Masyarakat Sambut Antusias Peluncuran Sekolah Garuda di Konawe Selatan, Harap Bisa Cetak Generasi Unggul
Tim Redaksi
KENDARI, KOMPAS.com –
Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambut gembira atas peluncuran Sekolah Garuda di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Rabu (8/10/2025).
Antusiasme itu datang dari salah satunya siswa SMPN 12 Konawe Selatan, Alya Aprilia.
Ketua OSIS SMPN 12 Konawe Selatan ini menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Sekolah Garuda tersebut.
“Mendengar Sekolah Garuda ada di desa kami, sudah merasa senang sekali, teman-teman saya juga karena adanya SMA unggulan di tempat kami. Harapan saya semoga bisa menjadi wadah siswa-siswi berprestasi untuk menuntut ilmu pengetahuan dan terus belajar membawa nama Sultra dan membawa nama Indonesia,” ungkap Alya di hadapan para tamu.
Ia berharap SMA Garuda ini bisa menjadi wadah bagi para siswa siswi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hal senada diungkapkan Sulfajriani Indah, seorang guru dari SMAN 1 Kendari.
Ia melihat Sekolah Garuda sebagai terwujudnya mimpi panjang para pendidik.
“Bisa wujudkan mimpi dengan hadirnya Sekolah Garuda ini membuka peluang bagi anak-anak unggul di Sultra yang berada dalam keterbatasan ekonomi untuk meraih mimpinya,” ungkapnya.
Menurut dia, beasiswa unggul ini bisa dirasakan oleh para siswa untuk kolaborasi sehingga lahir generasi kuat.
“Majulah Sekolah Garuda dan banggalah menjadi bagian dari Sultra,” ujarnya.
Peluncuran Sekolah Garuda ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, dan beberapa bupati di Sultra.
Sementara itu, Bupati Konsel, Irham Kolenggo, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada wilayahnya.
Konawe Selatan menjadi salah satu dari empat lokasi di Indonesia yang mendapat kehormatan meluncurkan Sekolah Garuda.
“Rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden yang telah menginisiasi sekolah unggul Garuda dan hari ini ada empat yang di-launching dan salah satunya Sultra. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang menunjuk Desa Lebo Jaya, kami berharap kepada seluruh instrumen, peluang kami untuk menangkap peluang lain dengan mendirikan SD dan SMP unggulan,” tandasnya.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menekankan bahwa kehadiran Sekolah Garuda ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Harus ada sekolah ini di sini, saya mohon dengan adanya keberadaan sekolah unggulan ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pendidikan adalah modal dasar untuk mengubah jalan hidup kita ke depannya,” ujarnya.
Gubernur Andi menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI untuk memberikan kesempatan dan peluang untuk bisa bersaing.
“Dengan adanya Sekolah Garuda ini kita akan bersaing, kita bisa menciptakan ide-ide cemerlang. Mohon dukungan dari kepala daerah di kabupaten dan kota kepada anak didik kita agar bisa diterima di sekolah ini karena seleksi dilakukan oleh Pusat,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Pemerintah Pusat, Wamen PU Diana Kusuma Astuti, menyatakan bahwa Sekolah Garuda adalah bukti nyata perhatian Presiden terhadap pendidikan rakyat.
“Bapak Presiden ini memang benar-benar memikirkan pendidikan untuk semua rakyatnya. Sekolah Garuda memang benar-benar disiapkan,” tegasnya.
Menurut Wamen PU, kita membutuhkan SDM unggul yang akan membangun Indonesia, dengan adanya sekolah unggulan dan semoga mimpi-mimpi dari adik-adik dan bu guru yang menyampaikan keinginannya bisa terwujud di Sekolah Garuda ini.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo berharap agar Sekolah Garuda ini membina anak-anak juga membentuk karakter untuk mencintai Indonesia dan bisa diterima di 100 Perguruan Tinggi Dunia. “Ini harapan kita dan semoga bisa tercapai,” pintanya.
Diana menambahkan, program ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menciptakan SDM unggul demi Indonesia Unggul 2045.
Senada itu, Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa sekolah ini sebagai jembatan kesetaraan bagi generasi muda Sultra.
“Bisa bermanfaat untuk masyarakat Sultra, kita mempunyai SDM yang unggul. Kami berharap mempunyai kesempatan yang sama bukan hanya SDM unggul tapi capai cita-citanya sekolah di luar negeri. Sekolah ini merupakan jembatan agar teman-teman bisa mencapai mimpi,” pungkasnya.
