Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • DPR Minta Danantara Turun Tangan Atasi Masalah Pupuk Subsidi

    DPR Minta Danantara Turun Tangan Atasi Masalah Pupuk Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong Danantara ikut membenahi masalah tata kelola pupuk bersubsidi nasional melalui revitalisasi pabrik dan investasi.

    Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyampaikan bahwa hal ini telah dibahas dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian dan lembaga, yakni mengenai finalisasi penelaahan terhadap tata kelola pupuk bersubsidi pada hari ini.

    “Jadi Danantara akan juga fokus dan memiliki arah untuk bisa membangun atau merevitalisasi pabrik [pupuk], bahkan untuk investasi lainnya,” kata Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Dia mencontohkan bahwa peran tersebut dapat berjalan pada aspek produksi pupuk, yang mana 60% komponen produksi disebut masih bergantung kepada impor.

    Menurutnya, apabila persentase tersebut dapat diturunkan, maka mata rantai distribusi pupuk akan lebih murah seiring ketergantungan biaya yang dapat ditekan.

    Di samping itu, dia menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut turut membahas rekomendasi DPR untuk sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Keuangan terkait dengan tata kelola pupuk bersubsidi.

    “Skema subsidi itu selain tentu mensubsidi secara langsung terhadap harga supaya lebih rendah dan diterima oleh para penerima pupuk bersubsidi, tetapi pada sisi lain juga investasinya untuk pabrik pupuk jalan,” ujarnya.

    Dengan demikian, Herman memandang bahwa operasional pabrik pupuk ke depan dapat lebih efisien, sehingga dapat menunjang visi kedaulatan dan kemandirian pangan yang dicanangkan pemerintah.

    Hal tersebut disebutnya dapat terwujud apabila permasalahan mengenai distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran hingga masalah harga pokok produksi pupuk juga diatasi secara bersamaan.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan anggaran untuk alokasi pupuk bersubsidi senilai Rp46,87 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN naik Rp2,71 triliun dibandingkan dengan outlook 2025 sebesar Rp44,15 triliun.

    Dalam dokumen tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa pemberian subsidi pupuk bertujuan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani, serta untuk mendukung ketahanan pangan.

  • Kemendag Kaji Aturan Distribusi Minyakita, Singgung Insentif Produsen

    Kemendag Kaji Aturan Distribusi Minyakita, Singgung Insentif Produsen

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengevaluasi aturan pendistribusian minyak goreng rakyat alias Minyakita agar lebih efisien dan harga lebih stabil.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyatakan bahwa kajian terus dilakukan pihaknya baik di sisi produsen maupun konsumen.

    “Semuanya memang harus kita evaluasi. Karena bagaimana pun aturan kita harus dievaluasi supaya lebih efektif,” kata Iqbal saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Ketika ditanya perihal perluasan kanal distribusi Minyakita melalui BUMN pangan, Iqbal menyatakan bahwa ketentuan itu telah termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 18/2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan insentif tambahan bagi produsen yang menyalurkan Minyakita via BUMN pangan berupa hak ekspor. 

    Hal ini salah satunya tertera dalam Pasal 11 ayat (1) Permendag No. 18/2024 yang menyatakan bahwa insentif itu juga berbentuk faktor pengali kemasan dan/atau pengali regional dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    “Kalau mereka menggunakan packaging ini, insentifnya sekian. Kalau mereka distribusi ke wilayah timur, insentifnya sekian. Kalau menggunakan BUMN pangan, insentifnya sekian. Itu nanti dikalikan dalam konteks hak ekspor,” ujar Iqbal.

    Kendati demikian, dia belum dapat memastikan kapan revisi aturan distibusi tersebut dapat rampung. Iqbal hanya menyampaikan harapan agar pembahasan itu segera selesai.

    Sebelumnya pada pekan ketiga Agustus 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan sebanyak 413 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng kemasan sederhana Minyakita, dengan harga tertinggi mencapai Rp50.000 per liter.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan 413 kabupaten/kota dari 493 amatan kabupaten/kota mengalami kenaikan harga per 23 Agustus 2025. Angka ini merujuk pada data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag).

