Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Dipanggil Kemendag, Gold’s Gym Ungkap Alasan Cabang Jakarta & Surabaya Tutup

    Dipanggil Kemendag, Gold’s Gym Ungkap Alasan Cabang Jakarta & Surabaya Tutup

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) memanggil PT Fit and Health Indonesia (Gold’s Gym) pada Kamis (11/9). Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, menjelaskan pemanggilan ini bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi atas penutupan seluruh gerai Gold’s Gym di Jakarta dan Surabaya.

    “Kemendag menindaklanjuti pengaduan para anggota pusat kebugaran Gold’s Gym yang merasa dirugikan atas penutupan gerai secara mendadak, sehingga menyebabkan konsumen tidak lagi dapat menggunakan fasilitas kebugaran,” kata Moga dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/9/2025).

    Moga juga menyoroti konsumen Gold’s Gym yang belum mendapatkan kompensasi atas penutupan tersebut, padahal mereka sudah membayar biaya keanggotaan.

    “Konsumen belum mendapatkan kompensasi apa pun akibat penghentian kegiatan dimaksud, padahal mereka sudah membayar biaya keanggotaan. Langkah ini (pemanggilan) diambil sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi konsumen Indonesia,” tegas Moga.

    Dalam pertemuan tersebut, hadir Kuasa Hukum PT Fit and Health Indonesia, Ghifar Hilmi. Ia menjelaskan bahwa awalnya manajemen hanya berencana menutup lima outlet di Jakarta sebagai bagian dari upaya penyehatan keuangan perusahaan dan tetap mempertahankan beberapa gerai lainnya.

    “Namun kemudian terjadi permasalahan internal perusahaan sehingga menyebabkan manajemen menutup 11 gerai yang berlokasi di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya, yang ada di bawah manajemen PT Fit and Health Indonesia,” jelas Hilmi.

    Hilmi menambahkan, akibat penutupan tersebut para vendor yang memiliki kepentingan terhadap PT Fit and Health Indonesia saat ini mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

    “Apabila PKPU disetujui hakim, maka para anggota Gold’s Gym dan pihak lain yang memiliki piutang terhadap PT Fit and Health Indonesia dapat mendaftarkan kerugian yang dialami disertai bukti pendukung yang valid guna mendapatkan penggantian. Proses pengembalian dana konsumen akan dimulai setelah ada putusan hakim terkait PKPU tersebut,” lanjut Hilmi.

    Dalam pertemuan itu, disepakati agar manajemen PT Fit and Health Indonesia menguatkan komitmen menyelesaikan masalah dengan konsumen dan selalu memberikan informasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

    Selain itu, disepakati pula komitmen penanganan pengaduan konsumen serta pengawasan barang beredar dan jasa secara sinergis, guna memastikan konsumen terlindungi dan pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perlindungan konsumen.

    Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN, Endang Mulyadi, dan turut dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Forum Konsumen Berdaya Indonesia.

    (ada/rrd)

  • Bersiap Sambut Perilisan iPhone 17 Series di Indonesia Oktober 2025

    Bersiap Sambut Perilisan iPhone 17 Series di Indonesia Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – iPhone 17 series diprediksi akan diperkenalkan resmi di pasar Indonesia pada Oktober 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin, Heru Kustanto pada Kamis (11/9). Ia menyatakan bahwa pihak Apple sebelumnya sudah mengajukan berkas untuk memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) iPhone 17, dan menyatakan sertifikat tersebut akan terbit pada Kamis malam.

    Namun tidak selesai sampai di situ, pihak Apple juga harus mengantongi izin edar dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Perizinan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan.

    “Paling cepat tiga minggu. Awal Oktober barangnya udah ada di Indonesia,” katanya dikutip dari Antaranews, Minggu.

    Adapun Kemendag saat ini siap memproses persetujuan impor (PI) untuk produk iPhone 17 series.

    “Pokoknya kalau sesuai prosedur itu, ya kita proses,” ujar Budi, Jumat.

    Di sisi lain, Divisi Corporate Communications Erajaya Group, salah satu distributor resmi Apple di Indonesia yang menjual iPhone melalui jaringan ritel iBox, Erafone, dan Urban Republic, mengungkapkan mereka belum bisa memastikan jadwal ketersediaan iPhone 17 di Indonesia.

