Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Trade Expo Indonesia Siap Digelar, Kontrak Dagang RI Bakal Melonjak

    Trade Expo Indonesia Siap Digelar, Kontrak Dagang RI Bakal Melonjak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia bersiap menggelar Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 ke-40 pada 15-19 Oktober 2025 dengan mengusung tema “Discover Indonesia’s Excellence: Trade Beyond Boundaries”. Ajang ini akan menjadi tempat bertemu para eksportir dan importir untuk dapat bertransaksi hingga menarik investasi.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebutkan TEI 2025 digelar untuk menunjukkan potensi kekayaan alam Indonesia dan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan produk-produk ekspor untuk masuk ke pasar global.

    Adapun gelaran TEI 2025 ditargetkan sebanyak 1.500 exhibitor dan 30 ribu pengunjung, termasuk internasional dari 100 negara. Sedangkan untuk nilai transaksi, TEI 2025 menargetkan sebesar Rp 16,5 miliar.

    “Jadi target atau capaian tahun kemarin menunjukkan bahwa Trade Expo Indonesia menjadi tempat bertemunya para penjual pembeli, para eksportir, dan importir dan terjadi transaksi yang luar biasa,” ungkap dia dalam Profit CNBC Indonesia, Jumat (26/9/2025).

    Budi menambahkan TEI 2025 tak hanya untuk meningkatkan ekspor, tetapi menarik investasi, terutama investasi yang berorientasi ekspor. Untuk itu, pemerintah memastikan ajang TEI 2025 memiliki dampak berkelanjutan kepada ekspor nasional.

    “Yang terdaftar ini mulai difasilitasi oleh teman-teman di perwakilan dengan cara business matching. Jadi mulai Januari, kita itu kan sudah tahu itu yang sering ikut langganan trade expo siapa,” jelas dia.

    Dengan ini, lanjut Budi, para pelaku usaha, terutama UMKM, dapat melakukan kontrak dagang sebagaimana pada gelaran di tahun sebelumnya. Bahkan kontrak dagang tersebut diharapkan berlanjut hingga tahun-tahun mendatang.

    “Untuk memastikan juga kita melakukan monitoring. Jadi setelah selesai kan bayar kita itu tahu. Setelah selesai kontrak dagang perwakilan kita tahu siapa buyer-nya,” jelas Budi.

    Lebih lanjut, Budi berbagai produk yang dihadirkan di TEI 2025 dan menarik para importir, antara lain industri pengolahan, makanan, minuman, dan produk industri kreatif, termasuk produk-produk UMKM.

    TEI 2025 memberikan pendampingan bagi UMKM dalam menyediakan desain produk yang menarik calon pembeli internasional.

    “Produk-produk baru dengan desain tertentu ini biasanya sangat menarik buyer. Ini pengalaman tahun lalu justru tempat-tempat yang sebenarnya hanya desain-desain yang khas Indonesia, itu ternyata sangat menarik bagi buyer untuk kemudian di-pull up untuk memproduksi lebih banyak,” jelas Budi.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ahli Sebut Abolisi Tom Lembong Tak Sesuai Teori Hukum, Harusnya Semua Terdakwa Ikut Ditiadakan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    Ahli Sebut Abolisi Tom Lembong Tak Sesuai Teori Hukum, Harusnya Semua Terdakwa Ikut Ditiadakan Nasional 26 September 2025