    “Dengan amatan kabupaten/kota, terdapat 413 kabupaten/kota yang harga Minyakitanya masih di atas harga HET,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025 di Kemendagri, Jakarta, Senin (25/8/2025).

  • Setahun Berjalan, Satgas Impor Ilegal Dinilai Gagal Tekan Banjir Pakaian Bekas

    Setahun Berjalan, Satgas Impor Ilegal Dinilai Gagal Tekan Banjir Pakaian Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha hingga praktisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menilai Satgas Impor Ilegal tidak efektif, bahkan gagal untuk menekan angka importasi ilegal, khususnya pakaian bekas.

    Satgas Impor Ilegal dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No 932/2024 pada Juli 2024 yang semula akan berakhir masa tugasnya pada 31 Desember 2024, kemudian diperpanjang hingga akhir tahun ini. 

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, peredaran baju bekas hingga saat ini masih menjamur di ritel. Padahal, dalam Permendag 40/2022 telah disebutkan larangan impor pakaian bekas. 

    “Satgas Impor Ilegal yang itu tidak ada gunanya, malahan keberadaan satgas ini membuktikan kegagalan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas impor ilegal,” kata Danang kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025). 

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) impor pakaian bekas yang merupakan praktik ilegal ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Nilai impor pakaian bekas (HS 63090000) tercatat senilai US$1,31 juta dengan volume 1,09 juta kg pada Januari-Juli 2025. 

    Angka tersebut nyaris mendekati nilai dan volume impor pakaian bekas pada 2024 lalu yang mencapai US$1,5 juta dengan volume 3,86 juta kg sepanjang tahun lalu. 

    Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai impor pakaian bekas tahun lalu hingga saat ini meningkat fantastis. Pasalnya, BPS mencatat pada tahun 2023 nilai impor pakaian bekas hanya US$29.759 dengan volume 12.856 kg. Sementara itu, pada 2022 impor pakaian bekas senilai US$272.146 dengan volume 26.224 kg. 

    “Usulan saya ya tidak usah ada satgas-satgas adhoc yang terkesan seremonial saja, buat satgas yang lebih benar-benar atau malah lebih baik memperkuat instansi penegak hukum untuk memberantas praktik impor ilegal,” terangnya. 

    Tak kalah penting, menurut pelaku usaha penting untuk pemerintah atau aparat penegak hukum mempublikasikan oknum importir ilegal. Dia meyakini hal tersebut bukan pekerjaan yang sulit bagi pemangku kepentingan.

    “Saya yakin aparat penegak hukum mudah mengidentifikasi perusahaan dan pemilik perusahaan importir ilegal, tapi lemah penindakan hukum,” jelasnya. 

    Senada, Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil Agus Riyanto menilai Satgas Impor Ilegal tidak jelas secara administrasi dan kinerjanya. Semula, tugas awal satgas tersebut akan berakhir masa kerja pada 31 Desember 2024, lalu kemudian ada perpanjangan sampai dengan 2025. 

    Namun, hingga saat ini pihaknya belum melihat kinerja dari satgas pengawasan impor tersebut. Bahkan, nomenklatur aturan perpanjangan masa tugas dari satgas juga tidak ditemukan.

    “Kita pernah menekan angka impor pakaian bekas hingga hanya US$30.000 sepanjang tahun 2023, hal itu mungkin saja akibat penetapan larangan impor pakaian bekas yaitu pada Permendag 40/2022 yang mulai berlaku bulan Juli 2022,” tuturnya. 

    Namun, menurut Agus, tanpa supremasi hukum dan keseriusan penegakan aturan, impor pakaian bekas kembali membanjiri pasar domestik.

    Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk mengusut tuntas aktor intelektual di balik importasi ilegal. Pihaknya menyebut terdapat jaringan impor ilegal yang sudah sangat terstruktur dengan penggunaan akses logistik dan gudang penyimpanan. 