    “Terkait ketersediaan iPhone 17 di Indonesia kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait hal tersebut,” kata Divisi Corporate Communications Erajaya Group saat dihubungi Bisnis pada Kamis (11/9).

    iPhone 17 hadir dengan sejumlah peningkatan signifikan. Smartphone ini dibekali kamera depan Center Stage terbaru untuk pengalaman swafoto yang lebih baik, kamera utama 48MP Fusion dengan kualitas telefoto optik 2x, serta kamera 48MP Fusion Ultra Wide yang mampu menangkap detail lebih luas dan makro dengan presisi.

    Perangkat ini membawa layar Super Retina XDR berukuran 6,3 inci dengan teknologi ProMotion, yang diklaim lebih besar, lebih terang, serta mendukung pengalaman bermain gim dan menggulir layar lebih mulus.

    Apple juga memperkenalkan Ceramic Shield 2 pada bagian depan, yang disebut tiga kali lebih tahan gores dibanding generasi sebelumnya, serta mampu mengurangi pantulan cahaya.

    Semua fitur tersebut ditenagai oleh chip A19 generasi terbaru untuk performa tinggi dan efisiensi daya. iPhone 17 tersedia mulai dari kapasitas penyimpanan 256GB dua kali lipat dari model entry generasi sebelumnya hingga 512GB, dengan pilihan lima warna: hitam, lavender, mist blue, sage, dan putih.

    Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing Apple, Kaiann Drance, menyebut iPhone 17 sebagai lompatan besar yang menghadirkan berbagai fitur bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

    “iPhone 17 adalah peningkatan besar dengan fitur-fitur canggih yang membuat iPhone semakin berguna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari layar ProMotion yang lebih besar dan lebih terang dengan ketahanan gores 3x lebih baik, baterai tahan seharian dengan pengisian lebih cepat, chip A19 yang bertenaga, sistem kamera 48MP Dual Fusion, hingga kamera depan Center Stage inovatif kamera depan terbaik kami sejauh ini,” kata Drance.

  • Kemendag Panggil Pengelola Gold’s Gym Usai Tutup Gerai Tiba-tiba – Page 3

    Kemendag Panggil Pengelola Gold’s Gym Usai Tutup Gerai Tiba-tiba – Page 3

    Hilmi menambahkan, akibat penutupan tersebut, para vendor yang memiliki kepentingan terhadap PT Fit and Health Indonesia saat ini mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 

    “Apabila PKPU disetujui hakim, maka para anggota Gold’s Gym dan pihak lain yang memiliki piutang terhadap PT Fit and Health Indonesia dapat mendaftarkan kerugian yang dialami, disertai bukti pendukung yang valid guna mendapatkan penggantian dari PT Fit and Health Indonesia. Dengan demikian proses pengembalian dana konsumen akan dimulai setelah ada putusan hakim terkait PKPU tersebut,” ungkapnya. 

    Dalam pertemuan Kemendag dan manajemen Gold’s Gym disepakati agar manajemen PT Fit and Health Indonesia menguatkan komitmen dalam menyelesaikan masalah dengan konsumen dan selalu memberikan informasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. 

    Selain itu, disepakati pula komitmen penanganan pengaduan konsumen serta pengawasan barang beredar dan jasa secara sinergis. Untuk memastikan konsumen terlindungi dan pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perlindungan konsumen.

  • Vendor Ajukan PKPU, Gold’s Gym Janji Ganti Rugi Konsumen

    Vendor Ajukan PKPU, Gold’s Gym Janji Ganti Rugi Konsumen

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pengelola Gold’s Gym, PT Fit and Health Indonesia, berkomitmen memenuhi kewajiban dan ganti rugi kepada konsumen dan pemberi piutang, menyusul pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) setelah penutupan gerai di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya.

    Kuasa Hukum PT Fit and Health Indonesia, Ghifar Hilmi, ketika memenuhi panggilan Kementerian Perdagangan pada Kamis (11/9/2025) menjelaskan bahwa penutupan mulanya hanya menyasar 5 gerai yang berlokasi di Jakarta. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyehatan keuangan perusahaan. PT Fit and Health Indonesia awalnya  juga berencana tetap mempertahankan beberapa gerai lainnya.

