Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Uni Eropa Ajukan Banding Sengketa Baja Nirkarat RI, Begini Kata Mendag

    Uni Eropa Ajukan Banding Sengketa Baja Nirkarat RI, Begini Kata Mendag

    Bisnis.com, JAKARTA —  Uni Eropa (UE) mengajukan banding terhadap Putusan Panel Sengketa DS616 di WTO terkait kebijakan countervailing duties (CVD) UE atas produk baja nirkarat asal Indonesia. Adapun, langkah banding ini disampaikan pada 21 November 2025 atau saat sedang berlangsungnya krisis di Badan Banding WTO.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan panel WTO menilai pengenaan Countervailing Duty (CVD) Uni Eropa terhadap baja nirkarat Indonesia salah dan melanggar aturan WTO. Menurut Budi, seharusnya UE menghentikan pengenaan CVD tersebut.

    “Semestinya UE menghentikan pengenaan CVD-nya. Kami sangat prihatin atas langkah banding UE yang menyebabkan putusan panel tidak dapat diadopsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (7/12/2025).

    Budi menuturkan, meski UE memiliki hak prosedural untuk mengajukan banding, langkah tersebut seharusnya dilakukan untuk mencari kepastian hukum.

    Dia menyampaikan, pengajuan banding bukan untuk digunakan sebagai strategi terselubung agar dapat terus memberlakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan WTO.

    “Banding merupakan hak anggota WTO. Namun, keputusan UE untuk banding ke Badan Banding WTO yang tidak berfungsi saat ini justru tidak konstruktif untuk menyelesaikan sengketa ini,” ujarnya.

    Meski demikian, pemerintah Indonesia sangat terbuka untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa di luar Badan Banding WTO. Namun, Budi menilai, UE selaku pihak yang kalah dalam sengketa ini tidak pernah mengupayakan maksimal opsi penyelesaian sengketa lainnya.

    “UE membatasi opsi hanya kepada mekanisme banding alternatif yang diusungnya sendiri, yaitu Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement [MPIA],” lanjutnya.

    Pemerintah Indonesia, sambung Budi, akan terus mengupayakan penyelesaian sengketa ini dan mengimbau UE untuk segera mengubah kebijakan CVD.

    Untuk diketahui, MPIA merupakan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang dijalankan WTO selama Badan Banding WTO belum dapat berjalan.

    Budi menyampaikan pada kasus-kasus terdahulu, implementasi MPIA masih menimbulkan kekecewaan bagi anggota MPIA sendiri pada beberapa kasus sengketa.

    Adapun, sengketa DS616 bermula dari tuduhan UE bahwa Pemerintah Indonesia memberikan subsidi ilegal yang dianggap merugikan industri domestik UE. Kemudian, UE memberlakukan bea masuk imbalan sebesar 13,5—21,4% terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia sejak Maret 2022.

    Selanjutnya, pemerintah Indonesia merespons dengan menggugat kebijakan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 24 Januari 2023. Sementara itu, Hasil Putusan Panel yang mendukung gugatan Indonesia telah dikeluarkan pada 2 Oktober 2025.

    Sebelumnya, UE juga mengajukan banding dalam Sengketa Biodiesel DS618. Menurut Budi, kedua hal ini berdampak negatif kepada kinerja ekspor ke UE di tengah upaya penguatan kerja sama perdagangan bilateral kedua pihak.

  • Eks Jubir KPK Johan Budi Tak Setuju Prabowo Beri Amnesti untuk Sekjen PDI-P Hasto
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    Eks Jubir KPK Johan Budi Tak Setuju Prabowo Beri Amnesti untuk Sekjen PDI-P Hasto Nasional 6 Desember 2025