    “Bisa dikatakan ini sindikat importir ilegal. Aturan pelarangannya jelas baik pada undang-undang maupun regulasi turunannya, pelaku usaha maupun masyarakat hanya bisa melihat dan mengawasi bagaimana keseriusan pemerintah dan otoritas penegak hukum untuk penegakan aturannya,” jelasnya. 

  • LPEM UI: Tantangan Kredit Ada di Sektor Riil Bukan Likuiditas

    LPEM UI: Tantangan Kredit Ada di Sektor Riil Bukan Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA – LPEM UI menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Rp200 triliun kas pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan guna menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM UI Teuku Riefky menyampaikan lesunya kredit perbankan saat ini terjadi lantaran lemahnya permintaan dari sektor riil, bukan karena kurangnya likuiditas.

    “Likuiditas sebetulnya cukup ample, tapi kredit yang tidak tumbuh bukan karena bank tidak ada likuiditas, tapi tidak ada demand untuk kredit,” kata Teuku kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, solusi menambah injeksi likuiditas kurang tepat dilakukan. Pasalnya jika tidak ada permintaan, hal ini justru akan menciptakan inflasi, tanpa menciptakan tambahan aktivitas ekonomi ataupun produktivitas.

    Selain itu, lanjut Teuku, solusi itu akan memengaruhi independensi BI dan memicu dampak yang lebih luas, tidak hanya terhadap tekanan inflasi, tapi juga kepada sovereign risk yang berujung pada menyempitnya ruang fiskal lebih lanjut ke depannya.

    Dia menilai, solusi terbaik adalah perbaikan di kementerian-kementerian yang menyangkut sektor riil. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, dan Kementerian Perdagangan.

    “Ini isunya sebetulnya bukan di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ini kan hanya menavigasi belanja atau alokasi belanja,” ujarnya.

    Menurut Teuku, ketiga kementerian ini belum bisa menciptakan pertumbuhan sektor riil yang bagus, investasi yang cukup, penciptaan lapangan kerja, sehingga daya beli lemah, dan aktivitas ekonomi lemah.

    “Jadi, Kementerian Keuangan itu juga terbatas hanya di insentif dan stimulus. Tanpa adanya perbaikan iklim usaha, iklim investasi, juga stimulus ini nggak akan ada yang ambil,” tuturnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengalihkan Rp200 triliun kas pemerintah di BI ke sistem perbankan untuk menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” jelas Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

  • Impor Pakaian Bekas Naik Gila-gilaan, Produksi Tekstil Lokal Stagnan

    Impor Pakaian Bekas Naik Gila-gilaan, Produksi Tekstil Lokal Stagnan

    Bisnis.com, JAKARTA — Produksi tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional disebut masih mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Pelemahan daya beli hingga masifnya pakaian bekas impor dinilai jadi biang keroknya. 

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, utilitas produksi TPT nasional saat ini masih stagnan di kisaran 60%-65% sejak awal tahun. Kondisinya pun masih sama dengan tahun lalu. 

    “Ini memang jelas mengganggu rantai produksi garmen, terutama produk domestik dari pelaku industri kecil menengah  dan besar,” kata Danang kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025). 

    Dari sisi laju pertumbuhan terhadap produk domestik bruto (PDB) industri tekstil dan pakaian jadi juga stagnan tumbuh di kisaran 4,64%-4,35% sepanjang tahun ini. 

    Sementara itu, nilai impor pakaian bekas naik cukup drastis dalam 2 tahun terakhir. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor pakaian bekas (HS 63090000) mencapai US$1,31 juta dengan volume 1,09 juta kg pada Januari-Juli 2025. 

    Angka tersebut nyaris mendekati nilai dan volume impor pakaian bekas pada 2024 lalu yang mencapai US$1,5 juta dengan volume 3,86 juta kg sepanjang tahun lalu. 

    Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai impor pakaian bekas tahun lalu hingga saat ini meningkat fantastis. Pasalnya, BPS mencatat pada tahun 2023 nilai impor pakaian bekas hanya US$29.759 dengan volume 12.856 kg. Sementara itu, pada 2022 impor pakaian bekas senilai US$272.146 dengan volume 26.224 kg. 

    Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, impor pakaian bekas yang jelas merupakan praktik ilegal menjadi salah satu penghalang bagi industri kecil dan menengah konveksi. Apalagi, barang impor tersebut terlampau murah dan beredar di pasar offline maupun online. 

    “Sejauh ini masih belum ada perubahan terbukti dengan adanya razia yang masih banyak yang ditemui barang-barang murah dari negara luar masuk ke dalam negeri,” jelas Nandi dihubungi terpisah. 

    Adapun, dia menerangkan bahwa utilisasi produksi anggota IPKB yang merupakan produsen garmen skala kecil dan menengah hanya sekitar 50%. 

    Untuk itu, dia berharap dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 17/2025 yang baru menggantikan Permendag No. 8/2024 dapat melindungi industri dari banjirnya impor produk ilegal. 

    “Kami sangat berharap dengan adanya kebijakan ini, barang-barang impor di pasar akan berkurang sehingga kami bisa menambah produksi. Kuota impornya pun jangan dimainkan,” pungkasnya. 

  • LPEI: Desa Devisa Kakao Jembrana libatkan 13 desa dan 609 petani

    LPEI: Desa Devisa Kakao Jembrana libatkan 13 desa dan 609 petani

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank melaporkan program perdana Desa Devisa Kakao Jembrana telah melibatkan 13 desa dan 609 petani, termasuk petani perempuan.

    Program ini berfokus pada pengembangan produk kakao fermentasi yang kini telah berhasil menembus pasar internasional, mulai dari Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Jepang, hingga Australia.

    “Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra strategis, kami berkomitmen memastikan desa binaan LPEI mampu meningkatkan produksi sekaligus memperluas pasar global secara berkesinambungan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, manfaat Desa Devisa tidak hanya berupa peningkatan ekspor, tetapi juga pembentukan ekosistem ekspor yang berkelanjutan, pemberdayaan desa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan komunitas lokal.

    Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), dan LPEI.

    Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi antarinstansi, pemetaan serta klasterisasi desa ekspor, hingga penetapan desa percontohan yang akan dijadikan model pembinaan Desa BISA Ekspor.

    Selain itu, pendampingan desa akan difokuskan pada empat pilar, yakni peningkatan sumber daya ekspor, promosi produk ke pasar global, akses permodalan dan pembiayaan, serta penguatan logistik, rantai pasok, dan digitalisasi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transaksi Business Matching UMKM hingga Agustus 2025 Capai US$ 90,90 Juta

    Transaksi Business Matching UMKM hingga Agustus 2025 Capai US$ 90,90 Juta

    Jakarta –

    Kegiatan business matching pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan buyer luar negeri selama periode Januari-Agustus 2025 berhasil mencatatkan total transaksi sebesar US$ 90,90 juta (setara Rp 1,49 triliun).

    Total nilai transaksi tersebut berasal dari purchase order (PO) sebesar US$ 55,95 juta dan potensi transaksi sebesar US$ 34,95 juta. Capaian tersebut adalah bagian dari Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) yang diinisiasi Kementerian Perdagangan RI (Kemendag).

    Kemendag, melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN), konsisten mendorong pelaku UMKM menembus pasar global dengan menjadi eksportir.

    “Hasil transaksi UMKM senilai US$ 90,90 juta hingga Agustus ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa produk UMKM kita mampu memenuhi kebutuhan dan standar pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketika UMKM diberi akses, pendampingan, dan peluang bertemu buyer global, mereka mampu bersaing sejajar dengan pemain besar,” ujar Mendag RI Budi Santoso (Busan), dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

    Sementara itu, transaksi khusus pada Agustus 2025 adalah US$ 861 ribu dalam bentuk PO (purchase order). Menurut Busan, capaian bulanan dan kumulatif ini menunjukkan optimisme yang besar sekaligus bukti bahwa produk UMKM Indonesia semakin diminati di pasar global.

