Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • ICA-CEPA diteken di Ottawa, disaksikan Presiden Prabowo dan PM Carney

    ICA-CEPA diteken di Ottawa, disaksikan Presiden Prabowo dan PM Carney

    “Saya sangat senang berada di sini untuk penandatanganan CEPA dan saya pikir ini akan menjadi momen bersejarah. Ini akan terbukti sebagai tonggak yang signifikan (untuk hubungan Indonesia dan Kanada, red.),”

    Jakarta (ANTARA) – Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Kanada (ICA-CEPA) ditandatangani oleh perwakilan dua negara di West Block, Parliament Hill, Ottawa, Kanada, Rabu (24/9) waktu setempat, disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney.

    ICA-CEPA, yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Indonesia Budi Purwanto dan Menteri Perdagangan Kanada Maninder Sidhu, merupakan satu dari beberapa dokumen kerja sama yang diteken oleh Indonesia dan Kanada dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo di Ottawa.

    “Saya sangat senang berada di sini untuk penandatanganan CEPA dan saya pikir ini akan menjadi momen bersejarah. Ini akan terbukti sebagai tonggak yang signifikan (untuk hubungan Indonesia dan Kanada, red.),” kata Presiden Prabowo di West Block, Parliament Hill, Ottawa, Rabu, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden yang dikonfirmasi, Kamis.

    Sekretariat Presiden, dalam siaran resmi yang sama, menjelaskan ICA-CEPA merupakan tonggak penting hubungan ekonomi Indonesia dan Kanada. ICA-CEPA pun memberikan kepastian hukum, sekaligus memperluas akses pasar bagi kedua negara.

    Dalam perjanjian itu, Kanada berkomitmen menghapus 90,5 persen tarif impor terhadap produk asal Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8 persen pos tarif.

    PM Carney, selepas penandatanganan itu, menyebut ICA-CEPA sebagai game changer. “Dengan perjanjian ini, 95 persen ekspor kita ke Indonesia akan lebih kompetitif di pasar mereka. Presiden Prabowo dan Kanada membuka peluang ekonomi yang sangat besar untuk para pekerja kami, dan kehidupan yang lebih sejahtera untuk dua bangsa kami,” kata PM Carney.

    Implementasi ICA-CEPA pun diproyeksikan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga mencapai 11,8 miliar dolar AS pada tahun 2030, dengan tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12 persen serta peningkatan investasi sebesar 0,38 persen. Tidak hanya itu, perjanjian ICA-CEPA juga menjamin transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta memperkuat kerja sama di bidang pemberdayaan UMKM, lokapasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan.

    Dalam seremoni yang sama, Presiden Prabowo dan PM Carney juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Nota kesepakatan itu melengkapi memorandum saling pengertian yang ditandatangani oleh dua negara pada Agustus 2025 lalu, dan memperluas ruang kerja sama pertahanan kedua negara.

    Dalam nota kesepahaman itu, Kanada juga menyatakan komitmennya mengirim pasukan untuk ikut latihan gabungan bersama Super Garuda Shield (SGS), kemudian melaksanakan dialog mengenai pertahanan secara berkala, dan memperkuat industri militer dua negara dalam jangka panjang.

    “Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pertahanan, kami menghargai ini. Kami menghargai hubungan kami dengan Kanada. Kami ingin mengirim lebih banyak anak muda kami untuk belajar di sini, dilatih di sini, dan bekerja sama dalam bidang pertahanan di masa depan,” kata Presiden Prabowo.

    Dokumen lainnya yang turut ditandatangani ialah MoU bidang perdagangan dan investasi antara KADIN Indonesia dan Business Council of Canada (BCC).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiba di Ottawa, Prabowo siap tandatangani Indonesia-Kanada CEPA

    Tiba di Ottawa, Prabowo siap tandatangani Indonesia-Kanada CEPA

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Ottawa Macdonald-Cartier, Ottawa, Kanada, pada Rabu siang waktu setempat, untuk segera menandatangani kemitraan Indonesia-Kanada CEPA, usai menyelesaikan kunjungan kerja di Amerika Serikat.

    Momen kedatangan ini menjadi awal dari agenda kunjungan resmi Presiden Prabowo di Kanada yang akan mempererat hubungan kerja sama strategis antara Indonesia dan Kanada.

    Setibanya di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu dan Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia Jess Dutton.