Lokasi Sekolah Garuda ini berdiri di lahan seluas 20 hektar.
Sebelumnya, tim dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi meninjau tiga lokasi di Sulawesi Tenggara, yaitu di Konawe Selatan, Konawe, dan Wakatobi.
Lokasi Sekolah Garuda sebelumnya merupakan balai produksi benih tanaman perkebunan Sultra.
Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Garuda.
Sekolah Garuda ini menjadi program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Sebagai tambahan, secara keseluruhan, Sekolah Garuda di Konsel ini merupakan satu dari 20 sekolah serupa yang diharapkan akan mencetak SDM unggul untuk masa depan bangsa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemendag
-
/data/photo/2025/10/08/68e65fb271413.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Masyarakat Sambut Antusias Peluncuran Sekolah Garuda di Konawe Selatan, Harap Bisa Cetak Generasi Unggul Regional 8 Oktober 2025
-
/data/photo/2025/08/01/688cb3806b389.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kubu Tom Lembong Kecewa Laporan soal Hakim Minim Tanggapan KY dan MA Nasional 7 Oktober 2025
Kubu Tom Lembong Kecewa Laporan soal Hakim Minim Tanggapan KY dan MA
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kubu eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong kecewa dengan lembaga pengawasan seperti Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) imbas laporan mereka yang belum banyak ditindaklanjuti.
Penasihat hukum Tom, Ari Yusuf mengatakan, laporan mereka terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara importasi gula belum mendapatkan tindak lanjut yang serius dari para lembaga pengawas ini.
“Hal ini sangat mengecewakan kami selaku Penasihat Hukum dari Tom Lembong, karena baik Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Inspektorat BPKP, dan Ombudsman tidak melaksanakan tugasnya secara profesional,” ujar Ari saat dihubungi Selasa (7/10/2025).
Ari mengatakan, lembaga pengawas ini hanya melakukan pencatatan administratif tanpa memberikan kepastian hukum.
“(Mereka) Cenderung mengedepankan administrasi dan sangat birokratis serta mengesampingkan kepastian hukum dan keadilan bagi klien kami,” imbuh Ari.
Ari menyebutkan, pada awal laporan dimasukkan, lembaga-lembaga ini cepat memberikan respons. Tapi, laporan yang telah diterima justru tidak ditindaklanjuti lagi.
Misalnya, laporan yang disampaikan ke KY sempat diproses pada bulan Agustus 2025. Saat itu, tim pengacara Tom diminta untuk memberikan keterangan. Tapi, hingga kini, majelis hakim belum diperiksa KY.
“KY meminta keterangan kepada
lawyer
pada tanggal 28 Agustus 2025. Namun, hingga saat ini, KY belum memanggil Majelis Hakim terlapor,” kata Ari.
Ari mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada KY pada 11 dan 30 September 2025 agar para hakim dapat segera diperiksa dan dijatuhkan hukuman etik. Namun, laporan dari KY belum ada kejelasan lagi.
Bernasib serupa, laporan di Bawas MA juga belum banyak perkembangan.
“Bawas MA telah meminta keterangan kepada majelis hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2025 dan majelis hakim terlapor memberikan klarifikasi kepada Bawas MA pada tanggal 25 Agustus 2025,” kata Ari.
Namun, pihaknya belum menerima hasil dari permintaan keterangan ini. Ari mengaku tidak tahu apakah keterangan dari majelis hakim diberikan secara lisan atau melalui penjelasan tertulis.
“Tidak ada kepastian hukum yang diberikan oleh Bawas MA atas Laporan ini. Apakah majelis hakim terlapor terbukti ataukah majelis hakim terlapor tidak terbukti. Hal ini sangat kita sayangkan,” imbuhnya.
Selain membuat laporan ke KY dan Bawas MA, kubu Tom Lembong juga melaporkan hal ini ke Ombudsman.
Ari mengatakan, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Ombudsman pada tanggal 12 Agustus 2025.
Awalnya, laporan ini rutin mendapatkan perkembangan. Namun, laporan ini juga mandeg.
“Ombudsman menerbitkan SPDP pada tanggal 11 September 2025. Namun, setelah diterbitkannya SPDP tersebut, Ombudsman tidak menindaklanjuti SPDP tersebut,” jelas Ari.