    Busan memaparkan selama delapan bulan (Januari-Agustus 2025), Kemendag telah menyelenggarakan 462 kegiatan business matching yang terdiri atas 312 sesi presentasi UMKM dengan perwakilan perdagangan RI di luar negeri (pitching) dan 150 sesi pertemuan langsung dengan calon buyer internasional. Selama periode tersebut, telah ikut serta 110 UMKM Indonesia dari berbagai sektor unggulan, mulai dari fashion, kerajinan, dekorasi rumah, furnitur, kopi, bambu, rempah-rempah, hingga makanan dan minuman olahan.

    Direktur Jenderal PEN Kemendag Fajarini Puntodewi menyatakan capaian business matching Januari-Agustus 2025 merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Sebanyak 15 lembaga pembina UMKM turut mendukung terlaksananya program ini.

    Beberapa di antaranya adalah Bank Indonesia; Bank Negara Indonesia; Bank Rakyat Indonesia; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; PT Asuransi ASEI Indonesia; Pertamina; Bank Jatim; jaringan Export Center di Surabaya, Batam, dan Balikpapan; serta Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Capaian ini membuktikan sinergi pemerintah dengan perwakilan perdagangan RI di luar negeri, lembaga pembina UMKM, dan pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing UMKM di kancah internasional. Kemendag akan terus memperluas akses pasar dan memperkuat pendampingan agar semakin banyak UMKM siap menembus pasar ekspor,” ujar Puntodewi.

    Puntodewi menjelaskan Kemendag akan memperkuat dukungan berbasis kebutuhan nyata bagi pelaku usaha, mulai dari sertifikasi, logistik, hingga akses pembiayaan.

    “Pendampingan yang berkesinambungan akan terus menjadi prioritas kami. Kami berharap, transaksi yang semula bernilai ribuan dolar terus berkembang hingga puluhan juta dolar dalam beberapa tahun ke depan,” ucap Puntodewi.

    Kemendag juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan pelaku usaha lewat business matching yang menyediakan ruang khusus bagi eksportir wanita, seperti business matching dengan perwakilan perdagangan RI di Swiss, Hungaria, Inggris, dan Malaysia yang melibatkan 14 pelaku usaha dengan produk makanan dan minuman, batik, dan produk tekstil.

    “Langkah ini merupakan wujud nyata dukungan Kemendag terhadap peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional. Kegiatan ini rutin dijadwalkan setiap akhir bulan,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Mendag Resmikan Desa BISA Ekspor, Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Global

    Mendag Resmikan Desa BISA Ekspor, Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Global

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso meresmikan Program Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor di Kabupaten Jembrana, Bali, kemarin. Budi menyebut, Desa BISA Ekspor menjadi gerakan kolaboratif antara pemerintah dan swasta untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia.

    “Hari ini, kita bersinergi meluncurkan Program Desa BISA Ekspor. Keberhasilan ekspor tidak bisa dicapai sendirian, melainkan melalui kerja sama erat pemerintah, swasta, koperasi, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu, (10/9/2025).

    Menurut Budi, Desa BISA Ekspor yang merupakan kolaborasi Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank, Astra, serta pihak-pihak terkait lainnya dapat menggali potensi produk unggulan lokal yang ada di desa. Program ini diyakini akan membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat desa.

    “Saat ini, kita patut berbangga karena beberapa desa telah berhasil mengekspor produk mereka. Ini adalah capaian awal yang membanggakan dan semoga terus meningkat di masa mendatang,” kata Budi.

    Selain itu, program Desa BISA Ekspor menyinergikan berbagai inisiatif pemerintah yang telah lebih dulu berjalan, meliputi Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (BISA Ekspor) dari Kemendag; Program Desa Ekspor dari Kemendes PDT; Program Desa Organik dari Kementerian Pertanian; Program Desa Devisa dari LPEI; serta Program Desa Sejahtera Astra.

    Ke depannya, Budi berharap Program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diharapkan dapat bergabung dalam program ini. Budi menjelaskan, hingga September 2025, pemerintah bersama mitra-mitra strategis berhasil memetakan 2.357 desa ke dalam dua klaster. Tercatat, 741 desa masuk dalam Klaster 1 yang sudah siap ekspor, sementara 1.616 desa berada di Klaster 2 yang butuh pendampingan untuk menjadi siap ekspor.

