Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Klingking Fun Pesta Diskon Anti Golput di Pilkada 2024

    Klingking Fun Pesta Diskon Anti Golput di Pilkada 2024

    Hippindo bersama APPBI dan KADIN) mengadakan program Klingking Fun: Bagi-bagi vocher anti golput di Mall Kota Kasablanka Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024). Foto: Hutomo Budi

    Klingking Fun Pesta Diskon Anti Golput di Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 27 November 2024 – 19:29 WIB

    Elshinta.com – Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) mengadakan program Klingking Fun: Bagi-bagi vocher anti golput di Mall Kota Kasablanka Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Program ini dilaksanakan serentak di seluruh pusat perbelanjaan salah satunya, di Mall Kota Kasablanka. Caranya dengan memberikan voucher belanja bagi masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS saat Pilkada 2024 ini.

    Pembeli menunjukkan bukti telah melakukan pencoblosan dengan jari kelingking yang bertinta ungu. Maka mereka berkesempatan mendapatkan voucher total sebesar Rp 100.000,-, diskon hingga 50% hingga penawaran lainnya.

    Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini, mengatakan program ini sebagai momentum penting untuk memadukan demokrasi dengan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif.

    “Kami mendukung penuh acara Klingking Fun ini karena selaras dengan kampanye program BINA (Bangga Berwisata di Indonesia). Program seperti BBI dan GBBI sangat penting untuk mendorong pergerakan wisatawan nusantara yang berkontribusi langsung pada perekonomian,” ujarnya.

    Lebih lanjut Made mengatakan acara ini juga mencerminkan kolaborasi kuat berbagai pihak termasuk pusat perbelanjaan sebagai bagian dari ekosistem pariwisata.

    “Jakarta, sebagai kota global, memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata dunia dengan menampilkan lebih banyak produk dan kuliner lokal Indonesia yang khas. Hal ini akan menarik wisatawan mancanegara untuk merasakan pengalaman unik di Indonesia.

    Sementara itu, Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan, Septo Soepriyatno menyebut bahwa selain untuk meningkatkan kesadaran demokrasi, program ini juga memberikan manfaat langsung pada sektor perdagangan dalam negeri.

    “Dukungan asosiasi seperti Kadin, Apindo, Hippindo, dan APPBI memberikan warna yang signifikan bagi pesta demokrasi di Indonesia. Kolaborasi antara pelaku usaha dan masyarakat akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi yang diakui dunia,” kata Septo.

    “Acara ini juga menjadi momentum untuk memulihkan ekonomi nasional, agar tidak mengalami kelesuan seperti beberapa bulan lalu. Di sisi lain, acara ini juga dapat dinikmati dengan cara menarik seperti belanja diskon di seluruh Indonesia, sekaligus meningkatkan eksposur agar lebih diterima oleh masyarakat luas,” tambahnya.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tom Lembong Tulis Surat Lagi dari Tahanan: Kita Kecewa dengan Putusan PN Jaksel!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 November 2024

    Tom Lembong Tulis Surat Lagi dari Tahanan: Kita Kecewa dengan Putusan PN Jaksel! Nasional 27 November 2024

    Tom Lembong Tulis Surat Lagi dari Tahanan: Kita Kecewa dengan Putusan PN Jaksel!
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengaku kecewa terhadap putusan hakim Pengadilan Negari (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yang menolak gugatan praperadilannya.
    Atas putusan yang ditetapkan pada Selasa (26/11/2024), eks Menteri Perdagangan itu tetap berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula 2015-2016. 
    Tom yang kini ditahan Kejaksaan Agung di rumah tahanan Salemba itu pun kembali menulis surat terbuka untuk meluapkan kekecewaannya.
    “Teman- teman, ibu, bapak yang saya hormati dan saya sayangi, tentunya kita kecewa atas keputusan PN Jakarta Selatan, menolak gugatan Pra-Peradilan kita,” mengutip surat terbuka Tom Lembong yang diunggah oleh kuasa hukumnya siang ini.
    “Tuhan Allah memutuskan agar proses ini sebaiknya berlanjut, dan saya menerima tugas ini dengan hati yang lapang. Semua akan ada hikmahnya, pada saat yang dipilih oleh Sang Pencipta,” lanjut Tom.
    Tom menyatakan akan terus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan.
    “Saya terus cinta Indonesia, dan niat saya semakin kokoh untuk terus mendedikasikan hidup saya bagi bangsa dan negara,” ujarnya.
    Ia juga kembali menyampaikan terima kasih kepada tim hukumnya, serta kepada unsur masyarakat yang terus membelanya.
    “Terima kasih kepada anggota Dewan DPR-RI maupun DPRD yang menyerukan kebenaran dan keadilan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Juga kepada keluarga saya, baik keluarga inti dan keluarga besar,” ungkap Tom.
    “Seperti kata (Istri) Ciska, saya percaya Tuhan Allah senantiasa membersamai kita. Dan terutama Selamat Ulang Tahun ke-93 kepada Mama saya tercinta pada hari ini,” tulis Tom.
    Sebelumnya, Permohonan
    praperadilan Tom Lembong
    ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.
    “Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 nov 2024,” kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Catat 28 Pabrik di Jabar Relokasi ke Jateng, Puluhan Ribu Pekerja di-PHK