    Hadir pula menyambut kedatangan Presiden yakni Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada Muhsin Syihab, bersama Atase Pertahanan KBRI Ottawa Marsma TNI Edwardus Wisoko Aribowo.

    Dari bandara, Presiden bersama rombongan terbatas langsung menuju hotel tempatnya singgah selama berada di Ottawa.

    Pada kunjungan resmi kali ini, Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan sejumlah agenda penting, termasuk pertemuan bilateral dengan Gubernur Jenderal Kanada, Mary Simon di Rideau Hall.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga diagendakan melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney di West Block, Parliament Hall.

    Pertemuan kedua pemimpin ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama Indonesia dan Kanada di berbagai bidang strategis.

    Salah satu agenda utama dalam kunjungan resmi ini adalah penandatanganan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) oleh kedua negara.

    Perjanjian ini menjadi perjanjian perdagangan bebas (FTA) pertama Indonesia dengan mitra dagang dari kawasan Amerika Utara.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo lepas landas dari Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada pukul 12.20 waktu setempat (WS).

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan ke Ottawa yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI dan Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Disaksikan Prabowo dan PM Carney

    RI dan Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Disaksikan Prabowo dan PM Carney

    Jakarta –

    Indonesia dan Kanada resmi menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau ICA-CEPA. Presiden Prabowo Subianto dan PM Kanada Mark Joseph Carney menyaksikan peristiwa bernilai strategis tersebut.

    Penandatanganan dilakukan di West Block Parliament Hill, Ottawa, Rabu (24/9/2025) sore waktu setempat. Kegiatan diawali dengan pertemuan tete-a-tete Prabowo dan Carney.

    Selanjutnya puncak pertemuan, yakni penandatanganan ICA-CEPA yang dilakukan Mendag RI Budi Santoso dan Mendag Kanada Maninder Sidhu. Penandatanganan disaksikan Presiden Prabowo dan PM Carney.

    ICA CEPA ini merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, yang akan semakin meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dan Kanada.

    “Perjanjian ini sangat penting untuk kami. Sangat strategis secara ekonomi dan secara politik,” ujar Prabowo.

    ICA-CEPA menjadi batu loncatan penting hubungan ekonomi Indonesia-Kanada, karena memberikan kepastian hukum dan akses pasar yang lebih luas. Dengan perjanjian ini, Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impornya terhadap barang dari Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi terhadap 85,8% pos tarif.

    “Kami sangat senang di sini menandatangani ICA-CEPA. Saya kira ini menjadi momen bersejarah dan jadi batu loncatan,” ucap Prabowo.

    ICA-CEPA juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi dunia usaha, termasuk transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta komitmen pada pemberdayaan UMKM, lokapasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan.

    Presiden Prabowo sebelumnya diterima secara hormat oleh Gubernur Jenderal Kanada, Mary May Simon di Rideau Hall.

    Prabowo diterima Mary Simon di Rideau Hall, Ottawa, pada Rabu (24/9), pukul 16.11 waktu setempat. Prabowo diterima dalam ruangan yang berisi sejumlah lukisan dan tampak sepasang wayang dengan kain Bali.

    Prabowo didampingi oleh Seskab Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Roeslani, dan Dubes RI untuk Kananda Muhsin Syihab.

    “Selamat datang di Kanada,” ujar Simon kepada Prabowo.

    “Terima kasih,” balas Prabowo sambil berjabat tangan.

    (rfs/fca)

  • Video: Impor Singkong Naik 822%-Purbaya Paksa Tunggakan Pajak Dilunasi

    Video: Impor Singkong Naik 822%-Purbaya Paksa Tunggakan Pajak Dilunasi

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan 200 penunggak pajak yang sudah diputus hukum bersalah, akan membayar utangnya senilai Rp 60 triliun pada tahun ini. Purbaya menegaskan, para penunggak pajak itu dipaksa untuk melunasi kewajiban dalam pekan ini.

    Pemerintah resmi membatasi impor singkong, tapioka, dan etanol lewat dua permendag baru yang diteken Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 19 September 2025.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan perubahan ketentuan skema co-payment 10% pada asuransi kesehatan menjadi skema risk sharing 5% ke Komisi XI DPR RI.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 24/09/2025) berikut ini.

  • Airlangga Pastikan Isu Tarif-Akses Pasar Sudah Tuntas di IEU-CEPA

    Airlangga Pastikan Isu Tarif-Akses Pasar Sudah Tuntas di IEU-CEPA

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič, di Bali pada Selasa (23/9/2025).

    Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas perkembangan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

    Penyelesaian Perundingan IEU-CEPA merupakan tindak lanjut dari kesepakatan politik antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden Komisi Eropa pada Juli 2025 lalu. Sebelumnya, Airlangga dan Maroš juga telah melakukan beberapa kali pertemuan guna mempercepat proses negosiasi.

    Pada kesempatan ini, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perundingan IEU-CEPA termasuk para Chief Negotiators dan duta besar dari kedua belah pihak.

    “Isu-isu utama terkait akses pasar, tarif, jasa investasi, dan fasilitasi perdagangan telah tercakup dalam perundingan. Saya berharap agar proses ratifikasi dan implementasi dapat segera diselesaikan agar manfaatnya bisa dirasakan bersama,” tegas Airlangga. Maroš dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan apresiasi atas peran penting Airlangga dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Disampaikan pula bahwa sejumlah komoditas utama kedua pihak akan memperoleh manfaat besar, termasuk minyak kelapa sawit, produk tekstil, dan alas kaki dari Indonesia.

    “Saya dapat sampaikan bahwa pebisnis Eropa menyambut baik perkembangan pesat yang telah dicapai dan menyatakan minat kuat mereka untuk berinvestasi di Indonesia,” jelas Maroš.

    Kedua menteri juga berdiskusi mengenai pentingnya early harvest sebelum ratifikasi penuh dengan dukungan para duta besar untuk memfasilitasi dialog reguler serta meningkatkan kegiatan business-to-business (B2B). Dalam hal ini, Menko Airlangga menyoroti pentingnya peran UMKM dalam implementasi IEU-CEPA.

    “UMKM harus dapat merasakan perbedaan nyata sebelum dan sesudah perjanjian ini berlaku,” ungkap Airlangga.

    Selama ini regulasi pasar Eropa masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM Indonesia untuk mengembangkan produknya di sana, khususnya di sektor pertanian seperti kakao dan produk lainnya.

    Selain itu, Airlangga menekankan pentingnya mendorong wirausaha muda agar dapat memanfaatkan peluang dari IEU-CEPA, termasuk di bidang digitalisasi. Airlangga menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang mengembangkan kerja sama e-logistics, e-government, dan e-payment. Berkaca dari perkembangan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di ASEAN, termasuk juga perihal penggunaan QR payment Indonesia ingin memperkuat konektivitas digital antara ASEAN dan Uni Eropa.

    “UMKM juga penting bagi Uni Eropa karena 99 persen perusahaan di Uni Eropa adalah UMKM. ASEAN-EU memiliki potensi besar dalam kerja sama digital, termasuk peningkatan perjanjian perdagangan bebas yang harus menyesuaikan dengan perkembangan transaksi elektronik dan kepabeanan digital,” tambah Komisioner Maroš.

    Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa proses keanggotaan Indonesia dalam OECD membutuhkan dukungan dari negara-negara Uni Eropa, mengingat mayoritas negara anggota OECD berasal dari kawasan Eropa. Menanggapi proses aksesi Indonesia dalam OECD, Uni Eropa menegaskan kembali dukungan penuhnya. Lebih lanjut, disampaikan bahwa Uni Eropa dapat menyediakan keahlian dan pendekatan dari Team Europe untuk mendukung proses Indonesia menuju OECD.

    Duta Besar RI Brussel Andri Hadi menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan dan visi Menko Airlangga serta Komisioner Maroš, yang dinilai berperan penting dalam percepatan penyelesaian IEU-CEPA.

    “IEU-CEPA dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Uni Eropa menuju strategic partnership, sebagaimana dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden von der Leyen di Brussel yang lalu,” ungkap Dubes Andri.

    Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk RI Denis Chaibi menegaskan bahwa Uni Eropa kini tengah menggunakan pendekatan Team Europe, termasuk dalam implementasi IEU-CEPA. Dubes Denis juga menyebutkan adanya kebijakan visa cascade bagi warga Indonesia, keberadaan Desk BKPM untuk Uni Eropa, serta sejumlah proyek dalam kerangka Global Gateway yang merupakan langkah positif dalam menyongsong ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA ke depan.

