Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Heboh Minyak Babi di Food Tray MBG, RMI-NU: Tak Halal Meski Dibersihkan

    Heboh Minyak Babi di Food Tray MBG, RMI-NU: Tak Halal Meski Dibersihkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta menyatakan food tray (nampan makanan) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)  yang mengandung minyak babi tetap tidak memenuhi standar halal, meski telah melalui proses sterilisasi pada tahap pencetakan.

    Ketua RMI-NU DKI Jakarta Rakhmad Zailani Kiki menilai bahwa standar halal tidak hanya ditentukan dari kandungan akhir produk, melainkan juga dari seluruh proses produksi, termasuk tahap pencetakan suatu produk.

    “Dalam proses kehalalan kita, SOP-nya kan proses halal itu yang juga menentukan bukan pada hasilnya, hasilnya memang negatif, prosesnya menggunakan barang-barang najis, barang haram, seperti alkohol, minyak babi, itu juga jadi perhatian dan itu menjadi tidak halal,” kata Rakhmad di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Dia menjelaskan, meski food tray yang menggunakan minyak babi sebagai pelumas cetakan pada tahap produksi awal telah dibersihkan dan disterilkan itu dianggap tidak halal.

    “Kalau tercampur dengan atau diproses menggunakan barang-barang yang haram seperti najis, alkohol, babi, itu sudah dikategorikan tidak halal walau output-nya, hasilnya memang tidak ditemukan [alkohol dan babi], sudah bersih dari benda-benda haram itu standar halal kita,” terangnya.

    Rakhmad menyampaikan bahwa terdapat dua klasifikasi utama yang diwajibkan memiliki sertifikat halal, yaitu barang pangan dan barang gunaan. Adapun, food tray yang digunakan untuk makanan masuk ke dalam kategori barang gunaan.

    “Tetap [tidak halal], karena proses itu kan itu di Undang-Undang kita [tentang Jaminan Produk Halal] diatur tentang proses untuk barang gunaan walaupun itu nanti kewajibannya setahun lagi, wajib halal itu barang gunaan. Jadi ada yang barang pangan, ada yang barang gunaan untuk halal ini, Undang-Undang kita itu nah ini kategori food tray di barang gunaan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa komponen food tray merupakan nikel, sehingga tidak ada kandungan minyak pada food tray tersebut.

    “Food tray itu menggunakan isu minyak [babi], itu bukan pada food tray-nya karena komponen food tray itu logam salah satunya nikel jadi tidak ada minyak di dalam food tray-nya,” kata Dadan di kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Selanjutnya, minyak akan baru digunakan pada saat proses stamping atau pencetakan food tray MBG. Setelah itu, minyak dibersihkan dan direndam hingga steril.

    “Minyak itu digunakan pada saat stamping atau pencetakan yang digunakan pada alatnya supaya tidak panas dan mudah. Kemudian setelah dicetak minyak itu, kemudian akan dibersihkan, direndam, dibersihkan sehingga steril begitu [food tray MBG],” terangnya.

    Adapun, BGN telah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar seluruh importir mengantongi sertifikat halal terkait food tray.

    “Untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Halal [BPJPH] agar food tray yang diimpor sudah di stampel halal seperti itu,” tandasnya.

  • NU Klaim Food Tray MBG Tidak Halal walau Sudah Steril dari Minyak Babi

    NU Klaim Food Tray MBG Tidak Halal walau Sudah Steril dari Minyak Babi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Polemik penggunaan minyak babi dalam proses produksi food tray program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan. Meski pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan material food tray tidak mengandung minyak babi dan sudah melalui proses pencucian hingga steril, kalangan ulama menyatakan hal itu tetap tidak bisa ditoleransi.

    Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta, Rakhmad Zailani Kiki menegaskan, standar halal bukan hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses produksinya.

    “Ya, kalau dalam proses kehalalan kita, SOP-nya kan proses halal itu bukan hanya pada hasilnya. Hasilnya memang negatif, tapi prosesnya menggunakan barang-barang najis, barang haram seperti alkohol, minyak babi, itu juga jadi perhatian dan itu menjadi tidak halal,” kata Rakhmad saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Rakhmad menjelaskan, dalam ketentuan halal yang diatur Undang-Undang Jaminan Produk Halal, kehalalan tidak hanya ditentukan dari hasil akhir produk, melainkan juga dari proses produksinya. Jika dalam proses tersebut menggunakan bahan yang haram atau najis, seperti alkohol maupun minyak babi, maka produk tetap dinyatakan tidak halal. Bahkan, sekalipun pada output akhirnya tidak ditemukan lagi kandungan zat haram karena sudah dibersihkan, standar halal tetap menilai produk tersebut tidak memenuhi syarat.

