Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Tentara Israel pada Senin (06/05) memerintahkan warga Palestina meninggalkan wilayah bagian timur Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza sebelum menggelar operasi militer.

    Melalui pesan teks, selebaran, dan unggahan di media sosial, militer Israel memerintahkan sekitar 100.000 orang untuk bermigrasi ke kamp-kamp di kota-kota tetangga, yaitu Khan Younis dan al-Mawasi.

    Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, telah memperingatkan Israel untuk menghindari serangan terhadap Rafah tempat perlindungan terakhir bagi satu juta lebih warga Palestina.

    ReutersPengungsi Palestina yang melarikan diri dari Rafah ke Khan Younis pada 6 Mei 2024.

    Sementara itu, semakin banyak suara dari komunitas internasional menyerukan agar Israel menghentikan serangan di seluruh wilayah tersebut.

    Beberapa negara bahkan telah mengambil langkah-langkah konkret menekan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, baik dengan memutus hubungan diplomatik, menangguhkan penjualan senjata, hingga menempuh jalur hukum internasional.

    Pekan lalu, Kolombia mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    ReutersAsap mengepul setelah serangan Israel di Rafah, selatan Jalur Gaza pada 6 Mei 2024 di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok milisi Palestina Hamas.

    Dampak dari tindakan-tindakan ini bisa jadi “hanya bersifat simbolis”, ujar Yossi Mekelberg, seorang pengamat Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, sebuah lembaga konsultasi dan penelitian di London, kepada BBC News Mundo.

    “Namun, efek kumulatifnya terhadap isolasi diplomatik atau apa yang mereka sampaikan tentang Israel, dan bagaimana Israel melakukan perang adalah penting.”

    Ini bukan pertama kalinya Israel menghadapi kecaman dari negara-negara lain atas tindakannya di Gaza atau Tepi Barat.

    Namun, tekanan internasional tidak pernah sekuat sekarang, terutama mengingat skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini merupakan aksi balasan Israel atas serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Saat itu Israel mendapat serangan terburuk selama 75 tahun terakhir yang menewaskan 1.200 orang, dan juga 253 orang disandera.

    Israel merespons dengan sangat keras: lebih dari 34.000 orang tewas di Gaza sejak saat itu akibat serangan bom tentara Israel; 85% penduduk telah mengungsi dari rumah mereka; dan sekitar setengahnya atau sekitar 1,1 juta orang berada di ambang kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dengan latar belakang ini, kami akan menjelaskan negara mana saja yang telah memutuskan untuk mengambil tindakan nyata terhadap Israel.

    Memutus hubungan diplomatik

    Setelah perang pecah, dan seiring meningkatnya kehancuran di Gaza, sejumlah negara menarik duta besar mereka atau menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Negara-negara di wilayah Timur Tengah seperti Yordania, Bahrain dan Turki, memulangkan duta besar mereka. Aksi ini disusul oleh Chad dan beberapa negara di Amerika Latin, seperti Cile, Honduras, dan Kolombia.

    Mereka kini memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dengan menangguhkan hubungan diplomatik. Langkah ini juga diikuti Bolivia dan Belize.

    Baca juga:

    Getty ImagesPresiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan pada tanggal 1 Mei bahwa ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Hari ini umat manusia, di semua jalan, setuju dengan kami. Era genosida, pemusnahan seluruh bangsa di depan mata kita, di depan kemanusiaan kita, tidak dapat kembali,” kata Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam pidatonya saat mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel beberapa waktu lalu.

    Enam bulan sebelumnya, pada 31 Oktober, juru bicara pemerintah Bolivia mengumumkan keputusan yang sama, dengan menggunakan kata-kata serupa.

    “(Bolivia) mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara Israel sebagai bentuk penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang dilakukan di Jalur Gaza,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Freddy Mamani pada saat itu.

    Getty ImagesDi jantung Universitas California, Los Angeles (UCLA) salah satu kampus paling bergengsi di Amerika Serikat tengah berlangsung unjuk rasa menentang kondisi di Gaza saat ini.

    Dua minggu kemudian, Belize mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel karena “pengeboman tanpa pandang bulu yang tak henti-hentinya” di Gaza, karena Israel “terus-menerus” melanggar hukum internasional sejak 7 Oktober.

    Namun, apa arti pemutusan hubungan ini?

    Faktanya, tidak jelas. Tak satu pun dari ketiga negara ini yang memiliki pengaruh politik yang besar di Timur Tengah. Hubungan perdagangan dan diplomatik mereka dengan Israel sebelum krisis ini juga tidak banyak.