    Usai pertemuan tersebut, kedua menteri melaksanakan penandatanganan dan pengumuman bersama mengenai Penyelesaian Substansial Perundingan IEU-CEPA serta menghadiri Indonesia-EU Business Outlook.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya yakni Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Evita Manthovani, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional/Ketua Perunding Indonesia untuk IEU-CEPA Johni Martha, Duta Besar Uni Eropa untuk RI Denis Chaibi, serta sejumlah pejabat senior Indonesia dan Uni Eropa.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 5,5 Juta Lot Transaksi PBK Tercatat, KBI Dorong Literasi dan Perlindungan Masyarakat – Page 3

    5,5 Juta Lot Transaksi PBK Tercatat, KBI Dorong Literasi dan Perlindungan Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) berpartisipasi aktif dalam Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 2025, agenda rutin Kementerian Perdagangan melalui Bappebti dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo). Acara ini resmi dibuka di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Depok, Kamis (18/9).

    Kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen regulator, asosiasi, dan pelaku industri untuk memperkuat literasi masyarakat mengenai peluang sekaligus risiko transaksi di industri PBK. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, membuka acara secara virtual. Ia menekankan pentingnya literasi PBK sebagai bekal generasi muda menghadapi dinamika perdagangan global.

    Mengusung tema “Generasi Emas Cakap PBK: Pahami Risiko dan Peluang”, Bulan Literasi PBK 2025 hadir sebagai sarana edukasi untuk memperluas pemahaman, membangun kepercayaan publik, serta menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan.

    Turut hadir Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya, jajaran pejabat eselon II Bappebti, Direktur Utama PT KBI, Budi Susanto, serta jajaran direksi KBI. Lebih dari 350 peserta mengikuti acara ini, mulai dari Self Regulated Organization (SRO), pelaku usaha, asosiasi industri, hingga civitas akademika.

    Tirta berharap kegiatan ini benar-benar meningkatkan literasi publik. “Melalui kegiatan ini, literasi masyarakat diharapkan makin meningkat sehingga mampu memahami peluang sekaligus risiko PBK,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).

     

  • Jokowi Ditunjuk Jadi Penasihat Bloomberg New Economy, Apa Tugasnya?

    Jokowi Ditunjuk Jadi Penasihat Bloomberg New Economy, Apa Tugasnya?

    Jakarta –

    Bloomberg New Economy membentuk Dewan Penasihat Global. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk menjadi salah satu anggota dewan penasihat.

    Dewan Penasihat Global ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia dan Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi.

    Lantas, apa tugas Jokowi sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy?

    Bloomberg New Economy sendiri didirikan tahun 2018, merupakan komunitas global yang terdiri dari para CEO multinasional, pejabat publik, inovator, dan pemodal.

    Bloomberg New Economy telah mendorong kolaborasi global dan memobilisasi modal untuk kepentingan publik melalui program-programnya lewat pertemuan yang diadakan di Singapura, Beijing, Panama City, Dublin, Marrakesh, dan Sao Paulo.

    Dilihat detikcom dari situs Bloomberg, Dewan Penasihat baru dibentuk pada April 2025 untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan pengalaman yang dimiliki, baik pengalaman di pemerintahan hingga bisnis, mereka diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan.

    “Kami membentuk Dewan Penasihat Global baru pada April 2025 untuk membantu menghadapi tantangan kompleks yang dihadirkan dunia saat ini. Kelompok penasihat ini menghadirkan pengalaman di tingkat tertinggi dalam bidang bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral, dan masukan mereka akan menjadi kunci dalam mengarahkan upaya kami,” tulis Bloomberg di situsnya, Rabu (24/9/2025).

    Bloomberg New Economy lahir untuk merespons perubahan besar dalam peta ekonomi dunia. Arah kekuatan global bergeser, dari Barat ke Timur, dari Utara ke Selatan. Faktor demografi, globalisasi, dan digitalisasi jadi penggerak utamanya.

    Bloomberg New Economy lahir pada 2018 untuk merespons perubahan besar dalam peta ekonomi dunia. Arah kekuatan global bergerak dari Barat ke Timur dan dari Utara ke Selatan, didorong oleh demografi, globalisasi, dan digitalisasi.

    Negara-negara berkembang kini menyumbang porsi pertumbuhan yang lebih besar, sementara kesenjangan pembangunan perlahan bisa mengecil berkat pendidikan, teknologi, perdagangan, dan investasi yang terus meningkat.

    “Perubahan ini menghadirkan banyak harapan, tapi juga tantangan yang rumit. Karena itu, kami mencoba mencari jawabannya dengan mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha dari berbagai belahan dunia,” tulis Bloomberg.

