Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Menteri Hukum Sahkan Kepengurusan PPP, Ketua Umum Mardiono – Page 3

    Menteri Hukum Sahkan Kepengurusan PPP, Ketua Umum Mardiono – Page 3

    Untuk diketahui, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpecah menjadi dua kubu, yakni Mardiono dan Agus Suparmanto. 

    Sebagai informasi, pada 27 September 2025, Mardiono disebut secara aklamasi sudah didukung oleh 30 DPW seluruh dari seluruh Indonesia dalam Muktamar X di Jakarta. Hal itu membuatnya meyakini bahwa dirinya sudah menjadi ketua umum PPP definitif setelah sebelumnya berstatus Plt.

    Klaim kemenangan Mardiono tak berjalan mulus. Pendukung Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa mantan Menteri Perdagangan itulah yang terpilih sebagai ketua umum melalui aklamasi dalam forum Muktamar X yang sah.

    Sekretaris SC Muktamar X PPP, Rusman Yakub, menegaskan bahwa Agus Suparmanto ditetapkan secara aklamasi pada pukul 01.00 dini hari, Minggu (28/9/2025). Proses penetapan Agus Suparmanto ini berlangsung dalam sidang yang dipimpin oleh Qoyum Abdul Jabbar, pimpinan Sidang Paripurna VIII. Kubu Agus Suparmanto menolak klaim kemenangan Mardiono dan menyatakan bahwa keputusan aklamasi Agus merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi muktamirin.

    PPP kubu Agus Suparmanto menyerahkan hasil Muktamar X ke Kementerian Hukum (Kemenkum), Rabu (1/10/2025) sore. Sekretaris Jenderal PPP versi Agus, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, memimpin langsung penyerahan berkas tersebut didampingi sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (Romy) dan Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa Noer.

    Pengurus PPP kubu Mardiono juga mengklaim telah telah mendaftar hasil Muktamar X yang menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP terpilih secara aklamasi ke Kementerian Hukum (Kemenkum).

  • Kinerja Dagang Moncer, Kemendag Pede Ekspor 2025 Tembus US4 Miliar

    Kinerja Dagang Moncer, Kemendag Pede Ekspor 2025 Tembus US$294 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis target ekspor tahun ini sebesar US$294,45 miliar atau tumbuh 7,1% year-on-year (yoy) dapat tercapai. Hal ini seiring kinerja perdagangan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$5,49 miliar per Agustus 2025. Capaian tersebut ditopang surplus sektor nonmigas senilai US$7,15 miliar, sedangkan sektor migas masih defisit sebesar US$1,65 miliar. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus selama 64 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia Januari–Agustus 2025 mengalami surplus sebesar US$29,14 miliar yang berasal dari surplus sektor nonmigas US$41,21 miliar, sedangkan sektor migas defisit senilai US$12,07 miliar.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menilai surplus neraca perdagangan Indonesia masih terjaga dan menjadi sinyal bagi performa ekspor nasional.

    “Kami melihat capaian ekspor ini sebagai kabar baik terhadap perkembangan kinerja ekspor Indonesia. Kami sangat senang surplus bulanan masih terjaga dan ekspor periode Januari—Agustus 2025 menunjukkan pertumbuhan yang baik,” kata Made kepada Bisnis, Rabu (1/10/2025).

    Kendati demikian, Made menyampaikan bahwa saat ini Kemendag masih menyusun atau menyiapkan data dan informasi resmi mengenai kinerja ekspor Indonesia untuk bulan Agustus 2025, serta akumulasi ekspor sepanjang 8 bulan pertama 2025.

    “Kementerian Perdagangan sedang mempersiapkan informasi terkait kinerja ekspor bulanan periode Agustus 2025 dan kumulatif Januari—Agustus 2025, dan akan disampaikan pada kesempatan pertama,” ujarnya.

    BPS juga mencatat total nilai ekspor Indonesia mencapai US$185,13 miliar pada Januari—Agustus 2025. Nilainya naik 7,72% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (c-to-c) yang hanya mencapai US$171,85 miliar.

    Bila diperinci, nilai ekspor migas mencapai US$9,04 miliar atau turun 14,14% ctc dan ekspor nonmigas naik 9,15% ctc menjadi US$176,09 miliar.

