Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Strategi BPOM RI Berantas Produk Obat dan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya

    Strategi BPOM RI Berantas Produk Obat dan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) bergerak cepat untuk memberantas produk obat dan makanan mengandung bahan berbahaya. BPOM berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dari hulu ke hilir melalui Kick Off Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang

    Deputi Bidang Penindakan BPOM, Tubagus Ade Hidayat menyampaikan bahwa tren tindak pidana terkait obat dan makanan terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada 2024, PPNS BPOM menangani 282 perkara, terdiri dari 124 perkara obat dan NAPZA, 55 perkara obat bahan alam, 91 perkara kosmetik, dan 12 perkara pangan olahan.

    “Sejumlah temuan menunjukkan nilai keekonomian yang signifikan, di antaranya perkara obat-obat tertentu di Semarang, Cikarang, dan Marunda senilai Rp 398 miliar, serta perkara kosmetik mengandung bahan berbahaya di beberapa kota dengan nilai Rp 5,5 miliar,” kata Tubagus di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    “Fakta menarik, di berbagai lokasi kasus juga ditemukan bahan baku berbahaya seperti formalin, merkuri, tramadol, hingga hidrokinon,” sambungnya.

    Kasus besar yang disorot antara lain temuan ratusan drum/tong berisi BKO di Semarang, Jawa Tengah serta Marunda dan Cikarang, Jawa Barat dengan nilai ekonomi Rp 389 miliar; OBA mengandung BKO di Klaten dan Kudus, Jawa Tengah senilai Rp3,74 miliar; kosmetik mengandung bahan berbahaya di Tangerang, Banten dan kota lainnya senilai Rp 5,5 miliar.

    Lalu pangan olahan berupa mi basah mengandung formalin di Pematang Siantar, Sumatera Utara senilai Rp 200 juta. Pada sebagian besar kasus tersebut, di samping produk jadi ditemukan bahan baku dilarang/bahan berbahaya.

    Menjaga Daya Saing Ekonomi Nasional

    Senada, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan pentingnya aksi bersama ini untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga daya saing ekonomi nasional.

    Obat dan makanan adalah kebutuhan dasar yang harus aman dan bermutu. Pada 2025, potensi pasar obat dan makanan diperkirakan mencapai Rp 4.674 triliun dan menyumbang 8,7 persen PDB.

    “Namun (perlindungan masyarakat) tantangannya besar, karena masih marak peredaran produk mengandung bahan berbahaya yang berisiko merusak organ, meningkatkan risiko kanker, hingga menyebabkan kematian,” kata Taruna.

    “Selama bahan berbahaya mudah didapatkan, penyalahgunaan dalam produksi masih sangat mungkin terjadi. Karena itu, kita harus bergerak bersama dari hulu dengan kolaborasi lintas sektor,” lanjutnya.

    Ancaman Pidana

    Ikrar menegaskan bahwa pelanggar akan berhadapan dengan sanksi pidana jika ketahuan memakai bahan berbahaya atau yang dilarang untuk produksi farmasi dan pangan olahan.

    “Kami tidak segan menindak tegas pelanggar dengan sanksi hukum pidana maupun administratif, agar muncul efek jera. Perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri nasional adalah prioritas utama kami,” tegas Ikrar.

    “Selama bahan berbahaya masih bebas beredar tidak sesuai ketentuan, maka selama itu juga kesehatan masyarakat akan terancam. Untuk itulah pencegahan dan penanganan rantai pasok bahan berbahaya dan bahan dilarang harus menjadi fokus utama,” tutupnya.

    Aksi ini melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bareskrim Polri, dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta asosiasi hingga pelaku usaha.

    Serta beberapa asosiasi dan pelaku usaha yang memiliki komitmen sama di antaranya Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), Indonesian E-Commerce Association (IdEA), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres (ASPERINDO), serta Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO).

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • China Tuding AS Lakukan Bullying soal Minyak Rusia

    China Tuding AS Lakukan Bullying soal Minyak Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – China menuding Amerika Serikat melakukan praktik “perundungan” atau bullying setelah Washington mendorong sekutu-sekutunya menjatuhkan tarif atas Beijing terkait pembelian minyak Rusia.

    Tuduhan ini meningkatkan tensi hubungan di tengah upaya diplomasi dagang antara kedua negara yang sedang berlangsung di Madrid, Spanyol.