    “Kemendag bersama Kemendes PDT, Kementan, LPEI, dan Astra telah memetakan 2.357 desa. Sebanyak 741 desa terkategori siap ekspor dan sisanya desa yang perlu pembinaan lanjutan. Semua ini akan difasilitasi dengan pelatihan, klinik bisnis, hingga dukungan agregator dari BUMN dan sektor swasta,” terang Budi.

    Di kesempatan yang sama, Wamendes PDT, Ariza Patria mengatakan saat ini setidaknya ada lebih dari 55.941 Badan Usaha Milik (BUM) Desa aktif dan 80.000 lebih KDMP yang mengelola berbagai unit usaha. Unit-unit usaha ini termasuk sektor perdagangan, pertanian, peternakan, energi terbarukan, industri kreatif, pariwisata, logistik, hingga layanan publik.

    Ariza menuturkan kehadiran BUM Desa dan KDMP akan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Jika dikelola dengan baik, BUM Desa dan KDMP dapat menjadi motor pertumbuhan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

    “Hari ini, kita meluncurkan Desa BISA Ekspor, sebuah inisiatif kolaboratif yang telah melakukan pemetaan terhadap lebih dari 2.300 desa binaan dengan klasifikasi desa yang siap ekspor maupun desa yang masih perlu pendampingan,” ujar Ariza.

    Dari Kakao hingga Hortikultura, Produk Desa Devisa Tembus Pasar Dunia

    Foto: dok. Kemendag

    Pelepasan Ekspor Produk Desa Devisa Peluncuran program Desa BISA Ekspor juga ditandai dengan pelepasan ekspor simbolis dari Desa Devisa binaan LPEI. Desa Devisa Kakao Jembrana melepas ekspor kakao fermentasi senilai Rp 2,4 miliar ke Prancis, Desa Devisa Benih Bandeng Buleleng mengekspor benih bandeng senilai Rp45 juta ke Filipina, sementara Desa Devisa Benih Hortikultura Bali mengekspor buah, sayur, dan bunga senilai Rp6 juta ke Singapura.

    Plt. Direktur Eksekutif LPEI, Sukatmo Padmosukarso menjelaskan program perdana di Desa Devisa Kakao Jembrana telah melibatkan 13 desa dan 609 petani, termasuk petani perempuan, yang berfokus pada produk kakao fermentasi. Produk tersebut telah berhasil menembus pasar Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Jepang, dan Australia.

    “Desa Devisa Kakao Jembrana resmi berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk pendampingan berkelanjutan agar semakin mendunia. Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra strategis, kami berkomitmen memastikan desa binaan LPEI mampu meningkatkan produksi sekaligus memperluas pasar global secara berkesinambungan. Manfaatnya tidak hanya berupa peningkatan ekspor, tetapi juga pembentukan ekosistem ekspor yang berkelanjutan, pemberdayaan desa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan komunitas lokal,” jelas Sukatmo.

    Sementara itu, Pembina Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS), Agung Widiastuti mengungkapkan pihaknya telah melakukan pendampingan kepada petani kakao di Jembrana untuk meningkatkan kualitas produksi, khususnya pada biji kakao fermentasi (BKF). Upaya ini membuahkan hasil dengan berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara.

    “Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran besar Kemendag yang hadir sebagai fasilitator, terutama melalui dukungan Atase Perdagangan RI yang menjadi jembatan penting dalam memperluas akses pasar global,” kata Agung.

    Agung menambahkan, Koperasi KSS berhasil menjalin kolaborasi dengan produsen cokelat ternama dunia, yaitu Valrhona di Perancis. Kendala regulasi ekspor yang sempat dihadapi dapat diatasi berkat fasilitasi penuh Atase Perdagangan RI di Paris.

    “Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi koperasi lokal dengan pemerintah mampu mengangkat potensi kakao Jembrana ke pasar internasional,” imbuh Agung.

