Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Ketua DEN Luhut Bertemu Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Bahas Apa Saja? – Page 3

    Ketua DEN Luhut Bertemu Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Bahas Apa Saja? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa negosiasi digital antara Indonesia dan Amerika Serikat sementara terhenti akibat shutdown pemerintahan di Washington.

    Kondisi tersebut membuat berbagai kegiatan pemerintahan di AS, termasuk perundingan ekonomi, harus dihentikan sementara hingga pemerintah mereka kembali beroperasi normal.

    “Jadi, tim negosiasi berunding melalui Zoom, tetapi dengan adanya shutdown di Amerika, itu termasuk kita juga kena shutdown. Artinya, negosiasinya sementara terhenti,” kata Airlangga dalam konferensi pers Perundingan ASEAN DEFA putaran ke – 14 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Airlangga menjelaskan bahwa negosiasi digital dengan AS merupakan bagian dari pembahasan kerja sama ekonomi yang lebih luas, termasuk proposal resiprokal dalam sektor perdagangan digital dan ekonomi berbasis data.

    Meski mengalami penundaan, pemerintah Indonesia tetap memantau perkembangan situasi dan siap melanjutkan perundingan begitu kondisi di AS kembali normal.

     

  • Video: Utang RI Tembus Rp9.138,05 T-China Blacklist TechInsights

    Video: Utang RI Tembus Rp9.138,05 T-China Blacklist TechInsights

    Jakarta, CNBC Indonesia –Utang pemerintah pusat sampai dengan Kuartal II-2025 atau per akhir Juni 2025 mencapai Rp 9.138,05 Triliun nominal itu turun dari catatan per Mei 2025 yang sebesar Rp 9.177,48 Triliun

    Sementara itu,pemerintah China secara resmi melarang perusahaan riset semikonduktor asal Kanada TechInsights, untuk bekerja sama atau menerima data dari entitas China, Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa pihaknya khawatir terhadap keamanan nasional.

    Simak informasi selengkapnyadalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (09/10/2025).

  • Indonesia Bahas Mekanisme Ekspor Listrik ke Singapura

    Indonesia Bahas Mekanisme Ekspor Listrik ke Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru terkait proyek energi hijau hasil kerja sama antara Indonesia dan Singapura.

    Dia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut, Indonesia akan mengekspor listrik bersih ke Singapura. Sementara itu, pemerintah Singapura telah memastikan akan memulai pengembangan kawasan industri hijau yang potensial di wilayah Bintan, Batam, dan Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). 

    “Sudah tentu ekspor listrik ini saling menguntungkan. Jangan ada satu negara yang merasa lebih hebat daripada negara lain, kita saling menguntungkan,” ujar Bahlil di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, Jumat (10/10/2025).

    Kabar terbaru, Bahlil mengatakan, pemerintah sedang membahas mekanisme secara lebih detail terkait aturan di masing-masing negara sebelum mulai melaksanakan proyek tersebut.

    “Sekarang tinggal kita lagi dalam pembahasan terkait dengan mekanismenya dan kedua negara menghargai aturan di masing-masing negara,” jelasnya.

    Perlu diketahui, ada tiga poin dalam perjanjian kerja sama pada proyek energi hijau ini, yang meliputi perdagangan listrik energi yang bersih, lalu carbon capture storage (CCS), dan yang ketiga membangun kawasan industri hijau bersama di Provinsi Kepulauan Riau.

    Mengacu laman resmi Kementerian ESDM, investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan kerja sama tersebut diperkirakan di atas US$10 miliar atau sekitar Rp160 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS).

    Skema modal hingga US$10 miliar tersebut terbagi dalam tiga langkah strategis. Pertama, pembangunan instalasi besar-besaran panel surya. Kedua, investasi pada fasilitas CCS yang menjanjikan posisi Indonesia dan Singapura sebagai pionir regional. 

    Ketiga, pendirian kawasan industri hijau yang akan menyatukan rantai pasok manufaktur, teknologi, dan logistik dengan standar rendah emisi karbon.

    Untuk menjamin realisasi investasi, Indonesia dan Singapura membentuk satuan tugas bersama, Satuan Tugas (Satgas) Energi Baru Terbarukan (EBT) Lintas Batas, yang dipimpin langsung oleh menteri ESDM dan menteri perdagangan dan industri Singapura. 

    Nantinya, tim ini bertugas merumuskan rencana aksi, mulai detail teknis pembangunan, skema pendanaan, hingga tata kelola kawasan industri hijau yang berkelanjutan.

