terbukti bahwa memang ada praktik dumping,” jelas Redma dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).

     

  • Demo 4 Hari, Kemendag: Distribusi Beras Cs Sedikit Terganggu

    Demo 4 Hari, Kemendag: Distribusi Beras Cs Sedikit Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut aksi unjuk rasa yang terjadi pada pekan lalu berdampak pada jalur pendistribusian kebutuhan pokok, seperti beras, telur, hingga minyak goreng ke konsumen.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan demonstrasi yang terjadi beberapa terakhir berdampak sedikit pada gangguan dalam distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

    Namun, dia menuturkan bahwa pemerintah melalui Kemendag akan menjembatani antara pemasok dengan peritel untuk menjaga koordinasi logistik, harga, atau ketersediaan barang.

    “Tentu [demonstrasi] ada dampaknya sedikit terkait dengan pendistribusian tapi tidak begitu signifikan. Namun demikian, oleh karena itu, kayaknya besok atau lusa ya. Besok atau lusa kami juga akan mengundang para semua pemasok dan mempertemukannya dengan ritel modern,” kata Iqbal saat ditemui di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Nantinya, Iqbal menuturkan bahwa Kemendag akan mengundang para pemasok, terutama beras, untuk membahas pendistribusian bahan pokok.

    Di samping itu, dia menambahkan, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga akan memaksimalkan sejumlah aspek keamanan, terutama di pusat perbelanjaan.

    “APPBI juga mengharapkan memaksimalkan aspek-aspek keamanan, terutamanya di pusat perbelanjaan dan kita setuju. Nggak hanya di pusat perbelanjaan. Kan memang sudah tugasnya pemerintah untuk memastikan keamanan secara besar,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan aksi unjuk rasa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang maupun pembeli, bahkan enggan untuk beraktivitas ke pasar seperti biasa.

    “Beberapa hari terakhir ini penurunan daya belinya terasa sekali karena dampak banyaknya aksi yang membuat banyak pedagang kita, pembeli kita banyak yang nggak ke pasar,” ujar Mansuri kepada Bisnis, Senin (1/9/2025).

    Mansuri menuturkan beberapa pedagang pasar mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan informasi yang dia terima, sejumlah pedagang mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan, imbas demo yang terjadi di sekitar area pasar, sehingga membuat masyarakat enggan keluar rumah.

    “Ada beberapa pedagang yang mengalami penurunan penjualan, informasi di lapangan akibat dampak dari demo, banyak warga atau pembeli yang was-was keluar untuk sekadar belanja ke pasar, dampaknya daya beli di pasar menurun,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Mansuri menyampaikan sejumlah harga komoditas pangan masih mengalami kenaikan, termasuk beras premium, minyak curah, cabai merah keriting, hingga garam krosok/kasar.

    Sementara itu, lanjut dia, harga gula, cabai rawit, dan bawang putih berada di level stabil. Sedangkan harga bawang merah turun dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.

    Untuk diketahui, aksi demonstrasi di Jakarta pecah pada Kamis, 28 Agustus 2025, menyusul polemik terkait tunjangan DPR. Unjuk rasa tersebut berlangsung di sekitar kompleks DPR/MPR, namun situasi memanas dan berujung ricuh hingga menyebabkan korban jiwa.

    Kejadian ini memicu gelombang aksi lanjutan keesokan harinya, Jumat (29/8/2025), dengan tuntutan yang semakin meluas. Massa aksi tidak hanya menyoroti isu tunjangan, melainkan juga menuntut pertanggungjawaban Polri atas tewasnya seorang warga sipil.

    Pada Jumat malam, ketegangan meningkat di berbagai titik, menyebabkan sejumlah fasilitas umum seperti halte hingga gerbang tol dibakar. Aksi masih berlanjut pada Sabtu (30/8/2025) hingga terjadi penjarahan yang menyasar rumah-rumah milik anggota DPR serta menteri dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang dilakukan oleh kelompok massa tidak dikenal.

  • Kemendag Klaim Kegiatan E-Commerce Tetap Ngebut meski TikTok Live Dimatikan

    Kemendag Klaim Kegiatan E-Commerce Tetap Ngebut meski TikTok Live Dimatikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pemadaman sementara fitur siaran langsung (live streaming) TikTok tak berdampak pada aktivitas perdagangan elektronik atau e-commerce secara keseluruhan.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan larangan sementara fitur live streaming di TikTok tak berdampak pada penjualan para pedagang yang menjajakan dagangan di platform milik ByteDance.

    “Nggak ada dampaknya, yang di itu [matikan] kan cuma [fitur] live ya. Live untuk event [demonstrasi] yang kemarin, kalau untuk kegiatan e-commerce tetap berjalan kok,” kata Iqbal saat ditemui di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Terlebih, dia menjelaskan bahwa TikTok bukan platform e-commerce, melainkan social commerce lantaran menggabungkan hiburan dan interaksi sosial dengan fitur belanja langsung (e-commerce) dalam satu aplikasi.

    “TikTok juga nggak boleh e-commerce, kan? Jadi nggak ada dampaknya,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penonaktifan fitur siaran langsung atau live TikTok saat ricuh di beberapa lokasi di Jakarta merupakan keputusan sukarela manajemen platform.

    Meutya menuturkan keputusan itu dilakukan sukarela oleh TikTok dengan didasari oleh imbauan dari pemerintah melalui kementeriannya. Dia juga menuturkan, negara terbuka dan mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjutinya sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Termasuk disampaikan bahwa live TikTok itu, kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok. Bahwa mereka melakukan secara sukarela, untuk penutupan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama,” kata Meutya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    Meutya menuturkan, pihaknya berharap fitur live bisa segera diaktifkan kembali agar tidak berpengaruh ke aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengandalkan siaran langsung dari media sosial untuk berjualan.

    “Kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok dan pada saat ini kami memahami bahwa ada UMKM yang terdampak yang berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa e-commerce tanpa live,” pungkasnya.