Kementrian Lembaga: Kemendag

Breaking! Tom Lembong Tersangka Kasus Impor Gula

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri perdagangan (mendag) pada 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi tersangka kasus impor gula pada 2015.

Direktur Penyidik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, penetapan tersangka Tom Lembong berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor: Tap.Np 60/F/FDX/2024 pada 29 Oktober 2024.

“Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, yakni saudara TTL sebagai mantan menteri perdagangan dan DS selaku direktur pengembangan bisnis pada PT PPI,” ucap Qohar, Selasa (29/10/2024).

Ia melanjutkan, kedua tersangka ditahan di rutan Salemba selama 20 hari ke depan dengan surat perintah penahanan Nomor 50 dan DS ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penahan Nomor 51.

Kasus itu terjadi pada 2015 ketika Tom Lembong memberikan izin impor gula, meskipun Indonesia saat itu surplus gula.

“Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton,” ucap Qahar.

Lebih lanjut Qahar memaparkan, saat itu Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor ke pihak swasta, yakni PT AP. Seharusnya, impor gula kristal harus dilakukan oleh BUMN.

“Tetapi berdasarkan persetujuan dari tersangka TTL, impor diberikan ke perusahaan lain dan tidak melalui rapat koordinasi antar instansi terkait,” pungkasnya.

29/10/2024 20:41
Eks Mendag Tom Lembong Tersangka Korupsi Impor Gula!

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) di kasus dugaan korupsi di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2016.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah memiliki dua alat yang cukup untuk menetapkan Thomas menjadi tersangka.

Selain itu, DS selaku direktur pengembangan bisnis pada PT PPI 2015-2016 menjadi tersangka dalam kasus ini.

“Pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024 penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti. Kedua tersangka tersebut adalah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016,” ujar Abdul Qohar di Kejagung, Selasa (29/10/2024).

Untuk kebutuhan penyidikan, Qohar mengatakan bahwa keduanya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejagung dan di Kejari Jaksel.

Dalam catatan Bisnis, Kejagung juga sempat melakukan penggeledahan di kantor Kemendag dan PT PPI dalam kasus dugaan korupsi importasi gula pada Senin (3/9/2024).

Di kantor Kemendag, Kejagung melakukan penggeledahan di tiga ruangan yaitu Tata Usaha Menteri, Ruangan Direktur Impor, dan ruang kerja Ketua Tim Impor Produk Pertanian.

Sementara di Kantor PPI, Tim Penyidik melakukan penggeledahan di ruang arsip serta ruang divisi akuntansi dan keuangan PT PPI.

Hasilnya, Kejagung telah menyita sejumlah dokumen hingga barang bukti elektronik yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Sebagai informasi, kasus ini terkait dengan temuan pidana pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang.

29/10/2024 20:33
1 Kejagung Tetapkan Tom Lembong Tersangka Korupsi Impor Gula Nasional

Kejagung Tetapkan Tom Lembong Tersangka Korupsi Impor Gula
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) menjadi tersangka dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Tom lembong
menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.
“Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar, dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024) malam.
Dalam konstruksi perkara ini, Abdul Qohar mengungkapkan bahwa pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antarkementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula.
Akan tetapi, di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut.
Oleh Kemendag, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih.
“Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” kata Abdul Qohar.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/10/2024 20:32
Permendag 8 2024 Dituding Biang Kerok Sritex Pailit, Simak Penjelasannya – Page 3

Liputan6.com, Jakarta PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit. Namun, pemerintah tak ingin pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara ini gulung tikar. Pemerintah akhirnya turun tangan untuk menyelamatkan Sritex.

Pailitnya Sritex ini diduga karena Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2024. Hal ini bahkan diungkapkan langsung Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan.

“Permendag 8/2024 ini jelas mengganggu operasional industri dalam negeri. Banyak teman-teman di sektor tekstil yang terkena dampak langsung,” kata Iwan di Kementerian Perindustrian seperti ditulis, Selasa (29/10/2024).

Iwan menambahkan bahwa lonjakan produk tekstil impor akibat Permendag 8 2024 menyebabkan tekanan signifikan pada pelaku usaha lokal, yang pada akhirnya berujung pada tutupnya sejumlah pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi lebih dari 15 ribu karyawan.