    Melansir Reuters, Senin (15/9/2025), Kementerian Perdagangan China pada Senin menolak tegas permintaan AS agar negara-negara G7 dan NATO mengenakan tarif sekunder terhadap impor asal China.

    Beijing menyebut langkah itu sebagai bentuk nyata intimidasi sepihak dan pemaksaan ekonomi.

    Pada hari yang sama, pejabat dari kedua negara memasuki putaran kedua perundingan di Madrid. Agenda utama mencakup pembahasan tarif hingga tuntutan Washington agar Bytedance, pemilik aplikasi TikTok asal China, melepas kepemilikannya di AS.

    Ketegangan kian memanas setelah regulator pasar China mengumumkan hasil penyelidikan awal yang menyatakan produsen chip semikonduktor AS, Nvidia, melanggar undang-undang antimonopoli negara tersebut.

    Hubungan dagang dua raksasa ekonomi dunia itu terus tergerus meski Mei lalu sempat tercapai gencatan senjata tarif yang diperpanjang hingga Agustus, sehingga mencegah lonjakan tarif barang hingga level tiga digit.

    Namun, jalan perundingan masih keras. Negosiator harus bergulat dengan isu-isu sensitif, mulai dari pembatasan ekspor teknologi dan chip oleh AS, dukungan Beijing terhadap Rusia, hingga tudingan Washington bahwa China belum serius menahan arus bahan kimia prekursor fentanil ke Negeri Paman Sam.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan China mendesak AS untuk lebih berhati-hati dalam ucapan maupun tindakan, serta menekankan pentingnya menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang setara.

    AS Ultimatum TikTok

    Sementara itu, AS memastikan akan melanjutkan pelarangan aplikasi video pendek TikTok jika China tetap menuntut keringanan tarif dan pelonggaran pembatasan teknologi sebagai bagian dari kesepakatan divestasi. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior AS yang mengetahui jalannya negosiasi pada Senin.

    Delegasi kedua negara tengah membahas pelepasan kepemilikan TikTok dari induk usahanya, Bytedance, di sela-sela perundingan yang lebih luas mengenai tarif dan kebijakan ekonomi di Madrid. TikTok berpotensi diblokir di AS mulai 17 September apabila tidak beralih ke kepemilikan domestik.

    Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan, delegasi China datang ke meja perundingan dengan “kesalahpahaman mendasar” terkait sikap AS terhadap aplikasi tersebut.

    Dalam pernyataan terpisah, Menteri Keuangan AS Scott Bessent bersama Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menegaskan bahwa Beijing menuntut konsesi di bidang perdagangan dan teknologi sebagai imbalan atas persetujuan pelepasan TikTok.

    “Rekan kami dari China datang dengan tuntutan yang sangat agresif. Kami tidak akan mengorbankan keamanan nasional hanya demi sebuah aplikasi media sosial,” ujar Bessent.

    Negosiasi yang berlangsung di Palacio de Santa Cruz, gedung bergaya barok milik Kementerian Luar Negeri Spanyol, menandai putaran keempat dalam empat bulan terakhir. Agenda utamanya membahas ketegangan dagang sekaligus tenggat divestasi TikTok yang kian dekat.

    Pembicaraan ini digelar di tengah tekanan Washington agar sekutunya memberlakukan tarif terhadap impor asal China terkait pembelian minyak Rusia. Beijing menanggapi keras dengan menyebut langkah tersebut sebagai upaya pemaksaan.

    “Ini adalah bentuk perundungan sepihak dan pemaksaan ekonomi, pelanggaran serius atas konsensus yang dicapai dalam percakapan telepon antara pemimpin China dan AS, serta berpotensi mengguncang perdagangan global sekaligus stabilitas rantai pasok dan industri,” tegas juru bicara Kementerian Perdagangan China dalam konferensi pers di Beijing.

  • China Balas Dendam, Amerika Harus Waspada

    China Balas Dendam, Amerika Harus Waspada

    Jakarta, CNBC Indonesia – China berupaya membalas dendam perlakuan tak menyenangkan dalam berbagai hal yang dilakukan Amerika Serikat (AS). Kementerian Perdagangan China disebut tengah melakukan penyidikan pada kebijakan yang dilakukan oleh musuh bebuyutannya itu.

    Penyelidkan anti-diskriminasi itu dilakukan terkait kebijakan perdagangan AS pada chip dan dugaan praktik dumping, dikutip dari Reuters, Senin (15/9/2025).