    Pengusaha Catat 28 Pabrik di Jabar Relokasi ke Jateng, Puluhan Ribu Pekerja di-PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Barat mengungkap, sebanyak 28 pabrik di Jawa Barat melakukan relokasi ke Jawa Tengah sepanjang 2019-2022. Pabrik-pabrik tersebut utamanya berasal dari sektor padat karya.

    Ketua DPP Apindo Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menyampaikan, jumlah tersebut terus bertambah di mana pada 2023 sebanyak 5 pabrik turut melakukan relokasi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Banyak lho itu, 28 pabrik padat karya, itu gede banget. Bahkan di 2023 ada juga 5 pabrik yang melakukan relokasi juga,” kata Ning dalam diskusi bersama media di Jakarta, dikutip Rabu (27/11/2024).

    Imbas adanya relokasi tersebut, Apindo Jawa Barat mencatat sebanyak 91.450 pekerja mengalami PHK. Angka tersebut merupakan perhitungan sejak awal pandemi atau 2021 hingga Oktober 2023.

    Kendati begitu, jumlah tersebut diperkirakan lebih besar mengingat data yang ada berasal dari perusahaan-perusahaan anggota Apindo se-Jawa Barat.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat mencapai 6,75% pada Agustus 2024. Persentase tersebut turun dibandingkan Agustus 2023 yang tercatat sebesar 7,44%.

    Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebelumnya memperkirakan jumlah pekerja yang terkena PHK kembali bertambah sebanyak 30.000 orang hingga akhir 2024.

    Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di-PHK. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

    “Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (16/10/2024).

    Dia mengungkap, badai PHK yang tengah melanda industri tekstil dan garmen dipicu oleh banjir barang impor akibat lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dinilai setengah hati.

    Oleh karena itu, Danang tidak heran jika dalam 5 tahun mendatang industri pengolahan Tanah Air kian terpuruk apabila tidak ada penanganan serius dari pemerintah. 

    “…karena tidak berhasil membendung [impor barang jadi]. Regulasi-regulasi yang sebelumnya liar membuka importasi secara bebas di produk hilir, di produk finish product,” ujarnya.

  • Usai Nyoblos, Zulhas Ngaku Stok Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Usai Nyoblos, Zulhas Ngaku Stok Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengeklaim persediaan beras Indonesia melimpah pada tahun ini, sekaligus menjadi stok beras tertinggi sepanjang sejarah.

    Zulhas pun memastikan persediaan beras aman menjelang momentum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Adapun, eks Menteri Perdagangan (Mendag) 2022–2024 itu sendiri mengaku telah melangsungkan rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (27/11/2024). Dalam rapat tersebut, Zulhas menyampaikan bahwa persediaan stok pangan Indonesia aman dan harga dipastikan stabil.

    “Oh Nataru, kemarin habis rapat kita dengan bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Saya paparan bahwa persediaan stok pangan, harga stabil, cukup, beras kita stoknya tertinggi sepanjang sejarah, ada 8 juta ton [beras] lebih,” kata Zulhas seusai mencoblos di TPS 025, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (27/11/2024).

    Untuk itu, Zulhas mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan beras pada tahun ini.

    “Jadi tidak usah khawatir, barang cukup, stok pangan cukup, Natal tahun baru aman,” tekannya.

    Berdasarkan laman resmi Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 09.28 WIB, Rabu (27/11/2024), harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau stabil pada pagi hari ini.

    Harga rata-rata beras SPHP Bulog dibanderol Rp12.530 per kilogram di tingkat pedagang eceran. Sementara itu, harga beras premium dan beras medium mengalami penurunan secara nasional.