    Ia menegaskan, ketentuan wajib halal tidak bisa ditoleransi, meskipun residu minyak babi sudah tidak ada pada produk akhir. “Tetap (tidak bisa ditoleransi), karena di undang-undang kita diatur tentang proses untuk barang gunaan,” sambungnya.

    Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan isu yang ramai bukan terkait bahan food tray itu sendiri, melainkan pada penggunaan minyak saat proses pencetakan.

    “Nah (persoalan food tray mengandung minyak babi) itu bukan pada food tray-nya, karena komponen food tray itu logam, salah satunya nikel. Jadi tidak ada minyak di dalam food tray-nya,” jelas Dadan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    “Minyak itu digunakan pada saat stamping-stamping atau percetakan yang digunakan pada alatnya supaya tidak panas dan (lebih) mudah. Nah kemudian setelah dicetak, minyak itu kemudian akan dibersihkan, direndam, dibersihkan sehingga steril begitu,” tambahnya.

    Dadan menilai polemik muncul karena jenis minyak yang dipakai dalam proses produksi. Meski begitu, ia memastikan baki makanan impor wajib memiliki label halal, sambil mendorong produksi berbasis industri dalam negeri.

    “Nah isunya adalah menggunakan minyak (babi). Untuk di dalam negeri rata-rata menggunakan minyak nabati, artinya dari tumbuhan. Dan kita akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri. Nah untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan BPJPH agar food tray yang diimpor sudah distempel halal seperti itu,” ucap Dadan.

    Adapun dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ditegaskan bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku mulai 18 Oktober 2024 dan mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, serta barang gunaan. Pelaksanaan sertifikasi halal berada di bawah otoritas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    UU JPH juga mengatur bahwa kehalalan yang ditentukan bukan hanya dari hasil akhir, tetapi juga pada proses produksinya. Artinya, penggunaan bahan haram seperti minyak babi, alkohol, maupun zat najis lain dalam proses produksi, meski sudah hilang pada produk akhir, tetap menjadikan produk tersebut tidak halal.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IEU-CEPA Diteken 23 September, Airlangga: 80% Produk RI Bebas Tarif ke Eropa

    IEU-CEPA Diteken 23 September, Airlangga: 80% Produk RI Bebas Tarif ke Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia akan segera menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Uni Eropa alias Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA).

    Airlangga menuturkan, pemerintah akan menandatangani perjanjian IEU—CEPA pada pekan depan, yakni 23 September 2025.

    “Dan juga kita bersyukur, Insya Allah nanti tanggal 23 bulan ini [September] kita akan menandatangani EU—CEPA full agreement,” kata Airlangga dalam acara kumparan Green Initiative Conference 2025 di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Dia menjelaskan, dengan adanya perjanjian IEU—CEPA, maka 80% produk Indonesia akan bebas tarif ke Uni Eropa. Begitu pula dengan produk Uni Eropa yang masuk ke Tanah Air.

    “Dan dengan ditandatangannya di tanggal 23 nanti, maka EU-CEPA itu artinya 80% produk Indonesia ke Eropa tarifnya 0 [%], dan sebaliknya,” ujarnya.

    Adapun, Airlangga membidik perjanjian IEU—CEPA bisa mengerek nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa hingga 2,5 kali. Apalagi, nilai perdagangan perdagangan kedua negara masih berada di level US$30 miliar.

    “Kalau sekarang sekitar US$30 miliar [Indonesia dengan Uni Eropa], mungkin kita berharap ini bisa naik menjadi US$60 miliar di dalam 5 tahun,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan perjanjian IEU—CEPA selesai usai 1 dekade atau 10 tahun lamanya perjanjian ini tak kunjung rampung.

    “Negosiasi bebas tarif indoensia Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA sudah kita selesaikan, setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai,” kata Prabowo dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara RI menyebut perjanjian IEU—CEPA rampung di tengah adanya tantangan global. “Kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini, justru di saat ada tantangan ada cobaan yang lebih besar lagi,” ujarnya.

