Kamis, 5 Desember 2024 23:27 WIB
ANTARA – Badan Pangan Nasional meminta Badan Usaha Logistik (Bulog) dan ID Food untuk segera menyerap produksi minyak goreng lokal dan mendistribusi kepada masyarakat guna stabilisasi harga. Berdasarkan catatan Kemendag, harga minyak nasional rata-rata mencapai Rp17.100 per liter
(Sanya Dinda Susanti/Suci Nurhaliza/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)
Jakarta, CNN Indonesia —
Produk teranyar Apple, iPhone 16 Series, tak kunjung masuk Indonesia karena masalah investasi raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) tersebut.
Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyebut ada beberapa hambatan yang membuat perusahaan asing, termasuk Apple, enggan berinvestasi di Indonesia. Hambatan tersebut mulai dari sektor ketenagakerjaan, inovasi, pembiayaan, kepastian hukum, hingga tingkat korupsi.
Riefky juga menyebut proses administrasi di Indonesia lebih panjang dibandingkan negara tetangga, misalnya Vietnam.
“Menurut World Bank, ada 11 dokumen untuk memulai usaha di Indonesia sedangkan di Vietnam hanya 8. Bahkan jumlah dokumen perpajakan di Indonesia ada 26 sedangkan Vietnam hanya 6. Belum lagi durasi untuk melengkapi dokumen ekspor impor di Indonesia bisa berhari-hari, sedangkan di Vietnam hanya hitungan jam,” ujar Riefky dalam acara Selular Business Forum di Jakarta, Kamis (5/12).
“Itu baru dengan Vietnam, dan Indonesia masih jauh lagi tertinggal dari negara-negara lain seperti China, Arab Saudi bahkan Singapura,” tambahnya.
Menurutnya, hal tersebut yang membuat Apple akan berpikir dua kali untuk memasukkan uangnya untuk berinvestasi di Indonesia.
“Mungkin 20 tahun lalu, kualitas SDM (sumber daya manusia) Indonesia lebih unggul dari Vietnam, tetapi kini dan beberapa tahun ke depan akan terbalik,” tuturnya.
Riefky menyebut Indonesia menjadi negara yang paling tertutup untuk penanaman modal asing (PMA) di antara negara G20. Jika dibandingkan dengan negara peers, Indonesia hanya memiliki skor restrictiveness index yang lebih terbuka dari Filipina.
Kemudian masalah hukum juga menjadi salah satu isu yang menghambat investasi asing ke Indonesia. Data World Bank menunjukkan Indonesia mendapatkan Indeks Supremasi Hukum dengan nilai 42,31 di bawah rata-rata negara Eropa dan Asia Tengah, Amerika Latin, serta Timur Tengah dan Afrika Utara.
Indeks Supremasi Hukum sendiri mengukur persepsi terkait kepatuhan terhadap hukum dan aturan oleh masyarakat, penegakan kontrak, hak milik, baik oleh polisi maupun kejaksaan, serta kemungkinan kriminalitas.
“Jadi kalau mau investasi tapi misalnya perizinannya enggak keluar-keluar, regulasi perdagangannya itu berubah cukup sering. Kepastian hukum yang enggak ada yang membuat investor itu jadi mempertanyakan untuk investasi di negara A ketimbang negara B,” kata Riefky.
Ia mencontohkan bagaimana di awal tahun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait impor berubah beberapa kali hanya dalam jangka waktu tiga bulan.
“Itu ada yang pernah hitung itu regulasi yang paling cepat dan sering berubah di dunia sepanjang sejarah. Bayangkan Apple melakukan investasi di sini enggak tahu bulan depan apakah mereka bisa impor bahan baku yang mereka butuhkan atau enggak,” tuturnya.
(lom/mik)
[Gambas:Video CNN]
Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai wacana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi merupakan sinyal bahwa program penciptaan nilai tambah dalam negeri itu belum maksimal.
Adapun, rencana pembentukan Satgas Hilirisasi disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi dibentuk demi merespons berbagai keluhan dan keinginan dari para dunia usaha. Satgas ini akan diketuai oleh Bahlil selaku menteri ESDM.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemerintah telah mengaku bahwa produk hilirisasi juga belum optimal. Hal ini salah satunya terlihat dari produk hilirisasi nikel yang masih didominasi oleh feronikel dan nickel pig iron (NPI).