Menurutnya, situasi ini telah mengakibatkan ketidakstabilan industri tekstil dalam negeri.

Penjelasan soal Permendag 8 2024

Lantas, tentang apa Permendag nomor 8 tahun 2024 mengatur? bagaimana sejarahnya bisa terbit aturan yang merugikan industri tekstil itu?

Pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 8 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan revisi dilakukan karena aturan lama mengakibatkan hambatan impor.

Imbas hambatan itu, lebih dari 26 ribu kontainer berisi barang impor tertahan di pelabuhan. Dari 26 ribu kontainer itu, Airlangga merinci sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitar 9.111 kontainer berada di Pelabuhan Tanjung Perak.

Industri tekstil juga terdampak terbitnya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tersebut. Aturan itu membuat Indonesia terkena tsunami impor tekstil dari China dan berujung pada aksi demo yang digelar di Kantor Kemendag pada Juli lalu.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) kala itu menegaskan terbitnya beleid itu merupakan hasil rapat terbatas pihak-pihak terkait. Kendati meneken beleid aturan impor tersebut, ia mengaku tak menghadiri rapat terkait karena sedang berada di Peru.

“Saya tidak ikut rapatnya, yang ikut rapatnya Menko Ekonomi, Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), dan lain-lain,” kata Zulkifli

29/10/2024 15:10
Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sebagaimana dikutip dalam siaran pers dari laman setkab.go.id, di Jakarta, Selasa, di dalam Perpres disebutkan bahwa kementerian negara pada Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terdiri atas 48 kementerian, sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
8. Kementerian Sekretariat Negara;
9. Kementerian Dalam Negeri;
10. Kementerian Luar Negeri;
11. Kementerian Pertahanan;
12. Kementerian Agama;
13. Kementerian Hukum;
14. Kementerian Hak Asasi Manusia;
15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16. Kementerian Keuangan;
17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19. Kementerian Kebudayaan;
20. Kementerian Kesehatan;
21. Kementerian Sosial;
22. Kementerian Ketenagakerjaan;
23. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
24. Kementerian Perindustrian;
25. Kementerian Perdagangan;
26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
27. Kementerian Pekerjaan Umum;
28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30. Kementerian Transmigrasi;
31. Kementerian Perhubungan;
32. Kementerian Komunikasi dan Digital;
33. Kementerian Pertanian;
34. Kementerian Kehutanan;
35. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
38. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
40. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
41. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43. Kementerian Koperasi;
44. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
45. Kementerian Pariwisata;
46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
48. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Adapun tujuh Kementerian Koordinator yang ada dalam Kabinet Merah Putih akan membawahi sejumlah kementerian dan instansi sebagai berikut:

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:
a. Kementerian Dalam Negeri;
b. Kementerian Luar Negeri;
c, Kementerian Pertahanan;
d. Kementerian Komunikasi dan Digital;
e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
f. Tentara Nasional Indonesia;
g. Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta
h. instansi lain yang dianggap perlu.

“Instansi lain sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan,” demikian disebutkan dalam perpres.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:
a. Kementerian Hukum;
b. Kementerian Hak Asasi Manusia;
c. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
d. instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:
a. Kementerian Ketenagakerjaan;
b. Kementerian Perindustrian;
c. Kementerian Perdagangan;
d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
g. Kementerian Pariwisata; dan
h. instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:
a. Kementerian Agama;
b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
d. Kementerian Kebudayaan;
e. Kementerian Kesehatan;
f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
i. instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan:
a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
b. Kementerian Pekerjaan Umum;
c. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Kementerian Transmigrasi;
e. Kementerian Perhubungan; dan
f. instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:
a. Kementerian Sosial;
b. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
c. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
d. Kementerian Koperasi;
e. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
f. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif; dan
g. instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan:
a. Kementerian Pertanian;
b. Kementerian Kehutanan;
c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
d. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
e. Badan Pangan Nasional;
f. Badan Gizi Nasional; dan
g. instansi lain yang dianggap perlu.

