Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

    Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

    “Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi,” jelas Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

    Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim, pemerintah ingin agar industri padat karya dalam negeri bisa lebih kompetitif namun sekaligus terlindungi. Terkait itu, sambungnya, kementerian/lembaga terkait akan membuat aturan teknis.

    “Langkah-langkah perlindungan, baik dari Kemenperin, Kemendag, dalam bentuk safeguard. Jadi, beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.

    Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/2024 dan PMK 49/2024.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

    Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

    “Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

    Awan Mendung Industri Padat Karya

    Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

    Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

    Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

    Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

    Pekerja di pabrik tekstil.Perbesar

  • Mendag Budi Bantah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Biang Kerok Sritex Pailit

    Mendag Budi Bantah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Biang Kerok Sritex Pailit

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah tudingan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menjadi salah satu penyebab PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex mengalami pailit.

    Menurut Budi, Permendag 8 ini justru melindungi industri tekstil, alih-alih membuat industri tekstil dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor, seperti yang menjadi tudingan masyarakat.

    “Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil,” ungkap Budi, saat ditemui seusai pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Budi menjelaskan, di dalam Permendag 8 disebutkan bahwa syarat impor tekstil dalam industri tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah harus berdasarkan pertimbangan teknis dari perindustrian.

    “Di Permendag 8 dan sebelumnya itu TPT itukan harus ada pertek atau pertimbangan teknis. Itu sudah clear,” ujarnya.

    Kemudian, Permendag 8 juga telah memberikan perlindungan kepada industri tekstil menyangkut impor pakaian jadi. Dia menjelaskan, kuota impor pakaian jadi telah diatur oleh Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Nomor 7 tahun 2024.

    “Kemudian, untuk TPT dikenakan bea masuk penanganan belakangan per sekian ribu. Kedua, pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan,” terangnya.

    Budi menegaskan, tudingan yang menyangkut pautkan aturan tersebut dengan alasan kepailitan Sritex adalah kesalahan.

    “Ini hanya miss komunikasi saja sebetulnya,” pungkasnya.

    Sementara itu, Budi menambahkan, terkait arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan industri tekstil bukan merupakan tugas pihaknya di Kemendag.

    “Itu bukan di kami,” tutupnya

  • Menko Airlangga Kumpulkan Menteri Ekonomi Minggu-Minggu, Ini Bahasan Pentingnya – Page 3

    Menko Airlangga Kumpulkan Menteri Ekonomi Minggu-Minggu, Ini Bahasan Pentingnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat pembahasan mengenai Usulan Program Quick Win Kementerian di bidang ekonomi.

    Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan hasil pembahasan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari hasil pembahasan ini, kami akan segera melaporkan ke Bapak Presiden. Ada beberapa poin penting yang menjadi catatan dalam rapat hari ini,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Poin-poin hasil pembahasan meliputi:

    1. Ketenagakerjaan

    Pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan akan mempersiapkan regulasi yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perubahan ini juga mencakup konsekuensi pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dari BP2MI.

    2. Devisa Hasil Ekspor

    Regulasi terkait pengelolaan devisa hasil ekspor saat ini sedang disiapkan.

    3. UMKM

    Regulasi terkait UMKM sedang dalam tahap penyusunan, termasuk RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih bagi bank terkait laporan keuangan kementerian dan lembaga.

    4. Peraturan Prioritas

    Berbagai peraturan presiden (perpres) dan peraturan pemerintah (PP) sedang diproses, termasuk insentif yang diusulkan untuk dilanjutkan pada tahun depan. Ini mencakup PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk berbagai sektor, seperti kendaraan bermotor berbasis listrik dan properti.

    5. Kredit Usaha

    Pembahasan mengenai regulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alsintan, serta usulan baru untuk kredit investasi bagi industri padat karya juga menjadi agenda penting.