Lebih lanjut, laporan Tom Lembong terhadap ahli BPKP kepada pengawas internalnya juga belum ditanggapi oleh Inspektorat BPKP.
Untuk menindaklanjuti laporan mereka, kubu Tom sempat mendatangi kantor BPKP.
“Namun, melalui suratnya pada 13 Agustus dan 15 September 2025, pada pokoknya tidak ada kepastian dan tindak lanjut dari Inspektorat BPKP tersebut,” kata Ari.
Sebelumnya, kubu Tom Lembong mendatangi MA, KY, dan Ombudsman pada awal Agustus 2025 untuk melaporkan majelis hakim dan sejumlah pihak terkait atas sidang perkara korupsi importasi gula yang pernah menjeratnya.
Ada tiga orang hakim yang dilaporkan kubu Tom, yaitu Dennie Arsan Fatrika selaku ketua majelis, dan dua hakim anggotanya, Purwanto S. Abdullah, dan Alfis Setyawan.
Ketiganya dilaporkan sebagai bentuk pengujian atau koreksi atas sistem peradilan di Indonesia.
“Dia ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya,” kata kuasa hukum Tom, Zaid Mushafi, saat ditemui di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin, 4 Agustus 2025.
Laporan Tom ini dilayangkan setelah dia mendapatkan abolisi atau penghapusan kasus oleh Presiden Prabowo Subianto.
Zaid Mushafi mengatakan bahwa laporan ini bukan aksi balas dendam, tetapi janji Tom untuk memperbaiki hukum di Indonesia.
Kompas.com
telah berusaha untuk menghubungi dan mengkonfirmasi terkait perkembangan laporan ini kepada KY dan MA.
Namun, hingga berita ini dimuat, baik KY maupun MA belum memberikan tanggapan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/12/14/675d102ef0a71.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rommy Terima Islah PPP: Damai Takkan Memuaskan Seluruh Pihak Nasional 7 Oktober 2025
Rommy Terima Islah PPP: Damai Takkan Memuaskan Seluruh Pihak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2020-2025, Romahurmuziy atau Rommy menerima islah atau berdamainya kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.
Kendati demikian, ia melihat bahwa kesepakatan islah antara kedua kubu tersebut tidak akan memuaskan semua pihak.
“Mungkin masih ada yang tak puas, karena keputusan damai memang takkan memuaskan seluruh pihak,” ujar Rommy kepada Kompas.com, Selasa (7/10/2025).
Oleh karena itu, Rommy mengajak semua elemen PPP menerima rekonsiliasi antara Mardiono dan Agus Suparmanto.
Ia juga mengimbau para kader partai berlambang Ka’bah itu untuk tidak menggugat kepengurusan Mardiono sebagai ketua umum PPP periode 2025-2030.
“Mohon jangan lagi ada gugat-menggugat secara hukum agar PPP kembali kondusif,” ujar Rommy.
“Saya mengajak seluruh fungsionaris dan kader PPP di seluruh Indonesia untuk menyambut baik dan bersyukur atas kesepakatan islah ini,” sambung mantan ketua umum PPP itu.
PPP, kata Rommy, akan memiliki tugas yang berat jelang pemilihan umum (Pemilu) 2029. Ia mengatakan, kontestasi tersebut membutuhkan konsolidasi dari seluruh elemen PPP.
Dalam kesempatan tersebut, Rommy juga meminta maaf kepada semua pihak atas kegaduhan yang terjadi selama proses pemilihan ketua umum baru PPP.
“Mari bersatu kembali, fokus konsolidasi partai, dan merengkuh kembali simpati publik. Atas nama keluarga besar PPP, saya juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, atas kegaduhan selama sepekan terakhir yang tersiar di media akibat Muktamar X PPP,” ujar Rommy.
KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI Dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat untuk berdamai atau islah di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Diketahui, keputusan islah mengakhiri dualisme PPP dan mengakui Mardiono sebagai ketua umum partai periode 2025-2030.
“Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum kemudian Pak Gus Yasin menjadi Sekretaris Jenderal,” ujar Mardiono di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Islah di tubuh PPP, ungkap Mardiono, terjadi pada dua hari yang lalu yang difasilitasi oleh orang-orang baik.
Mardiono mengatakan, dalam pertemuan dua kubu kemudian disepakati dilakukan rekonsiliasi. Namun, ia tak secara spesifik mengungkapkan sosok orang-orang baik tersebut.
“Saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan, difasilitasi oleh orang-orang baik yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Taj Yasin, Pak Agus dan saya, kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi,” ujar Mardiono.
Sebelum islah terjadi antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto, Muktamar X yang digelar pada 27-28 September 2025 berakhir dengan saling klaim kepemimpinan.
Klaim kemenangan pertama digaungkan oleh Muhammad Mardiono yang merupakan petahana ketua umum PPP.
Kubu Mardiono mengeklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Partai Kabah untuk periode 2025-2030.
“Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata pimpinan sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara dalam konferensi pers, Sabtu (27/9/2025).
Kemenangan lain diumumkan oleh kubu Agus Suparmanto, yang merupakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun ke depan.
Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.
“Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Lula Minta Trump Hapus Tarif dan Sanksi, Hubungan Brasil-AS Mencair
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva meminta Presiden AS Donald Trump untuk mencabut tarif atas produk-produk asal negaranya dan sanksi terhadap sejumlah pejabat tinggi. Langkah ini membuka peluang cairnya hubungan dagang kedua negara.
Permintaan tersebut diungkapkan Lula dalam panggilan telepon dengan Trump berdurasi sekitar 30 menit pada Senin (6/10/2025) waktu setempat.
Menurut keterangan resmi pemerintah Brasil yang dilansir dari Bloomberg pada Selasa (7/10/2025), pada panggilan tersebut, keduanya sepakat menggelar pertemuan langsung dalam waktu dekat. Lula mengusulkan pertemuan bisa dilakukan di sela-sela KTT Asean di Malaysia akhir bulan ini.
Adapun, Trump juga telah mengkonfirmasi pembicaraan telepon tersebut berjalan dengan baik. Dalam unggahan di media sosial, Trump menyebut diskusi dengan Lula terutama berfokus pada perdagangan dan ekonomi.
“Kami akan melanjutkan pembicaraan dan bertemu dalam waktu yang tidak terlalu lama, baik di Brasil maupun Amerika Serikat. Saya menikmati percakapan itu — kedua negara kita akan bekerja sama dengan sangat baik!,” ujar Trump
Menyusul unggahan Trump, nilai tukar real Brasil sempat menguat ke level tertinggi sesi perdagangan.
Percakapan tersebut menjadi sinyal paling jelas adanya upaya mencairkan hubungan AS–Brasil yang sempat merosot tajam setelah Trump memberlakukan tarif impor 50% atas sejumlah produk Brasil dan menjatuhkan sanksi terhadap seorang hakim Mahkamah Agung.
Sanksi itu disebut sebagai upaya menghentikan persidangan mantan Presiden Jair Bolsonaro yang divonis bersalah atas percobaan kudeta pada September lalu.
Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad menyebut percakapan itu positif. Sebelumnya, Trump dan Lula hanya sempat berbicara singkat di sela Sidang Umum PBB di New York bulan lalu, ketika Trump menyebut keduanya memiliki hubungan yang baik dan membicarakan rencana pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan.
Menurut pejabat Brasil yang mengetahui isi pembicaraan, Trump tidak mengajukan tuntutan spesifik terkait produk yang masih dikenakan tarif maupun membahas vonis Bolsonaro.
Namun, Trump menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk memimpin negosiasi dagang lebih lanjut dengan pemerintahan Lula. Kedua presiden juga sepakat bertukar nomor telepon untuk menjalin komunikasi langsung.
Sementara itu, Wakil Presiden Brasil Geraldo Alckmin pekan lalu kembali membuka pembicaraan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Haddad dijadwalkan bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent di Washington akhir bulan ini.
Brasil berharap perundingan dapat menyelesaikan apa yang mereka anggap sebagai kesalahpahaman terkait isu perdagangan dan kebijakan lain. Salah satu titik krusial adalah aturan hukum bagi perusahaan media sosial AS yang beroperasi di Brasil, terutama setelah Mahkamah Agung sempat menangguhkan platform X milik Elon Musk pada tahun lalu.
Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya selama berbulan-bulan juga menekan Brasil untuk membatalkan kasus hukum terhadap Bolsonaro, salah satu sekutu dekat Trump di Amerika Latin. Bolsonaro menghadapi proses hukum akibat percobaan pemberontakan pada 2023 terhadap pemerintahan Lula, yang banyak dibandingkan dengan serangan ke Capitol AS pasca kekalahan Trump pada 2020.