    Eks Jubir KPK Johan Budi Tak Setuju Prabowo Beri Amnesti untuk Sekjen PDI-P Hasto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Juru Bicara KPK Johan Budi mengaku tidak setuju dengan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai PDI-P Hasto Kristiyanto, oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Johan mengatakan,
    amnesti untuk Hasto
    sarat kepentingan politik.
    “Saya tidak setuju kalau kewenangan konstitusi yang dimiliki Presiden Prabowo itu digunakan untuk kepentingan politik, rekonsiliasi nasional kan istilahnya. Anda tahu kan sebelum ada amnesti. Itu saya enggak setuju kalau yang itu,” ujar Johan, dalam acara diskusi Total Politik berjudul ‘Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
    Johan membandingkan amnesti untuk Hasto dengan dua keputusan Prabowo lainnya, yaitu abolisi untuk Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di kasus
    korupsi
    importasi gula dan rehabilitasi untuk eks Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi serta dua direksinya di kasus korupsi akuisisi perusahaan PT JN.
    Ia mengaku setuju dengan dua keputusan ini karena hasilnya memberikan keadilan, terutama di kalangan masyarakat.
    “Kalau yang dua itu (abolisi Tom dan rehabilitasi Ira) saya setuju karena konsepnya demi keadilan masyarakat,” imbuh Johan.
    Johan menegaskan, ia tidak setuju jika amnesti diberikan untuk kepentingan politik, terutama jika amnesti ini diberikan kepada orang yang tengah dijerat kasus korupsi.
    “Yang saya soroti dan saya tidak setuju adalah memberikan amnesti untuk rekonsiliasi politik, tapi di kasus korupsi,” tutup Johan.
    Diketahui, Hasto resmi bebas dari proses hukum yang menjeratnya setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo yang disetujui DPR pada Kamis (31/7/2025).
    Saat menerima amnesti, Hasto sudah divonis bersalah karena terbukti menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait Harun Masuki.
    Hasto pun divonis 3,5 tahun penjara atas perbuatannya.
    Namun, belum sempat menjalani hukumannya, ia sudah bebas dari Rutan KPK pada Kamis (31/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Jubir KPK Johan Budi Tak Setuju Prabowo Beri Amnesti untuk Sekjen PDI-P Hasto
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    Waketum Gerindra Habiburokhman: Amnesti untuk Hasto bukan Upaya Rekonsiliasi Politik Nasional 6 Desember 2025

    Waketum Gerindra Habiburokhman: Amnesti untuk Hasto bukan Upaya Rekonsiliasi Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai PDI-P Hasto Kristiyanto, bukanlah upaya rekonsiliasi politik.
    Hal ini disampaikan
    Habiburokhman
    untuk menjawab anggapan dari mantan Pimpinan KPK
    Johan Budi
    , yang menilai Prabowo Subianto berusaha melakukan rekonsiliasi dengan PDI-P melalui amnesti untuk Hasto.
    “Pak Johan Budi mengatakan amnesti (untuk Hasto) sebagai bentuk rekonsiliasi, bukan itu,” kata Habiburokhman, dalam acara diskusi ‘Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
    Habiburokhman menuturkan, pemberian amnesti kepada Hasto justru menjadi bukti bahwa Prabowo tidak ingin menggunakan hukum untuk membalas dendam politik.
    “Justru Pak Prabowo mau meluruskan bahwa kami ini enggak mau menggunakan hukum sebagai alasan untuk mengeksekusi dendam politik,” ujar dia.
    Ia menambahkan, Prabowo tidak akan mempidanakan seseorang karena ada dendam politik yang belum selesai.
    “Kami ingin menegaskan sikap
    gentleman
    kita, sikap
    gentleman
    Pak Prabowo. Enggak ada karena dendam politik, orang di-tipikorkan, enggak ada,” ujar Habiburokhman.
    Sebelum giliran Habiburokhman menyampaikan pendapatnya, Johan Budi sempat memberikan pendapat terkait sejumlah keputusan Prabowo untuk menggunakan hak prerogatifnya.
    Ada tiga kasus yang disinggung Johan: Abolisi untuk Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula, rehabilitasi untuk eks Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan dua direksinya dalam kasus korupsi akuisisi perusahaan PT JN, serta amnesti untuk Hasto Kristiyanto dalam kasus suap penanganan perkara terkait Harun Masiko.
    Johan menegaskan bahwa dirinya setuju dengan keputusan Prabowo “mengampuni” Tom Lembong dan Ira Puspadewi, tetapi tidak dengan amnesti untuk Hasto.
    “Saya tidak setuju kalau kewenangan konstitusi yang dimiliki Presiden Prabowo itu digunakan untuk kepentingan politik, rekonsiliasi nasional kan istilahnya. Anda tahu kan sebelum ada amnesti, itu saya enggak setuju kalau yang itu,” kata Johan, dalam acara yang sama.
    Ia menegaskan bahwa abolisi untuk Tom dan rehabilitasi untuk Ira menjawab pertanyaan di masyarakat sekaligus memberikan rasa keadilan.
    Namun, pemberian amnesti untuk Hasto tidak memenuhi aspek-aspek ini.
    “Kalau politik kan bisa banyak hal, tapi kalau amnesti itu saya enggak setuju, tolong dicatat itu,” tegas Johan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Minyakita Tembus Rp 16.700 per Liter Jelang Nataru