    Investigasi akan menyelidiki apakah AS melakukan diskriminasi pada perusahaan-perusahaan dari China terkait kebijakan perdagangan chip. Sementara untuk penyidikan kedua terkait dugaan dumping pada impor sejumlah chip analog AS untuk sejumlah perangkat, seperti alat bantu dengar, router Wifi, dan sensor suhu.

    Sejumlah kebijakan yang diterbitkan AS menyasar China selama beberapa tahun terakhir. Termasuk untuk pembatasan chip dan kontrol ekspor beberapa produk lain.

    Menurut Kementerian Perdagangan China, praktik itu diskriminatif karena mengekang dan menekan pengembangan industri teknologi tinggi lokal misalnya chip komputasi dan AI.

    Penyidikan China dilakukan saat perundingan putaran baru dua negara tengah dilakukan di Madrid, Spanyol. Dialog dimulai pada 14 hingga 17 September 2025.

    Kementerian Perdagangan mengatakan China dan AS membahas isu ekonomi dan perdagangan. Termasuk tarif AS, kontrol ekspor, dan kebijakan untuk TikTok.

    China juga meminta AS memperbaiki praktik keliru yang dilakukan. Selain itu menghentikan perlakukan penindasan pada perusahaan-perusahaan asal China.

    Bahkan Beijing tak segan-segan mengambil langkah tegas untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan lokalnya jika AS terus-terusan melancarkan kampanye pemblokiran dan pembatasan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Sepakati Anggaran Kemendag Rp1,4 Triliun untuk 2026

    DPR Sepakati Anggaran Kemendag Rp1,4 Triliun untuk 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp1,4 triliun untuk tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut digunakan untuk mengoptimalkan perdagangan dalam dan luar negeri.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid mengatakan pagu anggaran Kemendag terdiri dari tiga program, yakni program perdagangan dalam negeri, program perdagangan luar negeri, dan program dukungan manajemen.

    “Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran T.A 2026 nomor S-505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal Pagu Anggaran Belanja K/L dan DAK Khusus TA 2026, sebesar Rp1.400.364.230.000,” kata Nurdin dalam Rapat Kerja Komisi VI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Perinciannya, program perdagangan dalam negeri sebesar Rp34,45 miliar, program perdagangan luar negeri sebesar Rp88,89 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar Rp1,27 triliun.

    Nurdin menuturkan bahwa pagu Kemendag untuk tahun anggaran 2026 tidak mengalami perubahan, sehingga tidak diperlukan pembahasan lebih lanjut.

    “Di mana keputusan tersebut Kementerian Perdagangan itu tidak ada penyesuaian anggarannya tetap Rp1,4 triliun, tidak ada penyesuaian maka tidak perlu adanya pembahasan,” tuturnya.

    Meski tidak ada penyesuaian, Komisi VI mengusulkan agar Kemendag mendapatkan penambahan anggaran untuk Kemendag.

    “Tidak ada penyesuaian, namun kami berupaya untuk mengusulkan agar supaya ada penambahan untuk Kementerian Perdagangan,” ujarnya.

    Nurdin menyampaikan, Komisi VI DPR mengusulkan akan adanya penambahan anggaran Kemendag untuk memperkuat program strategis nasional di sektor perdagangan, termasuk revitalisasi pasar rakyat. Serta, mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri di pasar nasional dan global.

  • Purbaya Pastikan Bank BUMN Bisa Pakai Rp 200 T untuk Kredit Kopdes

    Purbaya Pastikan Bank BUMN Bisa Pakai Rp 200 T untuk Kredit Kopdes

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan perbankan BUMN sudah dapat menggunakan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Tidak ada yang ditargetkan. Pada dasarnya uang itu sudah ada di perbankan. Kalau bank mau pakai, otomatis pakai sistem yang ada. Pada dasarnya semua bisa dipakai. Kalau pakai program itu, maka bunga yang kepada kami hanya 2% (bunga uang negara di Bank Himbara),” kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menekankan kucuran dana pemerintah kepada bank BUMN sudah bisa digunakan untuk kredit ke masyarakat, termasuk Kopdes Merah Putih. “Jadi uangnya sudah ada, tinggal dipakai. Tapi skemanya normal, seperti biasa untuk Kopdes Merah Putih,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Koperasi Desa Merah Putih sudah dapat mengajukan pinjaman dari dana pemerintah yang disalurkan ke lima bank BUMN sebesar Rp 200 triliun. Dana negara yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia itu telah ditarik oleh Menteri Keuangan untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

    “Kami melihat, mendengar, membaca, dan sudah juga mengetahui langsung bahwa Menteri Keuangan sudah menempatkan Rp 200 triliun di Himbara. Ini yang kami tunggu-tunggu berbulan-bulan, dan sekarang sudah ada. Oleh karena itu saya kira pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih modalnya sudah ada,” ujar Zulhas.