“Situasinya mirip dengan yang mereka coba lakukan pada saya, tapi tidak berhasil sama sekali,” kata Trump bulan lalu mengenai persidangan Bolsonaro.
Meski kerap mengecam Trump karena dianggap mengganggu kedaulatan Brasil, Lula menegaskan dirinya tetap terbuka untuk berdialog dengan AS — mitra dagang terbesar kedua Brasil — selama dilakukan atas dasar kesetaraan.
Sektor swasta Brasil juga turut dilibatkan dalam upaya memperbaiki komunikasi, dengan perusahaan besar dan asosiasi industri diminta memberikan masukan terkait kepentingan sektor masing-masing.
-

Amerika Sudah Ditinggal, Produk-produknya Mulai Diboikot
Jakarta, CNBC Indonesia – India akan segera meninggalkan platform terkenal seperti Google. Pemerintah setempat mendorong penggunaan aplikasi domestik untuk meninggalkan produk Amerika Serikat (AS).
Hubungan India dan AS memanas setelah pemerintah Donald Trump membebankan tarif impor 50%. Ini membuat Perdana Menteri Narendra Modi mendorong penggunaan produk swadeshi atau buatan lokal India.
Salah satu yang sudah menjalankannya adalah Menteri Teknologi Informasi Ashwini Vaishnaw. Dia tak menggunakan PowerPoint dari Microsoft melakukan dengan Zoho dalam presentasinya mengenai program jalan raya.
“Peta ini dari MapmyIndia, bukan Google Maps. Bagus, kan? Swadeshi,” kata Vaishnaw, dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).
Minggu lalu, dia juga merekam video saat pengujian Zoho. Tak lupa mendorong orang-orang menggunakan produk dalam negeri.
Reuters melaporkan Zoho menawarkan layanan lebih murah dibandingkan software dari microsoft. Salah satu orang yang mendirikan perusahaan adalah Sridhar Vembu yang merupakan seorang miliarder dan terkenal dengan pendakatan tidak konvensional saat menempatkan operasi bisnis di desa-desa.
Layanan chat Zoho, Arattai juga mendapatkan popularitas luar biasa. Menteri Perdagangan Piyush Goyal dan Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan diketahui ikut mempromosikan aplikasi itu.
Bulan lalu, data dari Sensor Tower mencatat aplikasi yang berarti obrolan dari bahasa Tamil diunduh lebih dari 400 ribu kali. Jumlahnya melonjak drastis dari bulan Agustus yang hanya kurang dari 10 ribu kali.
Pengguna aktif harian pada 26 September tercatat 100 ribu atau naik 100% dari hari sebelumnya.
“Sangat bangga di @Arattai, platform pesan #MadeInIndia yang mendekatkan India,” ucap Goyal dalam akun X nya.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
-

Kejagung Ungkap Sederet Masalah yang Bikin Harga Bawang Putih Sulit Turun
Jakarta –
Kejaksaan Agung menduga terdapat berbagai masalah yang menyebabkan minimnya realisasi impor bawang putih. Kondisi tersebut juga menyebabkan harga bawang putih tak kunjung turun.
Koordinator I Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Ferry Taslim, mengungkap dugaan pertama terdapat maladministrasi dan praktik monopoli dalam penerbitan izin impor bawang putih. Hal ini yang diduga menjadi penyebab lambatnya impor bawang putih.
“Kami di Jamdatun menyoroti tentang hukum utama seputar impor bawang putih di dalam negeri. Itu adalah dugaan adanya maladministrasi dan praktik monopoli dalam penerbitan izin impor yang diduga menyebabkan lambatnya realisasi impor dan harga bawang putih yang tinggi di pasar,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah di Kemendagri, Senin (6/10/2025).
Lambatnya realiasasi impor ini diduga karena adanya hambatan pada penerbitan rekomendasi dan surat persetujuan impor (SPI) yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
“Importasi membutuhkan rekomendasi impor Product Quality Culture dan surat persetujuan impor atau SPI, dan proses administrasi sering terlambat atau terhambat, sehingga pasokan dipasang menipis dan harga melonjak,” ungkapnya.
“Kompleksitas regulasi sering menimbulkan keterlambatan dan di sini lain membuka celah maladministrasi terhadap penyelenggaraan kewenangan,” tambahnya.