    Perinciannya, rata-rata beras premium dipatok seharga Rp15.410 per kilogram, turun tipis 0,06% atau Rp10. Sedangkan harga beras medium turun 0,15% atau sebesar Rp20, sehingga dibanderol Rp13.460 per kilogram di pedagang eceran. 

    Sementara itu, mengutip dari akun Instagram resmi Kemenko Pangan, Rabu (27/11/2024), Presiden Prabowo Subianto memanggil Menko dan para Menteri Bidang Pangan dalam rapat terbatas (ratas) terkait pangan di Istana Merdeka pada Selasa (26/11/2024).

    Di sana, Zulhas menyampaikan kabar baik terkait produksi dan stok pangan nasional. Produksi beras pada 2025 diperkirakan mencapai 32 juta ton, sementara stok beras nasional hingga akhir Desember 2024 diproyeksikan mencapai lebih dari 8 juta ton, dengan hampir 2 juta ton dikelola oleh Bulog.

    Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan berbagai isu strategis di sektor pangan dibahas dalam ratas, mulai dari distribusi pupuk, neraca komoditas, hingga transformasi kelembagaan Perum Bulog.

    Dalam keterangan pers usai rapat, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan adanya keputusan terkait perbaikan rantai distribusi pupuk yang selama ini dianggap terlalu panjang.

    Zulhas menyebut sudah terjadi kesepakatan terkait Peraturan Presiden (Perpres), di mana Kementerian (Kementan) akan memutuskan aturan ini.

    “Kementan langsung ke Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan, pengecer, atau distribusi, sehingga rantai distribusinya menjadi sangat pendek,” terang Zulhas.

    Dia juga menyampaikan keputusan terkait neraca komoditas saat ini akan turut melibatkan Menko Pangan. Adapun sebelumnya, neraca komoditas hanya diputuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

  • Mendag Budi Tangkis Tudingan Satgas Impor Ilegal Tak Guna – Page 3

    Mendag Budi Tangkis Tudingan Satgas Impor Ilegal Tak Guna – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih akan melakukan evaluasi terkait rencana perpanjangan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau lebih dikenal dengan sebutan Satgas Pengawasan barang impor ilegal.

    Sebagai informasi, Satgas impor ilegal dibentuk pada Juli 2024. Kemudian, satgas Impor Ilegal direncanakan akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

    “Kan sampe Desember (2024), ya nanti kita lihat ya, kita evaluasi kembali apakah perlu diperpanjang atau tidak, kalau memang diperlukan ya kita perpanjang lagi,” kata Mendag Budi saat ditemui di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Lebih lanjut, Mendag Budi turut menanggapi pernyataan Komisi IV DPR RI yang mempertanyakan kinerja Satgas impor ilegal, lantaran hingga kini masih marak barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia.

    Menurut Mendag, Satgas tersebut telah bekerja dengan keras. Mendag menyampaikan bahwa Satgas ini berperan memitigasi barang-barang yang tidak sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

    “Ya, jadi kita terus ya Pak ya, teruskan ini semua bekerja dengan keras, sudah banyak kita lakukan, ada banyak-banyak yang kita selesaikan dan sebagainya, ini mudah-mudahan sih dengan demikian membuat jera kepada para importir ilegal, dan juga akan kita terus-terus tingkatkan ya satgas impor ini, dan saya pikir ini sudah luar biasa kerja yang dilakukan oleh satgas,” ujarnya.

    Sebagai buktinya, yang terbaru Satgas impor ilegal telah menyita barang impor ilegal. Kali ini, didapat 90 ribu rol kain tekstil senilai Rp 90 miliar.

    Penyitaan tersebut diperoleh dari 2 lokasi. Pertama, di sebuah gudang di Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara sebanyak 60 ribu rol kain. Kedua, di gudang di kawasan Roa Malaka, Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol. Nilai seluruhnya ditaksir mencapai Rp 90 miliar.Barang tekstil dan produk tekstil tersebut didapati tidak memiliki kelengkapan dokumen impor yang jelas. Sehingga, patut diduga proses impornya dilakukan secara ilegal.

  • Kriminal kemarin, kecelakaan Slipi hingga praperadilan Tom ditolak

    Kriminal kemarin, kecelakaan Slipi hingga praperadilan Tom ditolak

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan menghiasi Jakarta yang terjadi pada Selasa (26/11), mulai dari kecelakaan hingga permohonan praperadilan Tom Lembong ditolak hakim.

    Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Sopir truk mengantuk diduga jadi penyebab kecelakaan di Slipi

    Sopir truk mengantuk diduga menjadi penyebab kecelakaan di Lampu Lalu Lintas Slipi, Jakarta Barat pada pukul 07:00 WIB, Selasa.

    “Tadi sudah saya tanyakan, untuk sementara ini, sopir mengantuk. Jadi, dia menerobos lampu merah dalam kondisi mengantuk, ” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Latif Usman saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    2. Hakim jelaskan pertimbangan tolak praperadilan Tom Lembong

    Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menjelaskan pertimbangan menolak praperadilan yang diajukan Tom Lembong sehingga penetapan tersangka telah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

    “Surat perintah penahanan telah diberitahukan pada tersangka dan keluarganya sehingga secara administrasi telah dipenuhi oleh termohon,” kata Tumpanuli dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    3. Kejagung tegaskan kasus Tom Lembong terkait ketahanan pangan

    Kejaksaan Agung menegaskan perkara penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016 tak ada unsur politik melainkan terkait ketahanan pangan.

    “Sama sekali ini tidak ada, tidak ada unsur-unsur politik,” kata Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Sutikno di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    4. Polisi usut kasus sopir mobil ekspedisi tabrak bayi hingga tewas

    Kepolisian mengusut kasus sopir yang menabrak bayi enam bulan hingga tewas dan mengendarai mobil ekspedisi tersebut dengan lawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu (24/11) siang pukul 11.49 WIB.

    “Sudah dan sekarang dalam proses penyelidikan. Mohon waktu, Insya Allah bisa diselidiki,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Agung Wuryanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    5. Polisi bakal gelar perkara kecelakaan truk di Slipi pada Kamis

    Polda Metro Jaya bakal melakukan gelar perkara pada Kamis (28/11) terkait kasus tabrakan truk beruntun yang menewaskan dua orang di lampu merah Slipi, Jakarta Barat, pada Selasa pagi.

    “Besok kita akan akan naik ke sidik, setelah itu hari Kamis kita akan gelar perkara,” kata Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gugatan Praperadilan Ditolak, Kejagung Lanjutkan Penyidikan Tom Lembong – Page 3

    Gugatan Praperadilan Ditolak, Kejagung Lanjutkan Penyidikan Tom Lembong – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan melanjutkan penyidikan tersangka Tom Lembong usai gugatan praperadilan yang diajukan Tom di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ditolak.

    “(Karena gugatan ditolak), berarti penetapan tersangka sah dan penyidikan dilanjutkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dihubungi awak media di Jakarta, Selasa (26/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

    Diketahui, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menolak permohonan gugatan praperadilan Tom Lembong terkait penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

    “Dalam pokok perkara, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Tumpanuli dalam sidang putusan.

    Selain menolak gugatan praperadilan, hakim juga menolak tuntutan provisi yang dilakukan oleh pemohon untuk seluruhnya dan menolak eksepsi termohon, yakni Kejagung, untuk seluruhnya.

    Lebih lanjut, diputuskan pula untuk membebankan biaya pokok perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

    Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

    Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015–2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

    Dalam keterangannya, Kejagung menuturkan bahwa kasus ini bermula ketika Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih.

     

  • Tips Cerdas Menjaga Keamanan Transaksi Digital

    Tips Cerdas Menjaga Keamanan Transaksi Digital

    Jakarta

    Di era yang serba digital seperti sekarang, transaksi digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita.

    Transaksi digital tentunya memudahkan pengguna, terutama jika penggunanya memanfaatkan teknologi ini secara cerdas dan optimal. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memberikan beberapa panduan agar perkembangan ekonomi digital dan teknologi bisa membawa nilai tambah yang nyata.

    Untuk cerdas bertransaksi, konsumen perlu memahami bagaimana teknologi terkini bekerja, mulai dari e-wallet, QRIS, hingga platform marketplace. Transaksi digital bukan hanya soal kepraktisan, tetapi juga peluang untuk mendukung ekonomi lokal. Gunakan platform yang memberdayakan UMKM Indonesia atau pilih produk buatan dalam negeri.

    Cerdas Bertransaksi Digital Foto: Dok. Kemendag

    Tentunya tak semua teknologi cocok untuk setiap orang. Jadi pengguna harus bijak dalam memilih platform yang akan digunakan. Misalnya, pilih aplikasi yang punya tingkat keamanan tinggi, atau layanan pelanggan yang responsif.