Sementara itu, hilirisasi nikel sampai menjadi baterai kendaraan listrik di dalam negeri belum maksimal. Bahkan, kata Bhima, menarik investasi di sektor pengolahan nikel sampai menjadi baterai atau kendaran listrik cukup berat.
“Jadi Satgas Hilirisasi merupakan respons terhadap upaya hilirisasi yang memang belum maksimal,” ucap Bhima kepada Bisnis, Kamis (5/12/2024).
Selain itu, sinyal hilirisasi belum maksimal juga terlihat dari proyek bauksit di Kalimantan yang mangkrak. Menurut Bhima, hal ini juga menunjukan bahwa hilirisasi tambang memiliki pekerjaan rumah atau PR dari sisi investasi.
Lebih lanjut, Bhiman berpendapat Satgas Hilirisasi bakal bekerja keras mendorong hilirisasi di semua sektor, tak hanya mineral. Dia mengatakan, sejumlah sektor yang potensial seperti pertanian, perikanan, hingga kelautan.
Bhima menyebut hilirisasi perlu ditingkatkan pada sektor yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi.
“Itu harapannya bisa jadi tugas Pak Bahlil ke depan gimana caranya produk hilirisasi ini semakin terdiversifikasi, tak terbatas tambang,” jelas Bhima.
Selain itu, Bhima juga berpendapat Satgas Hilirisasi perlu mengevaluasi insentif-insentif fiskal seperti tax holiday hingga tax allowance yang diberikan untuk mendukung hilirisasi. Pasalnya, insentif fiskal tersebut dinilai belum terlalu efektif dalam menciptakan investasi yang punya nilai tambah.
Di sisi lain, Bhima menyebut investasi smelter lebih banyak berupa smelter dengan teknologi rotary klin electric furnace (RKEF) yang memproduksi bahan baku baja tahan karat atau stainless steel. Sementara itu, untuk smelter high pressure acid leach (HPAL) yang memproduksi bahan baku baterai masih minim.
“Jadi nggak imbang, jadi banyak smelter yang dapat insentif fiskal tapi produk-produknya tak banyak membantu untuk proses transisi energi,” kata Bhima.
Sementara itu, Kepala Center of Industry Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pembentukan Satgas Hilirisasi karena persoalan hilirisasi tak terbatas di satu kementerian saja.
Namun, dia mempertanyakan apa alasan menunjuk Bahlil sebagai ketua. Sebab, saat ini sudah ada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Oleh karena itu, Andry mempertanyakan mengapa ketua Satgas Investasi tak berasal dari kementerian tersebut.
“Itu [ketua satgas] seharusnya ada di kementerian tersebut gitu ya, jadi untuk apa kemarin kita menambahkan atau memperkuat kata-kata hilirisasi di kementerian tersebut, tapi Satgas yang dibentuk itu bukan berasal dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi,” ucap Andry.
Andry pun mengatakan dalam memandang hilirisasi juga perlu dilihat dari konteks investasi. Dia menilai saat ini program hilirisasi belum terlalu menarik minat investor. Pasalnya, investor mengingatkan jaminan akses pasar baik domestik maupun ekspor tatkala berinvestasi. Sementara itu, di sisi domestik, terkait dengan produk-produk impor yang saat ini cukup besar masuk ke RI.
Menurut Andry, hal itu juga memberikan disinsentif bagi produk yang akan RI hilirisasi. Oleh karena itu, dia menilai selama belum ada penguatan pasar domestik, investor pasti akan sulit atau mungkin tidak tertarik.
Adapun, wewenang terkait penguatan pasar domestik berada di Kementerian Perdagangan. Kementerian tersebut perlu mengeluarkan kebijakan larangan terbatas alias lartas, antidumping, dan juga safeguard.
Di sisi lain, Andry melihat sinkronisasi antara kementerian untuk menggenjot hilirisasi itu masih minim.