Melalui Perpres 139/2024, Presiden Prabowo Subianto juga membubarkan Sekretariat Kabinet.

“Untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara,” bunyi perpres tersebut.

Di dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian dan lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan perpres mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing kementerian dan lembaga.

Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024.

Perpres Nomor 139 Tahun 2024 berlaku sejak diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

22/10/2024 17:57
Transisi kekuasaan dan penguatan hubungan RI-AS

Jakarta (ANTARA) – “Saya harus mulai dengan mengatakan betapa saya merasa terhormat karena Presiden Biden meminta saya untuk memimpin delegasi AS ke Indonesia,” kata Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Delegasi Khusus Presiden Joe Biden pada pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden Prabowo Subianto.

Bukan kali ini saja presiden Amerika Serikat mengirim utusan khusus pada pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia.

Delegasi yang dipimpin Greenfield cukup besar, yang menandai bahwa Pemerintah Amerika Serikat meletakkan peristiwa alih kepemimpinan di Indonesia itu pada skala yang penting.

Terdapat sejumlah pejabat yang mewakili berbagai kepentingan hubungan diplomatik kedua negara, mulai dari kepentingan diplomasi, perdagangan, hingga pertahanan.

Terdapat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala S Lakhdir, Wakil Menteri Perdagangan Don Graves, Panglima Komando Indo-Pasifik Laksamana Samuel Paparo, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel J Kritenbrink, dan Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Dewan Keamanan Nasional, Mira Rapp-Hooper.

Paparo bukan kali ini saja hadir di Jakarta, karena dia sudah pernah berdialog dengan Panglima TNI (saat itu), Jenderal TNI Andika Perkasa, diikuti dengan dengan latihan militer multilateral Super Garuda Shield.

Kemitraan di bidang militer Indonesia dengan Amerika Serikat hanya satu dari sekian banyak kemitraan strategis yang tengah dijalani kedua negara.

Dalam wawancara khusus dengan ANTARA di kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Senin (21/10/2024), Greenfield menyampaikan pesan dari Presiden AS Joseph Biden.

“Saya datang dengan pesan sederhana,” kata diplomat karir yang sarat pengalaman itu kepada ANTARA.

Pesan itu adalah, pertama-tama, selamat. Dan kedua, kami berharap untuk terus membangun hubungan yang kuat yang telah kami jalin dengan Indonesia selama 75 tahun terakhir. Dan kami berharap dapat bekerja sama dengan presiden baru, kata Greenfield.

AS melihat perubahan pemerintahan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hubungan yang kuat itu dan membangunnya menjadi lebih kuat, membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan rakyat Indonesia dan kebutuhan rakyat Amerika.

Greenfield mengatakan, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah melalui transisi kekuasaan yang lancar. “Ini adalah hal yang sangat penting bagi Amerika Serikat, dan kami ingin memberi isyarat kepada rakyat Indonesia bahwa kami sangat menghormati demokrasi Anda.”

Menandai 75 tahun hubungan Indonesia-Amerika Serikat, pada November 2023 hubungan bilateral ini ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif.

Kedua negara menyepakati enam fokus kerja sama dalam kerangka status hubungan tersebut yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui inovasi, pembangunan berkelanjutan, kesehatan masyarakat, dan transformasi digital; memperkuat transisi energi bersih; memperdalam hubungan antar-masyarakat, pertukaran budaya, dan pariwisata; memelihara perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dan sekitarnya; kerja sama pertahanan; membina kemitraan jangka panjang.

Kedua negara juga menggarisbawahi perlunya untuk terus memperdalam hubungan melalui pertukaran secara teratur di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil serta meningkatkan mekanisme dialog saat ini, termasuk Dialog Strategis Komprehensif antara Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia.

Berbagai hal telah dilakukan untuk hubungan yang dinamis dan penuh dengan kemajuan. Di antaranya pada Maret lalu para pejabat kedua negara meluncurkan perayaan itu dengan tema “Keberagaman, Demokrasi, dan Kemakmuran.”

Perayaan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik kedua negara itu juga akan menampilkan berbagai acara publik, program pertukaran, dan lain sebagainya, yang menekankan pada nilai dan tujuan bersama.