    Ahli Sebut Abolisi Tom Lembong Tak Sesuai Teori Hukum, Harusnya Semua Terdakwa Ikut Ditiadakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ahli Hukum Pidana dari Universitas Riau, Erdianto, menilai pemberian abolisi terhadap eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong berbeda dengan teori hukum.
    Hal ini disampaikan Erdianto ketika dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
    “Jadi, secara teori hukum pidana, kalau pelaku utama unsur perbuatan melawan hukumnya sudah ditiadakan, dianggap tidak ada, maka (pelaku) turut serta juga kebawa (juga dianggap tidak ada)?” tanya Kuasa Hukum dari Direktur PT Angels Products, Tony Wijaya, Hotman Paris, dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    Erdianto mengatakan, berdasarkan teori hukum, pemberian abolisi akan menghapus proses dan akibat hukum yang ditimbulkannya.
    Hal ini berlaku bagi seluruh pelaku tindak pidana pada kasus yang diberikan abolisi.
    Namun, Erdianto menilai, abolisi yang diterima Tom berbeda dengan teori hukum pada umumnya.
    “Kalau secara umum, ya (turut serta ikut ditiadakan). Tapi, dalam kasus Tom Lembong beda,” jawab Erdianto.
    Ia menilai, isi surat Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto keliru dalam mengartikan konsep abolisi.
    Ia menegaskan, secara teori, abolisi menghapuskan perbuatan, bukan tindakan perorangan.
    “Secara teori, harusnya abolisi itu menghapus perbuatan. Tapi, dalam kasus Tom Lembong, yang dihapuskan itu adalah penuntutan terhadap Tom Lembong saja, terbatas pada Tom Lembong. Kelirunya di keputusan Presiden tentang abolisi,” kata Erdianto lagi.
    Ia menilai, jika presiden hendak memaafkan seorang pelaku tertentu, harusnya yang diberikan adalah amnesti, bukan abolisi.
    “Secara teori, kalau amnesti itu memaafkan pelaku. Kalau abolisi, itu sebetulnya menghapuskan perbuatan. Pada prinsipnya seperti itu,” katanya lagi.
    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keppres nomor 18 pada 1 Agustus 2025 lalu.
    “Yang pada pokoknya, isinya segala proses hukum dan akibat hukumnya untuk khusus Pak Tom Lembong ditiadakan. Isinya simpel seperti itu,” ujar Direktur Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung, Sutikno, saat ditemui di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (1/8/2025).
    Keppres ini hanya memuat nama satu orang, yaitu Tom Lembong.
    “Untuk satu orang. Jadi, kalau di Keppres nomor 18 tahun 2025 ini hanya untuk Pak Thomas Trikasih Lembong,” kata Sutikno lagi.
    Dalam kasus ini, sembilan terdakwa dari korporasi ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.
    Awalnya, Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjadi salah satu terdakwa dalam kasus ini.
    Setelah proses persidangan bergulir, Tom dijatuhkan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan pidana 4,5 tahun penjara.
    Namun, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom, dan Tom pun bebas pada 1 Agustus 2025.
    Abolisi yang diterima Tom ini menghapus proses hukum dan akibat hukum atas perbuatannya.
    Saat ini, diketahui ada 10 terdakwa lain yang juga diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.
    Satu terdakwa telah divonis bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
    Ia adalah Mantan Direktur PT PPI, Charles Sitorus, yang dihukum 4 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.
    Sementara itu, ada sembilan terdakwa dari pihak korporasi yang masih menjalani proses persidangan.
    Para terdakwa ini antara lain Direktur Utama (Dirut) PT Angels Products, Tony Wijaya NG; Direktur PT Makassar Tene, Then Surianto Eka Prasetyo; Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya, Hansen Setiawan; Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, Indra Suryaningrat; Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Eka Sapanca; dan Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, Wisnu Hendraningrat; kemudian Kuasa Direksi PT Duta Sugar International, Hendrogiarto A. Tiwow; Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Hans Falita Hutama; dan Direktur PT Kebun Tebu Mas, Ali Sandjaja Boedidarmo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Terapkan Tarif Impor 100% Obat Bermerek dan Paten Mulai 1 Oktober 2025 – Page 3

    Trump Terapkan Tarif Impor 100% Obat Bermerek dan Paten Mulai 1 Oktober 2025 – Page 3

    Langkah ini mengikuti penyelidikan pasal 232 terhadap produk farmasi, yang dimulai pemerintah AS pada April lalu. Investigasi tersebut memberi kewenangan kepada Menteri Perdagangan untuk menilai dampak impor terhadap keamanan nasional.

    Otoritas yang sama sebelumnya digunakan Trump untuk mengenakan tarif pada mobil dan aluminium.

    Bagi industri farmasi, keputusan ini menjadi pukulan besar. Sejumlah perusahaan memperingatkan bahwa tarif akan meningkatkan biaya, menghambat investasi di AS, dan berpotensi mengganggu rantai pasok obat yang pada akhirnya dapat membahayakan pasien.

    Meski demikian, tarif 100 persen masih lebih rendah dari rencana Trump sebelumnya. Dalam wawancara dengan CNBC bulan Agustus lalu, ia sempat menyebut kemungkinan tarif hingga 250 persen untuk produk farmasi.

    Trump mengatakan kebijakan dimulai dengan tarif kecil, lalu kemudian dalam maksimum 1 – 1,5 tahun, tarif akan naik ke 150 persen bahkan 250 persen.

    Kebijakan baru ini datang di tengah tekanan besar pada industri farmasi AS. Perusahaan tengah menghadapi proposal Trump terkait harga obat yang dinilai dapat memangkas keuntungan sekaligus mengurangi dana untuk riset dan pengembangan.

    Selain itu, ada pula perubahan besar di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) yang kini dipimpin Robert F. Kennedy Jr., tokoh yang dikenal skeptis terhadap vaksin.