“Harusnya memang ada di Kemenko Ekonomi untuk mengkoordinasikan semua ini. Cuma saya melihat ternyata Kemenko juga absen dalam mengkoordinasikan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, maka usulan terkait dengan Satgas Hilirisasi tersebut menjadi jalan tengah,” jelas Andry.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4843315/original/041301600_1716764000-20240526_123544.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kejagung Periksa 2 Pejabat Berkah Manis Makmur di Kasus Importasi Gula Kemendag – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap dua pejabat PT Berkah Manis Makmur sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015 sampai dengan 2016.
“Kedua saksi diperiksa untuk tersangka TTL (Thomas Trikasih Lembong),” tutur Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya, Kamis (5/12/2024).
Kedua saksi yang diperiksa adalah KA selaku Factory Manager PT Berkah Manis Makmur, dan KAK selaku Manager Accounting PT Berkah Manis Makmur.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Harli.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam kasus korupsi importasi gula.
Soal penetapan tersangka, berdasarkan penerapan Pasal 2 Pasal 3 UU Tipikor pun jelas disebutkan memperkaya orang lain atau pun korporasi masuk dalam ranah korupsi.
“Ya inilah yang sedang kita dalami, karena untuk menetapkan sebagai tersangka ini kan tidak harus seseorang itu mendapat aliran dana,” tutur Dirdik Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
Dia menyatakan, penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 sendiri telah merinci, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang merugikan keuangan negara, maka diancam pidana maksimal 20 tahun.
“Begitu juga Pasal 3, di sana hampir setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana, jabatan yang ada padanya, yang dapat merugikan keuangan negara, diancam pidana dan seterusnya,” jelas dia.
“Artinya di dalam dua Pasal ini, seseorang tidak harus mendapatkan keuntungan. ketika memenuhi unsur bahwa dia salah satunya menguntungkan orang lain atau korporasi, akibat perbuatan melawan hukum, akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, karena jabatannya, dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana,” sambung Qohar.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara bersama TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, BPOM, dan Kemendag melakukan pemusnahan 2.814.756 batang rokok ilegal, 1.058,04 liter minuman keras, 2.100 balepress (pakaian, sepatu, dan tas bekas), 15.008 onderdil dan produk elektronik.
Jakarta –
Dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki badan khusus yang diperuntukkan menggenjot ekosistem digital dalam negeri, termasuk soal nasib startup dalam negeri di masa mendatang.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar mengatakan rencana pembentukan badan ekosistem digital tersebut akan dibahas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementeriaan BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan lainnya.
“Jadi, kita coba menyatukan banyak stakeholder nantinya. Kita akan bicara dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait yang beririsan untuk membangun ekosistem digital,” ujar Nezar di acara Nex-BE Fest 2024, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Untuk Komdigi memiliki program yang berhubungan dengan ekosistem digital dan startup, mulai dari Startup Studio Indonesia, Hub.id, hingga Gerakan 1.000 Startup Digital.
“Nah, kami berpikir untuk menggagas satu, mungkin kita bisa bilang concern lah gitu ya, untuk mempersupervisi pertumbuhan startup dan memperkuat ekosistem digital. Mungkin, kita bilang semacam Indonesia Digital Enterpreneurship Council, seperti itu,” ungkapnya.
Badan ekosistem digital tersebut, ungkap Nezar, masih dalam pembahasan sehingga belum diketahui kapan akan terbentuk. Adapun sejauh ini, tiap pemangku kebijakan yang memiliki program digital untuk nantinya gabungkan sehingga dapat berdampak besar terhadap ekonomi digital nasional.
“Karena kita tahu ada kekosongan ataupun ada katakanlah kelemahan kita dalam pembangunan startup yang belum match dengan satu proyek nasional untuk melakukan riset dan inovasi. Jadi, kita masih agak tertinggal dan soal R&D ini juga yang dilihat oleh lembaga-lembaga internasional terhadap kondisi yang ada di Indonesia,” tuturnya.
Wamenkomdigi menambahkan penguatan penelitian dan pengembangan akan memperkuat Indonesia agar lebih mandiri dan memiliki sovereignty dalam sektor teknologi.