Yang juga menjadi pokok kerja sama adalah pada bidang keamanan, pendidikan, iklim, dan hubungan antar-masyarakat.

Hubungan kedua negara sebetulnya telah dimulai sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Adalah Thomas Hewes yang ditunjuk menjadi konsul Amerika Serikat di Batavia pada 1801-1802. Juga Robert R Purvis menjadi agen perdagangan Amerika Serikat di Medan pada 1853, kemudian kantor agen perdagangan itu menjadi kantor wakil konsulat Amerika Serikat pada 1966 dan menjadi agen konsulat pada 1898.

Sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat pada 17 Agustus 1945, adalah Carl van Oven menjadi agen konsuler pada Januari 1866 di Surabaya, yang kemudian menjadi konsulat pada 1918, dan ditutup pada 1942 (Perang Dunia Kedua) dan dibuka kembali pada 1950.

Hubungan diplomatik baru resmi terjalin pada 1949, menyusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Sejak awal kemerdekaan Amerika Serikat telah memberi dukungan diplomatik kepada Republik Indonesia.

Sehari setelah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presiden kedelapan Indonesia, Prabowo melantik kabinetnya. Dengan komposisi di Kementerian Luar Negeri yang begitu padat –tiga wakil menteri luar negeri, baru pertama kali sejak Indonesia berdiri— dapat diperkirakan bahwa arah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada periode 2024-2029 ini akan lebih aktif lagi ketimbang sebelumnya.

Dengan kata lain, Indonesia akan lebih sering hadir dan aktif di berbagai panggung dunia, sesuai amanat dalam Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terkait hal tersebut, Greenfield menyampaikan harapan bahwa AS dapat bekerja sama lebih erat dengan Indonesia di semua forum, baik di ASEAN, G20, PBB, di mana Indonesia memainkan peran penting.

“Tujuan utama kami adalah menemukan solusi damai untuk krisis dunia, dan kami tahu bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri. Kami akan membutuhkan dukungan dari negara lain, dan tidak ada mitra yang lebih baik daripada Indonesia,” katanya.

Editor: Sri Haryati
Copyright © ANTARA 2024

22/10/2024 14:32
Amerika Serikat pandang Indonesia mainkan peran kunci soal Palestina

Fakta bahwa Indonesia memiliki pasukan di UNIFIL bahkan sebelum krisis saat ini dimulai, menunjukkan bahwa Indonesia bersedia memainkan peran proaktif. Jadi, menurut saya pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan bekerja sama dengan Indonesia.Jakarta (ANTARA) –
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, memandang peran kunci Indonesia dalam konflik Palestina-Israel adalah suatu hal yang penting dan negara itu menyambut dengan tangan terbuka keikutsertaan Indonesia dalam mendukung solusi diplomatik atas konflik di kawasan itu.

“Kami menyambut baik keterlibatan Indonesia. Kami menyambut baik keikutsertaan Indonesia,” katanya kepada ANTARA di dalam kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat, di Jakarta, Senin. Ia memimpin delegasi pemerintah Amerika Serikat dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Presiden Prabowo Subianto di Gedung Parlemen di Jakarta, sehari sebelumnya (20/10/2024).

Di dalam delegasi khusus yang diberi mandat mewakili Presiden Amerika Serikat, Joseph Biden, terdapat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala S Lakhdir, Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Don Graves, Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Laksamana Samuel Paparo, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel J Kritenbrink, dan Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Dewan Keamanan Nasional, Mira Rapp-Hooper.

Baca juga: Presiden Joe Biden ucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo

Greenfield bilang, seperti yang telah mereka sampaikan, dan dia telah sampaikan secara berkala di PBB, mereka ingin mendukung solusi diplomatik yang akan mengarah pada perdamaian, yang akan mengarah pada suatu lingkungan di mana Israel merasa aman dan Palestina memiliki keamanan dalam negara mereka sendiri.

“Dan semua pihak harus turun tangan untuk mewujudkannya, dan Indonesia kembali memainkan peran kunci. Seperti dalam situasi di Lebanon, pasukan Indonesia adalah anggota aktif di UNIFIL, dan saya menyesalkan adanya tiga tentara Indonesia yang terluka,” katanya.