    Pada Agustus 2025, nilai ekspor Indonesia mencapai US$24,96 miliar. Nilainya naik 0,87% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan naik 5,78% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Sejalan dengan tren laju pertumbuhan ekspor hingga Agustus 2025, Kemendag optimistis target nilai ekspor pada tahun ini dapat tercapai. Asal tahu saja, Kemendag tahun ini membidik pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% yoy menjadi US$294,45 miliar.

    ”Kementerian Perdagangan optimistis target nilai ekspor dapat tercapai,” ucapnya.

    Terlebih, kata dia, pada pertengahan Oktober 2025, Kemendag akan menggelar pameran dagang Trade Expo Indonesia 2025 yang akan mengundang lebih dari 5.000 buyer mancanegara dari 100 negara.

    “Kami optimistis TEI 2025 akan semakin mengerek kinerja ekspor untuk 2025,” ujarnya.

    Selain itu, Made menambahkan, Kemendag juga memiliki program prioritas untuk mengerek ekspor, yakni perluasan pasar ekspor. Dia menuturkan bahwa program ini mulai menunjukkan hasil menggembirakan dengan dihasilkannya perkembangan-perkembangan signifikan untuk berbagai perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan negara-negara mitra.

    Di samping itu, Kemendag turut mendorong pelaku UMKM untuk menjadi eksportir melalui UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

    “Harapannya, program itu juga semakin memberikan kontribusi bagi kinerja ekspor Indonesia,” pungkasnya.

  • Bukan China, Taiwan Sekarang Mulai Berani Melawan Amerika

    Bukan China, Taiwan Sekarang Mulai Berani Melawan Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump melancarkan kebijakan tarif impor tinggi yang berdampak ke beberapa mitra dagangnya, termasuk Taiwan. Diketahui, Taiwan merupakan ‘rumah’ bagi raja manufaktur chip TSMC yang mencatat surplus besar dari pengiriman produknya ke Amerika Serikat (AS).

    Namun, saat ini AS memberlakukan tarif 20% untuk produk yang diekspor Taiwan ke negaranya. Baru-baru ini, Taiwan berupaya melakukan negosiasi ke Washington untuk menetapkan tarif yang lebih ringan.

    Pekan lalu, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan di stasiun televisi News Nation bahwa pihaknya mengajukan tawaran produksi chip 50-50 ke Taiwan. Hal ini sejalan dengan upaya Trump untuk menggenjot industri manufaktur dalam negeri.

    Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah. Negosiator Taiwan menegaskan tak akan menyepakati permintaan untuk memproduksi setengah semikonduktornya di AS.

    Wakil Perdana Menteri Taiwan Cheng Li-chiun yang memimpin negosiasi tarif dengan Washington, mengatakan kepada media sepulangnya dari sana, bahwa pihaknya tidak membicarakan ide terkait produksi chip 50-50 selama negosiasi berlangsung.

    “Tim negosiasi kami tak pernah membuat komitmen pembagian 50-50 terkait produksi chip. Kami tidak mendiskusikan hal ini dalam pembicaraan yang bergulir, dan kami tidak akan sepakat dengan kondisi itu,” kata dia, menurut laporan media resmi Taiwan, Central News Agency, dikutip dari Reuters, Rabu (1/9/2025).

    Kementerian Perdagangan AS dan Kantor Perwakilan Dagang AS tak merespons permintaan komentar dari Reuters.

    Sebelumnya, TSMC yang bisnisnya moncer lantaran tingginya permintaan aplikasi AI, telah menggelontorkan investasi senilai US$165 miliar (Rp2.753) triliun untuk membangun pabrik chip di Arizona, AS. Kendati demikian, mayoritas produksinya tetap dipertahankan di Taiwan.

    Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai mengatakan Cheng sudah melakukan beberapa kali negosiasi dengan AS terkait isu tarif. “Konsultasi yang paling substantif dan penting sedang berjalan,” kata dia.

    Secara terpisah, Kantor Kepresidenan Taiwan pada Selasa (30/9) waktu setempat mengatakan Presiden Lai Ching-te telah bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan dan urusan Pertanian Luar Negeri AS, Luke J. Lindberg.