  • Narendra Modi Telepon Trump, Hasilkan Perjanjian Dagang India-AS Makin Cerah

    Narendra Modi Telepon Trump, Hasilkan Perjanjian Dagang India-AS Makin Cerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan panggilan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas kemajuan perundingan dagang. Terdapat kemajuan untuk memecahkan kebuntuan negosiasi tarif impor.

    Berdasarkan keterangan di akun media sosial resminya, Modi mulanya mengucapkan selamat kepada Trump atas penyampaian rencana gencatan senjata Israel-Hamas. Hal itu menjadi panggilan telepon kedua antara Modi dan Trump dalam sebulan terakhir, karena kedua negara berupaya meredakan ketegangan terkait tarif impor dan hubungan India-Rusia.

    Modi menyebut Trump sebagai sahabatnya, dan mengatakan bahwa mereka telah mencapai kemajuan yang baik terkait negosiasi dagang.

    “Juga meninjau kemajuan baik yang dicapai dalam negosiasi perdagangan. Sepakat untuk tetap berhubungan erat selama beberapa pekan mendatang,” tulis Modi dalam cuitannya, dikutip pada Jumat (10/10/2025).

    Dilansir dari Bloomberg, panggilan telepon itu menjadi bagian dari pola lebih luas dari pembaruan hubungan antara New Delhi dengan Washington.

    Perkembangan itu menandakan bahwa kedua belah pihak masih mengincar kesepakatan perdagangan pada musim gugur ini. Kedua belah pihak melanjutkan negosiasi bulan lalu, sekitar waktu yang sama ketika Modi dan Trump berbicara pada hari ulang tahun pemimpin India tersebut.

    “Panggilan telepon tersebut menunjukkan bahwa saluran dialog masih terbuka. Namun, kami telah melihat banyak pasang surut dalam dua bulan terakhir untuk menarik kesimpulan yang jelas,” kata ekonom Nomura Holdings Inc., Sonal Varma, dilansir dari Bloomberg.

    Spoke to my friend, President Trump and congratulated him on the success of the historic Gaza peace plan. Also reviewed the good progress achieved in trade negotiations. Agreed to stay in close touch over the coming weeks. @POTUS @realDonaldTrump

    — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025

    Meskipun India termasuk negara pertama yang memulai perundingan perdagangan dengan pemerintahan Trump, kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan setelah lima putaran diskusi. Negosiasi terhenti sebagian karena hubungan dekat New Delhi dengan Moskow dan keengganannya untuk membuka pasar susu dan pertaniannya.

    Perusahaan penyulingan India terus membeli minyak dari Rusia, tetapi New Delhi telah membuat beberapa konsesi di awal negosiasi, termasuk menawarkan untuk mengurangi tarif barang-barang industri menjadi nol jika AS membalas.

    Sebuah tim AS yang dipimpin oleh Asisten Perwakilan Dagang Brendan Lynch mengunjungi New Delhi bulan lalu untuk membantu menyelesaikan perbedaan pendapat. Menteri Perdagangan India Piyush Goyal juga melakukan perjalanan ke Washington pada September 2025 sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan hubungan perdagangan.

    Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk India Sergio Sor, yang baru diangkat beberapa waktu ini, beserta Wakil Menteri Manajemen dan Sumber Daya AS Michael J. Rigas akan berkunjung ke India pada 9—14 Oktober 2025. Keduanya akan bertemu dengan sejumlah delegasi pemerintah India untuk membahas berbagai isu bilateral.

  • Shutdown Pemerintah AS, Kadin: Ekonomi dan Dunia Usaha Jalan Terus

    Shutdown Pemerintah AS, Kadin: Ekonomi dan Dunia Usaha Jalan Terus

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap potensi dampak dari penutupan (shutdown) Pemerintahan Amerika Serikat terhadap perekonomian RI.

    Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan penutupan pemerintahan AS bukan yang pertama kali terjadi jika melihat selama 10 tahun terakhir. Meski mengalami shutdown, Anin menuturkan pemerintahan AS tidak sepenuhnya lumpuh. 

    Anin memaparkan, hal tersebut terbukti dari sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump ataupun menteri-menteri kabinetnya. Oleh karena itu, Anin menyebut kegiatan perekonomian dan perdagangan antara AS dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, tetap berjalan.

    “Kalau tidak salah Pak Luhut (Binsar Pandjaitan) sedang di sana berbicara dengan Menteri Perdagangan AS. Kemudian, Presiden Trump juga terus aktif mencari jalan perdamaian di Gaza. Jadi, saya rasa sih ekonomi dan dunia usaha jalan terus,” kata Anin saat ditemui dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta pada Jumat (10/10/2025).