    Namun, Kolombia adalah mitra dagang terbesar kedua Israel di Amerika Latin, setelah Brasil.

    Kolombia dan Israel menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2020. Angkatan Darat Kolombia menggunakan pesawat serta senjata Israel untuk memerangi kartel narkoba dan kelompok pemberontak.

    Namun untuk saat ini, perjanjian ini tampaknya tidak berpengaruh, dan Kementerian Luar Negeri Kolombia telah mengumumkan niatnya untuk “mempertahankan aktivitas masing-masing bagian konsuler di Tel Aviv dan Bogota”.

    ReutersPengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan putusan sela atas gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

    Efek dari pemutusan hubungan diplomatik ini, bersifat “simbolis, dan menunjukkan rasa terisolasi dan perubahan sikap terhadap Israel,” demikian analisis Mekelberg.

    Namun, pakar dari Chatham House ini juga menunjukkan bahwa keputusan semacam ini biasanya memiliki muatan ideologis dan pengaruh politik dalam negeri.

    “Ini seperti yang terjadi di Brasil; dengan [mantan presiden Jair] Bolsonaro, yang dulu mendukung penuh Israel, tapi ketika sayap kiri kembali [berkuasa], kritik itu kembali muncul.”

    Memutus hubungan perdagangan

    Pekan lalu, Turki mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan semua perdagangan dengan Israel sampai pemerintah pimpinan Benjamin Netanyahu itu menerima “aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terputus dan cukup” ke Gaza.

    Menurut menteri perdagangan Turki, “transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel, yang mencakup semua produk, telah dihentikan”.

    Perdagangan antara kedua negara mencapai Rp111,7 triliun tahun lalu.

    ReutersBenjamin Netanyahu menjawab dengan mengatakan Turki di bawah “kediktatoran kelam”.

    Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel pada tahun 1949. Namun hubungan bilateralnya memburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Episode paling menegangkan terjadi pada tahun 2010, ketika Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Saat itu, Israel menyerang enam armada kapal Turki di perairan internasional yang mencoba mencapai Gaza. Mereka menerobos blokade maritim yang diberlakukan Israel di wilayah tersebut.

    Serangan oleh militer Israel tersebut mengakibatkan tewasnya 10 aktivis pro-Palestina asal Turki.

    Hubungan kedua negara kembali membaik pada tahun 2016, namun kedua negara kembali mengusir duta besar masing-masing dua tahun kemudian karena konflik baru terkait pembunuhan warga Palestina di perbatasan Gaza.

    Getty ImagesPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengeraskan sikapnya terhadap Israel.

    Situasinya makin memburuk sejak 7 Oktober. Netanyahu dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin sering saling baku tuduh.

    Erdogan membandingkan pemimpin Israel seperti Hitler, Mussolini dan Stalin – dan menyebut Netanyahu “penjagal Gaza”.

    Sebaliknya, Netanyahu mengeklaim bahwa presiden Turki “mendukung pembunuhan masal dan pemerkosaan oleh Hamas, menyangkal genosida Armenia (dan) membantai orang-orang Kurdi di negaranya sendiri”.

    Penangguhan penjualan senjata

    Beberapa negara seperti Kanada, Italia, Jepang, Belgia dan Spanyol telah mengumumkan dalam beberapa bulan terakhir ini bahwa mereka akan menghentikan penjualan senjata ke Israel.

    Tetapi jika kita menganalisa keputusan-keputusan ini secara lebih rinci, kenyataan yang ada agak berbeda.

    Di Belgia, hanya wilayah Walloon yang memutuskan untuk menangguhkan penjualan mesiu ke Israel.

    ReutersSistem anti-rudal Iron Dome Israel mencegat roket yang diluncurkan dari Gaza, seperti yang terlihat dari Ashkelon, pada 7 Mei 2024.

    Italia juga mengumumkan penangguhan ekspor senjata mulai 7 Oktober. Namun, menteri pertahanannya mengatakan tetap mengirim senjata ke Israel yang sudah dipesan sebelum tanggal tersebut, dengan jaminan senjata-senjata itu tidak akan digunakan di Gaza.

    Hal serupa juga terjadi di Spanyol, yang juga mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan pengiriman senjata dan kemudian diketahui bahwa mereka tetap mengirimkan amunisi. Namun, Madrid mengatakan bahwa senjata-senjata itu dimaksudkan untuk latihan militer.