    Lai mengatakan delegasi agrikultur Taiwan yang mengunjungi AS pada September lalu berencana untuk membeli produk pertanian dan peternakan AS senilai US$10 miliar (Rp166 miliar) selama 4 tahun ke depan. Beberapa produk yang dimaksud adalah kacang kedelai, gandung, jagung, dan daging sapi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kubu Agus Suparmanto daftarkan hasil Muktamar PPP ke Kementerian Hukum

    Kubu Agus Suparmanto daftarkan hasil Muktamar PPP ke Kementerian Hukum

    “Ada tujuh berkas yang kita serahkan dan alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Ini bagian dari ketaatan hukum bahwa selesai muktamar, kita harus menyerahkan hasil-hasilnya dan kita butuh SK dari Menteri Hukum,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Agus Suparmanto resmi mendaftarkan hasil Muktamar X yang memilih mantan Menteri Perdagangan itu sebagai Ketua Umum PPP Periode 2025–2030 ke Kementerian Hukum.

    Berkas-berkas hasil muktamar diserahkan oleh Sekretaris Jenderal PPP kubu Agus, Taj Yasin Maimoen, didampingi Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy.

    “Ada tujuh berkas yang kita serahkan dan alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Ini bagian dari ketaatan hukum bahwa selesai muktamar, kita harus menyerahkan hasil-hasilnya dan kita butuh SK dari Menteri Hukum,” kata Taj Yasin Maimoen usai penyerahan berkas di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

    Kubu Agus tampak membawa setumpuk berkas. Yasin menjelaskan, sejumlah berkas yang diserahkan, yaitu surat pengesahan AD/ART, pengesahan SK, daftar hadir, foto, berita acara rapat formatur, hingga konsideran hasil dokumentasi Muktamar X PPP.

    “Yang baru kita daftarkan baru ketua umum dan sekretaris jenderal saja,” imbuh dia menjelaskan.

    Mengenai polemik dualisme PPP saat ini, Yasin menyebut muktamar tidak mungkin menghasilkan dua keputusan. Maka dari itu, dalam penyerahan berkas ke Kementerian Hukum hari ini, kubu Agus juga memberikan surat pengantar dari Mahkamah Partai.

    “Pengurus dari muktamar mengajukan kepada Mahkamah Partai untuk memberikan surat pengantar, pengesahan kami hasil dari muktamar sehingga ini putusannya sudah dilalui semuanya, tahapan-tahapan, rapat-rapat paripurna dilaksanakan,” ucapnya.

    Diketahui, PPP menggelar muktamar partai yang ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta, akhir pekan lalu.

    Pada Sabtu (27/9) malam, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengeklaim dirinya terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum definitif periode 2025–2030. Namun, Muktamar yang sempat diwarnai kericuhan itu tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai ketua umum.

    Dengan demikian, kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP Periode 2025–2030 berdasarkan keputusan Muktamar Ke-10 PPP, yakni kubu Mardiono dan Agus Suparmanto.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Digugat Gara-gara BBM Swasta Langka, Bahlil Buka Suara

    Digugat Gara-gara BBM Swasta Langka, Bahlil Buka Suara

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal digugat terkait kelangkaan BBM di SPBU swasta. Gugatan ini terdaftar dalam sistem PN Jakarta Pusat pada Senin (29/9) dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

    Bahlil tak berkomentar banyak saat diminta tanggapan soal itu. Ia mengatakan akan menghargai proses hukum.

    “Ya kita menghargai proses hukum,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rabu (1/10/2025).

    Gugatan tersebut dilayangkan oleh Tati Suryati melalui kuasa hukumnya, Kantor Hukum Boyamin Saiman Ch Harno dan Tatis Lawfirm. Bukan hanya Bahlil, Pertamina dan Shell Indonesia juga menjadi pihak yang digugat.

    Dalam keterangan Boyamin yang diterima detikcom, dalil gugatan tersebut didasari atas beberapa hal. Pertama, disebutkan bahwa penggugat merupakan pengguna BBM jenis V-Power Nitro+ dengan Research Octane Number (RON) 98 yang merupakan produk milik tergugat III atau Shell.

    Pada tanggal 14 September 2025, penggugat bermaksud untuk mengisi BBM di SPBU BSD 1 dan BSD 2 namun jenis V-Power Nitro+ yang biasa digunakan tersedia. Penggugat juga berusaha mencari BBM sejenis di SPBU lainnya namun tidak juga tersedia.

    Akhirnya penggugat terpaksa menggunakan jenis yang tersedia yaitu Shell Super dengan Research Octane Number (RON) 92. Berdasarkan pengakuan dari Petugas SPBU yang melayani pengisian, jenis V-Power Nitro+ sudah mencapai batas kuota yang diberikan oleh tergugat I, dalam hal ini Bahlil.