    Namun, permasalahan internal yang tidak diperinci Hilmi kemudian membuat manajemen menutup 11 gerai di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya. Gerai-gerai ini berada di bawah pengelolaan PT Fit and Health Indonesia.

    Hilmi menambahkan, para vendor yang memiliki kepentingan terhadap PT Fit and Health Indonesia saat ini mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akibat penutupan ini.

    “Apabila PKPU disetujui hakim, maka para anggota Gold’s Gym dan pihak lain yang memiliki piutang terhadap PT Fit and Health Indonesia dapat mendaftarkan kerugian yang dialami,” katanya dalam siaran pers Kemendag, Jumat (12/9/2025).

    Hilmi menjelaskan bahwa Gold’s Gym dan pihak lain yang memiliki piutang terhadap perusahaan bakal mendapatkan penggantian bila menyertai bukti pendukung yang valid. Namun proses penggantian ini akan dimulai ketika putusan terkait PKPU telah diterbitkan.

    “Dengan demikian proses pengembalian dana konsumen akan dimulai setelah ada putusan hakim terkait PKPU tersebut,” lanjut Hilmi.

    Adapun pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan menghasilkan keputusan agar manajemen PT Fit and Health Indonesia menguatkan komitmen dalam menyelesaikan masalah dengan konsumen dan selalu memberikan informasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

    Selain itu, disepakati pula komitmen penanganan pengaduan konsumen serta pengawasan barang beredar dan jasa secara sinergis untuk memastikan konsumen terlindungi dan pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perlindungan konsumen.

  • Harga Patokan Ekspor Konsentrat Tembaga Naik Terkerek Permintaan Global

    Harga Patokan Ekspor Konsentrat Tembaga Naik Terkerek Permintaan Global

    Bisnis.com, JAKARTA — ​​Harga Patokan Ekspor (HPE) rata-rata komoditas konsentrat tembaga (Cu ≥ 15%) untuk periode kedua September 2025 naik seiring dengan naiknya permintaan global.

    Kementerian Perdagangan menetapkan HPE konsentrat tembaga sebesar US$4.745,52 per Wet Metric Ton (WMT). Angka ini naik 2,29% dibandingkan periode pertama September 2025 yang tercatat berada di angka US$4.639,10 per WMT.

    Penetapan HPE tersebut tertuang dalam “Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1899 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025 tentang Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar”. HPE ini berlaku untuk periode 15–30 September 2025.

    “Kenaikan HPE konsentrat tembaga sejalan dengan meningkatnya harga mineral tembaga sebesar 1,13%. Kenaikan tersebut didorong tingginya permintaan global, terutama dari industri energi terbarukan seperti panel surya, kendaraan listrik, dan manufaktur perangkat elektronik,” kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana, dikutip dari siaran pers, Jumat (12/9/2025).

    Terbatasnya pasokan akibat gangguan produksi di sejumlah tambang besar dunia serta fluktuasi nilai tukar juga memperkuat harga komoditas logam. Logam ikutan seperti emas (Au) dan perak (Ag) juga mencatat kenaikan harga, masing-masing 3,12% dan 3,96%.

    Kenaikan ini didorong tingginya minat investor terhadap logam mulia sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    “Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan mendorong kenaikan rata-rata harga konsentrat tembaga pada periode kedua September 2025,” ujar Tommy.

    Tommy pun menjelaskan, penetapan HPE mengacu pada data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta harga pasar internasional, yakni London Metal Exchange (LME) untuk tembaga dan London Bullion Market Association (LBMA) untuk emas dan perak.

    Proses penetapan HPE sendiri dilaksanakan secara berkala, kredibel, dan transparan, sehingga memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri.

    Selain itu, penetapan HPE juga melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

    “Sinergi tersebut diharapkan mendorong kebijakan HPE untuk mencerminkan dinamika pasar global secara objektif, sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat dan berdaya saing,” kata Tommy.