    Situasi di Kanada juga serupa. Perdana Menteri negara itu, Justin Trudeau, mengumumkan bahwa kemungkinan perjanjian penjualan senjata baru dengan Israel ditangguhkan, tetapi tidak untuk perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

    Di Jepang, sebuah perusahaan, Itochu Corporation yang menangguhkan kolaborasinya dengan produsen senjata Israel. Dan di Belanda, sebuah pengadilan memaksa negara itu untuk menghentikan penjualan pesawat militer ke Israel.

    Getty ImagesSebagian besar senjata yang diimpor Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman.

    Namun, keputusan-keputusan ini sepertinya tidak akan berdampak pada serangan di Gaza.

    Lebih dari 95% impor senjata Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman, yang tidak jelas memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan menghentikannya.

    Dampak langkah penangguhan ini penjualan senjata “terbatas, karena Amerika Serikat dan Jerman-lah yang memasok sebagian besar senjata, sementara yang lain terutama mengirim komponen atau peralatan yang sangat spesifik yang mungkin bisa digantikan oleh yang lain, sehingga tidak akan mengubah apa pun,” kata Yossi Mekelberg.

    Pengadilan internasional

    Menghadapi serangan Israel di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa di wilayah tersebut, pada bulan Desember lalu, Afrika Selatan memilih strategi yang berbeda untuk mencoba menghentikan Israel: Afrika Selatan beralih ke peradilan internasional.

    Para pengacaranya mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, di mana mereka menuduh Israel melakukan genosida terhadap penduduk Palestina di Gaza, yang dibantah oleh negara Israel.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    Getty ImagesMenteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola menjelaskan kasus yang diajukan negaranya terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

    Pada bulan Januari, pengadilan, yang mengadili sengketa antarnegara, mengeluarkan keputusan sementara: memerintahkan Israel mengambil langkah-langkah mencegah tindakan genosida di Gaza. Tapi pengadilan tidak sampai menuntut Israel menghentikan serangan militer.

    “Israel muncul relatif tanpa cedera dari proses ini, tetapi fakta bahwa proses [pengadilan] ini terbuka, berarti Israel telah kalah dalam pertarungan,” kata Michael Oren, duta besar Israel untuk Amerika Serikat periode 2009-2013, kepada BBC.

    Namun, saat ini, ada kekhawatiran yang kuat di antara para petinggi Israel, terutama karena langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pengadilan internasional lainnya.

    Kemungkinan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin politik dan militer Israel, termasuk Netanyahu sendiri, merupakan sumber ketegangan.

    EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCKPutusan pengadilan dibacakan oleh Hakim Joan E. Donoghue (kedua dari kiri) pada Jumat (26/01).

    ICC, yang memiliki wewenang untuk mendakwa dan mengadili individu atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, telah menyelidiki tindakan Israel di wilayah pendudukan selama tiga tahun – dan, baru-baru ini, tindakan Hamas.

    Di masa lalu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin negara seperti Vladimir Putin dari Rusia, Muammar Gaddafi dari Libya, dan gerilyawan Uganda, Joseph Kony.

    Meskipun ICC belum mengkonfirmasi apa pun, ketika kepala jaksa penuntut mahkamah, Karim Khan, mengunjungi Israel dan Tepi Barat yang diduduki pada bulan Desember tahun lalu, ia menegaskan bahwa “semua protagonis harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional”.

    “Jika Anda tidak melakukan hal ini, jangan mengeluh ketika kantor saya dipaksa untuk bertindak,” tambahnya pada saat itu.

    Mekelberg mengatakan: “Ke mana arahnya (keputusannya), saya tidak tahu, tetapi ini seharusnya mengirimkan pesan kepada Israel bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PM Singapura Lee Hsien Loong Mundur Usai 2 Dekade Menjabat

    PM Singapura Lee Hsien Loong Mundur Usai 2 Dekade Menjabat

    Singapura –

    Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Tharman Shanmugaratnam. Lee mengatakan dirinya dan pemerintahannya akan resmi mundur pada Rabu (15/5) besok.

    Seperti dilansir The Star, Selasa (14/5/2024), Lee yang kini berusia 72 tahun telah menjabat PM Singapura sejak tahun 2004 lalu, mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Tharman pada Senin (13/5) waktu setempat.

    Dalam suratnya, Lee menyarankan Presiden Tharman untuk mengundang Lawrence Wong, yang kini menjabat sebagai Wakil PM Singapura, untuk membentuk pemerintahan selanjutnya.