Kondisi tersebut dikhawatirkan juga menjadi celah bagi siapapun untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan izin impor. Ia pun menyinggung potensi adanya tindak pidana korupsi.
“Pemberian rekomendasi atas kuasa impor yang tidak transparan rawan disusupi praktek suap atau gratifikasi, ini berkaitan dengan korupsi dalam perizinan undang-undang tipikal,” terangnya.
Selain itu, Kejagung juga mengungkap terdapat permainan dari importir yang mengendalikan harga. Pengendalian itu dilakukan karena izin impor bawang putih saat ini dikuasai oleh hanya segelintir pengusaha.
“Sejumlah importir diduga menguasai mayoritas izin impor sehingga mengendalikan harga. Ini termasuk dalam ruang lingkup UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli,” terangnya.
Pengusaha juga diduga telah melakukan penimbunan stok, sehingga harga bawang putih mengalami kenaikan. Keterbatasan armada pada proses pengiriman barang juga menjadi salah satu penyebab stok bawang putih kurang di dalam negeri.
“Baik itu praktik penimbunan dan potensi adanya kartel yang mengendalikan kuota impor dan distribusi, menimbulkan distorsi harga,” ucapnya.
Dalam catatan Kantor Staf Presiden, harga bawang putih masih berada di atas harga acuan penjualan (HAP) Rp 38.000/kg. Saat ini secara rata-rata nasional harga bawang putih tercatat Rp 41.900/kg. Dalam data tersebut status harga bawang putih kategori tidak aman.
Tonton juga Video: Kunjungi Pasar Salakan, Jokowi Temui Harga Bawang Putih Mahal
(acd/acd)
-

Apple Segera Buka Pre-Order iPhone 17, 17 Pro & 17 Air di Indonesia
Bisnis.com, JAKARTA – Distributor resmi produk Apple di Indonesia (iBox, Era Space, hingga Digimap) segera membuka pemesanan awal (preorder) untuk seri iPhone teranyar, yaitu iPhone 17, iPhone 17 Air, dan iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max.
Keterangan preorder seri iPhone 17 disampaikan iBox, Era Space, dan Digimap melalui situs resmi mereka secara serentak mulai Sabtu (4/10/2025).
Berdasarkan pantauan Bisnis di website iBox Indonesia, distributor tersebut membuka sesi pendaftaran bagi konsumen yang ingin melakukan preorder iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max.
“Bersiap untuk preorder iPhone generasi terbaru. Daftar sekarang untuk mendapatkan informasi resmi hingga penawaran spesial seputar pre-order iPhone generasi terbaru hanya untukmu,” tulis iBox dalam situs resmi, Sabtu (4/10/2025).
Sebelum pemesanan preorder seri iPhone 17, iBox meminta konsumen untuk mengisi beberapa poin data pribadi, antara lain:
1. Nama Lengkap
2. Alamat Email
3. No Handphone
4. Varian iPhone yang diminati: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, atau iPhone 17 Pro Max.
Nantinya, pembelian seri iPhone 17 dapat dilakukan secara online (melalui situs resmi atau e-commerce) yang telah ditunjuk serta online & pick up atau pesan online, ambil langsung di toko terdekat pilihan konsumen.
iBox juga telah menyematkan foto-foto produk iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, atau iPhone 17 Pro Max di situs mereka. Sayangnya, label atau keterangan harga jual masih belum ditayangkan dan hanya ditulis ‘segera tersedia’.
Meski belum ada pengumuman resmi, namun melansir Antara, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa produk terbaru Apple tersebut bisa mulai dipasarkan di Indonesia pada awal Oktober 2025.
Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin Heru Kustanto menyatakan bahwa pihak Apple sebelumnya sudah mengajukan berkas untuk memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) iPhone 17.
Setelah mendapatkan sertifikat TKDN dari Kemenperin, pihak Apple akan mengantongi izin edar dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Perizinan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan.
“Paling cepat tiga minggu. Awal Oktober barangnya sudah ada di Indonesia,” katanya dilansir dari Antara.
Meski sudah ada kisi-kisi tentang jadwal peluncurannya, namun hingga kini belum ada prakiraan harga mengenai iPhone 17 series.
Di pasar Amerika, iPhone 17 256GB dihargai 799 dolar atau sekitar Rp13 jutaan. Namun untuk pasar Indonesia, harga iPhone 17 series diprediksi lebih mahal.