  • Peredaran Barang-barang Ilegal Memusingkan Kementerian Perindustrian

    Peredaran Barang-barang Ilegal Memusingkan Kementerian Perindustrian

    TANGERANG – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui peredaran barang-barang impor membuat pihaknya pusing hingga saat ini.

    Hal itu disampaikan oleh Agus saat merespons pertanyaan dari salah satu mahasiswa yang menghadiri acara Halal Indo 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 25 September.

    Mulanya, seorang mahasiswa asal Universitas Pamulang bertanya terkait bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi pemalsuan sertifikat halal dan penyalahgunaan logo halal yang merugikan konsumen dan pelaku usaha.

    Menurut dia, selama beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali stand booth makanan, minuman ataupun lain sebagainya yang menyalahgunakan logo halal serta banyak menjual barang-barang ilegal.

    Lantas, Menperin Agus merespons hal tersebut. Agus tak menampik, peredaran barang-barang ilegal masih menjadi isu yang diperbincangkan hingga saat ini. Bahkan, kata dia, peredaran barang-barang ilegal itu cukup membuat pusing Kemenperin.

    “Isu mengenai peredaran barang-barang ilegal itu memang memusingkan bagi Kemenperin. Itu merupakan isu yang memang dihadapi oleh kami di Kemenperin. Produk-produk ilegal yang masuk ke pasar kami, baik itu diproduksi di dalam negeri apalagi produk-produk yang impor statusnya sama-sama ilegal yang itu menciderai, membuat sulit industri dalam negeri kami,” ujar Agus.

    Untuk itu, menurut Agus, pihaknya selalu memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga yang dimaksud, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag), Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan hingga pihak kepolisian.

    “Oleh sebab itu, perlu bagi kami untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain, sebut saja Bea Cukai, Kemendag, kepolisian dan lain sebagainya. Jadi, isu mengenai peredaran barang-barang ilegal itu memang yang memusingkan bagi Kemenperin,” pungkasnya.

  • Jelang Muktamar X, Dukungan terhadap Agus Suparmanto Semakin Menguat sebagai Caketum PPP

    Jelang Muktamar X, Dukungan terhadap Agus Suparmanto Semakin Menguat sebagai Caketum PPP

    FAJAR.CO.ID, SAMARINDA — Dukungan terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto sebagai caketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar X semakin menguat.

    Setelah beberapa DPW menyatakan dukungan, kini giliran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)PPP Kalimantan Timur menyatakan dukungan yang sama.

    Dukungan DPW PPP Kaltim itu juga diikuti seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Kaltim untuk mendukung Agus seabagai ketum partai.

    “Alhamdulillah, DPW PPP Kaltim bersama sepuluh DPC PPP se-Kaltim bulat sepakat mengusung bapak Agus Suparmanto untuk maju tampil memimpin PPP masa bakti 2025–2030,” ungkap Sekretaris DPW PPP Kaltim Leny Marlina kepada awak media dikutip Kamis (25/9).

    Leny menuturkan kesepakatan dukungan DPW dan DPC PPP se-Kaltim diungkapkan setelah mereka melaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II di Hotel Grand Jamrud, Kota Samarinda, Rabu (24/9).

    Dia menyebut, Agus dianggap sebagai figur yang tepat dan mampu mengembalikan kejayaan PPP, sehingga didukung DPW Kaltim.

    “DPW PPP Kaltim menganggap bahwa Agus Suparmanto itu sosok figur yang cakap untuk memimpin PPP ke depan, dengan misi utama mengembalikan PPP ke Senayan,” ujar dia.
    Leny juga merasa Agus punya kedekatan dengan ulama hingga pondok pesantren, sehingga wajar didukung sebagai Caketum PPP.

    “Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa figur AS (Agus Suparmanto, red) itu sosok yang dekat dengan ulama, pondok pesantren, dan relasi politik nasional. Tentu ini sangat cocok dengan background PPP sebagai partai yang berasas dan berbasis masyarakat Islam,” ujar dia.

  • Bos Pengusaha Beberkan Dampak ICA-CEPA ke Ekspor & Investasi RI

    Bos Pengusaha Beberkan Dampak ICA-CEPA ke Ekspor & Investasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha menilai penandatanganan Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) menjadi langkah strategis dan membuka babak baru bagi ekspor serta investasi Indonesia.

    Pengusaha memandang, perjanjian ICA—CEPA dapat membuka akses ke pasar Kanada yang selama ini kurang tergarap dan memiliki daya beli tinggi serta potensi besar bagi produk-produk unggulan nasional.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai, perjanjian ICA-CEPA sebagai momentum strategis untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi kedua negara.