    Presiden Tharman menerima pengunduran diri Lee dan mengatakan dirinya akan menunjuk Wong sebagai PM yang baru, kemudian mengundangnya untuk membentuk pemerintahan baru bagi Singapura.

    Lee yang lahir di Singapura pada era kolonialisme Singapura, merupakan putra tertua mendiang Lee Kuan Yew, PM pertama Singapura. Lee pernah mengabdi pada Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) antara tahun 1971 hingga tahun 1984 silam, dan mencapai pangkat Brigadir Jenderal.

    Lee mengundurkan diri dari SAF tahun 1984 untuk memasuki dunia politik, dan terpilih menjadi anggota parlemen mewakili konstituensi Teck Ghee SMC.

    Lee pernah memegang berbagai jabatan penting, seperti Wakil PM, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Pertahanan Kedua di bawah PM Lee Kuan Yew dan Goh Chok Tong, sebelum menjabat PM sejak tahun 2004.

    Setelah 20 tahun menjabat, Lee memimpin rapat kabinet terakhir pada Kamis (9/5) pekan lalu. Dalam postingan Facebook-nya pada saat itu, Lee menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekannya atas dukungan teguh mereka.

    “Merupakan kehormatan bagi saya untuk memimpin tim kabinet saya selama 20 tahun terakhir. Dalam kabinet, perdana menteri adalah primus inter pares — bukan atasan bagi bawahannya, tapi yang pertama di antara yang sederajat, semuanya berunding bersama untuk menemukan solusi terbaik bagi Singapura,” ucap Lee.

    Pada April lalu, kantor PM Singapura mengumumkan Wong akan mengambil alih jabatan PM Singapura untuk menggantikan Lee terhitung sejak Rabu (15/5) waktu setempat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puluhan Rumah Pemotongan Unggas di Blitar Tak Bersertifikat Halal

    Puluhan Rumah Pemotongan Unggas di Blitar Tak Bersertifikat Halal

    Blitar (beritajatim.com) – Puluhan Rumah Potong Unggas (RPU) yang biasa menyembelih ayam hingga bebek di Kabupaten Blitar ternyata tidak mengantongi sertifikat halal. Hal itu tentu mencengangkan, karena rumah pemotongan unggas tersebut sudah beroperasi cukup lama.

    Lantas bagaimana hukum daging ayam serta bebek yang disembelih oleh rumah pemotongan unggas yang tak bersertifikat halal? Meski belum memiliki sertifikat halal, namun belum tentu juga cara pemotongan hewan di tempat tersebut tidak sesuai syariat.

    Namun pada dasarnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan telah mewajibkan sertifikat halal produk makanan dan minuman, termasuk Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang menyediakan daging aman, sehat, utuh dan halal.

    “Masih banyak rumah pemotongan yang belum bersertifikat halal, terutama kelompok perunggasan seperti ayam, bebek, puyuh, mentok atau itik dan lainnya,” kata Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kabid Keswan dan Kesmavet) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Nanang Miftahudin, Minggu (12/5/2024).

    Sejauh ini di Kabupaten Blitar memang sudah ada 3 RPH dan 2 RPU milik swasta yang sudah tersertifikasi halal. Namun di luar 5 tempat tersebut, masih banyak rumah pemotongan hewan dan unggas di Kabupaten Blitar yang tak bersertifikat halal.

    “Jadi kalau secara persyaratan kelengkapan RPU, memang belum bisa memenuhi untuk mendapat sertifikat halal,” bebernya.

    Pemkab Blitar memberikan batas waktu hingga Oktober 2024 ini untuk tempat pemotongan unggas agar mengurus sertifikat halalnya. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mengakui belum bisa menertibkan semua tempat pemotongan unggas terkait sertifikat halal.

    Yang bisa dilakukan oleh Disnakkan Kabupaten Blitar yakni memfasilitasi RPU agar segera tersertifikasi halal. “Rencananya tahun 2024 ini akan dibangun RPU dari Dana Anggaran Khusus (DAK) pusat,” ungkapnya.

    Sebenarnya sertifikasi halal adalah kewenangan dari Kemenag, serta MUI sebagai auditor. Bersama beberapa OPD terkait seperti Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM serta DPMPTSP.

    Oleh karena itu Disnakkan terus berupaya melakukan sosialisasi dan fasilitasi, termasuk tahun ini dalam rangka pelaksanaan kurban. “Kami akan melaksanakan webinar ke para takmir masjid atau panitia kurban, untuk sosialisasi dan pembelajaran pemotongan hewan kurban kaidah halal,” terangnya. [owi/suf]

  • Kenapa Turki Setop Berbisnis dengan Israel?