    Dia menuturkan, hal paling penting yang perlu dilakukan Indonesia di tengah shutdown Pemerintahan AS adalah melanjutkan ekspor-ekspor produk yang dibutuhkan Negeri Paman Sam seperti alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, hingga elektronik.

    Anin juga berharap kondisi ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas ekspornya ke AS untuk produk-produk tersebut. 

    Anin juga mengatakan peningkatan ekspor juga perlu dilakukan ke Uni Eropa dan Kanada sejalan dengan perjanjian kemitraan ekonomi yang baru saja ditandatangani antara Indonesia dengan keduanya.

    “Jadi fokus kita ialah bagaimana bisa menggunakan likuiditas yang ada untuk meningkatkan kapasitas untuk fokus kepada industri yang berbasis ekspor,” ujarnya.

    Untuk diketahui, pemerintah AS resmi shutdown sejak Rabu (1/10/2025) setelah terjadi kebuntuan negosiasi antara pemerintah yang kini dikuasai Partai Republik dan kongres dari Partai Demokrat. 

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tetap melakukan perundingan dan penyusunan dokumen hukum (legal drafting) terkait dengan penerapan tarif impor kendati di tengah government shutdown. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, pertemuan itu dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.   

    “Saat ini masih sedang berlangsung pertemuan intersesi [intercession meeting] secara online dengan pihak USTR, yang dikoordinasikan Pak Edi Pambudi [Deputi 2],” terang Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso

    Adapun, Susi enggan memerinci lebih lanjut mengenai pelaksanaan intercession meeting itu. Namun, dia menyebut pemerintah RI dan AS masih dijadwalkan menggelar beberapa putaran pertemuan bilateral ke depannya. “Masih ada beberapa putaran intersesi, seingat saya dalam bulan Oktober ini terjadwal enam kali intersesi,” terangnya.

  • Shutdown AS Dikhawatirkan Ganggu Ekspor RI

    Shutdown AS Dikhawatirkan Ganggu Ekspor RI

    Jakarta –

    Kondisi penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) atau government shutdown dikhawatirkan dapat berdampak terhadap ekspor Indonesia. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menilai meski situasi ini bukan yang pertama, RI perlu tetap waspada sekaligus memperkuat kapasitas ekspor.

    “Ini kan bukan pertama kali kita lihat dalam 10 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat, kalau tidak salah Pak Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sedang di sana bicara dengan Menteri Perdagangan AS. Presiden Trump juga terlihat terus aktif mencari jalan keluar di Gaza, jadi saya rasa perekonomian jalan terus, dunia usaha jalan terus,” kata Anindya di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).

    Menurut Anindya, Indonesia harus fokus pada penguatan sektor ekspor agar tak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi eksternal. Terutama untuk produk-produk yang selama ini menjadi andalan seperti alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, dan elektronik.

    “Paling penting, bagaimana kita bisa mulai mengirim, bahkan meningkatkan kapasitas untuk alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, dan elektronik,” ujarnya.

    Selain memperkuat pasar di AS, Anindya juga menilai penting bagi Indonesia untuk memperluas akses perdagangan ke negara lain. Pemerintah RI baru-baru ini meneken Nota Kesepahaman Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

    Perjanjian tersebut membuka peluang besar bagi ekspor Indonesia. Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif.

    “Jadi fokus kita adalah bagaimana bisa menggunakan likuiditas yang ada untuk meningkatkan kapasitas, fokus kepada industri berbasis ekspor. Mudah-mudahan perekonomian Amerika tidak terlalu terpengaruh akibat penutupan pemerintahan,” kata Anindya.

    Sebagai informasi, penutupan pemerintahan Amerika Serikat sejak 1 Oktober 2025 telah berdampak pada sejumlah sektor, termasuk perumahan. Persetujuan hipotek melambat, pinjaman untuk wilayah pedesaan mandek, dan penerbitan polis asuransi banjir baru ikut tertunda.

    Para ahli menilai sebagian besar program perumahan tetap berjalan di tengah penutupan ini. Namun, dengan penjualan rumah yang sudah melambat karena harga tinggi, shutdown kali ini menambah tekanan bagi pasar properti AS.

    “Apa pun yang perlu Anda hubungi pemerintah, jika seseorang tidak ada di kantor atau sedang cuti, pinjaman tersebut mungkin bermasalah,” kata Justin Demola, Presiden Lenders One, aliansi nasional bankir hipotek, dikutip dari CNN, Sabtu (4/10/2025).