Ia baru saja memeriksa bahwa mereka telah kembali ke pangkalan mereka, “Tetapi kami terus mendukung upaya UNIFIL. Kami mendukung PBB dan sekali lagi, kami mendukung negara-negara yang berperan untuk menemukan solusi diplomatik dan cara diplomatik ke depan.”

Ia katakan, mereka sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan di Gaza, “Seperti yang saya ketahui juga dialami oleh masyarakat Indonesia, dan kami ingin bekerja untuk menemukan solusi damai secepat mungkin, sehingga warga Palestina dapat hidup, kembali hidup di lingkungan yang aman.”

Pemerintahan negara itu, kata perempuan diplomat karir itu, ingin melihat para sandera kembali, dan kami tahu bahwa perdamaian tidak akan terwujud tanpa pengembalian para sandera. “Jadi, itu adalah bagian dari upaya diplomatik kami, dan peran apa pun yang dapat dimainkan Indonesia dalam menemukan solusi, menemukan jalan ke depan, akan sangat dihargai.”

Baca juga: AS tegaskan kembali seruan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza

Saat ditanya apakah dia akan meminta Indonesia sebagai mitra dialog untuk membantu mengatasi krisis di negara-negara Timur Tengah, dia katakan, “Anda tahu, saya rasa kita tidak perlu meminta. Indonesia telah mengajukan diri. Indonesia telah mengajukan berbagai upaya.”

“Fakta bahwa Indonesia memiliki pasukan di UNIFIL bahkan sebelum krisis saat ini dimulai, menunjukkan bahwa Indonesia bersedia memainkan peran proaktif. Jadi, menurut saya pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan bekerja sama dengan Indonesia. Itu memang tujuan kita untuk bekerja sama,” kata dia.

Di dalam pidato pertama kenegaraan Prabowo di Gedung Parlemen, dia menegaskan komitmen tinggi pemerintahannya dalam mendukung Palestina merdeka.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata dia, telah mengirimkan banyak bantuan untuk rakyat Palestina dan hari ini Indonesia memiliki tim medis yang bekerja di Gaza dan Raffah dengan risiko sangat tinggi. Dokter-dokter dan perawat-perawat kita telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab.

“Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak dan siap mengevakuasi mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan (untuk merawat semua) korban, kita siapkan semua rumah sakit dan tentara, dan nanti rumah-rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil (itu),” katanya.

Pewarta: Ade P Marboen
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

21/10/2024 20:45
Kemendagri imbau pemda antisipasi inflasi di sejumlah kabupaten/kota

“Kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali lagi di lapangan, kita jangan sampai kendur ya,”Jakarta (ANTARA) – Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengantisipasi lonjakan inflasi di sejumlah kabupaten/kota.

Dia menyoroti kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang signifikan di beberapa daerah.

“Kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali lagi di lapangan, kita jangan sampai kendur ya,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Beberapa komoditas yang menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut yaitu minyak goreng dan bawang merah, yang terus mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah. Tomsi meminta Pemda segera mengecek penyebab kenaikan tersebut.

“Kita (harus) mengantisipasi agar harga-harga ini tidak meningkat,” tambahnya.

Selain itu, harga bawang putih dan gula pasir juga menjadi perhatian dalam rapat ini, meskipun masih dalam batas toleransi. Tomsi menegaskan pentingnya pengawasan lebih ketat untuk menjaga stabilitas harga.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini melaporkan dari 90 kota yang dipantau, 69 di antaranya mengalami inflasi dan 21 kota tercatat deflasi. Adapun inflasi tahunan pada September 2024 sebesar 1,84 persen.

Sebagai informasi, Rakor ini dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, serta Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini.

Selain itu, hadir secara daring Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag); Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian (Kementan); Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung; Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri; Badan Urusan Logistik (Bulog); perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI); kepala daerah; serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

21/10/2024 14:13
Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet pemerintahannya “Kabinet Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, sebagai berikut.