    Kenapa Turki Setop Berbisnis dengan Israel?

    Ankara –

    Senyum menghiasi wajah Presiden Recep Tayyip Erdogan ketika menjawab pertanyaan DW, bahwa “kami sudah tidak lagi mempertahankan hubungan dagang intensif dengan Israel. Isunya sudah selesai,” kata dia dalam jumpa pers di akhir kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Ankara, dua pekan lalu.

    Saat itu, rencana Turki “membatasi” ekspor sebanyak 54 jenis komoditas ke Israel baru berupa ancaman. Beberapa hari setelah pernyataan Erdogan, Kementerian Perdagangan akhirnya mengumumkan penghentian kerja sama ekspor dan impor dengan Israel.

    Kedua negara sejatinya menjalin kekariban bisnis. Menurut Asosiasi Ekspor Turki, TIM, perdagangan bilateral antara Turki dan Israel, “memiliki struktur yang stabil dan independen secara politik.”

    Pada 2022 silam, volume perdagangan antara kedua negara mencapai sembilan miliar dolar AS. Israel mengekspor barang senilai dua miliar dolar AS, sementara Turki membukukan penjualan senilai tujuh miliar dolar AS.

    Volume dagang kedua negara sejak itu berkurang dan hanya mencapai tujuh miliar dolar AS pada tahun 2023.

    Proyeksi negatif di Turki

    Bagaimana penghentian dagang dengan Israel akan berdampak pada ekonomi Turki yang sedang dilanda krisis? Menurut Oguz Oyan, ekonom dan tokoh oposisi Turki, langkah tersebut akan menyulitkan Ankara menemukan investor asing.

    “Negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa, memandang negatif negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” kata dia. “Penghentian dagang tidak hanya memperburuk hubungan dengan Israel, tetapi juga dengan pasar keuangan, dan artinya juga aliran dana investasi ke Turki.”

    Kritik dari Israel

    Di Israel, Menteri Luar Negeri Israel Katz merespons keras keputusan Turki untuk sepenuhnya menghentikan hubungan dagang.

    “Erdogan melanggar perjanjian internasional dengan memblokir pelabuhan. Dia mengabaikan kepentingan rakyat Turki dan pengusaha Turki. Beginilah tindakan seorang diktator,” kata dia.

    Apakah keputusan Ankara akan memicu konsekuensi hukum? “Tidak,” kata Profesor Funda Basaran Yavalar di Universitas Marmara, Istanbul, spesialis dalam hukum keuangan internasional.

    Karena sejauh ini, belum ada kontrak bisnis yang diakhiri secara sepihak. Basaran yakin, situasinya belum akan berubah.

    Menurutnya, solusi bisa diupayakan lewat Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, yang mewadahi perdagangan kedua negara dan menawarkan mekanisme mediasi antara negara anggota.

    Kegamangan usai kekalahan pemilu

    Sikap keras Ankara terhadap Israel diyakini bersumber pada kekalahan bersejarah Erdogan dalam pemilu komunal akhir Maret lalu.

    Kepada DW, Gabriel Haritos, peneliti di lembaga pemikir Yunani ELIAMEP yang berbasis di Yerusalem, menilai pemutusan hubungan dagang dengan Israel sebagai “taktik politik,” demi memuaskan publik di dalam negeri.

    Hal serupa diungkapkan ekonom Turki Oguz Oyan. “Di masa kampanye pemilu, pemerintahan Partai AKP mendulang sentimen negatif karena pesatnya perdagangan dengan Israel,” kata dia.

    Kebijakan pemerintah dinilai bermuka dua, karena di satu sisi giat menuduhkan kejahatan perang terhadap Israel di depan publik, tapi di balik layar tetap panen uang lewat hubungan dagang. “Hal ini mempengaruhi suara para pemilih Islam konservatif.”

    Oyan yakin, AKP berusaha memobilisasi dukungan elektoral di dalam negeri dengan bersikap keras ke Israel. “Mereka mengalami kekalahan besar dalam pemilu. AKP ingin memulihkan gengsi yang hilang dan redupnya kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    rzn/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Memanas! Turki Setop Perdagangan dengan Israel

    Memanas! Turki Setop Perdagangan dengan Israel

    Ankara –

    Pemerintah Turki menghentikan semua ekspor dan impor dari dan ke Israel pada Kamis (2/5) waktu setempat. Ankara mengutip “memburuknya tragedi kemanusiaan” di wilayah Palestina sebagai salah satu alasan dari langkah tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (3/5/2024), langkah otoritas Turki menghentikan semua perdagangan dengan Israel itu diumumkan oleh Kementerian Perdagangan Turki.