    Harga Minyakita Tembus Rp 16.700 per Liter Jelang Nataru

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperketat pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok terutama harga Minyakita menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    “Kemendag mengintensifkan pengawasan distribusi Minyakita menjelang Nataru 2026, untuk memastikan ketersediaan stok dan kesesuaian harga Minyakita di tingkat konsumen,” kata Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Mario Josko dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025).

    Berdasarkan pengawasan di salah satu pasar yakni Pasar Pucang Anom, Surabaya, ditemukan bahwa ketersediaan stok Minyakita mencukupi. Dengan harga jual sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

    Mario menambahkan, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 5 Desember 2025, harga rata-rata Minyakita secara nasional tercatat sebesar Rp 16.700 per liter. Harga tersebut relatif stabil dibandingkan pekan sebelumnya, meskipun masih lebih tinggi dari HET. 

    Adapun harga Minyakita di Pasar Pucang Anom bisa sesuai HET lantaran mendapatkan pasokan dari PT Mahesi Agri Karya, PT Megasurya Mas, dan Wilmar Group. Dinkopdag Kota Surabaya juga terus berkoordinasi dengan para produsen, sehingga pasokan Minyakita ke pasar tradisional tetap terjaga. 

    “Kami berharap, kolaborasi ini dapat membantu menjaga kestabilan harga Minyakita di tingkat konsumen di Surabaya,” ujar Mario. 

    Kewajiban DMO

    Kementerian Perdagangan mengimbau produsen untuk memprioritaskan distribusi domestic market obligation (DMO) Minyakita ke pedagang pengecer di pasar pantauan secara kontinu dan merata, serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     

  • Mendag Resmikan Pabrik Roti di Klaten dan Lepas Ekspor Perdana

    Mendag Resmikan Pabrik Roti di Klaten dan Lepas Ekspor Perdana

    Klaten, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, meresmikan operasional pabrik roti ropi milik PT Juara Roti Indonesia di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (5/12/2025). Pada kesempatan yang sama, Budi juga melepas ekspor perdana produk roti olahan perusahaan tersebut ke pasar internasional.

    Menurut Budi, perusahaan roti itu telah menjadi pemasok bagi 73 rumah sakit di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen memfasilitasi pelaku UMKM agar mampu menembus pasar global.

    “Pemerintah akan siap membantu teman-teman UMKM untuk ekspor. Kami ingin yang melakukan ekspor itu tidak hanya perusahaan besar saja, UMKM pun juga kita dukung,” ujarnya kepada Beritasatu.com.

    Budi menyebut keberadaan pabrik roti di Klaten merupakan bukti kekuatan industri pangan nasional yang semakin kompetitif dan berorientasi ekspor.

    “Pemerintah mendukung penuh industri pangan nasional yang mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka pasar baru di luar negeri. Ekspor perdana ini membuktikan bahwa produk UMKM dan industri pangan Indonesia dapat bersaing secara global,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa saat ini perusahaan telah memulai ekspor ke Uni Emirat Arab (UEA). Menurutnya, pencapaian tersebut berawal dari mimpi dan kerja keras pemilik usaha.