    Kolaborasi Lintas Pihak untuk Ekspor Desa Berkelanjutan

    Sebagai wujud dukungan, telah diluncurkan pula Logo Desa BISA Ekspor. Logo Desa BISA Ekspor merupakan kombinasi TUNESA (Tunas Desa) dan ANYASA (Anyaman Desa). TUNESA menggambarkan desa sebagai benih dengan daya tumbuh besar. Melalui kolaborasi, digitalisasi, keberanian bertransformasi, peran pemerintah dan swasta, benih desa dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi bangsa yang mampu bersaing di pasar global.

    ANYESA menggambarkan simpul yang kuat seperti desa, pelaku usaha, pemerintah, swasta dan mitra global yang terhubung dalam satu ekosistem kolaboratif. Selain itu terdapat Dashboard Desa BISA Ekspor yang menyajikan data komoditas dari setiap desa di seluruh Indonesia. Dashboard ini akan terus diperbarui sehingga mampu menampilkan data suplai yang akurat dan transparan, sekaligus menjadi panduan penting bagi pelaku usaha khususnya agregator, pemerintah dan pembina desa.

    Lebih rinci, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Berdayakan Desa Dalam ditandatangani oleh oleh Kemendag, Kemendes PDT, dan LPEI terkait pemberdayaan desa dalam pengembangan ekspor nasional. Kerja sama ketiga lembaga juga akan meliputi fasilitasi pengembangan desa melalui empat pilar pendampingan, yaitu peningkatan sumber daya ekspor; promosi produk ke pasar global; perluasan akses permodalan atau pembiayaan; serta penguatan logistik, rantai pasok, dan digitalisasi.

    Dalam perjanjian ini, beberapa ruang lingkup strategis diikutsertakan, termasuk pertukaran data dan informasi antarinstansi sebagai dasar pengembangan desa berorientasi ekspor, pemetaan dan klasterisasi desa ekspor yang dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, serta penetapan desa percontohan yang akan menjadi model pembinaan Desa BISA Ekspor.

    Para pihak juga sepakat mendorong kemitraan pemasaran dalam ekosistem ekspor desa dan membuka ruang bagi berbagai kegiatan lain yang relevan dengan aktivitas pengembangan ekspor.

    Selanjutnya, untuk desa yang sudah siap ekspor, sejumlah langkah promosi telah dilakukan, meliputi integrasi data 15 eksportir dan agregator ke dalam platform ekspor INAEXPORT milik Kemendag agar dapat dihubungi calon buyer luar negeri, memfasilitasi business pitching antara 31 perusahaan eksportir dan perwakilan perdagangan RI di luar negeri, serta penjajakan bisnis (business matching) antara dua eksportir desa dan buyer asal India dan Australia.

    Sementara itu, desa yang perlu pembinaan lanjutan akan mendapatkan pendampingan intensif untuk memperkuat ekosistem ekspor. Program ini meliputi pengembangan kualitas dan kuantitas produk, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perluasan akses pemasaran, dukungan pembiayaan, serta pendampingan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

    Turut hadir pada acara ini, yaitu Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan, Irjen Kemendag Putu Jayan Danu Putra, Sekretaris Jenderal Kemendes Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tabrani, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Plt. Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso, serta Head of Corporate Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti.

    (prf/ega)

  • IC-CEPA Dongkrak Perdagangan Indonesia-Chile hingga Ratusan Juta Dolar – Page 3

    IC-CEPA Dongkrak Perdagangan Indonesia-Chile hingga Ratusan Juta Dolar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penerapan Indonesia–Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) terbukti membawa manfaat nyata bagi kedua negara. Perjanjian yang mulai berlaku sejak 10 Agustus 2019 ini mendorong pertumbuhan rata-rata perdagangan bilateral tahunan dari sekitar USD 304 juta sebelum perjanjian, menjadi USD 446 juta pada periode pasca-implementasi.

    Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti dalam Chile-Indonesia Trade Engagement Seminar bertajuk “Unlocking Opportunities & Building Synergies”, menegaskan pemanfaatan IC-CEPA oleh eksportir Indonesia terus menunjukkan kemajuan positif.