“Nah, ini harus dimulai sekarang karena ini pertumbuhannya sudah ada. Kita nggak bisa mundurin lagi lah gitu ya. Kita mulai sekarang atau tidak sama sekali karena ini lima tahun ke depan sangat challenging dan kalau kita memang punya cita-cita Indonesia Emas 2024. Itu harus kita lakukan sekarang,” pungkasnya.
(agt/fay)
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengklaim Apple telah mau melakukan investasi US$1 miliar atau Rp15,8 triliun (asumsi kurs Rp15.868) di Indonesia.
Sejak beberapa pekan ke belakang, produk terbaru Apple, iPhone 16 Series, tak jelas nasibnya imbas kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang belum mereka penuhi.
Masalah TKDN ini berujung negosiasi alot antara pemerintah dengan Apple, yang akhirnya kini berujung di angka Rp15,8 triliun.
Komentar berdatangan soal langkah pemerintah melawan Apple, salah satunya dari Pengamat Telekomunikasi, Moch S Hendrowijono. Ia mengapresiasi langkah tersebut, karena belum pernah terjadi.
“Saya merasa terkesima benar-benar terkesima, ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian perindustrian melawan Apple, itu belum pernah ada kejadian dulu,” kata Hendro dalam acara Selular Business Forum di Jakarta, Kamis (5/12).
Hendro membandingkan konsumsi produk gadget di Tanah Air dengan negara tetangga. Pada tahun lalu, kata Hendro, Indonesia mengimpor produk HKT (handphone, komputer, tablet) sebanyak 2,17 juta unit, sedangkan Vietnam hanya 1,3 juta unit, Singapura tak sampai 1 juta unit, dan Malaysia sekitar 1,2 juta unit.
“Penduduk kita 278 juta. Di Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura yang paling kecil bahkan penduduknya tidak sampai 20 juta. Potensi kita itu tidak dilihat Apple sama sekali. Apple memberi hanya sekadarnya saja,” ucap Hendro.
Hendro menganggap Apple tidak melihat Indonesia sebagai pasar penting, padahal Indonesia memiliki potensi besar yang dapat menguntungkan Apple.
Menurutnya, Indonesia memiliki banyak teknisi dan manufaktur yang mampu membuat peralatan dan perlengkapan Apple.
“Kita memiliki teknisi yang banyak dan mampu. Kita ada tujuh manufaktur yang mampu membuat peralatan, perlengkapan komponen Apple di beberapa daerah. Ini yang belum pernah dilihat oleh Apple dan baru sekarang diajukan oleh pemerintah kita,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan Apple untuk blusukan di Indonesia agar melihat potensi-potensi yang akan menguntungkan mereka.
“Jadi coba bicara antar Apple, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai tidak usah bertengkarlah yang baik-baik saja. Ajak orang Apple blusukan ke store, ke dealer-dealer, ke pabrik kita punya potensi mereka mesti tahu dan itu menguntungkan kedua belah pihak,” kata Hendro.
(lom/mik)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta –
Konfrontasi terbaru antara kapal-kapal Filipina dan Cina di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan terjadi hari Rabu (4/12), dengan kedua belah pihak saling menyalahkan setelah Manila mengklaim, kapal patroli Cina menembakkan meriam air dan “menyenggol” kapal penjaga pantai Filipina.
Cina sebaliknya mengklaim, kapal-kapal penjaga pantai Filipina berusaha “memasuki perairan teritorial Cina di sekitar Pulau Huangyan,” nama Cina untuk gugus karang Scarborough Shoal, sekitar 220 kilometer (sekitar 130 mil laut) di lepas pantai pulau Luzon, Filipina.
Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan (LCS) sebagai wilayah maritimnya, meskipun ada putusan pengadilan internasional tahun 2016 yang menyatakan klaim ini tidak sah menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS.
UNCLOS antara lain mendefinisikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara sejauh 200 mil laut dari daratan. ZEE memberikan hak kepada suatu negara atas sumber daya laut. Scarborough Shoal berada di dalam ZEE Filipina dan berjarak lebih dari 460 mil laut dari pantai Cina terdekat, di Pulau Hainan.
Sengketa teritorial ini juga melibatkan negara-negara lain, terutama Malaysia dan Vietnam, karena kedua negara juga memiliki klaim di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan klaim Cina dan Filipina.