    “Transaksi ekspor dan impor terkait Israel telah dihentikan, mencakup semua produk,” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan Turki.

    “Turki akan secara ketat dan secara tegas menerapkan langkah-langkah baru ini, sampai pemerintah Israel mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan yang cukup dan tidak terputus ke Gaza,” imbuh pernyataan tersebut.

    Pernyataan itu mengonfirmasi laporan media Bloomberg yang sebelumnya menyebut Turki menghentikan seluruh ekspor dan impor dari dan ke Israel.

    Kedua negara tercatat memiliki volume perdagangan sebesar US$ 6,8 miliar sepanjang tahun 2023.

    Turki, bulan lalu, memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap Israel, terkait apa yang disebutnya sebagai penolakan Israel untuk mengizinkan Ankara terlibat dalam operasi pengiriman bantuan kemanusiaan via udara ke Jalur Gaza dan serangannya di daerah kantong Palestina tersebut.

    Saat ditanya soal perdagangan Turki dengan Israel bulan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Ankara tidak lagi melanjutkan “perdagangan intensif” dengan Tel AViv, dan menyatakan “hal itu sudah selesai”. Namun Erdogan pada saat itu tidak mengindikasikan bahwa Turki akan memutus semua perdagangan dengan Israel.

    Lihat Video ‘PBB: 72 Persen Perumahan di Gaza Telah Hancur’:

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, dalam pernyataan pada Kamis (2/5) waktu setempat menyebut Erdogan telah melanggar perjanjian dengan memblokir pelabuhan untuk impor dan ekspor dari Israel.

    “Erdogan telah melanggar perjanjian dengan memblokir pelabuhan untuk impor dan ekspor Israel,” sebut Katz dalam pernyataan via media sosial X.

    “Beginilah perilaku seorang diktator, mengabaikan kepentingan rakyat dan pengusaha Turki, dan mengabaikan perjanjian perdagangan internasional,” kritiknya.

    Katz mengatakan dirinya telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Israel untuk berupaya menciptakan alternatif perdagangan dengan Turki, dengan fokus pada produksi lokal dan impor dari negara-negara lainnya.

    Lihat Video ‘PBB: 72 Persen Perumahan di Gaza Telah Hancur’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (3): Pasar, Petani, dan Wisatawan

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (3): Pasar, Petani, dan Wisatawan

    Jember (beritajatim.com) – Masalah pendapatan asli daerah (PAD) hingga revitalisasi pasar tradisional menjadi perhatian DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timue, dan dituangkan dalam rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    “Pemerintah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan kunjungan dan pendapatan asli daerah dari sektor wisata. Caranya dengan mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan destinasi yang menjadi aset daerah, seperti Watu Ulo dan Rembangan,” kata Mufid.

    Mufid mengingatkan, destinasi wisata di Jember semakin banyak. “Sekarang muncul Pantai Payangan atau Teluk Love. Pemkab Jember hendaknya lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun Calender of Event yang menarik dan berjalan sepanjang bulan untuk menarik kunjungan wisatawan,” katanya.

    DPRD Jember menghendaki pemerintah daerah menyusun formula yang tepat dalam mendukung tumbuhnya sektor pertanian sebagai sektor dominan. “Terutama pada pemberdayaan petani berbasis komoditas yang rentan penyumbang inflasi tinggi yaitu cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras,” kata Mufid.

    Menurut parlemen, program pertanian sebaiknya difokuskan pada pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian. Ini dapat dilakukan dengan mewujudkan pasar hasil pertanian, mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian; dan memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki kalangan petani.

    Pasar hasil pertanian bisa dikelola kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi lomoditas. “Kembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat melalui badan usaha milik petan, kembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian, sediakan informasi pasar; dan kembangkan lindung nilai,” kata Mufid.

    “Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya segera menyusun kebijakan penetapan lahan pertanian berkelanjutan untuk mengantisiapasi banyaknya pengalihan lahan pertanian produktif menjadi pemukiman dan industri,” tegas Mufid.