    Hal ini tercermin dari peningkatan sebesar 48 persen dalam penerbitan sertifikat asal pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produk otomotif, alas kaki, kertas, minyak sayur, dan mesin menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan tersebut.

    Pada awal tahun ini, Indonesia meresmikan langkah penting dengan meratifikasi protokol perdagangan dan jasa di bawah IC-CEPA. Langkah tersebut bukan sekadar kelanjutan, tetapi menandai babak baru dalam kemitraan ekonomi Indonesia-Chile.

    “Protokol ini sendiri membuka peluang yang lebih luas di berbagai sektor seperti arsitektur, teknik, konstruksi, telekomunikasi, distribusi, pariwisata, konektivitas, dan pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Dyah Roro dikutip Rabu (10/9/2025).

  • Mendag Budi Pastikan Harga Barang Pokok di Bali Terkendali

    Mendag Budi Pastikan Harga Barang Pokok di Bali Terkendali

    JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan stok barang kebutuhan pokok (bapok) di Bali cukup dan harganya terkendali.

    Dia bilang ketersediaan stok dan menjaga stabilitas harga bapok di seluruh wilayah Indonesia menjadi prioritas pemerintah.

    Hal ini disampaikan Budi usai melakukan kunjungan ke Pasar Nyanggelan, Denpasar, Bali, pada Selasa, 9 September. 

    “Hari ini, kami sudah cek pasokan dan harga di Pasar Nyanggelan. Kami pastikan stok bapok di sini cukup dan harga terkendali. Pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga bapok agar mudah diakses masyarakat,” ujar Budi dalam keterangan resmi, Selasa, 9 September.

    Berdasarkan pantauan, pasokan dan harga bapok di Pasar Nyanggelan cukup dan stabil. Sejumlah komoditas dijual di bawah harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan, seperti gula pasir Rp17.300 per kg, daging sapi Rp120.000 per kg, telur ayam ras Rp27.700 per kg, cabai keriting Rp35.000 per kg, cabai rawit merah Rp25.000 per kg, bawang merah Rp35.000 per kg, dan bawang putih Rp30.000 per kg.

    Kemudian, komoditas yang dijual sesuai HET dan harga acuan adalah beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog Rp12.500 per kg, Minyakita Rp15.700 per liter, dan daging ayam ras Rp40.000 per kg.

    Selain itu, beras medium dijual dengan harga Rp15.000 per kg, beras premium di kisaran harga Rp16.000 hingga Rp16.500 per kg, minyak goreng premium Rp20.600 per liter, tepung terigu Rp12.000 per kg, dan cabai merah besar Rp31.600 per kg.

    “Ada sejumlah harga komoditas yang naik seperti telur dan cabai, tetapi masih di bawah harga acuan. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga pasokan dan harga di pasar tetap aman,” ujar Budi.

    Bud bilang, Kemendag ikut serta dalam koordinasi lintas lembaga untuk memastikan pasokan dan stabilitas harga bapok terkendali. Kemendag berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), yaitu sebuah sistem pemantauan nasional harga bapok yang dikelola Kemendag.

    Kemendag juga berkoordinasi dengan asosiasi dan pemasok (supplier) untuk memastikan pasokan bapok terjaga Pasar Nyanggelan yang terletak di Desa Adat Panjer, Denpasar merupakan pasar yang sudah mengantongi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat dan Pasar Tertib Ukur.

    Sertifikasi SNI diperoleh pada 2018 lewat versi 8152:2015, yang kemudian mendapat pembaruan versi 8152:2021 pada 2022 dan berlaku selama lima tahun.

    Kemudian predikat Pasar Tertib Ukur diperoleh pada 2014 dan kembali diraih pada 2023.

    Pasar seluas 4.595m2 ini berdiri sejak 1995 dan telah direvitalisasi pada 2013 melalui Dana Tugas Pembantuan Kemendag.

    Pasar Nyanggelan kini mampu menampung sekitar 250 pedagang.