    “Kami melihat dengan ICA—CEPA ini, Kanada dapat menjadi mitra dagang dan investasi strategis Indonesia untuk membantu percepatan diversifikasi ekspor dan perluasan sumber investasi asing di Indonesia,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).

    Menurut Shinta, perjanjian ICA—CEPA hadir pada saat yang tepat mengingat tekanan signifikan pada kinerja ekspor dan investasi Indonesia akibat dampak dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS). 

    “Ini [ICA—CEPA] khususnya penting ketika kinerja ekspor dan investasi Indonesia mengalami tekanan yang tinggi karena efek langsung atau tidak langsung dari kebijakan perdagangan AS,” ujarnya.

    Dari sisi potensi pasar, ujar Shinta, Kanada memiliki peluang ekonomi besar dengan populasi lebih dari 40 juta konsumen dengan daya beli rata-rata lebih dari US$53.000 per tahun. Populasi dan daya beli Kanada lebih tinggi dibandingkan negara-negara rekan dagang utama Indonesia, seperti Belanda dan Australia.

    “Bahkan sebetulnya potensi pasar Kanada tersebut lebih comparable dengan beberapa pasar-pasar ekspor yang lebih tradisional atau lebih dikenal bagi Indonesia seperti UK, Jerman, hingga Korea,” terangnya.

    Menurutnya, sejumlah produk Indonesia yang berpotensi diekspor ke Kanada terdiri dari tekstil, sepatu, ban kendaraan, furniture, produk perikanan, komponen kendaraan dan elektronik, hingga produk pangan dan perkebunan tropis seperti CPO, teh, kopi, dan buah-buahan tropis.

    Bahkan, Shinta menilai standar produk Kanada juga relatif sejalan dengan pasar AS dan Uni Eropa, sehingga pelaku usaha yang sudah mengekspor ke pasar tradisional tersebut dapat dengan relatif mudah memasuki pasar Kanada.

    “ICA—CEPA sangat strategis untuk menangkap potensi pasar Kanada,” imbuhnya.

    Berdasarkan laporan Economic Impact Assessment 2021, Indonesia berpotensi memperoleh peningkatan penerimaan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$1,4 miliar dan peningkatan ekspor ke Kanada sebesar US$1,1 miliar atau naik 47% dari baseline.

    Meski begitu, Shinta mengingatkan bahwa pasar Kanada masih relatif kurang dikenal oleh pelaku usaha nasional sehingga perlu adanya sosialisasi, fasilitasi, edukasi, dan dukungan pemerintah agar ekspor Indonesia ke Kanada dapat tumbuh signifikan dan menyeimbangkan defisit perdagangan bilateral yang ada.

    “Jadi kunci keberhasilan kita terletak pada seberapa gencar dan efektif pemerintah Indonesia dapat memperkenalkan dan memfasilitasi pelaku usaha atau eksportir nasional untuk penetrasi pasar Kanada melalui penggunaan ICA—CEPA,” ujarnya.

    Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melihat, perjanjian ICA—CEPA dapat membuka peluang besar bagi ekspor produk unggulan Indonesia seperti agrikultur, yakni kopi, teh, dan rempah-rempah.

    Selain itu, juga membuka peluang pada produk makanan dan minuman olahan, karet, tekstil dan garmen, produk kayu dan furnitur, serta produk organik dan aneka produk unggulan/khas berbagai daerah di Indonesia.

    “Harapan kami dengan adanya kesepakatan ICA—CEPA target ekspor produk Indonesia ke Kanada bisa meningkat hingga US$11,8 miliar atau sekitar Rp196,94 triliun pada 2030,” ujar Sarman kepada Bisnis.

    Untuk itu, lanjut dia, kementerian terkait bersama Kadin perlu melakukan penjajakan bisnis (business matching) dengan pengusaha Kanada agar terjalin komunikasi yang efektif dan saling mengenal kebutuhan pasar.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya mengatakan ICA—CEPA menandai babak baru hubungan ekonomi antara Indonesia dan Kanada. Menurut Budi, ICA—CEPA menandai kerja sama dagang komprehensif pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, dan yang pertama bagi Kanada dengan negara di Asia Tenggara.

    “Perjanjian ini [ICA—CEPA] membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing produk dan jasa Indonesia di Kanada,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Melalui ICA—CEPA, kata Budi, lebih dari 90% atau sekitar 6.573 pos tarif Indonesia mendapat preferensi di pasar Kanada. Dalam hal ini, sejumlah produk yang potensial dari Indonesia, mulai dari tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan, elektronik ringan dan elektronik otomotif, hingga sarang burung walet diprediksikan akan semakin kompetitif.