    Kerek Ekspor

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memperkirakan ekspor Indonesia ke Eropa akan melambung jika perjanjian IEU—CEPA berlaku.

    Sebagai gambaran, sebelum perjanjian IEU—CEPA ini berlaku, surplus perdagangan dari Uni Eropa mencapai US$3,79 miliar pada semester I/2025.

    “Nanti harapan kita akan semakin meningkat karena ini pertanda yang baik bahwa sebelum diberlakukan IEU—CEPA pun ekspor kita terus mengalami peningkatan,” ujar Budi dalam konferensi pers Kinerja Ekspor Semester I/2025 di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).

  • Uni Eropa dan India Nyaris Rampungkan Perjanjian Perdagangan Bebas

    Uni Eropa dan India Nyaris Rampungkan Perjanjian Perdagangan Bebas

    Brussels –

    India dan Uni Eropa (UE) semakin dekat dalam merampungkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) sebelum akhir tahun.

    Negosiasi berlangsung di tengah tekanan dari tarif AS yang mempengaruhi dinamika geopolitik. Hal ini mendorong UE dan India untuk memperkuat aliansi perdagangan yang lebih stabil.

    “Kami sedang memaksimalkan upaya untuk menyelesaikan negosiasi sebelum akhir tahun,” kata Komisaris Perdagangan Eropa, Maros Sefcovic, yang berkunjung ke India pekan lalu.

    Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, juga optimistis: “India dan UE saling melengkapi dan menawarkan peluang besar bagi kedua pihak.”

    Setelah pembicaraan konstruktif dengan Goyal, Komisaris Pertanian dan Pangan, Christophe Hansen, menekankan komitmen untuk memastikan “FTA UE-India yang seimbang, memberi manfaat bagi masyarakat, petani, dan bisnis di kedua sisi,” dengan menyoroti peran sentral sektor pertanian dalam negosiasi.

    Meski perundingan bergerak ke arah penyelesaian, pakar UE dari Universitas Jawaharlal Nehru, Gulshan Sachdeva, tetap berhati-hati.

    “Pernyataan kedua pihak memang menunjukkan optimisme, tapi kesepakatan perdagangan India-UE belum selesai sampai benar-benar rampung,” katanya kepada DW.

    Negosiasi FTA antara India dan UE dimulai kembali pada 2022, hampir satu dekade setelah upaya awal dihentikan pada 2013. Dalam dua tahun terakhir, sudah ada 13 putaran pembicaraan, dan putaran ke-14 dijadwalkan berlangsung di Brussels pada 6–10 Oktober.

    Hubungan strategis antara India dan Uni Eropa?

    Bagi India, merampungkan FTA berarti ekspor utama bisa masuk tanpa tarif, mengurangi ketergantungan pada pasar AS yang fluktuatif, dan memperkuat posisinya sebagai mitra Asia utama bagi Eropa.

    Bagi UE, kesepakatan ini membantu diversifikasi rantai pasokan, mengamankan perdagangan pertanian dan teknologi, serta memperkuat pengaruh geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

    Para pakar menyoroti pentingnya waktu negosiasi, terutama karena India terdampak proteksionisme AS dan membutuhkan jalur ekspor baru yang lebih stabil.

    AS memberlakukan tarif 50 persen pada barang-barang India, termasuk penalti 25 persen atas pembelian minyak Rusia.

    Tarif ini diperkirakan mempengaruhi sekitar setengah dari total ekspor tahunan India ke AS yang bernilai hampir $87 miliar (sekitar 1.429 triliun Rupiah).

    “Dalam fase ini, geopolitik global dan Asia yang berubah, ditambah penggunaan tarif oleh administrasi Trump, mendorong kedua pihak untuk kompromi demi menuntaskan kesepakatan,” kata Sachdeva.

    Mantan diplomat India, Anil Wadhwa, menambahkan bahwa tarif Trump menciptakan ketidakpastian dan merusak kepercayaan dalam kemitraan India-AS, sehingga dibutuhkan waktu lama untuk memulihkan kondisi.

    “Industri padat karya India juga perlu saluran ekspor jangka panjang dan diversifikasi untuk menjaga lapangan kerja. Selain itu, hubungan perdagangan India-UE memberi banyak keuntungan, termasuk aliran investasi dan manufaktur,” ujar Wadhwa.