  • Buntut Penutupan Sepihak, Gold’s Gym Penuhi Panggilan Kemendag

    Buntut Penutupan Sepihak, Gold’s Gym Penuhi Panggilan Kemendag

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pengelola Gold’s Gym, PT Fit and Health Indonesia, memenuhi panggilan Kementerian Perdagangan pada Kamis (11/9/2025), menyusul laporan penutupan sepihak seluruh gerai pusat kebugaran itu di Jakarta dan Surabaya yang menimbulkan kerugian konsumen.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, menjelaskan pemanggilan ini dilakukan agar pengelola Gold’s Gym dapat memberikan klarifikasi. Hadir dalam pertemuan tersebut Kuasa Hukum PT Fit and Health Indonesia, Ghifar Hilmi.

    “Kemendag menindaklanjuti pengaduan para anggota pusat kebugaran Gold’s Gym yang merasa dirugikan atas penutupan gerai secara mendadak sehingga menyebabkan konsumen tidak lagi dapat menggunakan fasilitas kebugaran,” kata Moga dalam siaran pers, Jumat (12/9/2025).

    Moga menjelaskan bahwa para konsumen juga belum mendapatkan kompensasi apapun akibat penghentian kegiatan, meski telah membayar biaya keanggotaan.

    “Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi konsumen Indonesia,” tambah Moga.

    Sementara itu, Ghifar Hilmi menjelaskan berbagai permasalahan yang menjadi penyebab manajemen menutup sejumlah gerai Gold’s Gym. Dia mengatakan manajemen mulanya hanya berencana menutup 5 outlet di Jakarta sebagai upaya penyehatan keuangan perusahaan dan akan tetap mempertahankan beberapa gerai lainnya.

    Namun, terjadi permasalahan internal yang kemudian membuat manajemen menutup 11 gerai di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya. Gerai-gerai ini berada di bawah pengelolaan PT Fit and Health Indonesia.

    Hilmi menambahkan, para vendor yang memiliki kepentingan terhadap PT Fit and Health Indonesia saat ini mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akibat penutupan ini.

    “Apabila PKPU disetujui hakim, maka para anggota Gold’s Gym dan pihak lain yang memiliki piutang terhadap PT Fit and Health Indonesia dapat mendaftarkan kerugian yang dialami, disertai bukti pendukung yang valid guna mendapatkan penggantian dari PT Fit and Health Indonesia. Dengan demikian proses pengembalian dana konsumen akan dimulai setelah ada putusan hakim terkait PKPU tersebut,” lanjut Hilmi.

    Pada pertemuan yang dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN, Endang Mulyadi, tersebut, hadir pula perwakilan Kementerian Pariwisata, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Forum Konsumen Berdaya Indonesia.

    Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan agar manajemen PT Fit and Health Indonesia menguatkan komitmen dalam menyelesaikan masalah dengan konsumen dan selalu memberikan informasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

    Selain itu, disepakati pula komitmen penanganan pengaduan konsumen serta pengawasan barang beredar dan jasa secara sinergis untuk memastikan konsumen terlindungi dan pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perlindungan konsumen.

  • Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Jakarta –

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani buka-bukaan perkembangan Perum Bulog akan menjadi badan di bawah Presiden. Rencana ini muncul sebulan setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden, tepatnya pada November 2024.

    Rizal memastikan pembahasan Perum Bulog menjadi badan masih terus dilakukan antara Bulog dengan pemerintah. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

    “Intinya kita akan kan sedang mau direvisi itu Perpres 125. Mungkin ke depan Bulog akan diharapkan jadi badan,” kata dia ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jumat (12/9/2025).

    Saat ditanya kapan target realisasi rencana tersebut, Rizal mengatakan perubahan itu harus dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rizal juga enggan menanggapi terkait Bulog yang akan lepas dari Kementerian BUMN jika sudah menjadi badan sendiri.

    “Kita tergantung anggota dewan (DPR) nanti. Ya kan nanti harus persetujuan di sana. Kita ikutin aturan ada dari hasil itu bagaimana pertunjuknya,” tuturnya.

    Ia hanya berharap bahwa rencana tersebut dapar terealisasi secepatnya. “Ya kita harapkan seperti itu. Semuanya berharap as soon as possible. Kami belum berani ngomong (target) karena belum juga disidangkan,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Perum Bulog bakal ditransformasikan menjadi sebuah badan khusus di bawah Presiden Prabowo Subianto. Bulog bakal diubah statusnya tidak lagi jadi unit usaha BUMN.