    6. Program Ketenagakerjaan

    Beberapa revisi program kerja di bidang ketenagakerjaan sedang dipersiapkan, termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan, regulasi platform, serta integrasi program Siap Bekerja dan Kartu Pekerja.

    7. Industri dan UMKM

    Kementerian Perindustrian juga mengusulkan program terkait larangan terbatas (lartas) impor, fasilitasi pelabuhan impor, dan harga gas bumi tertentu bagi sektor industri. Pemerintah juga akan membentuk Gugus Tugas atau Task Force untuk membahas ini secara detail.

    Selain itu, Pemerintah akan terus mendukung hilirisasi industri, termasuk pengembangan hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat, peningkatan lifting migas, dan pemanfaatan biofuel serta bioethanol.

    Airlangga menambahkan, Satgas subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM tengah bekerja, dan terkait dengan investasi, mekanisme tax holiday dari Kementerian Keuangan telah tersedia untuk mendukung efektivitas kebijakan ini.

  • 8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan delapan menteri ekonomi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam paparan Airlangga, ada sekitar 13 hal yang dibahas dalam rakortas hari ini. Adapun menteri yang hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Pembahasan pertama, mengenai keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Airlangga pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan menyusun regulasi baru.

    “Menteri ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong. Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” kata dia dalam konferesi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Kedua, membahas terkait arahan Prabowo terkait dengan devisa hasil ekspor. Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut untuk menggenjot devisa negara. Ketiga, pemerintah sedang disiapkan kebijakan untuk membantu UMKM mendapatkan kredit dari Himbara yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari bank.

    Keempat, pemerintah berencana melanjutkan sejumlah insentif untuk kelas menengah, diantaranya Pajak Penambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, mobil listrik, dan properti.

    “Kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat Kredit Alsintan dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” jelasnya.

    Kelima, pemerintah juga akan menyiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi integrasi daripada program siap bekerja dan kartu prakerja.

    Keenam, dari sisi perindustrian, dibahas juga persoalan pengawasan dalam larangan terbatas (lartas) pada impor, fasilitas pelabuhan impor dan harga gas bumi.

    “Tertentu untuk beberapa sektor industri dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail,” terangnya.

    Ketujuh, pemerintah akan menggodok kebijakan agar UMKM dalam negeri bisa naik kelas dengan bisa ekspor produknya ke pasar internasional. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Kementerian/Lembaga terkait.

    Kedelapan, program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur, diyakini akan terus didorong dari Kementerian BUMN. Kesembilan, tak lupa hilirisasi juga tetap akan digenjot.

    “Kita akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat,” lanjutnya.

    Kesepuluh, dari segi energi, pemerintah berkomitmen untuk peningkatan lifting migas, pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioethanol. Pemerintah juga sedang membahas skema subsidi tepat sasaran oleh Kementerian ESDM.

    “(Kesebelas) terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday, ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah keluar tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS terutama dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATRBPN, dan juga PU PR, beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS,” jelasnya.

    Keduabelas, dibahas pula mengenai program untuk menggejot pariwisata Indonesia. Dalam bahasan ini diperlukan tindak lanjut terkait dengan harga tiket pesawat yang harus lebih kompetitif.

    “Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” ucap Airlangga.

    Terakhir, ketiga belas, pemerintah akan mendorong sejumlah perjanjian dagang yang masih belum rampung. Salah satunya yakni perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

    “Perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru, nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP,” pungkasnya.

    (ada/das)

  • Mengintip Canton Fair, Pameran Dagang Impor dan Ekspor Terbesar di China – Page 3

    Mengintip Canton Fair, Pameran Dagang Impor dan Ekspor Terbesar di China – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Berbagai produk buatan China mejeng di pameran dagang impor dan ekspor Canton Fair ke-136 yang digelar di Canton Fair Complex, Guangzhou, China Selatan sejak 15 Oktober 2024. Pameran Canton Fair ini dibagi dalam tiga fase atau gelombang.