    Zulhas menambahkan, Kopdes diminta segera menyiapkan proposal pengajuan kredit, termasuk rincian unit bisnis yang akan dijalankan.

    “Tolong disebarluaskan agar teman-teman Kopdes yang sudah 80 ribu menanti begitu lama segera menyiapkan proposal sederhana untuk disampaikan ke perbankan terkait usaha yang akan dijalankan. Jadi modalnya sudah ada, aturannya sudah jelas,” tegasnya.

    Mantan Menteri Perdagangan itu juga mengingatkan, tidak semua dana Rp 200 triliun tersebut dialokasikan khusus untuk Kopdes Merah Putih, hanya sebagian saja. “Paling tidak untuk memenuhi permodalan 16.000 Kopdes Merah Putih yang sudah siap beroperasi,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Menkeu Purbaya Ungkap Prabowo Setuju Rp 200 T Diguyur ke Bank” di sini:

    (ada/rrd)

  • Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mempercepat penyaluran pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Permintaan ini seiring dengan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang sudah disalurkan ke bank-bank BUMN.

    Percepatan ini dinilai penting karena sejak Kopdes Merah Putih diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, pembiayaan menjadi salah satu kendala utama keberlangsungan bisnis koperasi tersebut.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam konferensi pers usai rapat bersama sejumlah menteri, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamen KKP Didit Herdiawan, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, hingga Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

    “Pak Dony dan Menteri Keuangan, kami meminta percepatan penyalurannya. Pinjaman ini sudah lama ditunggu. Sudah 3-4 bulan sejak Kopdes diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden. Jangan sampai dana ini mengendap terlalu lama, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Ia menekankan bahwa permodalan dalam bentuk kredit ini sangat dibutuhkan karena unit bisnis Kopdes Merah Putih berkaitan dengan kebutuhan produksi pangan nasional.

    “Saya kira harus segera. Usaha mereka sangat dibutuhkan masyarakat, mulai dari gas melon, sembako, minyak goreng, gula, beras, hingga pupuk karena sebentar lagi masuk masa tanam,” jelasnya.

    Zulhas juga meminta Kopdes segera menyiapkan proposal pengajuan kredit yang memuat rencana bisnis.

    “Tolong disebarluaskan, agar teman-teman Kopdes-yang sudah 80 ribu menanti begitu lama-segera menyiapkan proposal sederhana untuk disampaikan ke perbankan. Modalnya sudah ada, aturannya juga sudah jelas,” terangnya.

    Mantan Menteri Perdagangan itu menegaskan, tidak semua dana Rp 200 triliun yang digulirkan ke bank BUMN khusus untuk Kopdes, hanya sebagian saja. Dana itu diprioritaskan untuk 16.000 Kopdes Merah Putih yang sudah siap beroperasi.

    “Iya, sebagian saja, paling tidak untuk 16.000 yang sudah siap. Dana Rp 200 triliun ini sesuai keperluan, tidak dibatasi jumlahnya. Koperasi yang siap, langsung bisa jalan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa-kurang dari sepekan menjabat-menarik dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia sebesar Rp 200 triliun untuk ditempatkan di bank umum.

    Adapun lima bank BUMN yang menerima penempatan dana tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

    Tonton juga video “Zulhas Pamer Capaian Pemerintah di Sektor Pangan: Surplus Beras 2,5 Juta Ton” di sini:

    (ada/rrd)

  • Ini 25 Pati Polri dengan Pangkat Komjen

    Ini 25 Pati Polri dengan Pangkat Komjen

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menaikkan dua pangkat perwira tinggi atau Pati Polri menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) Polri.

    Dua Komjen itu yakni Komjen Pol Karyoto yang menjabat sebagai Kabaharkam Polri dan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN.