    Bukan hanya itu, sejumlah produk akan langsung menikmati tarif 0% saat perjanjian sudah berlaku (entry into force), seperti makanan olahan, hasil laut, produk kerajinan berbahan serat alam, peralatan rumah tangga, hingga granit dan marmer.

    Sementara itu, Indonesia membuka pasar sebesar 85,54% atau sekitar 9.764 pos tarif untuk produk prioritas Kanada, antara lain daging sapi beku, gandum, kentang, makanan hasil laut, dan makanan olahan.

    Budi menuturkan bahwa perjanjian ICA—CEPA harus dilihat lebih luas dari sekadar angka dan tarif. Perjanjian ini justru membuka peluang bagi pelaku usaha dan generasi muda Indonesia untuk menembus pasar Kanada.

    Di samping itu, investor dan perusahaan Kanada akan memiliki peluang untuk menemukan mitra strategis di Indonesia.

    “Tugas kita selanjutnya adalah memastikan perjanjian ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor di kedua negara. Indonesia terbuka untuk kemitraan,” tandasnya.

  • Ekonom Beberkan Keuntungan RI Usai ICA-CEPA Resmi Diteken

    Ekonom Beberkan Keuntungan RI Usai ICA-CEPA Resmi Diteken

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan Kanada atau Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) dapat membuka peluang perdagangan dan investasi lebih luas bagi kedua negara. Perjanjian ICA—CEPA resmi diteken pada Rabu (24/9/2025) di Ottawa, Kanada.

    Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai perjanjian ICA—CEPA sebagai kelanjutan positif dari strategi pemerintah dalam memperluas jaringan perdagangan dengan negara mitra.

    Adapun sehari sebelum ICA—CEPA diteken, pemerintah telah merampungkan perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU—CEPA) pada Selasa (23/9/2025). Diketahui, negosiasi antara Indonesia dengan Uni Eropa memakan waktu selama 10 tahun.

    “Kita perlu mengapresiasi prestasi ini, setelah FTA [Free Trade Agreement] dengan Peru, sekarang dengan Kanada, dan dalam waktu dekat dengan Uni Eropa. Dua jempol untuk Pak Prabowo Subianto yang telah memberi energi tambahan bagi diplomasi politik dan perdagangan kita,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).

    Menurutnya, perjanjian ICA—CEPA membawa potensi besar karena struktur produk ekspor antara Indonesia dan Kanada bersifat saling melengkapi dan tak bersaing secara langsung.

    Kendati demikian, Wijayanto mengingatkan bahwa potensi tersebut hanya bisa dioptimalkan jika Indonesia mampu meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

    “Tentunya ini merupakan peluang bagus. Produk kita dan Kanada tidak bersaing, justru komplementari sifatnya. Tetapi, apapun itu kendati pintu sudah terbuka, apakah kita akan mampu memanfaatkan kesempatan ini sangat tergantung dari daya saing produk kita,” terangnya.

    Terlebih, dia menyebut, perbaikan iklim investasi dan penguatan industri manufaktur nasional juga menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi pemerintah agar Indonesia tak hanya menjadi pasar, melainkan pemain utama dalam rantai nilai global.

    “Perbaikan iklim investasi dan daya saing industri merupakan PR mendesak kita,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ICA—CEPA menandai babak baru hubungan ekonomi antara Indonesia dan Kanada. Menurutnya, ICA—CEPA menandai kerja sama dagang komprehensif pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, dan yang pertama bagi Kanada dengan negara di Asia Tenggara.

    “Perjanjian ini [ICA—CEPA] membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing produk dan jasa Indonesia di Kanada,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Melalui ICA—CEPA, ujar Budi, lebih dari 90% atau sekitar 6.573 pos tarif Indonesia mendapat preferensi di pasar Kanada. Dalam hal ini, sejumlah produk yang potensial dari Indonesia, mulai dari tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan, elektronik ringan dan elektronik otomotif, hingga sarang burung walet diprediksikan akan semakin kompetitif.

    Tak hanya itu, sejumlah produk akan langsung menikmati tarif 0% saat perjanjian sudah berlaku (entry into force), seperti makanan olahan, hasil laut, produk kerajinan berbahan serat alam, peralatan rumah tangga, hingga granit dan marmer.

    Sementara itu, Indonesia membuka pasar sebesar 85,54% atau sekitar 9.764 pos tarif untuk produk prioritas Kanada, antara lain daging sapi beku, gandum, kentang, makanan hasil laut, dan makanan olahan.