    Ia menekankan bahwa UE juga ingin masuk pasar India karena prediktabilitas, ukuran ekonomi, kesamaan demokrasi, supremasi hukum, serta kesamaan pandangan soal tata kelola data dan kecerdasan buatan.

    Urgensi untuk menyelesaikan kesepakatan

    Ummu Salma Bava, ketua dan Jean Monnet Chair di Centre for European Studies, Universitas Jawaharlal Nehru, menekankan urgensi FTA. Kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Februari lalu menunjukkan bahwa sudah waktunya membawa kemitraan India-UE “ke level berikutnya” demi keamanan, kemakmuran, dan “tantangan global bersama.”

    Kunjungan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul bulan ini juga menambah momentum negosiasi. Delegasi Komite Politik dan Keamanan UE (PSC) juga berada di India pekan lalu untuk membahas isu kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanan menjelang KTT India-UE 2026.

    “Eropa telah, dan akan tetap menjadi mitra kunci dalam modernisasi ambisius India melalui perdagangan, investasi, dan teknologi,” kata Sachdeva.

    “Di saat yang sama, ekonomi India yang besar dan berkembang, dengan sektor-sektor yang kompetitif secara global, sangat menarik bagi Eropa,” tambahnya.

    Menurut Komisi Eropa, UE kini menjadi mitra dagang kedua terbesar India, dengan perdagangan barang senilai €120 miliar (sekitar 2.335 triliun Rupiah) tahun lalu, setara 11,5 persen dari total perdagangan India.

    Titik sulit negosiasi bagi India dan Uni Eropa

    Negosiasi tetap terasa menantang karena kedua pihak dikenal saling “tawar-menawar dengan keras.” UE menginginkan pengurangan tarif pada kendaraan, anggur, minuman keras, dan produk susu, sementara India fokus pada akses pasar untuk tekstil, farmasi, baja, dan produk minyak bumi.

    Salah satu titik rumit adalah Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon UE (CBAM), yang mewajibkan importir membayar emisi karbon dari produksi barang seperti baja, pupuk, aluminium, dan listrik.

    “Menyelesaikan akses pasar, tarif pertanian, dan CBAM penting untuk meningkatkan volume perdagangan, melindungi industri India, dan memastikan tujuan iklim UE tidak memberatkan eksportir India secara tidak adil,” kata Wadhwa.

    Bava memprediksi terobosan di sektor otomotif, dengan produsen mobil Eropa mendapat akses lebih besar ke pasar India, serta perusahaan India mendapat lebih banyak akses ke pasar Eropa untuk suku cadang.

    Mantan duta besar India untuk Prancis, Mohan Kumar, menambahkan bahwa UE dan India berupaya mengurangi risiko geopolitik dari tarif Trump dan pendekatan transaksional kebijakan luar negeri AS.

    Trump bahkan meminta UE mengenakan tarif 100 persen pada India dan Cina sebagai tekanan untuk membuat Rusia menghentikan perang di Ukraina.

    “Ada konvergensi strategis antara India dan UE untuk menuntaskan FTA sebelum akhir tahun ini,” kata Kumar.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Tonton juga Video: RI-Uni Eropa Akhirnya Sepakati Perjanjian Dagang IEU-CEPA

    (nvc/nvc)

  • Bukan Kader Murni dan Tersandera Isu Lama, Agus Suparmanto Dinilai Berat Jadi Ketum PPP Nasional 17 September 2025

    Bukan Kader Murni dan Tersandera Isu Lama, Agus Suparmanto Dinilai Berat Jadi Ketum PPP Nasional 17 September 2025