    Liputan6.com, berkesempatan mengunjungi fase ketiga Canton Fair ke-136 yang dibuka pada Kamis, 31 Oktober 2024 atas undangan dari Yangcheng Evening News Group yang bermarkas di Guangzhou. Fase ketiga Canton Fair ini bakal berakhir pada 4 November 2024.

    Adapun Canton Fair dihelat oleh Kementerian Perdagangan China dan Pemerintah Provinsi Guangdong yang menggandeng Pusat Perdagangan Luar Negeri China.

    Pada fase tiga Canton Fair, berbagai produk tekstil rumah tangga, karpet & permadani, pakaian pria dan wanita, perlengkapan mandi, produk perawatan pribadi, mainan, makanan, hingga pakaian anak-anak dipamerkan. Sebagian besar produk, memang didominasi produsen asal China.

    Total, lebih kurang 11.000 perusahaan ikut berpartisipasi dalam Canton Fair ke-136 fase tiga. Selain perusahaan asal China, produk asal Turki, Korea Selatan, Amerika, Iran, Rusia, Prancis Myanmar, Italia, India, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia turut menjadi peserta di Canton Fair ke-136.

    Memasuki area Canton Fair, dijumpai mereka yang datang mengenakan beberapa tanda pengenal dengan warna yang berbeda-beda. Warna biru untuk buyer atau para pembeli, warna ungu untuk exhibitor atau pedagang, dan warna merah untuk jurnalis.

    Canton Fair sendiri digelar dua kali setiap tahunnya, yakni pada Mei dan Oktober di Guangzhou, China. Baik para pedagang maupun para pembeli harus mengisi formulir jauh-jauh hari di laman resmi Canton Fair sebelum acara dimulai untuk memperoleh tanda pengenal.

    Hampir semua komoditas yang diperdagangkan di Canton Fair merupakan barang grosir yang tidak bisa dibeli secara eceran atau satuan. Oleh sebab itu, Canton Fair menjadi surga bagi para pedagang seluruh dunia yang berburu berbagai produk dengan harga miring.

     

  • Adhie Massardi Sebut Tom Lembong Sengaja Dikriminalisasi agar Pendukung Anies Cemas

    Adhie Massardi Sebut Tom Lembong Sengaja Dikriminalisasi agar Pendukung Anies Cemas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula.

    Tuduhan yang dikenakan kepada Tom Lembong terbilang serius. Dia dituduh memberikan izin impor gula sebanyak 105 ribu ton yang diklaim berpotensi merugikan negara 400 miliar.

    Itu terjadi antara periode 2015-2016 saat Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

    Mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di periode pertama pemerintahan Joko Widodo itu iuga ditahan meski tak ada bukti aliran dana mengalir kepadanya.

    Menanggapi penahanan tersebut, mantan Jubir Presiden Gusdur, Adhie Massardi, melalui akun pribadinya di X, @AdhieMassardi, menilai penahanan Tom Lembong adalah kriminalisasi berbau politis.

    “TOM LEMBONG dikriminalisasi agar nimbulkan arus balik yg kuat hingga pendukung Parpol baru Anies cemas, Fufufafa tenggelam dan KOTAK PANDORA Markus MA Zarof Ricar dikubur,” ujar Adhie Massardi dikutip Minggu (3/11/2024).

    Menurutnya, kasus Zarof jika dibuka babyak yang akan terkena dampaknya.

    “Markus MA Zarof jika dibuka tak cuma aib Hakim, tapi Kejaksaan & Putusan MA soal pilkada terkuak otaknya,” lanjut Adhie Massardi.

    Sebelumnya, peneliti ISEAS, Made Supriatma, juga menuliskan pandangannya terkait kasus yang menimpa Tom Lembong.