    Sementara itu untuk sektor pasar, DPRD Jember meminta pemerintah daerah segera mengarahkan program revitalisasi pasar lebih substantif. Pemkab diminta mendorong pasar berstandar nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Selain itu mengacu pada Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat.

    “Terakhir, Pemerintah Kabupaten Jember diminta lebih tertib lagi dalam merencanakan program dan anggaran dengan didasarkan pada fungsi, indikator program, dan jenis belanja, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara. L:akukan perbaikan tata kelola pengadaan dengan peningkatan kompetensi SDM dan Fungsi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa),” kata Mufid. [wir]

  • Polres Tuban Musnahkan Hasil Operasi Ratusan Arak dan Narkoba

    Polres Tuban Musnahkan Hasil Operasi Ratusan Arak dan Narkoba

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka operasi Pekat Semeru selama 12 hari, pihak Kepolisian Polres Tuban mengamankan ratusan arak dan minuman keras lainnya, serta barang bukti narkoba yang kini telah dimusnahkan.

    Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan di halaman Mapolres Tuban dengan disaksikan oleh Kajari Tuban, Kepala Pengadilan Negeri Tuban, Kasatpol PP dan Damkar Tuban, serta jajaran Polres Tuban.

    Menurut Kapolres Tuban AKBP Suryono bahwa operasi pekat telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu, gabungan bersama Satreskrim, Satresnarkoba, Satpol PP Tuban dan instansi terkait lainnya.

    “Dari hasil operasi, kami mengamankan 5 kasus narkoba, 2 kasus judi, 32 kasus miras dan 18 prostitusi,” tutur AKBP Suryono.

    Pria asli Bojonegoro ini juga menambahkan, barang bukti yang diamankan adalah minuman keras, carnophen yang paling marak di Kabupaten Tuban.

    “Miras kalau dilarang kok dijual? Ini pasti yang menjadi pertanyaan, jadi miras merupakan minuman yang diatur bukan di larang, jadi diatur pembuatannya, diatur penjualannya diatur distribusinya dan bahkan diatur juga rute-rutenya,” kata Suryono.

    Sehingga tidak menyalahi aturan yang sudah diatur di Kementerian Perdagangan, apabila tanpa aturan-aturan itu, maka dianggap ada unsur tindakan pidana oleh Kepolisian maupun Satpol PP.

    “Untuk minuman Arak atau minuman khas ini yang banyak ditemui, proses pembuatannya home industry,” kata Suryono.

    Jadi pihak Kepolisian langsung melakukan razia dengan mendatangi lokasi pabriknya di Kecamatan Semanding, berdasarkan keterangan dari pelaku bahwa arak ini diedarkan di wilayah Tuban kota, Semanding dan Palang.

    “Saya juga belum pernah merasakan yang ini, kalau Legen minuman khas Tuban saya sering merasakan, oleh karena itu kita sama-sama musnahkan barang bukti ini,” bebernya.

    Masih kata Suryono, adapun total miras sebanyak 919 botol yang telah diamankan atau setara 1385 liter. “Itu semua hasil dari operasi pekat semeru tahun 2024 yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu,” imbuhnya.

    Sementara itu, jumlah pelaku yang diamankan untuk judi ada 3 orang, kasus narkoba ada 6 orang, sedangkan kasus prostitusi ada 18 orang,” pungkasnya. [ayu/aje]

  • Pembangunan Pasar Tematik Wisata Cheng Hoo Tunggu Lelang

    Pembangunan Pasar Tematik Wisata Cheng Hoo Tunggu Lelang

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah dilakukan groundbreaking oleh Menteri Perdagangan pada Februari lalu, pembangunan Pasar Tematik Wisata Cheng Hoo masih belum dikerjakan. Kadisperindag Diana Lukita Rahayu mengatakan bahwa saat ini masih dalam tahap lelang.

    Tahap lelang yang dilakukan untuk pengerjaan Pasar Tematik Wisata Cheng Hoo ini dilakukan melalui sistem dari Jakarta.

    “Saat ini masih tahap lelang. Kita tunggu saja, karna juga gak bisa dipercepat. Sistemnya langsung dari Jakarta,” jelasnya singkat saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan.

    Diketahui Pasar Tematik Wisata Cheng Hoo ini mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana yang digelontorkan sendiri berkisar sekitar Rp 60 milyar.

    Dari dana tersebut nantinya Pasar Tematik Wisata Cheng Hoo akan dipoles dengan standart internasional, sehingga bisa menghidupkan perekonimian masyarakar Kabupaten Pasuruan. Hal ini juga didorong dengan penambahan kios.