    Budi menuturkan bahwa perjanjian ICA—CEPA harus dilihat lebih luas dari sekadar angka dan tarif. Perjanjian ini justru membuka peluang bagi pelaku usaha dan generasi muda Indonesia untuk menembus pasar Kanada.

    Di samping itu, investor dan perusahaan Kanada akan memiliki peluang untuk menemukan mitra strategis di Indonesia.

    “Tugas kita selanjutnya adalah memastikan perjanjian ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor di kedua negara. Indonesia terbuka untuk kemitraan,” ucapnya.

    Sepanjang Januari—Juli 2025, total perdagangan Indonesia dan Kanada mencapai US$2,72 miliar, naik sekitar 30% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$2,09 miliar.

    Data tersebut menunjukkan, nilai ekspor Indonesia mencapai US$1,01 miliar, sementara impor dari Kanada mencapai US$1,71 miliar.

    Kemendag mencatat, produk ekspor utama Indonesia terdiri dari karet alam, alas kaki, kakao, mentega dan minyak nabati, serta tekstil. Sedangkan impor utama dari Kanada, yaitu gandum, pupuk, kedelai, bubur kayu kimia, dan emas.

  • Caketum PPP Mengerucut ke 3 Nama Jelang Muktamar X, Siapa Saja?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 September 2025

    Caketum PPP Mengerucut ke 3 Nama Jelang Muktamar X, Siapa Saja? Nasional 25 September 2025

    Caketum PPP Mengerucut ke 3 Nama Jelang Muktamar X, Siapa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melaksanakan Muktamar X pada 27-29 September 2025, yang agenda utamanya adalah memilih dan menetapkan ketua umum periode 2025-2030.
    Saat ini, sudah terdapat tiga bakal calon yang disebut akan memperebutkan kursi nomor satu di partai berlambang Ka’bah itu.
    Siapa saja mereka?
    Juru bicara PPP, Usman M Tokan menyebut nama pertana yang merupakan calon kandidat kuat adalah Muhammad Mardiono.
    Saat ini, Mardiono merupakan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP sejak September 2022.
    Usman menyebut, Mardiono didukung 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.
    “Bapak Mardiono yang sudah siap karena didukung oleh 33 wilayah. Sehingga beliau berkesempatan bisa menang, bahkan mungkin bisa jadi aklamasi,” ujar Usman saat dihubungi, Kamis (25/9/2025).
    Dok. Istimewa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono saat memimpin rapat koordinasi nasional (rakornas) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan anggota Fraksi PPP se-Indonesia dari Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
    Nama kedua yang digadang sebagai caketum PPP adalah mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto.
    Agus Suparmanto, kata Usman, didukung oleh mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy.
    “Pak Agus Suparmanto juga kandidat yang dianggap berpotensi jadi pesaing. Beliau didukung oleh Gus Rommy. Gus Rommy ini kan kita dengar berita dari mana-mana, beliau sempat ke Amran, lalu terakhir ke Agus Suparmanto. Jadi boleh dibilang beliau hari ini yang memotori dukungan,” ujar Usman.
    Nama terakhir cukup mengejutkan, karena tidak pernah dibicarakan masuk bursa caketum PPP, yakni Husnan Bey Fananie.
    Husnan Bey Fananie merupakan mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Azerbaijan.
    Usman bahkan menyebut, Husnan Bey Fananie sudah berkomunikasi intens dan mempersiapkan diri untuk mendeklarasikan diri sebagai caketum PPP.
    “Dia lebih kepada deklarasi saja, deklarasi maju yang muncul ke permukaan. Malah katanya sudah menyiapkan tim hukum untuk mengevaluasi muktamar. Sebagian besar menyatakan ya silakan saja,” ujar Usman.
    Antara Foto / Indrianto Eko Suwarso Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (tengah) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai Muhammad Romahurmuziy (kiri) dan jajaran pengurus partai menyanyikan mars partai pada pembukaan Mukernas ke-II PPP, di Jakarta, Jumat (13/12/2024). Mukernas bertajuk Transformasi PPP untuk Indonesia yang akan berlangsung 13-15 Desember 2024 tersebut membahas agenda penyelenggaraan Muktamar PPP, evaluasi kinerja partai pada pemilu baik pileg maupun pilpres, serta revitalisasi partai. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
    Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan PPP, KH Zarkasih Nur meminta agar Muktamar X PPP dijalankan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai berlambang Ka’bah itu.
    Harapannya, Muktamar X PP yang rencananya digelar pada September mendatang dapat berjalan dengan baik dan tidak ada perpecahan di dalamnya.
    “Mari kita laksanakan sebaik-baiknya, kita sambut Muktamar dengan gembira, optimis, dan penuh kekeluargaan/persaudaraan untuk menghindari perpecahan. Dan saya mewakili Majelis, menyerahkan kepada DPP yang akan melaksanakan apa yang digariskan AD/ART agar pelaksanaan Muktamar bisa berjalan sebaik-baiknya,” ujar Zarkasih lewat keterangan tertulisnya, Senin (9/6/2025).
    Ia menjelaskan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP memiliki kedaulatan dalam pengambilan keputusan dalam Muktamar.
    Sehingga Zarkasih mengingatkan, tidak perlu terjadi keributan soal ketua umum PPP yang justru dapat menimbulkan perpecahan di internal.
    “Siapakah yang akan terpilih (sebagai ketum) di Muktamar nanti, mari kita serahkan sepenuhnya kepada mereka yang punya hak untuk memilih yaitu DPW dan DPC,” ujar Zarkasih.
    “Karena kalau ramai (di publik) selalu yang negatif itu tidak baik dan saya tidak sependapat. Mari bersama-sama segala sesuatunya kita bicarakan di forum dengan sebaik-baiknya,” sambung Menteri Koperasi era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.
    Zarkasih sebagai senior PPP mengaku sudah mengikuti seluruh forum Muktamar partai berlambang Ka’bah itu.
    Dari pengalamannya itu, ia melihat bahwa ketua umum yang akan terpilih adalah sosok yang yang memiliki jiwa dan semangat PPP.
    Di samping itu, ia mengingatkan agar seluruh kader PPP menjaga kehormatan partai. Ia tak ingin ada pihak yang mencederai partai atau membuat kegaduhan yang berpotensi memecah-belah kader jelang Muktamar X PPP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Teken 3 Kesepakatan Strategis dengan PM Kanada, dari Perdagangan hingga Pertahanan