    “Saya tidak kenal Tom Lembong. Juga mungkin tidak sepakat dengan pandangan-pandangan politiknya. Namun kasus yang menimpa Tom Lembong ini untuk saya terlihat sangat ‘fishy’ atau berbau amis. Ada banyak hal yang patut dipertanyakan dalam kasus ini,” tulisnya di akun media sosial Facebook.

  • Ekonomi sepekan, anggur Muscat aman hingga lahan peternakan sapi

    Ekonomi sepekan, anggur Muscat aman hingga lahan peternakan sapi

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi mewarnai pemberitaan ANTARA selama sepekan pada 28 Oktober–2 November 2024, mulai dari pemeriksaan terhadap residu pestisida di atas ambang batas pada anggur Muscat, hingga pemerintah yang telah menyiapkan tiga lahan untuk investasi Vietnam dalam peternakan sapi perah di Indonesia.

    Berikut rangkuman berita ekonomi selama sepekan ini yang layak disimak lagi pada pagi ini:

    Bapanas: Hasil rapid test anggur Muscat aman untuk dikonsumsi

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan anggur Shine Muscat aman dikonsumsi setelah uji cepat (rapid test) residu pestisida bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) menunjukkan hasil yang memenuhi standar keamanan pangan.

    Baca selengkapnya di sini

    OJK blokir lebih dari 8.000 rekening berantas judi online

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan OJK telah memblokir lebih dari 8.000 rekening guna memberantas judi dalam jaringan (online) di Indonesia.

    “Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening yang berasal dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Dian dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Mentan: Tiga lahan siap untuk peternakan sapi perah investasi Vietnam

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Pemerintah menyiapkan tiga lahan untuk peternakan sapi perah, guna meningkatkan produksi susu nasional dan mendukung kebutuhan dalam negeri melalui investasi Vietnam.

    Mentan mengatakan bahwa Pemerintah telah menyiapkan lahan di tiga lokasi yakni di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, sebagai tempat pembangunan peternakan sapi perah investasi dari Vietnam.

    Baca selengkapnya di sini

    Tak hanya iPhone 16, Google Pixel dijual domestik akan terblokir IMEI

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan bakal memberikan perlakuan sama berupa pemblokiran IMEI bagi produk telepon pintar Google Pixel seperti yang diberlakukan untuk iPhone 16, apabila terbukti diperjualbelikan di dalam negeri.

    Baca selengkapnya di sini

    Menko Pangan: Anggaran program swasembada pangan 2025 Rp139,4 triliun

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan anggaran untuk program swasembada pangan tahun 2025 sebesar Rp139,4 triliun.

    “Anggaran cukup besar di ketahanan pangan tahun 2025, itu ada Rp139,4 triliun totalnya, tapi tersebar,” ujar Zulkifli dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mau Mulai Bisnis Ekspor-Impor? Begini 5 Tipsnya untuk Pemula

    Mau Mulai Bisnis Ekspor-Impor? Begini 5 Tipsnya untuk Pemula

    Jakarta –

    Bisnis ekspor-impor merupakan salah satu peluang usaha yang menjanjikan di era globalisasi ini. Dengan menjual produk ke pasar luar negeri atau mengimpor barang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, pelaku bisnis dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan omset.

    Namun, memulai bisnis ekspor-impor bukanlah hal yang sederhana. Ada berbagai hal yang perlu dipersiapkan agar bisnis ini dapat berjalan lancar.

    Bagi yang tertarik memulai bisnis ekspor-impor, berikut adalah beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan, serta bagaimana memilih solusi valas yang tepat sehingga bisa membantu mempermudah proses transaksi internasional dengan cepat dan aman.

    1. Pahami Regulasi Ekspor dan Impor

    Langkah pertama dalam memulai bisnis ekspor-impor adalah memahami regulasi ekspor dan impor yang berlaku di Indonesia dan negara tujuan. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda mengenai barang-barang yang boleh diekspor atau diimpor, prosedur bea cukai, hingga perizinan yang dibutuhkan.