    Kios yang akan dibangun yakni dua kali lipat dari yang sebelumnya 165 kios menjadi 330 kios. Dikutip dari pernyataan Mentri Perdagangan, Zulkifli Hasan Pasar Tematik Wisata Cheng Hoo akan selesai pada bulan Oktober hingga September.

    “Targetnya September sudah rampung, lambat-lambatnya ya Oktober. Biar seluruh pedagang segera merasakan dampaknya,” tegasnya.

    Pembangunan Pasar Tematik Wisata Cheng Hoo ini nantinya juga tidak akan lepas dari pesan sejarah dengan dsain bangunan Tiongkok. Ditambah lagi konsep one stop service yang membuat pengunjung nyaman dan senang berwisata di Kabupaten Pasuruan. [ada/but]

  • Jelang Mudik Lebaran, Disperdagin Kota Kediri Awasi SPBU

    Jelang Mudik Lebaran, Disperdagin Kota Kediri Awasi SPBU

    Kediri (beritajatim.com) – Mempersiapkan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) jelang mudik lebaran, Bidang Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri mulai gencar melakukan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kediri.

    Seperti yang telah dilakukan hari ini, Selasa (26/3/2024) bertempat di SPBU Kaliombo dan Rabu (27/3/2024) di SPBU Ngampel. Adapun tujuan dilaksanakannya pengawasan yakni untuk memastikan kebenaran ukuran serta meminimalkan adanya alat tambahan di dalam pompa ukur yang bisa mempengaruhi hasil pengukuran.

    Wahyu Kusuma, Kepala Disperdagin Kota Kediri mengutarakan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, petugas tidak menemukan alat tambahan pada pompa ukur BBM. “Semuanya berjalan sesuai ketentuan, tidak ada menyimpang, tidak ditemukan alat tambahan, dan bisa digunakan untuk transaksi,” tegasnya.

    Kegiatan pengawasan kemetrologian merupakan tugas untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dari kesalahan pengukuran dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

    Sebagai informasi, metrologi merupakan ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas atau the sience of measurement yang meliputi satuan ukur, metode/cara pengukuran, dan alat-alat ukur yang digunakan. Adapun penerapan metrologi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti: penggunaan timbangan di pasar, pompa ukur di SPBU, meter listrik, serta meter air.

    Guna melindungi konsumen utamanya menjelang mudik lebaran, Kementerian Perdagangan telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan di seluruh SPBU.

    “Instruksi Kemendag seluruh SPBU dilakukan pengawasan. Kalau di Kota Kediri ada di sepanjang jalur provinsi,” ujarnya. Dengan adanya pengawasan yang melibatkan lima petugas ini, dirinya berharap agar masyarakat yang membeli BBM mendapatkan takaran yang sesuai.

    “Misalkan beli 1 liter dapatnya sesuai 1 liter tidak kurang tidak lebih, makanya kita awasi untuk meminimalisir kecurangan dan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kholik, Petugas SPBU Kaliombo menerangkan hari ini sejumlah petugas yang tergabung dalam Bidang Metrologi melakukan pemantauan terhadap alat ukur di SPBU Kaliombo dalam rangka mencegah kecurangan oknum yang berdampak merugikan konsumen. Kholik mengaku pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh Pemkot Kediri terhadap kegiatan tersebut.

    “Itu penting sekali karena Pemkot Kediri benar-benar memastikan takaran kami sudah tepat dan tidak terjadi selisih antara penunjukan pada layar yang ditampilkan dengan jumlah BBM yang didapat konsumen,” katanya.

    Pihaknya juga terus mengupayakan untuk menjaga akurasi pompa ukur SPBU agar tidak ada konsumen yang dirugikan. Adapun upaya yang ditempuh pihak SPBU Kaliombo yakni dengan rutin mengikuti kegiatan tera ulang yang diselenggarakan oleh Disperdagin. [nm/kun]

  • Menkominfo dan Mendag Kunjungi Pusat Data E1 DCI Indonesia

    Menkominfo dan Mendag Kunjungi Pusat Data E1 DCI Indonesia

    Foto INET

    Rifkianto Nugroho – detikInet

    Kamis, 21 Mar 2024 19:40 WIB

    Jakarta – Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Mendag Zulkifli Hasan mengunjungi Pusat Data Center E1 milik DCI Indonesia. Mereka disambut Presdir DCI Indonesia Toto Sugiri.