    Peningkatan pangkat itu sekaligus menambah daftar jenderal bintang tiga di lingkungan kepolisian. Tercatat, setidaknya ada 25 pati polri berpangkat Komjen hingga saat ini.

    Ini daftar Pati Polri berpangkat Komjen dalam penugasan internal maupun eksternal: 

    Internal Polri 

    1. Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo.

    2. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Komjen Wahyu Widada.

    3. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam), Komjen Karyoto.

    4. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komjen Syahar Diantono.

    5. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam), Komjen Akhmad Wiyagus.

    6. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdiklat), Komjen Chryshnanda Dwilaksana.

    7. Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Imam Widodo.

    8. Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops), Kapolri, Komjen Mohammad Fadil Imran.

    9. Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat.

    Penugasan Eksternal 

    1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Komjen Mohammad Iqbal.

    2. Inspektur Jenderal Kementerian UMKM, Komjen Raden Prabowo Argo Yuwono.

    3. Sekretaris Utama Lemhannas, Komjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak

    4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Tomsi Tohir Balaw

    5. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto

    6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho

    7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Komjen Nico Afinta

    8. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Komjen Makhruzi Rahman

    9. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Komjen Reynhard Saut Poltak Silitonga

    10. Inspektur Jenderal Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Komjen I Ketut Suardana

    11. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag), Komjen Putu Jayan Danu Putra

    12. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Albertus Rachmad Wibowo

    13. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas), Komjen Yan Sultra Indrajaya.

    14. Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH), Komjen Winarto.

    15. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, Komjen Tornagogo Sihombing.

    16. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Komjen Djoko Poerwanto.

    Isu Pergantian Kapolri

    Adapun, belakangan isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mencuat ke publik pasca aksi demonstrasi yang berujung ricuh di beberapa titik di Indonesia.

    Isu itu beredar lantaran informasi terkait surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kapolri telah beredar di publik. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh pejabat di lingkungan Istana Presiden.

    Dalam hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai isu tersebut.

    “Berkenaan dengan Surpres, pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi, belum ada Surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Sabtu (13/9/2025).

    Dia juga mengemukakan bahwa informasi tersebut telah selaras dengan pernyataan pimpinan DPR yang sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada surpres yang masuk terkait pergantian Kapolri.

    Pimpinan DPR itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad misalnya. Dia menyatakan bahwa pimpinan DPR RI belum menerima surat apapun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

    “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” katanya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

  • Kemendag Bicara Kemungkinan Member Gold’s Gym Dapat Refund Imbas Klub Tutup

    Kemendag Bicara Kemungkinan Member Gold’s Gym Dapat Refund Imbas Klub Tutup

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang mengatakan bahwa ada kemungkinan member Gold’s Gym mendapatkan refund atau uang kembali. Ini setelah PT Fit and Health Indonesia (Gold’s Gym) menutup gerai secara mendadak.

    “Kami kan fungsinya mediasi, kalau mereka (Gold’s Gym) tidak bisa menyelesaikan dari mediasi yang kami fasilitasi, konsumen kan secara undang-undang bisa melanjutkan ke pengadilan umum (untuk refund),” kata Moga saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Sebagai informasi, Kemendag telah memanggil PT Fit and Health Indonesia (Gold’s Gym) pada Kamis (11/9). Ini sebagai upaya tindak lanjut dari aduan para anggota yang dirugikan.

    Menurut Moga, sengkarut penutupan gerai Gold’s Gym Indonesia besar kemungkinan akan ditemukan solusi terbaik antara perusahaan dan member. Ini karena pihak kuasa hukum Gold’s Gym mau bekerja sama dengan pemerintah.

    “Sangat kooperatif (kuasa hukum Gold’s Gym),” tegasnya.

    Konsumen Belum Mendapatkan Kompensasi

    Sejak operasional klub berhenti beberapa waktu lalu, Moga mengatakan bahwa para anggota pusat kebugaran tersebut masih belum mendapatkan kompensasi.