    Prabowo Teken 3 Kesepakatan Strategis dengan PM Kanada, dari Perdagangan hingga Pertahanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyaksikan upacara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Kanada yang berlangsung di West Block, Parliament Hill, Ottawa, pada Kamis (24/9/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Kanada menandatangani tiga kesepakatan utama yang mencakup bidang perdagangan, pertahanan, serta koneksi antarpelaku usaha. 

    Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan bilateral, sekaligus membuka peluang baru bagi kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan antara kedua negara.

    Adapun Kesepakatan pertama adalah penandatanganan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada.

    Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama strategis antara Indonesia dan Kanada melalui penandatanganan CEPA yang sangat bernilai secara ekonomi maupun politik serta menjadi momentum bersejarah dalam hubungan kedua negara.

    “Saya sangat senang berada di sini untuk penandatanganan CEPA dan saya pikir ini akan menjadi momen bersejarah. Ini akan terbukti sebagai tonggak yang signifikan,” ujar Prabowo sebelum prosesi penandatanganan.

    ICA-CEPA menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi Indonesia–Kanada. Perjanjian ini menghadirkan kepastian hukum sekaligus memperluas akses pasar bagi kedua negara. Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen menghapus 90,5 persen tarif impor terhadap produk asal Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8 persen pos tarif.

    Implementasi ICA-CEPA diproyeksikan akan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga mencapai US$11,8 miliar pada 2030, dengan tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12 persen serta peningkatan investasi sebesar 0,38 persen.

    Selain dampak ekonomi, perjanjian ini juga menjamin transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta memperkuat kerja sama di bidang pemberdayaan UMKM, lokapasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan.

    Selanjutnya, kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

    Kesepakatan ini melengkapi memorandum saling pengertian yang ditandatangani pada Agustus 2025 lalu, serta memperluas ruang kerja sama pertahanan kedua negara, termasuk partisipasi Kanada dalam latihan Super Garuda Shield, pelaksanaan dialog pertahanan reguler, dan penguatan industri militer dalam jangka panjang.

    “Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pertahanan, kami menghargai ini. Kami menghargai hubungan kami dengan Kanada. Kami ingin mengirim lebih banyak anak muda kami untuk belajar di sini, dilatih di sini, dan bekerja sama dalam bidang pertahanan di masa depan,” imbuh Prabowo.

    Selain itu, turut ditandatangani MoU on Cooperation in Commerce, Trade, and Investment oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Ketua Business Council of Canada (BCC) on Cooperation in Commerce, Trade, and Investment.

    Meskipun bersifat business-to-business, kesepakatan ini memiliki arti penting dalam mendorong intensifikasi kerja sama ekonomi kedua negara melalui keterhubungan dunia usaha, yang sejalan dengan semangat pembentukan ICA CEPA.