    (shc/rrd)

  • FLEI Business Show 2025 Resmi Dibuka, Pamer Lebih dari 150 Merek Waralaba

    FLEI Business Show 2025 Resmi Dibuka, Pamer Lebih dari 150 Merek Waralaba

    Jakarta –

    Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show 2025 resmi digelar hari ini bersamaan dengan Café Brasserie Expo Indonesia. Acara ini dihelat selama tiga hari mulai dari 10-12 Oktober 2025 di Hall 10 Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Jakarta.

    Pameran waralaba ini menghadirkan lebih dari 150 merek dari 10 kategori bisnis mulai dari food & beverages (F&B), ritel, kecantikan, pendidikan, hingga teknologi digital. Acara ini menjadi wadah pertemuan strategis antara pemilik brand, calon mitra, dan investor untuk menjajaki peluang usaha dari beragam skala dengan model bisnis yang fleksibel dan berkelanjutan.

    “Kami melihat semakin banyak brand yang siap berekspansi dan membuka peluang kemitraan baru. Melalui FLEI, kami ingin menciptakan ruang di mana ide, modal, dan semangat wirausaha dapat bertemu dan tumbuh bersama,” ujar Royanto Handaya, Presiden Direktur Panorama Media dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).

    Momentum ini juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang semakin pro-growth, contohnya seperti perpanjangan insentif PPh Final UMKM 0,5% hingga 2029 dan pembebasan PPh 21 DTP bagi sektor pariwisata dan hotel, restoran, cafe (horeca). Hal ini diharapkan mampu menjaga daya beli dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

    Dari sisi kebijakan, Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, menegaskan pentingnya sektor waralaba dan lisensi dalam memperkuat rantai pasok nasional dan mendorong daya beli masyarakat.

    “Dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB yang mencapai lebih dari 13%, waralaba berperan sebagai jembatan antara pelaku usaha dan konsumen di seluruh Indonesia. Ajang seperti FLEI membantu memastikan ekosistem perdagangan tumbuh secara inklusif dan efisien,” ungkap Iqbal.

    Senada, Temmy Satya Permana selaku Deputi Bidang Usaha Kecil Republik Indonesia, menambahkan bahwa sektor UMKM, yang kini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 60% terhadap PDB, memiliki potensi besar untuk naik kelas melalui kemitraan yang terarah.

    “FLEI menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha kecil untuk bermitra, berinovasi, dan memperluas pasar. Dengan dukungan sistem waralaba dan lisensi, UMKM dapat mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya dan memperkuat struktur ekonomi nasional,” ujar Temmy.

    Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,1-5,4% pada 2025, sektor kemitraan dan waralaba dipandang sebagai motor baru dalam mendorong pertumbuhan usaha baru. Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), Levita Ginting Supit, menilai tren bisnis kini semakin menekankan fleksibilitas dan inovasi model usaha.

    “Kini masyarakat ingin berbisnis dengan sistem yang siap pakai dan efisien. Melalui waralaba, mereka bisa belajar, berinvestasi, dan membangun usaha dengan risiko yang lebih terukur,” jelas Levita.

    Sementara itu Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Pengembangan Ekspor, Juan Permata Adoe, menambahkan bahwa peluang ekspor dan kolaborasi global semakin terbuka bagi brand lokal.

    “Brand-brand dan produk Indonesia kini makin diminati di pasar internasional. Melalui FLEI, kami membuka ruang bagi pelaku bisnis lokal untuk memperluas jejaring dan menembus pasar ekspor,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari pameran, FLEI Business Conference 2025 menghadirkan forum inspiratif bersama praktisi dan tokoh bisnis seperti Theo Derick, Liana Oktavia, Burang Riyadi, Evi Diah P, dan Klemens Rahardja, yang akan membahas inovasi kemitraan, kepemimpinan, serta strategi ekspansi secara lebih mendalam.

    Selain itu, FLEI 2025 juga mempersembahkan berbagai program unggulan, seperti Hosted Buyer Program yang mempertemukan pemilik brand dengan pemilik ruko dan investor potensial, Korean Pavilion yang menampilkan brand asal Korea siap ekspansi ke pasar Indonesia, serta Workshop & Business Coaching bersama pakar bisnis dan coach profesional.

    Sepanjang pameran, pengunjung juga dapat menikmati promo eksklusif dan cashback jutaan rupiah dari berbagai brand peserta pameran yang berpartisipasi.

    Lihat juga Video: ALLPrint 2025, Cetak Inovasi Percetakan dan Kemasan Masa Depan

    (eds/eds)

  • Video: Ketua DEN Luhut “Kopdar” Dengan Mendag AS di Washington DC

    Video: Ketua DEN Luhut “Kopdar” Dengan Mendag AS di Washington DC

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick di Washington DC Amerika Serikat pada Kamis (09/10/2025). Momen itu diketahui dari unggahan Luhut di akun media sosial Instagram miliknya.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 10/10/2025) berikut ini.