Pasalnya penjualan iPhone di Indonesia akan ditambah dengan pajak dan bea impor. Diprediksi harga penjualannya menyentuh angka Rp15-17 jutaan untuk seri paling rendah.
Angka ini didapat dari pola-pola sebelumnya, di mana iPhone 15 memiliki harga Rp16 jutaan saat pertama kali dirilis di Indonesia.
Kemudian iPhone 16 dibanderol harga mulai Rp14,9 juta saat mulai dijual resmi di Indonesia pada April 2025 lalu.
Berikut daftar harga iPhone 17 series yang diperkenalkan di pasar global (AS) pada 9 September 2025
iPhone 17
iPhone 17 256GB: 799 dollar AS atau Rp13 jutaan
iPhone 17 512GB: 999 dollar AS atau Rp 16,4 jutaiPhone 17 Air
iPhone 17 Air 256GB: 999 dollar AS atau Rp16,4 juta
iPhone 17 Air 512GB: 1.199 dollar AS atau Rp19,7 juta
iPhone 17 Air 1 TB: 1.399 dollar AS atau Rp23 jutaiPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro 256GB: 1.099 dollar AS atau Rp18 jutaan
iPhone 17 Pro 512GB: 1.299 dollar AS atau Rp21,3 juta
iPhone 17 Pro 1 TB: 1.499 dollar AS atau Rp24,6 jutaiPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max 256GB: 1.199 dollar AS atau Rp19,7 juta
iPhone 17 Pro Max 512GB: 1.399 dollar AS atau Rp23 jutaan
iPhone 17 Pro Max 1TB: 1.599 dollar AS atau Rp26,3 juta
iPhone 17 Pro Max 2TB: 1.999 dollar AS atau Rp32,8 juta. -

RI Dorong Kerja Sama Perdagangan ASEAN-Uni Eropa
Jakarta –
Indonesia mendorong kerja sama perdagangan yang lebih luas antara negara ASEAN dengan Uni Eropa. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mengatakan kerja sama ini penting sebagai langkah meningkatkan perdagangan meski di tengah ketegangan dan ketidakpastian global.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Pertemuan Konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa (AEM-EU Trade Commissioner Consultation) ke-21 pada Kamis (25/9) lalu. Ini merupakan rangkaian Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) ke-57 pada 22-26 September 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.
“Kami, Indonesia mendorong peningkatan substantif kerjasama ASEAN-Uni Eropa dan siap bekerja secara konstruktif dengan semua negara anggota ASEAN dan mitra Uni Eropa untuk menjajaki menuju integrasi ekonomi yang lebih dalam,” jelas Roro, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (5/10/2025).
Lebih lanjut, pertemuan tersebut turut membahas mengenai adanya tantangan ekonomi regional dan global. Ketegangan yang terjadi menimbulkan ketidakpastian sehingga mempengaruhi ketahanan rantai pasok, dan menghadirkan tantangan signifikan bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk itu, menurutnya perlu ditekankan kembali implementasi sistem perdagangan multilateral yang terprediksi, transparan, bebas, adil, inklusif, berkelanjutan, dan berbasis aturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Dengan adanya tantangan ekonomi dan ketegangan global, maka saya rasa penting untuk membina kerja sama ekonomi yang lebih erat antara ASEAN dan Uni Eropa,” tambah Roro Esti.
Dalam pertemuan tersebut Roro turut menyampaikan apresiasi terharap Eropa atas penyelesaian perundingan Indonesia European Union Comprehensive Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah berlangsung hampir sembilan tahun. Dalam kesempatan tersebut ia berharap agar penandatangan perundingan tersebut dapat segera terlaksana.
(ada/ara)
-

Taiwan Tolak Permintaan Pindahkan Setengah Produksi Chip ke AS
Jakarta –
Taiwan menolak usulan Amerika Serikat (AS) untuk memindahkan separuh kapasitas produksi chip ke Negara Paman Sam. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Taiwan Cheng Li-chiun.
Taiwan menolak memindahkan 50% produksi semikonduktornya ke AS. Hal ini mengingat produk tersebut punya posisi vital untuk berbagai hal mulai dari elektronik dan iPhone hingga pelatihan kecerdasan buatan dan sistem persenjataan.
“Tim negosiasi kami tidak pernah berkomitmen untuk membagi chip secara merata, jadi publik bisa tenang,” ujar Cheng dikutip dari CNN, Sabtu (4/10/2025).