    Kunjungan Presiden Prabowo ke Ottawa kali ini memiliki nilai strategis, karena tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konkret yang bermanfaat bagi kedua bangsa. Prabowo juga mengungkapkan kerja keras yang telah dilakukan dalam proses finalisasi kerja sama ini.

    “Kami mempelajari 9.000 halaman dokumen perjanjian, ya itu benar, kami begadang semalaman. Tapi bagaimanapun, kami ada di sini untuk menyaksikan dan menandatangani perjanjian besar ini. Jadi saya sangat bangga, saya sangat beruntung menjadi Presiden Indonesia yang membawa ini kembali ke Indonesia,” ujar Kepala Negara.

  • 6
                    
                        Cerita Prabowo Begadang Pelajari 9.000 Halaman Dokumen Perjanjian RI-Kanada
                        Nasional

    6 Cerita Prabowo Begadang Pelajari 9.000 Halaman Dokumen Perjanjian RI-Kanada Nasional

    Cerita Prabowo Begadang Pelajari 9.000 Halaman Dokumen Perjanjian RI-Kanada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pihaknya sampai harus begadang saat mempelajari dokumen perjanjian antara Indonesia dan Kanada.
    Prabowo juga mengungkapkan kerja keras yang telah dilakukan dalam proses finalisasi kerja sama ini.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney, di Ottawa, Kanada, Rabu (24/9/2025).
    “Kami mempelajari 9.000 halaman dokumen perjanjian, ya itu benar, kami begadang semalaman. Tapi, bagaimanapun, kami ada di sini untuk menyaksikan dan menandatangani perjanjian besar ini. Jadi, saya sangat bangga, saya sangat beruntung menjadi Presiden Indonesia yang membawa ini kembali ke Indonesia,” ujar Prabowo.
    Upacara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Kanada berlangsung di West Block, Parliament Hill, Ottawa.
    Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Kanada menandatangani tiga kesepakatan utama yang mencakup bidang perdagangan, pertahanan, serta koneksi antarpelaku usaha.
    Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan bilateral, sekaligus membuka peluang baru bagi kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan antara kedua negara.
    Kesepakatan pertama adalah penandatanganan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada.
    Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama strategis antara Indonesia dan Kanada melalui penandatanganan CEPA yang sangat bernilai secara ekonomi maupun politik, serta menjadi momentum bersejarah dalam hubungan kedua negara.
    “Saya sangat senang berada di sini untuk penandatanganan CEPA dan saya pikir ini akan menjadi momen bersejarah. Ini akan terbukti sebagai tonggak yang signifikan,” kata dia.
    ICA-CEPA menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi Indonesia–Kanada.
    Perjanjian ini menghadirkan kepastian hukum sekaligus memperluas akses pasar bagi kedua negara.
    Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen menghapus 90,5 persen tarif impor terhadap produk asal Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8 persen pos tarif.
    Implementasi ICA-CEPA diproyeksikan akan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga mencapai USD 11,8 miliar pada 2030, dengan tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12 persen serta peningkatan investasi sebesar 0,38 persen.
    Selain dampak ekonomi, perjanjian ini juga menjamin transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta memperkuat kerja sama di bidang pemberdayaan UMKM, lokapasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan.
    Selanjutnya, kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
    Kesepakatan ini melengkapi memorandum saling pengertian yang ditandatangani pada Agustus 2025 lalu, serta memperluas ruang kerja sama pertahanan kedua negara, termasuk partisipasi Kanada dalam latihan Super Garuda Shield, pelaksanaan dialog pertahanan reguler, dan penguatan industri militer dalam jangka panjang.
    Kepala Negara juga menyampaikan harapannya untuk memperkuat kolaborasi di bidang pertahanan.
    “Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pertahanan, kami menghargai ini. Kami menghargai hubungan kami dengan Kanada. Kami ingin mengirim lebih banyak anak muda kami untuk belajar di sini, dilatih di sini, dan bekerja sama dalam bidang pertahanan di masa depan,” imbuh Presiden Prabowo.
    Selain itu, turut ditandatangani MoU on Cooperation in Commerce, Trade, and Investment oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Ketua Business Council of Canada (BCC) on Cooperation in Commerce, Trade, and Investment.
    Meskipun bersifat
    business-to-business
    , kesepakatan ini memiliki arti penting dalam mendorong intensifikasi kerja sama ekonomi kedua negara melalui keterhubungan dunia usaha, yang sejalan dengan semangat pembentukan ICA CEPA.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.