    “Silakan bapak-ibu memiliki mimpi, ini terbukti pabrik di Klaten mampu ekspor ke Arab,” ucapnya.

    Budi juga menyoroti kemudahan program ekspor bagi UMKM. Pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta, melainkan dapat mengikuti pendampingan ekspor secara daring.

    “Silakan dengan mudah saja. Banyak di desa-desa yang memiliki UMKM. Ikuti program ekspor melalui Zoom, kalau tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa pun juga boleh,” tuturnya.

  • Puji Desain UMKM Naik Kelas, Mendag Serahkan Penghargaan GDI ke 51 Produk

    Puji Desain UMKM Naik Kelas, Mendag Serahkan Penghargaan GDI ke 51 Produk

    Jakarta

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menyerahkan penghargaan kepada 51 produk pemenang ajang Good Design Indonesia (GDI) 2025. Ajang ini hadir sebagai penegasan desain produk Indonesia mampu menjawab dinamika dan tuntutan pasar internasional.

    Acara dengan tema ‘Good Design, Good Impact: Sustainability & Adaptive Design’ ini digelar di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (4/12) kemarin. GDI 2025 merupakan program strategis di bawah Indonesia Design Development Center (IDDC) bersama Klinik Desain dan Designer Dispatch Service (DDS).

    Acara tersebut menjadi wadah untuk membangun identitas produk, kekuatan cerita (storytelling), dan daya tarik visual yang selaras dengan selera global. Kementerian Perdagangan mendukung jalannya program tersebut sebagai upaya memperkuat kapasitas desain produk Indonesia dalam menembus pasar global.

    “Kualitas desain semakin menjadi faktor pembeda yang menunjukkan kemampuan produk menembus pasar internasional. Untuk memperkuat kapasitas desain nasional, diberikan pendampingan berupa konsultasi dan penguatan kualitas desain bagi pelaku usaha. Upaya ini akan mendorong terciptanya produk Indonesia yang kompetitif dan memiliki nilai tambah,” ujar Busan dalam keterangannya, Rabu (5/12/2025).

    Busan mengatakan, untuk menjaga kinerja positif ekspor Indonesia, desain produk menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Produk-produk yang didesain dengan baik tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga membuka peluang ekspor, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Banyak produk UMKM yang awalnya belum optimal packaging maupun desainnya, kini berhasil menembus pasar global setelah didesain ulang oleh para desainer,” katanya.

    Untuk mendorong UMKM memanfaatkan peluang ekspor, Kemendag memiliki Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor. Program ini memfasilitasi pelaku usaha kecil hingga menengah untuk mempresentasikan produk mereka kepada perwakilan perdagangan RI di 33 negara.

    Program ini sekaligus menjadi sarana bagi UMKM untuk mendapatkan masukan desain dan kesamaan sehingga produk mereka semakin siap bersaing di pasar global.

    Busan menyampaikan, Kemendag juga menekankan pengembangan UMKM di tingkat desa melalui program UMKM Desa Bisa Ekspor. Desain produk-produk desa akan distandarkan melalui fasilitasi pelatihan-pelatihan desain. Tujuannya, agar memenuhi standar kualitas dan dapat ikut dalam program UMKM Bisa Ekspor.

    Pemerintah juga membuka akses pasar untuk produk Indonesia ke pasar global. Indonesia telah memiliki 20 perjanjian dagang terimplementasi serta lima perjanjian terbaru yang telah selesai tahun ini.

    Beberapa perjanjian terbaru Indonesia, yaitu Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA), serta Indonesia-Tunisia PTA.