Undang-undang maritim yang baru picu reaksi keras Malaysia
Pada tanggal 8 November, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menandatangani Undang-Undang Zona Maritim Filipina dan Undang-Undang Alur Laut Kepulauan Filipina, yang menegaskan kembali klaim maritim Manila.
“Ini menandakan tekad kami untuk melindungi sumber daya maritim kami, melestarikan keanekaragaman hayati kami yang kaya, dan memastikan bahwa perairan kami tetap menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi semua orang Filipina,” kata Marcos Jr..
Pada bulan Agustus, Vietnam dan Filipina sepakat untuk memperdalam hubungan pertahanan dan militer serta meningkatkan kolaborasi keamanan maritim di tengah meningkatnya kehadiran Cina di perairan yang disengketakan.
Kedua negara juga akan menandatangani perjanjian resmi sebelum akhir tahun, dan berjanji untuk menyelesaikan perselisihan secara damai di bawah hukum internasional.
Shahriman Lockman, direktur proyek khusus di Institut Studi Strategis dan Internasional, Malaysia, kepada DW mengatakan, klaim Filipina yang tumpang tindih itu “provokatif” bagi Malaysia.
“Banyak orang sering mengabaikan bahwa klaim yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan tidak hanya terjadi antara Cina dan penggugat Asia Tenggara,” kata Lockman, “tetapi juga melibatkan perselisihan di antara penggugat Asia Tenggara itu sendiri.”
“Dalam beberapa hal, klaim Filipina khususnya provokatif bagi Malaysia, karena klaim tersebut mencakup negara bagian Sabah di Kalimantan. Ini bukanlah pulau tak berpenghuni, tetapi negara bagian dengan hampir 4 juta penduduk dan wilayah terluas kedua di Malaysia,” kata Lockman. “Protes Malaysia bukan hal baru,” tambahnya.
Konflik dengan banyak dimensi
Lockman mengatakan, setiap negara memiliki perselisihannya sendiri terakait LCS, yang membuat mereka sulit bersatu dalam melawan China. “Realitas untuk setiap penggugat individu sangat bervariasi, dan ini menyoroti masalah dengan dunia yang melihat situasi melalui lensa sempit yang mereduksinya menjadi narasi Cina versus Asia Tenggara,” kata Lockman.
Para pengamat mengatakan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim makin mendekatkan Malaysia ke Cina sejak menjabat pada tahun 2022. Cina telah menjadi mitra dagang utama Malaysia sejak 2009, menyumbang 17% dari perdagangan global Malaysia — mendekati USD100 miliar — kata menteri perdagangan Malaysia, Zafrul Aziz, bulan Juni lalu.
Para pengamat mengatakan, itulah sebabnya Malaysia jarang menentang klaim atau tindakan Beijing di Laut Cina Selatan, meskipun negara itu juga memiliki sengketa teritorialnya sendiri yang sudah berlangsung lama dengan Cina.
“Selain bungkam mengenai sengketa Laut Cina Selatan antara Manila dan Beijing, Malaysia juga telah mengambil pendekatan yang lebih tenang terhadap sengketanya sendiri dengan Beijing,” kata Ian Chong, ilmuwan politik di Singapura, bulan September lalu.
Dia mengatakan lebih lanjut, penolakan terbuka Filipina terhadap klaim Cina kontras dengan sikap diam Malaysia terhadap penempatan kapal penjaga pantai oleh Cina di lepas pantai Sarawak, negara bagian Malaysia di pulau Kalimantan utara.
Chong menandaskan, hal ini menunjukkan bahwa Malaysia “siap untuk menekan” negara-negara seperti Filipina yang dianggapnya “relatif lebih lemah,” sementara di sisi lain kurang bersedia untuk melawan Cina, yang menawarkan “peluang ekonomi yang signifikan”
Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris
(ita/ita)
Jakarta –
Apple dikabarkan akhirnya akan membangun pabrik di Indonesia senilai Rp 15,8 triliun. Kabar ini disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.
Langkah pemerintah ini pun diapresiasi, salah satunya dari Pengamat Telekomunikasi dan Mantan Editor Harian Kompas, Moch S Hendrowijono yang mengungkapkan rasa kagumnya terhadap langkah pemerintah untuk melawan Apple.