    Bukan Kader Murni dan Tersandera Isu Lama, Agus Suparmanto Dinilai Berat Jadi Ketum PPP
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Jelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta pada 27-29 September 2025, sejumlah nama kandidat ketua umum (ketum) mulai bermunculan, di antaranya Muhamad Mardiono, Amran Sulaiman, hingga Agus Suparmanto.
    Sejumlah kalangan menilai, konsolidasi internal akan menjadi kunci bagi PPP untuk kembali bangkit pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
    Dalam konsolidasi itu, sejumlah kader PPP mendeklarasikan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) RI (2019-2020), Agus Suparmanto, sebagai kandidat Ketua Umum PPP di Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Agus dinilai sebagai figur eksternal yang memiliki potensi memimpin PPP. Selain pengalamannya di kabinet, ia juga dianggap memiliki kekuatan finansial yang mapan.
    Namun, menurut pengamat politik Citra Institute, Efriza, Agus memiliki sejumlah hambatan untuk maju sebagai calon ketum.
    Salah satunya, Agus merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sehingga tidak memiliki ikatan emosional dengan kader PPP yang akan menjadi pemilik hak suara pada Muktamar X.
    Efriza mengatakan, PPP secara kultural cukup kuat, sehingga agak janggal bila calon ketum berasal dari partai lain.
    “Risikonya, nilai perjuangan partai ini tidak akan terasa. Terlebih, belakangan mayoritas dukungan dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC) PPP justru mengalir kepada Mardiono,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/9/2025).
    Tak hanya itu, menurut Efriza, sejumlah kasus yang diduga melibatkan Agus juga berpotensi menjadi beban dalam pencalonannya.
    “Tentu ini tidak mudah bagi Agus Suparmanto. Kasus-kasus impor, baik pakaian bekas, gula, maupun bawang putih, yang masih melekat dalam ingatan publik akan membuatnya semakin berat maju sebagai calon ketum PPP,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah ramainya isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang belum berhenti karena dua kursi menteri belum diisi oleh pejabat definitf, dua orang kepercayaan Prabowo ini bertemu.
    Dua kursi menteri yang belum terisi itu adalah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).
    Adapun dua orang kepercayaan Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mereka berjumpa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Dasco tampak menyambut Sjafrie di Gedung Nusantara II dan menemaninya berjalan menuju ruang pimpinan DPR RI. Kemarin, Sjafrie datang Senayan untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
    “Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Itu makna dari saya bertemu Pak Dasco,” ujar Sjafrie pada awak media.
    Berdasarkan unggahan video di akun Instagram Dasco @sufmi_dasco, keduanya sempat berbincang empat mata sebelum akhirnya menuju ke ruang Komisi I DPR. Tawa merekah pada wajah dua orang dekat Prabowo itu.
    Dalam masa penting dan genting, Sjafrie dan Dasco memang sering tampil di muka umum. Misalnya, Dasco menjadi figur yang muncul saat bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pertama kali mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya.
    Selain itu, Dasco juga ikut rapat penyelesaian konflik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
    Kemudian, dari Dasco pula kita mengetahui Prabowo memberikan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Sementara, Sjafrie tampil ke muka publik setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan 25-31 Agustus 2025 terjadi. Kala itu, Sjafrie memastikan bahwa TNI dan Polri solid untuk memastikan keamanan nasional.
    Bahkan, saat ini Sjafrie juga ditunjuk Prabowo untuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sementara atau ad interim setelah Budi Gunawan bersama empat menteri lain dicopot pada Senin (8/9/2025).
    Menilik sepak terjang Dasco dan Sjafrie, keduanya memang memiliki kedekatan dengan Prabowo sejak lama.
    Dasco merupakan loyalis Prabowo yang juga terlibat langsung dalam pembentukan Partai Gerindra di tahun 2008. Ia juga sudah mengenal Prabowo sejak medio ’90-an.
    Selain itu, perjalanan politik Dasco juga tak lepas dari kedekatannya dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena keduanya pernah menjadi rekan bisnis.