Kemampuan produksi Chip dipandang sebagai perisai yang dapat mencegah potensi invasi dari China dan menggalang dukungan internasional untuk keamanannya. Selain penolakan, para pejabat dan pakar partai oposisi juga menyuarakan kritik.
Sementara itu, AS semakin khawatir terhadap ketergantungannya pada chip asal Taiwan. Dalam hal ini, raksasa chip TSMC merupakan pemasok sebagian besar semikonduktor canggih dunia kepada klien-klien besar seperti perancang cip AI Nvidia dan Apple.
Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick sebelumnya telah menuntut agar Taiwan membagi produksi chipnya secara merata antara fasilitas domestik dan AS. Kondisi ini menambah ketegangan baru dalam perundingan perdagangan AS-Taiwan yang sedang berlangsung.
Dalam wawancara NewsNation, Lutnick merujuk pada konsep perisai, dengan mengatakan bahwa AS membutuhkan 50% dari produksi chip domestik untuk melindungi Taiwan.
“Argumen saya kepada mereka adalah, nah, jika Anda memiliki 95%, bagaimana saya akan mendapatkannya untuk melindungi Anda? Anda akan memasangnya di pesawat? Anda akan memasangnya di kapal? Jika kami memiliki setengahnya, kami memiliki kapasitas untuk melakukan apa yang perlu kami lakukan, jika memang diperlukan” katanya, merujuk pada persentase kasar produksi chip canggih global di Taiwan.
Lutnick menambahkan, AS telah berdiskusi mengenai proposal tersebut dengan Taiwan. Ia juga menyebut, tujuan Pemerintahan Trump untuk meningkatkan pangsa pasar chip buatan AS menjadi 40% atau mungkin 50%.
Respons Taiwan
Namun demikian, Cheng merespons dengan menyampaikan bahwa gagasan tersebut tidak masuk dalam putaran terakhir diskusi bilateral. Tidak jelas apakah TSMC terlibat dalam negosiasi antara AS dan Taiwan. TSMC menolak berkomentar.
Sementara itu, pada hari Senin, legislator dari partai oposisi Kuomintang (KMT), Hsu Yu-chen, mengecam tuntutan AS sebagai perampasan langsung alih-alih kerja sama. Ia juga mendesak pemerintah untuk menolak tuntutan yang menurutnya sama saja dengan mengkhianati negara.
“Jika AS memaksakan pembagian kapasitas produksi TSMC yang paling canggih, efektivitas perisai akan melemah, dan pengaruh keamanan strategis Taiwan akan hilang sepenuhnya. Taiwan membutuhkan sekutu, tetapi bukan sekutu yang hanya peduli pada keamanan mereka sendiri sementara mengabaikan kelangsungan hidup Taiwan,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.
Lalu pada hari Rabu, pemerintahan Taiwan mengatakan bahwa putaran kelima negosiasi perdagangan yang baru saja berakhir di AS telah mencapai kemajuan yang pasti. Para pejabat berupaya mencapai tujuan pengurangan tarif AS atas barang-barang Taiwan dari tingkat saat ini sebesar 20%.
Sedangkan dalam negeri Taiwan, daftar tuntutan AS yang terus bertambah membebani hubungan dengan negara ekonomi raksasa Asia Timur tersebut. Kondisi ini juga dinilai berisiko semakin memperburuk sentimen publik Taiwan terhadap AS.
Sedikit mundur ke belakang, pada 2020, TSMC menanggapi tuntutan AS dan mengumumkan investasi inovatif sebesar US$ 12 miliar untuk membangun fasilitas pembuatan chip canggih di Phoenix. Lalu awal tahun ini, TSMC secara drastis meningkatkan total investasinya menjadi US$ 165 miliar dengan tambahan pabrik.
Langkah-langkah ini telah memicu ketakutan dan kepasrahan di kalangan masyarakat Taiwan. Beberapa di antaranya menganggap AS menggunakan tekanan politik untuk merampas Taiwan dari juara industri yang dibanggakan dan daya saing intinya.
Sejumlah pakar meyakini, investasi signifikan dan pergeseran kapasitas ke AS pasti akan melemahkan ekosistem Taiwan sendiri. Hal ini meskipun ada manfaat jangka pendek, Taiwan kemungkinan mendapat tarif ekspor yang relatif rendah ke AS.
Halaman 2 dari 2
(shc/ara)