    “Konsumen belum mendapatkan kompensasi apa pun akibat penghentian kegiatan dimaksud, padahal mereka sudah membayar biaya keanggotaan. Langkah ini (pemanggilan) diambil sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi konsumen Indonesia,” tegas Moga dalam keterangannya, dikutip dari detikFinance, Senin (15/9/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum PT Fit and Health Indonesia, Ghifar Hilmi mengatakan bahwa saat ini pihaknya mendapatkan aduan dari vendor terkait penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

    “Apabila PKPU disetujui hakim, maka para anggota Gold’s Gym dan pihak lain yang memiliki piutang terhadap PT Fit and Health Indonesia dapat mendaftarkan kerugian yang dialami disertai bukti pendukung yang valid guna mendapatkan penggantian. Proses pengembalian dana konsumen akan dimulai setelah ada putusan hakim terkait PKPU tersebut,” kata Hilmi.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • Kapan iPhone 17 Dijual di Indonesia?

    Kapan iPhone 17 Dijual di Indonesia?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapan iPhone 17 dijual di Indonesia? simak penjelasan pemerintah di bawah ini.

    Apple telah secara resmi merilis iPhone 17 series di pasar global pada 9 September 2025 kemarin.

    Setelah diresmikan secara global, kini pencinta produk iPhone tinggal menunggu waktu iPhone 17 series akan tiba di Indonesia.

    Kapan iPhone 17 dijual di Indonesia?

    Dilansir dari Antaranews, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan produk terbaru Apple, iPhone 17 bisa mulai dipasarkan di Indonesia pada awal Oktober 2025.

    Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin, Heru Kustanto ditemui di Jakarta, Kamis, menyatakan hal itu karena pihak Apple sebelumnya sudah mengajukan berkas untuk memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) iPhone 17, dan menyatakan sertifikat tersebut akan terbit pada Kamis malam ini.

    Setelah mendapatkan sertifikat TKDN dari Kemenperin, Heru menjelaskan pihak Apple mesti mengantongi izin edar dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Perizinan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan.

    “Paling cepat tiga minggu,” ucapnya, seperti dilansir dari Antaranews.

    “Awal Oktober barangnya udah ada di Indonesia,” katanya lagi.

    Harga iPhone 17 Series

    Saat ini, iPhone 17 masih dijual secara global alias belum masuk ke Indonesia. 

    iPhone 17 256GB: 799 dollar AS atau Rp13 jutaan

    iPhone 17 512GB: 999 dollar AS atau Rp 16,4 juta

    iPhone 17 Air 256GB: 999 dollar AS atau Rp16,4 juta

    iPhone 17 Air 512GB: 1.199 dollar AS atau Rp19,7 juta

    iPhone 17 Air 1 TB: 1.399 dollar AS atau Rp23 juta

    iPhone 17 Pro 256GB: 1.099 dollar AS atau Rp18 jutaan

    iPhone 17 Pro 512GB: 1.299 dollar AS atau Rp21,3 juta

    iPhone 17 Pro 1 TB: 1.499 dollar AS atau Rp24,6 juta

    iPhone 17 Pro Max 256GB: 1.199 dollar AS atau Rp19,7 juta

    iPhone 17 Pro Max 512GB: 1.399 dollar AS atau Rp23 jutaan

    iPhone 17 Pro Max 1TB: 1.599 dollar AS atau Rp26,3 juta

    iPhone 17 Pro Max 2TB: 1.999 dollar AS atau Rp32,8 juta

  • Harga Tembaga Indonesia Naik Imbas Permintaan Global – Page 3

    Harga Tembaga Indonesia Naik Imbas Permintaan Global – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga Patokan Ekspor (HPE) rata-rata komoditas konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) untuk periode kedua September 2025 ditetapkan sebesar USD 4.745,52 per Wet Metric Ton (WMT). 

    Angka ini meningkat 2,29% dibandingkan periode pertama September 2025 yang tercatat USD 4.639,10 per WMT. Penetapan harga patokan ekspor tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1899 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025 tentang Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar, dan berlaku pada 15-30 September 2025.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan kenaikan HPE konsentrat tembaga sejalan dengan meningkatnya harga tembaga sebesar 1,13%. 

    “Kenaikan tersebut didorong tingginya permintaan global, terutama dari industri energi terbarukan seperti panel surya, kendaraan listrik, dan manufaktur perangkat elektronik,” ungkap Tommy dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (14/9/2025).

    Terbatasnya pasokan akibat gangguan produksi di sejumlah tambang besar dunia serta fluktuasi nilai tukar turut memperkuat harga komoditas logam.

    Logam ikutan seperti emas (Au) dan perak (Ag) juga mencatat kenaikan harga, masing-masing 3,12% dan 3,96%. Kenaikan ini dipicu tingginya minat investor terhadap logam mulia sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global.