    Informasi terkait pembahasan Perum Bulog menjadi badan berawal dari unggahan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko). Dalam story Instagramnya @tiko1973, dia mengunggah foto rapat di Kementerian PPN/Bappenas.

    Keterangan dalam unggahan tersebut, rapat itu membahas terkait tranformasi kelembagaan Bulog. Dalam rapat itu hadir juga Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Rencan ini muncul pada November 2024. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah mengatakan rencana tersebut telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Atas persetujuan rapat dan izin bapak presiden, kita akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog agar seperti apa. Agar Bulog karena swasembada pangan ini akan sangat tergantung kepada Bulog. Beli gabah dan beli jagung dan lain-lain,” ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Eks Menteri Perdagangan itu juga menyinggung soal transformasi keuangan Bulog. Keuangan Bulog dirasa akan lebih baik bila nantinya menjadi sebuah badan khusus.

    (ada/rrd)

  • Menko Pangan Ungkap Temuan Terkait Udang Beku Tercemar Radioaktif

    Menko Pangan Ungkap Temuan Terkait Udang Beku Tercemar Radioaktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara terkait temuan kontaminasi bahan radioaktif Cesium-137 pada produk udang beku asal Indonesia yang diekspor ke wilayah Amerika Serikat (AS).

    Adapun, Kemenko Pangan telah melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Jumat (12/9/2025) untuk membahas produk udang beku yang terkontaminasi itu.

    Saat ini, pemerintah masih melakukan investigasi dengan hati-hati melalui pendekatan ilmiah. Zulhas menyebutkan, pada saat yang sama, pemerintah juga mengungkap adanya temuan 14 kontainer berisi scrap logam atau sisa potongan logam asal Filipina di Pelabuhan Tanjung Priok yang terdeteksi mengandung Cesium 137.

    “Kita ini, Indonesia ini sebetulnya menjadi korban. Karena di saat bersamaan pemerintah kita menemukan ada 14 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok yang berasal dari Filipina terdeteksi paparan Cesium 137, ini segera akan kita kirim kembali,” ujar Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (12/9/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan, sebanyak 14 kontainer berisi scrap logam dari Filipina itu juga tidak mengantongi izin impor dari Kemendag sehingga akan dikirim kembali ke negara asal.

    Kendati demikian, pemerintah juga belum dapat memastikan dari mana sumber kontaminasi radioaktif di Kawasan Industri Cikande itu berasal. Namun, Zulhas menekankan bahwa pemerintah akan segera menangani hal tersebut sehingga negara-negara tujuan ekspor tak perlu khawatir.

    “Pemerintah bergerak cepat melokalisir dan menutup dugaan sumber pencemaran. Telah dikumpulkan data, informasi mengenai sumber CS 137 di Kawasan Industri Cikande itu. Utamanya yaitu PT PMT sudah dilokalisir dan segera dilakukan dekontaminasi wilayah terdampak,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration/FDA) Amerika Serikat mengumumkan adanya temuan kandungan Cesium-137 dalam udang beku impor. FDA secara spesifik menyebutkan bahwa temuan ini terdeteksi dari produk udang beku olahan PT Bahari Makmur Sejati yang berlokasi di Indonesia.

    Dalam siaran pers pada Selasa (19/8/2025), FDA menyebutkan bahwa Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs & Border Protection/CBP) telah mendeteksi kontaminasi Cesium-137 di kontainer pengiriman di empat pelabuhan AS yaitu Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    Sebagai bagian dari tindak lanjut, tim gabungan melakukan pengukuran laju dosis radiasi di sejumlah industri dan lahan kosong di kawasan Industri Modern Cikande yang menghasilkan temuan mencengangkan. 

    Laju dosis radiasi tertinggi terdeteksi di PT Peter Metal Technology Indonesia (PMT), sebuah industri peleburan logam stainless steel yang kini menjadi fokus utama penyelidikan.

  • Belum Optimal dan Tepat Sasaran

    Belum Optimal dan Tepat Sasaran

    JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kepegawaian Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyoroti penyaluran pupuk subsidi.

    Herman bilang, penyaluran belum dilakukan secara optimal. Sebab, masih banyak petani yang mengaku belum mendapatkan pupuk subsidi.

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, BAKN mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Danantara Indonesia dan PT Pupuk Indonesia.