    Komunitas ini kini berisi lebih dari 1.500 tokoh termasuk kepala negara, menteri, pimpinan organisasi internasional, CEO, pendiri bisnis, investor, inovator, sampai aktivis.

    “Misi kami sederhana: menghadapi tantangan terbesar bagi kemakmuran global dan membuka dialog untuk menemukan solusinya,” jelas Bloomberg.

    Berikut jajaran Dewan Penasihat:

    – Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia
    – Marc Rowan, Co-Founder & CEO Apollo Global Management
    – Gita Gopinath, Wakil Direktur Pelaksana Pertama Dana Moneter Internasional
    – Ravi Menon, Duta Besar Singapura untuk Aksi Iklim
    – Suresh Prabhu, mantan Menteri Perdagangan dan Industri India
    – Noubar Afeyan, Co-Founder Moderna dan CEO Flagship Pioneering
    – Charles Phillips, Co-Founder & Managing Partner Recognize
    – Kai-Fu Lee, CEO 01.AI dan Chairman Sinovation Ventures
    – Jorge Paulo Lemann, Chairman Lemann Foundation
    – Dawn Fitzpatrick, CEO & CIO Soros Fund Management
    – Strive Masiyiwa, Chairman & Founder Econet
    – David Vélez, Co-Founder & CEO Nubank
    – Josephine Wapakabulo, Founder & Managing Director TIG Africa
    – Steven Rattner, Chairman & CEO, Willett Advisors LLC
    – Jing Qian, Co-Founder Pusat Analisis China, Institut Kebijakan Masyarakat Asia

    Tonton juga video “Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Guntur PDIP: Demi Putranya” di sini:

    (acd/acd)

  • Daftar 22 Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy 2025, Ada Jokowi

    Daftar 22 Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy 2025, Ada Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) resmi tercatat sebagai salah satu anggota Bloomberg New Economy Advisory Board yang diumumkan pada April 2025.

    Dikutip dari laman resmi Bloomberg New Economy, dewan penasihat global ini dibentuk untuk menghadapi tantangan kompleks dunia saat ini, dengan menghimpun tokoh-tokoh yang berpengalaman di bidang pemerintahan, bisnis, hingga organisasi multilateral 

    Dewan ini dipimpin oleh Michael R. Bloomberg, pendiri Bloomberg LP sekaligus mantan Wali Kota New York. Beberapa nama besar yang duduk bersama Jokowi di forum tersebut seperti Mario Draghi (mantan Perdana Menteri Italia dan Presiden Bank Sentral Eropa) dan Gan Kim Yong (Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan & Industri Singapura). 

    Bahkan, termasuk nama Gina Raimondo (mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat), Noubar Afeyan (Co-Founder Moderna) serta Gita Gopinath (ekonom Harvard University). 

    Masuknya Jokowi ke dalam jajaran penasihat global ini dianggap sebagai bentuk pengakuan internasional atas kiprahnya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran, transformasi digital, serta memainkan peran aktif dalam isu iklim dan transisi energi.

    Bloomberg menyebutkan, masukan dari tokoh-tokoh seperti Jokowi akan menjadi penting dalam menyusun rekomendasi strategis menghadapi tantangan global, mulai dari perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, hingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Berikut daftar lengkap Bloomberg New Economy Advisory Board 2025:

    Michael R. Bloomberg – Founder Bloomberg LP & Bloomberg Philanthropies, mantan Wali Kota New York (Chair)
    Mario Draghi – Mantan Perdana Menteri Italia; Mantan Presiden Bank Sentral Eropa (Co-Chair)
    Gan Kim Yong – Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan & Industri, Singapura (Co-Chair)
    Gina Raimondo – Mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (Co-Chair)
    Noubar Afeyan – Co-Founder Moderna; CEO Flagship Pioneering
    Dawn Fitzpatrick – CEO & CIO Soros Fund Management
    Gita Gopinath – Profesor Ekonomi Harvard University
    Merit Janow – Chair of the Board Mastercard; Dean Emerita Columbia University SIPA
    Kai-Fu Lee – CEO 01.AI; Chairman Sinovation Ventures
    Jorge Paulo Lemann – Chairman Lemann Foundation
    Strive Masiyiwa – Chairman & Founder Econet
    Ravi Menon – Ambassador for Climate Action, Pemerintah Singapura
    Takeshi Niinami – Mantan Chairman & CEO Suntory Holdings
    Eyal Ofer – Chairman Ofer Global
    Charles Phillips – Managing Partner & Co-Founder Recognize
    Suresh Prabhu – Mantan Menteri Perdagangan & Industri India
    Jing Qian – Co-Founder Center for China Analysis, Asia Society Policy Institute
    Steven Rattner – Chairman & CEO Willett Advisors LLC
    Marc Rowan – Co-Founder & CEO Apollo Global Management
    David Vélez – Co-Founder & CEO Nubank
    Josephine Wapakabulo – Founder & Managing Director TIG Africa
    Joko Widodo – Mantan Presiden Republik Indonesia