    Pemerintah pun sebenarnya sudah punya beberapa strategi untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan berkelanjutan. Misalnya lewat edukasi dan literasi, menguatkan kebijakan yang mendukung ekosistem perdagangan online, dan meluncurkan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

    Namun konsumen pun harus tetap berjaga-jaga agar tidak menjadi korban penipuan saat melakukan transaksi digital. Berikut beberapa tips untuk menjaga keamanan transaksi digital:

    Berhati- hati ketika mengakses tautan atau URL yang disediakan oleh alamat akun yang tidak Anda kenalPastikan untuk menggunakan kata sandi yang kuat yang tidak mudah ditebakTetaplah waspada dan tidak pernah mengungkapkan kode verifikasi OTP kepada siapapun.Memilih online shop yang terpercayaCek reputasi penjual, baca review pembeli, dan cek riwayat transaksiTeliti dalam memilih barang/perhatikan deskripsi produk dan bandingkan hargaMenyelesaikan transaksi dengan baik dan simpan bukti dan transaksiMemilih sistem pembayaran yang amanCek rekening tujuan melalui cekrekening.id untuk menghindari penipuan

    (asj/fay)

  • Alasan Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Tom Lembong

    Alasan Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun menilai Kejaksaan Agung alias Kejagung telah berhasil membuktikan minimal dua alat bukti untuk menetapkan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka.

    Hal tersebut disampaikan Tumpanuli pada salah satu pertimbangan menolak permohonan gugatan praperadilan Tom Lembong, Selasa (26/11/2024).

    “Hakim praperadilan berpendapat surat perintah penetapan tersangka sudah memenuhi bukti permulaan, bahkan didukung dua alat bukti yang sah. Oleh karenanya adalah sah dan sudah berdasarkan hukum segala keputusan atas penetapan tersangka,” ujarnya.

    Dia menambahkan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 29 saksi, tiga ahli hingga sejumlah bukti dokumen termasuk elektronik sebelum menetapkan Tom menjadi tersangka.

    Hanya saja, kata Tumpanuli, pihaknya tidak berwenang dalam membuktikan kebenaran dari dua alat bukti tersebut secara materil.

    “Termohon telah berhasil mengumpulkan dua alat bukti. namun sampai sejauh mana kebenaran materil bukan wewenang Lembaga praper,” tambahnya.

    Dia juga menyatakan, pertimbangan lain soal keterangan ahli terkait kondisi stok gula di Indonesia pada periode penyidikan ini juga bukan kewenangan hakim praperadilan.

    “Keterangan ahli soal kondisi stok gula tidak dipertimbangkan karena itu sudah masuk pokok perkara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, PN Jaksel telah menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Dengan putusan hakim tersebut, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka telah sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana alias KUHAP.

  • Presiden Prabowo Subianto Tetapkan Rantai Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani Diperpendek

    Presiden Prabowo Subianto Tetapkan Rantai Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani Diperpendek

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menetapkan rantai distribusi pupuk bersubisi ke petani menjadi lebih pendek dari sebelumnya panjang dan birokratis. Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) presiden bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (26/11/2024).

    Agenda rapat tersebut, terkait sektor pangan, termasuk distribusi pupuk, neraca komoditas, hingga transformasi kelembagaan Perum Bulog. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan presiden nanti akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait distribusi pupuk bersubsi.

    “Kementan langsung ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia langsung ke gapoktan (gabungan kelompok tani), pengecer, atau distribusi sehingga rantai distribusi pupuk menjadi sangat pendek,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Sebelumnya, saat menghadiri gelaran Hari Pangan Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/11/2024), Zulkifli mengatakan, pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk kepada petani untuk memudahkan distribusi pupuk bersubsidi.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dahulu, persetujuan camat, persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan menteri perdagangan, persetujuan menteri pertanian, persetujuan menteri keuangan, rumit,” paparnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan akan memangkas regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, agar penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani tidak terhambat.

    Saat ini, menurut dia, ada 147 regulasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Panjangnya regulasi tersebut, dinilai mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk secara tepat waktu.

    “Semua yang menjadi kendala untuk mempercepat petani menerima pupuk dari pemerintah, (distribusi) pupuk subsidi, itu dipangkas,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Senin (18/11/2024).