    “Bahwa penggugat juga mencoba untuk mendapatkan BBM jenis V-Power Nitro+ dengan Research Octane Number (RON) 98 di SPBU lainnya di sekitar Alam Sutera hingga Bintaro namun juga tidak ada, akhirnya penggugat terpaksa menggunakan jenis yang tersedia yaitu Shell Super dengan Research Octane Number (RON) 92,” tulis keterangan Boyamin.

    Bahlil dinilai secara sengaja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (2) Perpres 191/2014, yang menyatakan “setiap badan usaha memiliki hak dan kesempatan yang sama melakukan impor minyak bumi, asalkan mendapat rekomendasi dari Kementerian ESDM dan izin dari Kementerian Perdagangan”.

    Menurut Boyamin, pemaksaan yang dilakukan oleh tergugat I untuk pengadaan base fuel melalui tergugat II, dalam hal ini Pertamina, dinilai telah melanggar hak dan kesempatan bagi tergugat III dan dampaknya sangat dirasakan oleh penggugat sebagai pengguna BBM jenis V-Power Nitro+ RON 98 yang pastinya akan berbeda dengan base fuel meskipun memiliki RON 98.

    Sementara itu, Shell dianggap tidak mampu melindungi penggugat sebagai konsumen yang berhati-hati dalam menentukan pilihan BBM kepada BBM Jenis V-Power Nitro+ RON 98.

    “Bahwa penggugat terpaksa menggunakan BBM jenis yang tersedia yaitu Shell Super dengan Research Octane Number (RON) 92 sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadi kerusakan pada kendaraan milik penggugat yang telah terbiasa menggunakan V-Power Nitro+ RON 98,” imbuhnya.

    Penggugat mengaku khawatir hal itu dapat menimbulkan kerusakan sehingga tidak menggunakan kendaraan tersebut sejak tanggal 14 September 2025 sampai saat ini, sehingga kerugian materiil yang diderita selama 2 (dua) minggu adalah setara dengan 2 (dua) kali pengisian BBM V-Power Nitro+ RON 98.

    Rinciannya yaitu 2 kali Rp 560.820 atau setara Rp. 1.161240. Penggugat juga mengalami kerugian imateriil karena merasa cemas dan was-was ketika kendaraan terpaksa menggunakan Shell Super dengan RON 92.

    “Kerugian imateriil yang berpotensi dialami oleh penggugat adalah tidak lagi bisa menggunakan kendaraan tersebut selamanya yang dimana nilai dari mobil tersebut adalah Rp. 500.000.000,” jelas dia.

    Tergugat diminta membayarkan ganti kerugian materiil penggugat senilai Rp. 1.161240 serta membayarkan ganti kerugian imateriil sebesar Rp. 500.000.000.

    (acd/acd)

  • Komisi VI Panggil 11 Importir, Minta Klarifikasi Gula Rafinasi Bocor ke Pasar

    Komisi VI Panggil 11 Importir, Minta Klarifikasi Gula Rafinasi Bocor ke Pasar

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI memanggil Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan 11 perusahaan pemegang izin impor gula rafinasi. Agenda ini dalam rangka klarifikasi dan pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan, rapat ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang dan sejumlah eselon I Kemendag, mewakili Menteri Perdagangan Budi Santoso yang berhalangan hadir.

    “Hadirnya Bapak Ibu dari 11 perusahaan importir pada hari ini merupakan tindak lanjut dari kesimpulan Rapat Komisi VI DPR 29 September 2025 yang meminta Kementerian Perdagangan untuk memanggil seluruh pemegang izin impor guna memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban terhadap dugaan pelanggaran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi,” kata Andre, saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemendag di Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2025).

    Andre menjelaskan, izin impor gula rafinasi diberikan secara terbatas dan dengan tujuan khusus untuk memenuhi kebutuhan industri pengguna akhir, bukan untuk dijual ke pasar konsumsi rumah tangga. Namun, berbagai temuan dilaporkan menunjukkan adanya indikasi kuat kebocoran distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi.