    Misalnya, produk makanan dan minuman mungkin memerlukan sertifikasi khusus untuk memastikan bahwa barang tersebut memenuhi standar kesehatan negara tujuan. Di Indonesia, diperlukan mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi lain yang relevan dengan produk yang akan diekspor atau diimpor.

    Pastikan untuk selalu mengikuti regulasi yang berlaku agar proses pengiriman barang tidak mengalami kendala di perbatasan. Melakukan riset tentang peraturan di negara tujuan juga akan membantu Anda menghindari risiko barang tertahan di bea cukai.

    2. Tentukan Pasar yang Tepat

    Memilih pasar yang tepat adalah kunci sukses dalam bisnis ekspor-impor. Pastikan untuk menargetkan negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk.

    Misalnya, produk tekstil dan kerajinan tangan dari Indonesia memiliki pasar yang potensial di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sementara produk elektronik dan bahan baku sering dicari di negara-negara Asia Tenggara.

    Untuk menentukan pasar yang tepat, Anda perlu melakukan analisis pasar dan riset tentang tren produk di negara tujuan. Ini bisa dilakukan dengan mengikuti pameran perdagangan internasional, bergabung dalam komunitas bisnis, atau menggunakan data dari badan-badan perdagangan seperti Kementerian Perdagangan RI.

    3. Jalin Kerja Sama dengan Supplier dan Distributor

    Bekerja sama dengan supplier dan distributor yang dapat diandalkan adalah langkah penting dalam bisnis ekspor-impor. Jika melakukan impor, pastikan supplier di luar negeri memiliki reputasi baik dan mampu memenuhi permintaan barang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati
    .
    Sebaliknya, jika mengekspor produk, penting untuk memiliki distributor yang kuat di negara tujuan. Distributor yang memiliki jaringan luas di pasar lokal akan membantu produk Anda lebih cepat dikenal dan diterima oleh konsumen di negara tersebut.

    Kerja sama yang baik dengan mitra bisnis juga akan memudahkan Anda dalam mengelola logistik dan distribusi barang dari Indonesia ke negara tujuan, sehingga barang dapat diterima tepat waktu dan dalam kondisi baik.

    4. Gunakan Solusi Transfer Valas untuk Transaksi Internasional

    Bisnis ekspor-impor membutuhkan transaksi keuangan lintas negara yang efisien. Mulai dari pembayaran kepada supplier, penerimaan pembayaran dari pembeli, hingga pembayaran biaya pengiriman, semuanya harus dilakukan dengan cara yang aman dan cepat. Untuk itu, penting bagi pelaku bisnis untuk menggunakan solusi transfer valas yang dapat diandalkan.

    Aplikasi Livin’ by Mandiri menawarkan layanan Transfer Valas yang dirancang untuk memudahkan transaksi internasional. Dengan fitur ini, Anda bisa melakukan transfer uang ke berbagai negara secara real-time (untuk mata uang tertentu), dan tersedia 24/7, sehingga Anda dapat mengirim uang kapan saja tanpa terhalang oleh perbedaan waktu atau jam operasional bank.

    Livin’ by Mandiri juga menawarkan biaya transfer yang rendah dan kurs yang kompetitif, sehingga pelaku bisnis bisa menghemat pengeluaran untuk setiap transaksi. Hal ini sangat penting dalam bisnis ekspor-impor, karena perbedaan kurs dan biaya transfer bisa mempengaruhi keuntungan secara signifikan.

    Selain itu, Livin’ by Mandiri menawarkan transfer ke 17 mata uang asing tujuan, seperti US Dollar (USD), Euro (EUR), Singapore Dollar (SGD), dan British Pound Sterling (GBP). Aplikasi ini juga baru saja menambahkan 7 mata uang asing tujuan baru, yaitu Japanese Yen (JPY), Korean Won (KRW), Malaysian Ringgit (MYR), Swiss Franc (CHF), United Arab Emirates Dirham (AED), Vietnamese Dong (VND), dan Philippine Peso (PHP). Selain itu Anda juga bisa mengirim mata uang USD ke seluruh dunia.