    Menilai Kontribusi Nyata

    Terdapat enam kategori produk pada GDI 2025, yaitu Aksesori, Barang Pakai, Perlengkapan Rumah Tangga, Mobilitas, Perlengkapan Perumahan, serta Furnitur dan Fasilitas Publik. Sebanyak 347 produk telah mendaftar sepanjang 10 April-7 Juni 2025. Seluruh produk dinilai melalui proses seleksi ketat yang berlangsung dalam dua tahap, yaitu pada 10-13 Juni dan 1 Juli 2025.

    Penilaian ini didasarkan pada lima kriteria utama, yaitu inovasi, kebaruan, potensi komersial, orientasi ekspor, serta dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

    Dari total pendaftar yang melalui 2 tahap penjurian telah terkurasi 51 produk penerima penghargaan. Berdasarkan penilaian akhir, terpilih 41 produk Good Design, 10 produk Best Design. Kemudian, di antara 10 produk Best Design tersebut dipilih 1 produk terbaik yang dianugerahi gelar Best Design of the Year.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi, menyampaikan, penilaian GDI 2025 dapat terlaksana dengan baik berkat kerja sama yang solid antara Kemendag dengan berbagai pihak, di antaranya JDP, Japan External Trade Organization (JETRO), serta para dewan juri.

    “Tim Juri GDI 2025 terdiri atas enam profesional yang kompeten di bidangnya, termasuk satu perwakilan juri dari Good Design Award Jepang dan satu perwakilan juri dari Taiwan Design Research Institute,” ucap Puntodewi.

    Ketua Juri GDI asal Indonesia, Prananda L. Malasan, mengatakan, proses penjurian difokuskan untuk menangkap kualitas desain yang tidak hanya unggul dari sisi estetika dan fungsi, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap keberlanjutan dan kemampuan beradaptasi.

    “Di era industri yang terus berkembang, desain berkelanjutan bukan lagi pilihan, tapi menjadi kebutuhan. Mari kita ciptakan masa depan berkelanjutan melalui kekuatan desain. Penguatan tema ini bukan hanya relevan, tetapi menjadi strategi penting agar desain Indonesia memiliki nilai yang sangat tinggi sekaligus mendorong desainer dan pelaku industri untuk mengedepankan inovasi yang berdampak,” tutur Prananda.

    Pemenang GDI of the Year 2025, Diaz Hensuk dari perusahaan Format, menyampaikan apresiasinya kepada Kemendag yang telah memberikan wadah bagi para pelaku usaha dan desainer untuk menyalurkan karya mereka agar lebih dikenal di pasar global.

    “Kemendag telah memberi wadah bagi pelaku usaha dan desainer untuk menyalurkan karya mereka dan diperkenalkan ke pasar global. Selain itu, kami memperoleh koneksi baru, lead project baru, serta account baru yang memiliki potensi untuk kolaborasi atau proyek,” jelas Diaz.

    GDI kini memasuki tahun ke-9 sebagai ajang strategis bagi desainer dan pelaku usaha nasional sejak diluncurkan pada 2017 bersama Japan Institute of Design Promotion (JDP). Hingga 2025, lebih dari 1.300 produk telah berpartisipasi pada GDI. Ratusan pemenang telah dinobatkan, termasuk yang telah berhasil menembus pasar ekspor.

    GDI 2025 juga berhasil membawa desain Indonesia menembus kancah internasional. Sebanyak delapan produk Indonesia meraih Good Design Award (G-Mark) 2025 di Jepang pada 4 November 2025 lalu. Produk-produk tersebut meliputi tas gaya hidup ramah lingkungan, furnitur, bahan konstruksi inovatif, hingga kendaraan listrik.

    Tonton juga video “Mendag Ungkap Ada Aturan Baru soal Penyaluran MinyaKita”

    (anl/ega)

  • Mendag: Pencabutan QCO India buka peluang ekspor serat buatan RI

    Mendag: Pencabutan QCO India buka peluang ekspor serat buatan RI

    Kami mendorong para produsen agar memanfaatkan peluang ini secara optimal dan segera mengakselerasi pemulihan ekspor VSF ke India

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa Pemerintah India pada 18 November 2025 resmi mencabut Quality Control Order (QCO) untuk produk Viscose Staple Fiber (VSF) atau serat buatan asal Indonesia.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pencabutan aturan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pemasok utama VSF di India dan meningkatkan daya saing industri tekstil lokal Indonesia.