    “Ini kan masih banyak masalah ya. Misalkan seringkali kita mendengar para petani kekurangan pupuk bersubsidi,” ujarnya usai rapat di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 11 September.

    Herman bilang, penyaluran pupuk subsidi belum dilakukan dengan tepat sasaran. Sebab, ada temuan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok tani (e-RDKK) sudah tidak tepat sasaran.

    “Inilah yang kemudian ada beberapa hasil temuan. RDKK sudah tidak sesuai lagi dengan updating terhadap tepat sasaran,” katanya.

    Berkaca dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sambung Herman, pihaknya ingin memberikan rekomendasi terbaik.

    Terutama terkait sistem distribusi, harga pokok produksi di pupuk, dan pabrik pupuk. 

    “Supaya apa? Supaya kalau semakin efisien harga pokok produksinya bisa turun, maka dengan besaran biaya yang ada atau besaran subsidi yang ada, kuantum pupuknya bisa ditingkatkan. Atau kalau kuantum pupuknya tetap 9,55 juta, maka dana subsidi-nya akan bisa kita perkecilkan,” ujarnya.

    Karena itu, kata Herman, dalam rapat hari ini, BAKN telah memberikan penugasan pada masing-masing kementerian dan lembaga dalam hal ini Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, hingga Danantara.

    “Danantara juga harus mendorong. Kementerian Keuangan tentu harus membuat skema. Skema subsidi itu selain tentu mensubsidi secara langsung terhadap harga supaya lebih rendah dan diterima oleh para penerima pupuk bersubsidi. Tetapi pada sisi lain juga investasinya untuk pabrik pupuk jalan. Supaya ke depannya kalau pabrik pupuknya baru akan lebih efisien,” ujarnya.

    Menurut Herman, semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk merevitalisasi program pupuk bersubsidi dan membuat tata kelola baru.

    “Ini adalah semata-mata untuk sama-sama menunjang menuju programnya Pak Prabowo Subianto untuk menuju kepada kedaulatan dan kemandirian pangan,” ucapnya.

  • DPR Minta Danantara Turun Tangan Atasi Masalah Pupuk Subsidi

    DPR Minta Danantara Turun Tangan Atasi Masalah Pupuk Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong Danantara ikut membenahi masalah tata kelola pupuk bersubsidi nasional melalui revitalisasi pabrik dan investasi.

    Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyampaikan bahwa hal ini telah dibahas dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian dan lembaga, yakni mengenai finalisasi penelaahan terhadap tata kelola pupuk bersubsidi pada hari ini.

    “Jadi Danantara akan juga fokus dan memiliki arah untuk bisa membangun atau merevitalisasi pabrik [pupuk], bahkan untuk investasi lainnya,” kata Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Dia mencontohkan bahwa peran tersebut dapat berjalan pada aspek produksi pupuk, yang mana 60% komponen produksi disebut masih bergantung kepada impor.

    Menurutnya, apabila persentase tersebut dapat diturunkan, maka mata rantai distribusi pupuk akan lebih murah seiring ketergantungan biaya yang dapat ditekan.

    Di samping itu, dia menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut turut membahas rekomendasi DPR untuk sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Keuangan terkait dengan tata kelola pupuk bersubsidi.

    “Skema subsidi itu selain tentu mensubsidi secara langsung terhadap harga supaya lebih rendah dan diterima oleh para penerima pupuk bersubsidi, tetapi pada sisi lain juga investasinya untuk pabrik pupuk jalan,” ujarnya.

    Dengan demikian, Herman memandang bahwa operasional pabrik pupuk ke depan dapat lebih efisien, sehingga dapat menunjang visi kedaulatan dan kemandirian pangan yang dicanangkan pemerintah.

    Hal tersebut disebutnya dapat terwujud apabila permasalahan mengenai distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran hingga masalah harga pokok produksi pupuk juga diatasi secara bersamaan.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan anggaran untuk alokasi pupuk bersubsidi senilai Rp46,87 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN naik Rp2,71 triliun dibandingkan dengan outlook 2025 sebesar Rp44,15 triliun.

    Dalam dokumen tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa pemberian subsidi pupuk bertujuan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani, serta untuk mendukung ketahanan pangan.