Menteri Koordinator

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

Menteri

Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
Menteri Luar Negeri: Sugiono
Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Agama: Nasaruddin Umar
Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
Menteri HAM: Natalius Pigai
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
Menteri Keuangan: Sri Mulyani
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perdagangan: Budi Santoso
Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy
Menteri PAN RB: Rini Widyantini
Menteri BUMN: Erick Thohir
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo.

Lembaga/badan setingkat menteri

Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

Baca juga: Prabowo umumkan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih

Baca juga: PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

20/10/2024 22:01
Petugas keamanan siaga di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah petugas keamanan dari unsur TNI dan Polri terlihat bersiaga di sekitar rumah calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang pelantikan pada Minggu (20/10) pagi.

Pantauan ANTARA di lokasi, belum terlihat ada aktivitas menonjol di dalam rumah bernomor K4 tersebut.

Terdapat puluhan karangan bunga yang menghadap tepat ke depan rumah, yang berisikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2024—2029.

Awak media juga terlihat memadati area depan rumah untuk menunggu keberangkatan Prabowo menuju Senayan Jakarta guna menjalani prosesi pelantikan presiden ke-8 Republik Indonesia bersama calon wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka.

Suasana di depan rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 pada Minggu (20/10/2024) pagi. ANTARA/Adimas Raditya

Baca juga: Prabowo-Gibran akan dilantik jadi Presiden dan Wapres pada hari ini
Baca juga: Lontong kikil dan jajanan pasar menu utama pisah sambut kepala negara

Sebelumnya, pada pekan lalu Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dan para menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediamannya, Kertanegara, yang dikabarkan akan menjabat sebagai menteri pilihan Prabowo.

Sebanyak 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang untuk bertemu Prabowo Subianto di rumahnya, Senin (14/10).

Hingga pukul 20.30 WIB, berikut nama-nama tokoh yang sudah hadir.

1. Prasetio Hadi (Ketua DPP Partai Gerindra)
2. Sugiono (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
3. Widiyanti Putri Wardhana (Pengusaha)
4. Natalius Pigai (Pegiat HAM)
5. Yandri Susanto (Wakil Ketua Umum PAN)
6. Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
7. Nusron Wahid (politikus Golkar)
8. Saifullah Yusuf (Sekjen PBNU/Menteri Sosial)
9. Maruarar Sirait (politikus Partai Gerindra)
10. Abdul Kadir Karding (politikus PKB)
11. Wihaji (Wakil Ketua Umum Golkar)
12. Teuku Riefky Harsya (Sekjen Partai Demokrat)
13. Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat/Menteri ATR BPN)
14. Arifatul Choiri Fauzi (Muslimat NU)
15. Tito Karnavian (Mantan Kapolri/Menteri Dalam Negeri)
16. Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN/Menteri Perdagangan)
17. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Akademisi)
18. Yassierli (Akademisi)
19. Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara/politikus PBB)
20. Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar/Menteri ESDM)
21. Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah)
22. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
23. Raja Juli Antoni (Sekjen PSI/Wamen ATR)
24. Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian)
25. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)
26. Iftitah Sulaiman (Orang Kepercayaan SBY)
27. Komjen Pol. Agus Andrianto (Wakapolri)
28. Ribka Haluk (Pj. Gubernur Papua Tengah)
29. Maman Abdurahman (politikus Partai Golkar)
30. Rachmat Pambudy (Akademisi)
31. Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen KLHK)
32. Erick Thohir (Menteri BUMN)
33. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)
34. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal)
35. Dito Ariotedjo (Menpora)
36. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
37. Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua DPD RI)
38. Dody Hanggodo (profesional)
39. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan)
40. Budi Santoso (Sekjen Kemendag)
41. Dudy Purwagandhi (Dewan Komisaris PLN)
42. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)
43. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
44. Veronica Tan
45. Supratman Andi Agtas (Menkumham/politikus Gerindra)
46. Donny Ermawan Taufanto (Plt. Sekjen Kemenhan)
47. Rosan Perkasa Roeslani (Menteri Investasi)
48. M. Herindra (Wamenhan)
49. ⁠Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR/politikus Partai Golkar)

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

20/10/2024 06:54

Kementrian Lembaga: Kemendag

Penjelasan soal Permendag 8 2024