    “Pencabutan QCO VSF merupakan momentum penting bagi pelaku usaha Indonesia. Kami mendorong para produsen agar memanfaatkan peluang ini secara optimal dan segera mengakselerasi pemulihan ekspor VSF ke India,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Keputusan yang berlaku segera (effective immediately) ini, menghapus kewajiban sertifikasi dari Biro Standar India (BIS) dan pemenuhan standar IS 17266:2019, baik bagi barang domestik maupun barang impor yang beredar di pasar India.

    Bagi Indonesia, pencabutan QCO diprediksi menyumbang surplus perdagangan dengan India. Hal ini karena India merupakan pasar utama ekspor produk VSF Indonesia.

    Akibat diberlakukannya QCO, terjadi hambatan signifikan bagi ekspor VSF Indonesia ke India. Pada 2024 nilai ekspor VSF hanya sebesar 14,03 juta dolar AS, turun drastis dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 110,72 juta dolar AS.

    Budi menyampaikan keputusan Pemerintah India mencabut QCO merupakan hasil dari upaya pengamanan perdagangan dari Pemerintah Indonesia selama dua tahun terakhir.

    Menurut dia, upaya tersebut dilakukan melalui komunikasi intensif dengan otoritas India, pembahasan teknis terkait prosedur sertifikasi BIS, dan penyampaian specific trade concerns dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Selama upaya itu dilaksanakan, Kementerian Perdagangan RI mendampingi para pelaku usaha Indonesia untuk memenuhi persyaratan teknis Pemerintah India.

    Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan pihaknya terus berkomitmen mengupayakan pengamanan perdagangan dan pendampingan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekspor Indonesia.

    “Keputusan India telah memberikan kepastian baru bagi eksportir VSF asal Indonesia. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan VSF Indonesia,” ujar Tommy.

    Total perdagangan Indonesia dengan India pada Januari-Oktober 2025 tercatat sebesar 19,37 miliar dolar AS dengan ekspor Indonesia ke India 15,33 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari India 4,04 miliar dolar AS. Indonesia surplus perdagangan terhadap India sebesar 11,29 miliar dolar AS.

    Selama lima tahun terakhir (2020-2024) India menempati posisi ke-3 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia dan posisi ke-10 sebagai negara asal impor Indonesia.

    Produk ekspor utama Indonesia ke India, yakni batu bara, minyak sawit mentah dan baja tahan karat.

    Sementara itu, produk impor utama Indonesia dari India, yakni daging, kacang tanah dan kendaraan berat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag: UMKM catat transaksi Rp2,23 triliun pada Januari-November

    Kemendag: UMKM catat transaksi Rp2,23 triliun pada Januari-November

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat transaksi kegiatan penjajakan bisnis (business matching) program usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Bisa Ekspor mencapai 134,40 juta dolar AS atau setara Rp2,23 triliun untuk periode Januari-November 2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan capaian hingga November 2025 mengonfirmasi peningkatan aktivitas dan efektivitas business matching dalam membuka akses pasar internasional bagi UMKM.

    “Kinerja business matching hingga November 2025 sangat menggembirakan. Nilai transaksi 134,40 juta dolar AS mencerminkan tingginya minat buyers terhadap produk UMKM Indonesia. Kami terus memperkuat kurasi, pendampingan, dan promosi agar UMKM siap merambah pasar global,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Nilai transaksi tersebut, terdiri atas purchase order (PO) 57,45 juta dolar AS dan potensi transaksi 76,95 juta dolar AS.

    Sejak Januari hingga November 2025, telah terlaksana 581 kegiatan business matching. Kegiatan ini terdiri atas 377 sesi pitching dan 204 pertemuan dengan buyers.