  • Kemendag: Indonesia siapkan langkah strategis hadapi implementasi EUDR

    Kemendag: Indonesia siapkan langkah strategis hadapi implementasi EUDR

    Kemendag juga mendorong agar sistem nasional tersebut diakui Uni Eropa sebagai instrumen kepatuhan dalam kerangka EUDR,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau Undang-Undang Anti Deforestasi yang mulai diberlakukan pada akhir tahun.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan Kemendag berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji dampak EUDR terhadap komoditas ekspor utama.

    “Kemendag terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji dampak EUDR terhadap komoditas ekspor utama Indonesia, sebagai dasar untuk mengusulkan penyesuaian baik melalui dialog bilateral dalam kerangka IEU-CEPA maupun pada forum WTO,” ujar Djatmiko dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Langkah lainnya adalah Indonesia terus memastikan bahwa setiap regulasi perdagangan tidak menimbulkan beban berlebihan dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, serta pembangunan berkelanjutan.

    Untuk memastikan rantai pasok komoditas utama sesuai persyaratan bebas deforestasi dan memiliki geolokasi, kata Djatmiko, Kemendag bersama kementerian/lembaga terkait dan pelaku usaha akan mengupayakan penguatan sistem traceability.

    Selain itu, pemerintah juga melakukan sertifikasi berkelanjutan untuk komoditas utama seperti minyak sawit, karet, kopi, kakao, dan kayu, menguatkan standar nasional, serta skema sertifikasi yang diakui internasional.

    “Kemendag juga mendorong agar sistem nasional tersebut diakui Uni Eropa sebagai instrumen kepatuhan dalam kerangka EUDR,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Djatmiko menyampaikan Kementerian Perdagangan juga mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menghadapi implementasi EUDR mendatang.

    Beberapa di antaranya adalah melalui program UMKM Bisa Ekspor, yang merupakan program Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) serta melalui peran aktif Atase Perdagangan (Atdag) dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dalam sosialisasi regulasi, termasuk penjajakan pasar non-tradisional guna memperluas akses ekspor.

    “Kemendag juga bekerjasama dengan kementerian/lembaga yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam melakukan Pengembangan National Dashboard, sistem data terintegrasi untuk memastikan transparansi dan ketertelusuran dalam rantai pasok komoditas,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag: Indonesia tegas tolak dampak diskriminatif EUDR

    Kemendag: Indonesia tegas tolak dampak diskriminatif EUDR

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Pemerintah Indonesia secara konsisten terus menyuarakan isu terkait kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau UU Anti Deforestasi dalam berbagai forum internasional.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan Indonesia akan selalu menekankan bahwa EUDR berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan dan memberikan dampak bagi negara berkembang.

    “Dalam berbagai pertemuan WTO (World Trade Organization), RI menekankan EUDR berpotensi menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap negara berkembang, khususnya petani kecil dan UMKM, serta menciptakan hambatan perdagangan yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi WTO,” ujar Djatmiko dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) juga menggalang 17 Like-Minded Countries atau 17 negara dengan pandangan sama untuk menyampaikan kritik serta imbauan kepada Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan EUDR.

    Adapun ke-17 negara tersebut terdiri dari Indonesia, Argentina, Brazil, Bolivia, Kolombia, Republik Dominika, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Ivory Coast, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Paraguay, Peru dan Thailand.

    Menurut Djatmiko, hingga saat ini terdapat ketidakjelasan terkait dengan implementasi EUDR, khususnya pada definisi deforestasi, degradasi hutan, klasifikasi risiko negara, serta petunjuk teknis.

    “Indonesia mendorong agar penanggulangan deforestasi ditempuh melalui pendekatan multilateral yang inklusif dengan mengakui sistem nasional sebagai instrumen kepatuhan kredibel, bukan melalui langkah unilateral yang mengabaikan perbedaan regulasi dan kapasitas produsen,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.