    Menurutnya, hal ini telah mengganggu stabilitas harga Gula Kristal Putih (GKP), menekan penyerapan GKP, serta melemahkan industri gula nasional. Selaras dengan kondisi ini, Komisi VI DPR RI memandang bahwa rapat ini sangat penting untuk meminta penjelasan dan klarifikasi langsung dari masing-masing perusahaan importir gula rafinasi.

    “Kami berharap Bapak, Ibu, Pimpinan perusahaan dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memberikan klarifikasi yang jelas, transparan, dan akuntabel, demi kepentingan industri nasional dan keberlangsungan tata niaga gula yang sehat,” ujar Andre.

    Temuan 6 Merek Gula

    Sebagai informasi, Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya mengungkap temuan enam merek gula yang ternyata mengandung Gula Kristal Rafinasi (GKR). Padahal GKR hanya diperuntukan bagi industri makanan dan minuman, bukan untuk dijual bagi konsumsi masyarakat.

    Temuan ini berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terhadap peredaran GKR di pasaran. Sayangnya, Budi tidak disebutkan nama-nama merek yang ditemukan menjual gula industri tersebut.

    “Satgas Pangan Polri pada tahun 2025 hasil investigasi menyeluruh dari hulu ke hilir ditemukan adanya 6 merek dan dari 30 merek gula yang dilakukan sampling dan uji di laboratorium terdapat indikasi dari komposisi terbukti berbahan baku gula kristal rafinasi,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

    Budi menyebut, temuan ini telah masuk dalam proses penyidikan oleh Satgas Pangan Polri. Pemeriksaan oleh perusahaan juga telah dilakukan. Untuk penindakan jangka panjang, Budi tengah mengkaji untuk pelarangan penggunaan GKR sebagai salah satu bahan baku pengolahan Gula Kristal Putih (GKP).

    “Jadi diubah menjadi GKP dengan mungkin tambahan bahan penyatu dalam prosesnya. Nah padahal aturannya kalau GKR itu harus dipakai oleh industri pengguna, makanan minuman, industri jamu, jadi tidak boleh diubah menjadi GKP,” tegasnya.

    Budi meyakini, revisi aturan pelarangan penggunaan GKR pada produksi GKP akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini prosesnya masih dalam pengkajian bersama kementerian terkait, salah satunya Kementerian Perindustrian.

    Aturan yang akan dibuat melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Belum Swasembada, Impor Sapi Dilonggarkan-Begini Penjelasan Zulhas

    Belum Swasembada, Impor Sapi Dilonggarkan-Begini Penjelasan Zulhas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebutuhan daging dalam negeri belum bisa dipenuhi dalam negeri. Karena itu, pemerintah belum akan menutup keran impor sapi, baik hidup maupun daging. Impor sapi hidup diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan penggemukan sapi di Indonesia, dengan begitu akan memenuhi kebutuhan daging dan susu di dalam negeri.

    Apalagi, pemerintah memiliki program Makan Bergizi Gratis, yang membutuhkan pasokan daging sapi dan susu untuk menunya. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai memimpin rapat koordinasi neraca komoditas di kantornya, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Turut hadir Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

    Dia mempersilahkan BUMN maupun swasta melakukan impor daging sapi betina demi mempercepat swasembada daging sapi di Tanah Air. 

    “Kalau kita ndak mampu maka dipersilahkan siapapun yang ingin untuk membeli yang sapi betina. Jadi bisa di sini breeding, jadi kita nggak perlu impor (daging) lagi kan,” ucap Zulhas.

    Penggemukan sapi ini tidak hanya terbatas pada sapi pedaging, tapi juga sapi perah untuk produksi susu. Terkait jumlah maupun sistem importasi menggunakan kuota atau tidak, Zulhas mengatakan tidak akan membatasi. Bahkan, berjanji akan mempermudah impornya. 

    “Terserah mereka (pengusaha) maunya berapa,” kata Zulhas.

    “Bisa ada (kuota), tapi kita longgarin, silahkan saja. Kalau perlu berapa saja yang mau, bikin surat saja ke kementerian terkait,” tambahnya menegaskan. 

    Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor sapi pedaging ini dilakukan untuk menghidupkan kembali ekonomi di pedesaan. Sehingga dari keputusan rapat agar membuka importasi sapi bakalan.

    “Ya, kemudian sapi bakalan, satu lagi sapi perah. Nah itu yang tadi Pak Menko sampaikan itu dibuka. Ya, itu dibuka (impor),” kata Arief usai rapat.