  • Bos DJP: Pungutan Pajak E-commerce Bakal berlaku Mulai Februari 2026 – Page 3

    Bos DJP: Pungutan Pajak E-commerce Bakal berlaku Mulai Februari 2026 – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan memastikan pajak e-commerce tidak berdampak pada pengusaha mikro. Pasalnya, ada batas minimum pendapatan yang dikenakan pajak.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan, pajak e-commerce berlaku untuk usaha dengan omzet Rp 500 juta ke atas per tahun.

    “So far enggak ya. Karena yang dibebankan itu terhadap mereka yang omzet tahunan itu di atas Rp 500 juta. Hal yang di bawah itu enggak ya,” kata Iqbal, ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Menurutnya, pengenaan pajak e-commerce ini cukup adil jika mengacu ke kriteria tadi. Iqbal menegaskan dengan omzet di atas Rp 500 juta per tahun tadi bukan kategori usaha mikro.

    Dengan demikian, usaha mikro di platform penjualan online tidak akan terdampak pada penerapan pajak e-commerce.

    “Di atas Rp 500 juta berarti bukan usaha mikro, ya usaha kecil dan menengah, yang omzetnya di atas itu setahun,” ujar dia.

     

  • DPR minta aparat tindak impor tekstil ilegal rugikan industri nasional

    DPR minta aparat tindak impor tekstil ilegal rugikan industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga meminta kepada aparat penegak hukum maupun kementerian/lembaga terkait untuk menindak tegas aksi impor tekstil ilegal yang merugikan industri tekstil nasional.

    Menurut dia, impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ilegal ke wilayah Indonesia sudah menjadi permasalahan yang serius, karena jumlahnya diperkirakan mencapai 28 ribu kontainer setiap tahunnya. Selain memukul industri nasional, hal itu juga mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor padat karya tersebut.

    “Masuknya puluhan ribu kontainer tekstil ilegal ini sudah menembus titik kritis. Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi soal kelangsungan hidup industri nasional,” kata Lamhot di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan, salah satu akar persoalan yang memperparah masuknya barang ilegal adalah kawasan berikat yang tidak lagi optimal menjalankan fungsi utamanya.

    Seharusnya, kata dia, kawasan berikat berperan sebagai fasilitas pendukung ekspor dan tempat bagi perusahaan memproduksi barang untuk tujuan pasar luar negeri dengan kemudahan fiskal. Namun dalam praktiknya, sejumlah kawasan tersebut justru beralih fungsi menjadi jalur distribusi barang impor ke pasar domestik.

    “Fungsi kawasan berikat sudah melenceng jauh dari semangat awalnya. Banyak yang tidak lagi fokus untuk mendukung ekspor, tapi justru menjadi pintu masuk bagi produk impor yang akhirnya membanjiri pasar dalam negeri,” katanya.

    Ia menilai pengawasan terhadap kawasan berikat harus diperketat dan dievaluasi secara menyeluruh, termasuk mekanisme pelaporan barang masuk dan keluar. Karena itu, dia juga meminta pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kawasan berikat yang diduga menyalahgunakan izin.

    “Kawasan berikat itu awalnya dimaksudkan untuk menunjang ekspor, bukan malah menjadi tempat distribusi barang impor ke dalam negeri. Ini penyimpangan fungsi yang harus segera dibenahi,” katanya.

    Berdasarkan data Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI), menurut dia, ada sekitar 60 perusahaan tekstil nasional telah menutup usahanya dalam dua tahun terakhir akibat tekanan berat dari barang impor ilegal dan kebijakan yang dinilai terlalu longgar terhadap produk luar. Salah satu yang terdampak serius adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi menghentikan operasionalnya.

    Selain itu, menurut dia, dalam kurun dua tahun terakhir, sekitar 250.000 pekerja kehilangan mata pencaharian di sektor TPT.

    “Ini bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada keluarga-keluarga yang kehilangan penghasilan. Kalau kondisi ini tidak segera dibenahi, industri tekstil kita bisa mati perlahan,” kata dia.

    Karena itu, dia meminta agar pemerintah segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta aparat penegak hukum. Ia menilai pengawasan di pintu masuk tidak cukup jika tidak diikuti dengan pengawasan berlapis di kawasan berikat dan jalur distribusi dalam negeri.

    “Persoalan ini tidak bisa ditangani parsial. Harus ada langkah menyeluruh, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan oknum yang bermain di balik impor ilegal,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.