    Dengan hasil positif hingga November, Kemendag optimistis bahwa capaian business matching pada 2025 akan melampaui target dan memperkokoh peran UMKM Indonesia dalam ekspor nonmigas.

    Budi menegaskan, penguatan kolaborasi pemerintah, pembina UMKM, dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas ekspor UMKM.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag pantau harga sembako jelang Natal di Surakarta

    Mendag pantau harga sembako jelang Natal di Surakarta

    Solo (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memantau harga sembako jelang momentum Natal dan Tahun Baru di Surakarta, Jawa Tengah.

    Mendag pada saat memantau harga di Pasar Rejosari, Surakarta, Jumat mengatakan harga beberapa kebutuhan pokok relatif stabil, bahkan ada beberapa kebutuhan pokok yang masih di bawah harga acuan.

    “Telur ayam harganya Rp27.000/kilogram (kg), kalau harga acuannya Rp30.000/kg jadi masih di bawah harga acuan. Daging ayam Rp38.000/kg, harga acuan Rp40.000/kg. Daging sapi harga acuan Rp140.000/kg, harga di pasaran Rp120.000/kg. Jadi semua relatif aman,” katanya.

    Pihaknya bersama dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah juga masih tetap berupaya menjadi kelancaran pasokan sampai dengan tahun baru.

    “Termasuk juga setelah tahun baru, kami bersama-sama pak wali (Wali Kota Surakarta Respati Ardi) dan Bulog, pemasok dan distributor menjaga pasokan cukup dan harga terkendali,” katanya.

    Meski demikian, pada pengecekan tersebut diketahui harga cabai mengalami kenaikan. Untuk cabai rawit naik harga dari Rp50.000/kg menjadi Rp80.000/kg dan cabai merah besar naik harga dari Rp30.000-40.000/kg menjadi Rp60.000/kg.

    Terkait hal itu, Mendag mengatakan ketika memasuki bulan Desember kenaikan harga terjadi menyusul masuknya musim penghujan.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Era Baru Pertanian Dimulai, Wamentan Sudaryono Ungkap Kebijakan Prabowo untuk Kebangkitan Petani

    Era Baru Pertanian Dimulai, Wamentan Sudaryono Ungkap Kebijakan Prabowo untuk Kebangkitan Petani

    Di hadapan Ketua Dewan Kehormatan HKTI Jenderal (Purn) Moeldoko, Ketua Dewan Pertimbangan HKTI Osman Sapta Odeng, Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, serta Menteri Perdagangan Budi Santoso, ia memaparkan bahwa HKTI kini menyatu dan bergerak satu arah.

    “Yang mau kerja ayo. Yang ragu-ragu minggir dulu,” ujarnya

    Wamentan Sudaryono mengumumkan agenda besar HKTI tahun depan berupa pendidikan dan pelatihan kader pertanian berskala nasional.

    “Awal 2026 kita laksanakan pelatihan. Kita sudah hire pelatih-pelatih hebat. Semua asosiasi bergabung, kita Merah Putih, kita Pancasila, kita satu Pak Prabowo,” tegasnya.

    Ia menginginkan HKTI menjadi organisasi yang berdampak nyata, bukan sekadar berkumpul tanpa hasil.

    “Sekali kumpul harus ada impact-nya. Tahun depan HKTI harus ikut menyumbang besar untuk ekspor pertanian kita,” katanya.

    Wamentan Sudaryono menutup pidato dengan penegasan politik kebijakan pangan. Ia menyebut Presiden Prabowo telah menerbitkan 19 peraturan dalam setahun untuk membereskan berbagai keluhan petani, mulai pupuk, irigasi, benih, hingga perbaikan harga jual.

    “Hasilnya sudah dirasakan para petani di seluruh Indonesia. Maka kita tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

    Ia mengajak HKTI dan seluruh pemangku kepentingan pertanian untuk aktif membela kebijakan pertanian pemerintah.

    “Gunakan visi kita, mulut kita, suara kita, jempol kita, kegiatan kita untuk mendukung satu barisan di belakang Presiden Prabowo Subianto,” katanya lantang.