    Founder lembaga riset KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan, Dasco memang dikenal sebagai pembawa pesan Prabowo.
    “Kelihatannya yang bisa menterjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis di sekitarnya, ya ada Sugiono, ada Sudaryono, ya salah satunya Dasco,” ujar Hensat dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , 25 Agustus 2025.
    Selain itu, Hensat menganggap, Dasco bisa diterima semua elite politik karena selalu tegak lurus dengan Prabowo. Artinya, langkah yang diambilnya selalu atas persetujuan dan perintah Prabowo.
    Jika melihat ke belakang, Dasco pun sempat mendapatkan pujian dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai
    rising star
    dalam politik Tanah Air.
    Tak hanya itu, ia juga mengunggah momen pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan dua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani setelah amnesti pada Hasto diberikan.
    “Dasco itu secara politik diterima oleh semua pihak, karena dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman, karena dia tak punya pretensi apa-apa,” tutur Hensat.
    “Dalam politik itu di saat seseorang dianggap bukan ancaman, dia bisa bebas masuk ke mana-mana,” sambung dia.
    Sementara itu, Sjafrie adalah teman satu angkatan Prabowo, keduanya sama-sama lulus dari Akabri di tahun 1974.
    Tak hanya itu, Sjafrie juga pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto yang merupakan mantan mertua Prabowo, dalam setiap lawatan ke luar negeri.
    Penasihat Senior Lab 45 Andi Widjajanto memandang, Prabowo memang sangat memercayai Sjafrie. Baginya, Sjafrie adalah orang yang paling dipercaya Prabowo ketimbang siapa pun.
    Hal itu tampak dari munculnya Sjafrie menyampaikan konferensi pers di Istana pada 31 Agustus 2025.
    “Presiden Prabowo jauh-jauh lebih dalam memahami operasional
    skill
    dan tempo seorang Sjafrie daripada siapa pun di republik ini. Karena mereka sudah bersama lama banget,” ucap Andi dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (13/9/2025).
    Andi yang juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) di periode pertama Presiden ke 7 RI Joko Widodo itu melihat, pada masa kritis, seorang presiden memang lebih baik menunjuk orang yang paling dipercaya untuk tampil di depan masyarakat.
    “Jadi pada saat
    critical time
    terjadi, memang sebaiknya tidak mencari, tidak membentuk tim baru.
    Critical time
    terjadi saat pemimpin harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan cepat, tuntas, dan membutuhkan orang yang sudah betul-betul dipercaya, dipahami, itu ada di diri Pak Sjafrie,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prediksi Harga iPhone 17 di Indonesia, Siapkan Uang Segini

    Prediksi Harga iPhone 17 di Indonesia, Siapkan Uang Segini

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut adalah prediksi harga iPhone 17 di Indonesia.

    Apple telah secara resmi merilis iPhone 17 series di pasar global pada 9 September 2025 kemarin.

    Setelah diresmikan secara global, kini pencinta produk iPhone tinggal menunggu waktu iPhone 17 series akan tiba di Indonesia.

    Dilansir dari Antaranews, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan produk terbaru Apple, iPhone 17 bisa mulai dipasarkan di Indonesia pada awal Oktober 2025.

    Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin, Heru Kustanto ditemui di Jakarta, Kamis, menyatakan hal itu karena pihak Apple sebelumnya sudah mengajukan berkas untuk memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) iPhone 17, dan menyatakan sertifikat tersebut akan terbit pada Kamis malam ini.

    Setelah mendapatkan sertifikat TKDN dari Kemenperin, Heru menjelaskan pihak Apple mesti mengantongi izin edar dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Perizinan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan.

    “Paling cepat tiga minggu,” ucapnya, seperti dilansir dari Antaranews.

    “Awal Oktober barangnya udah ada di Indonesia,” katanya lagi.

    Harga iPhone 17 Series

    Saat ini, iPhone 17 masih dijual secara global alias belum masuk ke Indonesia. Harga di bawah ini adalah harga global.

    Akan tetapi, harga iPhone 17 series di Indonesia diprediksi tak akan jauh beda dari harga di bawah ini.

    iPhone 17 256GB: 799 dollar AS atau Rp13 jutaan

    iPhone 17 512GB: 999 dollar AS atau Rp 16,4 juta

    iPhone 17 Air 256GB: 999 dollar AS atau Rp16,4 juta

    iPhone 17 Air 512GB: 1.199 dollar AS atau Rp19,7 juta

    iPhone 17 Air 1 TB: 1.399 dollar AS atau Rp23 juta

    iPhone 17 Pro 256GB: 1.099 dollar AS atau Rp18 jutaan

    iPhone 17 Pro 512GB: 1.299 dollar AS atau Rp21,3 juta

    iPhone 17 Pro 1 TB: 1.499 dollar AS atau Rp24,6 juta

    iPhone 17 Pro Max 256GB: 1.199 dollar AS atau Rp19,7 juta

    iPhone 17 Pro Max 512GB: 1.399 dollar AS atau Rp23 jutaan

    iPhone 17 Pro Max 1TB: 1.599 dollar AS atau Rp26,3 juta

    iPhone 17 Pro Max 2TB: 1.999 dollar AS atau Rp32,8 juta

  • Menilik Aturan Impor BBM yang Bakal Diubah Satu Pintu Lewat Pertamina

    Menilik Aturan Impor BBM yang Bakal Diubah Satu Pintu Lewat Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk menerapkan skema impor BBM satu pintu lewat PT Pertamina (Persero), menyusul kelangkaan stok di sejumlah SPBU swasta. 