    Dengan banyaknya pilihan mata uang ini, pebisnis bisa melakukan pembayaran ke berbagai negara dengan mudah dan aman.

    5. Atur Strategi Pemasaran Internasional

    Setelah memahami regulasi dan membangun jaringan dengan supplier dan distributor, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi pemasaran internasional yang efektif. Gunakan media sosial, e-commerce, dan website untuk mempromosikan produk Anda kepada calon pembeli di luar negeri.

    Pelajari juga kebiasaan konsumen di negara tujuan. Misalnya, konsumen di Jepang sangat memperhatikan kualitas dan kemasan produk, sementara konsumen di negara-negara Asia Tenggara mungkin lebih sensitif terhadap harga.

    Menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakteristik pasar akan membantu produk lebih cepat diterima di negara tujuan.

    6. Jaga Hubungan Baik dengan Mitra Bisnis Internasional

    Dalam bisnis ekspor-impor, menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis adalah kunci untuk membangun reputasi dan kepercayaan. Pastikan untuk selalu berkomunikasi dengan transparan mengenai kualitas produk, waktu pengiriman, dan pembayaran.

    Dengan hubungan yang baik, Anda bisa membangun kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.

    Aplikasi Livin’ by Mandiri bisa membantu memastikan pebisnis dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada mitra tepat waktu. Dengan transfer valas yang cepat dan tanpa hambatan, Anda bisa mengelola transaksi dengan lebih efisien.

    Memulai bisnis ekspor-impor membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari memahami regulasi hingga memilih mitra bisnis yang tepat. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari solusi keuangan seperti Transfer Valas di Livin’ by Mandiri, pebisnis bisa memastikan setiap transaksi berjalan dengan lancar dan efisien.

    Fitur transfer uang antar negara yang cepat, murah, dan aman akan membantu Anda fokus pada pengembangan bisnis dan mencapai kesuksesan di pasar internasional.

    Siap memulai bisnis ekspor-impor? Download aplikasi Livin’ by Mandiri sekarang juga dan nikmati kemudahan transfer valas ke berbagai mata uang tujuan.

    Tersedia di Google Play Store dan App Store.

    (prf/ega)

  • BPK Bongkar Penyebab Kementan & Bapanas Sulit Wujudkan Ketahanan Pangan RI

    BPK Bongkar Penyebab Kementan & Bapanas Sulit Wujudkan Ketahanan Pangan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya sederet permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mewujudkan ketahanan pangan.

    Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan signifikan yang mengakibatkan terhambatnya Kementan dan Bapanas untuk memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang efektif untuk mewujudkan ketahanan pangan tahun 2021 sampai dengan semester I/2023.

    Mengacu hasil pemeriksaan kinerja atas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan mengungkap adanya 12 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya satu permasalahan pemborosan.

    Adapun, sederet permasalahan yang dimaksud, antara lain pertama, perhitungan produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis yang dinilai belum sepenuhnya valid dan mutakhir.

    Permasalahan ini terlihat pada penyusunan prognosa neraca pangan strategis yang disusun oleh Bapanas yang dinilai belum sepenuhnya didasarkan pada data produksi dan kebutuhan yang valid dan mutakhir, serta belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).

    “Akibatnya, proyeksi Neraca Pangan Bapanas dan Neraca Komoditas untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula, daging lembu, daging unggas, dan telur unggas pada SNANK tidak bisa dijadikan alat ukur dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional, termasuk kebijakan impor,” ungkap laporan BPK, seperti dikutip pada Sabtu (2/11/2024).