    Dia mengatakan, keputusan pemerintah mengizinkan impor sapi hidup agar penggemukan sapi dan peternakan sapi di Tanah Air berkembang. Hingga kemudian, secara bertahap, nantinya impor daging akan dibatasi dan dikurangi, hanya sesuai kebutuhan.

    Meski, imbuh dia, masih akan dilakukan perhitungan-perhitungan sesuai neraca kebutuhan di dalam negeri.

    “Jadi bukan hanya beli daging, habis itu untungnya ya nanti kalau seperti itu kan pedagang, importir itu yang untung. Tapi kalau ini kan nanti petani-petaninya,” ucap Arief.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Di sumur maut Lubang Buaya, Prabowo berdoa untuk Pahlawan Revolusi

    Di sumur maut Lubang Buaya, Prabowo berdoa untuk Pahlawan Revolusi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat meninjau “sumur maut” di Lubang Buaya, Jakarta, Rabu, memanjatkan doa untuk para Pahlawan Revolusi yang gugur saat tragedi Gerakan 30 September 1965 (G30S).

    Presiden, di sisi dinding marmer yang mengitari sumur, berdiri dan memejamkan mata sambil mengangkat tangan untuk mendoakan 10 Pahlawan Revolusi, termasuk enam jenderal dan 2 perwira yang jasadnya dibuang di dalam “sumur maut” di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

    “Izin Pak Presiden, di sini adalah sumur tua atau sumur maut tempat dibuangnya tujuh Pahlawan Revolusi. Untuk kedalaman sumur ini adalah 12 meter, dan diameternya adalah 75 centimeter,” kata Kepala Pusat Sejarah TNI Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujanan.

    Di lokasi yang sama, pimpinan lembaga negara lainnya seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga turut ikut dalam momen mengheningkan cipta itu.

    Kemudian, di barisan belakang Presiden Prabowo, ada juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Rabu pagi, Presiden Prabowo untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang tragedi gugurnya Pahlawan Revolusi pada 30 September 1965.

    Prosesi upacara diisi dengan sesi mengheningkan cipta, kemudian pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

    Selepas itu, teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, kemudian pembacaan Ikrar Kesetiaan Kepada Pancasila oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, kemudian ada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baca ikrar di HKP 2025, Puan: Bulatkan tekad amalkan nilai Pancasila

    Baca ikrar di HKP 2025, Puan: Bulatkan tekad amalkan nilai Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan ikrar pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) 2025 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu, yang menegaskan tekad untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

    “Dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Puan.

    Dalam pembacaan Ikrar Kesetiaan Kepada Pancasila tersebut, Puan mengatakan sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, rongrongan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terjadi baik dari dalam maupun luar negeri.

    Rongrongan itu, kata dia, dimungkinkan karena kelengahan dan kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap berbagai kegiatan yang berupaya melemahkan Pancasila.

    Puan menyatakan bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, bangsa Indonesia tetap mampu memperkokoh tegaknya NKRI.

    Ikrar kemudian ditutup dengan tekad untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan dalam memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan menjaga keutuhan NKRI.

    Upacara tersebut dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Prabowo juga memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi.

    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan yg bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila,” kata Presiden.

    Dalam prosesi upacara, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan teks Pancasila, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai membacakan Pembukaan UUD 1945, sementara Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin doa.

    Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Kemudian, ada pula Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, kemudian ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

    Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu, untuk mengenang tragedi gugurnya Pahlawan Revolusi pada 30 September 1965.

    Upacara berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB, tidak lama setelah Presiden Prabowo selaku inspektur upacara tiba di Monumen Pancasila Sakti. Di lokasi upacara, kedatangan Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Prosesi upacara diisi di antaranya dengan laporan komandan upacara oleh Kolonel Pnb. M. Amry Taufanny, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.

    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para Pahlawan Revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai,” kata Presiden Prabowo dikutip dari Antara, Rabu (1/10/2025).

    Prosesi berikutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan teks Pancasila.

    Selepas itu, pembacaan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, kemudian pembacaan Ikrar Kesetiaan Kepada Pancasila oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Prosesi berikutnya pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Selepas itu, prosesi upacara berakhir, Presiden pun meninggalkan mimbar kehormatan. Presiden Prabowo, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, meninjau Monumen Pancasila Sakti.

    Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Kemudian, ada pula Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, kemudian ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.