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman sebelumnya mengimbau agar pelaku usaha SPBU swasta, khususnya Shell dan BP, yang kehabisan stok membeli BBM dari kilang Pertamina.

    Namun, jika stok di Pertamina tak mencukupi untuk memenuhi permintaan SPBU swasta, pihaknya membuka opsi tambahan impor untuk perusahaan pelat merah itu. Laode menuturkan, Pertamina masih memiliki kuota impor yang belum terealisasi pada tahun ini.

    “Kan gini, ada tambahannya [permintaan] dari SPBU swasta. Kami tugaskan Pertamina [impor] satu pintu. Kami minta data [kebutuhan BBM SPBU swasta]-nya. Begitu dapat data, kami kasih tahu Pertaminanya. Kata Pertamina, ‘Oh ternyata perlu tambahan nih Pak’, kami harus impor tambahan berarti ini,” jelas Laode di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025) lalu.

    Belakangan, wacana itu juga kembali dipertebal oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. Dia memastikan, rencana penambahan impor BBM untuk mengatasi kelangkaan BBM di SPBU swasta tetap satu pintu melalui Pertamina.

    “Kita posisinya sudah jelas. Dirjen Migas sudah statement [impor lewat Pertamina],” kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Dia pun menegaskan, langkah impor BBM satu pintu melalui Pertamina telah sesuai dengan regulasi yang ada. Ini khususnya terkait pengadaan bahan bakar minyak.

    Sementara itu, Praktisi Migas Hadi Ismoyo mengatakan, alur izin impor BBM Indonesia mengikuti regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Bahan Bakar Lain.

    Berdasarkan beleid di atas badan usaha yang mempunyai kelengkapan administrasi, dapat mengajukan izin impor.

    Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, badan usaha membuat kertas kerja meliputi estimasi volume dan waktu pengiriman untuk izin satu tahun kepada Kementerian ESDM.

    “Jika semua perlengkapan terpenuhi sesuai regulasi, Kementerian ESDM akan mengeluarkan rekomendasi impor,” kata Hadi kepada Bisnis, Selasa (16/9/2025).

    Selanjutnya, badan usaha membawa surat rekomendasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan persetujuan impor (PI).

    Ketentuan impor BBM untuk badan usaha hilir juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Bahan Bakar Lain.

    Dalam beleid itu, minyak bumi dan gas bisa diimpor oleh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir migas. Impor juga bisa dilakukan oleh pengguna langsung.

    Badan usaha hilir migas itu diperbolehkan melakukan impor setelah mendapat PI dari menteri perdagangan. Selanjutnya, menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PI migas kepada direktur jenderal.

    Adapun, PI migas merupakan dokumen pelengkap pabean di bidang impor. Untuk mendapatkan PI migas, badan usaha dan pengguna langsung mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal.

    Permohonan untuk mendapatkan PI migas disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli nomor induk berusaha (NIB). Badan usaha juga perlu melampirkan laporan realisasi impor migas berdasarkan PI sebelumnya.

    Selain itu, badan usaha juga perlu melampirkan rekomendasi impor migas dari direktur jenderal migas atas nama menteri ESDM.

    Sementara itu, rekomendasi impor itu diterbitkan oleh pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ESDM.

    Berikutnya, setelah syarat terpenuhi, direktur jenderal bakal menerbitkan PI paling lama 3 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

    Kapan Impor Satu Pintu Lewat Pertamina Berlaku?

    Sementara itu, jika impor dilakukan satu pintu lewat Pertamina, maka SPBU swasta tak bisa mengimpor secara langsung. Wacana ini pun masih dibahas oleh Kementerian ESDM. Oleh karena itu, skema impor satu pintu ini masih belum ditetapkan secara resmi.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan kebutuhan volume BBM per badan usaha.

    Namun, berdasarkan data sementara yang telah diterima, kebutuhan impor BBM tambahan dari SPBU swasta dan Pertamina mencapai 1,4 juta kiloliter.

    “Jadi kita antara SPBU swasta dengan Pertamina, ini kan kita konsolidasikan berapa kebutuhan impor, jadi untuk kebutuhan yang disampaikan data sementara 1,4 juta kiloliter,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/9/2025).

    Tak hanya itu, angka impor tersebut juga termasuk dalam rangka pemenuhan komitmen trade balance atau neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).  

    “Jadi ya karena itu nanti proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya,” ujarnya.