    Untuk itu, BPK telah merekomendasikan kepada kepala Bapanas agar berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan instansi lain yang terkait dengan data statistik pangan untuk pengintegrasian data yang berbasis digital dan mutakhir dari data kebutuhan, persediaan, produksi, dan distribusi serta impor pangan.

    Permasalahan kedua yang ditemukan BPK adalah sarana produksi pertanian berupa benih, bibit, pupuk, dan pakan yang belum mencukupi untuk memproduksi pangan strategis sesuai kebutuhan nasional.

    “Permasalahan tersebut di antaranya Kementan belum menganalisis kebutuhan minimal benih, bibit, pupuk, dan pakan untuk memproduksi pangan strategis,” ungkapnya.

    Selain itu, Kementan juga dinilai belum optimal memenuhi ketersediaan benih bersertifikat dan benih/bibit ternak berkualitas untuk mencukupi kebutuhan nasional. Imbasnya, Kementan belum dapat mencapai pemenuhan produksi jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, daging lembu, dan tebu untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

    BPK pun telah merekomendasikan kepada menteri pertanian untuk mengoptimalkan analisis kebutuhan minimal atas benih bersertifikat dan pupuk. Ini dilakukan untuk dapat memproduksi komoditas pangan strategis sesuai kebutuhan nasional, serta melakukan upaya menjamin ketersediaan benih bersertifikat dan pupuk non subsidi.

    Di samping itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait tata cara pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan harga acuan pembelian beras luar negeri belum diatur secara jelas.

    Hasil pemeriksaan menunjukkan regulasi yang mengatur tata cara pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), khususnya pengadaan CBP, baik yang diserap dari dalam negeri maupun pembelian dari luar negeri, belum disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bapanas.

    Pasalnya, BPK menyebut bahwa selama ini tata cara pengadaan CBP dilaksanakan oleh Perum Bulog. Selain itu, Bapanas juga belum menetapkan kriteria harga pembelian pemerintah atau harga acuan pembelian yang dapat dijadikan patokan bagi Perum Bulog dalam pembelian beras dari luar negeri.

    “Akibatnya, pengendalian atas pengadaan CPP, khususnya pengadaan beras dari luar negeri lemah,” imbuhnya.

  • Curhat Anies Gagal Bertemu Tom Lembong: Saya di Jogja, Tom di Tahanan

    Curhat Anies Gagal Bertemu Tom Lembong: Saya di Jogja, Tom di Tahanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menceritakan bahwa dirinya gagal bertemu mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang ditahan Kejaksaan Agung usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. 

    Anies menyebut bahwa dia semestinya bertemu Tom, yang menjadi bagian dari tim pemenangannya pada Pilpres 2024 lalu, dalam suatu forum akademik di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogja pada hari ini. Cerita itu dibagikannya melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya.

    “Saya ke Jogja hari ini untuk hadiri reuni FEB UGM, dan Tom Lembong terjadwal sebagai pembicara hari ini di fakultas yang sama, pada acara Seminar Forum Studi Diskusi dan Ekonomi FEB UGM,” tulisnya melalui akun @aniesbaswedan, Sabtu (2/11/2024).

    Andai Tom tak ditahan, Anies berencana menghadiri sesi ceramah yang diisi oleh rekannya itu.

    Keesokan harinya atau pada Minggu (3/11/2024), Anies berencana berkegiatan bersama Tom Lembong sekaligus menunjukkan tempat-tempat favoritnya di bumi Jogja.

    “Kini, rencana itu tak dapat terlaksana. Hari ini saya di Jogja, dan Tom berada dalam tahanan,” tutur pasangan cawapres Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 ini.

    Pada akhir takarir fotonya, Anies pun menyisipkan harapan agar Tom diberi kekuatan sebagaimana yang dilakukannya selama ini.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung menahan dan menetapkan Tom Lembong sebagai salah satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. 

    Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih. 

    Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom selaku Mendag diduga menyalahi sejumlah aturan. 

    “Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).