“Saya merasa terkesima benar-benar terkesima, ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian perindustrian melawan Apple, itu belum pernah ada kejadian dulu,” kata Henrodwijono dalam acara diskusi Selular Business Forum (SBF) di Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Hendro mengungkapkan bahwa Indonesia adalah pasar terbagus di Asia Tenggara, pasalnya pada tahun lalu Indonesia sudah mengimpor produk HKT (Handphone, Komputer, Tablet) ada 2,17 juta unit. Di Vietnam cuma 1,3 juta unit, Singapura mungkin tidak sampai 1 juta unit, lalu Malaysia sekitar 1,2 juta unit.
“Penduduk kita 278 juta. Di Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura yang paling kecil bahkan penduduknya tidak sampai 20 juta. Potensi kita itu tidak dilihat Apple sama sekali,” ujarnya.
Sayangnya, Apple dinilai tidak menganggap Indonesia sebagai pasar pentingnya, padahal menurutnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan menguntungkan untuk Apple.
“Kita memiliki teknisi yang banyak dan mampu. Kita ada tujuh manufaktur yang mampu membuat peralatan, perlengkapan komponen Apple di beberapa daerah. Ini yang belum pernah dilihat oleh Apple dan baru sekarang diajukan oleh pemerintah kita,” tambahnya.
“Kalau saja 7 manufaktur ini bisa menyumbang sampai 10% TKDN itu kan bagus banget, nah ini diajukan oleh pak Agus Menteri Perindustrian. Kalau ini semua bisa, pendapatan kita dari Apple dan peran kita di apple sangat tinggi,” lanjutnya.
Hendro mengatakan Indonesia bahkan tidak perlu bekerja keras memaksa Apple untuk berinvestasi karena Indonesia sendiri memiliki potensi dan kemampuan yang besar.
“jadi coba bicara antar Apple, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai tidak usah bertengkarlah yang baik-baik saja. Ajak orang Apple blusukan ke store, ke dealer-dealer, ke pabrik kita punya potensi mereka mesti tahu dan itu menguntungkan kedua belah pihak,” tutupnya.
(jsn/fay)
Rantainya kepanjangan artinya itu kan harus yang diefisiensikan, terus kita lakukan pengawasan
Jakarta (ANTARA) – Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto menekankan harga minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita yang tak kunjung turun bukan karena stoknya yang menipis.
Wisnu menyebutkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menurunkan harga MinyaKita yang secara rata-rata nasional mencapai Rp17.000, sedang harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp15.700.
“Intinya perlu waktu. Tapi yang jelas, yang kita tekankan bahwa secara stok, ketersediaan terutama, MinyaKita itu sangat-sangat cukup,” kata Wisnu di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta, Kamis.
Wisnu menjelaskan, MinyaKita tidak mengalami kelangkaan, begitu juga dengan minyak goreng kemasan premium dan minyak curah yang bisa didapatkan di pasar dengan mudah.
Lebih lanjut, kata Wisnu, yang perlu diselesaikan adalah masalah rantai distribusi yang dianggap panjang, sehingga menyebabkan terjadinya transaksi antar pengecer.
“Rantainya kepanjangan artinya itu kan harus yang diefisiensikan, terus kita lakukan pengawasan. Ya, itulah kita lagi berupaya, tapi poin pentingnya, stressing kita bahwa secara ketersediaan nggak ada masalah, nggak kayak dulu, kan kosong-kosong banget, itu langka,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan dugaan adanya upaya menjual MinyaKita sebagai minyak curah, sehingga menyebabkan harga minyak goreng rakyat menjadi mahal, Wisnu belum dapat memastikannya.
Diketahui, harga minyak curah sangat dipengaruhi dengan harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Dengan naiknya harga CPO, maka minyak curah pun ikut naik, lantaran sudah tidak lagi diatur oleh pemerintah.
Kemudian, terdapat dugaan bahwa MinyaKita tersebut akhirnya dibuka kemasannya dan dijual sebagai minyak curah karena harganya yang lebih mahal. Namun menurut Wisnu, hal ini masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024